Kejagung Lelang Barang Rampasan Kasus Korupsi Jiwasraya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melelang sejumlah barang yang dirampas dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 24 November 2021 mendatang.

Adapun barang rampasan tersebut bukan hanya berada di Ibu Kota saja, melainkan ada di sejumlah provinsi di Indonesia.

"Dalam rangka penyelesaian barang rampasan negara dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya ini sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap barang rampasan," ujar pelaksana tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Sartono, di Kantor Jiwasraya, Jakarta Pusat, Minggu (21/11/2021).

Sartono membeberkan barang rampasan dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya itu tersebar di sejumlah provinsi. Di antaranya, di Sulawesi Selatan; DKI Jakarta; Jawa Barat yaitu Bogor, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi; Kalimantan Selatan, yakni Banjarmasih; Kalimantan Timur, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupatem Kutai; dan ada di Banten, yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

"Bahwa dari rangkaian penilaian tersebut diperoleh hasil penilaian yang selanjutnya tentunya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pelelangan. Dalam rangka kegiatan pelelangan barang rampasan kasus Jiwasraya ini, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan," kata Sartono.

"Secara bersinergi sesuai jadwal nantinya kita juga akan melaksanakan lelang-lelang barang rampasan lain berupa tanah dan sebagainya yang adanya di lokasi-lokasi di provinsi lain," imbuhnya.

Lelang akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Adapun lelang akan dilakukan secara online pada Rabu (24/11/2021) melalui situs lelang.go.id.

Read More

Ratusan Prajurit Korem Baladhika Jaya Masuki Masa Wisuda Purna Wira

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Sebanyak 27 Perwira Menengah, 8 Perwira Pertama, 297 Bintara dan 6 prajurit dari golongan Tamtama memasuki masa Wisuda Purna Wira di Aula Untung Suropati, Makorem 083/Baladhika Jaya, Kota Malang, Selasa, 23 November 2021 pagi.

Acara itu, dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Personel, Mayor Inf Dedyk Wahyu Widodo.

Apresiasi dan dedikasi pun tak lepas diucapkan oleh para prajurit yang mengikuti MPW tersebut. 

“Prajurit-prajurit itu sebelumnya telah memberikan sumbangsih ketika berdinas, baik kepada negara dan organisasi Angkatan Darat,” ujarnya.

Pun demikian, meski sudah Purna tugas sebagai prajurit, Mayor Dedyk mengimbau para Purnawirawan tersebut untuk tak memutus silahturami begitu saja, terutama terhadap para prajurit Korem, khususnya Angkatan Darat.

“Yang terpenting, adalah menjaga nama baik TNI dan tetap menjadi pribadi yang bermanfaat di masyarakat,” pintanya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

DPR Beberkan 4 Catatan Penting soal Polemik KTP Ganda Jaksa Agung ST Burhanuddin

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua Komisi II DPR Pangeran Khairul Saleh memberikan catatannya berkaitan dengan laporan Koalisi Masyarakat Penjaga Adhyaksa (KOMJAK) kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian atas dugaan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki identitas kependudukan ganda atau berbeda.

"Pertama, Harapan kita adalah laporan KOMJAK itu bagian dari niat baik untuk penguatan atas prinsip good government. Oleh karena itu laporan adanya KTP ganda itu, menurut saya tidak lebih dari persoalan tertib administrasi saja. Tidak ada hal krusial, selain memang wajib dibenahi," katanya.

Kedua, jika laporan ini memiliki agenda liar. Artinya tidak untuk kepentingan tertib administrasi, melainkan ada kepentingan untuk menjatuhkan nama baik Jaksa Agung RI.

"Jika ini terjadi, maka tentunya akan menjadi preseden buruk untuk penegakan prinsip good government itu sendiri," ucapnya.

Ketiga, Pangeran menyebut, harus diakui kecurigaan muncul bahwa laporan KTP ganda dan tuduhan poligami terhadap Jaksa Agung, ST Burhanuddin ini tidak terpisahkan dari prestasi atas kinerja Korps Adhyaksa di bawah kepemimpinannya.

"Dari mulai keberhasilannya mengungkap kasus korupsi besar seperti Jiwasraya dan ASABRI sampai menyelamatkan puluhan triliun aset negara, serta capaian transformasi digital di kejaksaan," ucapnya.

Apalagi di saat Jaksa Agung RI juga mulai gencar membangun wacana pentingnya menerapkan hukuman mati, juga kebijakannya membentuk Satgas Mafia Tanah dan Pelabuhan, termasuk membangun Hotline khusus untuk menampung aduan mafia tanah dari masyarakat.

"Keempat, dari komitmen Jaksa Agung yang mewanti-wanti kepada seluruh jajaran Korps Adhyaksa agar senantiasa menjaga integritas dan menjauhi tindakan tercela, mestinya memberi sinyal kuat bahwa tuduhan-tuduhan itu terlihat mengada-ada," tutupnya.

Read More

Jaga Kebugaran, Anggota Korem Diminta Rutin Olahraga Mandiri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ditengah pandemi, terdapat berbagai rutinitas yang harus dilakukan oleh prajurit TNI sebelum beraktifitas.

Salah satunya, ialah olahraga. Kegiatan itu, kali ini harus dilakukan oleh seluruh prajurit Korem 084/Bhaskara Jaya sebelum beraktifitas.

Bahkan, pihak Korem pun telah menentukan batas waktu bagi prajurit untuk berolahraga sebelum melaksanakan tugas, ialah selama 30 menit.

“Rutinitas itu dilakukan sesudah apel. Jadi, selesai apel, mereka semua (prajurit dan PNS, red) harus berolahraga. Itu wajib,” tegas Kasi Pers Korem, Kolonel Inf Agus Supriyanto. Selasa, 23 November 2021 pagi.

Agus menyebut, instruksi itu merupakan perintah langsung dari Komando Atas yang wajib dilakukan oleh prajurit dan PNS ditengah pandemi yang terjadi saat ini. 

“Sudah kewajiban,” ucapnya singkat.

Bukan hanya itu, selama rutinitas itu berlangsung pihak Korem juga menerjunkan beberapa personel dari Jasmani Korem atau Jasrem.

Kajasrem 084/Bhaskara Jaya, Kapten Arm Didit menjelaskan jika hampir tiap pagi ia telah mengirimkan beberapa personel Jasrem untuk memberikan materi-materi olahraga di Lapangan Korem. 

“Materi olahraga itu, tak lebih dari lari kecil hingga senam pagi,” bebernya. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)

Read More

Soal 31.624 ASN Terima Bansos, Mensos Risma: Data Sudah Diserahkan, Silahkan Daerah Cek Ulang

KABARPROGRESIF.COM: (Nganjuk) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini angkat bicara mengenai polemik 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos).

Menurut Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, pihaknya telah menyerahkan data para ASN tersebut ke pemerintah daerah masing-masing untuk dicek ulang.

“Ya ini sekarang kita serahkan ke daerah, untuk daerah bisa cek,” kata Risma kepada wartawan usai menghadiri acara penyaluran bantuan sosial di Gedung Juang 45 Nganjuk, Minggu (21/11/2021).

Risma mengatakan, jika setelah dicek terbukti ASN tersebut menerima bansos, maka yang bersangkutan harus dikeluarkan dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kalau benar ya, mereka harus dikeluarkan dari bantuan itu,” sebutnya.

Tak hanya ASN aktif, lanjut Risma, seyogianya pensiunan PNS juga tidak mendapatkan bansos. Sebab, mereka mendapat dana pensiun dari pemerintah saban bulannya.

“Jadi pengertiannya itu dia (pensiunan PNS) nerima rutin dari pemerintah. La kalau pensiun kan tetap dia terima dana pension,” sebut Risma.

Diberitakan sebelumnya, Risma mengungkap ada sebanyak 31.624 ASN terindikasi menerima bansos, dengan 28.965 di antaranya berstatus ASN aktif.

Adapun ASN tersebut terindikasi menerima bansos dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Read More

Babinsa Lamongan Dikerahkan Beri Edukasi Soal Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Seluruh Babinsa yang ada di setiap Koramil yang ada di wilayah teritorial Kodim 0812/Lamongan mulai dikerahkan unutk mensosialisasikan adanya protokol kesehatan.

Uniknya, cara itu dilakukan secara door to door ke rumah warga. Salah satunya, di Desa Tenggulun dan Dadapan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selasa, 23 November 2021 pagi.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menyebut jika upaya itu sengaja dilakukan dalam rangka memutus rantai pandemi Covid-19 di Jawa Timur, khususnya di Lamongan.

Ia menilai, adanya sosialiasi dan edukasi yang dilakukan oleh Babinsa di wilayahnya saat ini diyakini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama untuk patuh pada protokol kesehatan. 

“Jadi, dalam beraktifitas warga selalu memberlakukan protokol kesehatan,” ujarnya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Ribuan Kartu BPNT di Nganjuk Belum Terdistribusi, Mensos Risma: Segera Selesaikan!

KABARPROGRESIF.COM: (Nganjuk) Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Nganjuk, banyak yang belum terdistribusikan. 

Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat berkungjung di Nganjuk, Minggu (21/11/2021).

Karena Kartu BPNT yang tidak sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itulah, Risma (sapaan akrab Mensos) mendatangi daerah Nganjuk.

“Makanya, ini aku dateng begitu, aku dateng untuk kontrol kartu-kartu itu. Kenapa tidak nyampe gitu,” ujar Mensos Risma.

Mensos Risma, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, agar segera menyelesaikan masalah kartu itu, besok Senin (22/11/2021).

“Jadi senin (besok, red), saya minta diselesaikan semua, Pak Sekda tadi sudah janji untuk bisa mengumpulkan penerima manfaat seluruhnya. Terutama yang belum terima kartu, dan belum terealisasi,” katanya.

Meskipun hal itu juga terjadi di daerah lain, Risma mengungkapkan, jumlahnya tidak sebesar di Nganjuk. Berdasarkan data dari Kemensos, ada sekitar 7.161 KKS di Nganjuk, yang belum terdistribusi.

Ia menjelaskan, penyaluran BPNT atau bantuan sembako itu lebih lambat. Kalau Program Keluarga Harapan (PKH), itu relatif lancar.

Sedangkan di BPNT, itu memang tergantung e-Warong. Menurutnya, hal itu terjadi di hampir semua daerah.

“BPNT itu memang sangat tergantung terhadap e-Warong-nya. Jadi salurnya, rata-rata hampir setiap daerah rendah, yang e-Warong ini. Jadi karena itu, nanti akan coba evaluasi, karena di perpresnya itu boleh uang, uang tunai, nanti tinggal dia bisa belanja di manapun,” ungkapnya.

Kemudian karena uang tunai itu dapat dibelanjakan dimanapun nanti, tinggal dilakukan pengontrolan pada penggunaanya. 

“Kita sudah siap uji coba untuk KPM belanja di manapun saja. Tapi tetap kita kontrol untuk penggunaannya,” pungkasnya.

Read More

Miliki Peluang Kerja Sama Bidang Maritim, Pangkoarmada II Hadiri Peresmian Kantor Konsulat Denmark

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P., M.Tr.(Han)  hadiri acara peresmian Kantor Konsulat Denmark di Surabaya, yang berlokasi di Gedung Tanto di Jalan Indrapura No 29-33 Surabaya, pada Minggu (21/11/2021).

Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga ikut hadir. Sementara dari pihak Konsulat, Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Sebastian Kofod hadir langsung didampingi State Secretary for Foreign of Policy Jesper Moller Sorensen, serta Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita di depan pintu masuk kantor konsulat, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Consulate Of Denmark Surabaya oleh Menlu Jeppe Sebastian Kofod.

Menurut Gubernur Khofifah ada banyak potensi yang dimiliki Jawa Timur yang bisa digarap bersama dengan Denmark, salah satunya kerja sama di bidang industri perkapalan. Jatim juga memiliki Pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong yang bila digabungkan, membuat Jatim menjadi penopang perdagangan Indonesia.

Senada dengan Gubernur Khofifah, Menlu Denmark berharap agar pembukaan kantor baru tersebut bisa membuka banyak peluang kerja sama, terutama di bidang maritim dan sektor pertahanan. 

Ada banyak organisasi dan perusahaan asal Denmark yang siap menjajal kerja sama itu, diantaranya Maersk-Sealand, Terma, Odense Maritime Technology, Sky-Watch, Danish Maritime Authorities, dan Naval Team Denmark.

Sementara itu di sisi lain Pangkoarmada II mengapresiasi positif peluang kerja sama bidang maritim maupun sektor pertahanan dengan Denmark. 

Sebab hal tersebut selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M.,yakni terkait Pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi yang bersinergi, dan mempunyai interoperabilitas tinggi. (Dispen Koarmada II)

Read More

Mensos Risma Minta Bareskrim Polri Tindaklanjuti Temuan KKS Dipegang Pendamping, Bukan Dipegang KPM

KABARPROGRESIF.COM: (Nganjuk) Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Bu Risma meminta Bareskrim Polri menindaklanjuti temuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Nganjuk berada di tangan pendamping.

Hal itu menimbulkan kecurigaan adanya transaksi pencairan bantuan yang dirasa tidak semestinya, dimana bantuan sejak bulan Januari yang pencairan cukup besar namun ternyata tidak segera diserahkan ke KPM.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan, KKS tersebut seharusnya dipegang oleh setiap KPM.

Apapun alasanya KKS tidak boleh dipegang oleh orang lain yang tidak memiliki hak.

Termasuk para pendamping PKM ataupun E-Warung yang ditunjuk sebagai tempat penukaran barang kebutuhan dari KPM.

"Kondisi demikian cukup memprihatinkan karena nilainya hingga milyaran rupiah, dan silahkan perwakilan dari Bareskrim Polri menindaklanjuti persoalan itu," kata Tri Rismaharini dalam monitoring dan pemadanan data bantuan sosial di Kabupaten Nganjuk, Minggu (21/11/2021).

Dikatakan Risma (Panggilan Tri Rismaharini,red), pihaknya juga mengingatkan agar stakeholder dalam penyaluran bantuan ataupun pendamping maupun Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk bekerja profesional dan akuntabel.

Dengan demikian data penerima bantuan dijamin valid dan tidak salah sasaran serta pencairan tidak ada hambatan.

"Ini yang harus diperhatikan semuanya, jangan sampai ada pelanggaran dan kesalahan karena bisa berkonsekuensi hukum. Kami telah meminta bantuan Kapolri dan KPK untuk mengawal bantuan sosial di seluruh Indonesia," ujar Risma.

Dijelaskan Risma, pihaknya melihat proses pencairan PKH yang ada di Nganjuk membingungkan.

Dimana KKS sudah tidak dipegang KPM dan ketika dicairkan butuh waktu dua hari barang baru diberikan.

Padahal, seharusnya ketika KPM menggosokkan KPS di E-Warung maka saat itu juga barang seharusnya didapat.

Disamping itu, tambah Tri Rismaharini, proses pencairan bantuan sendiri dari Bank penyalur dinyatakan langsung cair ketika ada transaksi penarikan uang, tetapi ternyata di E-Warung tidak menerima uangnya.

Dengan demikian siapa yang menerima uang tersebut harus dicari dan diketahui.

"Keanehan ini yang harus bisa dijelaskan, siapa orang yang menerima uangnya tersebut kok tidak ada. Silahkan Kepolisian mengusut hal itu," tutur Tri Rismaharini.

Sementara itu, dari data rilis Kemensos di Kabupaten Nganjuk untuk penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau pemegang Kartu Sembako pada bulan Juli hingga September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi.

Selanjutnya pada bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Dengan demikian jumlah total KKS belum terdistribusi mencapai 7.161 KKS di Kabupaten Nganjuk.

Read More

Sukseskan Program Pemerintah, TNI AL Lanal Banjarmasin Kebut Serbuan Vaksinasi Di Pondok Pesantren Darul Ilmi

KABARPROGRESIF.COM: (Banjarmasin) Serbuan vaksin Maritim Covid-19  dosis pertama dan kedua kembali digelar oleh TNI AL di wilayah Banjarmasin. 

Melalui Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin, yang menggelar vaksinasi massal di Pondok Pesantren Darul Ilmi, Kota Banjarbaru pada Senin (22/11).

Seperti yang diketahui, adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai bentuk komitmen dan upaya mendorong sekaligus mensukseskan program Pemerintah Indonesia dalam percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19 di lapisan masyarakat secara totalitas, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Kegaitan ini terlaksanakan dengan sikap yang humanis dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. 

Ada 506 orang peserta serbuan Vaksinasi Maritim yang terdaftar, terdiri dari para santriwan, santriwati, tenaga pendidik  serta masyarakat sekitar telah sukses dan berhasil divaksinasi semuanya dengan aman dan sehat oleh 17 Nakes (Tim Vaksinator) dari Balai Pengobatan (BP) Lanal Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Pemerataan vaksin ini penting sekali bagi setiap elemen masyaraka untuk meningkatkan herd immunity. Oleh karena itu, diperlukan solidaritas sosial dalam menghadapi dan menghentikan laju penyebaran Covid-19 serta meminimalisir angka kasus penderita.

Rasa bangga dan apresiasi yang tinggi kepada para santri Darul Ilmi diberikan oleh Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko M.Tr. Hanla didampingi Ketua Penyelenggara Mayor Laut (K/W) dr. Meutia Indrasakti. Ungkapan itu diberikan karena para santri Darul Ilmi mengikuti kegiatan ini dengan antusias dan ikhlas untuk divaksin dalam rangka mendukung program Pemerintah melalui TNI AL untuk percepatan penanganan wabah Covid-19.

“Untuk kedepannya Lanal Banjarmasin memiliki rencana akan terus menggelar Vaksinasi Maritim, terutama di Daerah pedalaman dan ditempat pendidikan (Fakultas, Sekolahan dan Pondok Pesantren) yang belum tersentuh akan vaksin. Semoga musim pandemi ini cepat tuntas dan berakhir agar masyarakat dapat kembali beraktivitas  dengan normal menuju tatanan kehidupan yang baru,” terang Danlanal. (Dispen Koarmada II)

Read More

Ada Pembangunan, Warga Perumahan Klampis Harapan Keluhkan Banjir

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Musim hujan tiba, warga di Perumahan Klampis Harapan, Kecamatan Sukolilo tiba-tiba mengeluhkan banjir. Padahal sebelumnya sama sekali belum pernah ada banjir di sana selama puluhan tahun belakangan ini.

Ketua RW 04, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Eko Busono menduga adanya banjir ini sebab adanya pembangunan di sebelah perumahan. 

"Tapi kami belum tahu pembangunan apa. Karena sama sekali belum ada sosialisasi dan komunikasi dengan pembangunnya," kata dia.

Menurut dia, dari adanya pembangunan tersebut membuat saluran air di sebelah perumahan macet. Hingga kemudian drainase tidak berfungsi dengan baik.

 "Akhirnya banjir ini," kata dia.

Masih kata Eko, sebelumnya di sana sama sekali tak pernah terjadi banjir. Namun, pada musim banjir kali ini air bisa setinggi mata kaki orang dewasa.

Sebab itu Eko ingin kepada pihak pengembang agar ada itikad baik. Yakni, dengan melakukan komunikasi serta berkomitment untuk menjaga lingkungan hidup. 

"Jangan malah merusak begini," tegasnya.

Eko pun kemudian mempertanyakan perihal izin formalitas pembangunan? 

"Kok bisa Pemkot menerbitkan IMB dan HO. Serta dari  dinas lingkungan hidup harus melihat ini," tegasnya kembali.

Eko juga menambahkan pernah pada saat kerja bakti membersihkan saluran air ditemukan berbagai sampah berat di lokasi. 

"Ini bukan sampah biasa. Tapi sampah bekas proyek seperti kayu balok yang banyak kami temukan," imbuh dia.

Read More

388 Masyarakat Pulau Alor Dapatkan Vaksin Di KRI Teluk Banten-516

KABARPROGRESIF.COM: (Alor) Guna mendukung program Nasional percepatan penanggulangan covid-19 Bertempat di geladak heli Kri Teluk Banten-516 yang sandar di dermaga Peti Kemas, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor pada Senin (22/11/21) menjadi tempat serbuan vaksin masyarakat kepulauan Alor. Kegiatan ini di gelar oleh TNI Angkatan Laut Lantamal VIl Kupang jajaran Koarmada II. Dengan 17 personel vaksinator oleh tim kesehatan TNI AL Diskes Lantamal VII, RSAL Samuel J. Moeda Lantamal VIl .

Kedatangan Kri Teluk Banten-516 disambut langsung oleh Komandan Lanal Maumere Kolonel Laut (P) Dwi Yoga P beserta Dandim 1622/Alor, Kapolres Alor, Sekda Kab. Alor serta Kepala KSOP setempat sekaligus meninjau kegiatan serbuan vaksin di geladak heli dan didampingi secara langsung oleh Komandan Kri Teluk Banten-516 Letkol Laut (P) Joko Purwanto. 

Serbuan vaksinasi diawali dengan registrasi saat peserta datang, sebagai filter awal persyaratan vaksin. kemudian dilanjutkan screening sebagai kegiatan filter lanjutan oleh tim kesehatan, lalu vaksinasi dan terakhir entry data yaitu pengisian data warga yang telah di vaksin oleh tim kesehatan TNI AL Diskes Lantamal VII, RSAL Samuel J. Moeda Kupang Lantamal VIl.

Dalam kegiatan serbuan vaksin kali ini, masyarakat Pulau Alor yang mendapatkan vaksinasi sejumlah 388 orang dengan rincian vaksin jenis Sinovac (Vaksin pertama 380 orang dan vaksin kedua 8 orang). Selama pelaksanaan vaksinasi berjalan aman dan lancar tanpa ada gejala KIPI.

Di tengah acara vaksinasi KRI Teluk Banten-516 juga melaksanakan Open Ship yang dikunjungi oleh pelajar tingkat dasar dari SD se-wilayah Pulau Alor yang berjumlah kurang lebih 50 orang pelajar. (Dispen Koarmada II)

Read More