Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Rabu, 02 Februari 2022

Kementerian PUPR Usul Pembangunan Fisik IKN Mulai Semester II 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai idealnya pembangunan fisik Ibu Kota Negara IK (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dimulai pada awal semester II 2022.

Mengingat berbagai persiapan nonfisik IKN baru telah direncanakan sejak tahun 2019 dan pembangunan tahap 1 ditargetkan selesai pada tahun 2024.

"Jadi kami sarankan awal semester kedua tahun 2022 sudah mulai bekerja di lapangan," kata Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Imam Santoso Erwani dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).

Imam menjelaskan, Kementerian PUPR secara paralel dengan Bappenas dan Kementerian ATR/BPN telah bekerja merancang IKN sejak tahun 2019. 

Sayembara desain IKN juga telah dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil dari pemenang sayembara telah dikolaborasikan menjadi tim Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP).

"Tahun 2020 kita gordown desain yang inti, paralel dengan itu antisipasi mulai pelaksanaan pembangunan fisik kita siapkan, berupa desai basic, seperti bangunan monumental termasuk istana dan kementerian, ini kita siapkan," turu Imam.

Terpenting kata Imam dalam pembangunan fisik IKN Nusantara harus terpenuhi beberapa kriteria seperti ketersedian anggaran yang sumbernya dari kementerian mana saja, kesiapan lahan dan skema pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu 2 bulan.

Pemerintah terus mempersiapkan proses pemindahan Ibu Kota Baru di daerah Kalimantan Timur. 

Nantinya, IKN akan menjalankan fungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Tinggal Tunggu Keputusan Desain Anggaran

Berbagai persiapan ini kata Imam hanya tinggal menunggu keputusan desain anggaran yang saat ini belum juga ditetapkan. 

Pembangunan fisik baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari pemerintah. Lalu menunggu waktu 50 sampai 60 hari untuk masa lelang pengadaan barang dan jasa.

"Dari perppu yang ada ini lelang bisa ini butuh waktu 50-60 hari, ini setelah ada alokasi lelang," kata dia.

Saat ini kata Imam, sudah mulai ada pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah. Pembebasan lahan ini merupakan hutan produksi milik pemerintah yang akan dialihkan untuk pembangunan fisik.

"Dengan dasar itu, kita asumsikan paling kritis mulai semester 2 awal 2022 ini semua mulai pembangunan fisik," kata dia.

0 komentar:

Posting Komentar