Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Sabtu, 27 Februari 2021

Ditangkap dengan Sekoper Uang Rp1 Miliar, Nurdin Abdullah: Saya Lagi Tidur!


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah akhirnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tiba sekira pukul 09.45 WIB.

Nurdin Abdullah tampak mengenakan topi berwarna biru, sepatu pantopel, celana jeans dan jaket berwarna hitam.

Tak banyak yang diucapkan Nurdin kepada awak media yang tengah bertugas di Gedung Merah Putih KPK.

“Saya (lagi) tidur dijemput,” singkatnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu,(27/2/2021).

Usai mengucapkan hal tersebut, Nurdin Abdullah langsung digiring oleh petugas KPK untuk menuju ruang pemeriksaan yang ada di lantai dua.

Setelah Nurdin masuk, tampak beberapa koper juga turut dibawa masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK. Belum diketahui isi koper yang dibawa masuk tersebut. Tetapi koper itu tampak dijaga ketat oleh satu orang polisi berlaras panjang.

Sementara itu, Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, ada enam orang yang diamankan oleh lembaga antirasuah dalam operasi senyap kali ini.

Mereka akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu secara intensif. Penyidik KPK miliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum. Termasuk konstruksi perkara tersebut.

“Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” pungkasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya Nurdin Abdullah ditangkap di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sabtu, 27 Februari 2021 dini hari.

Tim satgas KPK juga mengamankan uang satu koper. Uang tersebut diduga nilainya mencapai Rp1 miliar.

Jhoni Allen Dipecat, Partai Demokrat Siapkan Penggantinya di DPR


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Partai Demokrat telah memecat 7 kadernya yang terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kudeta Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Salah satunya adalah Jhoni Allen Marbun, yang kini masih aktif sebagai anggota DPR dan duduk di Komisi V.

Dengan dipecatnya Jhoni Allen, maka posisinya di DPR otomatis dicopot dan akan segera dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menuturkan, saat ini partainya tengah mempersiapkan PAW Jhoni Allen di DPR.

"Sedang diproses. Saya pikir jadi harus ada surat resmi dari partai ditunjukan kepada DPR, DPR mengajukan ke KPU, KPU selesai masuk ke Presiden, Presiden turut, langsung dilantik," kata Syarief dalam preskon media, Sabtu (27/2).

Meski begitu, ia belum mengetahui pasti siapa nama pengganti Jhoni Allen. Yang pasti, sesuai UU Pemilu, maka pengganti Jhoni adalah yang memiliki suara terbanyak kedua di dapil Jhoni yakni Sumatera Utara 2 Partai Demokrat.

"Berdasarkan UU Pemilu itu diurutkan seluruhnya. KPU tinggal lihat daftar berikutnya Demokrat tinggal lihat daftarnya, siapa suara terbanyak kedua itu lah yang berhak untuk menggantikan," jelas Syarief.

Terkait upaya KLB yang terus didorong pendiri Demokrat, Syarief menyebut hal itu tidak akan terjadi karena harus dihadiri oleh pemilik suara.

Dia pun menganggap alasan kepemimpinan AHY sebagai dinasti tidak masuk akal. Sebab, AHY dipilih berdasarkan kemampuan.

"Suatu kongres yang dihadiri pemegang hak suara, memilih seseorang yang dianggap mampu untuk membesarkan partai. Jadi ini karena kebetulan saja beliau itu adalah putra dari Pak SBY, lalu orang mengatakan ini adalah dinasti," tutur dia.

"Tapi sekali lagi, yang pertama ini adalah menyangkut masalah kemampuan, dan penerimaan pada pemegang hak suara. Jadi ini bukan (dinasti), kebetulan saja, dinasti," sambung Syarief.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu memastikan proses pemecatan 7 kader Partai Demokrat sudah sesuai dengan mekanisme partai. Selain itu, ia memastikan tidak akan ada lagi pemecatan kader gelombang kedua.

"Semuanya mekanisme ditempuh khusus untuk tujuh orang ini. Pelanggaran kode etik itu sangat luar biasa. Sehingga, penanganannya pun disamping mengikuti prosedur, juga penanganannya harus luar biasa," ungkap Syarief.

"Ini sama dengan kalau di tentara itu disersi. Kalau disersi itu hukumannya apa? Nah, sama ini kala mereka masih bisa dibina tentu itu menjadi pilihan Partai Demokrat," tutup dia.

AHY sebelumnya memutuskan memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap 7 nama kadernya. 

Mereka adalah Marzuki Alie, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.

Resmi Jadi Wali Kota Surabaya, Ini Pidato Pertama dan Program Prioritas Eri Cahyadi


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah mengikuti prosesi pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Wali Kota dan Wakil Wali Surabaya Eri Cahyadi-Armuji langsung bergeser menuju Balai Kota Surabaya, Jumat (26/2/2021) sore. 

Tiba di balai kota, ia langsung disambut jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Wali kota dan wakil wali kota langsung menuju lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, tempat Forpimda menyaksikan pelantikan via virtual. Setelah itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya langsung menyapa warga dan menyampaikan pidato pertamanya yang diikuti warga via virtual.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan di masa pandemi Covid-19 ini, yang menjadi kekuatan adalah gotong royong bersama-sama dan saling bahu membahu dalam menyelesaikan Covid-19. 

Ke depan, ia memastikan akan menjadi keluarga besar, sehingga dia sangat berharap ke depannya Surabaya bisa menjadi lebih hebat.

“Surabaya yang baldatun thoyibatun warobbun ghofur. Itu semua bisa terwujud ketika saya dan panjenengan (Anda) semua bisa menjadi bagian keluarga besar,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan terimakasih banyak kepada seluruh warga Kota Surabaya dan menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan warga. 

Sebenarnya, ia bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ingin bertatap muka langsung dengan warga usai dilantik, namun karena keterbatasan jumlah dan masih dalam masa pandemi, maka tanpa mengurangi rasa hormat dia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

“Mulai hari ini, kita sudah menjadi satu warga Surabaya, keluarga besar Kota Surabaya. Saya berharap ke depannya kita selalu mengingatkan, saling bergotong-royong untuk menjadikan Surabaya lebih hebat lagi,” ujarnya.

Seusai menyapa warga via zoom, ia menjelaskan program prioritas yang akan segera dilakukannya. Salah satunya dalam mengatasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo yang sudah ada selama ini, akan dilihat lagi pergerakannya per-RW.

“Seluruh masyarakat harus menjadi bagian dari Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, karena nanti juga beberapa kader-kader, insyallah akan menjadi bagian dari kampung tangguh itu,” kata dia.

Selain itu, ia juga mengaku akan mendata semua keluarga di Kota Surabaya, semua data itu akan digunakan untuk kepentingan bantuan. 

Dalam data itu, harus diketahui dalam satu keluarga itu pendapatannya berapa setiap keluarga, siapa di dalam keluarga itu yang butuh pekerjaan. 

“Itu yang akan kita carikan, sehingga ekonominya bisa berputar,” tegasnya.

Menurut Eri, salah satu cara supaya perekonomian terus berputar maka harus dilakukan bersama-sama dengan UMKM di Surabaya. 

Ia mencontohkan apabila harus menggunakan batik, berarti harus beli batik di UMKM. 

“Nanti insyallah kalau pemkot ada rapat-rapat, makanan dan kuenya langsung beli dari UMKM. Nanti juga kalau rumah sakit dan puskesmas butuh sprei, maka jahitnya harus dilakukan oleh UMKM binaan,” katanya.

Makanya, nanti ke depannya akan di data masing-masing keluarga ini pendapatannya berapa, siapa yang belum bekerja dan sebagainya, sehingga fokusnya bagaimana bisa menggerakkan ekonomi di masing-masing keluarga. 

“Kita bersama, baik eksekutif dan legislatif serta semua stakeholder dan semua masyarakat hanya satu tujuannya, yaitu bagaimana bisa mengatasi pandemi Covid-19 ini,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji juga mengajak warga Kota Pahlawan untuk saling menyadarkan diri sendiri untuk lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes). 

Sebab, Covid-19 ini memang benar nyata. "Karena itu saya mengingatkan dan mengakui bahwa jika sudah terpapar, sangatlah berat," kata Wakil Wali Kota Armuji.

Terakhir, dia berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam hal apapun dengan tujuan membangun kota. 

"Saya juga selalu bersinergi dengan wali kota. Mudah-mudahan Surabaya lebih baik lagi ke depannya. Mari kita bekerja bersama-sama," pungkasnya.

Pangkoarmada II Terima Courtesy Call Pagkogabwilhan I


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan merima Courtesy Call (CC) Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan bertempat di Lounge Gedung Nala Mako Koarmada II pada Jumat (26/02).

Kedatangan Pangkogabwilhan I yang disambut langsung oleh Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan dengan didampingi Pejabat utama koarmada II ini adalah dalam rangka menjalin silaturahmi dan melaksanakan kunjungan kerja sekaligus melaksanakan ibadah di Pura Jala Wira Dharma Koarmada II.


Dalam sambutannya Laksda Sudihartawan berharap kunjungan ini mampu meningkatkan sinergitas serta hubungan kerja sama yang telah terjalin dan terjaga baik antara Koarmada II dengan Kogabwilhan I guna mengoptimalkan peran dan tugas instansi masing-masing demi kemajuan bangsa dan negara, ” ungkap Laksda Sudihartawan.

Senada dengan Laksda Sudihartawan, Laksdya I Nyoman Gede Ariawan juga menyatakan rasa terima kasih dan bangga atas sambutan hangat selama kunjungan silaturahmi  di Koarmada II.

Ikut hadir mendampingi Pangkoarmada II dalam penyambutan kunjungan ini  aneka lain, Kasarmada II, Irkoarmada II dan Para asisten Pangkoarmada II. (Dinas Penerangan Koarmada II)

Korem 152/Babullah Terima Pembekalan Litpers Werving Calon Prajurit TNI AD


KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Bertempat di Aula Babullah Korem 152/Bbl sebanyak 25 orang Perwira yang memiliki kualifikasi intelijen menerima Pembekalan tentang Penelitian Personel dari Tim Pusat Intelijen Angkatan Darat yang dipimpin ketua tim Kapten Caj Andriyani. Jum'at (26/02/21). 

Tujuan dari terlaksananya pembekalan ini Para Perwira diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan personel dalam proses weving calon Prajurit TNI AD yang memiliki mental ideologi yang prima serta siap mengabdikan dirinya kepada Nusa dan Bangsa.

Pusat Intelijen Angkatan Darat secara khusus memberikan pembekalan materi Litpers kepada Perwira dan Bintara Intelijen jajaran Korem 152/Bbl yang akan bertugas sebagai petugas werving pada saat penerimaan prajurit khususnya dibidang intelijen atau penelitian personel peserta werving.  

Hadir dalam acara pembekalan tersebut Kapten Inf Rahmat Saleh Pasi Intel Korem 152/Babullah, kemudian kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (PENREM152)

Intel Polisi Dikira Maling di Tanah Abang Sudah Dipecat


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota intel Polres Jakarta Utara Briptu PN yang memanjat pagar di sebuah indekos di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, disebut telah dipecat.

Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi mengatakan PN telah menjalani sidang kode etik pada 15 Januari lalu.

"Sudah dalam proses pemecatan itu. Kemarin sidang kode etiknya dinyatakan pecat, tinggal nunggu surat yang dari Polda," kata Nasriadi, Jumat (26/2).

Nasriadi mengungkapkan PN menjalani sidang kode etik lantaran terjerat kasus narkoba. PN juga diketahui melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin.

Tak hanya itu, Nasriadi juga menyebut PN pernah menghamili perempuan dan tidak mengakui anak hasil hubungan tersebut.

"Jadi dia pernah hamili wanita, sudah lama dua tahun yang lalu, wanita itu hamil tapi tidak diakui ketika test DNA anaknya, itu anaknya dia tapi dia enggak mau tanggung jawab," tutur Nasriadi.

Nasriadi kemudian berkata, "Tapi sekarang dia mau merebut anak ke situ makanya datang ke sana (indekos di Tanag Abang)."

Lantaran sudah menjalani sidang kode etik dan direkomendasikan dipecat, kata Nasriadi, PN sudah tak lagi mendapat hak-haknya sebagai anggota polisi.

"Jadi seluruh hak-hak dia udah enggak diberikan lagi gaji, semua udah enggak diberikan lagi dari 15 Januari itu," ucap Nasriadi.

Sebelumnya, Briptu PN ditangkap warga di Jalan Kebon Kacang II RW 02, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (26/2) karena diduga maling.

Ketika itu, PN nekat memanjat pagar rumah kos dan berusaha masuk dengan cara melompat. 

Penghuni kos yang mengetahui aksi PN pun kaget lalu melaporkan ke warga sekitar.

PN bahkan sempat diteriaki maling oleh warga sekitar. Hingga akhirnya, PN pun ditangkap oleh warga dengan tuduhan pencurian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan PN datang ke rumah kos itu untuk menjemput istrinya yang berada di sana. 

Menurut Yusri, PN dan istrinya memang sedang ada masalah keluarga.

"Memang ada masalah keluarga dia dengan istrinya maupun keluarga istrinya pada saat itu, jadi dia datang untuk menjemput," kata Yusri kepada wartawan.

"(PN) anggota intel Polres Jakut," imbuhnya.

Belasan Bus Tersangka ASABRI Dikelola Damri


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menyita aset milik mantan Direktur Utama PT ASABRI (persero), Letjen (Purn) Sonny Widjaya. Aset tersebut berupa 17 unit bus di Boyolali, Jawa Tengah.

Menurut JAM-Pidsus Ali Mukartono, belasan bus itu akan dikelola oleh salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pokoknya harus negara yang menangani. Kayak sekarang, ini kan lagi nyita bus juga di Boyolali, kita titipkan ke Damri, karena dia (perusahaan) negara kan. Intinya itulah, pokoknya ke lembaga pemerintah," jelas Ali di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (26/2).

Kendati demikian, sampai saat ini penyidik belum bisa memastikan kepemilikan belasan bus tersebut. Yang jelas, belasan bus itu memiliki keterkaitan dengan Sonny.

"Pokoknya dengan penyitaan sambil nanti di dalam pemeriksaan ditanyakan kepemilikannya seperti apa, dikonfirmasikan," kata Ali.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada JAM-Pidusus Kejagung, Febrie Ardiansyah menyebut belasan bus yang disita itu diatasnamakan ke sebuah perusahaan.

"Perusahaan itu kan tentu ada pemegang sahamnya, jadi tidak murni dia. Tapi kalau kita yakini itu punya Sonny, tetap kita sita," ujar Febrie.

Selain belasan bus di Boyolali, Febrie juga menyebut bahwa penyidik telah menyita empat tambang yang diduga kuat milik tersangka Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Tambang batubara dan nikel itu tersebar di wilayah Sukabumi, Sulawesi, dan Kalimantan Tengah.

"Jadi kita konsentrasi aset-aset yang besar. Mudah-mudahan dengan perusahaan tambang-tambang ini nanti ada aparsial nilai yang mudah-mudahan uang ASABRI bisa dihitung pengembaliannya cukup besar, sampai sekarang kan masih diupayakan," tandas Febrie.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Selain Sonny, Benny, dan Heru, tersangka lain yang telah ditetapkan adalah mantan Dirut ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri.

Lima tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar, dan Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Berdasarkan hasil audit sementara yang dikerjakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp23 triliun lebih.

Suami Ditangkap KPK, Istri Nurdin Abdullah Curhat Begini di Sosmed


KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Kompisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). 

Kali ini, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjaring dalam OTT tersebut.

Nurdin terjaring OTT KPK atas dugaan kasus tindak pidana korupsi. Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan koper berisi uang Rp1 miliar.

Menanggapi penangkapan sang suami, istri Nurdin Abdulllah, Lies Fachruddin pun langsung meminta doa kepada semua pihak agar proses yang sedang dilalui suaminya bisa dimudahkan. Hal ini ia sampaikan melalui pesan di WAG PKK Sulsel.

"Ass. Sahabat PKK yang saya sayangi. Do'akan bapak yaaaa. Tadi pagi bapak didatangi KPK secara mendadak berkenaan dg ada Staff bapak yg menerima dana. Bapak akan dimintai keterangan. Semoga Allah S.W.T memudahkan semuanya. Insyaa Allah," tulis Lies, dikutip Sabtu, 27 Februari 2021.

Di sisi lain, usai dirinya terjaring OTT KPK, nama Nurdin Abdullah mendadak trending di Twitter. Netizen ramai berkomentar tentang penangkapan Gubernur Sulsel tersebut.

Para Pendiri Partai Demokrat Dukung KLB


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polemik yang terjadi di internal Partai Demokrat belakangan ini membuat sejumlah pendiri partai berlambang mercy itu mengambil sikap untuk segera melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB). 

Menurut Hengky Luntungan, pelaksanaan KLB ini merupakan langkah penyelamatan Partai Demokrat dari keterpurukan.

Hengky menilai, ketidakmampuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memimpin Partai Demokrat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya polemik internal yang cukup panjang.

"Sebagai pendiri kami, melihat karena ketidakmampuan seorang pemimpin partai, dalam Hal ini Ketua Umum AHY. Kenapa? Karena persoalan internal dibawa ke eksternal. Oleh karena itu, kami para pendiri berusaha mencari solusi. Sebagai langkah penyelamatan partai, bukan silatnas (silaturahmi nasional) tetapi KLB," tegas Hengky dalam konferensi pers, Jakarta, Sabtu (27/2).

Ia mengatakan, bahwa para pendiri telah bersepakat untuk mendorong KLB dengan melibatkan pihak internal maupun eksternal. Hal ini untuk menunjukan bahwa Partai Demokrat sebagai partai yang terbuka, bukan partai yang menganut sistem dinasti.

Selain itu, para pendiri juga sepakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan KLB nanti. Hal ini dalam rangka mengawal dan mengembalikan visi-misi partai Demokrat sejak awal pendirian, menjadi partai terbuka. Sehingga tidak ada lagi dinasti politik di dalam Partai Demokrat.

"Dalam pelaksanaan KLB, maka pendiri dan senior partai siap masuk dan melibatkan diri secara aktif dalam rangka mengawal dan mengembalikan visi misi awal pendirian," pungkasnya.

Dandim 0812/Lamongan Bakal Gencarkan Gerakan Santri Bermasker


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kodim 0812/Lamongan rencananya akan menggencarkan gerakan santri bermasker di wilayah teritorialnya.

Bukan hanya Kodim saja, langkah itu nantinya juga akan dilukan dengan pihak Kepolisian dan Pemda setempat.

Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan, edukasi dan sosialisasi gerakan santri bermasker ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para Santri, sekaligus pengurus pondok. 

“Untuk mencegah adanya penyebaran pandemi Covid-19,” kata Sidik. Jumat, 26 Februari 2021.

Ia berharap, pencanangan adanya gerakan santri bermasker itu bisa membudayakan adanya lingkungan pesantren yang patuh protokol kesehatan.

“Untuk itu, diharapkan para pengurus ponpes bisa mensosialiasikan adanya protokol kesehatan ke para Santri dan Santriwati,” jelas Dandim. (Kodim 0812/Lamongan)

Resmi Dilantik, Eri Cahyadi-Armudji Fokus Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih, Eri Cahyadi dan Armudji resmi dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (26/2/2021) sore. Prosesi pelantikan kepala daerah yang digelar di Gedung Negara Grahadi tersebut dibagi menjadi tiga sesi.

Pasangan wali kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih dilantik pada sesi ketiga atau sekitar pukul 16.00 WIB. Setidaknya ada lima kepala daerah yang dilantik pada sesi terakhir ini. 

Tiba di Gedung Negara Grahadi sekitar pukul 15.20 WIB, Eri Cahyadi-Armudji langsung disambut dan dikawal menuju ruang pelantikan.

Selama acara berlangsung, tamu undangan dibatasi. Hanya satu orang perwakilan yang bisa mengikuti prosesi secara langsung. 

Sementara itu, bagi tamu undangan lain diberi kesempatan untuk menyaksikan pelantikan melalui virtual.

"Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wali Kota Surabaya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa," begitu bunyi sumpah jabatan yang diucapkan Eri saat prosesi pelantikan.

Usai dilantik, Eri menyatakan kesiapannya menjalankan amanah warga Kota Surabaya. Tentunya program yang dijalankan ke depan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Nah, salah satu fokus pertamanya adalah upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Program yang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua bagaimana kita memberikan ada pekerjaan, sehingga ekonomi bergerak. Namun pertama bagaimana untuk mengatasi pandemi Covid-19 Surabaya dulu,” kata Eri.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan, proses pelantikan pada hari ini sudah berjalan lancar. 

Proses pelantikan ini akan mengantarkan awal dari perjalanan sebagai  kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

“Tentu harapan kita adalah disegerakan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di masing-masing daerah,” kata Gubernur Khofifah.

Setelah itu, kata Khofifah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di masing-masing daerah dapat segera dilaksanakan. 

Tentunya antara RKPD kabupaten/kota dengan RKPD provinsi dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) di tingkat nasional, dapat berjalan berseiringan. 

“Antara RPJMD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN di tingkat nasional tentu harus kita lakukan percepatan sinkronisasi,” kata dia.

KPK OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Diduga Terkait Proyek Ini


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, 27/02, di kediaamnnya di Makassar. 

Bersama Nurdin ada unsur pengusaha AS, pejabat PU ER dan SB ajudan Gubernur. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap proyek yang me jadi perhatian masyarakat sebelum terjadinya tangkap tangan oleh KPK. 

"Jika sekarang ada OTT Gubernur Sulsel, ada dua hal yang jadi pehatian masyarakat. Yaitu dugaan monopoli penambangan pasir yang diduga itu orang-orang dekatnya Gubernur Nurdin Abdullah. Dan juga terkait dugaan pembangunan stadion. Itu yang menjadi perhatian masyarakat karena ada dugaan persoalan di situ," kata Koordianator MAKI, Boyamin Saiman, di Jakarta, 27/02. 

"Dari situlah mungkin KPK memasang radarnya pada Nurdin Abdullah dan akhirnya kena yang di-OTT," katanya. "Itu ada pengusaha dan Dinas PU, berarti itu kan proyek. Baik proyek yang mau diijon maupun proyek yang sudah dikerjakan. Tidak hanya suap. Ya itu prestasinya KPK. Terlepas trigger-nya diolok-olok masyarakat di medsos, digugat MAKI, atau didesak ICW," katanya.