Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan

Minggu, 18 April 2021

KPK Kebut Pengusutan Dugaan Korupsi di Ditjen Pajak


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengebut pengusutan kasus dugaan rasuah terkait pemeriksaan perpajakan pada 2016 sampai 2017 di Direktorat Jenderal (Dijten) Pajak. Lembaga Antikorupsi mencari bukti terkait kasus itu.

"Percepatan penanganan perkara oleh KPK selalu kami lakukan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 April 2021.

Ali tidak bisa memerinci proses penanganan kasus tersebut. Dia irit bicara demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Lembaga Antikorupsi berjanji segera membongkar kontruksi perkara pemufakatan jahat itu ke publik. Pembeberan akan dilakukan saat penahanan para tersangka.

Masyarakat diminta bersabar. KPK perlu mencari bukti dengan detail karena kasus rasuah perpajakan ini rumit.

"Kami memahami harapan masyarakat terhadap KPK bagaimana agar cepat melakukan proses penanganan perkaram tetapi memang kita harus melihat ada beberapa perkara tingkat kompleksitasnya itu ya," ujar Ali.

Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Namun, detail kasus tak dibeberkan.

Sabtu, 17 April 2021

Kades Bayongbong Hidup Dua Istri dari Hasil Korupsi Dana Desa, Kini Buron


KABARPROGRESIF.COM: (Garut) Seorang kepala Desa (Kades) Bayongbong, Kabupaten Garut nekat melakukan korupsi untuk menghidupi atau menafkahi kedua istrinya. Kepala Desa tersebut bernama Eri Susanto, dia bersalah dalam kasus korupsi dana desa yang menjeratnya.

Kajari Garut Sugeng Hariadi mengatakan, majelis hakim di PN Tipikor Bandung memvonis Eri bersalah dalam kasus tersebut. Vonis sendiri dijatuhkan beberapa hari lalu.

"Majelis yang mulia memutus terdakwa Eri ini bersalah in absentia. Divonis hukuman 6 tahun penjara," kata Sugeng kepada wartawan, Sabtu (17/4/2021).

Sebelumnya Eri meminta penangguhan penahanan dan dikabulkan oleh majelis hakim PN Bandung. 

Namun, Eri mangkir dalam beberapa kali panggilan sidang yang dialamatkan kepadanya, sehingga majelis hakim memutuskan Eri bersalah in absentia.

Sugeng menjelaskan, pasca vonis yang dijatuhkan majelis hakim, hingga saat ini keberadaan Eri misterius. 

Selain Eri, keberadaan sang istri yang sempat bertindak sebagai penjamin dalam proses penangguhan penahanan Eri yang dilakukan beberapa waktu lalu juga tidak diketahui.

"Kami sudah melakukan upaya dengan mendatangi rumah terdakwa di wilayah Bayongbong tapi tidak ada. Baik Eri maupun istrinya tidak ada," jelasnya.

Sugeng berharap Eri dan istrinya beritikad baik dengan datang ke Kejari Garut. Sebab, pihak kejaksaan juga saat ini menunggu langkah yang akan dilakukan Eri, apakah menerima putusan tersebut, atau mengajukan banding.

"Semoga ada itikad baik. Selain suaminya, istrinya juga pasti kita kejar. Karena dia kan penjamin saat pengajuan penangguhan penahanan," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Eri diketahui melakukan korupsi dana desanya pada tahun 2017 lalu dengan cara memalsukan laporan pertanggungjawaban. 

Eri diduga korupsi duit dana desa sebesar Rp400 juta dari total Rp1 miliar.

Kasi Pidana Khusus Kejari Garut Deny Marincka mengatakan, duit korupsi yang dilakukan Eri digunakan untuk menghidupi dua orang istri.

"Berdasarkan keterangan tersangka, uang tersebut digunakan untuk menghidupi dua orang istrinya. Satu di Indramayu, satu di Garut," ucap Deny saat jumpa pers di Kejaksaan Negeri Garut, Jumat (20/3/2020) lalu.

KPK Tuding Ada Upaya Menghilangkan Satu Truk Berisi Barang Bukti


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengusut tersangka dalam kasus dugaan rasuah pemeriksaan perpajakan pada 2016 sampai 2017 di Direktorat Jenderal Pajak. Para tersangka dijamin tidak kabur, meski ada upaya penghilangan satu truk berisi barang bukti.

“Kami sampaikan kita ada melakukan pencegahan ya ke beberapa pihak yang berperan penting dalam perkara ini,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (17/4/2021).

Menurut Ali, upaya penghilangan truk di Kalimantan itu tak membuat para tersangka bebas kabur ke luar negeri. Pasalnya, mereka sudah dicegah ke luar negeri melalui Ditjen Imigrasi.

Lembaga Antikorupsi bakal mengupayakan penahanan tersangka. KPK minta masyarakat bersabar.

“Kami akan mengumumkan konstruksi perkaranya secara utuh dan lengkap ketika penyidikan udah cukup,” ujar Ali.

Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Namun, Lembaga Antikorupsi masih ogah membeberkan nama para tersangka. Publikasi identitas bakal dibarengi dengan penahanan.

Begini Modus Pegawai Desa di Bogor Korupsi Duit Bansos Covid-19


KABARPROGRESIF.COM: (Bogor) Polres Bogor berhasil meringkus pegawai Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, LH (32) terkait kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) tunai untuk warga terdampak Covid-19. 

Pelaku ternyata tidak seorang diri dalam menilep bansos yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.

Secara umum, modus yang digunakan pelaku ialah dengan menyalin dan menduplikat nama-nama masyarakat penerima bansos. 

Data penerima digelembungkan dari semestinya hingga 30 orang.

Untuk melakukan pencairan 30 data fiktif tersebut, LH mempekerjakan 15 orang joki. 

Mereka bertugas melakukan pencairan bansos di Kantor Pos Cicangkal, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin dengan upah Rp250 ribu per orang.

“Karena ada 30 data fiktif, pelaku menyewa 15 joki untuk pencairan bansos. Jadi satu orang tugasnya melakukan 2 kali pencairan dengan upah sekali pencairan Rp250 ribu,” ujar Kapolres Bogor, AKBP Harun, Senin (15/2).

Sebelumnya diberitakan, pegawai Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, LH (32) ketahuan menilep duit bantuan sosial (bansos) tunai untuk warga dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan, bantuan tersebut sedianya diberikan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 3 tiga bulan dengan besaran tiap bulannya Rp600 ribu

Namun, pelaku yang bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Cipinang malah menduplikat nama warga penerima bantuan untuk meraup keuntungan.

“Penerima bansos di Desa Cipinang itu ada 855 warga. Pelaku ini melakukan penambahan data sebanyak 30 orang. Jadi 855 warga tetap menerima, tapi pelaku menduplikat 30 orang baru untuk mendapatkan bansos tambahan,” kata Harun, Senin (15/2).

Dengan menambah 30 data fiktif, pelaku berhasil meraup keuntungan Rp54 juta rupiah. Yang kemudian uang tersebut disetorkan kepada Sekretaris Desa Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, yang sampai saat ini statusnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

“Kami sedang melakukan pengejaran kepada Sekretaris Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin ini. Karena berdasarkan keterangan pelaku, uang Rp54 juta dari 30 data bansos fiktif ini diberikan kepadanya,” ujarnya.

Diduga Korupai Dana Insentif, Damkar Depok Kembali Penuhi Panggilan Polisi, Serahkan Bukti SPJ


KABARPROGRESIF.COM: (Depok) Polres Metro Depok kembali memanggil pejabat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok. Pemanggilan kali ini dilakukan pada Bidang Penanggulangan Bencana terkait dugaan korupsi terhadap dana intensif yang diterima pegawai di Dinas tersebut.

Kabid Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Denny Romulo, mengatakan kedatangannya untuk memberikan klarifikasi tentang isu pemotongan honor pegawai petugas Damkar. Pemotongan honor yang disampaikan yakni tentang pembayaran disinfektan yang dilakukan anggota Damkar.

"Saya tadi membawa SPJ kepada penyidik lengkap, saya serahkan," ujar Denny (16/4).

Denny menjelaskan, kegiatan mitigasi operasional itu adalah operasional lembur Damkar dari Maret, April, dan Mei atau selama tiga bulan. Menurutnya uang yang diberikan kepada Sandi merupakan uang lembur. Bidang Penanggulangan Bencana sebelumnya meminta nama dari sekretariat dan bidang lainnya.

"Karena yang tahu nama anggota kan mereka. Mereka kirim nama, kita serahkan duitnya ke Danrunya, setelah itu menyerahkan SPJ ke bidang penanggulangan bencana," terang Denny.

Denny mengungkapkan, terkait isu pemotongan insentif yang diberikan kepada anggota, pihaknya telah melakukan pengecekan ke bendahara dan kepala seksi. Dari keterangan tersebut uang yang diberikan telah diserahkan Danru dan semua itu telah ada buktinya di berita acara.

"Jadi terkait pemotongan ya, bidang penanggulangan bencana ya tidak tahu," tegas Denny.

Denny menuturkan, tidak mengetahui pasti berapa besaran yang harus diterima setiap anggota, namun sebagai bukti dirinya telah memiliki SPJ setiap nama yang menerima. Uang diterima dan jadi permasalahan saat ini merupakan pembayaran uang lembur anggota selama bekerja.

"Yang jelas bukti SPJ sudah kita serahkan ke penyidik," ucap Denny.

Denny mengatakan, setiap anggota yang lembur mendapatkan pembayaran Rp 101 ribu perhari dan total keseluruhan yang di keluarkan dinasnya mencapai Rp 300 juta. Denny menekankan, anggota yang mendapatkan pembayaran merupakan anggota yang diajukan lembur sehingga pendapatan yang diterima per pos Damkar berbeda.

"Yang jelas SPJ sudah kita serahkan dan pemberian uang diserahkan Danru," pungkas Denny.

Kejati Sulteng Kembali Amankan Satu Tersangka Korupsi Jembatan Torate Donggala


KABARPROGRESIF.COM: (Palu) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali mengamanan tersangka yang diduga terlibat kasus korupsi jembatan Torate CS di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jacob Hendrik Pattipeilohy didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Mochmad Jefry mengungkapkan, saat ini pihaknya telah menahan satu tersangka lainya terkait kasus tersebut.

Tersangka (RL) dilakukan penahanan oleh penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulteng Jumat (16/4/2021).

Tersangka tiba di Kantor Kejaksaan pukul 09.30 Wita, untuk menjalani proses administrasi.

"Setelah menjalani proses administrasi, tersangka digiring menuju rumah tahanan Polda Sulteng," ujar Kajati Sulteng, Jacob Hendrik Pattipeilohy saat konfersi pers, Jumat (16/4/2021).

"Kedudukan tersangka dalam kasus itu sebagai KPA ataupun Kasatker dalam rangkaian pembuatan jembatan Torate," tambahnya.

Ia menerangkan, Saat ini dilakukan penahanan terhadap (RL) dalam kapasitas pengadilan dan untuk tersangka akan dikenakan pasal sesuai dengan perundang-undangan merugikan uang Negara kurang lebih Rp 2,8 Miliar.

"Untuk 20 hari kedepan akan dilakukan penahanan guna proses penyidikan mendalam untuk diproses ke tahap penuntutan," tutupnya.

Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 15 saksi terkait dugaan korupsi di PT Asabri, Kamis (15/4).

Dari 15 saksi yang diperiksa, salah satunya DT, adik tersangka Benny Tjokrosaputro. Adik Benny Tjokro yang berinisial JT, sebelumnya juga diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (16/4).

Saksi lain yang diperiksa di antaranya, TJ selaku Wapreskom PT Grahamas Citrawisata, SA selaku Direktur PT Indodax Nasional Indonesia, GI selaku Marketing pada PT Ciptadana Sekuritas Asia, dan SWW selaku Executive Vice President Investment Banking PT Yuanta Sekuritas Indonesia.

Kemudian, SD selaku Direktur Investment Banking PT Yuanta Sekuritas Indonesia, NS selaku Direktur Operasional PT Mega Capital Sekuritas periode tahun 2014 sampai 2018, dan PDH selaku Direktur Utama PT Gunung Bara Utama.

Penyidik terus melacak dan mengumpulkan aset yang diduga berasal dari korupsi di PT Asabri. Taksiran sementara nilai aset sitaan yang sudah dihitung mencapai Rp 10,5 triliun.

"Ya sekarang kan persiapan pemberkasan ya, sekarang sudah Rp 10,5 triliun," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah kepada wartawan.

Untuk dugaan kerugian keuangan negara sebenarnya sudah dihitung BPK tetapi belum diumumkan. Di sisi lain, Kejagung telah mendapatkan penghitungan kerugian negara sementara yaitu sekitar Rp 23,7 triliun.

Kejagung diketahui sudah menyita aset tersangka mulai dari perhiasan, mobil mewah hingga kapal tanker terkait skandal Asabri. Barang mewah itu disita untuk upaya jaksa dalam pengembalian dugaan kerugian keuangan negara.

Terbaru, penyidik menyita aset tanah seluas 220 ribu m2 atau 22 hektare di Serang, Banten. Aset itu milik tersangka Benny Tjokrosaputro. Ada sembilan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri.

Kesembilan tersangka yaitu, yaitu Jimmy Sutopo selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation dan Benny Tjokrosaputro selaku Direktur PT Hanson Internasional. Tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam R Damiri dan Sonny Widjaja.

Kemudian, BE selaku Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 dan HS selaku Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019.

Lalu IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri Juli 2012-Januari 2017, Heru Hidayat selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, dan LP sebagai Direktur Utama PT Prima Jaringan.

Terlibat Korupsi Dana Desa Rp 800 Juta, Kepala Desa dan Bendahara Ditahan


KABARPROGRESIF.COM: (TTU) Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, menahan Kepala Desa Naikake berinisial BHT dan bendaharanya MT.

Dua aparat desa itu ditahan, karena terlihat dugaan kasus korupsi dana desa sebesar Rp 800 juta.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Robert Jimmy Lambila kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (16/4/2021) malam.

"Dugaan sementara uang Rp 800 juta itu di korupsi sejak tahun 2017 hingga 2020," ungkap Robert.

Menurut Robert angka pasti bisa saja bertambah sehingga jaksa penyidik sementara menghitung secara detail.

Keduanya, lanjut Robert, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres TTU hingga 20 hari mendatang.

Selain menahan dua keduanya, jaksa juga menyita dua unit dump truk.

"Dua unit dump truck yang dibeli oleh kepala desa diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan korupsi," kata Robert.

Jaksa menjerat Keduanya dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 12 huruf i dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel, Kejari Sebut Kerugian Negara Capai Rp1 M Lebih


KABARPROGRESIF.COM: (Tangsel) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tangsel, Aliansyah menyebut kerugian negara dari dugaan kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mencapai miliaran rupiah.

Jumlah tersebut dapat mengalami perubahan, lantaran saat ini kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh Inspektorat.

“Sambil kita nunggu kerugian negara dari Inspektorat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita terima hasil penghitungan itu. Satu miliaran lebih, apa hasilnya yang terakhir kita nunggu dari inspektorat,” kata Aliansyah saat ditemui di Serpong, Kamis (15/4/2021).

Aliansyah juga mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Nama-nama tersebut, kata dia, akan segera diumumkan jika bukti-bukti dan jumlah kerugian negara telah dihitung hingga selesai.

“Ada nama-nama yang sudah dikantongi, nanti kita umumkan secepatnya, kalau memang sudah kita temukan alat bukti yang cukup, ada penghitungan kerugian negara yang pas, nanti segera kita umumkan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari melakukan penggeledahan sekretariat KONI Kota Tangsel, Kamis (8/4/2021), lantaran diduga melakukan penyelewengan dana hibah tahun 2019 yang diberikan Pemkot Tangsel senilai Rp7,8 miliar.

Kemendagri Bentuk Tim Usut Kasus Dugaan Korupsi di Damkar Kota Depok


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok seperti yang dilaporkan, Sandi Butar Butar, salah seorang personil dinas itu.

“Kementerian Dalam Negeri, melalui Inspektorat Jenderal, telah membentuk tim untuk menyikapi persoalan dugaan korupsi ini. Diharapkan dalam waktu dekat Pak Sandi akan segera bertemu tim Itjen,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan kepada wartawan, Jumat 16 April 2021.

Kemendagri, kata Benny, sesegera mungkin akan memanggil Sandi untuk bertemu tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. 

“Kemendagri minta secepatnya bertemu. Untuk sementara, diagendakan Senin depan,” kata Benny.

Pemanggilan dilakukan untuk klarifikasi agar mendapat informasi langsung dari Sandi soal dugaan korupsi di Damkar Kota Depok.

Menurut Benny, Kemendagri sebetulnya telah mengundang Sandi pada Kamis 15 April 2021 lalu. Tapi pertemuan harus dijadwal ulang karena Sandi belum bisa hadir.

Sandi mengakui dirinya mendapat undangan dari Kemendagri pada Kamis 15 April 2021. Tapi Sandi tidak bisa berangkat karena baru menerima undangan pukul 08.30 wib. Sementara jadwal pertemuan itu dimulai pukul 09.00 wib. Undangan itu dikirimkan Kemendagri ke Mako DPKP Kota Depok.

”Saya tidak tahu kenapa undangan itu baru diserahkan ke saya beberapa menit menjelang pertemuan berlangsung di Jakarta. Sementara saya ada di Depok. Tidak mungkin saya mengejar hanya beberapa menit sampai ke Kemendagri,” kata Sandi.

Jaksa Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Pelabuhan Bagan-siapiapi


KABARPROGRESIF.COM: (Rohil) Dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Bagan-siapiapi, Kabupaten Rohil, saat ini sedang diusut oleh Korps Adhyaksa setempat.

Bahkan pengusutan perkara dugaan rasuah ini, sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil selaku pihak yang menangani perkara itu, masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara.

Dimana untuk hal ini dilakukan auditor eksternal, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Dalam proses penyidikan yang tengah berjalan, tim penyidik telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.

"Penyidik sudah memeriksa 18 orang saksi, dan 1 orang ahli konstruksi," ujar Kepala Kejari (Kajari) Rohil Yuliarni Appy, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Hasbullah, Jumat (16/4/2021).

Lanjut dia, para saksi yang diperiksa itu berasal dari kalangan syahbandar, konsultan pengawas, ahli, dan lain-lain.

Sebelumnya, massa dari Aliansi Peduli Rokan Hilir, menyoroti kinerja Kejari Rohil yang dinilai tidak serius menangani dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Bagansiapapi senilai puluhan miliar rupiah itu.

Bahkan massa meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut.

Kasus Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Sandi Penuhi Panggilan Kejaksaan


KABARPROGRESIF.COM: (Depok) Sandi Butar Butar, personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok yang membongkar dugaan korupsi di tempatnya bekerja memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, pada Jumat 16 April 2021.

Ini merupakan panggilan pertama bagi Sandi setelah kasus dugaan korupsi di DPKP Kota Depok mencuat dan menarik perhatian sejumlah pejabat tinggi di pemerintah pusat. Tapi teman-teman Sandi di Damkar sudah dipanggil sebelumnya.

“Saya hanya memenuhi panggilan dari kejaksaan mengenai pemotongan intensif yang kami terima, bersangkutan dengan dana Covid-19,” kata Sandi kepada wartawan, Jumat 16 April 2021.

Menurut Sandi, memang ada pemotongan dana insentif Covid-19 oleh DPKP Kota Depok. Semestinya insentif yang diterima sebesar Rp 1,7 juta, tapi yang diterima hanya Rp 850 ribu. “Saya tanda tangan sekitar Rp 1,7 (juta), terimanya Rp 850 (ribu),” kata Sandi.

Nurhadi Kembali Jadi Tersangka, Kali Ini Terkait Kasus Suap Mantan Bos Lippo


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kembali mantan sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi sebagai tersangka penerima suap.

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan perkara yang menjerat eks Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro (ES).

"Saat ini KPK telah menaikkan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dan kawan-kawan," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

KPK, kata Ali, menetapkan Nurhadi sebagai tersangka kembali usai menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dari fakta-fakta penyidikan maupun persidangan.

"Selain itu, juga telah dilakukan penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana Pencucian Uang/TPPU," ungkapnya.

"Penerapan TPPU ini karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya," tambahnya.

KPK bakal memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu sampaikan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis Nurhadi dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Nurhadi divonis bersalah atas perkara suap dan gratifikasi sekitar Rp49 miliar terkait dengan pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Ia terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

Ada Upaya Penghilangan Alat Bukti, KPK Perlu Segera Umumkan Tersangka Suap Pajak


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Pasalnya, sepanjang kasus ini berjalan sudah ada upaya penghilangan barang bukti.

“Pertama, segera menetapkan dan mengumumkan tersangka dan ditahan. Jadi, biar tidak melakukan upaya-upaya menghilangkan barbuk bersangkutan,” kata Boyamin, Jumat (16/4).

Boyamin juga meminta agar KPK perlu menetapkan tersangka korporasi yang mendapatkan manfaat dari suap tersebut.

“Dan itu kan sudah diumumkan oleh KPK sendiri, perusahaan itu ada tiga. Diduga adalah PT Jhonlin Baratama, Bank Panin, dan PT Gunung Madu,” katanya.

Selanjutnya, Boyamin juga meminta agar KPK segera melakukan proses pengenaan pasal menghalangi penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga menyembunyikan alat bukti.

Untuk diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak pada Ditjen Pajak. Dengan ada penyidikan itu, KPK telah menetapkan tersangka. Adapun nilai suap yang terjadi mencapai sekitar puluhan miliar rupiah.

Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.

Diketahui, terdapat dua pejabat pajak yang diduga menerima suap terkait pengurusan pajak. Dua pejabat pajak itu adalah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani.

Usai Viral Petugas Bongkar Adanya Dugaan Korupsi, Kejari Periksa 6 Pejabat Damkar Depok


KABARPROGRESIF.COM: (Depok) Usai salah satu pegawainya mengungkapkan adanya dugaan korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok segera melakukan penyelidikan.

Penyelidikan tersebut dilakukan terhadap pihak terkait di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok.

Diketahui, dugaan korupsi terkait pengadaan sepatu di Dinas Pemadam Kebakaran Depok tersebut mencuat setelah dibongkar oleh salah seorang petugas yang bernama Sandi.

Perihal penyelidikan dugaan korupsi tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasie Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto pada Rabu, 14 April 2021 lalu.

“Terkait dengan dugaan pengadaan sepatu di Dinas Damkar Depok, Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan pengumpulan informasi dan data terkait sejak Maret lalu setelah pemberitaan ini beredar melalui media online,” kata Wisnu Murdianto dalam keterangannya.

Wisnu Murdianto menyebut pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap 6 orang pejabat Dinas Pemadam Kebakaran Depok guna dimintai keterangan terkait dugaan korupsi tersebut.

“Sejumlah pejabat dalam Damkar Depok juga sudah dimintai klarifikasi lebih lanjut untuk memperoleh informasi serta keterangan terkait dugaan perkara tersebut,” ucapnya.

Wisnu Murdianto mengungkapkan, dugaan perkara serupa di Dinas Pemadam Kebakaran Depok, sebelumnya juga pernah dilaporkan oleh masyarakat ke pihaknya.

“Lalu ada laporan juga dari masyarakat terkait dugaan korupsi serupa yang telah dilaporkan secara resmi pada Kejaksaan Negeri Depok di awal April kemarin,” ujarnya.

“Statusnya saat ini masih ditindaklanjuti dan sedang dalam proses pengumpulan data,” sambungnya.

Sebelumnya, salah seorang petugas bernama Sandi membongkar adanya dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Depok tersebut melalui media sosial.

Sandi mengunggah dua buah foto dirinya tengah memegang sebuah poster yang berisikan pesan dan protes yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapaun isi poster pertama dalam unggahan Sandi itu adalah sebagai berikut:

“Bapak Kemendagri tolong! Untuk tindak tegas pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Depok! Kita dituntut kerja 100%, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100%. Banyak digelapkan!”.

Lalu poster kedua yang diunggah sandir berbunyi seperti ini, “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok."

Usut Korupsi Pelabuhan Bagansiapiapi, Kejari Rohil Masih Tunggu Hasil Audit BPKP


KABARPROGRESIF.COM: (Rohil) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) pastikan penanganan perkara dugaan kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Bagansiapiapi terus berlanjut hingga saat ini.

"Sampai hari ini proses penyidikan masih berjalan dan Kejari telah memeriksa sejumlah saksi," kata Kajari Rohil Yuliarni Appy SH MH melalui Kasi Intel Hasbullah SH didampingi Kasi Pidsus Hardianto, Jumat (16/4/2021).

Kasi Intel menjelaskan, hingga saat ini penyidik Kejari Rohil telah memeriksa sebanyak 18 orang saksi yang terdiri dari rekanan, pihak ketiga, Syahbandar, serta satu orang ahli konstruksi.

"Sampai dengan saat ini kami masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dan terus berkoordinasi dengan auditor dari BPKP Provinsi Riau,"paparnya.

Penyidik Kejari Rohil lanjutnya, telah mengajukan permohonan audit ke BPKP perwakilan Provinsi Riau sejak bulan September tahun 2020 yang lalu.

"Kita telah memohon ke BPKP sejak September 2020 dan sampai sekarang masih menunggu dan kita telah melakukan beberapa kali koordinasi karena BPKP masih melakukan perhitungan," paparnya.

Hasbullah juga menegaskan, penanganan perkara dugaan kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Bagansiapiapi yang bersumber dari dana APBN itu tidak pernah terhenti dan terus berlanjut dan pihaknya masih menunggu hasil perhitungan dari BPKP perwakilan Provinsi Riau.

Tiga Berkas Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Alkes TTU Dilimpahkan ke Tipikor Kupang


KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Berkas perkara terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, TTU, dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU telah menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu.

Ketiganya yakni, Yoksan M. D. E. Bureni selaku PPK, Miguel E. Selan selaku panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP), serta Ongky J. Manafe (OJM) selaku Direktur CV Berkat Mandiri.

Setelah dinyatakan lengkap, berkas perkara itu dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang oleh JPU, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kajari TTU, Robert Jimmy Lambila mengatakan, dalam pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi Alkes RSUD Kefamenanu itu, JPU Kejari TTU turut melimpahkan berkas perkara, barang bukti (BB) dan tersangka ke Pengadilan Tipikor Kupang.

Kajari Robert mengatakan, dalam kasus ini, Kejari TTU menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, YMDEB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MES selaku Panitia dan OJM selaku Direktur CV. Berkat Mandiri.

“Dalam kasus ini tim penyidik telah menahan tiga tersangka, di antaranya YMDEB selaku PPK, MES selaku Panitia dan OJM selaku Direktur CV. Berkat Mandiri,” kata Lambila kepada wartawan saat dihubungi dari Kupang, Kamis (15/04/2021).

Menurut Lambila, akibat perbuatan tiga tersangka tersebut, negara mengalami kerugian keuangan negara hingga Rp 425. 000. 000,-.

Ia menambahkan, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan jadwal sidang, tambah dia, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Timor Tengah Utara tinggal menunggu penetapan sidang dari Pengadilan Tipikor Kupang.

Terpisah, Paniter Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Kupang, Dance Sikky, membenarkan adanya pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan Alkes RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut.

Mengenai jadwal sidang, kata Dance, akan dilakukan penetapan setelah dilakukan penunjukan ketua majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Kelas IA Kupang, Dju Jhonson Mira Mangngi.

Kejati Banten Tetapkan ES Jadi Tersangka Pemotongan Dana Hibah Ponpes


KABARPROGRESIF.COM: (Banten) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan ES sebagai salah satu tersangka korupsi dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) APBD tahun anggaran 2020 Pemprov Banten.

ES menyunat dana hibah setelah anggaran itu cair melalui rekening Ponpes penerima. 

“Perannya memotong, kami tidak akan menyebutkan jabatan yang bersangkutan, tapi memang mengakui dengan alat bukti yang cukup memotong,” kata Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana, Jumat (16/4/2021).

Kajati menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah yang di potong bervariatif. Mulai dari Rp15 juta hingga Rp20 juta per-Ponpes. 

Sejauh ini, pihaknya masih mendalami jumlah pesantren yang dilakukan pemotongan dan potensi kerugian negara.

Selain tengah menyelidiki dugaan pemotongan dana hibah, Kejari Banten juga tengah mendalami dugaan Ponpes fiktif.

“Insyaallah (kemungkinan ada tersangka lagi). Karena sangat banyak dan kami sudah meminta tiap Ponpes. Pertama ada dugaan pesantren fiktif, seolah dapat bantuan dan pesantren tak pernah ada. Kedua modusnya, penyaluran lewat rekening tapi begitu sudah sampai cair masuk ke rekening pondok tapi diminta kembali, dipotong,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Herbon Siahaan menambahkan, tersangka saat ini ditahan di Rutan Serang selama 20 hari. 

Tersangka ES merupakan swasta dan berdomisili di Kabupaten Pandeglang.

Kasus BLBI, Jampidsus: Sudah Enggak Ada Tunggakan Kasusnya


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejakgung) memastikan tak ada tunggakan kasus pidana terkait penyelesaian hukum penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan penyelesaian kasus BLBI, saat ini melewati mekanisme keperdataan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dan BLBI.

“Kalau di pidsus (Pidana Khusus), setahu saya sudah enggak ada tunggakan kasusnya di sini,” ujar Ali, Jumat (16/4).

Ia menerangkan, yang menjadi fokus penuntasan BLBI saat ini, berupaya melakukan penagihan terhadap para obligator yang menikmati dana bantuan tersebut, namun tak dapat mengembalikan, dan berstatus berutang kepada negara.

“Kalau di pidsus kasusnya sudah nggak ada. Penindakannya juga enggak ada. Jadi diupayakan perdata, untuk pengembalian utang-utang itu,” ujar Ali.

Sebab itu, kata Ali, pembentukan Satgas Hak Tagih BLBI oleh pemerintah, pun tak melibatkan tim penyidikan di Jampidsus. 

“Karena ini penagihan, bukan penindakan. Yang belum selesai (mengembalikan), itu diselesaikan ke perdata, penagihan,” terang Ali.

Akan tetapi, menurut Ali, penuntasan kasus tersebut ke arah perdata, pun bukan tak dapat dikembalikan ke pemidanaan. Sebab menurut dia, dalam kasus BLBI, juga beririsan dengan pidana. 

“Kalau yang benar, ditagih secara perdata. Yang menyimpang, bisa dipidanakan,” terang Ali.

Pekan lalu, pemerintah membentuk Satgas Hak Tagih BLBI. Pembentukan tim tersebut, sebagai respons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan tak ada pemidanaan dalam kasus BLBI. 

Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, satgas sudah mengantongi langkah hukum keperdataan untuk memulai mengejar para pengguna dana BLBI. Kata Mahfud, total pengembaliannya mencapai Rp 110 triliun.

Kejatisu Belum Ambil Sikap Soal Dugaan Kredit Fiktif Rp 39,5 Miliar di BTN


KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) belum juga menetapkan adanya tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 39,5 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan, dengan agunan 93 Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diajukan Canakya Direktur PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA).

“Sampai saat ini dalam proses penyelidikan. Jadi kasus ini belum bisa dipublikasikan, maaf ya,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Jumat (16/4).

Terpisah, Pengamat Hukum Dr. Redyanto Sidi, SH MH ketika dimintai tanggapannya, terkait proses penyelidikan kasus dugaan kredit fiktif Rp39,5 miliar di BTN Medan yang ditangani pihak Kejatisu. 

Dirinya mengatakan, seharusnya dengan waktu begitu lama pihak kejaksaan harus menentukan kepastian hukumnya.

“Kalau memang tidak ditemukan unsur-unsur pidana, maka perkaranya berhenti. Namun kalau ada unsur pidana dalam hasil penyelidikan yang dilakukan pihak Kejatisu, saya pikir sudah seharusnya kasus ini ditingkatkan ke penyidikan dan melakukan proses hukum selanjutnya sampai menemukan tersangka,” ujar Dr Redyanto.

Menurutnya, pihak Kejatisu seharusnya dapat menjelaskan, kenapa ini bisa berlarut-larut. 

Dipastikan saja, supaya jangan dianggap nanti perkara ini jalan di tempat dan merusak kredibilitas Kejaksaan dalam melakukan penanganan kasus ini.

“Publik-kan perlu informasi, hak informasi itu kan ada, hak untuk melakukan pemberian informasi kepada publik kan dimiliki oleh pers. Maka karena kasus ini telah masuk pada rana yang sudah dimulai dari penyelidikan. Saya pikir tidak salah menyampaikan sudah sampai mana kasus ini, kan publik hanya ingin mengetahui sampai dimana kasus ini,” ujar Pakar Hukum Pidana Kota Medan ini.

Nah, sambung Redyanto, kalau melihat prosesnya. Ini sudah ada titik terang, kalau dengan lambatnya proses yang ada, ini dapat mengarah kepada kemunduran dalam melawan tindak pidana korupsi dan ini sangat disenangi oleh para koruptor. 

Makanya beban-beban ini harus ditepis oleh Kejaksaan dengan memberikan kejelasan kepada publik melalui media.

“Kejatisu harus segera mengusut tuntas serta memberikan kepastian hukum dalam perkara ini, dan jika dalam kasus ini ada pidana yang ditemukan oleh pihak Kejatisu, maka saya minta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara percepatlah melakukan penanganan hukum karena penegak hukum tidak boleh berhenti melawan korupsi,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, kasus dugaan korupsi kredit fiktif Rp39,5 miliar ini bermula pada tahun 2014, bahwa Canakya Direktur PT. Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) mengajukan kredit pinjaman kepada PT. 

Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan dengan nilai sebesar Rp39,5 miliar dengan jaminan sebanyak 93 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Agung Cemara Realty.

Dalam kasus ini, saksi Mujianto memberikan kuasa kepada Canakya Suman di Kantor Notaris Elvira untuk menjual 93 SHGB dan berdasarkan hal tersebut Canakya Suman mendapat pinjaman kredit sebesar Rp 39,5 miliar.

Proses pengajuan kredit pun dibantu oleh seseorang bernama Dayan Sutomo yang mengenalkan Canakya kepada Ferry Sonefille selaku Kepala Kantor Cabang BTN Medan dan menjadi penghubung ke pejabat bagian kredit BTN Cabang Medan.

Dari hasil kerja yang dilakukan Dayan ke pejabat bagian pihak BTN Cabang Medan, Dayan diduga mendapatkan sukses fee sebesar Rp2 miliar dan untuk berbagi dengan orang dalam bank. 

Sebelumnya, pengajuan 93 SHGB yang diagunkan hanya 58 SHGB telah dilakukan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Sedangkan 35 SHGB diketahui belum dilakukan APHT.

Selanjutnya, pada bulan Juni 2016 sampai dengan Maret 2019 Canakya mengalihkan dan atau menjual ke-35 sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari pihak PT Bank Tabungan Negara Cabang Medan.