Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 19 Oktober 2021

Kejari Sorong Tahan 4 Tersangka Korupsi Puskemas Keliling


KABARPROGRESIF.COM: (Sorong) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong berhasil menetapkan dan menahan 4 orang tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Puskesmas keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw,2016 senilai Rp1,9 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Erwin PH Saragih ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu.

Menurutnya, keempat tersangka menjalani penahanan sejak Senin (18/10/2021) malam.

"Kami tahan tadi malam pukul 22.00 WIT,"katanya ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (19/10/2021).

Mantan Kejari Biak Numfor membeberkan keempat tersangka itu yakni Direktur CV Ribafa YAW, Kabid P2P/Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, OB, Kepala Distrik Wilhem Roumbous PT, serta KK.

"20 saksi di periksa dalam waktu dekat kita akan limpahkan ke pengadilan Tipikor di Manokwari,"ujarnya.

Pria kelahiran Kota Ijil Manokwari Papua Barat pun menerangkan perhitungan dari BPKP jumlah kerugian negara sebesar Rp. 1.950.676.090.00,-

"4 tersangka di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Sorong selama 20 hari dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, Provinsi Papua Barat," pungkasnya.

OTT Kuansing Riau, KPK Tangkap 8 Orang


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sebanyak delapan orang termasuk Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (18/10/2021) malam.

"KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (19/10/2021).

Selain Bupati, ada ajudan dan beberapa pihak swasta yang ditangkap.

Hingga kini, kata Ali, pihaknya masih melakukan pemeriksan intensif terhadap ke 8 orang tersebut di Kantor Kepolisian.

"Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan," ucap Ali.

Untuk perkembangan, KPK pastikan akan memberikan informasi lebih lanjut.

"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," imbuhnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya membenarkan jika ada tim yang terbang ke di Kuansing Riau untuk melakukan OTT terhadap beberapa pihak.

"Benar KPK melakukan giat (OTT) di Riau," ucap Ghufron.

Bupati Kuansing Dikabarkan Kena OTT KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Kuansing) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra dikabarkan terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korups (KPK). Usai dikabarkan terjaring , bupati dan sejumlah orang digelandang ke Polda Riau, Selasa (19/10/2021).

Orang nomor satu di Pemkab Kuansing itu dikabarkan diamankan di daerah Kota Pekanbaru, Riau. 

Saat ini mereka tengah diperiksa oleh penyidik KPK di Mapolda Riau, Jalan Pattimura Pekanbaru.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto tidak menampik kabar kalau Bupati Kuansing diperiksa di Mapolda Riau. "Ada giat KPK (kegiatan KPK)," jawabnya, Selasa (19/10/2021) pagi.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuansing, Suhardiman Amby yang dikonfirmasi terkait OTT KPK tersebut, belum memberikan jawaban. Pesan melalui aplikasi singkat WhatsApp (WA) juga belum dibalas.

Sementara itu ada beberapa orang yang terjaring OTT KPK di Kabupaten Kuansing, saat ini masih diperiksa. 

Mereka yang terjaring saat ini diperiksa di Mapolres Kuansing. OTT KPK dilakukan pada Senin (18/10/2021) tengah malam.

Korupsi PNPM Rp1,6 Miliar, Bendahara Koperasi di Sidoarjo Dijebloskan ke Penjara


KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Kejaksaa Negeri (Kejari) Sidoarjo menjebloskan seorang bendahara koperasi simpan pinjam ke rumah tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Senin 18 Oktober 2021. Tersangka bernama Suhartatik, 34.

Suhartatik diduga telah memanipulasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tersangka dinilai merugikan negara Rp1,6 miliar.

Kejahatan itu dilakukan tersangka melalui koperasi simpan pinjam di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo pada 2016-2017.

Melalui Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dana PNPM, tersangka memanipulasi dana tersebut.

"Tersangka ini memanipulasi seolah-olah ada kelompok yang mengajukan pinjaman padahal sebenarnya tidak ada," kata Kepala Kejari Sidoarjo Arief Zahrulyani, Selasa, 19 Oktober 2021.

Dia menerangkan, modus tersangka selaku bendahara koperasi memanipulasi pengajuan dan pertanggungjawaban pada SPP. 

Tersangka ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hingga 20 hari ke depan. 

Penahanan dilakukan sejak 18 Oktober hingga 6 November. Penahanan dilakukan berdasarkan Sprin-han No 01/M.5.19/fd.1/10/2021.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sidoarjo Aditya Rakatama menambahkan, pinjaman itu ada ketentuan waktu pengembalian. Namun pengembalian macet.

"Kita melakukan penyidikan kasus ini sejak Juni lalu," kata Rakatama.

SPP dana PNPM tersebut sebenarnya digunakan untuk membantu pemberdayaan masyarakat. 

Warga secara berkelompok bisa mendapatkan bantuan lunak untuk kegiatan wirausaha. 

Namun tersangka memanipulasi pinjaman dana PNPM dengan modus pinjaman fiktif.

Senin, 18 Oktober 2021

Dalami Kasus Bupati Probolinggo, KPK Jadwalkan Periksa Wabup Timbul Prihanjoko


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Probolinggo Ahmad Timbul Prihanjoko.

Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari, Senin (18/10).

Timbul rencananya bakal diperiksa selaku saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Puput. Pemeriksaan akan dilakukan di Polres Probolinggo Kota.

"Hari ini pemeriksaan saksi terkait tindak pidana korupsi seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, dugaan gratifikasi dan TPPU untuk tersangka PTS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (18/10).

Selain timbul, KPK juga memanggil tujuh ASN yang terdiri dari kepala dinas (kadis) hingga kepala seksi (kasi) di Pemkab Probolinggo.

Para ASN itu di antaranya Sri Wahyu Utami selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Probolinggo; Dyah Kuncarawati selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Probolinggo; Kristiana Ruliani selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Probolinggo; R Oemar Sjarief selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Probolinggo.

Kemudian Ruli Nasrullah selaku Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Probolinggo; Slamet Yuni Maryono selaku Kabid Pertanahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Probolinggo; dan Nur Ailina Azizah selaku Kasi Rumah Umum dan Komersial Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Probolinggo.

Diketahui, KPK menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya sekaligus anggota DPR nonaktif Hasan Aminuddin serta 18 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo.

Berdasarkan penyidikan, KPK lalu kembali menetapkan Puput serta Hasan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan TPPU.

Kejati Bali Ungkap Alasan Penahanan Mantan Sekda Buleleng


KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Dengan ditemani tim kuasa hukumnya serta pengawalan ketat kepolisian, Dewa Ketut Puspaka (DKP), Senin (19/10) ditahan penyidik Kejati Bali. 

Saat ditanya alasan penahanan mantan Sekda Buleleng itu, Kasipenkum Kejati Bali, A Luga Harlianti, menjelaskan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi.

Salah satunya, pasal yang disangkakan yakni Pasal 12 UU Tipikor bisa dilakukan penahan. “Dan pasal Pasal 21 diatur soal kewenangan penyidik. Syarat obyektif, tentunya pasal yang disangakan dapat dilakukan penahana. Juga alasan subyektif yakni dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya,” tegas Luga.

Lanjut dia, alasan lainnya adalah bukti-bukti yang sudah didapat penyidik sudah kuat untuk melakukan penahanan. Soal gratifikasi yang dilakukan, kafasitasnya saat itu DKP sebagai Sekda Buleleng.

Sementara kuasa hukumnya Agus Sujoko dkk., mengatakan, bahwa kliennya sudah sangat siap dalam menghadapi persoalan yang membelitnya. “Nanti akan disampaikan di persidangan, apa-apa saja yang menjadi dakwaan. Dan beliau DKP akan membuktikannya dalam persidangan,” kata Sujoko.

Lanjut dia, soal ditahannya Dewa Puspaka, masyarakat juga harus pahami, bahwa Dewa Puspaka dalam kasus ini belum tentu bersalah. 

“Soal penahanan itu kewenangan kejaksaan. Kita hormati keputusan kejaksaan. Selama ini kita sudah kooperatif, dan kewenangan jaksa melakukan penahanan, sebagai warga negara yang baik, kita hormati,” tandas Agus Sujoko didampingi Gede Indria dkk.

Awas Selewengkan Anggaran Covid-19, Kajati Kalbar Ancam Tindak Tegas


KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) Masyhudi ancam akan menindak tegas kepada siapa pun yang menyalahgunakan penggunaan anggaran penanganan covid-19 di provinsi itu.

‘’Kami ingatkan jangan sampai main-main dalam pengelolaan keuangan negara ini, siapa pun yang menyalahgunakannya, akan kami proses hukum,’’ kata Kepala Kejati Kalbar, Masyhudi di Pontianak, Senin (18/10).

Dia mengingatkan jangan coba-coba korupsi. Perintah Jaksa Agung sudah jelas untuk melaksanakan penegakan hukum dengan tegas, adil, bermanfaat, untuk rakyat, dan dengan hati nurani.

Masyhudi menambahkan pihaknya sudah melakukan beberapa kali pertemuan secara virtual dengan Dirjen Perbendaharaan guna membahas pengelolaan anggaran penanganan covid-19 agar lebih maksimal, tetapi tidak menyalahi aturan.

‘’Supaya anggaran covid-19 maksimal, karena beberapa lembaga malah refocusing anggaran dalam menanggulangi masalah covid-19 ini,’’ katanya.

Masyhudi mengatakan hal itu untuk menindaklanjuti agar anggaran covid-19 benar-benar dimaksimalkan untuk kebutuhan warga yang terdampak pandemi ini.

‘’Dalam hal ini, kami mendorong supaya anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah benar-benar dilakukan penyerapan secara optimal karena warga sangat embutuhkannya,’’ ujarnya.

Dia berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawal anggaran yang diberikan pemerintah agar digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan masyarakat.

‘’Untuk itu, saya minta tolong para awak media dan seluruh elemen masyarakat agar ikut bertanggung jawab, melihat, memantau, bahkan ikut memperhatikan penggunaan uang negara ini agar tepat sasaran,’’ katanya.

Masyhudi mengungkapkan bahwa hal ini sejalan dengan pesan Presiden Jokowi bahwa setiap rupiah anggaran harus benar-benar digunakan untuk pemanfaatan kepentingan masyarakat.

Kejati Bali Tahan Eks Sekda Buleleng soal Gratifikasi Proyek Bandara-Terminal LNG


KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar)
Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan mantan Sekda Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka (DKP) sebagai tersangka dalam perkara gratifikasi pembangunan bandara Bali Utara dan terminal LNG Celukan Bawang, dengan total senilai Rp 16 miliar.

Setelah berminggu-minggu mangkir, sejak Senin (4/10), dari pemeriksaan dengan alasan sakit, akhirnya Puspaka ditahan Kejati Bali, Senin (18/10).

"Hari ini penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bali melakukan pemanggilan terhadap tersangka DKP dalam perkara penerimaan sejumlah uang dalam kaitannya dengan pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng," kata Kasipenkum Kejati Bali A Luga Harlianto dalam keterangan persnya.

"(Kemudian) pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima LNG Celukan Bawang dan penyewaan lahan tanah desa Yeh Sanih dengan jumlah uang kurang lebih Rp 16 miliar," imbuhnya.

Luga mengatakan, Puspaka telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes COVID-19. Hasilnya ia dinyatakan sehat dan negatif COVID-19, sehingga ditahan selama 20 hari di Rutan Kerobokan. 

Penahanan ini untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara sehingga bisa segera menuju pelimpahan tahap pertama.

Ia mengatakan, perbuatan tindak pidana gratififikasi tersangka berlangsung sejak 2015-2020 saat menduduki jabatan Sekda Buleleng.

Puspaka diduga menerima gratifikasi dari beberapa orang untuk membantu percepatan izin pembangunan bandara di pemerintah pusat. 

Penyerahan uang gratifikasi senilai Rp 2,5 miliar dilakukan 3 tahap selama periode 2018-2019.

Sementara dalam perkara di Celukan Bawang, Puspaka diduga telah menerima uang dari beberapa perusahaan sekitar Rp 13 miliar.

Tak cuma itu, ia menerima suap penyewaan lahan tanah di kawasan Yeh Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ,yang dilakukan suatu perusahaan pada periode 2015-2019.

Atas perbuatannya, Puspaka dijerat Pasal 11 atau Pasal 12 huruf (a), atau huruf (b), atau huruf (g), Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Minggu, 17 Oktober 2021

Cara Bupati Musi Banyuasin Atur Lelang Proyek Hingga Terendus KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan arahan dan perintah Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) mengatur lelang proyek pekerjaan di kabupaten setempat.

KPK telah menetapkan Dodi bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2021.

Tiga tersangka lainnya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).

Dalam konstruksi perkara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu mengatakan Pemkab Musi Banyuasin untuk tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P Tahun Anggaran 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, kata Alex, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa.

"Diantaranya dengan membuat 'list' daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut," kata Alex.

Selain itu, lanjut dia, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya.

"Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik SUH menjadi pemenang dari empat paket proyek," ungkap Alex.

Empat paket proyek itu, yakni Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp2,39 miliar; peningkatan jaringan irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Epil dengan nilai kontrak Rp4,3 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp3,3 miliar; dan normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

Ia mengatakan total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp2,6 miliar.

"Sebagai realiasi pemberian komitmen 'fee' oleh SUH atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM dan EU," katanya.

Atas perbuatannya tersebut, Suhandy selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai penerima, Dodi dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bos Klub Liga 2 Ditahan KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bos klub Liga 2 Muba Babel United sekaligus Bupati Musi Banyasin yang bernama Dodi Reza Alex Noerdin ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap.

Dilansir dari laporan suarasumsel.id, Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (15/10/2021) malam. Dia ditahan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap bersama dengan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari kegiatan OTT tersebut, tim KPK menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp270 juta. Selain itu, tim KPK turut mengamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) senilai Rp1,5 Miliar.

Alex mengatakan, pihaknya langsung menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Dodi Reza Alex, HM, EU, dan SUH.

Sebagai informasi, sosok Dodi Reza Alex ini merupakan bos Muba Babel United yang ikut di kompetisi Liga 2 2021. Sebelumnya, dia juga sempat menyandang sebagai presiden Sriwijaya FC.

Sosok Dodi Reza Alex ini memang sudah lama terjun di dunia olahraga. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov PERBASI, Ketua Umum Perbasasi (Baseball dan Softball).

Bahkan, anak dari Alex Noerdin ini sempat menjadi komisioner Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mewakili klub sepak bola se-Indonesia.

Terlepas dari kasusnya tersebut, Muba Babel United kini berada di Grup A Liga 2 2021 bersama dengan Sriwijaya, PSMS Medan, PSPS Riau, Semen Padang, dan Tiga Naga.

Muba Babel United kini menjadi juru kunci Grup A. Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani mereka belum pernah meraih kemenangan dengan dua kekalahan dan sekali imbang.

Kamis, 14 Oktober 2021

Pungli Sertifikat Tanah, Polisi OTT Kades Klantingsari Sidoarjo


KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Kepala Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ditangkap Tim Saber Pungli Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Sidoarjo. 

Kades berinisial WS, 45, tersebut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) terkait kasus pengurusan tanah.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengagatakan, tersangka ditangkap karena melakukan pungutan liar (pungli) kepada empat warga yang sedang mengajukan pemohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Saat OTT di rumah WS, didapati uang tunai sebesar Rp7.250.000 dan Rp1.500.000," ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kamis, 14 Oktober 2021.

Untuk menjalankan praktik pungli, tersangka WS menunjuk AI, salah satu staf administrasi Desa Klantingsari. AI ditugaskan membuat surat kepemilikan bagi warga yang belum punya surat kepemilikan hak untuk pengurusan PTSL.

Adapun pungli yang dilakukan tersangka untuk pengurusan PTSL. Yakni pembuatan surat keterangan hibah beban biaya yang dikenakan kepada warga, senilai Rp350.000.

Kemudian ada juga biaya pembuatan surat keterangan waris Rp850.000. Serta biaya surat jual beli tanah sebesar lima persen dari nilai jual beli tanah.

Selain itu, dari tersangka polisi mendapatkan barang bukti uang di tabungan atas nama AI senilai Rp60 juta, beberapa unit laptop, handphone dan berkas-berkas dokumen. 

Tersangka WS diancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Rabu, 13 Oktober 2021

KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Loga PT Antam


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali penyidikan baru terkait kasus korupsi. Kali ini lembaga antirasuah mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengolahan anoda logam di PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Loco Montrado tahun anggaran 2017.

"Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Antam) dengan PT Loco Montrado," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Seperti penyidikan terbuka lainnya, Ali menyatakan KPK belum bisa membeberkan kronologi serta konstruksi perkara. 

Namun Ali membenarkan KPK sudah mengantongi nama tersangka dalam kasus ini.

"KPK belum dapat menjabarkan mengenai konstruksi lengkap perkaranya, pasal yang disangkakan, serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata dia.

Ali menyebut, hal itu merupakan kebijakan baru dari pimpinan KPK era Komjen Pol Firli Bahuri. Pengumuman nama tersangka serta konstruksi perkara akan dijabarkan saat proses penangkapan atau penahanan.

"Hal ini akan kami sampaikan secara rinci ketika dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka," kata Ali.

Ali berharap selama proses penyidikan berlangsung, masyarakat turut serta memantau dan mengawasinya. KPK menyatakan siap menyampaikan setiap perkembangan penyidikan kepada publik sebagai wujud transparansi kinerja KPK.

"Hingga saat ini tim penyidik masih terus melengkapi dan mengumpulkan alat bukti, di antaranya dengan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi serta upaya paksa penggeledahan dan penyitaan berbagai barang bukti di beberapa lokasi, seperti di Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat," kata Ali. 

Bupati Probolinggo dan Suaminya, Dijerat Pasal TPPU


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK mengembangkan perkara dari kasus suap jual-beli jabatan yang menyeret Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan anggota DPR Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan suaminya.

Dengan bukti permulaan yang cukup, Puput dan Hasan pun ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU.

“Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan TPK Gratifikasi dan TPPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).

Ali mengatakan, dari pengembangan perkara tersebut, KPK telah memeriksa berbagai saksi.

Salah satunya Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifuddin, yang diperiksa pada Senin kemarin (11/10).

“Pengumpulan alat bukti untuk pengembangan perkara dimaksud, saat ini telah dilakukan di antaranya dengan memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui perbuatan para tersangka,” kata Ali.

Selain Hudan, KPK memanggil Sekretaris Daerah Probolinggo, Soeparwiyono; Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Probolinggo, Sugeng Wiyanto; Kadis Tenaga Kerja Probolinggo, Doddy Nur Baskoro; serta saksi lainnya.

KPK mengkonfirmasi para saksi soal adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset Puput dan Hasan.

“Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset dari tersangka PTS dan tersangka HA,” katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan 22 tersangka, termasuk Puput dan Hasan sebagai penerima suap.

Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton, yang juga ikut menerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK mengungkapkan ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput.

Menurut KPK, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan kepala desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.

Saat itu pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo itu seharusnya diagendakan pada 27 Desember 2021.

Namun, per 9 September 2021, ada 252 jabatan kepala desa yang harus diisi.

Selasa, 12 Oktober 2021

Penyidik Kejari Aceh Besar Geledah Kantor Dinas Pengairan, Ini Dugaan Kasusnya


KABARPROGRESIF.COM: (Aceh) Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar menggeledah Kantor Dinas Pengairan Provinsi Aceh untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jetty atau dermaga dengan nilai Rp13,3 miliar di Kabupaten Aceh Besar.

"Penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan guna melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jetty," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Besar Deddi Maryadi di Aceh Besar, Selasa, 12 Oktober.

Dalam penggeledahan tersebut, kata Deddi Maryadi, tim penyidik Kejari Aceh Besar menyita 14 dokumen terkait pembangunan dermaga di Kuala Krueng Pudeng, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

"Saat penggeledahan, tim penyidik didampingi Sekretaris Dinas Pengairan Provinsi Aceh. Penggeledahan selesai dilaksanakan dengan aman dan lancar," ucap Deddi Maryadi.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni berinisial MZ (55) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian, TH (39) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan YR (41) selaku Direktur PT BYA, perusahaan kontraktor pelaksana.

"Penyidik juga melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut. Alasan penanganan karena dikhawatirkan para tersangka dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya," ujar Deddi Maryadi.

Deddi Maryadi mengatakan modus dilakukan tersangka dimulai dari perencanaan, di mana tersangka MZ dan YH memanipulasi data seolah-olah sesuai ketentuan. Padahal, dokumen yang dibuat tidak dengan sebenarnya.

"Karena dokumen yang dibuat tidak benar, maka terjadi kekurangan volume pekerjaan, sehingga merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh sebesar Rp2,3 miliar," tutur Deddi Maryadi.

Kejati NTT Buru DPO Kalumban Mali, Terpidana Korupsi Pupuk


KABARPROGRESIF.COM: (NTT) Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), kini terus berburu terpidana korupsi kasus pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTT, Kalumban Mali.

Kalumban Mali divonis selama lima belas (15) tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang sejak tahun 2016 lalu.

Wakajati NTT, Dr. Rudi Margono mengaku bahwa saat ini tim Tabur Kejati NTT masih terus melakukan pencarian terhadap terpidana korupsi Kalumban Mali.

Dijelaskan Rudi, Kalumban Mali kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, yang ditetapkan sebagai DPO sejak tahun 2016 lalu.

“Saat ini tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan tim Tabur Kejaksaan Agung (Kejagung) RI masih terus melakukan pencarian terhadap Kalumban Mali,” kata Wakajati NTT.

Ditambahkan Rudi, status dari Kalumban Mali sebagai DPO telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Dan, nama Kalumban Mali masuk dalam daftar pencarian tim Tabur Kejagung RI.

Saat ini, lanjut Rudi, Kalumban Mali dilakukan pencarian menggunakan alat milik Kejagung RI yakni Adhyaksa Media Center (AMC) yang sering digunakan untuk mencari DPO Kejaksaan RI.

Informasi terakhir, lanjut Rudi, terpidana korupsi pengadaan pupuk pada Distanbun NTT yang divonis 15 tahun ini berada di negara tetangga yakni Timor Leste (Tiles) sejak berstatus sebagai DPO.

“Informasi terakhir kalau terpidana sementara berada di Timor Leste yang merupakan negara tetangga terdekat dengan Indonesia,” terang Rudi.

Wakajati NTT ini meyakini bahwa terpidana korupsi pengadaan pupuk ini dapat ditangkap oleh tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati NTT.

Untuk diketahui, bahwa terpidana kabur dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, saat proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang berlangsung yang mana saat itu menjelang tuntutan terhadap terpidana, Kalumban Mali.

Terpidana Kalumban Mali divonis selama 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang sejak tahun 2016 lalu. Dan, saat itu juga terpidana ditetapkan sebagai DPO oleh Kejati NTT.

Polres Samarinda OTT Lurah Pungli PTSL Rp 600 Juta


KABARPROGRESIF.COM: (Samarinda) Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, menetapkan seorang oknum lurah dan satu rekanannya sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus pungutan liar (Pungli) di kota setempat.

Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto menyampaikan OTT kasus Pungli itu dilakukan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 oleh Satreskrim Polresta Samarinda.

"Kami telah melakukan OTT terhadap oknum Lurah di Samarinda terkait perkara pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Eko di Samarinda, Selasa, 12 Oktober.

Dia mengungkapkan kronologis kasus berawal adanya informasi yang diterima bahwa setiap mengurus atau membuat PTSL di Kelurahan Sungai Kapih selalu dimintai sejumlah uang.

"Informasi itu kami kembangkan oleh Unit Tipikor dan berhasil mengumpulkan bukti kuat yang mengarah kepada dua tersangka yang sudah kami tangkap," lanjutnya.

Wakapolresta terus mengatakan, OTT dilakukan pada Selasa, 5 Oktober siang, sekitar pukul 13.00 WITA, Unit Tipikor segera melakukan OTT dengan proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku berinisial EA (oknum lurah) dan RA (rekanan), Dimana mereka berperan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

"Kami terapkan di Pasal 12 E UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kemudian atas nama RA sama, kami kenakan pasal serupa dengan Juncto Pasal 55 dengan ancaman pidana penjara 4 tahun," tutur perwira menengah Polri itu.

AKBP Eko juga mengatakan untuk masing-masing tersangka memiliki peran, yang satu orang ini adalah oknum lurah, disaat masyarakat datang untuk mengajukan permohonan atau mengajukan sertifikat tanah, itu di kumpulkan oleh oknum pejabat kelurahan tersebut melalui RA.

RA tidak ada jabatan di lingkup kelurahan tersebut, tapi orang luar yang difungsikan oleh oknum lurah untuk mengumpulkan semua masyarakat yang melakukan permohonan sertifikat tanah.

Di mana, masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat tanah dimintai biaya sebesar Rp1,5 juta per kapling (200 meter persegi).

"Pungli ini dilakukan sejak November tahun 2020. Barang bukti saat OTT berjumlah Rp600 Juta lebih uang tunai. Ada yang dalam rekening dan ada didalam meja kerja. Diperkirakan ada 1.500 pengajuan dari masyarakat yang mengajukan untuk membuat sertifikat tanah, ada sebagian yang bayar cash, ada juga yang mencicil," ungkapnya.

Tersangka baru dua. Ini diperoleh atas laporan masyarakat yang merasa dirugikan. Karena memang pengajuan PTSL ini tidak dipungut biaya sama sekali sesuai amanat Presiden. 

Ditambah lagi dengan adanya SKB 3 menteri antaranya Mendagri, Kementerian ATR dan Kemendes PDTT.

"Dalam proses penyidikan masih dua tersangka. Kami terus lakukan pengembangan untuk menyelidiki apakah ada keterlibatan tersangka lain," ujar AKBP Eko.

"Ada juga barang bukti lainnya yang kami sita antara lain Handphone, kalkulator, buku tabungan dan lainnya," pungkasnya.

Kejari Sorong Selamatkan Kerugian Negara Dan Denda Senilai Rp 863 Juta Lebih


KABARPROGRESIF.COM: (Sorong) Setelah sekian lama akhirnya Kejaksaan Negeri Sorong menerima pengembalian kerugian negara serta denda dari terpidana korupsi proyek pengadaan air bersih di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, Marthen Luther Loupatty.

Penyerahaan kerugian negara sebesar Rp 663.360.000 serta denda Rp 200.000.000 dilakukan oleh perwakilan keluarga terpidana kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Selasa, 12 Oktober 2021

Kerugian negara beserta denda yang jumlahnya sebesar Rp 863.360.000 tersebut langsung disetorkan ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Sorong.

Kepala Kejaksan Negeri Sorong melalui Kasi Intelijen, I Putu Sastra Adi Wicaksana membenarkan adanya pengembalian kerugian negara serta denda dari terpidana Marthen Luther Loupatty, yang diwakili oleh perwakilan keluarga.

Lebih lanjut Sastra menjelaskan, Kejari Sorong telah melakukan eksekusi pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti dan denda dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat tahun 2013.

Terpidana Marthen Luther Loupatty selaku Direktur PT Delta Metamani terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubhan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” ujarnya.

Sastra menambahkan, yang bersangkutan dijatuhi pidana oleh Mahkamah Agung selama 5 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsider 4 bulan kurungan. 

Marthen Luther Loupatty pun di hukum membayar uang pengganti sejumlah Rp 663.360 000, jika tidak maka dipidana dengan penjara selama 2 tahun.

Dengan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung ini otomatis perkara tipikor pengadaan air bersih di dinas perikanan dan kelautan kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2013 telah berkekuatan hukum tetap.

” Saat ini terpidana Marthen Luther Loupatty masih menjalani hukuman di Lapas Sorong,” ujar Sastra.

Sastra tak menampik bahwa setelah putusan PN Tipikor Manokwari nomor 17/ Pid.Sus.TPK/2017 tanggal 22 Maret 2018 kemudian berlanjut putusan PT Jayapura nomor 27/Pid.Sus.TPK/2018 tanggal 28 Juni 2018 hingga putusan MA nomor 2504 K/PID.SUS/2018 tanggal 3 Desember 2018 terpidana langsung menjalani hukuman di Lapas Sorong.

Diketahui, Marthen Luther Loupatty yang adalah direktur PT Metamani memenangkan tender proyek pengadaan air bersih dari dinas KKP kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2013 senilai Rp 2.178.000.000, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.

Bupati Probolinggo dan Suami Ditetapkan Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal tersebut dilakukan usai tim penyidik melakukan pengembangan pada perkara sebelumnya yakni dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

"Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, Tim Penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi Gratifikasi dan TPPU," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Ali menjelaskan, untuk pengumpulan alat bukti pada perkara gratifikasi dan TPPU saat ini pihaknya telah memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui perbuatan Puput dan Hasan.

Pada Senin 11 Oktober 2021 bertempat di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur, tim penyidik melakukan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi tersebut untuk melengkapi berkas penyidikan Puput.

Para saksi itu antara lain, Perangkat Desa Hendro Purnomo, DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi Nasdem Sugito, Notaris Hapsoro Widyonondo, swasta Pudjo Witjaksono, Kadis Tenaga Kerja Probolinggo Doddy Nur Baskoro, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Sugeng Wiyanto.

Sekretaris Daerah Probolinggo Soeparwiyono, Honores Dinas PUPR Probolinggo Winata Leo Chandra, Kepala Badan Kepegawaian Probolinggo Hufan Syarifuddin, Kepala Dinas Perikanan Pemda Probolinggo Dedy Isfandi, dan Sekretaris Dinas Perpustakaan Probolinggo Mariono.

Sebelumnya, pada Sabtu 9 Oktober 2021 bertempat di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur, Tim Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Diantaranya empat orang PNS yakni Miske, Meliana Dita, El Shinta N, Wonda Permata, dan Tatug Edi U. Srrt seorang wiraswasta bernama Nunik.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset dari tersangka PTS dan tersangka HA," kata Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua puluh dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

Sebagai tersangka penerima, yakni Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin (HA).

Kemudian, Doddy Kurniawan (DK), aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sementara delapan belas orang tersangka sebagai pemberi suap, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO), Akhmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD). Kesemuanya merupakan ASN Pemkab Probolinggo.

Perkara ini berawal pada 27 Desember 2021 dimana pada saat itu akan dilakukan pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo. Namun dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Sehingga, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Namun, ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Maka dimintailah tarif menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

Atas ulahnya, sebagai pemberi SO dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Ratusan Saksi Diperiksa Polisi terkait Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Pokir Pimpinan DPRD Padang


KABARPROGRESIF.COM: (Padang) Polresta Padang, Sumatera Barat (Sumbar) terus mendalami kasus dugaan penyelewengan dana pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu unsur pimpinan DPRD Padang. Setidaknya, sudah lebih dari seratus orang saksi.

"Proses penyidikan masih berjalan sampai saat ini, ada seratus lebih saksi yang telah diperiksa," kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda, Senin (11/10/2021).

Pihak kepolisian belum bisa membeberkan para saksi yang telah diperiksa itu, namun mereka semua terkait dengan penyaluran dana pokir.

"Kami juga telah meminta keterangan ahli pidana dalam kasus ini, gelar perkara juga sudah dilakukan beberapa kali," jelasnya.

Saat ditanyai tentang penetapan tersangka, Rico mengatakan pihaknya masih mematangkan proses penyidikan serta melengkapi alat bukti.

"Masih ada (alat bukti) yang perlu dilengkapi, secepatnya jika telah terpenuhi akan dilakukan penetapan tersangka," jelasnya.

Kasus dugaan penyelewengan dana Pokir salah satu pimpinan DPRD Padang itu ditangani Polresta Pwdang setelah mendapatkan laporan masyarakat pada April 2021.

Laporan menyebutkan bahwa adanya dugaan penyelewengan dana Pokir salah seorang legislator di DPRD Padang sehingga dilakukan penyelidikan.

Dana pokir yang dicairkan pada 2020 itu menjadi persoalan karena besaran yang diterima oleh warga tidak sesuai dengan besaran yang seharusnya.

Disebutkan kalau penerima diberikan uang Rp 1,5 juta, namun beberapa di antaranya diminta untuk mengembalikan sebesar Rp 500 ribu.

Karena itu polisi kemudian memanggil beberapa pihak termasuk anggota dewan IM untuk memroses serta mengklarifikasi laporan dugaan penyelewengan dana pokir.

Korupsi Proyek PUPR di Banjarnegara, KPK Geledah 7 Lokasi


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan sejumlah daerah di Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Penggeledahan yang dilakukan di tujuh lokasi itu untuk mencari bukti tambahan terkait dengan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS).

Penggeledahan awalnya dilakukan di empat lokasi di Banjarnegara pada Sabtu, 9 Oktober 2021. 

Empat lokasi yang digeledah yakni, rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang berada di Temanggungan Kalipelus, Bandingan Rakit, Desa Parakananggah dan Desa Twelagiri.

Kemudian, tim penyidik melanjutkan penggeledahan di tiga lokasi pada Senin, 11 Oktober 2021. 

Tiga lokasi tersebut yakni, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjarnegara, ruang unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), serta rumah kediaman dari pihak terkait di Kelurahan Parakancanggah, Kabupaten Banjarnegara.

Usai menggeledah tujuh lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan sejumlah gratifikasi.

"Dari seluruh tempat dan lokasi tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti diantaranya dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (12/10/2021).

"Selanjutnya bukti-bukti ini akan dilakukan analisa mendalam dan segera dilakukan penyitaan untuk menjadi bagian kelengkapan berkas perkara tersangka BS (Budhi Sarwono) dkk," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS) dan orang kepercayaannya, Kedy Afandi (KA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan sejumlah penerimaan gratifikasi.

Budhi diduga memerintahkan Kedy untuk mengatur proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarnegara. Budhi juga diduga mengarahkan Kedy untuk menetapkan adanya komitmen fee terhadap para pengusaha yang ingin menggarap proyek infrastruktur di Banjarnegara.

Tak hanya itu, Budhi juga diduga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur. 

Diantaranya, membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Salah satu perusahaan milik keluarga Budhi yang ikut dalam proyek infrastruktur di Banjarnegara yakni PT Bumi Redjo. 

Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar.