KRI Diponegoro-365 Tiba di Lebanon

Lebanon, KABARPROGRESIF.COM Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Diponegoro - 365 yang di bawah komando Komandan Satgas Maritime Task Force (MTF) KONGA XXVIII-O/UNIFIL Letkol Laut (P) Wirastyo Haprabu, S.E.,D.W.C., beserta 120 prajurit san Heli AS 565 MBe Panther HS-1305 ahkirnya tiba di etape terahkir yakni Beirut, Lebanon yang sekaligus lokasi misi. Minggu (7/1).

Kedatangan KRI Diponegoro-365 di Beirut disambut dan diterima oleh Duta Besar RI Lebanon, Bapak Hajriyanto Y. Thohari yang didampingi oleh DMTFC-COS, Kolonel Laut (P) Abdul Haris, S.E.,M.M.D.S., beserta Staff Kedutaan. Pada kesempatan ini, Dansatgas MTF TNI XXVIII-O menerima pengalungan bunga dari Duta Besar beserta rombongan staff.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan bertukar informasi terkait berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KRI Diponegoro-365 dan pengenalan situasi serta kondisi di daerah misi.

Read More

Adies Kadir Memahami Hukum dan Politik Indonesia dari Senayan Lewat Buku

KABARPROGRESIF COM: (Jakarta) Dr. Ir H Adies Kadir, SH, M. Hum menerbitkan karya sebuah buku yang menceritakan seorang politisi yang duduk di Komisi III DPR RI.

Menurut Dr. Ir H Adies Kadir, SH, M. Hum, Komisi III adalah panggungnya DPR RI. 

Sebab semua partai mengutus setiap kader terbaiknya di Komisi III yang menangani masalah Hukum, Keamanan, dan HAM.

"Komisi III adalah panggung DPR karena selain seluruh anggota yang duduk di sana adalah kader-kader berkualitas dari seluruh partai, komisi ini juga tidak pernah lepas dari pemberitaan," kata Adies Kadir yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Minggu (7/1).

Artinya, lanjut Adies Kadir setiap hari pasti ada masalah dan isu yang disikapi oleh para anggota Komisi III. 

"Setiap isu yang disikapi tentu saja sangat menarik perhatian publik luas," jelasnya.

Maka menjadi menarik, menurut Adies Kadir ketika buku ini mencoba merekam berbagai isu publik yang pernah disikapinya ketika menjadi pimpinan Komisi III DPR RI.

"Seperti terkait dinamika politik menjelang 2024, pengawalan terhadap penegakan hukum, pemantauan terhadap lembaga penegak hukum, dan sebagainya," ungkapnya.

Ia menambahkan sebagai buku yang berbentuk bunga rampai, kedalaman dalam pembahasan tentu menjadi tantangan. 

Namun, adanya penyusunan yang dilakukan berdasarkan kesamaan isu yang dibahas per bab, membuatnya sangat menarik dibaca. 

Ditambah lagi bobot pemikiran yang tidak perlu diragukan lagi. 

"Membuat buku ini layak untuk dijadikan salah satu referensi hukum dan politik di Indonesia," paparnya.

Di dalam bukunya, Adies menjabarkan dinamika politik dan hukum yang terjadi di parlemen, khususnya di Komisi III DPR RI. 

Sebagai pimpinan Komisi III DPR RI,  tentunya ia sangat fasih mengulas permasalah hukum dan politik di negeri ini. 

Bahkan di setiap judul tulisannya, Adies Kadir tidak hanya menjabarkan berbagai permasalah hukum dan politik, yang dihadapi negeri ini.

Tetapi juga menyertakan berbagai gagasan yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan dunak Hukum dan politik di Indonesia. 

"Duri setiap goresan tulisan yang ada di setiap halaman buku ini, setidaknya ada sebuah pesan besar yang hendak disampaikan oleh penulisnya kepada para pembaca," tandasnya.

Yaitu harapan akan kehidupan hukum dan politik yang makin membaik dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di berbagai tulisan yang berbicara dalam banyak isu, terlihat refleksi kritis yang konstruktif, namun sekaligus mengandung harapan optimistik akan kehidupan berbangsa yang lebih baik.

"Kehadiran buku ini setidaknya bisa menjadi contoh berharga, bahwa sebagai anggota DPR RI, bukan hanya dibutuhkan kehadiran dan argumentasinya di ruang rapat Gedung DPR RI Senayan," ungkapnya.

Namun diperlukan juga kemampuan dan kemauan untuk menuangkan berbagi gagasan mereka ke dalam media yang juga bisa dilihat dan diuji oleh masyarakat banyak. 

Sehingga publik mengetahui sebesar apa kapasitas para wakil rakyat yang duduk di Senayan.

"Sudah seharusnya wakil rakyat dapat merakyat, bukan hanya dari sisi empati dan dekat pada rakyat secara fisik," tegasnya.

Namun juga siap menjadi corong yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat melalui gagasannya. 

"Apa yang dilakukan melalui karyanya ini, ibarat angin segar ketika DPR saat ini masih memiliki citra kurang baik di mata publik," pungkasnya.

Read More

Babinsa Deket Dikerahkan, Bantu Perbaikan Jalan Desa

Lamongan, KABARPROGRESIF.COM Babinsa dari Koramil Sugio, Sertu Ali Imron diterjunkan di lokasi perbaikan jalan di Desa Deket Agung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu (07/01/2024) pagi.

Di lokasi itu, Sertu Ali Imron berjibaku dengan warga untuk segera menyelesaikan perbaikan jalan Desa. Jalan itu, merupakan salah satu rute utama penghubung antar Desa.

Dijelaskan Sertu Ali Imron, pelibatan dirinya di lokasi perbaikan jalan Desa itu bertujuan untuk mempercepat proses perbaikan jalan. 

“Supaya nanti bisa segera digunakan oleh warga,” ucapnya.

Tak hanya itu saja, Babinsa Koramil Sugio itu juga mengapresiasi kekompakan masyarakat, khususnya warga Desa Deket Agung yang saat ini saling berjibaku menyelesaikan perbaikan jalan tersebut.

“Masyarakat juga terlihat kompak dan antusias untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan Desa ini,” pungkasnya.

Read More

KIM jadi Garda Terdepan Sampaikan Informasi ke Masyarakat, Wali Kota Eri: Harus Dimasifkan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan ratusan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Graha Sawunggaling, Sabtu (6/1). 

Dalam pertemuan ini, Wali Kota Eri Cahyadi turut memberikan penghargaan kepada 29 orang anggota KIM yang tersebar di berbagai kelurahan dan kecamatan se-Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri mengatakan, penghargaan ini diberikan karena KIM sudah menjadi bagian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyampaikan informasi hingga ke masyarakat. 

Tanpa adanya KIM informasi soal kebijakan pemerintah tak akan bisa sampai hingga ke masyarakat luas. 

“Jadi KIM ini sebagai garda terdepan dan penghubung, antara pemkot dengan masyarakatnya. Sehingga saya yakin adanya KIM ini, maka kesejahteraan setiap warga yang ada di RT/RW ini bisa terwujud secara cepat,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri mencontohkan, ketika ada masalah genangan hingga stunting di perkampungan, semua informasi yang didapatkan oleh Pemkot Surabaya itu didapatkan dari KIM. 

Oleh karena itu, dirinya ingin, KIM bisa terus memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat dan pemkot ke depannya. 

“Nah kayak gitu kan (genangan dan stunting) itu beritana dari grup Forkom dan KIM ini, lah ini yang harus digetno maneh, dimasifno maneh (digiatkan, dimasifkan lagi). Karena pemerintah ini telinganya terbatas, matanya terbatas, kalau dengan KIM ini kan lebih cepat (informasinya),” ujarnya. 

Maka dari itu, dia ingin, KIM turut berkolaborasi dengan Kader Surabaya Hebat (KSH). 

Dengan begitu, maka segala informasi dari warga lebih cepat tersampaikan kepada pemkot. 

“Jadi sebenarnya dari dahulu sudah sampaikan, kader-kader itu, mau itu Bunda PAUD dan sebagainya itu namanya Kader Surabaya Hebat, namanya. Sehingga tidak kepisah-pisah, jadi kalau ditanya Bunda PAUD itu siapa? ya Kader Surabaya Hebat, lalu KIM itu siapa? ya Kader Surabaya Hebat,” paparnya. 

Di samping itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M. Fikser mengungkapkan, beberapa anggota KIM di Kota Pahlawan ada yang menjadi anggota KSH, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), hingga Bunda PAUD. 

Meskipun begitu, para anggota KIM tersebut tidak kenal lelah menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun pemkot. 

“Terima kasih kepada para anggota KIM, sudah mengawal program-program pemkot hingga saat ini. Bahkan, setiap kali Pak Wali Kota silaturahmi ke rumah warga, selalu ada anggota KIM yang meliput dan menyampaikan informasi pemerintah kota hingga ke warga,” ungkapnya. 

Fikser berharap, KIM di setiap kelurahan dan kecamatan bisa terus memberikan informasi dan edukasi, serta menyampaikan program-program Pemkot Surabaya kepada masyarakat. 

“Kami harap penghargaan yang diberikan oleh Pak Wali kepada anggota KIM hari ini sebagai pelecut bagi anggota KIM lainnya. Sehingga bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk warga Kota Surabaya ke depannya,” pungkasnya.

Read More

Akhir Pekan, Warga dan Koramil Babat Bikin Saluran Air

Lamongan, KABARPROGRESIF.COM Pihak Koramil Babat bersama warga berinovasi untuk membuat saluran air. 

Selain meminimalisir terjadinya banjir, saluran air itu dibuat sebagai sarana untuk mengairi lahan pertanian milik warga.

Kekompakan antar Koramil dan warga pun terlihat, meski akhir pekan tak menyurutkan semangat warga dan aparat Koramil untuk saling berjibaku menyelesaikan pembuatan saluran irigasi tersebut.

Danramil Babat, Kapten Arm Yudhi Kurniadi mengatakan, pembuatan saluran air itu merupakan upaya antisipasi yang dilakukan oleh pihak Koramil dalam menghadapi musim penghujan yang mulai terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

“Pembuatan saluran air ini bisa dibilang sebagai upaya mitigasi yang wajib kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir,” ucap Danramil. Minggu (07/01/2024).

Tak hanya itu, dirinya juga mengapresiasi semangat warga yang ikut serta dalam pembuatan saluran irigasi itu. 

Ia berharap, kekompakan antara Koramil dan warga seperti saat ini, bisa terus terjaga dan terawat dengan baik.

“Dengan harapan, Kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kuat,” pungkasnya.

Read More

RHU dan Penjual Mihol Harus Sesuai Aturan, Wali Kota Eri: Kalau Tidak Ada Izinnya, Tutup Langsung, Segel!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau kembali kepada seluruh pemilik Rekreasi Hiburan Umum (RHU) dan penjual minuman beralkohol (Mihol) untuk mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan, baik Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), dan peraturan lainnya. 

Sebab, apabila RHU dan penjual Mihol itu tidak mengantongi izin, maka tidak segan-segan dia untuk menutupnya.

“Kalau tidak ada izinnya, jangan sekali-kali jualan mihol. Saya sudah minta kepada Kasatpol PP, kalau tidak ada izinnya, tutup langsung, segel. Siapa pun nanti bekingnya, ngomong ke saya karena Surabaya ini jangan sampai dirusak dengan mihol itu,” tegas Wali Kota Eri, Sabtu (6/1).

Menurutnya, kalau ada yang menyampaikan ini bekingnya polisi atau TNI, itu tidak mungkin dan tidak ada. 

Kalau pun ada, maka Wali Kota Eri akan menyampaikan kepada Kapolrestabes Surabaya, kepada Kapolda dan juga Pangdam. 

Ia sangat yakin kalau beliau-beliau ini orang yang baik dan tidak mungkin membekingi hal-hal seperti ini. 

“Karena tugasnya Pangdam, Kapolres dan wali kota itu sama, yaitu menciptakan penerus-penerus bangsa yang memiliki akhlak yang bagus,” katanya. 

Oleh karena itu, Wali Kota Eri meminta kepada Kasatpol PP Surabaya untuk tidak pernah takut dalam menangani hal-hal semacam itu. 

Bahkan, kalau ada seperti itu, ia meminta untuk langsung membuat surat resmi, apakah itu benar atau tidak. 

“Jadi, jangan sampai nama-nama beliau yang baik itu dijadikan taming oleh orang-orang yang tidak baik, jangan sampai dibuat alasan,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada warga Kota Surabaya untuk melaporkan kepada Pemkot Surabaya apabila mendapati informasi pelanggaran semacam itu. 

Sebab, kalau itu benar-benar melanggar, maka dia akan meminta Kasatpol PP untuk menutup langsung. 

“Jadi, tolong pemkot dibantu, kalau ada info seperti itu disampaikan kepada kami, supaya langsung ditindaklanjuti oleh Satpol PP,” ujarnya. 

Sebelumnya, Satpol PP Surabaya menyegel salah satu RHU di Surabaya Barat yang menjual minuman beralkohol (Minhol) tidak sesuai izinnya pada Kamis (4/1) kemarin. 

Penyegelan itu dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapatkan Bantuan Penertiban (Bantip) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag).

“Jadi, penyegelan ini untuk menindaklanjuti Bantip dari Dinkopdag terkait dengan pelanggaran Perwali No.116 tahun 2023,” kata Kasatpol PP Surabaya M. Fikser dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (6/1).

Menurutnya, mereka ini sudah mengantongi izin restoran dan izin bar. 

Namun, mereka menjual minuman beralkohol tipe A, B, dan C yang tidak memiliki izin. 

Bahkan, mereka ini juga melakukan pelanggaran terkait dengan izin usahanya.

Sebelum dilakukan penyegelan, mereka sudah diberikan beberapa surat sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari pemberitahuan serta teguran. 

“Jadi, prosedur yang disampaikan sudah lengkap, kami sudah kirim surat pemberitahuan, surat teguran sampai SK penyegelan sudah kami berikan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa penyegelan yang dilakukan ini merupakan penyegelan sementara sampai pemilik usaha itu mengajukan surat permohonan buka segel. 

"Ini penutupan sementara, sampai mereka mengajukan surat permohonan pembukaan segel. Nantinya mereka harus memiliki surat komitmen bahwa tidak menjual minuman beralkohol," tegasnya.

Sesuai perintah Wali Kota Surabaya, Fikser juga menegaskan akan menindak tegas para pelaku usaha RHU yang terindikasi melakukan pelanggaran. 

"Sesuai Perda no. 1 tahun 2023 serta Perwali no. 116 tahun 2023, kami akan tindak tegas dan akan lakukan pengawasan berkala terhadap RHU yang ada di Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Dispendik Surabaya Yakin Sekolah Negeri Tak Akan Langgar Aturan dalam PPDB

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memastikan di seluruh sekolah negeri tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan selama proses PPDB berlangsung.

“Semua sudah paham untuk kebersamaan. Kita data mulai awal, contoh sekolah swasta yang sudah melakukan penjajakan minat anak lalu dicatat, sehingga bisa intervensi. Misalnya setelah SD dia mau masuk SMP-B, kalau sudah terdeteksi itu kan lebih mudah,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh, Sabtu (6/1).

Yusuf menjelaskan, pada proses penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta, Dispendik Surabaya juga terus melakukan upaya untuk menarik minat calon peserta didik. 

Diantaranya, bersama-sama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk mempromosikan sekolah swasta.

“Membranding sekolahnya dari performa, hingga program yang ada di sekolahnya. Seperti yang disampaikan Pak Wali, sebaiknya sejak jauh hari bisa disampaikan informasi lengkap kepada calon pendaftar, item-item apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa,” jelasnya.

Tak hanya sampai di situ, Yusuf mengaku bahwa Dispendik Surabaya tengah menyiapkan skema penerimaan siswa inklusi di seluruh sekolah SD dan SMP pada tahun ajaran baru. 

Sebab, seluruh anak di Kota Surabaya mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses ruang pendidikan.

“Kami ajak guru menyesuaikan, contoh guru kelas satu dan dua di SD kami latih bagaimana menangani psikologi anak. Jadi mengerti cara menenangkan atau membantu ABK (anak berkebutuhan khusus) memahami materi pembelajaran, serta membuat dia (ABK) bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman lainnya di kelas,” pungkasnya.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran 2024/2025 ke depan. 

Karenanya, Wali Kota Eri tidak akan memberikan celah terhadap segala bentuk kecurangan selama proses PPDB nantinya. 

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah polemik saat proses PPDB agar tidak kembali terulang. 

Wali Kota Eri pun memberikan sejumlah catatan untuk SD dan SMP Negeri maupun Swasta yang ada di Kota Pahlawan.

Pertama, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan SD dan SMP Negeri menambah jumlah kelas, serta menerima siswa diluar jumlah peserta didik yang telah ditentukan.

“Dan kedua, sekolah swasta bisa membuka pendaftaran dengan kategori yang jelas. Jadi mereka (sekolah) harus memunculkan informasi sejak awal, berapa besaran SPP, dan uang gedung. Jadi orang bisa mengetahui,” kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (6/1).

Dengan demikian, jika ada peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri maka dapat memilih sekolah swasta sesuai dengan kemampuan.

“Seumpama ada yang tidak mampu atau berasal dari keluarga miskin (gamis), barulah kami gunakan BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) untuk kita titipkan kesana (swasta). Jadi ada keterbukaan sejak awal soal informasi tersebut,” terangnya.

Selain memberikan sejumlah catatan untuk sekolah negeri dan swasta, Wali Kota Eri kembali meminta warga untuk tidak menitipkan KK (Kartu Keluarga) lain demi mendekatkan jarak antara rumah mereka dengan sekolah yang dituju.

“Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK,” tegasnya.

Sebab, ia berharap bahwa sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak. 

Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan. 

Dengan demikian, ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

“Baru tahun kemarin (tahun ajaran kemarin) sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka di tahun 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malahan,” pungkasnya.

Read More

Jual Minhol Tanpa Izin, Satpol PP Segel RHU di Surabaya Barat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satpol PP Surabaya menyegel salah satu RHU di Surabaya Barat yang menjual minuman beralkohol (Minhol) tidak sesuai izinnya pada Kamis (4/1) kemarin. 

Penyegelan itu dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapatkan Bantuan Penertiban (Bantip) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag).

“Jadi, penyegelan ini untuk menindaklanjuti Bantip dari Dinkopdag terkait dengan pelanggaran Perwali No.116 tahun 2023,” kata Kasatpol PP Surabaya M. Fikser, Sabtu (6/1).

Menurutnya, mereka ini sudah mengantongi izin restoran dan izin bar. 

Namun, mereka menjual minuman beralkohol tipe A, B, dan C yang tidak memiliki izin. 

Bahkan, mereka ini juga melakukan pelanggaran terkait dengan izin usahanya.

Sebelum dilakukan penyegelan, mereka sudah diberikan beberapa surat sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari pemberitahuan serta teguran. 

“Jadi, prosedur yang disampaikan sudah lengkap, kami sudah kirim surat pemberitahuan, surat teguran sampai SK penyegelan sudah kami berikan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa penyegelan yang dilakukan ini merupakan penyegelan sementara sampai pemilik usaha itu mengajukan surat permohonan buka segel. 

"Ini penutupan sementara, sampai mereka mengajukan surat permohonan pembukaan segel. Nantinya mereka harus memiliki surat komitmen bahwa tidak menjual minuman beralkohol," tegasnya.

Sesuai perintah Wali Kota Surabaya, Fikser juga menegaskan akan menindak tegas para pelaku usaha RHU yang terindikasi melakukan pelanggaran. 

"Sesuai Perda no. 1 tahun 2023 serta Perwali no. 116 tahun 2023, kami akan tindak tegas dan akan lakukan pengawasan berkala terhadap RHU yang ada di Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Tegaskan Komitmennya Tak Beri Celah Kecurangan dalam PPDB

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran 2024/2025 ke depan. 

Karenanya, Wali Kota Eri tidak akan memberikan celah terhadap segala bentuk kecurangan selama proses PPDB nantinya. 

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah polemik saat proses PPDB agar tidak kembali terulang. 

Wali Kota Eri pun memberikan sejumlah catatan untuk SD dan SMP Negeri maupun Swasta yang ada di Kota Pahlawan.

Pertama, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan SD dan SMP Negeri menambah jumlah kelas, serta menerima siswa diluar jumlah peserta didik yang telah ditentukan.

“Dan kedua, sekolah swasta bisa membuka pendaftaran dengan kategori yang jelas. Jadi mereka (sekolah) harus memunculkan informasi sejak awal, berapa besaran SPP, dan uang gedung. Jadi orang bisa mengetahui,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (6/1).

Dengan demikian, jika ada peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri maka dapat memilih sekolah swasta sesuai dengan kemampuan.

“Seumpama ada yang tidak mampu atau berasal dari keluarga miskin (gamis), barulah kami gunakan BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) untuk kita titipkan kesana (swasta). Jadi ada keterbukaan sejak awal soal informasi tersebut,” terangnya.

Selain memberikan sejumlah catatan untuk sekolah negeri dan swasta, Wali Kota Eri kembali meminta warga untuk tidak menitipkan KK (Kartu Keluarga) lain demi mendekatkan jarak antara rumah mereka dengan sekolah yang dituju.

“Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK,” tegasnya.

Sebab, ia berharap bahwa sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak. 

Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan. Dengan demikian, ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

“Baru tahun kemarin (tahun ajaran kemarin) sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka di tahun 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malahan,” pungkasnya.

Read More

Cegah Banjir, Wali Kota Eri Resmikan Rumah Pompa Gresikan Kecamatan Tambaksari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah meresmikan dua rumah pompa, yakni rumah pompa Elveka Kebonsari dan rumah pompa Sentra Wisata Kuliner (SWK) Karah, pada Jumat (27/10) lalu. 

Kini di awal tahun 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan rumah pompa Gresikan Tambaksari, di Jalan Gresikan Tambaksari, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jumat (5/1) sore. 

Wali Kota Eri menuturkan bahwa pembangunan rumah pompa Gresikan Tambaksari ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyelesaikan persoalan banjir. 

Sebab, rumah pompa Gresikan Tambaksari memiliki peran strategis dalam mengelola air di wilayah tersebut guna membantu mengurangi mengatasi tantangan banjir.

Dengan adanya fasilitas ini, Wali Kota Eri berharap dapat lebih efektif dalam menangani curah hujan yang tinggi dan meminimalkan risiko banjir.

“Saya memiliki grup Forkom (Forum Komunikasi) yang sudah saya ikuti selama satu tahun (2023), di situ saya semakin mengetahui titik-titik di Surabaya yang masih ada genangan air. Karena pada waktu saya menjabat Walikota pertama kali setelah dilantik, saya melihat ada 350 catchment area yang ada genangan air,” kata Wali Kota Eri.

Ia menjelaskan, 350 catchment area atau daerah tangkapan air  yang timbul genangan air ini berasal dari saluran sekunder. 

Artinya, jika sebanyak 350 catchment area ini terdapat genangan air, kemungkinan ada ratusan di titik saluran tersier yang juga terdapat genangan air.

“Sehingga dari 350 itu sekarang menjadi 250 catchment area. Tahun ini yang kita sentuh adalah 250 casement area yang menjadi skala prioritas,” jelasnya.

Sehingga, ia menegaskan dalam melakukan penentuan anggaran harus ada skala prioritas. 

Seperti dalam menyelesaikan banjir, maka dapat diselesaikan selama berapa tahun? Karenanya, Wali Kota Eri berharap warga Surabaya harus mendapatkan edukasi untuk menyelesaikan persoalan banjir, nantinya anggaran akan diprioritaskan untuk penanganan banjir terlebih dahulu. 

“Sisanya baru untuk yang lain, karena tidak bisa satu masalah diselesaikan dalam satu. Maka harus punya skala prioritas yang disepakati dengan warga Surabaya,” tegasnya.

Lewat sistem tersebut, pencegahan banjir tidak bisa dilakukan hanya membuat dengan saluran saja. 

Ia mencontohkan seperti di kawasan Jalan Karanggayam, dan Jalan Jagiran, Kota Surabaya yang merupakan wilayah rendah. 

“Di wilayah rendah tidak mungkin (air) masuk ke sungai yang ada, sehingga diperlukan rumah pompa, karenanya di bangun rumah pompa. Ini fungsinya untuk mencegah munculnya titik banjir yang ada di Kota Surabaya,” terangnya.

Dimana alokasi dana untuk penanganan banjir di Kota Pahlawan tahun 2024 mencapai Rp700 miliar yang juga mencangkup perbaikan saluran air yang ada di perkampungan. 

Sebab, sebelumnya, Wali Kota Eri bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya telah melakukan penandatanganan dengan RT/RW, serta LMPK hampir di seluruh tingkat RW untuk menyelesaikan persoalan banjir.

“Karena di setiap wilayah RT/RW juga mungkin ada 10 titik yang banjir, tapi prioritasnya 5 dulu yang dikerjakan. Ini yang dikerjakan di 2024 yang InsyaAllah akan kami selesaikan di bulan Maret,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua LPMK Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Sentot Purwanto menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri beserta jajaran Pemkot Surabaya yang telah mewujudkan pembangunan rumah pompa Gresikan Tambaksari untuk mencegah adanya resiko banjir saat musim penghujan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Surabaya yang mewujudkan pembangunan rumah pompa ini. Sebab, rumah pompa ini sangat vital karena membantu dalam mengurai aliran air hujan untuk dibuang ke sungai. Serta awal di bulan ini ada pelaksanaan pekerjaan U-Ditch (saluran) di wilayah Kelurahan Ploso, Pacarkeling, dan Pacarkembang,” pungkasnya.

Read More

Ratusan Lansia di Griya Werdha Jambangan Ikuti Sosialisasi Pemilu 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Griya Werdha, Kecamatan Jambangan, Jumat (5/1). 

Sosialisasi Pemilu kali ini, ditujukan kepada ratusan lanjut usia (lansia) pemilih tetap penghuni UPTD Griya Werdha Jambangan.

Tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di UPTD Griya Werdha saat ini sebanyak 204 orang lansia. 

“Sosialisasi ini tidak hanya untuk mengurangi terjadinya golput, akan tetapi sosialisasi ini juga untuk mengedukasi semua masyarakat yang memiliki syarat sebagai pemilih. Khususnya kelompok rentan lansia,” kata Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, KPU Kota Surabaya, Naafilah Astri Swarist.

Pada kesempatan ini, KPU Kota Surabaya tak hanya mensosialisasikan Pemilu 2024 kepada para penghuni UPTD Griya Werdha Jambangan saja, akan tetapi juga kepada 43 lansia penghuni UPTD Kalijudan. 

Naafilah menjelaskan, sosialisasi ini sudah kesekian kalinya, petugas KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebelumnya juga sempat melakukan sosialisasi terkait Pemilu 2024. 

“Jadi tidak hanya mengurangi golput, akan tetapi juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Griya Werdha ini. Petugas PPK juga beberapa kali melakukan sosialisasi di sini,” jelasnya. 

Dalam sosialisasi kali ini, Naafilah menerangkan soal tata cara pemilihan Kartu Suara Pemilihan Presiden, Kartu Suara DPR RI, Kartu Suara DPD RI, dan Kartu Suara DPRD tingkat I. 

“Hari ini kami lakukan sosialisasi terkait surat suara, dengan gambar partai diganti buah, kemudian ada nama-nama seperti itu,” terangnya.

Di samping itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin menyampaikan, di UPTD Griya Werdha Jambangan nantinya akan satu Tempat Pemilihan Suara (TPS) dengan jumlah DPT 204. 

Menurutnya, sosialisasi Pemilu 2024 oleh KPU Kota Surabaya ini perlu dilakukan kepada lansia karena mereka mempunyai hak sebagai pemilih.

Selain di UPTD Griya Werdha, Anna menyebutkan, KPU Kota Surabaya sebelumnya juga sempat melakukan sosialisasi di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih. 

“Nanti di Keputih itu ada dua TPS, yakni TPS reguler dan TPS khusus. Sedangkan yang di Kalijudan, itu ada satu TPS,” sebut Anna. 

Untuk memudahkan lansia berpartisipasi dalam Pemilu 2024, Dinsos Kota Surabaya juga akan memberikan fasilitas nonton bareng (nobar) debat calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) melalui televisi. 

Menurut Anna, cara ini akan memudahkan para lansia dalam mengingat sosok capres dan cawapres yang akan dipilih dalam pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. 

“Di semua liponsos juga begitu (nobar). Sejak awal debat kemarin juga sudah ikut menonton bersama seluruh penghuni UPTD,” pungkasnya. 

Sebelumnya, KPU Kota Surabaya juga melakukan sosialisasi di UPTD Liponsos Keputih pada (19/12). 

DPT di Liponsos Keputih, ada sebanyak 229 orang yang akan melakukan pemilihan suara di TPS Khusus dan 361 orang memilih di TPS reguler.

Read More

Dinsos Surabaya Jemput Bola Salurkan BLT Permakanan bagi KPM Sakit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya melakukan jemput bola dalam menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Permakanan ke rumah warga. 

Skema ini dikhususkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang mengalami keterbatasan atau sakit.

Seperti yang dilakukan jajaran Dinsos Surabaya pada Kamis (4/1). 

Petugas mendatangi langsung salah satu rumah KPM di wilayah Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. 

Sebab, KPM kategori lansia tersebut, tidak bisa datang ke kantor kecamatan untuk mengambil BLT permakanan karena tengah terbaring sakit.

"Seperti yang kemarin di Pabean Cantian, kalau memang dia tidak bisa datang, berhalangan karena sakit atau apapun, kita akan antar (BLT permakanan) itu ke rumahnya. Itu sudah menjadi SOP kita," kata Kepala Dinsos Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Jumat (5/1).

Anna menjelaskan, dalam program BLT permakanan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng Bank Jatim. 

Karenanya, dalam setiap penyaluran, petugas Dinsos datang bersama Bank Jatim. 

Pun demikian saat jemput bola bagi KPM sakit, petugas Dinsos hadir ke rumah warga juga bersama Bank Jatim.

"Jadi yang datang petugas Dinsos bersama Bank Jatim, karena yang bawa uang kan dari bank. Jadi kita bersama-sama, datangnya ke sana," tuturnya.

Anna mengungkapkan, penerima BLT permakanan tahun 2024, berjumlah total 8.310 warga. 

Pihaknya pun menargetkan, salur BLT permakanan di bulan Januari 2024, bisa rampung pada Kamis (11/1).

"Insyaallah 8.310, kami usahakan pada Rabu (10/1) sudah selesai, maksimal Kamis (11/1). Sehingga nanti harapan kita 100 persen BLT bisa diterima oleh KPM masing-masing," harap dia.

Selain itu, Anna juga menyatakan, ke depan penyaluran BLT permakanan bisa dimulai setiap awal bulan. 

Ia mengusahakan penyalurannya sebelum tanggal 5 sudah rampung.

"Karena kemarin masih awal tahun, tanggal 1 Januari libur, baru tanggal 2 (masuk), sehingga proses keuangan belum normal. Sehingga nanti harapan kita di awal bulan, sebelum tanggal 5 sudah bisa cair semuanya," tuturnya.

Sebagai diketahui, sejak Kamis 4 Januari 2024, Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial mulai menyalurkan program BLT permakanan. 

Bantuan tunai sebesar Rp200 ribu yang diberikan setiap bulan tersebut, merupakan peralihan dari program permakanan siap saji.

Read More