Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan

Minggu, 29 Mei 2022

Mantan Lurah Tirta Siak Pekanbaru Tersangka Dugaan Pungli Pengurusan Surat Tanah Segera Diadili


KABARPROGRESIF.COM: (Pekanbaru) Mantan Lurah Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Aris Nardi, tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan surat tanah, akan segera menjalani proses peradilan.

Pasalnya, penyidik Unit Tipikor Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru, selaku pihak yang menangani perkara dugaan pungli ini, telah menyerahkan tersangka berikut barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru.

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Pekanbaru, Agung Irawan mengatakan, proses penyerahan tersangka berikut barang bukti dari penyidik polisi ke JPU, atau disebutkan juga proses tahap II, sudah dilakukan awal pekan kemarin.

"Tahap II-nya dilakukan Senin sore lalu," kata Agung, Sabtu (28/5/2022).

Ia menuturkan, tersangka tidak ditahan. Pasalnya, ancaman hukum terhadap tersangka dibawah lima tahun penjara.

 “Tersangka tidak ditahan,” tuturnya.

Agung menambahkan, JPU tengah menyusun surat dakwaan. Jika sudah rampung, pihaknya secepatnya akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Untuk diketahui, Aris Nardi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ini, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru.

Sebelum penangkapan Aris Nardi, polisi lebih dulu mengamankan orang kepercayaan sang Lurah yang bertugas mengambil uang dari masyarakat. Aris Nardi sendiri diringkus tanpa perlawanan pada Rabu (22/9/2021) lalu, sekitar pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan informasi, salah seorang korban mengaku, bahwa dirinya dimintai uang sejumlah Rp3,5 juta untuk pengurusan SKGR tanah.

Namun ia hanya menyanggupi Rp3 juta. Korban lantas membuat janji dengan perempuan yang disebut-sebut merupakan orang kepercayaan sang Lurah, dan bertugas untuk mengambil uang dari korban.

Sabtu, 28 Mei 2022

Dugaan Korupsi Bedah Rumah di Lamongan, Kejari Periksa 7 Saksi


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kasus dugaan korupsi dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran, Lamongan terus bergulir.

Kini, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan bergerak untuk mengusut bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) pada 2021 di Lamongan tersebut dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap 7 orang saksi. “Ya kita sudah memintai keterangan 7 orang saksi,” ujar Kasi Intel Kejari Lamongan, Condro Maharanto, kepada wartawan, Jumat (27/5/2022).

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi ini mencuat setelah adanya dua laporan pengaduan yang masuk ke Kejari Lamongan sejak 26 April 2022. 

Dua laporan itu dikirim oleh warga Sungegeneng Sekaran dan Locus Pemuda Maritim.

Disebutkan, ada 99 warga yang menerima BSPS RTLH ini, yang masing-masing senilai Rp20 juta. 

Seiring berjalannya waktu, penyaluran dana bantuan ini diduga bermasalah, tidak transparan, dan syarat dikorupsi.

Dalam kesempatan ini, Condro menyebut, tujuh orang saksi yang telah dimintai keterangan tersebut yakni para penerima bantuan dan seorang Kepala Desa setempat yang masyarakatnya menerima bantuan. 

Langkah selanjutnya, ungkap Condro, pihaknya akan meminta keterangan dari para saksi untuk dikroscek dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK).

Selain meminta keterangan dari pejabat DPRKPCK, pihaknya juga akan meminta keterangan dari petugas pendamping. Menurutnya, kroscek keterangan dari sejumlah saksi ini merupakan bagian dari rangkaian untuk pulbaket dan puldata. 

“Dari dinas dan pendamping itu akan kita kroscek. Bagaimana sebenarnya bantuan BSPS RTLH tersebut,” imbuhnya.

Saat ditanya apakah sudah mengarah pada kebenaran dugaan korupsi maupun ada seseorang pejabat yang diduga terlibat, Condro menjelaskan bahwa proses belum sampai ke situ, sehingga harus menunggu tahapan-tahapan selanjutnya.

Lebih jauh, Condro menuturkan, pihaknya tidak mau berandai-andai dalam penanganan persoalan dugaan korupsi ini. Hal itu lantaran semua pernyataan harus disertai dengan bukti dan keterangan yang jelas. 

“Belum, belum ada. Ini masih pemeriksaan saksi-saksi dan proses kroscek dengan dinas dan pendamping di lapangan. Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan para saksi. Nanti akan sampai pada tahap kesimpulan,” tandasnya.

Kejari Wakatobi Terima Rp 600 Juta Lebih dari Tangan Koruptor Jalan Sepeda


KABARPROGRESIF.COM: (Wakatobi) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wakatobi telah menerima pembayaran denda dan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi proyek kontruksi jalan sepeda senilai Rp 646.778.578.

Terpidana atas nama Michael Arianto Lesmana merupakan Direktur CV. Sinar Surabaya sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Muhamad April yang saat itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kejari Wakatobi, Dody A.J Sinaga yang didampingi Kasi Intel, Baso Sutrianti dan Kasi Pidsus Hamrullah dalam konferensi persnya, Jumat (27/5/2022) .

Dody mengungkapkan, terpidana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan tindak pidana korupsi dan Mahkamah Agung RI.

Terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pekerjaan konstruksi pembangunan jalan sepeda yang berlokasi di Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

MA menyatakan, terpidana bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun. Selanjutnya terhadap terpidana diharuskan membayar denda sebesar Rp 200 juta yang apabila ketentuan tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Tak hanya itu, Michael Arianto Lesmana juga dijatuhi pidana tambahan untuk membayar Rp 446.778.578 dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut.

Akan tetapi, jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

“Namun seperti kita ketahui pada hari ini terkait pidana badan selama 5 tahun sementara sedang dijalaninya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, sedangkan mengenai denda dan uang pengganti tersebut, terpidana melalui penasehat hukumnya dan keluarganya telah membayarkannya pada hari ini dengan total sebesar Rp 646.778.578, selanjutnya akan kami setorkan ke kas negara,” terangnya.

Untuk diketahui, proyek jalan sepeda tersebut merupakan pekerjaan tahun anggaran 2011 yang bersumber dari APBD Kabupaten Wakatobi senilai total Rp 2 miliar. 

Kejagung Bakal Limpahkan Berkas Perkara Korupsi CPO


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan, Agung Supardi, mengatakan pihaknya segera melimpahkan tahap I berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor "crude palm oil" (CPO) pertengahan Juni 2022.

"Mudah-mudahan pertengahan bulan depan (Juni) sudah tahap 1," kata Supardi di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 27 Mei.

Supardi menyebutkan pemeriksaan saksi-saksi masih berjalan, hari ini (Jumat) masih ada beberapa saksi perkara CPO yang dimintai keterangan, hanya saja tidak dipublikasi oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Menurut dia, pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat penyelesaian berkas perkara 5 tersangka CPO.

"Pokoknya (saksi) CPO semua (diperiksa), yang masih memperkuat inilah (berkas perkara)," ujar Supardi.

Supardi mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya melakukan pengembangan dengan menyasar tersangka lain di luar 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka.

Namun, saat ini pihaknya berkonsentrasi penuh untuk secepatnya melimpahkan tahap I perkara korupsi CPO.

"Kalau persoalan pengembangan ya itu kami lihat nanti, dalam arti perkara ini paling tidak selesai dulu," ujarnya.

Terkait apakah keterangan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dibutuhkan dalam penyidikan perkara tersebut, Supardi mengatakan masih melihat keterkaitan dengan barang bukti.

"Kita lihat nanti relevansi dengan kebutuhan untuk pembuktian saja," kata Supardi.

Pemeriksaan saksi terakhir yang dirilis Puspenkum Kejaksaan Agung, Jumat (20/5), yakni Direktur Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) inisial AHP.

Kejagung menetapkan tersangka 5 orang dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng yang terjadi pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022.

Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan.

Kemudian 4 orang lainnya dari pihak swasta, yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.

Berikutnya Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas serta Pendiri dan Penasihat Kebijakan/Analisa PT Independent Research and Advisodry Indonesia Lin Che Wei.

Akibat perbuatan para tersangka, mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat.

Kasus Mafia Tanah Pertamina, Kejati DKI Temukan Bukti Pembagian Uang Rp224,6 Miliar


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Jaksa Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Aspidsus Kejati) DKI Jakarta menemukan bukti dugaan pembagian uang sejumlah Rp244,6 miliar para mafia tanah milik PT Pertamina.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) DKI Jakarta, Ashari Syam, dalam keterangan tertulis diterima pada Sabtu (28/5), menyampaikan, pembagian atau bancakan uang Rp244,6 miliar tersebut berdasarkan bukti hasil dari pemeriksan saksi dan bukti.

Menurutnya, tim penyidik memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan mafia tanah PT Pertamina yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp244,6 miliar pada Jumat (27/5).

“Kejati DKI memperoleh sejumlah dokumen dan data elektronik terkait persengkokolan jahat pembagian uang 244,6 miliar milik PT Pertamina yang melibatkan sejumlah pihak,” katanya.

Menindaklanjuti keterangan dan bukti tersebut, penyidik Kejati DKI Jakarta akan memeriksa sejumlah pihak yang diduga mendapat aliran dana sejumlah Rp244,6 miliar tersebut pada pekan depan.

“Pemeriksaan berikutnya untuk menentukan pihak-pihak terkait, kualifikasi peritiswa perbuatan dan pertanggungjawaban pidana kepada semua pihak yang terlibat dan menikmati penerimaan uang,” ujarnya.

Pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan mafia tanah milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur (Jaktim) tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print- 1018/M.1/Fd.1/04/2022 tanggal 04 April 2022.

Pemeriksaan sejumlah saksi tersebut dilakukan untuk mendukung pembuktian terjadinya tindak pidana korupsi sehubungan dengan mafia tanah aset milik PT Pertamina yang diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp224,6 miliar.

Ashari menjelaskan, untuk mengungkap aliran dana kepada sejumlah pihak tersebut, Kejati DKI Jakarta sebelumnya telah meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusurinya.

Penyidik Kejati DKI Jakarta meminta PPATK melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain.

Ashari mengungkapkan, hal itu dilakukan setelah penyidik mendapatkan informasi bahwa dari jumlah uang Rp244,6 miliar yang berasal dari PT Pertamina untuk pembayaran ganti rugi tanah, ahli waris yang seharusnya menerima uang tersebut ternyata hanya menerima setengahnya.

“[Ini] sehingga perlu diungkap siapa saja yang menerima uang tersebut selain ahli waris,” katanya.

Kejati DKI Jakarta mulai mengusut kasus duagaan mafia tanah aset milik PT Pertamina di Jl. Pemuda, Ramawangun, Jakarta Timur, setelah menaikkannya dari status penyelidikan ke tahap penyidikan.

Penaikan penanganan kasus ini berdasarkan perintah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Reda Manthovani. 

“[Kajati] telah memerintahkan Tim Penyelidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk menaikkan status penanganan kasus Mafia Tanah Aset Milik PT Pertamina,” katanya.

Perintah tersebut disampaikan menindaklanjuti hasil gelar perkara (ekspose) oleh Tim Penyelidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta yang berkesimpulan bahwa dalam penyelidikan ditemukan alasan yang cukup adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, lanjut Ashari, perlu ditindaklanjuti dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ia menjelaskan, awalnya Kajati DKI Jakarta mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Print-3026/M.1/Fd.1/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penyelidikan Kasus Mafia Tanah Aset Milik PT Pertamina.

Berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa PT Pertamina memiliki lahan sekitar 1,6 hektare yang terletak di Jalan Pemuda, Ramawangun, Kota Adminstrasi Jakarta Timur yang dimanfaatkan sebagai Maritime Training Center (MTC) seluas sekitar 4000 M², Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sekitar 4000 M², dan 20 unit Rumah Dinas Perusahaan yang dipinjam pakai oleh Bappenas berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah No. 58 Tanggal 18 September 1973.

Bahwa pada tahun 2014, seseorang berinisial OO binti Medi menggugat PT Pertamina ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Gugatan tersebut dengan Nomor Perkara 127/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim. OO binti Medi yang bertindak selaku penggugat, mengaku sebagai pemilik tanah seluas 12.230 M².

OO mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan surat tanah yang terdiri dari Verponding Indonesia No. C 178, Verponding Indonesia No. C 22, dan Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi No. 28.

Atas gugatan perdata tersebut, PN Jaktim mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana tertuang dalam Putusan Perdata No. 127/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Tim jo No. 162/PDT/2016/PT.DKI jo No. 1774 K/PDT/2017 jo No. 795 PK/PDT/2019.

Pengadilan menyatakan bahwa tanah sengketa a quo merupakan tanah milik para penggugat selaku ahli waris dari A. Supandi dan bukan milik tergugat atau PT Pertamina.

“Pengadilan kemudian menghukum PT Pertamina untuk membayar ganti rugi tanah sebesar Rp244.600.000.000 (Rp244,6 miliar),” ujarnya.

Pasca putusan tersebut, kemudian diketahui bahwa dua Verponding Indonesia dan 1 Surat Ketetapan Pajak yang dijadikan dasar gugatan oleh OO binti Medi, diduga palsu. 

Diduga ada penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum dan atau penerimaan uang terkait dengan proses peradilan perdata maupun pelaksanaan putusan pengadilan sehingga menyebabkan PT Pertamina dirugikan sebesar Rp244,6 miliar.

Sebab itu, PT Pertamina tidak pernah melaksanakan putusan pengadilan tersebut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp244,6 miliar. 

Akan tetapi, uang milik PT Pertamina telah disita eksekusi oleh Juru Sita PN Jaktim melalui PN Jakarta Pusat dari rekening bank BRI milik PT Pertamina.

“Padahal, pihak PT Pertamina tidak pernah memberikan ataupun memberitahukan nomor rekening bank BRI tersebut untuk kepentingan sita eksekusi,” kata Ashari.

Jumat, 27 Mei 2022

Korupsi Alutsista, KPK Blokir rekening senilai Rp139,4 miliar


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening bank milik PT Diratama Jaya Mandiri (JDM) senilai Rp139,4 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yakni Helikopter Angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU Tahun 2016-2017.

"Pemblokiran rekening ini diduga ada kaitan erat dengan perkaranya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, hari ini.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh (IKS) selaku Direktur PT DJM dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG) sebagai tersangka.

Ia mengatakan pemblokiran tersebut sebagai langkah sigap KPK untuk menyita simpanan uang tersangka yang selanjutnya dapat dirampas untuk pemulihan kerugian keuangan negara sesuai putusan pengadilan nantinya.

Dari pengadaan helikopter itu diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp224 miliar dari nilai kontrak Rp738,9 miliar.

Akibat pengadaan yang tidak sesuai spek kontrak tersebut, kata Ali, helikopter tersebut diduga menjadi tidak layak dipergunakan sebagaimana fungsi atau kebutuhan awalnya.

"Hal ini menunjukkan betapa korupsi sangat merugikan negara," katanya.

KPK mengharapkan pemblokiran rekening menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul dari dugaan kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101.

"Tim penyidik masih akan terus melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk melengkapi pemberkasan," ujar Ali.

Oleh karena itu, KPK mengharapkan para pihak yang terkait kasus tersebut untuk kooperatif agar penanganan kasus bisa segera diselesaikan sesuai kaidah-kaidah hukum secara efektif dan efisien.

"KPK mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan mengawasi perkembangan proses penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter ini," kata Ali.

Sebelumnya, KPK telah menahan Irfan pada Selasa (24/5) pascaditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2017.

Penahanan Irfan setelah Tim Penyidik KPK memiliki bukti yang cukup dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi.

Tersangka Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus Dugaan Fee Dana Pokir, Kejaksaan Bakal Panggil Semua Anggota DPRD Karawang


KABARPROGRESIF.COM: (Kerawang) Kasus dugaan fee dana Pokir (pokok pikiran) memasuki babak baru. Mulai minggu depan, Kejaksaan Negeri Karawang bakal panggil seluruh anggota DPRD Karawang.

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Martha Parulina Berliana menuturkan saat ini kasus dugaan fee dana Pokir sudah masuk tahap penyelidikan.

"Mulai Senin (30/5/22) surat panggilan mulai kami kirimkan. Penanganan dana Pokir sudah masuk tahapan penyelidikan. Kami sudah menugaskan Jaksa penyidik untuk segera melakukan pemanggilan," kata Martha, Jumat (27/5/22).

Martha menuturkan, sebelumnya penyidik telah melakukan telaah atas laporan masyarakat soal dugaan adanya fee dari dana Pokir anggota DPRD Karawang. 

Hasilnya telaah tersebut berujung pada naiknya status ke penyidikan.

Informasi yang beredar, anggota DPRD Karawang menerima dana Pokir sebesar Rp 5 miliar. Sedangkan unsur pimpinan disebut-sebut menerima lebih besar, sampai Rp 35 miliar. 

Kejaksaan sedang membidik kasus ini karena ada dugaan fee sebesar 5 persen dari dana Pokir setiap anggota dewan.

Rabu, 25 Mei 2022

Penyidik Koneksitas Kejagung Sita 2 Vila Milik Tersangka Kasus Lahan TWP AD


KABARPROGRESIF.COM: (Boyolali) Tim penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM Pidmil) melakukan pelacakan aset milik tersangka kasus korupsi lahan program Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013-2020. 

Aset itu diduga terkait dengan dua tersangka yakni Kolonel Czi (Purn) CW AHT dan KGS MMS.

Pelacakan tersebut dilakukan di wilayah Al Azhar Azhima Hotel Resort and Convention Jl. Embarkasih H. No 24, Kelurahan Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, rangkaian pelacakan dimulai pada Selasa (24/5) pukul 09.50 WIB. Tim berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Boyolali untuk mengkoordinasikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali. Tim juga didampingi pihak TNI.

Koordinasi tersebut tentang harga zonasi dan surat keterangan tidak dalam peletakan hak tanggungan/roya. Serta berkaitan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasaran vila tersebut.

Setelahnya, tim barulah meninjau 2 unit vila diduga milik para tersangka. Dua vila itu bernomor 16 (Kamar No. 130 dan 131) dan Tive Kolonial Nomor 19 (Kamar No. 236 dan 237) di Al Azhar Azhima Hotel Resort and Convention.

Setelah melakukan pengecekan dan klarifikasi, keesokan harinya vila tersebut disita.

"Pada Rabu 25 Mei 2022 pukul 09.30 WIB, Tim mengajukan persetujuan mengenai persetujuan penyitaan terhadap barang bukti tersebut kepada Pengadilan Negeri Semarang," kata Sumedana dalam keterangannya.

Dalam perkara ini, CW AHT diduga berperan menunjuk KGS MMS selaku penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg Jawa Barat dan Gandus Palembang. Selain itu, juga diduga menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk pengadaan lahan di Gandus dan Nagreg tersebut.

Diduga, CW AHT telah menerima aliran uang dari KGS MMS. Ditambah, kata Sumedana, diduga terdapat penyimpangan atas Perjanjian Kerja Sama antara keduanya soal pengadaan lahan tersebut.

Berikut rinciannya:

Lahan di Nagreg:

Pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme yaitu sesuai progres perolehan lahan, pembayaran 100% hanya jika sudah menjadi sertifikat induk.

Pengadaan Tanpa Kajian Teknis.

Perolehan Hanya 17,8 Hektar namun belum berbentuk Sertifikat Induk.

Kelebihan pembayaran Dana Legalitas yaitu Rp 2 Miliar untuk 40 Hektar bukan 17,8 hektar.

Dalam PKS tertera Rp 30 Miliar termasuk legalitas di BPN sehingga pengeluaran lagi Rp 2 Miliar tidak sah sesuai PKS.

Penggunaan Rp 700 juta tanpa izin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pengadaan lahan di Gandus:

Pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme yaitu sesuai progres perolehan lahan, pembayaran 100% hanya jika sudah menjadi sertifikat induk.

Pengadaan Tanpa Kajian Teknis.

Perolehan hanya dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dengan keterangan luas 40 Hektar tanpa bukti fisik tanah.

Lahan yang diperoleh NIHIL dari pembayaran Rp 41,8 Miliar.

Tersangka KGS MMS tidak membeli kembali SPPHT yang gagal menjadi Hak Guna Garap (HGG)/Sertifikat Induk.

Adapun estimasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyidik Koneksitas sebesar Rp 59 miliar.

Perkara ini merupakan pengembangan. Dalam perkara pertama, terkait kasus Dana Tabungan TWP AD, Kejagung sudah menjerat Brigjen TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD bersama NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH). Kerugian negara terkait kasus tersebut yakni Rp 133.763.305.600. Keduanya tengah disidangkan.

Terpidana Korupsi yang Masuk DPO Kejari Aceh Singkil Dibekuk Kejagung di Jatim


KABARPROGRESIF.COM: (Banda Aceh) Tim Intelijen Kejaksaaan Agung menangkap terpidana korupsi yang buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Aceh.

Terpidana korupsi bernama Maridun Bintang (47) itu dibekuk Tim Intelijen Kejagung di Kabupaten Magetan, Jawa Timur (Jatim).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh Ali Rasab Lubis mengatakan terpidana itu masuk dalam DPO Kejari Aceh Singkil sejak 2018.

“Yang bersangkutan ditangkap Tim Intelijen Kejagung di Jawa Timur pada Rabu (25/5) sekitar pukul 12.00 WIB," kata Ali Rasab Lubis di Banda Aceh, Rabu (25/5).

Terpidana itu ditangkap di kediamannya di Kelurahan Tembora, Kecamatan Keras, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

"Penangkapan terpidana setelah Tim Intelijen Kejagung memantau keberadaannya di Jawa Timur,” katanya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung berdasarkan keputusannya pada 2014 memvonis Maridun Bintang bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian dan Penyuluhan, Ketahanan Pangan Kota Subulussalam, Aceh, dengan anggaran Rp 2,85 miliar pada 2009.

MA menghukum terpidana Maridun Bintang selama 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 390,9 juta.

Terpidana korupsi yang masuk DPO Kejari Aceh Singkil dibekuk Tim Intelijen Kejagung di Jatim. 

Terpidana korupsi ini sudah menjadi DPO sejak 2018.

"Terpidana Maridun Bintang merupakan Direktur CV Bintang Marga Utama, perusahaan pelaksana pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian dan Penyuluhan, Ketahanan Pangan Kota Subulussalam," kata Ali Rasab Lubis.

Dia mengatakan jaksa penuntut umum telah memanggil terpidana Maridun Bintang secara patut untuk menjalankan putusan MA tersebut.

Namun, terpidana malah melarikan diri dan masuk DPO Kejari Aceh Singkil sejak Oktober 2018.

“Saat ini, terpidana diamankan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk selanjutnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung," kata Ali Rasab Lubis. 

Kejagung Periksa Eks Plt Kabid P2 Bea Cukai Jateng dan DIY Terkait Mafia Pelabuhan


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas kasus mafia pelabuhan, dalam hal ini perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015-2021.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas KITE pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 sampai dengan tahun 2021," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (25/5).

Saksi yang diperiksa adalah Endang Suparman selaku Plt Kabid Penindakan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DIY sejak 2 September 2017 sampai dengan 28 September 2017.

"Diperiksa terkait aktivitas impor dan re-ekspor PT HGI serta pemberian suap dari tersangka LGH kepada tersangka H," kata Ketut.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu lagi tersangka kasus mafia pelabuhan atau dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas. 

Dengan penetapan ini, maka total tersangka mafia pelabuhan menjadi empat orang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana menyampaikan, tersangka mafia pelabuhan kali ini adalah LGH selaku Direktur PT Eldin Citra. 

Dia ditangkap penyidik Kejagung lantaran tidak kooperatif dalam memenuhi pemeriksaan sebagai saksi perkara tersebut.

"Tim penyidik melakukan pencarian terhadap LGH di Jakarta dikarenakan tersangka tidak memenuhi panggilan tim penyidik yang sudah disampaikan secara patut, dan akhirnya pada pukul 19:30 WIB, tim penyidik berhasil menemukan dan mengamankan LGH di Bandung," tutur Ketut dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).

Menurut Ketut, Direktur PT Eldin Citra itu telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Selanjutnya, dia akan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Terhitung sejak 7 April 2022 sampai dengan 26 April 2022," jelas dia.

Ketut merinci, peran tersangka yakni mempunyai akses ke perusahaan atau pabrik tekstil di China dan menerima orderan bahan baku tekstil dari beberapa pembeli di dalam negeri.

Untuk mengimpor bahan baku tekstil, LGH menggunakan fasilitas Kawasan Berikat PT HGI dengan Direktur PS dan mendapatkan pembebasan bea masuk atau PDRI dan pajak lainnya atas importasi tekstil.

"Tersangka LGH mengimpor bahan baku tekstil dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Priok sejumlah 180 kontainer dari negara China. Bahan baku tekstil yang masuk Kawasan Berikat PT HGI tidak diproduksi dan tidak diekspor, namun oleh tersangka LGH bersama dengan Pejabat Bea Cukai KPPBC Semarang atas nama IP dan MRP, serta Pejabat di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta atas nama H kemudian dijual di dalam negeri," ujarnya.

Atas kerja sama tersebut, lanjut Ketut, tersangka IP dan MRP menerima sejumlah uang dari LGH melalui PS untuk setiap kontainer, sementara H mendulang Rp 2 miliar dari tersangka LGH lewat PS untuk pengurusan penyelesaian dua kontainer dan kemudahan re-ekspor.

"Akibat perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian negara yang besarannya masih dalam perhitungan tim penyidik dan ahli," Ketut menandaskan.

LGH dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanaSubsidiair : Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, lebih subsidiair Pasal 13 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Emas tahun 2015-2021.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, para tersangka adalah MRP selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang dan juga selaku Penyidik PPNS Bea Cukai, IP selaku Kepala KPPBC Semarang, dan H selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, terhadap tiga orang tersangka dilakukan penahanan," tutur Ketut dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).

Menurut Ketut, terhadap ketiga tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 7 April 2022 sampai dengan 26 April 2022.

Adapun peran tersangka dalam kasus ini yakni IP bersama-sama dengan MRP telah membantu kelengkapan dokumen-dokumen di Bea dan Cukai dan mengamankan kegiatan importasi, pengurusan dokumen, subkontrak dan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat PT Hyoupseung Garment Indonesia.

"Sedangkan tersangka H selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah yang menerima penyerahan uang tunai di Padang Golf Chandi Semarang dari PT Hyoupseung Garment Indonesia sebesar Rp 2 miliar," jelas dia.

Aneh, Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang


KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) OSS, tersangka kasus korupsi pengadaan pasar lingkungan di Periuk, Kota Tangerang, masih berstatus sebagai pegawai kepemerintahan hingga saat ini.

Untuk diketahui, OSS yang merupakan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada 10 Mei 2022.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengonfirmasi bahwa OSS masih menjadi anak buahnya hingga saat ini.

"Status kepegawaiannya jadi apa? Ya masih pegawai," paparnya, saat ditemui di Masjid Al-Azhom, Kota Tangerang, Rabu (25/5/2022).

Dia menyebut, alasan OSS masih menjadi pegawai karena proses hukum kasus korupsi itu masih berlangsung.

Dengan kata lain, OSS masih belum ditetapkan sebagai tervonis kasus korupsi.

"Selama proses hukum masih berjalan, kan tetap praduga tidak bersalah. Makanya kita menghormati semua proses hukumnya," ucap Arief.

Di sisi lain, jika memang terbukti bersalah, OSS akan diberhentikan dari jabatannya.

Sebaliknya, jika tak terbukti bersalah, OSS masih akan tetap menjadi pegawai di instansi Pemkot Tangerang.

"Kalau yang bersangkutan bersalah karena korupsi, diberhentikan. Tapi kalau yang bersangkutan tidak bersalah, ya tidak (diberhentikan)," kata Arief.

Selain OSS, ada tiga tersangka lain yang ditetapkan, yakni AA sebagai Direktur PT Nisara Karya Nusantara, AR sebagai site manager PT Nisara Karya Nusantara, dan DI sebagai penerima kuasa dari Direktur PT Nisara Karya Nusantara.

"Pada hari ini, kami sudah menetapkan tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari," papar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda, 10 Mei 2022.

Dia berujar, pembangunan pasar lingkungan tersebut dilakukan oleh Disperindag Kota Tangerang di tahun anggaran 2017.

Menurut Erich, pasar lingkungan itu dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan pagu senilai Rp 5.063.479.000 (Rp 5 miliar).

OSS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani kontrak pembangunan pasar bersama AA.

"Selanjutnya AA selaku direktur memberi kuasa kepada DI. Sehingga, dalam pelaksanaan pekerjaan, AA tidak pernah terlibat aktif," paparnya.

Kemudian, DI bersama AR melaksanakan pembangunan pasar pada 2017.

Lalu, tim ahli dari salah satu universitas swasta di Kota Tangerang dan Kejari Kota Tangerang menemukan bahwa kuantitas pasar lingkungan itu tidak sesuai spesifikasi lantaran banyak barang yang tak terpasang sesuai kontrak.

Hal itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 640.673.987.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 31 tahun 2019.

Selasa, 24 Mei 2022

Kejari Payakumbuh Tetapkan 6 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD


KABARPROGRESIF COM: (Payakumbuh) Kejaksaan Negeri Payakumbuh kembali tetapkan 6 tersangka baru setelah 5 bulan ditetapkannya Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tahun anggaran 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada Senin 23 Mei 2020 sore mengatakan keenam tersangka baru tersebut merupakan hasil pengembangan dalam penyidikan perkara yang dilakukan secara maraton.

"Ada 6 tersangka lagi dan langsung kita tahan hari ini," ujar Suwarsono Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Ia menjelaskan keenam tersangka ini merupakan oknum yang terlibat dalam membantu proses pencairan dana pengadaan APD pada APBD 2020 lalu dan keenam tersangka ini pun langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

"Keenamnya terdiri dari 1 pejabat RSUD Adnan WD Payakumbuh berinisial Y, 3 dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh berinisial LF, RV, dan B serta 2 swasta berinisial K dan F," katanya.

Kejari Payakumbuh menambahkan bahwa setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata keenam tersangka memiliki peran sehingga menimbulkan kerugian negara.

Saat ditetapkan sebagai tersangka dan hendak ditahan, hasil pantauan Harian Haluan tampak isak tangis keluarga pun pecah terhadap pegawai, baju dinas masih melekat ketika hendak digiring ke penjara oleh penyidik.

Kuasa hukum keenam tersangka yautu Setia Budi mengatakan akan meminta kepada kliennya tetap kooperatif kepada penyidik.

"Keenam diduga ikut membantu pencairan dana yang dipermasalahkan dan ditetapkan sebagai tersangka dan mereka satu rekanan, pegawai dan swasta serta kita akan ajukan permohonan upaya hukum kedepannya" ujarnya.

Sedangkan, dr Bakhrizal yang terlebih dahulu ditetapkan tersangka sudah berstatus terdakwa dan kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Padang.

Sejumlah saksi pun sudah dipanggil hakim untuk hadir di persidangan dalam memberikan keterangan termasuk Walikota Payakumbuh Riza Falepi.

Mantan Ketua KONI Padang Ditahan Kejaksaan


KABARPROGRESIF.COM: (Padang) Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang, Agus Suardi (mantan Ketua KONI Padang) resmi ditahan Senin (23/5), setelah Rabu lalu sempat mangkir dari panggilan kejaksaan dengan alasan sakit.

Sekitar pukul 10 pagi, Agus mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang. Dia pun kemudian menjalani pemeriksaan, hingga kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Agus Suardi keluar dari kantor Kejari Padang dengan mengenakan topi, masker dan rompi dengan tangan diborgol menuju mobil tahanan.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Padang Budi Sastera yang juga sebagai jaksa penuntut dalam kasus ini mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut telah dilaksanakan terhadap tersangka Agus Suardi.

“Jadi untuk hari ini berdasarkan kewenangan jaksa penuntut umum dilakukan penahanan selama 20 hari, mulai dari tanggal 23 Mei ini,” kata Budi.

Budi juga menyebutkan kalau Agus Suardi dalam pemeriksaan hingga kemudian ditahan dalam kondisi sehat. Ada petugas kesehatan yang memeriksa, dan Agus Suardi dinyatakan sehat, katanya.

JPU, katanya, segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan kepada pihak Pengadilan Tipikor Padang.

“Dalam waktu 20 hari penahanan tersangka ini kami akan rampungkan berkas biar kemudian bisa segera dilimpahkan ke pengadilan,” jelasnya.

Sementara untuk pengajuan justice collaborator (jc) yang mau diajukan oleh pihak Agus Suardi, Budi mengatakan kalau permohonan dari tersangka tersebut belum ada diterima oleh pihak kejaksaan. 

Kalaupun ada, permohonan akan diteliti dan dianalisa dulu, atau tidak serta merta bisa diproses.

Diketahui, bahwa KONI Padang menerima bantuan dari hibah dari Pemko Padang. Bantuan dana hibah tersebut bersumber dari APBD Kota Padang dengan rincian pada tahun 2018 sebesar Rp6.750.000.000, pada tahun 2019 sebesar Rp7.458.200.000, dan tahun 2020 sebesar Rp2.450.000.000.

Dalam kasus ini Kejari Padang menetapkan tiga orang tersangka yang dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 Juncto Pasal 15 dan Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil audit Tim Auditor BPK Provinsi Sumbar, kerugian kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp3.117.000.000.

KPK Minta Siapapun yang Tahu Keberadaan Harun Masiku untuk Lapor


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa siapapun yang mengetahui keberadaan tersangka Harun Masiku (HM) agar segera melapor kepada KPK untuk segera ditindaklanjuti.

“Tak hentinya kami terus mengajak masyarakat, siapa pun, yang betul-betul mengetahui keberadaan HM untuk bisa menyampaikan kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (23/5).

HM, mantan caleg dari PDIP itu merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 yang telah berstatus dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020.

“Agar informasi tersebut bisa segera ditindaklanjuti secara konkret. Bukan justru menyampaikan di ruang publik yang dikhawatirkan malah akan menghambat proses pelacakan,” ucap Ali.

Ia menyampaikan sebagai komitmen untuk menuntaskan setiap penanganan perkara, KPK memastikan tak berhenti mencari keberadaan Harun.

“Khususnya pada kasus dugaan suap pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI,” katanya.

KPK, ucap Ali, telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai institusi yang punya otoritas untuk bisa memantau pergerakan seseorang di lintas batas negara melalui jalur keimigrasian.

Selanjutnya, KPK telah berkoordinasi dengan Polri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki atribut dan fungsi untuk bisa melakukan penangkapan terhadap seorang DPO.

“Tak hanya itu, KPK telah berkoordinasi dengan banyak lembaga internasional untuk bisa membantu melakukan perburuan DPO HM ini,” ujar Ali.

Sebelumnya, mantan penyidik KPK Novel Baswedan siap membantu KPK untuk mencari keberadaan Harun.

“Bila tidak mampu, bisa minta bantuan kami untuk tangkap HM. Saya yakin tidak perlu waktu yang terlalu lama (menangkap HM),” kata Novel melalui keterangannya, Senin.

Novel menyinggung soal pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyatakan bahwa para tersangka yang masuk dalam DPO termasuk Harun Masiku tidak bisa tidur nyenyak karena masih terus dicari.

“Intinya bahwa benar tidur nyenyak atau tidak itu bukan urusan Firli. Harusnya Firli yang tidak boleh tidur nyenyak karena belum menangkap buronan HM sampai sekarang,” ucap Novel.

Anak Buah Ditahan Jaksa, Ini Kata Sekdako Payakumbuh


KABARPROGRESIF.COM: (Payakumbuh) Kasus dugaan Korupsi kembali menjerat sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Payakumbuh, baik dari rumah Sakit Plat Merah dr. Adnaan WD Payakumbuh maupun dari Dinas Kesehatan, penahanan empat tersangka yang merupakan Abdi Negara bersama dua orang Rekanan itu menambah daftar panjang kasus Korupsi yang terjadi di Payakumbuh.

Jauh sebelumnya ada kasus dugaan Korupsi SIMPEG, Flu Burung dan terbaru Kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan kasus Covid-19.

Kejaksaan Negeri Payakumbuh menetapkan dan menahan enam orang tersangka dalam kasus yang juga menjerat Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, BKZ sebagai tersangka.

Mereka yang ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka oleh Kejaksaan berasal dari berbagai instansi, baik dari rekanan, Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit dr. Adnaan WD Payakumbuh, mereka berinisial LL, VL, dr. Y, BM, FS serta KTN dan memiliki jabatan atau peran berbeda-beda dalam kasus yang merugikan keuangan negara mencapai 195 juta.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Anda ketika diminta komentarnya terkait penetapan dan penahanan anak buahnya itu menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sebelumnya telah berulangkali mengingatkan untuk selalu hati-hati dalam bekerja dan sesuai aturan.

” Iya, kita minta kedepannya hati-hati dalam bekerja, sesuai aturan. Pembinaan sudah kita lakukan, pencegahan melalui rapat-rapat sering kita sampaikan hati-hati dan ikuti regulasi/aturan,” sebut Rida, Senin 23 Mei 2022.

Ia juga menambahkan, terkait perkara yang sedang dihadapi anak buahnya ia meminta untuk menunggu proses yang sedang berlangsung. 

Sementara terkait bantuan hukum, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bagian Hukum untuk berkoordinasi dengan keluarga tersangka.

” Kita tunggu hasilnya, kalau untuk bantuan hukum kita sudah koordinasi dengan bagian hukum untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga.” Tutupnya.

Kejagung Periksa LDS Dalam Kasus Mafia Tanah Cipayung


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap Notaris LDS. Pemeriksaan dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, LSD diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Saksi Notaris LDS diperiksa secara intensif oleh Tim Penyidik seputar pembebasan lahan dan adanya pembagian uang keberbagai pihak yang diduga hasil dari korupsi,” kata Ashari dalam keterangan Senin (23/5).

Ashari menyebut, penggeledahan tersebut bertujuan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Cipayung Jakarta Timur. 

Lantaran, sebelumnya dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen penting yang berhubungan dengan penyidikan disimpan dan berada dirumah Saksi Notaris LDS tersebut.

Sebelumnya diketahui, penggeledahan dilakukan pada Jumat sebelumnya pukul 17.30 WIB hingga 19.45 WIB. Selain rumah, tim jaksa penyidik Kejati DKI juga menggeledah kantor Notaris LDS di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur.

Dalam penggeledahan di kediaman notaris LDS dan kantornya, turut menyita sejumlah barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan penetapan tersangka.

"Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, kembali melakukan tindakan hukum penggeledahan sekaligus penyitaan di rumah kediaman saksi Notaris LDS di daerah Jatibening Bekasi dan Kantor Notaris LDS di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur," kata Ashari Syam dalam keterangannya, Sabtu (21/5).

Lebih lanjut dikatakan Ashari, penggeledahan yang dilakukan di dua tempat tersebut dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk pengusutan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Cipayung Jakarta Timur.

"Di mana sebelumnya dari hasil pemeriksaan tim Penyidik terhadap sejumlah saksi, diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen penting yang tengah didalami," ucapnya.

Pasalnya, barang bukti dan alat bukti diduga disimpan di kediaman dan kantor notaris LDS.

"Barang bukti disinyalir disimpan dan berada dirumah saksi Notaris LDS tersebut," tuturnya.

Kejati Papua Barat Usut Dugaan Proyek Fiktif Rp4,5 Miliar di Teluk Wondama


KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat tengah mengusut dugaan korupsi proyek fiktif pengadaan tiang pancang Dermaga Yarmatum di Kabupaten Teluk Wondama. Proyek senilai Rp4,5 miliar ini seharusnya tuntas pada tahun 2021.

Asisten Intelijen Kejati Papua Barat, Rudy Hartono mengatakan, sejumlah saksi telah dimintai keterangannya terkait dugaan proyek fiktif ini, mulai dari kontraktor, kepala dinas hingga bendara.

“Kasus dugaan proyek fiktif ini telah selesai dilakukan penyelidikan awal di bagian Intel dan ditemukan dugaan penyimpangan, sehingga kasus ini diserahkan pada bagian tindak pidana khusus untuk penyelidikan lebih lanjut,” terang Rudy Hartono kepada wartawan, Senin 23 Mei 2022.

Selain pemeriksaan kontraktor, Rudy menyatakan telah menjadwalkan pemanggilan pihak terkait dari Dinas Perhubungan Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Langkah ini merupakan bukti keseriusan Kajati Papua Barat Juniman Hotagaol dalam menangani perkara ini.

“Pak Kajati Papua Barat Juniman Hotagaol sangat intens memperhatikan perkara ini, begitu diserahkan hasil pemeriksaan awal dari Intel langsung dinaikkan ke bagian Pidsus, itulah komitmen Kajati bersihkan kasus korupsi di Papua Barat,” katanya.

Rudy meminta kepada masyarakat maupun media massa agar menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik Pidana Khusus Kejati Papua Barat terkait dugaan korupsi pada pengadaan tiang pancang Dermaga Yarmatum.

Sempat Mangkir, Tersangka Kasus KONI Padang Agus Suardi Penuhi Panggilan Kejari


KABARPROGRESIF.COM: (Padang) Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang, Agus Suardi memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Senin (23/5/2022).

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Intel Kejari Padang, Roni Saputra.

“Tersangka sudah memenuhi panggilan untuk tahap dua yang dilaksanakan hari ini,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Senin siang.

Saat ini, proses tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut umum, masih berlangsung.

Hingga saat ini, belum diketahui apakah yang bersangkutan akan langsung ditahan oleh Kejari Padang atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, Agus Suardi tidak memenuhi panggilan penyidik Kejari Padang pada Rabu (18/5/2022) dengan alasan sakit.

Sebagai informasi, Kejari Padang telah menahan dua tersangka lainnya dalam kasus itu yakni Davidson dan Nazar.

Berdasarkan ekspos Kejari Padang sebelumnya, kasus dugaan korupsi tersebut menyangkut dana hibah yang diterima KONI Padang tahun 2018-2020.

Bantuan dana hibah tersebut bersumber dari APBD Kota Padang dengan rincian pada tahun 2018 sebesar Rp6.750.000.000, pada tahun 2019 sebesar Rp7.458.200.000, dan tahun 2020 sebesar Rp2.450.000.000.

Pada masa itu, Agus Suardi menjabat sebagai Ketua KONI Kota Padang, Davidson sebagai Wakil Ketua I dan Nazar sebagai Wakil Bendahara II atau Juru Bayar.

Berdasarkan audit sementara, kerugian negara akibat dugaan korupsi dana hibah tersebut mencapai Rp3.099.000.000. 

Kejari Kota Kediri Serahkan Tersangka Kasus Korupsi BPNT ke Pengadilan Tipikor Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Kediri) Kejaksaan Negeri Kota Kediri melimpahkan perkara tindak pidana korupsi penerimaan fee dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Kota Kediri tahun 2020 dan 2021 ke Pengadilan tipikor Surabaya.

Kedua tersangka yakni mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Triyono Kutut Purwanto dan koordinator pendamping Sri Dewi Roro Sawitri. Kedua tersangka dan barang bukti berupa buku rekening milik kedua tersangka, 3 sepeda gunung dan dokumen lainnya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada hari Kamis (19/5/2022). 

Dengan demikian kedua berkas perkara tersebut akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Novika Muzairah Rauf melalui Kasi Intelijen Harry Rachmat mengatakan, bahwa kasus perkara BPNT Kota Kediri sudah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Surabaya.

“Selanjutnya setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima penetapan hari persidangan dari Pengadilan Tipikor Surabaya, perkara tersebut akan segera disidangkan, ” ucap Harry Rachmat, Senin (23/5/2022).

Harry menambahkan, bahwa kedua tersangka dalam waktu dekat akan menjalani proses persidangan di pengadilan Tipikor Surabaya.

“Tersangka melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP, ” tutup Harry Rachmat.

T-K-P dan S-D-R ditetapkan tersangka korupsi BPNT oleh Kejaksaan Kota Kediri sejak Januari lalu. T-K-P sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sementara S-D-R adalah Koordinator Daerah, Pendamping BPNT Kota Kediri.

Keduanya meminta fee kepada pihak supplier atau pihak ketiga. Permintaan fee tersebut berlangsung sejak periode bulan Juni 2020 sampai dengan September 2021, dengan total jumlah yang telah diterima kurang lebih sekitar 1,5 Miliar.

Sudah Periksa 22 Orang, Kejari Dalami Dugaan Korupsi Proyek Tanah Timbun Dinas PUPR Pelalawan


KABARPROGRESIF.COM: (Palalawan) Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek tanah timbun di Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman (PUPR) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran (TA) 2020.

"Prosesnya terus berjalan dengan memanggil berbagai saksi yang terlibat kasus menelan APBD Pelalawan senilai Rp 3,7 miliar," terang Kajari Pelalawan Silpia Rosalina, didampingi Kasi Pidus, Fredric Daniel Tobing, Senin (23/5/2022).

Sebab, kata Kasi Pidsus Fredric Daniel, penyidik masih membutuhkan keterangan yang dibutuhkan sebelum akhirnya, membuat kesimpulan.

"Kan adalagi beberapa hal yang mau kita gali. Beberapa saksi sudah kita periksa termasuk saksi dari ahli. Nah di sinilah kita, nanti baru kita simpulkan," terang Daniel.

Berdasarkan informasi bahwa pagu untuk pembangunan tanah timbun bersumber dari APBD Pelalawan Rp 4,5 miliar namun sesuai kontrak kerja anggaran itu dimenangkan oleh pemborong senilai Rp 3,7 miliar. 

Pembangunan tanah timbun ini rencananya, diperuntukkan sebagai lokasi MTQ Provinsi Riau pada tahun 2020. Akan tetapi, akibat pandemi Covid-19 perhelatan MTQ dibatalkan.

Fakta di lapangan, kini lokasi tanah timbunan itu jika disiram hujan, berlumpur, dan apabila musim banjir tanah timbunan ini digenangi air membentuk danau buatan. 

Beruntung jika musim kemarau, lokasi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belajar mengemudi kendaraan.

Diberitakan sebelumnya, Kajari Silpia Rosalina menyampaikan untuk kasus dugaan korupsi terhadap tanah timbun di Dinas PUPR, tim Pidsus sudah melakukan serangkaian penyelidikan memakan waktu kurang lebih tiga bulan terakhir ini, sesuai SOP.

"Berbagai pihak sudah dimintai keterangan. Setidaknya untuk menyempurnakan kelengkapan alat bukti sudah dimintai pula keterangan sebanyak 22 orang. 22 orang dimintai keterangan mulai dari rekanan, hingga pejabat di lingkup Dinas PUPR Pelalawan," jelasnya.

Kegiatan penimbunan ini dilaksanakan, kata Kajari Silpia, oleh PT Superita Indo Perkasa sebagaimana surat perjanjian kontrak tanggal 27 November 2020, senilai Rp 3,7 miliar lebih. 

Yang mana sumber dana berasal dari APBD Pelalawan Tahun Anggaran 2020, diawasi oleh penyedia jasa konsultan dari CV Altis Konsultan.

Dalam pelaksanaannya, bahwa kegiatan ini tidak terlaksana sesuai spesifikasi sebagai mana yang telah ditentukan dalam kontrak, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara dan tim penyelidik telah berhasil mengumpulkan keterangan dari 22 orang dimintai keterangan, serta mengumpulkan 66 dokumen.

"Nah berdasarkan ekspos penyidik kemarin Kamis, telah ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi dan tim penyelidik kompak untuk melanjutkan ke tahap penyidikan," tandasnya.