Delapan PSK Terindikasi Positif HIV, Ini Langkah Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 14 Pekerja Seks Komersial (PSK) terjaring razia di kawasan Stasiun Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/5) malam dan Minggu (19/5) dini hari. Razia itu dilakukan oleh petugas gabungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang terdiri dari Satpol PP, Linmas, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya. Dari 14 PSK yang terjaring razia itu, delapan diantaranya terindikasi positif Human Immunodeficiency Virus (HIV). Mereka diketahui berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur, yakni Kediri, Tulungagung, Gresik, Nganjuk dan Malang, dengan usia rata-rata di atas 30 tahun.

“Saat ini mereka ditempatkan di Liponsos Keputih untuk dilakukan pembinaan dan pengobatan berupa Acute Retroviral Syndrome (ARV), sebelum nanti mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kota Surabaya, Febria Rachmanita, Selasa, (21/5).

Febria menjelaskan pihaknya akan terus gencar melakukan penyuluhan dan pemeriksaan ke sekolah-sekolah, bahkan tempat-tempat hiburan malam. Dengan begitu masyarakat akan sadar dan mendapatkan edukasi tentang bahaya penyebaran virus HIV itu.

“Kita selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan di SD, SMP, SMA dan lintas sektor. Kemudian di beberapa hiburan malam, kalau tim pengawasnya ada dari Dinkes, LSM dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),” ujarnya.

Bahkan, ia memastikan, Pemkot Surabaya bersama jajaran samping juga rutin melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam. Razia dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran virus tersebut.

“Setiap ada razia itu langsung kita periksa (tes urine) di tempat. Baru setelah itu jika terindikasi positif HIV, maka akan kita bawa ke Liponsos,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, penularan virus HIV bisa melalui beberapa faktor, diantaranya jarum suntik, free sex, dan hubungan sesama jenis. Namun jika hanya sekedar bersentuhan tangan dengan pengidap HIV, orang tersebut tidak akan tertular. Akan tetapi, ia menyebut, obat ARV tidak bisa menyembuhkan pengidap HIV/AIDS, namun bisa menekan perkembangbiakan virus, sehingga usia harapan hidup bisa diperpanjang.

“Jangan sungkan-sungkan untuk berobat dan koordinasi dengan puskesmas, sampai terima PMT (Pemberian Makanan Tambahan), itu berupa susu, karena imunnya sudah menurun. Dari Dinsos juga ada permakanan,” terangnya.

Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang telah terjangkit virus HIV/AIDS agar melakukan pengobatan secara rutin ke puskesmas atau rumah sakit yang memberikan layanan bagi pengidap virus tersebut. Ia menyebut, di Surabaya ada 63 puskesmas yang siap melayani pemeriksaan dan diagnosa virus HIV. Sementara itu, jumlah Puskesmas yang melayani pengobatan HIV ada 10. Yakni, Puskesmas Dupak, Putat, Sememi, Perak Timur, Kedurus, Jagir, Kedungdoro, Keputih, Kali Rungkut, dan Tanah Kali Kedinding.

“Kalau rumah sakit yang melayani pengobatan HIV ada sembilan, yakni RS Soewandi, RSAL (Rumah Sakit Aangkatan Laut), RS Haji, RS Bhayangkara, RS Jiwa Menur, RS Dr. Soetomo, RS Unair dan RS Bhakti Dharma Husada (BDH),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menambahkan, Pemkot Surabaya secara intensif melakukan razia ke tempat-tempat yang terindikasi ada praktek prostitusi dan penyebaran HIV/AIDS, seperti di Wonokromo, stasiun-stasiun dan eks lokalisasi. Tak hanya itu, pihaknya juga rutin melakukan razia ke kos-kosan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan adanya virus HIV.

“Kalau di kos-kosan tidak terlalu banyak. Kita tekankan di daerah yang kita curigai berdasarkan informasi, maka kita lakukan yustisi, sekaligus diikuti dengan pemeriksaan kesehatan,” kata Fikser.

Pihaknya menegaskan bahwa razia atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang akan digelar itu, sebelumnya telah dilakukan penyelidikan-penyelidikan. Ia menyebut, ketika di lokasi ditemukan adanya transaksi seperti prostitusi, pihaknya langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan kesehatan kepada orang tersebut. Tujuannya, untuk meminimalisir penyebaran virus HIV/AIDS.

“Sebetulnya ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pasal bagi seseorang yang menularkan virus HIV,” tegasnya.

Peraturan itu, tercantum dalam Perda No. 4 Tahun 2013, tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. (arf)

Read More

Danlanal Semarang Tinjau Persiapan Dan Kesiapan Prajurit Lanal Semarang

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Semarang, Lantamal V, Koarmada II,  Kolonel Laut (P)  Musleh Yadi bersama PJS Palaksa Lanal Semarang Mayor Laut (S)  Apdanis Widyono dan beberapa Perwira Staf Lanal Semarang meninjau kesiapan dan persiapan dalam rangka antisipasi gerakan atau pergerakan menolak hasil dari KPU, pelaksanaan kesiapan dan persiapan tersebut di gelar di gedung Mandalika Mako Lanal Semarang. Selasa  (21/5).

Dalam pelaksanaanya Danlanal Semarang  melihat dari jarak dekat pelaksanaan persiapan dan kesiapan Prajurit Lanal Semarang Danlanal juga menyaksikan pelaksanaan latihan PHH (Pengendalian Huru Hara).

Di sela- sela peninjauannya Danlanal Semarang  menekankan kepada seluruh Prajurit agar bersiap siaga atau Stanby di Mako Lanal apabila di Wilayah Kerja Lanal Semarang terjadi Hal hal yang tidak diinginkan mengingat suhu Politik Pasca Pemilu Pilpres dan Wapres tahun 2019 naik.

Danlanal Semarang juga berharap semoga usai pengumuman dari KPU tingkat Nasional tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. (arf)

Read More

Ada Gerakan Politik 22 Mei, Sekolah di Surabaya Diliburkan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya mengeluarkan surat edaran yang akan meliburkan sekolah pada hari rabu (22/5) besok mulai dari TK, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta.

" Iya bener, besok sekolah diliburkan mulai TK sampai SMP, baik negeri maupun swasta." kata Kabag Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser, Selasa (21/5).

Fikser menambahkan ada beberapa alasan sekolah di bawah naungan Pemkot Surabaya diliburkan. Pertama adanya evaluasi para guru untuk semester II, yang kedua pengisian raport dan yang ketiga bertepatan dengan tanggal 22 Mei adanya gerakan yang menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU.

" Ada tiga alasan, memang bertepatan tanggal 22 Mei ada gerakan, itu yang dikuatirkan orang tua sehingga diliburkan." jelasnya.

Menurut Fikser, keputusan itu diambil juga didasarkan pada pertimbangan agar petugas keamanan bisa lebih fokus menjaga keamanan.

" Biar konsentrasi petugas tidak melebar kemana-mana. Maka anak-anak diliburkan sehari dulu. Nanti tanggal 23 Mei mereka bisa masuk kembali. Jadi mereka untuk sementara dialihkan ke rumah dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru mereka. Artinya mereka libur di sekolah tapi tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sekolah." Pungkasnya. (arf)

Read More

1 SST Lanal Tegal Ikuti Apel Gelar Kontijensi Mantab Brata Candi 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Sebanyak 1 SST Anggota Pangkalan TNI Angkatan Laut ( Lanal ) Tegal, Lantamal V, Koarmada II,  ikuti apel gelar kontijensi Operasi Mantap Brata Candi 2019 yang dipimpin Kasatbek Lanal Tegal Lettu Laut (S) M.Aonulloh yang bertempat di lapangan apel Mako Polresta jl.Pemuda kota Tegal  Apel Gelar Persiapan Pengamananan dalam rangka Pengumuman dan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 ini yang Bertindak sebagai Pembina Apel Kapolres Tegal Kota AKBP Siti Rhondijah, S.Si dan dihadiri lk 200 orang, Selasa (21/5).

Dalam apel gabungan ini melibatkan antara lain 1 SST Gabungan Perwira Polres Tegal Kota, 1 SST Gabungan Subdenpom IV/1-3 Tegal dan Denpomal Lanal Tegal, 1 SST Kodim 0712/Tegal, 1 SST Lanal Tegal,1 SST Gabungan Sat Dalmas Polres Tegal Kota dan Polair Polres Tegal Kota,1 SST Gabungan Sat Lantas Polsek Tegal Timur dan Polsek Tegal Barat, 1 SST Gabungan Polsek Tegal Selatan, Polsek Sumurpanggang, Sat Reskrim, Sat Intel dan Sat Narkoba, 1 SST Sat Pol PP Kota Tegal, 1 SST Dishub Kota Tegal, dan 1 SST ASN Polres Tegal Kota.

 Amanat Pembina Apel pada intinya adalah saya sangat berterima kasih kepada peserta apel yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia dalam rangka Apel Gelar Persiapan Pengamananan dalam rangka Pengumuman dan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019.

Bahwa KPU pusat telah mengumumkan hasil Pemilu 2019 dinihari tadi pada pukul 02.00 WIB, hal ini boleh diumumkan manakala perhitungan telah selesai dilaksanakan dan sudah final, Ini bukan hal yang aneh jadi kalau ada masyarakat yang tanya mohon diberikan penjelasan.

Kita harus waspda adanya masyarakat kita yang akan berangkat ke jakarta kita harus bisa menjelaskan bahwa tidak usah berangkat ke jakarta karena disana ada isu terorisme dan saya tidak ingin ada masyarakat kita yang jadi korban.

Untuk itu kami berpesan kepada rekan rekan TNI/Polri yang bertugas di lapangan untuk tetap semangat dan jaga terus kekompakan. Apel Gelar Persiapan Pengamananan dalam rangka Pengumuman dan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 selesai, dilanjutkan dengan penyekatan kendaraan di pintu masuk gerbang ketiwon (Pantura) dan stasiun kota Tegal. (arf)

Read More

Itikad Perdamaian Ditolak, KSU Arta Srikandi Serahkan Putusan Ke Hakim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keinginan perdamaian yang diajukan KSU Arta Srikandi Banyuwangi akhirnya berujung votting. Sebanyak 398 kreditur menolak penawaran pembayaran utang dengan cara mengangsur, yang disampaikan KSU Arta Srikandi dalam rapat kreditur pada Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya, Selasa (21/5).

" Dengan demikian, hasil votting ini akan saya sampaikan ke majelis pemeriksa, dan rapat kreditur ini saya tutup," kata Pesta Sitorus selaku hakim pengawas permohonan PKPU, saat menyampaikan hasil votting dalam rapat kreditur, Selasa (21/5).

Sementara Pengurus PKPU, Bangun Patrianto mengatakan, dengan ditolaknya proposal perdamaian ini, maka proses PKPU akan berlanjut ke putusan pailit.

"Sebanyak 398 kreditur menolak dan proses selanjutnya adalah putusan dari majelis, apakah diputus pailit atau tidak, akan diketahui Jum'at lusa, tanggal 24 Mei,"terang Bangun Patrianto saat dikonfirmasi.

Terpisah, Agung Silo Widodo Basuki selaku kuasa hukum KSU Arta Srikandi menghormati penolakan para kreditur atas proposal perdamaian yang diajukannya.

" KSU Arta Srikandi sudah beritikad baik untuk mengembalikan, karena memang saat ini ada kesulitan likuiditas, kita juga menawarkan dengan menarik investor untuk memberikan cash money kepada KSU, sehingga bisa dikelola bersama sama tapi semua konsep perdamaian yang diajukan ditolak oleh kreditur, karena yang punya kewenangan menolak adalah kreditur," pungkas Agung Silo Widodo Basuki saat dikonfirmasi.

Saat ditanya apakah hasil votting tadi merupakan pintu masuk dari kebangkrutan KSU Arta Srikandi, Agung Silo Widodo Basuki menyerahkan pada majelis hakim.

"Kita tunggu saja putusan majelis, apakah ini menjadi PKPU tetap atau putusan apa,"ujarnya.

Untuk diketahui, Permohonan PKPU ini dimohonkan oleh Bambang Alim dan Anita Widjaja selaku kreditur KSU Arta Srikandi. Ditengah proses PKPU jumlah kreditur bertambah menjadi 396 orang dengan nilai total utang sebesar Rp 42.959.275.239 (empat puluh dua milyar, sembilan ratus lima puluh sembilan juta, dua ratus tujuh puluh lima ribu, dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Rindra Noviamanto selaku Manager KSU Arta Srikandi  yang juga harus bertanggung jawab tidak hadir dalam sidang dan hanya diwakili Feny Arsih SH sebagai pengacara. (arf)

Read More

Komandan Puspeknubika Kodiklatal Buka Suspeknubika Tingkat Bintara Tamtama

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pusat Penyelamatan Kapal dan Nuklir Bio Kimia (Danpuspeknubika) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal Kolonel Laut (T) Reza Kusumanegara, S.T., M.A.P secara resmi membuka Kursus Penyelamatan Kapal Nuklir Biologi dan Kimia (Suspeknubika) Tingkat Bintara Tamtama TA 2019 yang dilaksanakan di Lapangan Apel Puspeknubika Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Suspeknubika Tingkat Bintara dan Tamtama yang akan dilaksanakan selama tiga bulan tersebut diikuti 15 Prajurit dari Seluruh Komando Utama (Kotama) TNI. Dari 15 Prajurit tersebut terdiri 13 prajurit Bintara dan 2 prajurit Tamtama. Hadir dalam pembukaan tersebut para Kadep dan Kabag dilingkungan Puspeknubika Kodiklatal.

Komandan Puspeknubika Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut (T) Reza Kusumanegara, S.T., M.A.P dalam amanatnya menyampaikan bahwa program Suspeknubika tersebut merupakan upaya dari pemimpin TNI AL untuk menembah dan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan personil dalam bidang penyelamatan kapal dan Nubika.

Adapun program ini dilaksanakan disamping untuk meningkatkan kemampuan prajurit TNI AL dibidang penyelamatan kapal dan Nubika, juga untuk mengantisipasi dari menyusutnya kemampuan prajurit karena faktor usia dan lain sebagainya.

“Perlu kiranya disadari, dibalik semua itu nantinya para siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang semakin berat dan dinamis seiring dengan perekmbangan teknologi pembangunan kita.” Terang Komandan Puspeknubika.

Dalam pelaksanaan kursus ini, lanjutnya para siswa akan dibekali ketrampilan di bidang penyelamatan kapal dan Nubika sesuai dengan standart kualifikasi TNI AL . Oleh sebab itu dengan keterbatasan waktu agar para siswa memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya sebagai  bekal dalam pengasan sehingga dapat berprestasi lebih baik. (arf)

Read More

Sebut Audit BPK Keliru, Hakim Tegur Terdakwa Agus Setiawan Tjong

KORUPSI DANA HIBAH PEMKOT SURABAYA 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Aksi ngeles Agus Setiawan Tjong, Terdakwa kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya melalui program Jasmas yang menyebut audit BPK keliru justru berbuah teguran dari ketua majelis hakim Rochmad.

"Anda dari tadi bilang rugi, karena barang barang dalam pengadaan Jasmas ini sudah anda stok terlebih dulu. Coba anda buatkan setelah ada kejelasan proyek ini, pasti anda tidak mengalami kerugian. Audit yang dilakukan oleh BPK ini sudah sesuai dengan hasil investigasi,"kata Hakim Rochmad yang disambut kata maaf dari terdakwa Agus Setiawan Tjong dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya,Senin (20/5).

Teguran hakim Rochmad ini bukanlah  teguran yang pertama, pada awal Ahli Forensik dan Auditor BPK ini memberikan pendapatnya, terdakwa Agus Setiawan Tjong sempat mengacungkan tangan.

"Kayak anak sekolah aja acungkan tangan, nanti anda ada waktunya untuk bertanya dan menyingkapi pendapat ahli ini,"sergah hakim Rochmad.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hari ini Kejari Tanjung Perak menghadirkan Ahli BPK dalam persidangan kasus Jasmas. Dalam keteranganya, Ahli BPK tersebut membeberkan alur audit yang dilakukanya, mulai dari investigasi hingga ditemukannya penyimpangan pada proses awal pada kasus ini.

Penyimpangan pertama terkait permohonan proposal yang tidak dibuat oleh pemohon (RT&RW) melainkan dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Tjong melalui tim marketing nya, sehingga barang-barang yang didapat oleh pemohon tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Sementara pada penyimpangan kedua, terjadi karena tidak adanya evaluasi atas proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya, baik evaluasi oleh anggota DPRD Surabaya maupun pihak Pemkot Surabaya terkait harga satuan barang maupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sedangkan dipenyimpangan ke tiga dalam kasus Jasmas ini  adalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dianggap BPK tidak sesuai dengan keadaan barang sebagaimana mestinya.

Keterangan Ahli BPK ini merupakan keterangan yang terakhir atas pembuktian kasus Jasmas ini oleh Penuntut Umum.

Sebelumnya, total saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan Jasmas ini  sebanyak 21 orang. Mereka terdiri dari 6 anggota DPRD Surabaya, 12 penerima dana hibah terdiri dari 8 Ketua RW dan 4 Ketua RT serta 3 pegawai terdakwa Agus Setiawan Tjong yang berperan sebagai marketing Jasmas.

Anggota DPRD yang telah bersaksi adalah Darmawan, Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati, Saiful Aidy dan Sugito. (Komang)

Read More

Pangkoarmada II Tinjau Langsung Re Embarkasi Latpasrat 2019 Di Daerah Latihan Marinir Banongan Situbondo

KABARPROGRESIF.COM : (Situbondo) Latihan  Marinir dengan nama Latpasrat dan  dalam rangka Pra Armada Jaya  yang dipusatkan  dipantai Banongan  Kec. Asembagus Kab. Situbondo selesai dilaksanakan dengan latihan re embarkasi personel dan material ditinjau langsung oleh Pangkoarmada II selaku Dirlat Linla Laksamana Muda  TNI Mintoro Yulianto, S.sos., M.si.

Pangkoarmada II   dengan didampingi Danlanal Banyuwangi, Lantamal V, Koarmada II,  Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal, S.H., M.M., M.Tr.Hanla meninjau secara langsung pergerakan KRI dan pasukan menggunakan dengan sekoci karet.

Kegiatan peninjauan diawali dengan KRI Cendrawasih 533 dan KRI Teluk Banten 516 melaksanakan pemantaian, Proses re embarkasi pasukan dan Ranpur Marinir.

Pada kesempatan kunjunungan Pangkoarmada dengan didampingi beberapa rombongan lainnya memberikan brifing kepada Pasukan Mariniri untuk tetap semangat daalam mengahadapi latihan kedepannya. (arf)

Read More

Keterangan BPK Kuatkan Dakwaan Jasmas

KORUPSI DANA HIBAH PEMKOT SURABAYA 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keterangan Ahmad Adjaam Sempurna Djaya, Ahli Forensik sekaligus tim investigasi dan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesian (BPK RI) dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya membuat kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya yang dikucurkan untuk pengadaan barang dalam proyek Jasmas oleh terdakwa Agus Setiawan Tjong membuka 'benang merah' yang selama ini belum terungkap.

"Keterangan ahli BPK tadi semakin menguatkan dakwaan kami, tentang peran terdakwa dalam kasus jasmas ini,"terang Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi usai persidangan,Senin (20/5).

Peran terdakwa Agus Setiawan Tjong, masih kata Dimaz, berdasarkan dari hasil investigasi dan audit yang dilakukan BPK ketika mendapat permintaan dari Kejari Tanjung Perak untuk melakukan audit pada kasus dana hibah tersebut.

"Tadi sudah kita dengar bersama, kalau BPK menemukan adanya permohonan proposal yang tidak dibuat oleh pemohon, melainkan dibuat oleh terdakwa melalui tim marketingnya, yang mengakibatkan adanya penyimpangan pada pembuatan LPJ atas proposal tersebut,"terang Dimaz.

Tak hanya itu, Ahli BPK juga menemukan penyimpangan lain yang dilakukan terdakwa Agus Setiawan Tjong, yakni adanya penerapan bunga  terhadap barang-barang yang didistribusikan pada pemohon dana hibah.

"Dikarenakan barang barang tersebut di stok oleh terdakwa sebelum adanya proyek jasmas ini, sehingga modal awal yang digunakan dianggap terdakwa sebagai utang dan bunga utang tersebut di bebankan pada saat adanya pencairan dana jasmas penerima yakni ketua RT dan Ketua RW,"jelas Dimaz.

Diberitakan sebelumnya, Ahli BPK menyebut kasus korupsi dana hibah ini bukan atas timbulnya kerugian negara, melainkan terdapat tiga penyimpangan pada prosesnya.

Penyimpangan pertama terkait permohonan proposal yang tidak dibuat oleh pemohon (RT&RW) melainkan dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Tjong melalui tim marketing nya, sehingga barang-barang yang didapat oleh pemohon tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Sementara pada penyimpangan kedua, terjadi karena tidak adanya evaluasi atas proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya, baik evaluasi oleh anggota DPRD Surabaya maupun pihak Pemkot Surabaya terkait harga satuan barang maupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sedangkan dipenyimpangan ke tiga dalam kasus Jasmas ini  adalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dianggap BPK tidak sesuai dengan keadaan barang sebagaimana mestinya.

Untuk diketahui, keterangan Ahli BPK ini merupakan keterangan yang terakhir atas pembuktian kasus Jasmas ini oleh Penuntut Umum.

Sebelumnya, total saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan Jasmas ini  sebanyak 21 orang. Mereka terdiri dari 6 anggota DPRD Surabaya, 12 penerima dana hibah terdiri dari 8 Ketua RW dan 4 Ketua RT serta 3 pegawai terdakwa Agus Setiawan Tjong yang berperan sebagai marketing Jasmas.

Anggota DPRD yang telah bersaksi adalah Darmawan, Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati, Saiful Aidy dan Sugito. (Komang)

Read More

Danlanal Cilacap Sambut Kedatangan KRI Frans Kaiseipo - 368

KABARPROGRESIF.COM : (Cilacap) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap, Lantamal V, Koarmada II,  menerima kedatangan KRI Frans Kaisiepo - 368 (KRI FKO-368) di dermaga VI Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap,  acara penyambutan dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Cilacap Kolonel Laut (P) Teguh Iman Wibowo  beserta perwira staf dan anggota Lanal Cilacap. Kedatangan kapal ini terkait pelaksanaan operasi pengamanan dan penegakkan laut nasional utamanya wilayah Selatan, serta melaksanakan bekal ulang di kota Cilacap, Senin (20/5).

KRI FKO-368 yang dikomandani oleh Letnan Kolonel Laut (P) I Gede Putu Iwan ini merupakan kapal keempat dari korvet kelas SIGMA milik TNI Angkatan Laut dengan kemampuan anti-kapal permukaan, anti-kapal selam dan anti-pesawat udara, yang dibuat khusus untuk TNI-AL oleh galangan kapal Damen Schelde, Belanda dimulai pada tahun 2006. Dalam kesehariannya, kapal ini berada di bawah komando Koarmada II, Surabaya.

“Peran Lanal Cilacap sebagai Pangkalan TNI Angkatan Laut yang siap memberikan dukungan dan pelayanan bagi setiap KRI yang singgah merupakan suatu hal yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, dalam membantu menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kesiapan dan ketahanlamaan operasional KRI dalam menjaga dan memonitor perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Ungkap Danlanal Cilacap.

KRI FKO-368 selama berlabuh di Cilacap, rencananya akan melaksanakan kegiatan openship, sehingga seluruh lapisan masyarakat khususnya wilayah Cilacap dan sekitarnya, dapat berkunjung dan menaiki salah satu kapal kebanggaan milik bangsa Indonesia. (arf)

Read More

BPK Beberkan Tiga Penyimpangan Kasus Jasmas

KORUPSI DANA HIBAH PEMKOT SURABAYA 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejari Tanjung Perak melalui Jaksa Penuntutnya menghadirkan Ahmad Adjaam Sempurna Djaya, Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sekaligus Ahli Forensik yang bertugas melakukan investigasi kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya yang dikucurkan untuk pengadaan barang dalam proyek Jasmas.

"Sidang dibuka dan terbuka untuk umum,"kata Ketua majelis hakim Rochmad, Senin (20/5).

Diterangkan Ahmad Adjaam Sampurna Djaya, BPK melakukan investigasi dan audit penyimpangan Jasmas ini setelah mendapatkan surat permintaan dari penyidik Kejari Tanjung Perak.

"Selanjutnya kami langsung melakukan investigasi dan melakukan ekspose Hasilnya, ada temuan kerugian negara sehingga dikeluarkanlah surat tugas untuk melakukan audit atas perkara dana hibah ini,"kata Ahmad Adjaam Sampurna Djaya menjawab pertanyaan JPU Dimaz Atmadi saat ditanya kapasitasnya sebagai ahli.

Nah, saat melakukan audit itulah, BPK menemukan ada tiga frase penyimpangan dalam kasus Jasmas tersebut.

"Pertama, Penyimpangan dalam pembuatan proposal, Keuda adalah penyimpangan dalam evaluasi proposal proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya dan ketiga terdapat penyimpangan dalam pertanggung jawaban,"ungkap Ahmad Adjaam Sampurna Djaya.

Ketiga penyimpangan tersebut ditemukan BPK saat melakukan klarifikasi dengan penerima hibah (Ketua RW dan Ketua RT), Pemkot Surabaya maupun ke enam anggota DPRD yang menampung proposal dari terdakwa Agus Setiawan Tjong melalui tim marketingnya.

"Penyimpangan ini adalah proses dari pengajuan permohonan proposal hingga ke pencairan,"terang Ahmad Adjaam Sampurna Djaya.

Sementara saat ditanya tim kuasa hukum terdakwa Agus Setiawan Tjong  terkait jumlah proposal yang diaudit BPK, Ahmad Adjaam mengaku ada sebanyak 731 proposal, Namun yang bermasalah ada 228 proposal.

"Selanjutnya proposal itu diserahkan oleh Anggota Dewan ke Pemkot Surabaya melalui anak buah Pak Agus dengan mengaku sebagai orang dari Anggota DPRD Surabaya,"jelasnya.

Dari hasil audit BPK, pengadaan barang dalam bentuk terop, kursi plastik, kursi crome, sound sytem melalui proyek jasmas ini mencapai Rp 5 miliar.

"Kerugiannya sekitar Rp 4,9 miliar yang merupakan selisih dari masing-masing satuan barang,"terangnya.

Untuk diketahui, keterangan Ahli BPK ini merupakan keterangan yang terakhir atas pembuktian kasus Jasmas ini oleh Penuntut Umum.

Sebelumnya, total saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan Jasmas ini  sebanyak 21 orang. Mereka terdiri dari 6 anggota DPRD Surabaya, 12 penerima dana hibah terdiri dari 8 Ketua RW dan 4 Ketua RT serta 3 pegawai terdakwa Agus Setiawan Tjong yang berperan sebagai marketing Jasmas.

Anggota DPRD yang telah bersaksi adalah Darmawan, Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati, Saiful Aidy dan Sugito.(Komang)

Read More

Kunjungan Wali Kota Risma Membawa Harapan Baru Bagi Keluarga Almarhum

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tanpa kenal lelah terus menepati janjinya untuk hadir atau takziah mengunjungi keluarga anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal usai menjalankan tugas pada April lalu. Kunjungan kali ini di rumah duka Almarhum Heriawan, berlokasi di Jalan Siwalankerto Utara No 16 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Minggu (19/05/2019).

Heriawan merupakan bertugas sebagai sekretaris panitia pemungutan suara Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Sehari-hari Heriawan bekerja sebagai seorang Kepala Sekretaris (Kasie) di kantor Kelurahan Siwalankerto. Heriawan hidup bersama empat orang anak, Bima Raka (24),Chanika (21), Daffa Astur (18), Aldona (16) dan istri bernama Retno Setyaningsih (50).

Tepat pukul 12.00 WIB, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tiba di rumah duka dengan busana batik yang dikenakan. Dalam kunjungan itu, Wali Kota Risma langsung merangkul istri almarhum sambil bersalaman dan mengucapkan belasungkawa.

“Nderek aken belasungkowo (turut berduka cita) bu, ini putra putrinya ya, sekolah dimana dan kelas berapa semua," kata Wali Kota Risma.

Tak perlu waktu lama, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu langsung menanyakan sekolah anak-anak almarhum, bahkan ia langsung menawarkan bantuan untuk menyekolahkan anak ketiga, Daffa Astur (18) yang baru saja menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas.

"Kamu jangan kerja dulu, harus lanjut kuliah. Soal biaya jangan khawatir. Jadi pemkot ada beasiswa di Unair atau sekolah Akademik Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP). Nanti ada tesnya, kamu ikut tes itu ya? Kalau di Unair sekolahnya tiga tahun, nanti udah dijamin juga kerjaannya. Kalau ATKP sekolahnya 9 bulan nanti di tempatkan di Batam," ujar Wali Kota Risma.

Selain membantu beasiswa Daffa Astur, Wali Kota Risma juga mencarikan pekerjaan untuk anak pertama dan kedua nya. Sembari itu, ia juga mengimbau kepada anak ketiga almarhum agar sungguh-sungguh untuk mengikuti tes beasiswa tersebut.

"Beneran harus nyoba lho ya, harus sukses untuk mewujudkan cita-cita orang tua, sudah saya koordinasikan kok," imbuhnya.

Setelah memberi pengarahan kepada sang anak, Wali Kota Risma kemudian menanyakan kronologis meninggalnya almarhum. Istri almarhum, Retno menceritakan kondisi suaminya sebelum meninggal. Retno mengaku sehari setelah pemilu, suaminya mengeluhkan tidak enak badan kemudian keesokan harinya dibawa ke rumah sakit.

"Setelah coblosan keesokan harinya suami mengeluhkan tidak enak badan. Kemudian saya antar ke rumah sakit, seminggu di sana minta pulang katanya mau bekam. Belum sempat kami bawa ke sana (rumah sakit) karena masih ada beberapa teman kerja yang jenguk. Waktu saya keluar sebentar, hari Jumat 26 April jam 14.00 WIB posisi duduk di kursi lalu saya panggil-panggil sudah tidak ada," ungkap Retno.

Kedatangan Wali Kota Risma ke rumah keluarga almarhum, menjadi obat bagi Retno dan anak-anaknya. Retno mengaku sangat bersyukur rumahnya dikunjungi oleh wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut.

"Saya berharap bu wali sehat terus, bisa blusukan. Setelah beberapa kali tidak jadi, saya pikir tidak jadi hadir. Tapi ternyata benar-benar di kunjungin siang ini. Alhamdulillah sekali saya bersyukur anak-anak saya diberi bantuan,“ tutur Retno.

Harapan baru terpancar dari wajah Daffa usai rumahnya di kunjungi Wali Kota Surabaya. Ia terlihat menjadi lebih bersemangat kembali untuk melanjutkan hidup dan menyiapkan masa depan.

"Bu Risma, saya sangat senang dan bangga akhirnya ibu bisa datang dan mau membantu keluarga saya. Saya bisa merasakan kebahagiaan kembali setelah ibu datang dan menyiapkan masa depan saya. Nanti mungkin yang saya pilih sekolah ATKP bu," pungkas Daffa. (arf)

Read More