KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya langsung menyusun agenda pembenahan Kebun Binatang Surabaya (KBS) pasca mendapat kepastian izin pengelolaan penuh. Beberapa hal seperti perluasan kandang, evaluasi sumber daya manusia (SDM) hingga menjalin kerjasama dengan negara lain masuk dalam rencana pembenahan sembari menunggu izin konservasi yang turun dalam minggu ini.
Dijumpai di balai kota pada Rabu (22/1), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku lega setelah mendapat dukungan dari Presiden RI dan kementerian kehutanan (kemenhut). Itu berarti, pemkot bakal bisa mengelola KBS secara penuh. Sebab, meski sudah mengambil alih pengelolaan sejak Juli 2012, pemkot tetap tidak punya kewenangan intervensi satwa lebih jauh. Seperti mengawinkan koleksi satwa maupun perbaikan kandang karena belum mengantongi izin konservasi dari kemenhut. Praktis, upaya yang bisa dioptimalkan PDTS KBS selaku pengelola hanya memberi pakan hewan berkualitas dan menjaga kebersihan kandang.
Namun, kondisi tersebut dipastikan tak akan berlangsung lama. Seiring pernyataan Menteri Kehutanan (menhut) Zulkifli Hasan bahwa izin konservasi yang akan diberikan kepada pemkot akan terbit dalam seminggu. Dengan demikian, perbaikan kualitas KBS bisa segera dilakukan secara maksimal.
Risma -sapaan Tri Rismaharini- mengatakan, salah satu kebutuhan satwa yang mendesak yakni perluasan kandang, terutama untuk kambing gunung dan harimau. Dia menilai, sebagian besar kondisi kandang satwa KBS memang sudah tidak layak. Banyak pula yang tidak sesuai standar internasional sehingga pengunjung dengan leluasa memasukkan benda yang tidak semestinya ke dalam kandang. Untuk mencegah hal itu tidak terjadi, mantan Kepala Bappeko Surabaya ini berencana akan mengganti jeruji kandang dengan kaca.
Soal anggaran yang dipakai, wali kota menyatakan, Pemkot Surabaya sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 51 miliar dari APBD. Termasuk anggaran sekitar Rp 10 miliar dari tahun lalu yang sama sekali belum tersentuh rencananya juga akan dipakai untuk pembenahan KBS.
Masih kata Risma, sesuai hasil rapat di kantor Presiden pada Selasa (21/1) lalu, bahwa evaluasi SDM merupakan bagian dari proses pembenahan KBS. Artinya, manajemen dan para pekerja akan ditata ulang sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan KBS ke depan. Hal itu juga untuk mengakhiri adanya gap-gapan karyawan yang selama ini terjadi akibat konflik berkepanjangan. “Nanti tim independen dari Universitas Airlangga (Unair) yang akan mengevaluasi SDM-nya. Kalau memang kompetensinya sudah tidak sesuai ya tidak kita pakai,” ujarnya.
Di sisi lain, titik terang seputar pengelolaan KBS tidak hanya menumbuhkan optimisme publik dalam negeri. Risma mengaku sejumlah konsulat jenderal (konjen) negara sahabat sudah menawarkan bantuan guna pengembangan KBS. Bantuan meliputi tenaga ahli di bidang konservasi satwa, perbaikan nutrisi serta tenaga medis. “Sama sekali tidak ada kompensasi. Mereka memberi bantuan secara sukarela atas dasar kecintaan akan hewan,” terang wali kota perempuan pertama di Surabaya itu. (*/arf)
