Wali Kota Eri Cahyadi Siap Laksanakan Tiga Arahan Presiden Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan kesiapannya melaksanakan tiga arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang ditujukan kepada setiap pemerintah daerah. 

Tiga arahan itu berkaitan dengan larangan mudik, menyegerakan belanja modal bagi pemerintah daerah, serta kemudahan dalam perizinan atau investasi.

"Tadi sudah disampaikan Pak Presiden terkait mudik. Jadi dari pembelajaran tahun-tahun kemarin setiap liburan panjang itu (Covid-19) naik terus. Bahkan, (kenaikan) sampai dengan 93 persen," kata Wali Kota Eri Cahyadi usai mengikuti rapat koordinasi bersama Presiden Jokowi dan Kepala Daerah lain melalui virtual di lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (28/4) kemarin.

Oleh sebab itu, ia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya bakal memasifkan sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat. 

Menurut dia, setelah adanya sosialisasi larangan mudik, calon pemudik yang sebelumnya diprediksi mencapai 11 persen, kini tinggal 7 persen.

"Jadi harapan Pak Presiden bagaimana pemerintah daerah ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengurungkan niatnya (mudik)," jelasnya.

Hal ini sebagaimana berkaca pada kasus Covid-19 yang terjadi di Negara India. 

Setelah di negara itu menurunkan disiplin protokol kesehatan, hal itu justru berdampak pada meningkatnya kasus aktif Covid-19. 

Karenanya, Wali Kota Eri tak ingin dampak libur panjang ini justru berimbas pada meningkatnya kasus Covid-19 di Surabaya.

"Karena itu harapan kita, kita akan maksimalkan (sosialisasi). Dengan Forkopimda sudah kita bicarakan untuk melakukan sosialisasi kembali ke seluruh masyarakat," tuturnya.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini berharap, warga Surabaya yang berencana mudik, supaya mengurungkan niatnya atau menunda. 

Ini diharapkan pula ketika libur panjang nanti, potensi kerumunan massa dapat dihindari untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19. 

"Sehingga (mudik) tidak berbarengan, kalau berbarengan kan menimbulkan kerumunan massa yang akhirnya lupa menjaga protokol kesehatan," pesannya.

Untuk mengintensifkan upaya larangan mudik, Cak Eri mengaku bakal melakukan sosialisasi melalui satgas-satgas yang ada di kelurahan dan kecamatan. 

Bahkan, camat dan lurah di 31 kecamatan Surabaya akan turun langsung ke masyarakat untuk memasifkan sosialisasi tersebut. 

"Ini akan kita lakukan secara berlapis," tegas dia.

Pihaknya berharap, masyarakat Surabaya bisa mengerti dan sadar bahwa yang bisa menjaga kota ini dari Covid-19 adalah warganya sendiri. 

Ia pun optimis, dengan adanya kebersamaan dan kesadaran bersama, peningkatan terhadap penularan Covid-19 saat libur panjang ini bisa dihindari.

"Insya allah dengan kebersamaan, dengan keyakinan kita, dengan kesadaran kita, kita bisa mengurangi (Covid-19). Untuk mudik agar (masyarakat) menunda, tidak bersamaan di hari yang sama Idul Fitri," katanya.

Di samping arahan terkait larangan mudik, dalam rapat koordinasi itu Presiden juga menginstruksikan agar ekonomi di masing-masing kota/kabupaten dapat meningkat, meski dengan penerapan protokol kesehatan ketat. 

Maka dari itu, Cak Eri menyebut, Presiden menginstruksikan agar pemerintah daerah memudahkan proses perizinan serta menyegerakan belanja APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

"Ini yang akan kita lakukan. Insya allah dengan mempercepat proses perizinan, dengan memudahkan investasi, dan melakukan sosialisasi terkait yang baru ini kami berharap Covid-19 tidak bertambah. Yang mudik juga Insya Allah berkurang atau bahkan tidak ada yang mudik. Yang ketiga ekonomi bisa berjalan," pungkasnya.

Read More

Kejari Tanjung Perak Musnahkan Barang Bukti Hasil Kejahatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak memusnahkan berbagai barang bukti hasil kejahatan yang disita dari para pelaku tindak pidana. 

Kegiatan pemusnahan barang bukti itu digelar di halaman Kantor Kejari Tanjung Perak, Kamis (29/4). 

Selain Kajari Tanjung Perak beserta jajarannya, kegiatan tersebut juga dihadiri Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Perwakilan dari Pengadilan Negeri Surabaya, Perwakilan dari BNNK Kota Surabaya, Perwakilan dari Dinas Kesehatan Surabaya dan Perwakilan dari BPOM Surabaya.

Sedangkan barang bukti yang dimusnahkan itu terfiri dari berbagai perkara di antaranya, perkara yang melanggar Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari, perkara sabu- sabu dari bulan Januari hingga Maret 2021 sebanyak 94 perkara dengan jumlah kurang lebih 1.813 gram beserta alat hisap sabu/bong.

Lalu perkara yang melanggar UU Drt No. 12 Tahun 1951 dari Bulan Januari s/d Maret 2021, terdiri dari 1 (satu) perkara dengan jumlah 1 (satu) buah senjata tajam jenis  pisau.

Kemudian perkara yg melanggar UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 dari bulan Januari s/d Maret 2021, terdiri dari 1 (satu) perkara dengan jumlah 210 butir pil double L.

Dan yang terakhir perkara yang melanggar Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibbum) perkara yang terdiri atas kertas rekapan togel, bolpoint, ATM, Buku Tabungan, Handphone, kayi, print out dan kartu remi.

"Untuk barang bukti Narkotika dimusnahkan dengan cara dibakar dan untuk Barang Bukti Pil double L dimusnahkan dengan cara di blender, sedang untuk barang bukti sajam dimusnah dengan cara di dipotong dengan gerinda serta untuk barang bukti Kamnegtibum dimusnahkan dengan cara dibakar," kata Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Erick Ludfiansyah, Kamis (29/4).

Nah maka dari itu Erick berharap, semua pihak dapat berperan serta untuk mengurangi terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kejari Tanjung Perak.

"Semoga seluruh warga Surabaya terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Salah satunya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba). Untuk itu, harus ditingkatkan upaya pencegahan agar masyarakat, terutama generasi muda, tidak terbawa arus perbuatan negatif. Ini salah satu bukti peran pemerintah daerah dalam memerangi segala bentuk kemaksiatan," pungkasnya.

Read More

Mangkir Panggilan, Mantan Bupati Minut Ditangkap Kejati Sulut di Jakarta

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menangkap mantan Bupati Minahasa Utara (Minut), Vonnie Anneke Panambunan (VAP). VAP ditangkap di Jakarta pada Selasa (27/4) sekitar pukul 17.00 WIB.

Penangkapan dibantu Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Tim Intelijen Kejati DKI Jakarta, Tim Intelijen Kejari Jakarta Pusat dan Tim Intelijen Kejari Tangerang.

Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : Print - 415 /P.1/Fd.1/04/2021 tanggal 27 April 2021, di Jakarta.

Penangkapan dipimpin langsung Koordinator pada Kejati Sulut Ledrik V. M Takaendengan, Kepala Seksi Penyidikan pada Aspidsus Kejati Sulut Saor Simorangkir dan Kasi A pada Asintel Kejati Sulut Sterry F. Andih. 

Kemudian Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejati Sulut Alexander Sulung, Maryanti Lesar, dan Cristyana Olivia Dewi.

“Dilakukan penangkapan oleh karena tersangka mangkir sebanyak tiga kali dan tidak memenuhi panggilan dari Tim Penyidik untuk diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka,” ujar Kepala Kejati Sulut Dita Prawitaningsih SH MH, Rabu (28/4/2021).

Setelah dilakukan penangkapan, tersangka VAP alias Vonnie diamankan oleh Tim Penyidik di Kantor Kejari Jakarta Pusat. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB tersangka dibawa Tim Penyidik ke Manado dengan menumpang maskapai penerbangan Batik Air ID 6274.

VAP ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-298/P.1/Fd.1/03/2021, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai Desa Likupang II pada Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6.745.468.182.

Tersangka sempat mengembalikan sebagian uang kerugian negara pada tanggal 17 Maret 2021 melalui penasihat hukumnya sebesar Rp4.200.000.000.

Perbuatan tersangka sebagaimana dalam sangkaan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

“VAP setelah tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado langsung dibawa ke Rutan Polda Sulut untuk dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik Kejati Sulut selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021,” tambah Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Theodorus Rumampuk.

Read More

Danrem Baladhika Jaya Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Kunjungan Presiden RI

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Menjelang kedatangan Presiden RI Joko Widodo, pihak Korem 083/Baladhika Jaya melakukan berbagai persiapanvpengamanan. 

Pada apel gelar pasukan itu, bukan hanya melibatkan aparat TNI saja, namun personel Polri dan Satpol PP pun diterjunkan.

“Apel ini hanya untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan Satgas pengamanan VVIP. Baik perorangan maupun Satuan, sekaligus pemahaman tugas dan tanggung jawab,” ujar Kolonel Inf Irwan Subekti, Rabu, 28 April 2021 pagi.

Selama pelaksanaan pengamanan itu, Danrem menekankan seluruh personel untuk lebih mengutamakan sinergitas dan koordinasi. 

Ia menilai, langkah dasar itu mampu mendukung tugas dan tanggung jawab selama pelaksanaan pengamanan VVIP yang nantinya berlangsung di Stadion Kanjuruhan.

“TNI, bersama Polri dan Pemda terus bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal,” bebernya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Megakorupsi ASABRI, Kejagung Mulai Bidik Petinggi Wanaartha Life dan Grup Hukum BNI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Keuangan dan Investasi PT Wanaartha Life terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana dan inestasi PT ASABRI (Persero) pada Rabu (28/4).

"Saksi yang diperiksa antara lain, DH selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT Wanaartha Life," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak daam keterangan tertulis, Rabu (28/4).

Leoanard menuturkan bahwa saksi lain yang diperiksa dalam perkara itu iaah Kepala Grup Hukum BNI (Persero) Tbk, berinisial BH. 

Kedua pihak itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara korupsi ASABRI.

Dia mengatakan bahwa pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik guna mencari bukti terkait kasus yang terjadi di perusahaan pelat merah itu.

"Untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidik tentagn suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT ASABRI," jelas dia.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi ini. Mereka ialah mantan Direktur Utama PT ASABRI Mayor Jenderal (Purn) Adam R. Damiri; Letnan Jenderal (Purn) Sonny Widjaja; Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk., Benny Tjokrosaputro.

Yang lain adalah Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W. Siregar; Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi; Direktur Investasi dan Keuangan Asabri Hari Setiono; mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri Bachtiar Effendi; serta Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Para tersangka diduga telah meugikan keuangan engara hingga mencapai Rp23,7 triliun. 

Sementara nominal uang yang terkumpul dari sejumlah aset sitaan milik tersangka, baru terkumpul Rp10,5 triliun.

Aset sitaan itu di antaranya sejumlah tambang dan barang mewah seperti mobil, apartemen, hotel, tanah, hingga beberapa kapal tongkang. 

Barang-barang itu nantinya digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan sebagai alat bukti.

Read More

TNI-Polri Serbu Markas Lekagak Telenggen, 9 KKB Tertembak, Sisanya Lari Kocar-Kacir

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Personel gabungan TNI Polri melumpuhkan sembilan orang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam penyerangan di Markas Lekagak Telenggen, Kampung Makki, Distrik Ilaga Timur, Kabupaten Puncak, Papua. 

Kontak senjata berlangsung hampir seharian pada Selasa (27/4) kemarin.

Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol M Iqbal Alqudussy mengatakan, dalam operasi tersebut, ada sembilan orang anggota KKB yang dilumpuhkan. Sebagian lagi berhasil melarikan diri.

"Korban KKB sembilan orang dan dari Polri, tiga orang. Satu di antaranya gugur," kata Kombes Pol Iqbal saat dikonfirmasi, Rabu (28/4/2021).

Untuk KKB yang melarikan diri, kata dia, masih terus diburu oleh personel TNI Polri dari Satgas Nemangkawia. Komplotan ini merupakan anggota yang dipimpin Lekagak Telenggen.

Sebelumnya Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, membenarkan adanya kontak senjata antara personel gabungan TNI Polri dan KKB di wilayah Ilaga, Selasa kemarin. 

Tiga personel polri menjadi korban penembakan KKB, satu di antaranya gugur.

Anggota Brimob atas nama Bharada I Komang gugur terkena tembakan di bagian paha. 

Sementara dua lainnya yakni Ipda Anton Tonapa dan Bripka M Syaifuddin sudah mendapat perawatan medis di RSUD Mimika.

Read More

Refocusing Anggaran, Wali Kota Eri Ingin DKRTH Evaluasi Penempatan Jumlah Satgas di Setiap Kawasan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, Anna Fajriatin dan jajarannya terjun langsung membantu satgas menyapu daun-daun kering di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (28/4) pagi.

Kondisi kawasan itu cepat menjadi kotor lantaran saat itu adanya angin kencang dan hujan. Apalagi, ditambah dengan kurangnya satgas kebersihan di lapangan. 

Selain membantu satgas membersihkan sampah daun kering yang ada di sana, Wali Kota Eri Cahyadi juga memimpin rapat di lokasi. Rapat terbatas yang dilakukan ini untuk memberikan arahan langsung kepada jajarannya.

"Pak wali kota beberapa kali juga memberikan arahan. Salah satunya adalah agar satgas kebersihan itu harus mengerti, tugasnya apa, mulai kerja dan selesainya jam berapa hingga wilayah-wilayah yang harus dibersihkan itu sampai dimana," kata Plt Kepala DKRTH Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Rabu (28/4).

Selain itu, kata Anna, Wali Kota Eri Cahyadi juga ingin melakukan evaluasi terkait seberapa kemampuan satu orang satgas membersihkan kawasan. 

Ini diharapkan agar ke depan jumlah satgas yang ditempatkan di setiap kawasan itu dapat menjangkau.

"Beliau memberikan wejangan (arahan) ke kami, ayo dihitung ulang. Jadi kemampuan atau tenaga satu orang (satgas) itu berapa. Ayo dihitung lagi. Jadi beliau memberikan waktu untuk evaluasi total terkait teman-teman Satgas," ungkapnya.

Sebetulnya, kata Anna, ada beberapa kawasan yang sebelumnya DKRTH menggandeng kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembersihan. 

Namun, karena adanya refocusing anggaran dampak dari pandemi Covid-19, sehingga tahun ini kerjasama itu tidak dilakukan.

"Kemudian kemarin jumlah satgas kan juga berkurang, karena ada yang bukan KTP Surabaya. Nah ini kan juga membuat jumlah tenaga di DKRTH jadi berkurang," ujarnya.

Oleh sebab itu, Anna mengaku, bahwa Wali Kota Eri Cahyadi ingin melakukan evaluasi total terhadap satgas kebersihan yang ada di DKRTH Surabaya. 

Bahkan, wali kota juga memberikan solusi agar satu orang satgas tanggungjawab wilayahnya bisa dibuat per kilometer. 

Selanjutnya, untuk kilometer berikutnya bisa dibebankan atau menjadi tanggungjawab satgas yang lain.

"Jadi Pak Wali Kota ingin agar jalur protokol itu tidak kotor, bersih dari sampah-sampah daun ataupun ranting pohon. Apalagi, Pak Wali Kota dulu juga pernah di DKRTH, jadi paham kondisi di lapangan," ujarnya.

Setelah melakukan bersih-bersih di median Jalan Ahmad Yani Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi kemudian memantau kebersihan ke beberapa jalan protokol lain. Seperti, ke Jalan Sukomanunggal hingga kawasan Banyuurip.

Read More

Razia Prokes di Jalan Tembok Dukuh

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tiga Pilar di Surabaya berkomitmen untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di sejumlah tempat.

Bahkan, sanksi-sanksi pun bakal diberlakukan bagi para pelanggar protokol kesehatan, terutama sanksi berupa tilang kartu identitas hingga denda.

“Untuk sasaran kita para pengguna jalan. Baik itu roda 2 atau roda 4, bahkan sampai pejalan kaki kita tindak kalau terbukti melanggar adanya protokol kesehatan,” kata Danramil Bubutan, Mayor Inf Slamet Prayitno, Rabu 28 April 2021.

Selama berlangsungnya razia yang digelar pada pagi hari itu, petugas gabungan berhasil mengamankan 5 pelanggar protokol kesehatan. 

3 diantaranya, mendapatkan teguran secara lisan. 

“2 lainnya kita sita kartu identitasnya, sekaligus kita kenakan denda,” bebernya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Audiensi dengan USAID Mitra Kunci, Cak Ji Perkenalkan Disabilitas yang Bekerja Sebagai Staf Wakil Wali Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji menerima audiensi dari United States Agency for International Development (USAID) Mitra Kunci, di Ruang Sekretaris Daerah, Rabu (28/4).

Dalam audiensi tersebut, rombongan dari USAID Mitra Kunci membahas program terbarunya bertajuk Penguatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Bagi Penyandang Disabilitas. 

Rencananya, program tersebut bakal disinergikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Armuji langsung merespon positif program Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Bagi Penyandang Disabilitas itu. 

Bahkan, dia juga memaparkan keberhasilan program pemkot khususnya pemberdayaan disabilitias dengan tujuan memberikan ruang dan kesempatan untuk berkarya.

“Mereka harus menunjukkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kami berikan ruang itu, sehingga membuat orang tuanya merasa bangga. Lebih dari itu, anak-anak juga akan terus mengasah bakat dan kemampuan yang dimiliki,” kata Cak Ji.

 

Di sela-sela acara, Cak Ji pun memperkenalkan ada tiga orang disabilitas yang bekerja sebagai stafnya. 

Meskipun di tengah keterbatasannya itu, Cak Ji menyebut, mereka memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. 

Selain itu, dia juga memastikan para disabilitas itu bekerja dengan baik dan dapat bekerja secara tim.

“Ada yang fotografer, bagian desain dan membuat konten. Mereka sangat kompak dengan timnya, bisa seirama. Mereka juga responsif, tidak ketergantungan. Terkadang tidak menggunakan penerjemah,” urainya.

Seperti gayung bersambut, Koordinator Provincial Project USAID Mitra Kunci, Yofianus Toni Sakera, mengungkapkan rasa bahagianya. 

Sebab, apa yang dipaparkannya mendapat respon positif oleh Wakil Wali Kota Armuji. Menurutnya, Kota Pahlawan ini memang memiliki tujuannya yang sama yakni memberikan kesejahteraan para disabilitas.

 "Senang sekali Pak Armuji memang sudah punya inisiatif sebelum kami datang sendiri ke sini. Jadi dengan kata lain ya kami semua justru terbalik yang terinspirasi dari apa yang beliau lakukan,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Kini 788.313 orang Sudah divaksin

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan vaksin Covid-19, kepada seluruh masyarakat semakin masif. 

Bahkan, saat ini vaksinasi sudah menyasar hingga tingkat pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Kota Pahlawan.

Alhasil, berdasarkan data yang tercatat dari Dinas Kesehatan (Dinkes), rata-rata dalam sehari sedikitnya ada sekitar 20 ribu orang yang menerima vaksin.

Jumlah pemberian vaksinasi Covid secara kumulatif sejak kali pertama hingga per kemarin, Senin (26/4) mencapai 788.313 orang yang terdiri dari dosis satu dan dua. 

Dari angka itu, mereka berasal dari Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), lanjut usia (lansia) serta pelayanan publik.

“Alhamdulillah karena pelayanan tidak hanya di puskesmas saja, tetapi kami juga lakukan jemput bola seperti salah satunya lansia yang berhalangan hadir,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, Rabu (28/4).

Feny sapaan akrab Febria Rachmanita merinci 788.313 orang yang telah divaksin itu, terdiri 85.659 SDMK, kemudian lansia 311.153 lansia serta total pelayanan publik yang sudah mendapat vaksin yakni 391.501 orang. 

"Untuk pelayanan publik ada 18 instansi maupun lapisan masyarakat yang termasuk kategori pelayanan publik,” lanjut Feny.

Diantaranya, lanjut Feny, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah divaksin 77.482 pegawai. Kemudian polisi berjumlah 15.432 orang. 

Lalu untuk jajaran TNI 25.834 TNI.  Berikutnya, tenaga pendidik guru SD, SMP tercatat 46.936 guru sudah disuntik. 

“Untuk dosen 19.543 orang. Selain itu, pedagang yang meliputi pasar, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mal berjumlah 33.890 orang. Kalau untuk SWKnya sudah sekitar 700 orang,” urainya.

Tidak hanya itu, sasaran vaksinasi berikutnya ditujukan kepada Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Feny pun menghitung untuk jumlah jajaran BUMD yang telah mendapat vaksin adalah 4.076 orang. Sedangkan, untuk BUMN sebanyak 121.517 sasaran.

“Tokoh agama 11.233 tokoh, termasuk semua agama. Lanjut, pekerja media sudah divaksin berjumlah 2.104 pekerja. Para kader 16.89 orang, berikutnya atlet ada 2.174 orang, Sementara itu, pekerja pariwisata yang sudah divaksin ada 7.585 dan pegawai resto berjumlah 173 orang,” paparnya.

Di samping itu, Feny menambahkan, bagi pekerja transportasi publik yang telah menerima suntik vaksin yakni 906 orang. 

Sedangkan, untuk tokoh masyarakat meliputi RT,RW, LPMK berjumlah 4.654 jiwa yang menerima vaksin. 

“Terakhir pelayanan publik lainnya ada sekitar 710 orang. Tentunya kami terus maksimalkan secara bertahap vaksinasi-Covid-19,” pungkasnya.

Read More

Buka Festival Ramadhan UMKM Surabaya 2021, Armudji Optimis Perekonomian Masyarakat Bangkit Kembali

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji membuka gelaran Festival Ramadhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Surabaya 2021 di Lapangan Parkir Maspion Square, Jalan Ahmad Yani, Margorejo, Surabaya, Senin (26/4). 

Bazar pameran ini menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Dalam sambutannya, Wawali Surabaya, Armuji mengatakan, bahwa lokasi ini cukup strategis digunakan sebagai pameran atau bazar UMKM. 

Ia berharap, mal-mal yang lain dapat mencontoh Maspion Square dengan menyediakan tempat berjualan atau promosi bagi UMKM.

"Mudah mudahan mal-mal lainnya juga menyediakan tempat seperti ini. Karena untuk membantu UMKM mempromosikan produknya seperti dulu, baik melalui offline maupun online," kata Armudji.

 

Menurut Armudji, dari beberapa pameran bazar UMKM yang sudah dikunjunginya, mayoritas antusias masyarakat begitu tinggi. 

Baik itu penyelenggaran bazar UMKM yang digelar di tingkat RW, kelurahan maupun kecamatan.

"Kebetulan ini ada Asa Karya Indonesia yang mana mereka menginisiasi untuk bisa memberikan wadah terhadap UMKM pameran di Maspion Square. Saya kira tempatnya cukup layak, cukup baik untuk pameran, pengunjung pun juga bisa banyak," katanya.

Dengan masifnya bazar pameran yang digelar untuk UMKM, ia optimis ke depan perekonomian di Kota Surabaya akan segera bangkit kembali. 

Tentunya hal itu harus didukung pula dengan ketersediaan fasilitas dan tempat yang strategis untuk UMKM mempromosikan produknya.

"Harapan ke depannya untuk mal-mal lain bisa memberikan tempat gratis, dalam arti tidak dituntut biaya. Ini untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Ini bisa diedukasi dari tempat-tempat (lain) yang disediakan strategis seperti ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, pameran bertajuk Festival Ramadhan UMKM Surabaya 2021 ini, digelar selama sembilan hari. Yakni, mulai tanggal 24 April - 2 Mei 2021 dengan diikuti sekitar 80 pelaku UMKM.

Read More

Di Momen Peringatan Hari Otoda XXV, Wali Kota Eri Cahyadi Terus Berikan Pelayanan Terbaik untuk Warganya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, menghadiri acara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXV Tahun 2021, secara virtual dari lobby balai kota, Senin (26/4).

Peringatan Hari Otoda XXV Tahun 2021 tersebut, mengusung tema Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong-royong di Masa Pandemi Covid-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju.

Menurut Wali Kota Eri Cahyadi beberapa poin penting yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), K.H. Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. 

Diantaranya yakni, terkait strategi dan inovasi pemerintah daerah (pemda), dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kedua, diharapkan adanya reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Tujuannya supaya lebih efektif dan efisien, sehingga dampak itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Wali Kota Eri usai acara.

Eri Cahyadi menjelaskan, sebenarnya di Kota Pahlawan reformasi birokrasi tersebut terus berkembang dan dimaksimalkan. 

Dia juga menceritakan, beberapa waktu lalu, orang nomor satu di Kota Pahlawan itu telah mengeluarkan terobosan terbaru. 

Terobosan itu berupa pelayanan administrasi kepedudukan yang terintergrasi. 

Dari program yang bersinergi dengan Pengadilan Negeri (PN) itu, setidaknya ada 18 pelayanan yang dapat terselesaikan cukup di tingkat kelurahan atau kecamatan.

“Salah satunya ketika akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran. Itu hanya perlu sekali sidang. Kalau dulu memang dibutuhkan beberapa kali sidang di PN, sehingga ini lebih efektif dan efisien untuk warga,” ungkapnya.

Di momen itu, Eri Cahyadi memastikan terus berupaya semaksmial mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. 

Bahkan, dia mengungkapkan akan terus menciptakan terobosan lainnya demi kesejahteraan dan kemaslahatan hidup warga. 

“Sehingga apa yang disampaikan bapak Mendagri bisa kita wujudkan. Intinya, semua yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wapres RI K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemendagri, Kepala Daerah serta seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 lalu. 

Menurutnya, selain pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, partisipasi dari masyarakat pun juga dinilai tinggi.

"Tentunya juga melalui kepatuhan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan tidak berpotensi menimbulkan konflik," kata Wapres RI K.H. Ma'ruf Amin.

Di momen itu, Ma'ruf Amin juga berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk turut mensukseskan program nasional yakni vaksinasi Covid-19. 

“Sekali lagi saya berharap pemda untuk selalu berinovasi meningkatkan pelayanan publik dan penegakan prokes serta mensukseskan vaksinasi COVID-19," pungkasnya.

Read More