Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Pilkada Surabaya 2024 Tanpa Bakal Calon Perseorangan

KPU Kota Surabaya menyatakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tanpa diikuti pasangan bakal calon kepala daerah perseorangan karena faktor kurangnya syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh para bakal calon tersebut.

Wali Kota Eri Cek Penggunaan Dana Kelurahan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi blusukan ke perkampungan untuk mengecek penggunaan Dana Kelurahan (Dakel) yang digunakan untuk membangun saluran.

Bapaslon Independen Pilkada Kecewa Sikap KPU Surabaya

Bapaslon independen Pilkada Surabaya, Pandu Budi Raharjono-Kusrini Purwijanti menyasalkan sikap komisioner KPU Surabaya yang tak mau menerima copy data pendukung meskipun hanya terlambat cuma dua menit.

Sambut HJKS ke-731, Pegawai Pemkot Surabaya Cat Ulang Curbing Median Jalan

Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-731, seluruh pegawai di lingkup Pemkot Surabaya melakukan kerja bakti dengan mengecat ulang curbing median jalan atau pembatas jalan yang meliputi 51 ruas jalan di Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya Bangun 8 Wisata Rakyat

Upaya Pemkot Surabaya memanfaatkan aset agar memberikan kontribusi sekaligus menciptakan lapangan kerja antara lain dilakukan dengan membangun Wisata Rakyat di 8 lokasi, khususnya di wilayah Surabaya Barat.

Rabu, 28 November 2018

Komandan Puslatmar Kodiklatal Buka Latihan Klandestein


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pusat Latihan Marinir (Danpuslatmar) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Kolonel Marinir Kresno Pratowo secara resmi membuka latihan Klandestain personel intelijen di ruang Rapat Puslatmar, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya.

Latihan tersebut diawali dengan briefing terhadap para pelaku dan pelatih/Instruktur latihan dan dilanjutkan dengan pemberian materi/pembekalan materi di dalam kelas dan praktek di lapangan. Adapun materi latihan Klandestain meliputi Dead Drop, Life Drop, Kontak Agen, Personal Meeting (PM), dan Penjejakan Fisik.

Tujuan diadakannya latihan klandestain personel intelijen adalah untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan Antap Kodiklatal secara Profesioanal tentang tekhnis, prosedur dan taktis kegiatan operasi Intelijen yang akan melatih para siswa/calon prajurit Matra Laut.

Menurut Danpuslatmar, latihan tersebut selain untuk meningkatkan kemampuan juga untuk mencapai sasaran terbinanya tingkat kemampuan dan Profesionalisme Prajurit Antap Kodiklatal tentang Operasi Klandestain Personel Intelijen.

Puslatmar adalah unsur pelaksana Kodiklatal yang bertugas menyelenggarakan latihan integratif TNI Angkatan Laut tentang perencanaan dan pelaksanaan Latihan Satuan Khusus Marinir, Latihan Pasukan Pendarat, Latihan OMSP di darat dan Latihan Bersama Marinir dengan Pasukan Marinir negara lain serta Latihan Armada Jaya yang diselenggarakan oleh Kodiklatal.

Organisasi yang diresmikan oleh Dankodiklatal pada tanggal 14 Februari 2017 itu, mempunyai Motto Kerja Keras, Religius dan Solid. Sedangkan Visi dari Puslatmar adalah “The Spirit of Togetherness to Successfull” yang mempunyai arti “Semangat Kebersamaan Menuju Sukses”. (arf)

Dua Pejabat PLN Dipanggil KPK Terkait Kasus PLTU Riau-1


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pejabat PT PLN (Persero) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Keduanya adalah Kepala Divisi Pengembangan Regional Sulawesi, Suwarno dan Kepala Divisi Batu Bara PT PLN, Harlen.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IM (mantan Sekjen Golkar Idrus Marham)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (28/11/2018).

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus tersebut. KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu.

KPK menduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani. Selain itu, Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Johannes Kotjo. (rio)