Kapasitas KWT Perlu Diperkuat dalam Pengembangan dan Pemasaran Produk HHBK

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup Seloliman (YPLHS) terus berkomitmen memperkuat kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT). 

Bentuk komitmen tersebut, diantaranya, melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas KWT dalam rangka Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Skema Agroforestri dan Tanaman Bambu, di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin (12/10/2026).

Kegiatan Peningkatan Kapasitas KWT dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Hj. Shofiya Hanak Al Barra, Lc. (istri Bupati Mojokerto). 

Dalam sambutannya, Shofiya Hanak menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yakni “Perempuan Berkarya”. 

Melalui kegiatan ini, perempuan didorong untuk meningkatkan kapasitas, mengembangkan potensi lokal, serta memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu (HHBK).

“Harapannya, KWT dapat menjadi kelompok yang mandiri, produktif, dan mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga serta masyarakat,” kata Shofiya Hanak, Selasa 13 Oktober 2026.

Sementara itu, Kepala BPDAS Brantas Sampean, Ir. Muchtar Efendi, S.Hut., M.Si, yang juga hadir pada kesempatan yang sama, mengatakan, bahwa peranan KWT sangat besar dalam memberikan kontribusi nyata terhadap keluarga. Para anggota KWT tidak hanya sebagai penunjang ekonomi keluarga tetapi sebagian besar juga sebagai tulang punggung keluarga.

KWT, ungkap Muchtar, dibentuk atas inisiasi Project Mewlafor dimana proyek dilaksanakan selama 3 tahun mulai tahun 2024 sampai dengan 2026. KWT tersebut yakni KWT Alas di Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, jumlah anggota 28 orang, dibentuk pada 2025 dan KWT Sekarwangi, Desa Ngembat, Kecamatan Gondong, jumlah anggota 25 orang dibentuk pada 27 Agustus 2026.  

“KWT harus menjadi model atau percontohan bagi KTH lainnya dalam rangka pemanfaatan hasil kegiatan RHL untuk diolah menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Pembentukan dan peningkatan KWT ini merupakan kerjasama antara Project Mewlafor, Kementerian Kehutanan dengan YPLH Seloliman,” tambahnya.

Ketua YPLHS, Suroso, mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas perempuan dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal melalui pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). 

Rangkaian kegiatan, mencakup pembelajaran mengenai pengembangan produk berbasis potensi lokal, termasuk praktik baik pengolahan produk kopi, serta penguatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran produk. 

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, mengenali peluang pasar, dan mengembangkan usaha kelompok secara lebih terarah.

“Kami memandang pemberdayaan Kelompok Wanita Tani sebagai bagian penting dari upaya menghubungkan pemulihan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan agroforestri, masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal secara bijaksana, sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang,” paparnya.

Dengan penguatan kapasitas ini, Suroso berharap, menjadi langkah awal untuk membangun kelompok usaha perempuan yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing. 

Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendamping menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan program rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan.

Suroso menjelaskan hasil hutan bukan kayu merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis, baik bagi peningkatan pendapatan masyarakat maupun bagi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. 

Berbagai produk seperti madu, bambu, rotan, tanaman obat, buah-buahan, hasil agroforestri, serta produk olahan dari sumber daya hayati dapat dikembangkan menjadi komoditas bernilai tambah sesuai dengan potensi wilayah dan ketentuan yang berlaku.

Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat ekonomi yang optimal apabila masyarakat hanya berhenti pada kegiatan produksi. 

Diperlukan kemampuan untuk mengenali pasar, menjaga kualitas produk, melakukan pengolahan dan pengemasan, menentukan harga, membangun jejaring usaha, serta memanfaatkan pemasaran digital.

“Atas dasar itulah, peningkatan kapasitas KWT dalam pemasaran HHBK menjadi penting agar kelompok perempuan tidak hanya menjadi pelaku produksi, tetapi juga mampu mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai ekonomi, mulai dari pengolahan hingga pemasaran produk,” ungkapnya.

Hingga saat ini, tambah Suroso, PPLH Seloliman yang dikelola Yayasan, juga memandang pendidikan lingkungan sebagai proses membangun kesadaran sekaligus kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana. 

“Kami meyakini bahwa pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan bersama apabila kegiatan ekonomi dikembangkan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, keberlanjutan sumber daya, dan kepentingan generasi mendatang,” ujarnya.

Oleh karena itu, PPLH Seloliman selalu menyambut baik segala kegiatan yang mempertemukan agenda pemberdayaan perempuan, pengembangan uaha berbasis potensi lokal, dan pelestarian lingkungan. 

“PPLH Seloliman dapat menjadi ruang belajar bersama, tempat masyarakat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan jejaring kerja untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.