Ikuti Rakor Pemberantasan Tipikor, Wali Kota Eri: Ini Semakin Memberikan Kepercayaan bagi Pemkot untuk Bekerja

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Pemerintah Daerah (Pemda) wilayah Jawa Timur, Jum'at (30/4). 

Rakor yang digelar di Graha Sawunggaling Lt. 6 Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini, diikuti para perwakilan atau Kepala Daerah di Jatim.

Dalam rakor ini, dihadiri langsung Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya, perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, serta instansi terkait.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa paparan yang disampaikan KPK hari ini semakin memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah di Jatim. Khususnya, bagi jajarannya agar ke depan bisa bekerja lebih baik dan tenang.

"Karena apa, tadi disampaikan tujuan hari ini adalah satu, kami melihat sebagai pemimpin daerah adalah bagaimana anggaran yang kita gunakan bermanfaat buat masyarakat. Tidak ada lagi yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan," kata Wali Kota Eri.

Bahkan, selama ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku, bahwa setiap langkah yang akan dilakukan pihaknya selalu meminta pendampingan baik dari Kejaksaan maupun KPK. 

Ia berharap setiap perencanaan atau project yang akan dilakukan pemkot itu dapat sesuai dengan benar.

"Alhamdulillah Pak Direktur tadi menyampaikan, bahwa kapanpun akan siap diundang untuk melakukan pendampingan  ketika kita akan melakukan sesuatu. Agar suatu yang kita lakukan menjadi benar. Dan Ini menjadi support dan semangat kami," ungkapnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga berencana melakukan kontrak kerja kepada setiap pejabat, baik Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun Camat di lingkup Pemkot Surabaya. 

Kontrak kerja ini dalam artian sebagai output atau bentuk penilaian laporan hasil kinerja yang harus dicapai.

"Misalnya tadi MCP (Monitoring Center for Prevention) seperti yang disampaikan. Seperti Sekda MCP yang harus dicapai 93 persen. Nah, ini misal kalau tidak (tercapai) harus bagaimana pertanggungjawabannya," jelasnya.

Dengan langkah tersebut, Wali Kota Eri berharap agar semua pemimpin atau pejabat yang dipilih di lingkungan Pemkot Surabaya adalah mereka yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. 

"Insya allah kalau itu bisa dilakukan, maka kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat akan terwujud di Kota Surabaya," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, bahwa pertemuan bersama Kepala Daerah ini merupakan rapat koordinasi terintegrasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi. Khususnya di wilayah Jawa Timur.

"Kegiatan ini untuk memupuk, menyemangati mereka. Sekalian kita mengevaluasi kegiatan di tahun-tahun sebelumnya di dalam rangka upaya mereka, keseriusan mereka melakukan pemberantasan korupsi pada sektor pencegahan dan sektor deteksi dini," kata Brigjen Pol Bahtiar.

Menurut dia, langkah ini dilakukan agar mulai di hilir area-area yang berpotensi korupsi ini bisa diminimalisir serta dapat dihilangkan sejak dini. 

"Sehingga tidak menjadi ancaman faktual. Sudah terjadi, akhirnya kan bisa merugikan keuangan negara," tegas dia.

Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian khusus KPK dalam evaluasi kali ini. 

Pertama adalah terkait dengan pemulihan aset atau sertifikasi aset. Brigjen Pol Bahtiar menilai, bahwa banyak aset-aset milik pemerintah daerah kadang tidak terkonfirmasi, tidak terinformasi di pemerintah daerah. 

"Sehingga hal ini bisa mengakibatkan aset itu dapat disalahgunakan atau bahkan bisa hilang," jelas dia.

Selain masalah aset, kata dia, peningkatan terhadap pendapatan daerah juga menjadi catatannya. 

Meski begitu, ia menyadari di masa pandemi ini pendapatan masing-masing daerah mengalami penurunan. 

Tapi, bukan berarti dampak pandemi ini menjadi pembenaran daerah tidak melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kembali terhadap pendapatan daerahnya.

"Terkadang muncul pemikiran-pemikiran lain, itu merupakan peluang bagi orang lain untuk tidak mengoptimalkan pendapatan daerah, karena merasa di masa pandemi. Padahal mungkin di masa pandemi juga ada potensi lain yang bisa ditingkatkan pendapatan daerahnya," papar dia.

Di lain hal, yang harus menjadi evaluasi bagi setiap pemerintah daerah di Jatim adalah tentang perencanaan dan penganggaran. 

Karenanya, Ia berpesan kepada para Kepala Daerah di Jatim agar di dalam merencanakan dan menganggarkan suatu kegiatan atau project supaya diutamakan yang mempunyai daya ungkit bagi kemajuan daerah. 

Selain itu, perencanaan itu juga diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan.

"Kemudian mengutamakan untuk kemanfaatan masyarakat atau publik. Tidak hanya mengandalkan tentang practice, mengadakan suatu barang atau kegiatan.Tapi ternyata kalau diukur pemanfaatan publik nilainya kecil, kemudian tidak memiliki daya ungkit," pesan dia.

Oleh sebab itu, pihaknya berpesan kepada para kepala daerah agar betul-betul dilakukan penelitian yang detail. 

Setiap perencanaan yang dianggarkan, tidak semata-mata hanya menyerap atau menghabiskan anggaran untuk kepentingan-kepentingan yang tidak memiliki daya ungkit.

"Yang paling penting memiliki daya ungkit, untuk kemajuan, untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk pemerataan pembangunan. Itu yang menurut saya paling penting menjadi dasar bagaimana daerah mengelola pemerintahannya," pungkasnya. 

Read More

Prajurit Pasmar 2 ikuti Sosialisasi PPMD

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Prajurit dan PNS Pasmar 2 menerima sosialisasi Perumahan Pribadi Melalui Dinas (PPMD) yang berlangsung di Gedung Balai Prajurit Mako Pasmar 2 Kesatrian Marirnir Moekijat, Gedangan, Sidoarjo. Jumat (30/4/2021).

Aspers Danpasmar 2 Kolonel Marinir Firman Gunawan, S.E., mewakili Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi M.M., mengatakan, sosialisasi PPMD menghadirkan tim dari Dinas perawatan personel (Diswatpersal) Mabesal yang dipimpin oleh Kasubdisjahpers Letkol Laut (S/W) F. Lusiani P. S.E., M.M.

Aspers Danpasmar 2 menyampaikan sambutan dari Komandan Pasmar 2 saat membuka sosialisasi tersebut mengatakan bahwa sosialisasi perumahan pribadi melalui dinas ini merupakan bentuk upaya pemimpin TNI AL untuk menjamin kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Dengan melalui penggunaan tabungan disiplin (tabplin) dan ASABRI, prajurit dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk memiliki rumah.

“Dengan adanya program rumah ini, seorang prajurit akan terbantu dan didorong untuk dapat segera memiliki rumah yang disesuaikan dengan kemampuan dan kepangkatan masing-masing. Sehingga dengan memiliki rumah dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit yang akhirnya akan meningkatkan kinerja prajurit,” jelasnya.

Sosialisasi perumahan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyediaan rumah pribadi melalui dinas dengan menggunakan dana Tabplin, sehingga Prajurit dan PNS TNI AL yang belum memiliki rumah pribadi bisa memilikinya dengan fasilitas yang disediakan.

Sementara itu Kasubdisjahpers Diswatpersal menyampaikan tentang sosialisasi PPMD TNI AL dengan menggunakan dana Tabplin dan PUM ASABRI. Masalah panggon atau rumah tempat tinggal mendapatkan perhatian serius, untuk itu pemimpin mengupayakan solusi pemecahanya dengan pengadaan program pemilikan perumahan pribadi melalui dinas.

Pada kesempatan tersebut, pihak Diswatpersal mensosialisasikan prosedur dan tata cara mengajukan permohonan kepemilikan rumah melalui tabungan disiplin (tabplin) sesuai dengan strata prajurit dan PNS. Dengan beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, namun tetap mengedepankan aspek legalitas dan aspek kemudahan bagi prajurit untuk percepatan pelayanan permohonan perumahan pribadi melalui dinas. (Dispen Kormar)

Read More

Wadan Kodiklatal Pimpin Rapat Uji Naskah Petunjuk Teknis Body Rappling dan Prusi Knote

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Wadan Kodiklatal) Mayjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han)., CHRMP memimpin rapat Uji Naskah Petunjuk Teknis (Juknis) Body Rappling dan Prusi Knote bagi siswa Kodiklatal. Adapun rapat uji naskah tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Direktorat Doktrin (Ditdok) kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Jumat, (30/4/2021).

Hadir dalam acara tersebut para Direktur Kodiklatal, Kepala Kelompok Tenaga Pendidik (Kapokgadik), para Komandan Kodik, Komandan Puslat dan para Paban di bawah Direktorat Doktrin Kodiklatal. Selain itu hadir pula para Perwira menengah Kodikmar sebagai Tim Pokja.

Dalam paparan tim Pokja Kodikmar menyampaikan bahwa Juknis kegiatan Body Rappling dan Prusi Knote ini termasuk dalam Lattek tingkat III, merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kepada siswa yang sedang menempuh pendidikan di Kodiklatal.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi serta membutuhkan dukungan personil material yang memadai. Khusus kepada pelatih agar mengawasi dan mengoreksi secara ketat kepada siswa peserta latihan. 

Selain itu agar mengecek kesiapan personil dan peralatan secara rinci serta memastikan ketepatan mulai sikap awal, lompatan, pengereman, pendaratan hingga cara mengatasi gangguan apabila terjadi.

Diakhir paparannya tim Pokja menyampikan  bahwa keberhasilan dalam latihan ditunjang sikap displin seluruh peserta latihan dalam mengikuti dan mentaati semua aturan yang ada dalam petunjuk teknis pelaksanaan Body Rappling dan Prusi Knote.

Sementara itu Wadan Kodiklatal Mayjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han)., CHRMP menyampaikan bahwa Juknis Body Rappling dan Prusi Knote memuat aturan untuk semua peserta latihan baik pelatih, instruktur maupaun siswa. 

Wadan Kodiklatal ini mengingatkan agar peserta latihan melaksanakan betul apa yang menjadi standart operasional sehingga keselamatan personil dan materrial tetap terjaga dalam latihan. (Pen Kodiklatal)

Read More

Dandim Surabaya Utara Pimpin Langsung Upacara Pemakaman Prajurit Kodim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Serda Sugianto, anggota Kodim 0830/Surabaya Utara dimakamkan secara militer di pemakaman umum yang berada kawasan Mojokerto, Jawa Timur.

Serda Sugianto, sehari-hari mengemban tugas sebagai Baur Data Koramil Krembangan. Diketahui, Serda Sugianto meninggal akibat sakit yang selama ini di deritanya.

Prosesi pemakaman pun, dilakukan secara militer. Bahkan, upacara pemakaman tersebut, dipimpin langsung oleh Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono.

“Selama menjadi prajurit, almarhum dikenal bertanggung jawab melaksanakan tugas sehari-hari,” ujar Dandim usai memimpin upacara pemakaman. Jumat, 30 April 2021.

Bahkan, kepergian salah satu anggota Koramil di bawah teritorial Kodim itu membawa duka tersendiri bagi pihak Kodim. 

“Saya mewakili keluarga besar Kodim Surabaya Utara turut berduka atas kepergian almarhum,” ungkap Kolonel Sriyono. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Pemkot Sediakan 185 Titik Layanan, Pengurusan Administrasi Kependudukan Kini Cukup di Kelurahan dan Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keinginan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk memindahkan pelayanan ke kelurahan dan kecamatan, perlahan mulai direalisasikan. 

Kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah menyediakan 185 titik layanan administrasi kependudukan (adminduk), sehingga pengurusan adminduk saat ini cukup dilakukan di kelurahan dan kecamatan masing-masing.

“Teman-teman Dispenduk sudah diturunkan ke seluruh kelurahan sebanyak 154 orang, satu kelurahan satu orang. Sebelumnya kita sudah merintis itu di 31 kantor kecamatan, sehingga total sekarang 185 petugas yang ada di kelurahan dan kecamatan, atau dalam bahasa lainnya sudah ada 185 titik layanan yang kami sediakan se-Kota Surabaya,” tegas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji, Jum'at (30/4).

Menurutnya, ketika pelayanan masih dilakukan di Gedung Siola, pihaknya hanya membuka 30 titik pelayanan. Namun, kini sudah ada 185 titik layanan, sehingga ini merupakan lompatan yang sangat besar dalam pelayanan kepada masyarakat. 

“Tentu harapan kami warga semakin dimudahkan karena sudah dekat dengan rumahnya masing-masing,” katanya.

Dengan dibukanya 185 titik layanan itu, maka pelayanan di Gedung Siola atau di kantor Dispendukcapil Surabaya hanya dikhususkan untuk melayani perekaman KTP baru atau untuk foto KTP baru.

“Jadi, pelayanan di Siola itu hanya sebagai alternatif bagi warga yang mungkin berangkat kerja pagi-pagi dan kantornya di tengah kota, maka alternatifnya bisa dilayani di Siola. Tapi pelayanan di Siola itu memang dikhususkan untuk perekaman KTP baru,” ujarnya.

Agus juga merinci beberapa administrasi kependudukan yang bisa diurus di kelurahan dan kecamatan. Khusus di kelurahan, warga bisa mengurus akta kelahiran, akta kematian, legalisir, dan pelayanan adminduk yang membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 

“Layanan adminduk yang bisa diurus di kelurahan ada 4 jenis pelayanan, tapi item-item di dalamnya sangat banyak, seperti pelayan yang terintegrasi dengan PN, itu ada 17 pelayanan,” tegasnya.

Sedangkan pelayanan yang bisa diurus di kecamatan adalah semua pelayanan adminduk selain 4 jenis yang bisa diurus di kelurahan. 

Pelayanan itu diantaranya adalah pindah datang dan pindah keluar, pecah KK, cetak KTP, legalisir, perubahan biodata dan pelayanan adminduk lainnya. 

“Total ada 67 pelayanan administrasi kependudukan yang biasanya diurus warga, baik di kelurahan maupun di kecamatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Agus berharap warga bisa memanfaatkan pelayanan ini karena sudah dekat dengan rumahnya masing-masing. 

Ia juga menambahkan, warga juga bisa mengurus adminduk itu melalui gadget mereka masing-masing, karena sudah hampir semuanya bisa diurus dengan online.

“Namun, saya sarankan untuk yang kurang paham IT agar tidak memaksakan diri mengurus secara online atau bahkan sampai menyuruh orang untuk menguruskan permohonan adminduknya menggunakan akun klampid yg dibuatkan orang lain, karena itu sangat rentan diselewengkan oleh orang yang membantunya tadi. Lebih baik, kalau memang tidak mengerti cara mengurus permohonan mandiri secara online, bisa langsung ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan terdekat, disitu pasti akan diarahkan oleh teman-teman hingga selesai,” pungkasnya.

Read More

Peduli Yatim Piatu, Brigjen TNI Herman Bagikan Tali Asih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa sembako dan tali asih disalurkan oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo ke para Yatim Piatu yang sengaja diundang di Aula Makorem Bhaskara. Jumat, 30 April 2021 sore.

Dijelaskan Danrem, pemberian tali asih itu merupakan bentuk kepedulian dirinya terhadap yatim piatu dan fakir miskin yang berada di wilayah teritorialnya. 

"Apalagi, sekarang sedang pandemi. Semoga penyaluran bantuan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk peduli sesama,” ujar Danrem.

Selain pemberian tali asih, dirinya juga menyempatkan diri untuk memotivasi para yatim piatu, terutama untuk bisa meraih cita-cita mereka. 

“Sebab, motivasi itu penting untuk anak-anak ini untuk meraih cita-citanya,” jelasnya.

Meski tak seberapa, ia berharap bantuan yang disalurkan oleh dirinya tersebut, bisa meringankan beban mereka. 

“Semoga bantuan ini bisa memberikan manfaat lebih,” pinta Danrem.

Read More

Semarakkan Lomba Fashion Show dengan Busana UMKM, Wali Kota Eri: Kepala OPD Maskot dan Marketing Produk UMKM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya menggelar acara lomba peringatan Hari Kartini 2021 di Balai Kota Surabaya, Jumat (30/4). 

Ada beberapa lomba dalam acara spektakuler ini, seperti lomba membuat kolase, lomba membuat hantaran dengan produk UMKM dan yang paling menarik adalah lomba fashion show menggunakan produk UMKM dengan model Kepala OPD dan Camat se-Surabaya.

Saat itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji beserta istri, dan juga Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan beserta istri dan para asisten ikut menyemarakkan fashion show tersebut. 

Meskipun hanya sebagai bintang tamu dalam fashion show tersebut, namun mereka juga berjalan di catwalk layaknya model profesional. 

Dengan busana produk UMKM, mereka tampak keren ketika berjalan di catwalk.

Setelah parade bintang tamu, acara itu dilanjutkan dengan lomba fashion show yang diikuti langsung oleh semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dan juga para camat se-Kota Surabaya. 

Mereka juga tampak keren saat memakai busana produk UMKM. Satu persatu Kepala OPD dan Camat beserta istrinya tampil menawan di catwalk itu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan acara ini untuk memperingati Hari Kartini dan untuk mengingatkan kembali perjuangan emansipasi wanita yang sampai hari ini sudah bisa dirasakan. 

“Diakui atau tidak, seorang pria tidak akan berhasil jika di belakangnya tidak ada perempuan hebat, karena sejatinya kalau kita jujur, lelaki itu makhluk paling kuat dan sekaligus paling lemah. Tanpa dorongan dan tanpa didampingi seorang wanita, insyallah lelaki itu akan tumbang di tengah jalan,” kata Wali Kota Eri.

Oleh karena itu, di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak ada lagi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam mengejar karirnya, termasuk dalam memimpin OPD. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa banyak Kepala OPD di pemkot berasal dari perempuan. 

“Ini menunjukkan bahwa seorang wanita bisa sama dengan seorang lelaki,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seorang wanita yang hebat adalah yang bisa berkarir sekaligus bisa menjadi tauladan bagi keluarganya, bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan bisa mendampingi suaminya menjadi suami yang hebat. 

“Itulah kelebihan wanita,” katanya.

Selain itu, Cak Eri juga menegaskan bahwa acara lomba fashion show bagi para Kepala OPD dan camat ini untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk UMKM Surabaya. 

Makanya, semua yang dipakai dalam fashion show itu adalah produk-produk UMKM.

“Saya berharap, Kepala OPD Surabaya menjadi maskot, jadi marketing UMKM di Surabaya. Kalau sudah seperti ini, insyallah Kepala OPD akan memakai hasil UMKM, bayangkan kalau satu orang ASN di Surabaya menggunakan UMKM, berapa banyak ASN yang akan menyerap produk UMKM, tentu sangat banyak,” ujarnya.

Menurutnya, jika sudah pemerintah kotanya memakai produk UMKM, insyallah akan menular kepada seluruh warga. 

Ia juga menegaskan, peringatan Hari Kartini ini akan menjadi momentum kebangkitan UMKM Surabaya, sehingga dia berharap Kepala OPD dan warga bangga menggunakan produk UMKM itu.

“Kita tunjukkan bahwa ini kebanggaan kita, kita akan hebat, kita akan menjadi sempurna kalau yang melekat di badan kita, di hati kita adalah produk UMKM Surabaya, saya titipkan UMKM kepada panjenengan semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi mengatakan dalam acara ini, pihaknya memunculkan lomba fashion show bagi Kepala OPD dan Camat, karena memang Kepala OPD itu merupakan marketing pemasaran UMKM Surabaya. 

“Ada pula lomba membuat hantaran yang mana hasil dari hantaran itu diberikan kepada LVRI Surabaya,” kata Rini.

Melalui berbagai rangkaian acara tersebut, ia mengaku ingin menunjukkan bahwa produk UMKM Surabaya, baik berupa pakaian atau fashion maupun kue kering dan sebagainya tidak kalah dengan produk lainnya dari kota lain. 

“Jadi, di Hari Kartini ini menjadi kebangkitan UMKM Kota Surabaya untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari perkembangan Kota Pahlawan ini,” ujarnya.

Ia juga memastikan akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan jajaran Pemkot Surabaya untuk terus mendorong kebangkitan UMKM di Surabaya. 

Bahkan, ia juga tidak menutup kemungkinan akan menggelar berbagai acara lainnya ke depan untuk memasarkan produk UMKM ini. 

“Bisa juga tidak dengan kegiatan, tapi kebersamaan menggunakan produk UMKM harus diterapkan, misalkan masing-masing dinas sudah mulai menggunakan produk UMKM Surabaya, tentu ini akan sangat membantu,” pungkasnya.

Read More

Begini Cara Mensos Risma Cegah Korupsi Bansos Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini telah menyiapkan strategi untuk mencegah korupsi bantuan sosial (bansos) terulang kembali.

Salah satu strateginya adalah membuat pengaduan sistem whistle blower dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik rasuah terjadi.

“Untuk pengaduan, saat ini kami sedang menyusun kerja sama dengan KPK untuk whistle-blowenya, untuk pengaduan itu,” kata Risma dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/4).

Sementara untuk pengaduan berupa surat, Kementerian Sosial menggandeng Kejaksaan Agung.

“Kalau ada pengaduan saya berkirim surat ke Kejaksaan Agung kemudian Kejaksaan Agung mengecek,” jelasnya.

Dari upaya yang dilakukan bersama Kejaksaan Agung, Risma mengatakan, sudah ada sejumlah oknum nakal yang kemudian diproses.

“Ada oknum yang sudah kena dan itu sudah kita tindaklanjuti,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Kemensos juga menggandeng pihak lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP). Kerja sama ini dilakukan, salah satunya adalah untuk membuat e-katalog.

“Soal darurat tadi kami juga saat ini bekerjasama dengan LKPP untuk memformulasikan seperti itu, jadi, untuk pembuatan e-katalog bencana seperti apa sih, seperti itu,” ungkap dia.

Risma menyebut, e-katalog memang perlu untuk dibuat. Hal ini bertujuan agar pengadaan berkaitan dengan kebencanaan memiliki standar yang sama antara barang satu dengan lainnya.

“Itu yang akan kita buatkan (e-katalog) untuk mengantisipasi supaya standarnya tuh sama, tidak ganti dan standarnya tidak berubah-ubah seperti itu yang saat ini kita sedang siapkan dengan LKPP,” pungkasnya.

Read More

Kejari Kabupaten Bandung dan DPRD MoU Penanganan Masalah Hukum

KABARPROGRESIF.COM: (Bandung) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung, melakukan penguatan kerja sama tentang Penanganan Masalah-masalah Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto dan Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Bandung Paryono, di Hotel Savoy Homann Bandung, Jumat (30 April 2021).

"Sinergitas dengan Kejari ini sudah dilakukan di setiap periode kepemimpinan DPRD. Dengan adanya kerja sama ini, kami bisa meminta pendapat dan mengundang pihak Kejari sebagai narasumber. Terutama saat tengah menyusun perda (peraturan daerah), di mana tentunya kami membutuhkan pendampingan," ungkap Ketua DPRD.

Kerja sama itu, tutur Sugianto, antara lain meliputi bantuan, pendapat, atau pendampingan hukum yang bersifat kelembagaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

"Jadi kalau DPRD butuh pendampingan hukum, dengan MoU ini bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan masalah pribadinya anggota DPRD, itu tidak bisa karena sifatnya bukan lembaga," terang Sugianto.

Kajari Paryono menjelaskan, maksud dan tujuan MoU tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Kejari Kabupaten Bandung, serta meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

"Kami memberikan motivasi bagi DPRD sesuai fungsi kami, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan. Ini tentu diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," jelas Paryono.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bandung Erick Juriara Ekananta mengapresiasi kerja sama antara kedua unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) tersebut.

Menurutnya upaya pencegahan sangat dibutuhkan, baik oleh pemda maupun DPRD, dalam rangka mewujudkan good and clean governance.

"Terlebih selama 4 tahun berturut-turut, kita meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tujuan pendampingan untuk pencegahan, lebih baik daripada dilakukan setelah terjadi penyimpangan," tutup Erick Juriara.

Read More

Dansatgas Yonif Mekanis 521/QY Safari Ramadhan Bareng Forkopimda

KABARPROGRESIF.COM: (Keerom) Sinergitas antar Forkopimda di Kabupaten Keerom, Papua kian semakin kental.

Itu terbukti ketika Forkopimda menggelar berbagai kegiatan secara bersamaan dalam upaya memantapkan sinergitas.

Salah satunya, melalui adanya safari ramadhan yang dipimpin langsung oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager. Kamis, 29 April 2021 petang.

Safari itu, menyasar beberapa lokasi. Diantaranya pondok pesantren hingga beberapa masjid yang berada di Keerom.

Bukan hanya itu saja, beberapa bantuan sosial pun disalurkan oleh Bupati pada kesempatan safari ramadhan tersebut.

“Adanya tali asih ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sebaik mungkin bagi para pengurus pondok pesantren, panti asuhan dan masjid. Terutama memajukan pembangunan,” jelasnya.

Senada, Dansatgas Pamtas, Letkol Inf Taufik Hidayat menambahkan jika selama ini, pihaknya sangat mendukung berbagai kebijakan maupun program yang saat ini digagas oleh Pemda setempat.

Pasalnya, keberadaan Satgas di Kabupaten Keerom saat ini, juga memiliki visi dan misi penting, terutama membantu pihak Pemda dalam upaya memajukan pembangunan Keerom yang lebih baik. 

“Jadi, semua itu harus dilakukan bersama-sama, istilahnya sinergitas lah. Ini harapan kami ketika memajukan suatu daerah,” pungkasnya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Ratusan Takjil Koramil Kedungpring Ludes

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pihak Koramil Kedungpring, Kodim 0812/Lamongan membagikan takjil gratis bagi masyarakat yang melintas di depan halaman Makoramil.

Setidaknya, ratusan takjil yang disediakan oleh pihak Koramil ludes seketika.

“Pembagian takjil ini sebagai bagian dari upaya memantapkan Kemanunggalan TNI dan rakyat,” kata Danramil, Kapten Inf Heru S. Kamis, 29 April 2021 sore.

Selain pembagian takjil, di lokasi itu pula dirinya juga menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi adanya protokol kesehatan.

Pasalnya, ia mengungkapkan jika saat ini pandemi belum berakhir. 

"Kita sosialisasikan juga ada himbauan larangan mudik,” pungkasnya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Sosialisasikan Aplikasi Edabu Jamkesda di Kantor Kelurahan, Pemkot Surabaya Ajak Warga Segera Mendaftar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya terus melakukan berbagai inovasi, dalam rangka mensosialisasikan penerapan Universal Health Coverage (Jaminan Kesehatan Semesta). 

Kali ini, sosialisasi diperuntukkan bagi petugas kelurahan untuk mempelajari aplikasi Edabu Jamkesda BPJS Kesehatan.

Aplikasi Edabu Jamkesda BPJS Kesehatan merupakan, aplikasi yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan untuk menginput data warga yang akan tergabung dalam kepesertaan pengertian Jaminan Kesehatan Semesta (JKS). 

Aplikasi ini, hanya dapat diakses oleh internal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, seluruh staf kelurahan mendapatkan pengarahan penggunaan aplikasi itu dari petugas puskesmas di masing-masing wilayah. 

Bahkan, sebelum menggunakan aplikasi itu, petugas kelurahan akan mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar JKS. Mulai pengertian, peruntukkan (sasaran) hingga bagaimana proses pendaftaran sampai warga dinyatakan resmi tergabung dalam kepesertaan JKS.

“Jadi mulai dari awal, lalu untuk yang terlibat dalam sosialisasi itu adalah kepala puskesmas, petugas IT, bidan dan kelurahan yang mendampingi ibu hamil sampai dengan melahirkan juga kita libatkan,” kata Febria Rachmanita, Kamis (29/4).

Feny sapaan akrab Febria Rachmanita menjelaskan, sosialisasi bagi petugas kelurahan itu bertujuan memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi kepesertaan JKS. 

Cukup dengan mendatangi kantor kelurahan terdekat, warga bisa langsung mendaftar dengan membawa persyaratan berupa KTP. 

Apabila sewaktu-waktu warga sakit, maka tinggal membawa KTP untuk berobat ke puskesmas terdekat yang ada di Surabaya.

“Monggo bapak-ibu, jangan sampai nunggu sakit baru mendaftar. Cukup dengan membawa KTP saja. Kami berharap warga segera mendaftar. semakin cepat lebih baik,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Feny mengurai sosialisasi dan pendampingan untuk petugas kelurahan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin, Rabu (29/4) di 154 kelurahan yang tersebar se-Surabaya. 

Namun begitu, ia memastikan pelakasanaan pendampingan tersebut akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. 

Hal itu penting dilakukan, agar seluruh kelurahan benar-benar memahami dan dapat membantu warganya dalam mendaftarkan kepesertaan JKS. 

“Cukup diselesaikan di tingkat kelurahan saja. Daftarnya di kelurahan, kalau sudah terlanjur sakit maka bisa langsung daftarnya sekalian berobat di puskesmas,” jelasnya.

Menariknya, Feny menilai antusias masyarakat memanfaatkan JKS dinilai luar biasa. Sejak launchingnya program tersebut per 1 April - 28 April, warga yang telah mendaftarkan mencapai 892 orang. 

“Alhamdulillah satu bulan. Dari angka 892 merupakan gabungan pendaftar dari rumah sakit maupun kelurahan dan angka ini masih terus bertambah tiap jamnya,” papar dia.

Oleh karena itu, Feny berharap, ke depan semakin banyak lagi warga Surabaya yang memanfaatkan layanan JKS. 

Dia kembali menekankan agar warga segera mendaftarkan diri menjadi kepesrtaan JKS. 

“Yuk, kami berharap semua warga menyempatkan diri mendaftarkan. Sebaiknya daftar di kelurahan artinya pada saat kondisi masih sehat jangan menunggu sakit. Tetapi untuk warga yang sedang sakit tetap dilayani di puskesmas terdekat. Untuk mekanisme rujukan tetap berjenjang,” pungkasnya.

Read More