Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar. 

Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar. 

Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung. 

"Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan citra dilakukan dengan memanfaatkan media pemberitaan.

"Nah, apalagi setelah terungkapnya kasus JAK TV ini, jelas ada penyerangan secara terstruktur terhadap institusi Kejagung. Ini tidak pernah kita bisa bayangkan sebelumnya, penyerangan lewat media, dan bukan media sembarangan,” ungkap dia.

Legialator asal Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta itu meminta seluruh pelaku yang terlibat mendapat hukuman setimpal, tanpa dilindungi oleh UU keprofesian.

“Saya harap tidak ada lembaga keprofesian yang berusaha melindungi pelaku, karena ini bukan ranah pers lagi, tidak bisa berlindung di balik UU Pers. Jadi saya minta tangkap saja semua yang terlibat. Ini jelas tindakan kriminal yang justru merusak marwah pers. Sengaja mendapat order untuk melakukan fitnah dan penggiringan opini negatif,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung. 

Uang tersebut diterima Tian atas nama pribadi tanpa kerja sama dengan JAK TV.

Direktur Penyidikan pada JAM-Pidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyebut narasi negatif disiarkan dalam berbagai bentuk publikasi. Mulai dari pemberitaan hingga acara seminar.

Read More

Peran Direktur TV di Kasus Perintangan Penyidikan Impor Gula dan Timah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan dan korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk. Sl

Salah satunya, yakni Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB).

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, Tian diduga terlibat pemufakatan jahat antar pihak untuk menghalangi penyidikan dan bukan semata-mata mengenai pemberitaan media saja. 

“Bukan soal pemberitaan. Pemberitaan itu mulia. Mau negatif pun artinya sebagai koreksi. Tapi membuat menciptakan pemufakatan jahat, seolah kejaksaan ini enggak ada benarnya,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar.

Kejagung meyakini, bahwa Dewan Pers paham soal proses hukum dan akan memproses kode etik jurnalistik Tian. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengungkapkan, Tian atau insan pers ini diduga menerima uang lebih dari Rp478.000.000 untuk membuat berita negarif yang menyudutkan Kejaksaan soal kasus korupsi impor gula dan timah.

Sebelumnya, dalam kasus ini penyidik Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka. 

Adapun ketiga tersangka adalah advokat Junaedi Saibih (JS) dan Marcela Santoso (MS), serta Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB).

Read More

KPK Sebut Proyek Dana Hibah Jatim Mengalir ke KONI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya penggunaan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur (Jatim) digunakan untuk kebutuhan pengerjaan proyek di KONI Jatim. 

Kantor KONI Jatim digeledah untuk mendalami dugaan tersebut.

"Jelas bahwa ada proyek yang terkait dengan pokir. Pokir yang di DPRD itu yang masuk ke KONI," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Asep belum bisa memerinci proyek dengan dana hibah yang terlaksana di KONI Jatim. Menurut dia, tersangka meminta jatah 20 persen dari anggaran yang dikeluarkan.

"Nah, dari situ, kemudian lah, apa namanya, yang 20 persen dan lain-lain yang dipotong itu, disitulah. Makanya kita melakukan penggeledahan, itu kita melihat," ucap Asep.

Menurut Asep, proyek di KONI Jatim bernilai di bawah Rp200 juta. Sebab, kata dia, pengadaannya menggunakan sistem penunjukan langsung, tanpa lelang.

Namun, dia memastikan proyek di KONI Jatim lebih dari satu. Karenanya, KPK memasang mata di sana, dan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.

"Jadi begitu. Cari dokumen-dokumennya di tempat itu. Enggak mungkin kita melakukan upaya paksa penggeledahan kalau tidak ada kaitannya," terang Asep.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Read More

Begini Respon Dewan Pers Terkait Penetapan Tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu merespons penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB) dalam kasus merintangi penyidikan perkara impor gula di Kementerian Perdagangan, korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk, dan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO. Dewan pers menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. 

Dalam pertemuan ini, Ninik didampingi anggota Dewan Pers Totok Suryanto.

"Terkait dengan proses penanganan perkara yang tadi pagi banyak diberitakan oleh media, Dewan Pers tentu meminta kita masing-masing lembaga, sebagai lembaga penegak hukum terkait penanganan perkara," kata Ninik di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025.

Ninik menyebut bila memang ada bukti tindak pidana, maka penanganannya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Ia memastikan Dewan Pers tak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana.

"Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum," tegasnya.

Namun, mengenai konten pemberitaannya, Ninik mengaku akan melakukan penilaian. 

Sebab, hal itu masuk dalam ranah etik jurnalistik.

Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ninik mengatakan telah bersepakat dengan Jaksa Agung akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Yakni Kejagung dalam ranah pidana, sedangkan Dewan Pers proses etik jurnalistiknya.

"Untuk ini maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya, sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang-undang kepada kami," pungkas dia.

Read More

Kejagung Dinilai Keliru Menersangkakan Insan Pers dalam Kasus Perintangan Penyidikan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Langkah penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan perkara korupsi dinilai keliru. 

Jika Kejagung menyoalkan pemberitaan yang diproduksi Tian, langkah penyelesaiannya ada di Dewan Pers.

Pengajar hukum pidana pada Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan jika berita yang diproduksi Tian dianggap bermasalah, Kejagung dapat meminta hak jawab terlebih dahulu agar produk pers yang dimuat berimbang. 

Bahkan, Kejagung seharusnya dapat melibatkan Dewan Pers dalam menangani masalah tersebut.

Fickar tak memungkiri kantor media berpotensi tersandung masalah pidana jika tidak memberikan hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan. 

Misalnya, mengarah pada pencemaran nama baik maupun penghinaan.

"Tetapi jika ada diberikan hak jawab dan pemberitaan yang seimbang, tuduhan itu bisa gugur," ujar Fickar kepada Media Indonesia, Rabu, 23 April 2025.

Untuk sampai pada kesimpulan ada dan tidaknya keseimbangan dalam pemberitaan yang diproduksi Tian, Fickar menekankan pentingnya keterlibatan Dewan Pers. 

Dia menilai langkah Kejagung prematur dan terburu-buru. 

Fickar mendorong Tian menempuh jalur praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan Jampidsus Kejagung. 

"Toh juga jika ada unsur pidananya akan diserahkan ke ranah pidana," kata Fickar.

Tian merupakan satu dari tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan atas perkara korupsi tata niaga timah dan importasi gula. Dua tersangka lainnya adalah advokat Marcella Susanto dan pengacara sekaligus pengajar hukum Junaedi Saebih.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena dinilai bermufakat jahat membuat narasi negatif lewat konten pemberitaan di media massa maupun media sosial mengenai kinerja kejaksaan dalam menangani perkara tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan pihaknya sudah menjelaskan kepada Dewan Pers soal keterlibatan Tian soal memproduksi konten negatif yang dianggap penyidik sebagai bentuk perintangan penyidikan. 

Dia menegaskan permasalahan ini masuk ranah personal, tidak terkait dengan kantor media tempat Tian bekerja. 

"Yang dipersoalkan oleh kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak antikritik, tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permufakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," ujar Harli.

Read More

AMMDI Dukung KPK Panggil La Nyalla di Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil mantan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2021-2022. 

Pemanggilan ini usai KPK, melakukan penggeledahan rumah La Nyalla.

“Kami mendukung penuh tiap upaya KPK berantas kejahatan Korupsi yang tak ada habis-habisnya di negeri ini. Jangan pandang bulu, tindak tegas siapapun yang terlibat,” kata Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AMMDI) Bambang Irawan di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Bambang menaruh harapan besar pada KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. 

Termasuk mengungkap kasus korupsi tanpa pandang bulu. 

“Saya rakyat menuntut keadilan, dan penegakan hukum yang tegas. Bila pun La Nyalla ada bukti terlibat, maka sah KPK proses hukum, wajib tanpa kompromi,” ucapnya.

Dia menuturkan korupsi musuh bersama, hal ini bukan sekadar tentang satu orang. 

Ketegasan KPK mesti dibuktikan dalam kasus yang merugikan negara ini. 

“Makanya kita desak dan dukung KPK segera memanggil, jangan ragu-ragu jika terbukti bersalah adili,” tutupnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tujuh lokasi untuk mendalami kasus dugaan suap pada pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu. 

Penguasa maupun pemilik lokasi itu akan dipanggil untuk diperiksa.

“Semua saksi atau calon saksi yang akan dipanggil, termasuk penguasa tempat yang dilakukan penggeledahan, umumnya nanti akan dikonfirmasi, dilakukan konfirmasi oleh penyidik,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Jumat, 18 April 2025.

Rumah anggota DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menjadi salah satu lokasi yang digeledah penyidik. 

Dengan begitu, senator itu bakal dipanggil untuk mendalami kasus ini. KPK belum bisa memastikan informasi yang bakal diulik penyidik kepada pemilik atau penguasa lokasi yang digeledah penyidik. 

Itu, kata Tessa, bagian dari proses penyidikan yang tidak boleh dipublikasikan, saat ini.

Read More

KPK Batal Periksa Antonius Kosasih

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih batal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 22 April 2025. Dia berdalih sakit, dan harus diperiksa oleh dokter.

"Tapi pada saat dipanggil tadi ya, yang bersangkutan menyatakan dalam kondisi tidak sehat," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Kosasih merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait investasi fiktif di PT Taspen (Persero). 

Dia sejatinya mau diperiksa untuk mendalami kasusnya sebelum disidangkan.

Namun, pemeriksaan batal dilakukan lantaran Kosasih berdalih sakit. Dia dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan.

"Tidak sehat, sehingga kita bawa ke klinik, dan dari dokter yang memeriksa dirujuk ke rumah sakit. Jadi tentu dalam pemeriksaan ini tidak boleh orang yang sakit itu," ucap Asep.

KPK telah menahan Antonius Kosasih dan eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Keduanya merupakan tersangka dalam kasus ini.

Dugaan rasuah dalam kasus ini terjadi ketika Taspen menempatkan investasi Rp1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola Insight Investment Management. 

Namun, keputusan itu malah membuat negara merugi Rp200 miliar.

Uang Rp1 triliun itu disebar ke sejumlah investasi yang dikelola Insight Investment Management. 

Sebanyak Rp78 miliar dikelola oleh perusahaan itu.

Lalu, sebanyak Rp2,2 miliar diurus oleh PT VSI. Kemudian, Rp102 juta dikelola oleh PT PS, terus, Rp44 juta masuk ke PT SM.

Pengelolaan uang itu diduga bagian dari pelanggaran hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi. 

Padahal dana itu semestinya tidak boleh dikeluarkan.

Read More

KPK Sebut Tersangka Potong Uang Proyek Dana Hibah Jatim hingga 20%

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta baru dalam kasus dugaan suap pada pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim). 

Tersangka diduga memotong dana proyek sebesar 20 persen.

"Proyek-proyek itu kemudian nanti ada bagiannya yang dipotong. (Sebesar) 20 persen dari situ, tapi bentuknya proyek," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Asep mengatakan dana hibah ini sejatinya diberikan untuk sejumlah kelompok masyarakat membuat proyek demi memajukan wilayahnya. Proyek yang dikerjakan nilainya di bawah Rp200 juta untuk menghindari lelang.

"Untuk menghindari lelang, proyeknya dibuat. Beberapa proyek misalkan dapat, misalkan dapat Rp2 miliar. Ya berarti dia ada 10 proyek. Yang ini di bawah rata-rata Rp190 (juta), Rp190 (juta) sekian gitu ya. Kira-kira Rp2 miliar," ucap Asep.

Dari total itu, para tersangka meminta jatah 20 persen untuk masuk ke kantong pribadi. Salah satu proyek dari dana hibah terpasang di KONI Jatim.

"Ada termasuk di KONI dan lain-lain. Makanya kenapa penyidik lalu, melakukan misalkan penggeledahan kepada para pejabatnya di situ. Karena dia yang mengelola itu, mengelola uangnya itu," ujar Asep.

Terkait kasus ini, KPK menggeledah rumah anggota DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, beberapa waktu lalu. Selain itu, Kantor KONI Jatim ikut digeledah penyidik.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Read More

Kasus Dugaan Rasuah Pengelolaan Anggaran di Kota Pekanbaru Dilimpahkan ke Pengadilan

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus dugaan rasuah dalam pengelolaan anggaran di Kota Pekanbaru ke pengadilan. 

Eks penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa cs segera diadili.

"(KPK) telah melimpahkan perkara terkait OTT Pekanbaru atas nama eks Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, eks Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Pemkot Pekanbaru Novin Karmila," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 April 2025.

Tessa mengatakan dakwaan tiga orang itu sudah diserahkan ke pengadilan pada Selasa, 22 April 2025. KPK tinggal menunggu penetapan hari persidangan.

"Berkas masing-masing dipisah. Pasal yang dikenakan 12 f dan 12B," ucap Tessa.

KPK menyita Rp6,82 miliar atas OTT di Pekanbaru. Dari total itu, eks Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengantongi Rp2,5 miliar. Sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.

Tiga orang itu, yakni Risnandar, Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum pada Setda Pekanbaru Novin Karmila.

Para tersangka dalam perkara ini disangkakan melanggar Pasal 12 f dan Pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Read More

KPK Masih Menelusuri Aset Hasbi Hasan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan pada Selasa, 22 April 2025. 

Penyidik memeriksanya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"TPPU-nya masih ada. Jadi terkait HH (Hasbi Hasan) itu perkara TPPU-nya masih ada," kata Direktr Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Asep mengatakan penyidik meminta Hasbi menjelaskan aliran dana terkait pencucian uang. Namun, KPK menyimpan rapat Jawaban eks Sekretaris MA itu.

"Tentu. Karena kita ingin mengembalikan sejauh mana aset-aset yang telah dikorupsi tersebut itu larinya ke mana saja," ucap Asep.

KPK kembali mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Hasbi Hasan kini menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK menjelaskan kasus ini dikembangkan setelah jaksa dan penyidik mendalami fakta persidangan. Lembaga Antirasuah mengendus adanya pengalihan uang hasil suap yang sudah berubah menjadi barang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Windy Yunita Bestari Usman atau Windy Idol juga menjadi tersangka dalam dugaan pencucian ini. 

Keterlibatan penyanyi itu didalami jaksa dalam persidangan.

Read More

Direktur TV & 2 Advokat Dijerat Kasus Perintangan Penyidikan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kasus suap penanganan perkara CPO yang telah menjerat empat hakim belakangan membuka kejahatan lain. 

Dari pengusutan kasus itu, penyidik Kejaksaan Agung menduga ada persekongkolan antara dua orang advokat dengan seorang direktur salah satu TV swasta yang tujuannya menyudutkan kerja Kejagung.

Salah satu direktur yang dimaksud adalah Tian Bahtiar. Tian bersama Marcela Santoso dan Junaedi Saibih diduga melakukan permufakatan jahat untuk membuat pemberitaan dan konten di media sosial yang mendiskreditkan Kejagung dalam penanganan perkara PT Timah Tbk dan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kejagung mengatakan JS dan MS memberikan uang Rp478.500.000 lebih kepada TB untuk pesanan agar membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan. 

Yakni, terkait penanganan perkara korupsi impor gula dan timah baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan.

Setelah menerima uang itu, tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news.

"Sehingga, Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar. 

Lebih lanjut Kejagung menjelaskan, lembaganya tidak menempuh jalur untuk melaporkan TV swasta tersebut ke Dewan Pers karena berita ataupun konten yang dipublikasikan TV tersebut sudah didesain atau dibuat sedemikian rupa oleh para tersangka. 

Tujuannya yakni sengaja untuk mendiskreditkan institusi kejaksaan.

Read More

Direktur Pemberitaan Jak TV Ditetapkan Jadi Tersangka, Kejagung Tegaskan Tak Antikritik

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB), sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi besar, termasuk impor gula, komoditas timah, dan ekspor CPO.

TB diduga bekerja sama dengan pengacara Marcella Santoso dan Junaedi Saibih dalam membuat konten negatif yang menyudutkan Kejagung. 

Tujuan mereka adalah memengaruhi opini publik agar penanganan kasus menjadi bias dan terdakwa yang mereka tangani mendapat keuntungan hukum.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa TB menerima uang sebesar Rp478,5 juta untuk menyebarkan konten tersebut, baik di media sosial, media online, maupun program Jak TV.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa Kejagung tidak antikritik. 

Namun dalam kasus ini, ia meminta masyarakat melihat konteks sebenarnya, bahwa yang dilakukan adalah bentuk permufakatan jahat yang merusak proses hukum.

Read More

Kejagung Sita 12 Sepeda Mewah dan 130 Helm Milik Ariyanto Bakri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 12 sepeda mewah dan 130 helm mewah terkait kasus vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) periode 2021-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut barang bukti itu disita penyidik dari kediaman tersangka Ariyanto Bakri yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"Dari Jalan Mendut di daerah Menteng itu penyidik melakukan penyitaan setidaknya terhadap 130 helm," ujarnya kepada wartawan, Rabu (23/4).

Harli menjelaskan penyidik memutuskan menyita ratusan helm itu dikarenakan memiliki harga jutaan untuk masing-masing helm. 

Ia merincikan ada berbagai macam jenis helm yang disita mulai dari merek Shoei, AGV, Nolan, Arai, hingga Bell.

"Barangkali mungkin pertanyaan publik, helm juga kenapa disita? Tapi ternyata helm juga sekarang mempunyai nilai ekonomis yang cukup signifikan," tuturnya.

Selain itu, Harli menjelaskan penyidik juga turut menyita dua unit kapal milik Ariyanto di Jalan Dermaga Marine, Pademangan, Baruna Raya, Jakarta Utara.

Ia mengatakan satu kapal Skorpio GT4NT2 telah berhasil disita, namun satu lainnya masih dalam proses permintaan izin di pengadilan negeri.

"Kemudian ada 12 sepeda mewah, kemudian ada satu unit sepeda motor Harley," katanya.

Sebelumnya Kejagung menetapkan total delapan orang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait vonis lepas di perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit periode 2021-2022.

Kedelapan tersangka itu Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta, pengacara Marcella Santoso dan Ariyanto, Panitera Muda PN Jakut Wahyu Gunawan.

Kemudian ketiga Majelis Hakim pemberi vonis lepas yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom. Serta Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafei.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut uang suap sebesar Rp60 miliar tersebut berasal dari tim legal dari PT Wilmar Group.

Ia mengatakan uang suap itu diberikan setelah adanya pesan dari PN Jakpus agar perkara tersebut harus segera diurus karena Majelis Hakim bisa memberikan hukuman maksimal melebihi tuntutan Jaksa.

Read More

Periksa Internal Bank BJB, KPK Dalami Rekayasa Pengadaan Iklan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami rekayasa pengadaan dalam kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) saat memeriksa tiga orang saksi, Kamis, 17 April lalu.

Para saksi tersebut ialah Group Head Pengadaan Logistik, IT dan Jasa Lainnya Bank BJB tahun 2017-2022 Dadang Hamdani Djumyat; Officer Pengawasan Pengadaan Logistik IT dan Jasa lainnya pada Divisi Umum Bank BJB Wijnya Wedhyotama; dan Manajer Keuangan Internal Bank BJB Roni Hidayat Ardiansyah.

"Saksi didalami terkait dengan pengetahuan dan peran mereka terkait rekayasa pengadaan di Bank BJB untuk menunjuk rekanan yang sama sejak 2021-2023," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (23/4).

KPK telah mengumumkan lima orang tersangka dalam kasus ini.

Mereka ialah mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp222 miliar.

Yudhi dkk disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Mereka belum dilakukan penahanan tetapi sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah menggeledah 12 tempat termasuk rumah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bank BJB di Bandung.

Dari sana, ditemukan berbagai barang bukti diduga terkait perkara, di antaranya dokumen dan deposito Rp70 miliar.

Adapun Ridwan Kamil sudah buka suara dengan menyatakan akan bersikap kooperatif dan siap membantu KPK menuntaskan kasus tersebut.

Penyidik KPK masih mencari waktu untuk memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi.

Read More

KPK Sita Barang Bukti Elektronik Usai Geledah Dinas Perkim Lamteng

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) usai menggeledah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

"Untuk hasil geledah disita dokumen dan BBE ya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (23/4).

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran (TA) 2024 sampai dengan 2025.

Sebelum ini, KPK sudah lebih dulu menggeledah 23 tempat termasuk kantor pemerintahan serta rumah pribadi untuk mencari barang bukti kasus tersebut.

Dokumen terkait pokok pikiran DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan serta voucer penarikan uang dan lain-lain berhasil disita.

KPK telah menahan enam orang tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU. Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu, 15 Maret lalu.

Empat tersangka selaku penerima suap yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah (NOP), Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR), Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ) dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).

Sedangkan dua tersangka dari pihak swasta yaitu M Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

FJ, MFR dan UH ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK cabang C1. Sedangkan NOP, MFZ dan ASS ditahan di Rutan KPK cabang K4.

Kasus ini bermula dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU Tahun 2025. 

Terdapat permintaan uang 'pokir' dari tiga anggota DPRD kepada pemerintah daerah setempat.

Permintaan tersebut disetujui. Jatah pokir dimaksud diubah menjadi fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU menerima persentase yang berbeda. KPK mengaku akan mendalami dugaan keterlibatan anggota dewan yang lainnya.

Read More

Kejagung Periksa Karen Agustiawan di Kasus Korupsi Minyak Mentah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan di kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut penyidik memeriksa Karen pada Selasa (22/4).

"KA selaku Direktur Utama Pertamina periode 2009 sampai 2014," ujar Harli dalam keterangan tertulis, Rabu (23/4).

Selain Karen, Kejagung juga memeriksa lima saksi lainnya yakni GI selaku Advisor to CPO PT Berau Coal, AW selaku Assistant Manager Procurement Department PT Pamapersada Nusantara Group, dan RS selaku Analist Product ISC Pertamina.

Selanjutnya Assistant Operation Risk Division BRI inisial AF dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tahun 2021 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berinisial BP.

Harli tidak menjelaskan secara detail ihwal materi pemeriksaan terhadap kesembilan orang saksi tersebut. 

Ia hanya mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ucap dia.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. 

Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. 

Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.

Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

Read More

KPK Bakal Umumkan Tersangka Kasus Dana CSR BI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat.

Dalam menangani kasus ini, KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, yang berarti belum ada tersangka yang ditetapkan saat itu. 

Namun, dalam perjalanannya, KPK menemukan bukti mengenai dugaan keterlibatan anggota DPR RI di Komisi XI.

Terbaru, tepatnya pada Senin (21/4), penyidik KPK memeriksa Anggota DPR RI Fraksi NasDem Satori untuk mendalami penggunaan dana CSR BI. 

Itu merupakan kali ketiga Satori diperiksa sebagai saksi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan belum ada perubahan status hukum dari Satori. 

Hanya saja, dalam waktu dekat KPK akan mengumumkan ke publik nama-nama tersangka yang harus diminta pertanggungjawaban hukumnya.

"Belum [berubah status hukum Satori], sedang [proses]. Nanti sebentar lagi, sebentar lagi," kata Asep dikutip Rabu (23/4).

Jenderal bintang satu ini menuturkan seorang saksi bisa diperiksa berkali-kali tergantung kebutuhan tim penyidik. Teruntuk Satori, terang Asep, penyidik membutuhkan keterangan mendalam karena yang bersangkutan merupakan salah satu pihak penerima dan pengguna dana CSR BI.

"Jadi, beliau kan salah satu yang penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimanya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil ke sini, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR," ungkap Asep.

Selain Satori, ada nama Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan yang rumah kediamannya telah digeledah.

Asep menjelaskan Heri Gunawan mempunyai peran yang sama dengan Satori. Keduanya mempunyai yayasan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing politisi tersebut.

Ke depan, penyidik bakal menjadwalkan pemeriksaan Heri.

"Nanti kita akan memanggil bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh pak HG," kata Asep.

Kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia diungkap KPK pertama kali pada September lalu.

Saat itu KPK menyebut penggunaan dana CSR BI diduga bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR BI diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada 18 September menyebut: 

"Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. 

Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan. 

Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi."

Asep mengungkapkan modus korupsi dalam kasus ini dengan memberi contoh dana CSR yang seharusnya untuk membangun fasilitas sosial atau publik tetapi justru disalahgunakan peruntukannya.

"Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah ya bikin rumah, bangun jalan ya bangun jalan, itu enggak jadi masalah. Tapi, menjadi masalah ketika tidak sesuai peruntukan," kata Asep.

"Triliunan, lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat itu.

Kemudian Satori saat diperiksa 27 Desember 2024 mengaku telah menggunakan dana CSR BI untuk kegiatan di daerah pemilihannya. 

Tak hanya itu, Satori yang saat itu menjadi anggota Komisi XI DPR mengungkap bahwa seluruh anggota Komisi XI turut menggunakan dana CSR BI untuk berkegiatan di Dapil mereka.

Satori menyebut dana CSR itu mengalir melalui yayasan.

"Semuanya sih semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan kita saja," katanya.

Tim penyidik KPK sudah melakukan serangkaian tindakan penggeledahan, seperti di Kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KPK menggeledah ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo dan dua ruangan di Departemen Komunikasi. Penggeledahan itu berlangsung selama kurang lebih delapan jam.

Read More

KPK Akan Periksa La Nyalla soal Dana Hibah Jatim Usai Geledah Rumah

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memeriksa eks Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022.

Rumah La Nyalla di kawasan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, sudah digeledah.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik akan mengonfirmasi barang bukti diduga terkait perkara yang berhasil ditemukan di rumah kediaman yang bersangkutan.

"Tentu [dipanggil] karena harus dikonfirmasi. Kita melakukan penggeledahan di tempat beliau, di tempat yang bersangkutan, barang-barangnya ada yang tentu kita harus konfirmasi," ujar Asep saat dikonfirmasi pada Rabu (23/4).

La Nyalla merupakan Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur 2010-2019. 

Menurut KPK, KONI Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu pihak yang mendapat dana hibah.

Kantor KONI di sana juga sudah digeledah KPK dan ditemukan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara.

"Proyek ini ada di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), termasuk juga di KONI dan lain-lain. Makanya, kenapa penyidik lalu melakukan penggeledahan kepada para pejabatnya di situ karena dia yang mengelola itu, mengelola uangnya," tutur Asep.

Penggeledahan dan rencana pemeriksaan terhadap La Nyalla tersebut berkaitan dengan peran tersangka Kusnadi selaku mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

"Kebetulan ya pak Kusnadi ini yang di KONI," ucap dia.

Melalui siaran persnya, La Nyalla mengaku bingung rumahnya digeledah. Padahal, ia mengklaim tidak memiliki kaitan dengan Kusnadi.

"Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi," ujar La Nyalla melalui siaran persnya, Senin (14/4).

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah mencegah 21 orang untuk bepergian ke luar negeri.

Mereka atas nama KUS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AI (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi JawaTimur); AS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); BW, JPP, HAS, dan SUK (swasta).

Kemudian AR, WK, AJ, MAS, AA, AH (swasta) dan FA (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Sampang).

MAH (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur), JJ (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo), serta AYM, RWS, MF, AM, dan MM dari pihak swasta.

Read More

KPK Segera Panggil Anggota DPR Heri Gunawan soal Kasus CSR BI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pemanggilan itu untuk meminta keterangan terkait dana CSR yang diduga digunakan Heri.

"Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/4).

Lebih lanjut, Asep menjelaskan dalam kasus ini Heri juga diduga mendirikan sebuah yayasan untuk menampung duit CSR.

Ia menyebut pendirian yayasan itu sama seperti yang diduga dilakukan oleh Anggota DPR Komisi XI Fraksi NasDem Satori.

"Jadi ini masing-masing melakukan, dia mendirikan yayasan, membentuk yayasan untuk menerima CSR. Itu kan dua-dua ini," ujar dia.

"Yayasannya berbeda, bukan yayasan yang sama. Itu kan untuk masing-masing, karena ini dapilnya juga berbeda. Seperti itu," sambungnya.

Sebelumnya, Penyidik KPK juga telah memeriksa rumah kediaman Heri di Tangerang Selatan dan ditemukan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara.

Selain itu, pada Senin malam hingga Selasa dini hari (16-17 Desember 2024), KPK menggeledah ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo dan dua ruangan di Departemen Komunikasi.

Penggeledahan berlangsung selama sekitar delapan jam.

Sejumlah barang bukti diduga terkait perkara seperti dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) diamankan untuk dilakukan penyitaan.

KPK juga telah menggeledah salah satu ruangan direktorat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BI dan OJK mengungkapkan akan kooperatif dan bekerja sama dengan KPK untuk membongkar kasus tersebut.

Read More

KPK Geledah Dinas Perkim Lampung Tengah terkait OTT OKU, Sita Dokumen

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan bahwa penyidik institusinya sedang menggeledah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Cipta Karya (Perkim) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Penggeledahan itu sendiri dilakukan terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).

"Terkait perkara dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran (TA) 2024 sampai dengan 2025," ujar Tessa di kantor KPK, Jakarta, Selasa (22/4).

Dari penggeledahan kantor Dinas Perkim Lampung Tengah, Tessa mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen fisik hingga elektronik.

"Untuk hasil geledah, disita dokumen dan barang bukti elektronik," ujar Tessa.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa detail lengkap penggeledahan tersebut akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai. 

Untuk kasus OTT OKU tersebut, penyidik KPK sempat menggeledah 21 lokasi pada kurun waktu 19-24 Maret 2025.

Setidaknya delapan orang pejabat di Kabupaten OKU  terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Sabtu (15/3).

Dari OTT tersebut, sebanyak enam orang ditetapkan sebagai tersangka yakni Kadis PUPR dan tiga anggota DPRD berperan sebagai penerima suap, sedangkan ada dua orang lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

Enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU, Anggota DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR), Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH), M Fauzi alias Pablo dari pihak swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS) dari pihak swasta.

Read More