Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Ayo Kita Guncang Dunia dengan Prestasi Arek-arek Suroboyo

Wali Kota Surabaya Rismaharini saat melaunching Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP KAS) mengajak semua pihak untuk mendukung arek-arek Suroboyo agar mampu berprestasi.

Eri Cahyadi Genggam Erat Pusara Bung Karno

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya berharap Eri Cahyadi dapat menyerap spirit Bung Karno, sehingga saat menjadi wali kota Surabaya mempraktikkan semangat kerakyatan membela wong cilik.

Relawan Ingin Eri-Armudji Menang Secara Elegan

Relawan Gus Eri Cahyadi berusaha memenangkan Eri Cahyadi sebagai wali kota Surabaya sangat rapi. Dalam artian tidak asal menang, tapi menang dengan akhlak yang baik dan cara yang santun.

BPJS Warga Bergaji di Bawah Rp 10 Juta, Akan Ditanggung Pemkot

Solusi Eri Cahyadi terhadap gaji pas-pasan untuk bayar BPJS, maka semua warga yang bergaji di bawah Rp 10 juta otomatis BPJS-nya akan dibayarkan Pemkot Surabaya.

Lagi, JPN Kejari Surabaya Selamatkan Aset Pemkot Rp 121 Miliar

Menurut walikota Surabaya, Risma, Kejaksaan sudah membantu banyak sekali. Jika dihitung selama masa jabatannya, aset yang berhasil diselamatkan bahkan mencapai triliunan rupiah.

Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 21 Januari 2021

Didesak Bebaskan Terdakwa Jasmas Binti Rochma, Ini Kata Kejari Tanjung Perak


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menegaskan tetap akan mengacu pada beredarnya info amar putusan dari Mahkamah Agung (MA) RI terhadap terdakwa dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas, Binti Rochma.

Sebab dalam amar putusan MA yang keluar pada 22 Desember 2020 itu menyatakan telah menolak kasasi dari terdakwa mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 dan mengabulkan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU).

Sehingga politisi dari Partai Golkar itu harus menjalankan sisa hukumannya sesuai putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

"Kan seharusnya dari sana MA (Mahkamah Agung) yang keluarkan. SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) udah putus 22 des lalu. Jadi harus jalani. Putusan PT (Pengadilan Tinggi) naik 2 tahun itu lah," kata Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak M. Ali Rizza, Kamis (20/1).

Menurut Rizza tak akan dibebaskannya Binti Rochma ini lantaran ada beberapa faktor yang dianggap serius untuk dipertimbangkan.

Kendati demikian Rizza mengakui jika kuasa hukum dari Binti Rochma telah berkirim surat yang diterima bawahannya dengan menjelaskan bila masa tahanan mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 itu telah habis.

"Lah kalau kita ngeluarin, terkait eksekusinya bagaimana? Kalau dia kooperatif, kalau gak kooperatif. Kan gitu," tegasnya.

Nah, agar lebih jelasnya, Rizza berharap kepada kuasa hukum dari Binti Rochma untuk segera menanyakan ke Mahkamah Agung (MA) terutama soal penahanan.

Sebab menurutnya dari info beredarnya amar putusan dari situs MA itu jelas menyatakan bila MA tak mengadili sendiri, melainkan mengikuti putusan dari PT.

"Kan kita belum melihat kan. putusannya seperti apa, biasanya apakah mengadili sendiri. Kalau dilihat dari SIPP menolak itu ikut yang PT, mengabulkan PU (Penuntut Umum). Kan naik dari 1,6 tahun jadi dua tahun. Sidabuke nanyain kesana. Kan penetapan kesana gak mungkin gak ditahan pasti ditahan," ungkapnya.

Bahkan saat ini, kata Rizza, pihaknya juga intens melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan hasil resmi dari putusan MA.

"Perkara ini sudah diputus ya. Cuma memang kaitan petikan sama putusan belum dikirim. Kami menanyakan juga. Koordinasi sama PN terkait salinan sama putusan. Kalau dilihat yang SIPP sudah keluar kan tinggal legalnya saja

Sedangkan untuk surat yang dikirim oleh Sudirman Sidabuke kuasa hukum dari Binti Rochma soal masa tahanan telah habis, Rizza akan menanggapinya.

"Kalau nanti kami bikin nota pendapat tentang surat tersebut," pungkasnya.

Seperti diberitakan usai beredar info dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait penolakan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Kini kembali beredar dengan kasus yang sama. Namun untuk terdakwa Binti Rochma.

Sayangnya nasib Binti Rochma ini tak semujur dari rekan sejawatnya Ratih Retnowati.

Info yang diterima, Tiga Hakim Mahkamah Agung (MA) RI secara tegas menolak kasasi dari Binti Rochma yang merupakan politisi dari Partai Golkar itu diantaranya Hakim P1, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, Hakim P2, DR. Agus Yunianto, SH. MH, Hakim P3, Dr. H. Suhadi, SH. MH.

Sebaliknya, tiga hakim Mahkamah Agung (MA) RI malah mengabulkan kasasi dari JPU Kejari Tanjung Perak.

"TDW (terdakwa)=Tolak, JPU=Kabul," seperti bunyi amar putusan di situs MA, Senin (18/1).

Nah, bila benar kabar amar putusan itu artinya Binti Rochma yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini akan menunggu eksekusi dari jaksa eksekutor untuk menjalani sisa hukuman ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan).

Kabar beredarnya amar putusan seperti dalam website itu diputus pada Selasa (22/12/2020).

Seperti diketahui Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun mantan legislator Surabaya periode 2014-2019 asal Partai Golkar itu tak terima, ia lantas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Kabarnya saat banding itu, Binti malah dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi.

Maka dari itu Binti Rochma kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yakni kasasi.

Dalam kasus ini, selain Binti Rochma dan Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret empat eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Rabu, 20 Januari 2021

Masa Penahanan Terdakwa Jasmas Habis, Kejari Tanjung Perak Didesak Bebaskan Binti Rochma


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sudiman Sidabuke kuasa hukum dari terdakwa Binti Rochma mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak segera membebaskan mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 dari cabang rutan klas I Surabaya di Kejati Jatim.

Pasalnya politisi asal partai Golkar yang tersangkut masalah dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas itu telah habis masa penahanannya.

"Baru kemarin aku kirim surat ke kejaksaan negeri. Masa penahanannnya kan sudah habis. Tapi kan gak dikeluarin-keluarin," jelas Sudiman Sidabuke, Senin (18/1).

Saat disinggung apakah penahanan berkelanjutan Binti Rochma itu terkait adanya info putusan dari Mahkamah Agung (MA) RI yang menolak kasasinya? Sudiman Sidabuke tak mengetahuinya.

"Tentunya kita tau dulu ditolak atau bagaimana? baru kemarin aku kirim surat," ungkapnya.

Sudiman Sidabuke juga menegaskan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui apalagi menerima salinan dari putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

"Di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkra) sampai jum'at belum ada. SIPP MA (Mahkamah Agung) itu gak ada. Nomer perkaranya gak ada. Majeiisnya juga gak ada. Kok bisa ada putusan ya?" pungkas Sudiman Sidabuke balik bertanya.

Seperti diberitakan usai beredar info dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait penolakan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Kini kembali beredar dengan kasus yang sama. Namun untuk terdakwa Binti Rochma.

Sayangnya nasib Binti Rochma ini tak semujur dari rekan sejawatnya Ratih Retnowati.

Info yang diterima, Tiga Hakim Mahkamah Agung (MA) RI secara tegas menolak kasasi dari Binti Rochma yang merupakan politisi dari Partai Golkar itu diantaranya Hakim P1, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, Hakim P2, DR. Agus Yunianto, SH. MH, Hakim P3, Dr. H. Suhadi, SH. MH.

Sebaliknya, tiga hakim Mahkamah Agung (MA) RI malah mengabulkan kasasi dari JPU Kejari Tanjung Perak.

"TDW (terdakwa)=Tolak, JPU=Kabul," seperti bunyi amar putusan di situs MA, Senin (18/1).

Nah, bila benar kabar amar putusan itu artinya Binti Rochma yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini akan menunggu eksekusi dari jaksa eksekutor untuk menjalani sisa hukuman ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan).

Kabar beredarnya amar putusan sdperti dalam website itu diputus pada Selasa (22/12/2020).

Seperti diketahui Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun mantan legislator Surabaya periode 2014-2019 asal Partai Golkar itu tak terima, ia lantas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Kabarnya saat banding itu, Binti malah dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi.

Maka dari itu Binti Rochma kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yakni kasasi.

Dalam kasus ini, selain Binti Rochma dan Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret empat eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Senin, 18 Januari 2021

Petikan Putusan MA Soal Kasasi Binti Rochma Belum Terima, Kejari Tanjung Perak Tak Berani Ambil Sikap


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya terdakwa Binti Rochma melalui kuasa hukumnya, Sudiman Sudabuke yang belum mengetahui beredarnya info putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Kasasi yang dilayangknnya.

Namun hal serupa juga terjadi pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

"Aku belum dapat info. Sampai saat ini belum terima petikan petusannya," jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Ludfyansyah pada Kantor Berita RMOLJatim, Senin (18/1).

Erick menambahkan, kendati kabar tersebut cukup menggembirakan. Bukan berarti pihaknya langsung gegabah dengan melakukan gerakan. Melainkan harus mengikuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Putusannya belum diterima. Kalau terima (putusan petikan MA) JPUnya pasti sudah ambil sikap. Untuk sementara belum berani ambil sikap," pungkasnya

Sebelumnya Sudiman Sidabuke, kuasa hukum dari Binti Rochma mengaku belum mengetahui adanya info yang beredar terkait penolakan Mahkamah Agung (MA) RI atas kasasi dari mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

"Aku belum tau baru jum'at kemarin aku kirim surat," kata Sudiman Sidabuke, Senin (18/1).

Bahkan bila amar putusan akan ditolaknya kasasi dari politisi Partai Golkar ini, Sudiman Sidabuke mengaku belum berani mengambil sikap.

Ia akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan terdakwa Binti Rochma.

"Kita belum tau, kita bicara sama bu Binti dulu," paparnya.

Namun yang jelas, kata Sudiman Sidabuke, pihaknya hingga saat ini belum menerima kabar dari Mahkamah Agung (MA) RI.

"Di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkra) MA belum ada. Nomer perkaranya gak ada. Majelisnya juga gak ada," pungkasnya.

Seperti diberitakan usai beredar info dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait penolakan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Kini kembali beredar dengan kasus yang sama. Namun untuk terdakwa Binti Rochma.

Sayangnya nasib Binti Rochma ini tak semujur dari rekan sejawatnya Ratih Retnowati.

Info yang diterima, Tiga Hakim Mahkamah Agung (MA) RI secara tegas menolak kasasi dari Binti Rochma yang merupakan politisi dari Partai Golkar itu diantaranya Hakim P1, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, Hakim P2, DR. Agus Yunianto, SH. MH, Hakim P3, Dr. H. Suhadi, SH. MH.

Sebaliknya, tiga hakim Mahkamah Agung (MA) RI malah mengabulkan kasasi dari JPU Kejari Tanjung Perak.

"TDW (terdakwa)=Tolak, JPU=Kabul," seperti bunyi amar putusan di situs MA, Senin (18/1).

Nah, bila benar kabar amar putusan itu artinya Binti Rochma yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini akan menunggu eksekusi dari jaksa eksekutor untuk menjalani sisa hukuman ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan).

Kabar beredarnya amar putusan sdperti dalam website itu diputus pada Selasa (22/12/2020).

Seperti diketahui Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun mantan legislator Surabaya periode 2014-2019 asal Partai Golkar itu tak terima, ia lantas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Kabarnya saat banding itu, Binti malah dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi.

Maka dari itu Binti Rochma kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yakni kasasi.

Dalam kasus ini, selain Binti Rochma dan Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret empat eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Beredar Kasasi Terdakwa Jasmas Pemkot Surabaya Ditolak MA, Kuasa Hukum Binti Rochma: Aku Belum Tau


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sudiman Sidabuke, kuasa hukum dari Binti Rochma mengaku belum mengetahui adanya info yang beredar terkait penolakan Mahkamah Agung (MA) RI atas kasasi dari mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

"Aku belum tau baru jum'at kemarin aku kirim surat," kata Sudiman Sidabuke, Senin (18/1).

Bahkan bila amar putusan akan ditolaknya kasasi dari politisi Partai Golkar ini, Sudiman Sidabuke mengaku belum berani mengambil sikap.

Ia akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan terdakwa Binti Rochma.

"Kita belum tau, kita bicara sama bu Binti dulu," paparnya.

Namun yang jelas, kata Sudiman Sidabuke, pihaknya hingga saat ini belum menerima kabar dari Mahkamah Agung (MA) RI.

"Di SIPP MA belum ada. Nomer perkaranya gak ada. Majelisnya juga gak ada," pungkasnya.

Seperti diberitakan usai beredar info dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait penolakan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Kini kembali beredar dengan kasus yang sama. Namun untuk terdakwa Binti Rochma.

Sayangnya nasib Binti Rochma ini tak semujur dari rekan sejawatnya Ratih Retnowati.

Info yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Tiga Hakim Mahkamah Agung (MA) RI secara tegas menolak kasasi dari Binti Rochma yang merupakan politisi dari Partai Golkar itu diantaranya Hakim P1, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, Hakim P2, DR. Agus Yunianto, SH. MH, Hakim P3, Dr. H. Suhadi, SH. MH.

Sebaliknya, tiga hakim Mahkamah Agung (MA) RI malah mengabulkan kasasi dari JPU Kejari Tanjung Perak.

"TDW (terdakwa)=Tolak, JPU=Kabul," seperti bunyi amar putusan di situs MA, Senin (18/1).

Nah, bila benar kabar amar putusan itu artinya Binti Rochma yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini akan menunggu eksekusi dari jaksa eksekutor untuk menjalani sisa hukuman ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan).

Kabar beredarnya amar putusan sdperti dalam website itu diputus pada Selasa (22/12/2020).

Seperti diketahui Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun mantan legislator Surabaya periode 2014-2019 asal Partai Golkar itu tak terima, ia lantas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Kabarnya saat banding itu, Binti malah dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi.

Maka dari itu Binti Rochma kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yakni kasasi.

Dalam kasus ini, selain Binti Rochma dan Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret empat eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Lagi, Beredar Kasasi Binti Rochma Kasus Jasmas Pemkot Surabaya Ditolak Mahkamah Agung


KABARPROGRESOF.COM: (Surabaya) Usai beredarnya info dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait penolakan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Kini kembali beredar dengan kasus yang sama. Namun untuk terdakwa Binti Rochma.

Sayangnya nasib Binti Rochma ini tak semujur dari rekan sejawatnya yakni Ratih Retnowati.

Info yang diterima, Tiga Hakim Mahkamah Agung (MA) RI secara tegas menolak kasasi dari Binti Rochma yang merupakan politisi dari Partai Golkar itu diantaranya Hakim P1, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, Hakim P2, DR. Agus Yunianto, SH. MH, Hakim P3, Dr. H. Suhadi, SH. MH.

Sebaliknya, tiga hakim Mahkamah Agung (MA) RI itu malah mengabulkan kasasi dari JPU Kejari Tanjung Perak.

"TDW (terdakwa)=Tolak, JPU=Kabul," seperti bunyi amar putusan di situs MA, Senin (18/1).

Nah, bila benar kabar amar putusan itu artinya Binti Rochma yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini akan menunggu eksekusi dari jaksa eksekutor untuk menjalani sisa hukuman ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan).

Kabar beredarnya amar putusan seperti dalam website milik MA itu diputus pada Selasa (22/12/2020).

Seperti diberitakan Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun mantan legislator Surabaya periode 2014-2019 asal Partai Golkar itu tak terima, ia lantas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Kabarnya saat banding itu, Binti malah dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi.

Maka dari itu Binti Rochma kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yakni kasasi.

Dalam kasus ini, selain Binti Rochma dan Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret empat eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Jumat, 18 Desember 2020

Kejari Tanjung Perak Belum Terima Kabar Kasasinya Ditolak MA Terkait Vonis Bebas Ratih Retnowati


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kendati telah ramai beredar info bila Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak terhadap Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Namun Korps Adhyaksa yang berkantor di jalan Kemayoran ini mengaku belum menerima kabar tersebut.

"Malah aku belum dapat info. Sampai saat ini belum terima petikan petusannya," jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Ludfyansyah, Jum'at (18/12).

Erick juga menambahkan, lantaran petikan putusannya belum diterima, pihaknya belum berani mengambil langkah selanjutnya.

"Kalau terima (putusan petikan MA) JPUnya pasti sudah ambil sikap. Untuk sementara belum berani ambil sikap," pungkasnya.

Seperti diberitakan beredar info Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Bila benar kabar putusan bebas itu artinya anggota DPRD Surabaya asal partai Demokrat ini telah bebas dengan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Kabar yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, putusan bebas mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2014-2019 tersebut diputus pada Rabu (16/12).

Dalam amar putusannya, tiga Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) diantaranya Prof. DR Abdul Latif, Prof. DR Muhamad Askin dan DR Salman Luthan sepakat menolak kasasi yang diajukan tim JPU dari Kejari Tanjung Perak.

Dalm kasus ini, Ratih Retnowati yang masih tercatat sebagai anggota DPRD Surabaya ini akhirnya menerima vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Selain tak terbukti bersalah dan membebaskan Ratih Retnowati dari dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas, Majelis Hakim juga mengembalikan nama baiknya.

Tak hanya itu Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara Ratih Retnowati ini ditanggung oleh negara sebesar Rp 5 ribu.

Dalam kasus ini, selain Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret lima eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Binti Rochma.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta dipindahkan tahanannya ke Lapas Klas I Madiun.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Untuk Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan.

Namun Binti Rochma maupun JPU sama-sama mengajukan upaya hukum lebih tinggi.

Bahkan kabarnya kini Binti Rochma mengajukan upaya kasasi lantaran mendapat putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) jauh lebih tinggi dari Pengadilan Tipikor Surabaya

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini juga ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Beredar Kasasi Jaksa Soal Kasus Jasmas Pemkot Surabaya Ditolak MA, Ratih Retnowati Divonis Bebas


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beredar info Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Bila benar kabar putusan bebas itu artinya anggota DPRD Surabaya asal partai Demokrat ini telah bebas dengan berkekuatan hukum tetap atau inkrach.

Kabar yang diterima, putusan bebas mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2014-2019 tersebut diputus pada Rabu (16/12).

Dalam amar putusannya, tiga Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) diantaranya Prof. DR Abdul Latif, Prof. DR Muhamad Askin dan DR Salman Luthan sepakat menolak kasasi yang diajukan tim JPU dari Kejari Tanjung Perak.

Seperti diberitakan Ratih Retnowati yang masih tercatat sebagai anggota DPRD Surabaya ini akhirnya menerima vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Selain tak terbukti bersalah dan membebaskan Ratih Retnowati dari dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas, Majelis Hakim juga mengembalikan nama baiknya.

Tak hanya itu Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara Ratih Retnowati ini ditanggung oleh negara sebesar Rp 5 ribu.

Dalam kasus ini, selain Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret lima eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Binti Rochma.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan .

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Untuk Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan.

Namun Binti Rochma maupun JPU sama-sama mengajukan upaya hukum lebih tinggi.

Bahkan kabarnya kini Binti Rochma mengajukan upaya kasasi lantaran mendapat putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) jauh lebih tinggi dari Pengadilan Tipikor Surabaya

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Sabtu, 21 November 2020

KPK Pelototi Pengembang Perumahan yang Belum Serahkan PSU Ke Pemkot Surabaya



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pelototi para pengembang perumahan di Kota Pahlawan yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Hari ini (20/11), yang menyerahkan ada dua (pengembang). Kita berharap nantinya semakin tumbuh kesadaran mereka untuk bagaimana menyerahkan dan Pemda juga tidak sampai mempersulit itu sehingga semuanya berjalan dengan baik," kata Kepala Koordinator Wilayah (Kakorwil) 6 KPK, Didik Agung Widjanarko di Ruang Sidang Wali Kota dalam rangka kegiatan percepatan penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di Kota Surabaya, Jum'at (20/11). 

Menurut Didik Penyerahan PSU ini telah diatur dalam Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Pemukiman.

Oleh sebab itu, KPK berusaha memberikan bantuan untuk memfasilitasi bagaimana antara kedua pihak, baik pemkot maupun pengembang perumahan bisa saling bersinergi. 

Dari pengembang dengan kesadaran menyerahkan, sedangkan pemda juga akan bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap aset-aset tersebut.

"Karena kalau PSU tidak (diserahkan) kasihan masyarakat di situ. Fasum tersebut yang seharusnya milik pemda disalahfungsikan (pengembang), atau malah dijual atau tidak terpelihara dengan baik. Nah, itu hal-hal yang bisa merugikan masyarakat," paparnya.

Namun begitu, mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) ini mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurut dia, meski PSU belum diserahkan, namun Pemkot Surabaya sudah memberikan perhatian. 

Contohnya, pemkot melakukan perbaikan jalan atau pengerukan saluran untuk mencegah banjir saat musim hujan.

"Kita punya kewajiban moril untuk bagaimana memberikan jaminan kepada warga yang ada di situ, itu hal yang baik. Walaupun belum kewajiban (melakukan pemeliharaan), tapi sebagai Kepala Daerah, beliau (Wali Kota Risma) memberikan perhatian itu," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Hendro Gunawan menjelaskan, agenda pertemuan antara pemkot bersama KPK dan pengembang ini untuk menyamakan persepsi dalam rangka percepatan penyerahan fasum dan fasos di Kota Surabaya. Percepatan ini juga berjalan di seluruh wilayah Indonesia. 

“Bagaimana upaya percepatan bisa dilakukan, baik lewat KPK, lembaga terkait kemudian juga dengan pengembang,” kata Hendro.

Dengan demikian, kata Hendro, jika semua pihak sudah bersinergi maka tidak ada lagi perbedaan persepsi ketentuan dan kendala-kendala di lapangan. 

“Sehingga diharapkan begitu ini selesai dan pengembang bisa segera menyerahkan fasum dan fasosnya sesuai ketentuan,” papar dia.

Menurutnya, ada beberapa kendala yang menyebabkan fasum maupun fasos di Surabaya belum diserahkan oleh pengembang. 

Misalnya, saat penyerahan fasum fasos, pengembangnya sudah bubar. Kedua ada hal terkait dengan kepemilikan lahan yang belum dikuasai. Kemudian ada kendala terkait perbedaan luasan lahan.

“Ada taman, ada sekolah, puskesmas, sentra PKL, nah itu semua dari fasum. Sedangkan kita dari pemerintah kota wajib melakukan pemeliharaan,” pungkasnya.

Sebagai diketahui, dalam agenda pertemuan itu juga dilakukan penyerahan fasum dari dua pengembang kepada Pemkot Surabaya yang disaksikan langsung oleh KPK. 

Dengan penyerahan baru itu, maka hingga saat ini ada 96 pengembang yang sudah menyerahkan fasum, dari total 240 jumlah pengembang yang ada di Surabaya. (Ar)

Rabu, 18 November 2020

Hendak Ditangkap Kejari Tanjung Perak, Buronan Lima Tahun Sembunyi di Lantai 2 Rumahnya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya)
Tak butuh waktu lama yakni hanya berselang 13 hari usai mengeksekusi terpidana Tindak Pidana kepabeanan, Zulhaeri Harahap di rumahnya Jl. Taman Vancouver J4 No. 6 RT. 01 RW. 09 Perum Suri Surya Jaya Kel. Ketajan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.

Lagi, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil mengukir pretasi dengan menangkap buronan tindak pidana kepabeanan lainnya yakni Hasan Nur Effendi Alias Pendi.

"Ya sekitar pukul 19.25 Wib terpidana Hasan Nur Effendi Alias Pendi berhasil ditangkap di tempat tinggalnya di Desa Kedung Rukem, Kec. Benjeng, Kab. Gresik," jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Ludhfyansah, Selasa (17/11).

Penangkapan buronan kepabeanan, Hasan Nur Effendi Alias Pendi selama lima tahun ini harus berakhir di tangan Tim Tabur Kejari Tanjung Perak terdiri dari Seksi Intel dan Pidsus pasca keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA).

"Berdasarkan putusan MA No : 630/ Pid.Sus/ 2013 tanggal 7 September 2015 dalam perkara tindak pidana Kepabeanan yang mana Terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 6 bulan kurungan," tegasnya.

Sayangnya penangkapan Hasan Nur Effendi Alias Pendi yang dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, M. Ali Rizza ini sedikit mengalami hambatan.

Pasalnya menurut Erick, istri dari terpidana mencoba mengelabui Tim Tabur Kejari Tanjung Perak, padahal saat itu juga didampingi dari pihak Polsek Bubutan serta Kepala Desa dan Ketua RT setempat.

"Setelah mendapatkan informasi keberadaan terpidana berada dirumahnya sekitar pukul 16.00 WIB. Bersama tim keamanan dari Polsek Bubutan, Kepala Desa dan Ketua RT menuju kerumah Terpidana. Sesampai dirumah Terpidana, Tim Tabur sempat menunggu selama 15 menit kemudian ditemui oleh istri terpidana dan mengaku bahwa terpidana sedang berada di luar," ungkap Erick.

Kendati demikian, Tim Tabur Kejari Tanjung Perak tak langsung mempercayainya. Penggeledahan pun terpaksa dilakukan dengan mengobok-obok rumah terpidana. 

Alhasil Tim Tabur dapat mengetahui persembunyian terpidana lalu meringkusnya.

"Tim Tabur tak percaya, terpaksa melakukan pemeriksaan di dalam rumah terpidana dan terpidana ditemukan sedang bersembunyi di lantai 2," ujar Erick.

Usai ditangkap, tim Tabur kemudian membawa buronan kepabeanan itu ke Kejati Jatim untuk dilakukan proses administrasi termasuk melakukan rapid test.

"Saat ini yang bersangkutan kami titipkan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim," pungkasnya. (Ar)

Kamis, 05 November 2020

Kejari Tanjung Perak Eksekusi Terpidana Kepabeanan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya)
Tim Tabur Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terdiri dari seksi intel dan jaksa eksekutor pidsus bersama dengan Kejati Jatim melaksanakan eksekusi terpidana Zulhaeri Harahap terkait kasus Tindak Pidana Kepabeanan.

Eksekusi Zulhaeri Harahap ini berdasarkan petikan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No.2077K/Pid.Sus/2012 tanggal 13 Nopember 2013.

"Eksekusi baru kita laksanakan hari ini di rumah tempat tinggal Jl. Taman Vancouver J4 No. 6 RT. 01 RW. 09 Perum Suri Surya Jaya Kel. Ketajan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo," jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Lutfiandyah, Kamis (5/11).


Usai ditangkap dirumahnya, menurut Erick, terpidana Zulhaeri Harahap selanjutnya dieksekusi ke Rutan Klas I cabang Kejati Jatim untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Setiba di Kejati Jatim Pukul 17.05 wib, terpidana dibawa terlebih dahulu ke poliklinik Kejati Jatim untuk dilakukan uji Rapid covid, dan setelah diperiksa didapatkan hasil nonreaktif dan terpidana dalam keadaan sehat. Kemudian terpidana segera ditempatkan dalam Rutan Medaeng cabang Kejati Jatim pukul 17.20 wib," paparnya.


Erick menambahkan ketika ditangkap, terpidana Zulhaeri Harahap sangat kooperatif dengan tim Tabur Kejari Tanjung Perak terdiri dari seksi intel dan jaksa eksekutor pidsus bersama dengan Kejati Jatim termasuk juga keluarganya.

"Terpidana kooperatif. Pelaksanaan eksekusi juga disaksikan oleh istri terpidana dan pihak sekuriti Perumahan serta kepala lingkungan, tanpa menarik perhatian masyarakat setempat," ungkapnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI, terpidana Zulhaeri Harahap menjalani hukuman penjara dua tahun dipotong masa penahanan 9 bulan dan denda Rp100.000.000, subsider 3 bulan kurungan. (Ar)



Senin, 02 November 2020

Tuntaskan Kasus Pengadaan SMAN 3 Batu, Kejari Bersama BPKP Gelar Ekspose



KABARPROGRESIF.COM: (Batu) Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu terus menuntaskan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah SMAN 3 di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tahun 2014.

Setelah memeriksa hampir sejumlah  50 orang saksi dan ahli dan menyita beberapa dokumen.

Kali ini Tim Penyidik Kejari Batu melakukan gelar perkara (ekspose) bersama Tim Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jatim di Surabaya, Senin (2 /11/2020).

Ekspos tersebut sebagai tindak lanjut dari surat permohonan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

“Tim auditor Investigasi yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu telah menggelar perkara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan mark up harga tanah SMAN 3 Kota Batu,” jelas Kajari Batu Supriyanto.

Nah, dari hasil ekspose ini, Supriyanto berharap, BPKP segera memberikan kesimpulan berapa kerugian yang ditimbulkan akibat dugaan penggelembungan harga pengadaan tanah tersebut.

“Ini tadi baru dibahas, nanti banyak dinamika. Mudah-mudahan segera ada kesimpulan dari BPKP dan berapa nilai besarannya,” harapnya.


Apalagi, papar dia, dari hasil gelar perkara tersebut, ia meyakini BPKP telah memahami konstruksi kasusnya sehingga perhitungan kerugian negara diharapkan bisa segera keluar. 

“Sebetulnya, Kejari Batu memiliki perhitungan sendiri terkait kerugian negara, namun yang bisa memberikan kepastiannya adalah BPKP. Mereka masih menelaah namun tadi sudah sepaham. Ada beberapa penyimpangan dalam kasus itu nanti tinggal menghitung kerugian negara,” terangnya.

Selain itu, terang dia, dari tim penyidik sudah memaparkan hasil penyidikan kepada BPKP dengan berbagai alat bukti. Baik saksi, dokumen, surat, ahli, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Supriyanto berharap dengan segala kerendahan hati BPKP bisa segera menindaklanjuti dan bisa membantu menghitung. Terutama  besaran kerugian keuangan negara dalam dugaan penyimpangan pengadaan tanah yang dimaksud.

“Kami meyakini kalau BPKP akan memberikan dukungan kepada Kejari Batu dalam upaya menuntaskan kasus. BPKP kan tadi belum mengambil kesimpulan, namun insyaAllah arahnya juga mendukung kami. Mudah-mudahan cuma besarannya saja yang berbeda. Tadi sudah ada gambaran namun kami belum bisa menyampaikan karena itu kewenangan BPKP,” pungkasnya (sumber SurabayaPost/*)




Sabtu, 10 Oktober 2020

Diduga Korupsi Alkes, KPK Tahan Eks Pejabat Kemenkes



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bambang Giatno Rahardjo (BGR).

BGR merupakan eks pejabat Kementerian Kesehatan.

Ia ditahan lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi alat kesehatan dalam Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik Infeksi Di Universitas Airlangga Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010.

BGR merupakan mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPP SDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Desember 2015 silam. 

Ia diduga telah merugikan negara senilai Rp 14,1 milyar dalam proyek pengadaan alkes tersebut.

"Hari ini kami menyamaikan informasi terkait dengan penahanan tersangka BGR Kepala BPP SDM Kemenkes," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi daring, Jumat (9/10).

Karyoto menyebut, BGR akan ditahan selama 20 hari, terhitung sejak Jumat (9/10) hingga 28 Oktober mendatang di rutan cabang KPK yang berada di Gedung ACLC KPK Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan.

Namun, untuk protokol kesehatan, Karyoto mengatakan, BGR akan terlebih dahulu menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di lokasi yang sama sebelum menjalani penahanan.

Karyoto menjelaskan, kasus yang menyeret BGR terjadi pada 2008. 

Saat itu Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari meminta Sekretaris BPP SDM, Zulkarnain Kasim menggunakan anggaran fungsi pendidikan untuk kegiatan pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM), pembangunan, dan pengadaan alat-alat kesehatan RS Tropik Infeksi Unair.

Permintaan Fadilah juga disampaikan Ketua BPP SDM, BGR kepada Zulkarnain. BGR meminta agar Zulkarnain menunaikan perintah dari Fadilah.

"Seluruh anggaran tersebut diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam anggaran satuan kerja BPP SDM kesehatan," ujar Karyoto.

Kemudian pada 2009, BGR bertemu dengan M. Nazarudin selaku pengawal anggaran sejumlah proyek tersebut.

Keduanya, menurut Karyoto, kala itu terlibat pembicaraan membahas rencana pemberian anggaran tambahan untuk Unair yang akan lewat DIPA BPPSDM Kesehatan.

"Pada kesempatan tersebut juga sudah dibicarakan rencana pengadaan pembangunan RS Tropik Infeksi Univ. Airlangga yang akan dilaksanakan oleh pihak M. Nazaruddin," katanya.

Lalu pada awal 2010, Sekretaris BPP SDM, Zulkarnain bertemu dengan Minarsi, Syamsul Bahri, dan Wadianto di ruang kerjanya. 

Kepada ketiganya, Zulkarnain bilang, Nazaruddin akan membantu proses pencairan anggaran di BPP SDM Kesehatan.

Untuk proses itu, Nazaruddin meminta Minarsi selaku bawahanya untuk menangani lanjutan proyek pembangunan RS Tropik dan Infeksi di Unair, termasuk pengadaan alkes dari anggaran DIPA 2010 BPP SDM Kesehatan.

Proyek tersebut kemudian berlanjut ke tahap lelang yang dimenangi oleh PT. Buana Ramosari Gemilang dengan harga penawaran Rp38,9 miliar.

Sedangkan lelang tahap II dimenangi PT Marell Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp49,1 miliar.

Namun, sebelum proyek dimenangi dua perusahaan kontraktor itu, Karyoto menuturkan bahwa Minarsi diduga sempat memberi uang total senilai USD 17 ribu.

Dari jumlah tersebut, USD 9,5 ribu diberikan kepada Zulkarnain Kasim, dan USD 7,5 ribu untuk BGR.

Uang itu diduga sebagai ucapan terimakasih dari PT Anugerah Permai atau Permai Grup yang memenangi proyek pengadaan alkes dan pembangunan RS di Unair tersebut.

Karyoto mengungkap bahwa dalam kasus ini negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 14,1 miliar.

Atas kasus tersebut,  tersangka BGR disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*)

Senin, 05 Oktober 2020

Lagi, Dua Terpidana Korupsi Jasmas Pemkot Surabaya, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti Pindah ke Lapas II Sidoarjo



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usai terpidana kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas, Sugito dan Darmawan.

Kini ada dua lagi terpidana dalam kasus serupa yang selama ini menempati cabang rutan Klas I Surabaya pada Kejati Jatim dipindah ke Lembaga permasyarakatan (Lapas) klas II Sidoarjo.

Kedua terpidana yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 itu yakni Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

"Iya pada hari Jum'at (2/10) kemarin, kita (Kejari Tanjung Perak) telah mengeksekusi terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi jasmas atas nama Syaiful Aidy dan Dini Rijanti. Keluar dari rutan Kejati sekitar jam 10.20 Wib, sampai lapas Madiun sekitar jam 11.00 lebih," jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Ludfyansyah, Senin (5/10).

Menurut Erick sebelum dilakukan pemindahan dua terpidana ini, pihak cabang rutan Kejati melakukan protokol kesehatan terlebih dahulu.

Hal ini untuk memastikan apakah dua terpidana ini terbebas dari virus corona yang sedang menjadi pandemi di Jawa Timur.

"Sebelum berangkat dilakukan rapid test dahulu. Ini salah satu syarat yang diminta pihak lapas. Hasilnya pak Syaiful Aidy dan Dini Rijanti non reaktif," pungkasnya.

Seperti diberitakan dalam kasus ini Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas.

Ada tujuh orang yang terseret dalam kasus tersebut. Mereka adalah satu dari pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara dan saat ini masih proses kasasi.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Lalu lima orang lainnya meliputi mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 diantaranya Sugito, Darmawan, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Syaiful Aidy.

Sedangkan satu orang masih aktif sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 yakni Ratih Retnowati.

Ratih Retnowati akhirnya menerima vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sedangkan Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Untuk Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan.

Syaiful Aidy yang divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Disusul Dini Rijanti yang divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Namun tiga terdakwa Binti Rochma, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti maupun JPU sama-sama mengajukan upaya hukum lebih tinggi.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Jumat, 25 September 2020

Usai Syaiful Aidy, Lagi Terpidana Jasmas Pemkot Surabaya Dini Rijanti Bayar Denda Rp 100 Juta



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usai Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy, lagi salah satu terpidana kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas kembali membayar pidana denda sebesar Rp 100 juta.

Terpidana itu tak lain adalah mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019, dari Partai Demokrat, Dini Rijanti.

Pembayaran denda itu dilakukan oleh perwakilan keluarga terpidana serta didampingi jaksa eksekutor di salah satu bank milik pemerintah.

"Iya, kemarin Kamis (24/9) pembayaran denda Rp 100 juta melalui rekening, tidak cash. Tapi sebelum dilakukan pembayaran. keluarga terpidana datang ke kantor ditemui oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang didampingi oleh Penyidik dari Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak," jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Lydfyansyah, Jum'at (25/9).

Ia menambahkan, pembayaran dengan sebesar Rp 100 juta sebagai pengganti tiga bulan kurungan atau subsider tersebut merupakan inisiatif dari Dini Rijanti usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang lebih besar dari vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Di Pengadilan Tipikor Surabaya, Dini Rijanti mendapat vonis satu tahun enam bulan kurungan penjara.

"Ini itikat baik bu Dini Rijanti melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby tanggal 9 Juli 2020 Jo Nomor :132/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Sby bahwa pembayaran denda perkara sebesar Rp 100 juta tersebut merupakan salah satu poin dalam Putusan Tinggi Surabaya Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby tanggal 9 Juli 2020, dimana apabila denda tidak bayar oleh terpidana maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan," ungkap Erick.

Sedangkan untuk terpidana lainnya seperti Binti Rochma, menurut Erick mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi.

"Kalau Binti Rochma Kasasi," pungkasnya.

Seperti diketahui Dini Rijanti, satu dari enam terdakwa kasus yang merugikan keuangan negara mencapai angka Rp 5 miliar akhirnya dijatuhi vonis oleh majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (16/4).

Mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 dari Partai Demokrat itu dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan penjara.

Selain vonis kurungan badan, Dini Rijanti juga di denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama tiga bulan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Seperti diberitakan dalam kasus ini Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya untuk program jasmas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Selain Dini Rijanti, majelis hakim pengadilan Tipikor Surabaya juga memvonis empat mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 lainnya sedangkan satu anggota DPRD Surabaya yang terpilih lagi, Ratih Retnowati mendapat vonis bebas.

Keempat anggota DPRD Surabaya yakni Sugito, Darmawan, Dini Syaiful Aidy dan Binti Rochma.

Ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara dan saat ini masih proses kasasi.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik.

Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Selasa, 15 September 2020

Perspektif dan Implementatif Asas Single Prosecution System Kejaksaan Dalam RUU Kejaksaan

Oleh : Alumni FH Unair, Dr. Mochammad Priandhika Abadi Noer, S.H., M.H



Sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum, prinsip diferensiasi fungsional yang memandang dengan adanya prinsip tersebut, maka KUHAP telah meletakkan suatu asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang antar setiap instansi penegak hukum.

Oleh karenanya, antara Penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan terjalin adanya hubungan fungsi yang berkelanjutan dengan mekanisme adanya kontrol antara penegak hukum dalam rangkaian integreated criminal justice system.

Kelembagaan kejaksaan sebagai lembaga negara dalam rumpun yudikatif atau eksekutif, perlindungan jaksa, perluasan kewenangan jaksa di bidang pidana (termasuk diskresi penuntutan berdasar asas restoratif justice), di bidang perdata, dan tata usaha negara, serta bidang-bidang lainnya berdasarkan undang-undang.

Dari semua pembaruan tersebut, banyak mendapat perhatian bidang penuntutan, karena dalam RUU tersebut, jaksa akan menjadi pengendali proses penuntutan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Dalam draft RUU Kejaksaan kewenangan penyidikan Jaksa diperkuat dalam bunyi Pasal 30 Berikut isinya :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan proses penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, serta melaksanakan pemindahan terpidana; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan penyidikan lanjutan; melakukan mediasi penal; melakukan penelusuran, pelacakan, perampasan dan pemulihan aset negara dan perolehan kejahatan;

(2) Untuk melengkapi berkas perkara, penyidikan lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: dilakukan terhadap tersangka; dilakukan terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara, dan/atau untuk mempercepat penyelesaian perkara; diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya proses hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyidikan Lanjutan sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, Kejaksaan dengan atau tanpa kuasa khusus bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di semua lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi, baik di dalam maupun di luar lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah, maupun kepentingan umum.

(5) Di bidang bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi: kewenangan selaku intelijen penegakan hukum; peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan dan multimedia; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring;

pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; turut serta dan berkontribusi dalam kondisi negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil, maupun darurat militer, dan keadaan perang.

(6) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kejaksaan menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan hukum, statistik kriminal, dan kesehatan yustisial Kejaksaan, serta pendidikan akademik, profesi, dan kedinasan.

Dalam teori terdapat asas single prosecution system, menurut etimologi, kata “prosecution” sendiri berasal dari bahasa latin: prosecutus dan terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) yang dapat dipahami sebagai “proses perkara dari awal hingga berakhir”. Dalam hal ini, jaksa yang menangani perkara dari awal hingga akhir/eksekusi.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila jaksa memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum di suatu negara.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi kejaksaan adalah sebagai penuntut umum tunggal (single prosecution system) maupun sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar), dalam perkembangannya, semakin terabaikan.

Saat ini, ada beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung.

Misalnya, perkara tipikor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh oditurat militer, oditurat militer tinggi dan oditurat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Komitmen dunia internasional mengenai pentingnya penguatan peran Jaksa dalam fungsi penegakan hukum antara lain terwujud dalam United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa).

Sebagaimana diadopsi dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8, di Havana tahun 1990 Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan.

Kalimat “jaksa melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (single prosecution system) dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi seperti United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi oleh Indonesia dimana Indonesia harus menjalankan norma-norma dalam Konvensi itu sebagai suatu ketaatan (compliance). 

Norma-norma baru yang ada tersebut  juga mempengaruhi terhadap kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan. 

Sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga harus taat (comply) antara norma yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam beberapa ketentuan yang dikeluarkannya. Pada tahun 2014, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Association of Prosecutors (IAP), dimana Kejaksaan telah bergabung pada tahun 2006, menerbitkan Status dan Peran Penuntut Umum (The Status and Role of Prosecutors), sebagaimana ketentuan sebelumnya yaitu Guidelines on The Role of Prosecutors yang menjadi pedoman dan menginspirasi dalam perubahan Undang-Undang ini utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam Penuntutan, Akuntabilitas Penanganan Perkara, Standar Profesionalitas, dan Perlindungan bagi para Jaksa.

Apabila RUU Kejaksaan menjadi UU Kejaksaan yang baru, para pencari keadilan akan meletakan tumpuan keadilan pada jaksa, sehingga proses penuntutan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi akan optimal mewujudkan kebenaran material (substantial truth) dan keadilan.

Jumat, 11 September 2020

Penentuan Pemenang Lelang Proyek Peningkatan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Bangkalan Diduga Bermasalah



KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Proyek lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Bangkalan (Ruas Jalan Modung - Kedundung) tahap III akhirnya memutuskan salah salah kontraktor sebagai pemenang. Dengan hasil, nilai HPS (Harga Penentuan Sendiri) Rp 12,523 miliar dari nilai pagu paket Rp 15 miliar yang ditentukan.

Namun, dalam proses lelang yang dilakukan melalui laman lpse.jatimprov.go.id tersebut, diduga kuat ada indikasi masalah.

Pasalnya, PT Putra Ananda yang seharusnya menjadi pemenang lelang justru dinyatakan kalah.

Dilansir dari laman lpse.jatimprov.go.id, bahwa proyek Peningkatan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Bangkalan (Ruas Jalan Modung - Kedundung) tahap III tersebut, berada di bawah kewenangan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Proyek lelang dengan nilai pagu paket Rp 15 miliar dari sumber APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) itu diikuti sebanyak 114 peserta.

Pada lelang yang dibuat tanggal 09 Juli 2020 itu memutuskan bahwa PT Putra Ananda berada di urutan pertama. Karena, dokumen harga penawaran yang diajukan mereka terbukti paling rendah, yakni Rp 8,511 miliar.

Namun demikian, dokumen penawaran yang diajukan PT Putra Ananda digugurkan dengan alasan kewajaran harga (Tidak dapat memberikan bukti perolehan harga Aspal langsung dari distributor aspal.

Salah satu narasumber di PT Putra Ananda yang tak ingin disebutkan namanya menyatakan kecewa atas hasil evaluasi dan penetapan pemenang lelang. 

Karena itu pihaknya mengaku sempat melayangkan surat sanggahan dan keberatan dengan nomor 64/PA/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditujukan kepada kelompok kerja pemilihan barang/jasa pemerintah, Unit Layanan Pengadaan BPWS.

"Dalam pelaksanaan pelelangan ini kami menilai banyak sekali indikasi yang mengarah untuk mengkondisikan salah satu perusahaan sebagai pemenang lelang dan yang jadi pertanyaan kami apakah perlakuan kepada kami sama dengan yang dilakukan kepada pemenang lelang? Mohon kepada istansi terkait meluruskan masalah ini," begitu isi dalam surat yang ditandatangani langsung Direktur Utama PT Putra Ananda, Nadaruddin.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa karena pekerjaan ini adalah pengaspalan jalan dengan produk akhir aspal AC-WC, secara otomatis PT Putra Ananda bekerjasama dengan salah satu perusahaan pemilik AMP. Tentunya material Hotmix yang dibeli itu sudah termasuk peralatan dan penghamparan material AC-WC sampai selesai terhampar padat.

Di samping itu pula, PT Putra Ananda sebelumnya juga telah melampirkan surat penawaran harga dari AMP yang menyatakan bahwa harga yang diberikan itu untuk semua jenis aspal adalah harga terhampar dan masih jauh di bawah harga  penawaran. 

Artinya, harga penawaran yang diajukan PT Putra Ananda dalam lelang itu dapat dipertanggungjawabkan.

"Masalah digugurkan kami tidak dapat memberikan bukti perolehan harga aspal langsung dari distributor aspal (pertamina, dll) itu karena kami dalam pekerjaan ini tidak membeli langsung aspal tersebut karena aspal sudah include dengan pekerjaan hotmix," isi penjelasan dalam surat tersebut.

Logikannya, pencampuran aspal panas sudah dilakukan di AMP dan yang menyiapkan semua dari suplier hotmix. Selain itu, harga yang diberikan oleh suplier hotmix adalah harga pertonase hotmix terhampar padat termasuk pekerjaan Lapis resap Pengikat - Aspal cair/Emulsi dan Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi. Selain itu, dalam dokumen juga dilengkapi harga material seperti Lapis Fondasi Agregat Kelas A dan Kelas B yang masih jauh di bawah harga penawaran lelang.

"Kami mohon kepada pihak terkait, terutama kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jatim termasuk LSM LIRA untuk memantau dan menyelidiki penyimpangan pelaksanaan pelelangan ini, agar terjadi pelelangan yang bebas dari KKN di tengah pandemi Corona," tutup isi surat tersebut.

Sebagai informasi, pada surat sanggahan dan keberatan yang dilayangkan PT Putra Ananda tersebut, juga ditembuskan kepada Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepala LKPP, dan Gubernur Jawa Timur.  (Ar)

Kamis, 10 September 2020

Terpidana Jasmas Pemkot Surabaya, Syaiful Aidy Bayar Denda Rp 100 Juta


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya)
Terpidana kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas Syaiful Aidy akhirnya membayar pidana denda sebesar Rp 100 juta dan biaya perkara Rp.10 ribu.

Pembayaran denda dan biaya perkara itu dilakukan oleh perwakilan keluarga terpidana serta didampingi jaksa eksekutor di salah satu bank milik pemerintah.

"Tadi pembayaran denda Rp 100 juta dan biaya perkara Rp 10 ribu melalui rekening, tidak cash. Tapi sebelum dilakukan pembayaran. Istri terpidana datang ke kantor ditemui oleh Kajari Tanjung Perak, Wahyu Sabrudin didampingi para Kasi dan Kasubagbin," jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Lydfyansyah, Rabu (9/9).

Ia menambahkan, pembayaran dengan sebesar Rp 100 juta sebagai pengganti dua bulan kurungan atau subsider tersebut merupakan inisiatif dari Syaiful Aidy usai menerima putusan dari Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Ini itikat baik pak Syaiful Aidy, padahal putusan Pengadilan Tinggi jauh lebih besar 6 bulan dari putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya," ungkapnya.

Sedangkan untuk terpidana lainnya seperti Dini Rijanti maupun Binti Rochma, menurut Erick belum menerima informasi.

Meski Dini Rijanti sudah menerima putusan yang sama besar seperti Syaiful Aidy.

"Kalau Dini Rijanti belum ada kabar, sedangkan Binti Rochma mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi," pungkasnya.

Seperti diketahui Syaiful Aidy satu dari enam terdakwa kasus yang merugikan keuangan negara mencapai angka Rp 5 miliar akhirnya dijatuhi vonis oleh majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (16/4).

Mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 itu dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan penjara.

Selain vonis kurungan badan, Syaiful Aidy juga di denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama dua bulan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Seperti diberitakan dalam kasus ini Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya untuk program jasmas.

Selain Syaiful Aidy, majelis hakim pengadilan Tipikor Surabaya juga memvonis empat mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 lainnya sedangkan satu anggota DPRD Surabaya yang terpilih lagi, Ratih Retnowati mendapat vonis bebas.

Keempat anggota DPRD Surabaya yakni Sugito, Darmawan, Dini Rijanti dan Binti Rochma.

Ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara dan saat ini masih proses kasasi.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.

Minggu, 23 Agustus 2020

LSM AMAK Desak Kejari Tanjung Perak Tuntaskan Kasus Jasmas Pada OPD Lainnya



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) kembali mempertanyakan kasus dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang hanya berhenti pada pengusutan di Bagian Pemerintahan.

Padahal pada tahun tersebut masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya juga mengulirkan dana tersebut.

"Dari catatan yang kita peroleh masih ada sepuluh lebih SKPD yang juga mengalirkan dana tersebut, totalnya tahun 2016 ratusan miliar rupiah," kata Ketua LSM AMAK Ponang Adji Handoko, Minggu (23/8).

Apalagi lanjut Ponang, saat Kajari Tanjung Perak dijabat Rachmat Supriady pernah mengatakan usai menggarap jasmas jilid I, pihaknya bakal membuka pengusutan jilid II.

Nah pada jilid II ini, Rachmad Supriady telah mengantongi data untuk satu SKPD yang dananya dicurigai dibuat bancaan.

"Pak Rachmad kan pernah mengatakan pengusutan jilid II untuk proyek fisik. Bagi siapa saja yang terlibat silahkan mengembalikan kerugian negara dari pada kasus ini akan dinaikkan," ungkap Ponang.

Untuk itu Ponang menuntut supaya Kejari Kejari Tanjung Perak mengusut kembali apa yang dikatakan Rachmad Supriady hingga tuntas.

"Kejaksaan harus menuntaskan kasus tersebut. Ada korupsi mungkin dengan modus yang sama dengan jilid I. Ini jelas sekali memperkaya diri sendiri," katanya.

Ponang membeberkan adanya rumor adanya pertemanan antara pihak Kejaksaan dengan OPD atau Pemkot Surabaya. Di mana rumor itu bagi Ponang sangat merugikan.

Maka dari itu, pihaknya tak mau nama baik lembaga Kejaksaan tercoreng akibat kasus ini karena akan melemahkan penegakan hukum di Kota Surabaya.

"Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan harus tegas terhadap tindak pidana korupsi dengan melakukan pengusutan sampai tuntas," pungkasnya.

Seperti diketahui kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas.

Kejari Surabaya telah menyeret tujuh orang duduk dikursi pesakitan pengadilan Tipikor Surabaya.

Dari tujuh orang tersebut, tiga orang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman diberbagai lapas diantaranya, Agus Setiawan Tjong, pelaksana proyek, Darmawan dan Sugito, mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Sedangkan tiga orang lainnya yang juga mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 antara lain, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Syaiful Audy masih melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi atas putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Nah untuk satu orang lagi yakni Ratih Retnowati yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 mendapat vonis bebas. Namun Kejari Tanjung Perak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Ar)