Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Pilkada Surabaya 2024 Tanpa Bakal Calon Perseorangan

KPU Kota Surabaya menyatakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tanpa diikuti pasangan bakal calon kepala daerah perseorangan karena faktor kurangnya syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh para bakal calon tersebut.

Wali Kota Eri Cek Penggunaan Dana Kelurahan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi blusukan ke perkampungan untuk mengecek penggunaan Dana Kelurahan (Dakel) yang digunakan untuk membangun saluran.

Bapaslon Independen Pilkada Kecewa Sikap KPU Surabaya

Bapaslon independen Pilkada Surabaya, Pandu Budi Raharjono-Kusrini Purwijanti menyasalkan sikap komisioner KPU Surabaya yang tak mau menerima copy data pendukung meskipun hanya terlambat cuma dua menit.

Sambut HJKS ke-731, Pegawai Pemkot Surabaya Cat Ulang Curbing Median Jalan

Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-731, seluruh pegawai di lingkup Pemkot Surabaya melakukan kerja bakti dengan mengecat ulang curbing median jalan atau pembatas jalan yang meliputi 51 ruas jalan di Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya Bangun 8 Wisata Rakyat

Upaya Pemkot Surabaya memanfaatkan aset agar memberikan kontribusi sekaligus menciptakan lapangan kerja antara lain dilakukan dengan membangun Wisata Rakyat di 8 lokasi, khususnya di wilayah Surabaya Barat.

Rabu, 28 November 2018

Lantamal VI Bersama BI Sulsel Lepas Kapal Ekspedisi Kas Keliling


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Wakil Komandan Kolonel Marinir Rasman, M. Tr (Han) mewakili Danlantamal VI Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M. Tr (Han) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulsel Amanlison Sembiring melepas keberangkatan ekspedisi kas keliling ke pulau-pulau di Sulsel.

Pelepasan ekspedisi  kas keliling  Bank Indonesia kali ini menggunakan kapal perang KRI Tatihu -853 yang di Komandani Mayor Laut (P) Nurwahidin bertempat di Dermaga Layang Mako Lantamal VI Makassar, Rabu 28/11/2018

Dalam sambutan Danlantamal VI yang dibacakan Wakil Komandan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman M. Transfer (Han) , menyebutkan ekspedisi ini berangkat dari Makassar pada tanggal 28 November 2018 menuju ke beberapa pulau di wilayah Sulsel, di antaranya yaitu pulau sarappo Lompo, Podang Podang, pulau Sama Tellu Lompo, Karanrang  Dan terakhir pulau Kaitan, setelah itu  3 Desember kembali ke Makassar.

Dia mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu tugas operasi militer selain perang (Military Operation Other than War) yaitu dalam rangka mendukung program pemerintah terutama dalam percepatan pertumbuhan dan pembangunan di seluruh wilayah NKRI, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI. Dimana tugas pokok TNI salah satuanya adalah membantu tugas pemerintah di daerah

Sementara itu Kepala Perwakilan BI Sulsel Amanlison Sembiring dalam sambutannya  mengatakan kegiatan kas keliling ini memberikan kegunaan dan manfaat, salah satunya dapat meningkatkan penetrasi mengenai inklusi keuangan bagi masyarakat dan juga memberikan pemahaman mengenai sektor ekonomi di Indonesia.

"Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada TNI AL atas terselenggaranya program kegiatan kas keliling ke pulau-pulau yang telah terlaksana dengan baik selama ini?, ujar Kepala Perwakilan BI Sulsel ini.

Pelepasan ekspedisi kas keliling BI Provinsi Sulsel ke pulau-pulau terdepan, terpencil dan tertinggal (3T)  di  wilayah Sulsel bersama kapal TNI AL ini telah dilaksanakan berulang kali di Lantamal VI dengan menggunakan KRI yang berbeda.

Pada kegiatan ini turut dihadiri para Asisten Danlantamal VI, pejabat BI Pusat dan Provinsi Sulsel, Kadis dan Kasatker Lantamal VI. (arf)

Satu dari 3 Cara PDAM Dapat Rp. 200 Miliar Dipastikan Gagal


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Satu dari tiga cara yang ditawarkan PDAM Surya Sembada untuk mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 200 Miliar dipastikan gagal. Ini lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta pembuktian agar target layanan di seluruh wilayah diselesaikan sebelum membahas soal peremajaan pipa yang usianya sudah tua.

“ Saya sampaikan apa dampaknya jika ada pergantian pipa nanti, apakah terjadi erupsi atau dampak lainnya. Kemudian sampai kapan berakhir hingga sudah tidak ada lagi perbaikan pipa,” tandas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), Eri Cahyadi pada kabarprogresif.com saat di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (28/11).

Tak hanya, Eri juga menanyakan soal kualitas air produksi PDAM Surya Sembada yang sampai saat ini banyak dikeluhkan oleh pelanggan, termasuk coverage area pelayanan distribusi air bersih kepelanggan.

“ Seperti air PDAM kotor tidak bisa diminum dan harus ada jaminan seluruh warga kota Surabaya tercover semua. Sekarang didaerah Pakal dan Benowo kan belum teraliri,” tandasnya.

Eri juga menambahkan, data pelanggan yang belum tercover layanan PDAM yakni sekitar 20 persen. Untuk itu sebelum peremajaan pipa dikerjakan, Pemkot ingin memastikan coverage area pelanggan se-kota Surabaya harus terlayani semuanya.

“Akhir 2018, kita inventaris dan dipastikan sudah terlayani semua dulu. Baru nanti dilakukan peremajaan pipa,” pungkasnya.

Sebelumnya untuk mendapatkan dana Rp. 200 Miliar, PDAM Surya Sembada menawarkan tiga cara yakni berhutang, penyertaam modal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan penyertaan modal dari masyarakat melalui saham. Dari ketiga solusi itu, yang dianggap gampang dan sederhana adalah berhutang.

“ Hanya saja hutang ini cenderung boros dan tentu harus mendapat persetujuan dari Pemkot,” kata Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Mujiaman, Rabu (28/11).

Sedangkan untuk penyertaan modal dari owner, kata Mujiaman, agak sulit diharapkan karena selama ini penyertaan modal yang di dapat dari Pemkot relatif sedikit yaitu sekitar Rp. 17 miliar pertahun. Hal ini berbanding terbalik dengan setoran uang keuntungan PDAM ke Pemkot Surabaya yang mencapai Rp. 120 milliar pertahunnya.

“ Kalau mau tumbuh berkembang ya penyertaan modal dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, maka masyarakat akan merasa memiliki PDAM dan kontrolnya lebih kuat," tegasnya.

Selain itu, Pemkot harus juga mempersiapkan perangkat hukumnya jika menjual saham PDAM ke masyarakat. Perangkat hukum itu, mulai dari peraturan daerah (Perda), peraturan wali kota (Perwali) atau bahkan aturan-aturan lainnya, agar masyarakat yang menaruh saham percaya dan ada jaminan tidak akan hilang uang investasinya.

Seperti diberitakan bocornya pipa utama milik PDAM Surya Sembada di Ngagel Tirto beberapa waktu lalu ternyata dibuat alasan oleh Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Mujiaman untuk minta anggaran Rp. 200 Miliar setiap tahun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan peremajaan pipa sepanjang 150 kilometer.

" Setelah saya pelajari dokumennya, setahun hanya bisa memperbaiki dan mengganti pipa sekitar 10 kilometer saja," kata Mujiaman, Rabu (28/11).

Mujiaman menjelaskan pipa PDAM yang usianya tua yakni sepanjang 6.000 kilometer dan butuh waktu 40 tahun untuk menggantinya, itu pun jika pertahunnya pipa yang di ganti sepanjang 150 kilometer. Pasalnya saat ini, dengan kekuatan anggaran yang ada, PDAM hanya bisa mengganti pipa yang tua sepanjang 10 kilometer saja setiap tahun.

" Kita hitung saja, kalau 6.000 dibagi 150 ketemunya 40 tahun. Tapi kalau 6.000 dibagi 10 kilo, itu ketemunya 600 tahun. Apa itu tidak kejahatan kalau kita (PDAM) diam? Itu yang harus dipikirkan," tandasnya.

Mujiaman menjelaskan, bahwa hal itu-lah yang dilakukan oleh direksi lama, karena tidak ada anggaran penyertaan modal dari Pemkot selaku owner BUMD ini. Untuk itu Ia berharap peremajaan pipa segera dilakukan, mengingat dalam kurun waktu 10-50 tahun mendatang, kondisi kota Surabaya akan penuh dengan galian tanah akibat dampak dari banyaknya kebocoran pipa PDAM yang tertanam di dalam tanah.

“ Ini sudah ada kejadian pipa utama PDAM yang bocor di Ngagel Tirto beberapa hari lalu," pungkasnya. (arf)