Pembangunan Tak Bisa Bertumpu pada Pemerintah Saja, UPN Veteran Jatim Bahas Kolaborasi Multi-Aktor untuk Capai SDGs

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur menggelar Seminar Isu Administrasi Publik (SIAP) pada Selasa 5 Mei 2026. 

Kegiatan ini mengangkat tema “Kolaborasi Multi-aktor dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional: Strategi Co-Governance untuk Pencapaian SDGs.”

Seminar itu menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Moch. Ali Mashuri, M.Si., Analisis Kebijakan Bapperinda Kota Mojokerto, dan Mohammad Ali, S.E., MPA, Dosen Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. 

Keduanya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab kompleksitas pembangunan nasional.

Dalam pemaparannya, Ali Mashuri menegaskan bahwa pembangunan nasional modern tidak lagi efektif jika hanya bertumpu pada pemerintah. 

Menurutnya, berbagai persoalan publik seperti kemiskinan, pengangguran, daya saing daerah, pelestarian budaya, hingga pengembangan pariwisata membutuhkan pendekatan tata kelola yang lebih terbuka dan kolaboratif. 

Ia menjelaskan, konsep collaborative governance menempatkan pemerintah bukan sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang membangun jejaring kerja sama dengan aktor non-pemerintah. 

Kerja sama tersebut, kata dia, harus berbasis dialog, kepercayaan, komitmen bersama, dan tujuan kolektif.

“Pemerintah berperan sebagai fasilitator, bukan aktor tunggal,” kata Ali Mashuri dalam paparannya. 

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan multi-helix dalam pembangunan. 

Pendekatan ini melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media. 

Masing-masing aktor memiliki peran strategis, mulai dari penyusunan regulasi, investasi, riset, pendampingan masyarakat, hingga promosi dan diseminasi informasi.

Menurutnya, model kolaborasi tersebut relevan diterapkan dalam pengelolaan wisata daerah. 

Ia mencontohkan pengembangan wisata di Kota Mojokerto yang tidak hanya membutuhkan peran dinas pariwisata, tetapi juga dukungan lintas sektor, seperti infrastruktur, transportasi, promosi, sumber daya manusia, ekonomi kreatif, budaya, lingkungan, dan investasi.

Melalui studi analisis multi-helix pada Museum Gubug Wayang, Ali Mashuri menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, komunitas budaya, media, dan pengelola museum mampu memperkuat pengelolaan wisata berbasis budaya. 

“Kolaborasi tersebut dinilai dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain meningkatkan kunjungan wisata, menggerakkan ekonomi lokal, melestarikan budaya, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat identitas daerah,” kata dia.

Meski demikian, ia juga mengingatkan masih adanya sejumlah tantangan, seperti ego sektoral, lemahnya koordinasi, keterbatasan pendanaan, program yang belum berkelanjutan, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang belum optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia merekomendasikan pembentukan forum kolaborasi permanen, integrasi program lintas organisasi perangkat daerah, pelibatan kampus dan komunitas, penguatan digitalisasi promosi wisata, serta penyusunan roadmap wisata budaya yang berkelanjutan.

Sementara itu, Mohammad Ali, S.E., MPA menyoroti pentingnya strategi co-governance dalam percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. 

Ia menjelaskan bahwa SDGs tidak dapat dicapai hanya melalui kerja pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun rencana aksi, regulasi, serta mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan pembangunan. 

Di sisi lain, swasta, akademisi, dan masyarakat berperan dalam pembiayaan, riset, edukasi, partisipasi, serta pengawasan.

Ia menegaskan, strategi co-governance menjadi penting karena target SDGs mencakup berbagai dimensi pembangunan, mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan, hingga hukum dan tata kelola. 

“Kompleksitas tersebut menuntut keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan pembangunan tidak berjalan secara parsial,” tegasnya. 

Mohammad Ali juga memaparkan bahwa hingga 2026, capaian SDGs Indonesia berada pada kisaran 62 persen dari total target. 

Kemajuan paling signifikan tercatat pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. 

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena sebagian indikator mengalami kemajuan terbatas, sementara sejumlah indikator lain masih stagnan atau memburuk, terutama terkait ketimpangan dan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, empat tahun menjelang target SDGs 2030, Indonesia perlu memperkuat integrasi kebijakan dan memperluas kolaborasi lintas sektor. 

Tantangan berupa kesenjangan pembiayaan dan belum optimalnya capaian sejumlah indikator pembangunan menjadi alasan pentingnya strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“Pembangunan ekonomi yang ideal untuk mencapai SDGs 2030 adalah pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas,” demikian poin yang disampaikan dalam materi seminar tersebut.

Melalui Seminar SIAP, Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur mendorong lahirnya pemahaman baru bahwa pembangunan nasional membutuhkan kerja bersama. 

Pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media perlu bergerak dalam satu ekosistem kolaboratif agar agenda pembangunan dapat berjalan lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.