Tinggal Satu Kamar Bersama Keluarga, Warga Surabaya Heran Masuk Desil 9, Anas Karno Minta Kelurahan Bantu Penyanggahan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Keluhan soal ketidaksesuaian data kesejahteraan kembali mencuat dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, di Kecamatan Sukolilo, Kamis 1 Oktober 2026.

Sejumlah warga mengaku terkejut karena masuk kategori desil tinggi, padahal kondisi ekonomi mereka dinilai jauh dari kategori mampu.

Salah satunya disampaikan Erna Susanti, warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. 

Ia mengaku kaget setelah mengetahui keluarganya masuk Desil 9, padahal sehari-hari tinggal menumpang di rumah keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan.

"Saya enggak merasa di Desil 9. Rumah saja masih numpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok masuk Desil 9, saya juga heran," kata Erna Susanti saat menyampaikan aspirasi dalam reses.

Menurut Erna, status desil yang tinggi membuatnya khawatir terhadap masa depan anaknya yang hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilannya jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

"Yang saya pikirkan bukan saya sendiri. Anak saya belum punya pekerjaan tetap. Kalau data kami dianggap mampu, saya khawatir nanti kesempatan mendapat program bantuan atau kemudahan lain jadi tertutup," ujarnya.

Sebagai Kader Surabaya Hebat (KSH), Erna mengaku sering menerima keluhan serupa dari warga. 

Ia menilai masih banyak data kesejahteraan yang belum menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

"Harapan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai kondisi sebenarnya," tegasnya.

Keluhan serupa juga diakui Ketua RW 08 Nginden Jangkungan, Sadeli. 

Menurutnya, dalam reses banyak warga mempertanyakan hasil pemeringkatan desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

"Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang tadi disampaikan dalam reses," kata Sadeli.

Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dan tidak bisa langsung menyimpulkan adanya kesalahan pada sistem maupun pihak tertentu.

"Kami akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan dan pihak terkait. Jangan terburu-buru menyalahkan siapa pun. Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno meminta RT dan RW segera mendata warga yang merasa desilnya tidak sesuai agar bisa mendapatkan pendampingan dalam proses penyanggahan data.

"Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, banyak warga menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan," kata Anas.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, banyak warga belum memahami mekanisme penyanggahan data secara mandiri melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil," ujarnya.

Menurut Anas, validitas data kesejahteraan sangat penting karena menjadi dasar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

"Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.

Kegiatan Reses Anas Karno di Balai RW 08, Kelurahan Nginden turun dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. 

Suasana semakin meriah ketika Armuji yang akrab di sapa Cak Ji membagikan paket MBG atau Membagikan Bingkisan Gratis. 

Paket berisi sembako itu diberikan kepada peserta reses yang berhasil menjawab pertanyaan.