Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Kamis, 25 April 2024

Kodim Lamongan dan BPBD Tinjau Titik Lokasi Pompanisasi


Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Kodim 0812/Lamongan bersama BPBD melakukan peninjauan di sepanjang Sungai Bengawan Solo.

Peninjauan itu, dilakukan untuk menentukan titik lokasi yang nantinya dijadikan sasaran pelaksanaan program pompanisasi.

Dihubungi terkait hal itu, Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan berujar pelaksanaan program pompanisasi sangat penting untuk segera dilakukan di wilayah teritorialnya.

Bukan tanpa sebab, program itu dinilai sangat efektif dalam mendongkrak ketahanan pangan nasional di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

“Kami sudah berkomitmen untuk mendukung upaya pengoptimalan ketahanan pangan nasional, terutama di Lamongan,” kata Dandim. Kamis (25/04/2024).

Dengan menggunakan perahu karet, setiap kawasan yang ada di sekitar Sungai Bengawan Solo tak lepas dari peninjauan yang dilakukan oleh pihak Kodim bersama BPBD.

Sasaran peninjauan itu, ucap Letkol Wira, difokuskan pada luas wilayah persawahan yang nantinya dapat dihubungkan dengan Sungai Bengawan Solo.

“Untuk sementara ini, kita lakukan peninjauan di Desa Kebalan Pelang, Desa Besur dan Desa Titik. Ketiga Desa itu sangat dekat dengan Sungai Bengawan Solo,” ungkapnya.

OTT Pungli di Kemenhub Bengkulu, Polisi Geledah 3 Kantor


Bengkulu - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu menggeledah tiga kantor di jajaran Kementerian Perhubungan di Provinsi Bengkulu imbas dari tiga staf yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 23 Maret 2024.

Tiga kantor yang digeledah masing-masing adalah Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat kelas III Bengkulu. 

Lalu, Kantor Perhubungan Bidang Keselamatan dan Sarana Uji KIR Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, serta Kantor UPPKB Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong. 

Penggeledahan ini dilakukan pada Rabu (24/4/2024) kemarin.

“Jadi yang di Lubuk Linggau itu, di Balai Uji KIR kami lakukan penggeledahan karena para tersangka yang kami OTT di UPPKB Curup ada melakukan pengurusan KIR,” Demikian kata Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol Muhammad Syahir Fuad Rangkuti, Kamis (25/4/2024).

Fakta pada penggeledahan ini, terang Kompol Muhammad Syahir Fuad Rangkuti, pengurusan KIR kendaraan tidak sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku.

Kendaraan yang masa berlaku KIR-nya sudah mati, harus hadir dan melewati serangkaian pemeriksaan, namun kenyataan tidak.

“Kendaraan tidak hadir, masuk di sistem, namun unit tidak hadir di Balai Uji KIR Lubuk Linggau,” sambung dia.

Sebelumnya, dari hasil OTT ini polisi telah menetapkan tiga tersangka, di mana salah satunya adalah PPNS Kementerian Perhubungan Darat, yang diduga menjadi koordinator. 

Dari tangan ketiganya disita uang sebesar Rp 3,6 juta.

Ketiganya adalah WH, HAP, dan FR. Untuk sementara, ketiganya masih menjalani pemeriksaan, guna penyelidikan lebih lanjut. Dengan Pasal 12 E juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dari hasil OTT ini, sebanyak tiga pegawai Kementerian Perhubungan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kepolisian Daerah Bengkulu. Penangkapan dilakukan di jembatan timbang Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong pada Sabtu (23/3/2024).

KPU Surabaya Buka Pendaftaran PPK Untuk Pilkada 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM KPU Kota Surabaya melakukan pembentukan dan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 2024. 

Adapun metode atau mekanisme dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024, dilakukan dengan cara seleksi terbuka.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahapan pendaftaran pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 sendiri, akan dimulai hari, Selasa (23/4/2024). 

Pendaftaran berlangsung selama 5 hari ke depan, melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi mengatakan untuk PPK Pemilu 2024 sudah selesai masa tugasnya. 

Selanjutnya, dalam menghadapi Pemilih Serentak 2024 dibutuhkan pembentukan kembali untuk badan adhoc beruapa PPK yang berkedudukan di Kecamatan. 

“Nah, sesuai dengan aturan yang sudah turun dari KPU RI dengan keputusan akan dilakukan dengan cara seleksi terbuka. Kurang lebih sama dengan saat pembentukan PPK Pemilu 2024.” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Subairi menjelaskan, pihaknya akan melakukan pengumuman pendaftaran PPK Pemilihan Serentak 2024 melaluai website dan seluruh akun media sosial. 

Dia berharap, agar seluruh masyarakat bisa mengakses secara langsung, termasuk memberi tahu pada yang lain kalau sudah memasuki tahapan pendaftaran pengumuman.

Pihaknya juga mengundang seluruh masyarakat Kota Surabaya, yang memenuhi syarat dan persyaratan untuk mendaftarkan diri. 

Berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024. Terlebih, pendaftaran sangat mudah dengan cara mengakses dan mengisi melalui aplikasi SIAKBA. 

“Kami berharap semua masyarakat bisa terlibat aktif, mendaftarkan diri dalam pembentukan PPK Pemilihan Serentak 2024 di Kota Surabaya,” terangnya.

Subairi menambahkan, selain melakukan tahapan pengumuman. 

Juga ada tahapan seleksi tertulis dengan menggunakan sistem CAT, dalam rangka untuk memperoleh dan menjaring PPK yang berkualitas. 

Nantinya, juga akan mengundang pada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon PPK yang mengikuti tahapan seleksi pembentukan. 

“Untuk penetapan dan pelantikan PPK Pemilihan Serentak 2025, sesuai jadwal tahapan akan dilaksanakan pertengahan Mei 2024,”pungkas Subairi mantan wartawan ini. 

Raih Skor Tertinggi, Kota Surabaya Raih Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Berkinerja Tinggi dari Kemendagri di Hari Otoda 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima dua penghargaan sekaligus pada saat Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII yang digelar di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4). 

Awalnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

Setelah upacara, Wali Kota Eri Cahyadi kembali menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Pasalnya, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. 

Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

Di bawah Surabaya, ada Kota Surakarta, lalu Kota Makasar, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Samarinda, Kota Metro, dan Kota Denpasar. 

Selain pemerintah kota, penghargaan ini juga diberikan kepada 5 provinsi dan juga 14 kabupaten di Indonesia. 

Total ada 29 Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan hasil EPPD kala itu.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan hasil EPPD 2023 dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. 

Menurutnya, pemberian penghargaan itu berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harap Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun penghaargaan hasil EPPD ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri. 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang, sesuai dengan variabel-variabel dan indikator yang sudah ditentukan, dan dilakukan wawancara satu-satu sehingga akhirnya terpilihlah penerima penghargaan ini,” pungkasnya.

Kaskoarmada II Terima Courtesy Call Kadiskesal


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Staf Koarmada (Kaskoarmada) II Laksma TNI Isswarto, M.Tr.Opsla., CHRMP., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, menerima Courtesy Call (CC) atau kunjungan kerja dari Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) Laksma TNI dr. Dwi Adang Iskandar, Sp.B., yang berlangsung di Ruang VIP Nala Koarmada II Ujung Surabaya. Kamis (25/4).

Dalam pertemuan tersebut, Kaskoarmada II mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kadiskesal beserta rombongan yang telah meluangkan waktunya untuk berkunjung dan silaturahmi di Koarmada II, dan berharap sinergitas antar kedua kotama senantiasa harmonis.

Selanjutnya Kadiskesal beserta rombongan berkesempatan untuk berkunjung ke kantor Diskes Koarmada Il dan melaksanakan tour facility.

Kunjungan ini dilaksanakan guna mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan yang selama ini sudah terjalin dengan baik, sekaligus membangun komunikasi dan kerja sama antar instansi militer terutama di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Diikuti 136 Negara, Kadivhubinter Polri Hadiri Konferensi INTERPOL


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kadivhubinter Polri hadiri konferensi yang diikuti oleh 136 negara untuk mengatasi ancaman keamanan global yang mendesak, di Markas Besar INTERPOL, Lyon, Prancis, Selasa (23/4/2024).

Dalam rangka memperkuat jaringan global INTERPOL untuk memerangi ancaman kejahatan terorganisir transnasional Sekretariat Umum INTERPOL menggelar pertemuan kepada kepala NCB di 136 negara anggota Interpol.

Berdasarkan lima tindakan prioritas yang diuraikan dalam Deklarasi Wina, 321 pejabat polisi dari 136 negara yang menghadiri konferensi akan mengidentifikasi inisiatif untuk memperluas akses ke basis data global INTERPOL untuk mendorong pembagian data kriminal operasional yang lebih besar. 

Sejumlah 7 delegasi Polri yang dipimpin Kadivhubinter Polri Irjen Pol. Krishna Murti, S.I.K., M.Si berserta Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Amur Chandra J.B., S.H., M.H dan jajaran Kabag di Divhubinter Polri turut ambil bagian dalam konferensi ini.

Selain diskusi panel selama sesi pleno, delegasi juga akan mengambil bagian dalam meja bundar untuk diskusi regional yang lebih terfokus pada ancaman termasuk penipuan keuangan cyber-enabled, eksploitasi seksual anak online dan terorisme.

“Kami memiliki 196 anggota yang kuat, dan kekuatan kami terletak pada komitmen berkelanjutan kami untuk berbagi intelijen dan kemitraan internasional serta menyediakan polisi dengan alat yang mereka butuhkan untuk memerangi kejahatan bersama-sama sangat penting. Saat kita melihat ke masa depan, NCB lebih penting dari sebelumnya, memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi organisasi yang paling kritis. ” tukas Presiden INTERPOL Ahmed Naser Al-Raisi dalam sambutannya.

Sekretaris Jenderal Jürgen Stock juga menyoroti sejumlah sorotan operasional dari 12 bulan terakhir, termasuk Operasi Storm Makers II, yang menargetkan perdagangan manusia dan penyelundupan migran yang terkait dengan pusat penipuan dunia maya, dan Operasi Haechi IV melawan kejahatan keuangan online yang mengakibatkan penyitaan aset senilai USD 300 juta di 34 negara.

“Terorisme tetap global, mobile, sementara kejahatan terorganisir terus berkembang di seluruh benua dan di seluruh pasar,” kata Sekretaris Jenderal Stock.

“Itulah sebabnya kita harus terus mempersiapkan dan menanggapi ancaman kriminal tersebut secara terkoordinasi dan terarah di tingkat nasional, regional dan global melalui NCB kita, Setiap informasi, dibagikan atau ditahan, dapat berarti perbedaan antara penangkapan dan tragedi proporsi global.” tambah Stock

NCB adalah titik fokus negara untuk semua kegiatan INTERPOL, menghubungkan penegakan hukum nasional dengan negara lain, dan dengan markas Sekretariat Jenderal di Lyon, melalui jaringan komunikasi polisi global yang aman.

Dalam kesempatan ini juga delegasi Polri yang dipimpin Kadivhubinter Polri melakukan bilateral meeting dengan beberapa organisasi Internasional lainnya, untuk kepentingan penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di Indonesia.

Komisi E DPRD Jatim Anggap Pembaruan Peralatan dan Kurikulum BLK Kediri Perlu Dilakukan


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menyatakan bahwa kebutuhan peremajaan peralatan modern yang diharapkan itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di  perusahaan perusahaan yang besar. 

“Jadi, tidak semua bisa update peralatan di BLK Kediri. Tetapi, setidaknya kita kombinasi atau dikolaborasi ada yang modern dan ada yang minimalis. Karena proses di BLK ini proses belajar, bukan proses menghasilkan,” ungkap politikus asal PDI Perjuangan dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Renny berpendapat bahwa pembaruan peralatan BLK tidak selalu merupakan solusi terbaik, terutama jika peralatan yang sudah ada masih dapat digunakan dengan baik. 

Menurut perempuan asal Kediri, yang paling penting yakni untuk mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengadaan peralatan baru. 

“Jika peralatan yang sudah ada masih dapat mendukung kegiatan pelatihan dengan baik, maka penggantian peralatan baru tidaklah diperlukan,” bunda Renny.

Bendahara DPD PDI-Perjuangan jatim ini justru menekankan pentingnya pada pembaruan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pelatihan, daripada hanya memperhatikan aspek peralatan fisik. 

“Pembaruan kurikulum dan pendekatan pelatihan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan keterampilan peserta pelatihan,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Renny juga menyoroti urgensi untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Kediri tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. 

“Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia industri, dan lembaga pelatihan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri,” bebernya.

Dengan demikian, pendekatan yang bijak dalam mengelola peralatan di BLK Kediri adalah dengan mengevaluasi kebutuhan aktual, memperbaiki peralatan yang ada jika diperlukan, dan fokus pada pembaruan kurikulum serta peningkatan kualitas pelatihan sebagai upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan kompeten.

Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menegaskan bahwa komisinya siap mengawal, dan akan melakukan hearing dengan dinas mitra kerjanya untuk meningkatkan kualitas dari BLK. 

“Komisi E DPRD Jatim akan mendukung apa yang menjadi kebutuhan di BLK Kediri,” pungkas politikus asal PKS.

Seperti diketahui, Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke BLK Kediri pada Senin 22 April - Rabu 24 April 2024 yang dipimpin oleh ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana dan sejumlah anggota komisi E DPRD Jatim lainnya. Langsung diterima Kepala UPT BPK Kediri, Wahyu Suryo.

Wahyu menyampaikan, para peserta pelatihan di BLK tersebut mengeluhkan penggunaan mesin-mesin yang dianggap usang dan tidak efisien karena sudah tak up date. 

Menurut Wahyu, beberapa peserta pelatihan kerap menyatakan bahwa mesin-mesin yang digunakan sering mengalami kerusakan dan tidak mendukung pembelajaran yang optimal. 

“Ini yang menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pelatihan yang diberikan oleh balai kami,” ungkapnya.

Wahyu berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pelatihan kerja untuk bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai di dunia kerja. 

Di sisi lain, BLK Kediri juga terus bekerja sama dengan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi E atas perhatian dan dukungannya kepada BLK kediri. Dengan kunjungan ini dapat lebih memahami kondisi dan kebutuhan kami agar bermanfaat memberikan kemajuan di BLK Kediri,” jelasnya. 

Diakui Wahyu, peralatan atau mesin mesin di BLK Kediri belum ada peremajaan sejak tahun 2014 silam. 

“Meski demikian, kami terus berusaha agar bisa mengikuti perkembangan teknologi,” katanya.

Pihaknya mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pembaruan peralatan. 

Namun, Wahyu berkomitmen untuk mencari solusi agar pelatihan yang diselenggarakan tetap relevan dengan kebutuhan industri saat ini. 

DPRD mulai bahas bentuk badan hukum PDAM Surya Sembada


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi B DPRD Surabaya mulai membahas bentuk usaha PDAM Surya Sembada, lewat persiapan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Pembahasan tersebut berlangsung pada Rabu (24/04/2024).

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah mengatakan, proses Reperda ini diharapkan lebih cepat sebelum pergantian periode baru DPRD Kota Surabaya atau maksimal dua bulan selesai.

"Pansus perubahan Raperda BUMD tentang Perumda atau Perseroda mana yang digunakan tentu ada pilihan yang terbaik," terangnya.

Sementara itu Anas Karno sebagai Ketua Pansus mengatakan, bentuk usaha PDAM Surya Sembada nantinya juga diminta  mempertimbangkan Perseroda (Perseroan Daerah) selain Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

"Dalam rapat pembahasan selanjutnya kita akan mengundang para ahli untuk memberikan masukan bentuk badan usaha yang pas untuk PDAM Surya Sembada," imbuhnya.

Karakteristik dan tujuan Perumda yang utama untuk pelayanan umum,namun tetep dapat memperoleh laba dari/atau keuntungan  (pasal 331 ayat 4 huruf C. UU no.23/2024.Jo.UU.no.9/2015. 

Sedangkan Perseroda yakni tujuan utama untuk mencari keuntungan (profit oriented), namun tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan umum (berdasarkan PSO: publik service obligation).

"PDAM merupakan salah satu BUMD yang penting bagi Pemkot Surabaya. Sehingga jangan sampai lepas dari Pemkot kedua model itu nanti kita pertimbangkan. Kita berharap putusan yang diambil nantinya pas dan tepat," jelas Anas.

Dirut PDAM Surya Sembada Arief Whisnu Cahyono mengatakan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 menyatakan, bahwa bentuk perusahaan daerah itu ada 2. Yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Kemudian diturunkan di PP 54 tahun 2017.

"Maka diberikan waktu 3 tahun untuk segera menyesuaikan. Karenanya kita juga harus segera melakukan penyesuaian bentuk badan hukumnya," jelasnya.

Menurut Arief Whisnu Cahyono kalau bentuk badan hukumnya Perumda lebih mudah. Kepemilikan saham 100 persen oleh pemerintah kota. Kalau Perseroda dimungkinkan ada pihak lain yang bisa memiliki saham. 

"Jadi secara filosofi nantinya tidak berubah jadi hanya perubahan nama saja," jelasnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, Perseroda menjadi salah satu pilihan, karena PDAM dengan adanya perubahan ini, maka dibutuhkan biaya yang cukup tinggi dari segi pemenuhan infrastrukturnya. 

"Kalau ditanggung sendirikan berat jadi butuh peran serta masyarakat jadi dipertimbangkan perseroda untuk membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam kepemilikan saham. Kalaupun Perseroda kepemilikan saham tetap ada di Pemkot sebanyak 61 persen. Atau pemilik saham mayoritas," terangnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan pihaknya bersama DPRD dan para stakeholder terkait, akan terus mematangkan pembahasan. Supaya keputusan yang diambil nanti tepat.

Kenali Satuan Wilayah Jajaran Koarmada II, Pangkoarmada II Kunjungi Lanal Kendari


Kendari - KABARPROGRESIF.COM Dalam rangka mengenal Satuan Wilayah dibawah komando Koarmada II, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dian Ariantyo Condrowibowo, melaksanakan kunjungan kerja ke Lanal Kendari jajaran Koarmada II yang disambut langsung oleh Danlanal Kendari Kolonel Laut (P) I Gede Dharma Yoga. Kamis (25/4).

Dalam kunjungan ini, Pangkoarmada II berkesempatan untuk melaksanakan beberapa kegiatan antara lain meresmikan Gudang Senjata dan Amunisi (Senamo) Lanal Kendari yang nantinya gedung akan dijadikan tempat penyimpanan senjata, penyerahan tali asih kepada Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut (PPAL), dilanjutkan dengan Tour Facility meninjau sarana prasarana yang ada di Lanal Kendari.

Tidak hanya itu, Pangkoarmada II didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II juga melaksanakan tatap muka dengan keluarga besar Lanal Kendari yakni seluruh prajurit, PNS, dan Jalasenastri Lanal Kendari.

Melalui tatap muka, Pangkoarmada II menyampaikan kepada keluarga besar Lanal Kendari untuk meningkatkan kualitas diri dan juga menerapkan Motto Koarmada II yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

"Kita perlu meningkatkan kualitas diri kita masing-masing, saya memiliki Motto kerja yang sudah saya tanamkan di Koarmada II, yang pertama kita harus kerja keras, pantang menyerah, semangat dan yang berikutnya adalah kerja cerdas, kerja cepat, tuntas, dan tepat waktu, serta yang paling penting adalah bekerjalah dengan ikhlas," ungkap Pangkoarmada II.

Lebih lanjut, Pangkoarmada ll menekankan agar bijak dalam menggunakan teknologi dan sosial media supaya tidak mudah percaya dengan berita ataupun informasi yang tidak jelas sumbernya, seperti tawaran pinjaman online, judi online dan hal-hal lain yang  dilarang oleh TNI AL.

Asrena Polri Kunjungi Menteri PANRB, Bahas Penguatan Kelembagaan Polri


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima kunjungan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Polri Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (24/4).

Audiensi ini bertujuan untuk membahas penguatan kelembagaan di Polri. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PANRB menyampaikan komitmennya untuk mendukung Polri dalam meningkatkan kapasitas kelembagaannya.

Menteri PANRB juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan kementerian/lembaga lainnya dalam mewujudkan reformasi birokrasi. 

Semeentara itu, Asrena Polri Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat menyampaikan terima kasih kepada Menteri PANRB atas dukungannya terhadap Polri.

Audiensi ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Inovasi Pemerintahan Eri Irawan, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Organisasi, Aparatur, dan Kepegawaian Donny Adityawarman, Karo Jemengar Srena Polri Brigjen Pol. Andik Setiyono, Karo Lemtala Srena Polri Brigjen Pol. Haryadi, serta jajaran Polri lainnya.

BPBD Jatim Mulai Petakan dan Mewaspadai Daerah Rawan Bencana Kekeringan


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Guna mewaspadai musim kekeringan di Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Jawa Timur mulai memetakan daerah bencana rawan kekeringan.

Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gatot Soebroto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan lintas lini untuk melakukan kalkuasi kebutuhan air bersih.

Gator menjelaskan tahun lalu, kekeringan di Jatim melanda 23 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 232 kecamatan dan 699 desa/kelurahan mengalami kering kritis. 

"Kalau potensi kekeringan pastinya kami mengawasi beberapa wilayah. Kita berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk melakukan kalkuasi kebutuhan air bersih disaat musim kering," ungkap Gatot, Rabu (24/4/2024)

Dia menyebut Kekeringan musim kemarau bakal menjadi masalah serius apabila tidak ada langkah preventif. 

Oleh sebab itu BPBD Jatim maupun kabupaten/kota bakal memaksimalkan suplai air bersih. 

"Pastinya kita menyiapkan strateginya dengan cara deteksi dini wilayah yang rawan kekeringan," ujarnya.

Sementara itu analisis kebencanaan ahli muda Kasie kedaduratan Heru Wibowo salah satu kekeringan karena sumber air yang jauh dari pemukiman dan dropi  yang dilakukan bersifat sementara atau sebagai upaya percepatan. 

Masyarakat diimbau untuk ikut serta dalam upaya konservasi air serta mematuhi petunjuk dari pihak berwenang demi menjaga ketersediaan air bersih di wilayah mereka. 

Pertama dalam Sejarah, Halaman Balai Kota Surabaya Jadi Tempat Upacara Hari Otoda Nasional 2024


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kota Surabaya akhirnya mengukir sejarah baru. Pasalnya, kali ini halaman Balai Kota Surabaya menjadi tempat pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII 2024. 

Upacara itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian, Kamis (25/4).

Meskipun rintik hujan menyertai upacara pagi itu, namun tak menyurutkan para petugas upacara, peserta upacara dan tamu undangan untuk terus melangsungkan upacara tersebut. 

Dalam upacara itu, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan penghargaan atau tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024 kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 13 kepala daerah lain di Indonesia. 

Tanda kehormatan itu diberikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. 

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa ujung akhir dari otonomi daerah adalah memberikan kesempatan dengan tambahan kewenangan agar pemerintah daerah mampu mencari terobosan, agar mendapatkan pemasukan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“PAD yang tinggi akan dapat membiayai pembangunan daerah masing-masing, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah masing-masing,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Oleh sebab itu, dalam momentum peringatan Hari Otoda 2024, dia mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melakukan introspeksi, dan evaluasi guna meningkatkan inovasi dan terobosan lainnya. 

“Apalagi saat ini musim Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), maka penyusunan APBD yang benar, dan perencanaan yang benar itu akan menyumbang 70 persen keberhasilan otonomi daerah,” imbuhnya.

Di akhir, ia berharap agar seluruh pemerintah daerah terus melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD.

“Selamat untuk perayaan Hari Otonomi Daerah XXVIII 2024, bagi pemerintah daerah (pemda) ini adalah hari yang terbesar untuk jajaran pemda. Mari kita bekerja lebih baik, melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik,” tandasnya.

Seusai upacara, Kemendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 29 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan pemerintah daerah yang berkinerja tinggi. 

Piagam penghargaan itu merupakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2022. 

Selanjutnya, acara itu ditutup dengan penampilan tari gandrung dari Kabupaten Banyuwangi dan disusul oleh penampilan dari Kota Surabaya yang mengusung tema “Surabaya Miniatur Indonesia”. 

Berbagai tarian itu mampu menghipnotis para peserta upacara dan tamu undangan. Mereka sangat menikmati berbagai penampilan itu.