Wujudkan Wilayah Bebas KKN, Kodam V/Brawijaya Berlakukan Zona Integritas

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Guna terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mewujudkan aparatur TNI-AD yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Kodam V/Brawijaya mulai memberlakukan zona integritas anti korupsi.

Pencanangan itu, diberlakukan sesuai dengan adanya surat edaran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bernomor SE/7/IX/2018 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah Birokrasi bersih, dan melayani.

Melalui amanat yang dibacakannya, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, mengatakan jika berkaitan dengan reformasi Birokrasi, TNI telah mengalami kenaikan nilai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya.

Hasil penilaian itu, menurut Pangdam, merupakan upaya sekaligus kerja keras prajurit TNI dalam melaksanakan program Reformasi birokrasi TNI-AD, sebagai bagian dari penilaian di lingkungan TNI.

“Hasil dari penilaian ini merupakan landasan, maupun dasar atas pemberian rekomendasi kenaikan tunjangan kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan. Tunjangan itu, sesuai anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Keuangan,” jelas Mayjen Arif Rahman melalui amanat yang dibacakannya. Senin, 3 Desember 2018, pagi.

Mantan Gubernur Akmil tahun 2016 lalu ini menambahkan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tersebut, sangat ditentukan oleh kapasitas, kualitas dan integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatkan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimanapun individu tersebut berada.

“Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi Pemerintah yang pimpinan, dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM),” kata Pangdam.

Menurut Pangdam, pembangunan zona integritas tersebut, di fokuskan terhadap beberapa program yang nantinya mampu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public yang bersifat konkrit.

“Hal ini telah ditunjukkan Kodam V/Brawijaya dalam proses rekruitmen yang dilakukan secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, pengukuran kinerja individu, dan keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Sehubungan dengan hal itu, Pangdam berharap jika nantinya ketua tim pelaksanana reformasi Birokrasi TNI-AD, dapat melakukan peningkatan kinerja dengan prinsip efektif, efisien, serta penerapan sistem Outcome Oriented terhadap seluruh unit kerja.

“Masih banyak hal-hak yang perlu kita perbaiki dan di sempurnakan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi TNI-AD, dalam rangka peningkatan kualitas TNI sehingga tercipta budaya kinerja pada tingkat Nasional,” pinta Pangdam.

“Untuk itu, marilah dengan segenap kesadaran diri untuk selalu berbenah, dan memperbaiki diri dengan kerangka reformasi birokrasi TNI-AD,” tambah Mayjen Arif Rahman, M. A.

Selain dihadiri oleh seluruh Komandan Korem (Danrem) dan seluruh kepala satuan kerja (Kasatker) di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya, pencanangan zona integritas yang dipimpin langsung oleh Pangdam V/Brawijaya saat ini, juga disaksikan langsung oleh Inspektorat Pemprov Jatim, Drs, Helmy Putera, Kepala Pengadilan Tinggi Jatim, Abdul Kadir, SH. MH, Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim, Tinawati BR Saragih, SH. MH, serta beberapa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Jawa Timur. (andre)

Read More

Delegasi Lee Kuan Yew School Of Public Policy Singapura Belajar Tata Kelola Kota di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam membangun tata kelola kota yang baik, banyak menarik perhatian dari berbagai pihak. Kali ini, delegasi dari Lee Kuan Yew School Of Public Policy Singapura, tertarik untuk belajar mengenai berbagai bidang tata kelola kota di Surabaya. Sekitar 60 orang delegasi diterima langsung oleh perwakilan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya di ruang sidang Balai Kota, Senin, (03/12/18).

Assistant Professor Lee Kuan Yew School Of Public Policy Singapura, Tan Soo Jie Sheng menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke Kota Surabaya. Menurutnya, Surabaya mempunyai sistem tata kelola kota yang baik, sehingga pihaknya tertarik untuk mengetahui dan ingin belajar hal tersebut.

“Kedatangan kami di Surabaya ini, ingin belajar dan mengetahui bagaimana pembangunan dan sistem tata kelola kota yang telah berjalan di Surabaya,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat menyampaikan paparan bagaimana tata kelola kota yang selama ini diterapkan di Surabaya. Diantaranya yakni, sistem pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, hingga sistem transportasi publik Suroboyo Bus.

“Untuk mengatasi problem transportasi, selain mengembangkan SITS (Surabaya Intelligent Transportation System) kita juga mengembangkan public transport yang cukup nyaman dan ramah untuk para difabel. Bahkan, sudah dilengkapi dengan CCTV, sehingga keamanan cukup terjamin,” kata Irvan saat menyampaikan paparan Kota Surabaya.

Terlebih, lanjut Irvan, Pemkot Surabaya juga telah menyediakan beberapa tempat parkir (park and ride) untuk meminimalisir dampak dari kemacetan akibat parkir badan jalan. Selain itu, ribuan CCTV juga telah terpasang di Surabaya, baik di dalam gedung pemerintahan, maupun di jalan-jalan protokol. Menurut dia, hal ini sangat penting untuk mengontrol bagaimana karyawan bekerja dan memonitoring kejadian-kejadian penting di Kota Surabaya.

“Kamera (CCTV) kita juga sudah terkoneksi dengan pihak kepolisian. Bahkan kita punya beberapa akses sosial media, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi dan melaporkan jika ada kejadian ke Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Terkait pengelolaan sampah, Irvan mengaku, pihaknya juga mengajak masyarakat ikut serta membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah, melalui program green and clean. Sehingga dalam setiap hari, Surabaya mampu mengurangi jumlah tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Untuk manajemen pengelolaan sampah, kita juga punya rumah kompos. Dan beberapa rumah kompos kita juga sudah menghasilkan energi listrik,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut dia, dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, sejak tahun 2010 Pemkot Surabaya sudah mulai menerapkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui usaha ekonomi produktif. Tujuannya, agar masyarakat bisa mandiri. Seperti dalam program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda.

“Di Pahlawan Ekonomi, warga diajarkan tidak hanya dalam membuat produk, ataupun desain kemasan. Tapi pemerintah kota juga membantu dalam memasarkan produk mereka,” katanya.

Irvan menambahkan terkait pemerataan pendidikan, Pemkot Surabaya sangat peduli terhadap kualitas pendidikan. Sehingga baik di pusat kota maupun di wilayah pinggiran, penyebaran gurunya disamakan. Harapannya tidak ada perbedaan kualitas pendidikan di Surabaya.

“Sekolah-sekolah di Surabaya juga kita rehab semua, Baik SD maupun SMP Negeri. Termasuk fasilitas olahraga. Jadi kita juga sangat konsen terhadap dunia pendidikan,” pungkasnya. (arf)

Read More