DPRD Surabaya Minta Desil Tak Jadi Patokan Tunggal Bansos

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i meminta Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan data desil sebagai satu-satunya patokan dalam penyaluran bantuan sosial. 

Dia mendorong data desil disandingkan dengan data masyarakat miskin dan pramiskin agar warga yang membutuhkan tetap mendapat akses bantuan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya.

“Kita mau menyampaikan desil jangan satu-satunya sebagai alat untuk menentukan warga Surabaya untuk mendapat program bantuan sosial, mulai kesehatan, pendidikan, dan bantuan-bantuan sosial lainnya, tapi harus disandingkan dengan misalnya data miskin pramiskin yang sampai hari ini itu masih berlaku,” ujar Imam di DPRD Surabaya, Rabu 2 September 2026.

Imam mengatakan penggunaan data pembanding penting untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di Surabaya. 

Menurut dia, perbedaan kondisi antara daerah dan pusat harus diantisipasi melalui pendataan yang lebih lengkap.

“Itu biar apa? Karena ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat yang kemudian itu diterapkan ke daerah kok kurang klop, kurang pas tentu,” katanya.

Dia menyebut pemerintah kota masih memiliki ruang untuk menentukan kebijakan bantuan berdasarkan kemampuan anggaran dan kondisi masyarakat. 

Aturan yang ada, kata Imam, tidak melarang daerah memperluas kelompok penerima bantuan di luar ketentuan desil dari pemerintah pusat.

“Apalagi tidak ada larangan misalnya, tidak ada larangan oh desil memberikan bantuan itu hanya untuk desil sekian-sekian,” ucapnya.

Imam juga meminta Pemkot Surabaya menghitung kembali kemampuan anggaran untuk memperluas cakupan penerima bantuan. 

Dengan kapasitas fiskal yang dimiliki Surabaya, dia membuka opsi intervensi hingga kelompok desil yang lebih luas.

“Surabaya dengan kekuatan anggaran yang besar, kenapa kita tidak lebih bijaksana misalnya desil yang lebih banyak 1, 2, 3, 4, 5 itu yang bisa diintervensi,” ujarnya.

Di sisi lain, Imam mempertanyakan prioritas belanja pemerintah ketika pembangunan fisik membutuhkan anggaran besar hingga harus menggunakan skema utang. 

Dia meminta kebutuhan warga miskin tidak kalah prioritas dibandingkan proyek infrastruktur.

“Masa untuk nutupi sungai, untuk selokan, membuat jalan raya gitu ya, apalagi yang kita tahulah pelebaran jalan MERR sampai sana itu kan banyak pengembang-pengembang besar,” kata Imam.

Menurut Imam, pemerintah kota perlu menghitung kembali keseimbangan antara pembangunan fisik dan program perlindungan sosial. 

Dia mendorong DPRD dan Pemkot duduk bersama apabila persoalan utama berada pada keterbatasan anggaran.

“Untuk itu sampai direwangi utang, tapi untuk membantu warga yang sesungguhnya miskin ya kita juga harus juga memperhatikan nasib mereka itu,” pungkasnya.