Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Kamis, 29 Mei 2014

Pemkot Palu Kagumi Prestasi Surabaya





KABARPROGRESIF.COM : Kota Surabaya menjadi jujugan bagi pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk menimba ilmu tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selama tahun 2014 ini, sudah banyak kepala daerah yang berkunjung ke Surabaya untuk mengetahui kiat-kiat Pemerintah Surabaya (Pemkot) dalam mewujudkan good governance.

Kemarin, giliran jajaran Pemkot Palu yang bertamu ke Balai Kota Surabaya. Rombongan Pemkot Palu yang dipimpin langsung oleh Walikota Palu, Rusdy Mastura, tiba di Balai Kota, Rabu (28/5/2014) pagi. Mereka diterima oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, didampingi jajaran pejabat Pemkot Surabaya.

 Walikota Palu, Rusdy Mastura mengatakan, dirinya tahu banyak dari media massa tentang prestasi dan reputasi kota Surabaya sebagai kota yang bersih dan indah di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharin. Karena itulah, pihaknya ingin melihat langsung dengan datang ke Surabaya.

“Kami kagum. Dalam hal kebersihan dan keindahan, Surabaya lebih baik dari Jakarta. Karena itu, kami ingin belajar dari Surabaya untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang bersih dan indah,” tegas Mastura.

Walikota Surabaya lantas mengajak walikota Palu beserta rombongan ‘jalan-jalan’ mengelilingi  Kota Pahlawan. Tetapi bukan jalan-jalan dalam artian sebenarnya melainkan berkeliling Surabaya melalui paparan yang disampaikan Walikota Tri Rismaharini.

Walikota Risma memulai paparannnya dengan menjelaskan keberadaan rumah kompos di Surabaya. Tahun ini, Pemkot Surabaya sudah memiliki 23 rumah kompos yang tersebar di berbagai kelurahan. Rumah kompos ini merupakan solusi untuk mengurangi biaya angkut sampah. Walikota lantas memaparkan keberadaan kampung-kampung di Surabaya yang bersih dan bebas puntung rokok, serta dilengkapi IPAL komunal juga komposter.

“Itu semua warga yang mengelolanya. Nanti saya bawakan komposter untuk Pak Wali yang bisa diterapkan di Palu,” tegas Walikota Risma.

Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya yang sarat prestasi ini kemudian memaparkan tentang pemberdayaan ekonomi warga melalui kegiatan pahlawan ekonomi di mana ada banyak warga Surabaya yang sudah sukses menjalankan usaha kecil menengah. Termasuk beberapa mantan pekerja seks komersial di lokalisasi Dupak Bangunsari yang sudah ditutup, kini mereka sukses memproduksi produk UKM seperti batik dan keset. Bahkan, mereka sudah bisa mengekspor produk tersebut.

Rombongan Pemkot Palu semakin terlihat antusias ketika Walikota Risma menjelaskan tentang pelaksanaan e-government, e-budgeting dan e-Musrenbang di Surabaya. Beberapa dari mereka terlihat serius mendengarkan paparan dan mencatatnya.

“Semua tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Surabaya, dilaksanakan dengan arah yang jelas. Apa yang kita lihat di media bukan hanya pencitraan tetapi kenyataan,” ujar Anshar Sutiadi, Asisten II Sekkota Palu.

Asisten II Sekkota Palu yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini lantas menanyakan tentang banyaknya taman kota yang dibangun di Surabaya, juga bagaimana ilmunya untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam membangun kota, serta bagaimana upaya mendorong aparat untuk melaksanakan e-government.

Walikota Risma lantas menjelaskan bahwa taman-taman di Surabaya dibangun tidak hanya di atas lahan biasa. Beberapa taman malahan dibangun di atas lahan bekas SPBU, sawah dan juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti di Taman Keputih. Sementara untuk mendorong partisipasi warga, Walikota Risma menybut yang dibutuhkan adalah keteladanan sehingga dirinya sering turun langsung ke warga untuk mengikuti kerja bakti setiap Jumat pagi.

“Kalau untuk e-government, intinya administrasi kita harus simple supaya ada waktu untuk turun ke masyarakat. Kita juga ada kerja sama antar kota. Kalau pak wali mau, silahkan,” sambung walikota Risma.

Sesuai acara, Walikota Risma dana Walikota Palu lantas bertukar cindera mata berupa simbol kota masing-masing.(*/arf)


L

Rabu, 28 Mei 2014

DPRD Surabaya Sorot Dugaan Pungli Prona Dukuh Setro

KABAR PROGRESIF.COM : Tak hanya pemkot Surabaya yang menyorot Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dalam proses pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Joko Sutrisno, kali ini lembaga legislatif atau DPRD Surabaya  juga menyesalkan tindakan yang dianggap sembrono tersebut.

Komisi A DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya untuk menuntaskan kasus tersebut karena sudah meresahkan masyarakat. “Ini kan program nasional oleh BPN dengan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus sertifikat. Kalau memang terbukti ini namanya Pungli dan harus ditindak oleh instansi di atasnya. Kalau ada warga yang melaporkan keluhan ke Komisi A, monggo… kami akan tindak lanjuti,” kata M. Anwar Anggota Komisi A DPRD Surabaya.

Menurutnya, Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sertifikat tanah memang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 11 tahun 2010 yang memang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mempermudah mengurus sertifikat tanah.

Untuk itu, Komisi A DPRD Surabaya akan mengklarifikasi BPN dan perangkat pemerintah untuk membuktikan kebijakan ngawur yang berupa Pungli yang diduga dilakukan Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno pada warganya saat mengurus sertifikat tanah. “Monggo dilaporkan saja ke Komisi A DPRD Surabaya. Kami akan panggil BPN dan Lurah Dukuh Setro untuk dilakukan hearing dengan warga. Kalau memang terbukti ya harus ada tindakan,” jelas Anwar.

Seperti diberitakan dugaan Pungli prona ini diduga dilakukan Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno pada ratusan warganya.

warga merasa keberatan dengan biaya yang dipatok oleh lurah yakni sekitar Rp. 1.500.000 per pemohon.
Ironis memang bila hal tersebut terbukti, sebab bila diakumulasikan dana yang dikantongi cukup fantastis, yakni Rp. 450 juta. Tapi entah apa jadinya, sebab pada kasus mantan Lurah Kebraon, Hamzah Fajri, jaksa telah menjeratnya dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Bahkan denda-nya pun minimal Rp. 200 juta dan paling banyak sebesar Rp. 1 miliar. (arf)