Jaksa Sorot Pertemuan Asisten 2 Dengan Kasatpol PP Surabaya: Ada Hubungannya Apa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengakuan Kasatpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto terkait pemanggilannya oleh Asisten 2, Irvan Widyanto untuk menanyakan kasus Ferry Jocom mendapat sororan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya, R. Harwiadi.

Bahkan JPU R. Harwiadi, sempat tak percaya dengan pengakuan Kasatpol PP Surabaya ini ketika menceritakan sedetail mungkin kronologinya saat menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa Ferry Jocom.

Makanya R. Harwiadi menanyakan kembali hal tersebut kepada Eddy Christijanto. 

"Dipanggil pak Irvan? pak Irvan itu Asisten berapa?" tanya R. Harwiadi kepada Eddy Christijanto saat sidang ruang Candra, Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (16/10).

"Asisten 2," jawab Eddy Christijanto singkat.

Mendengar jawaban yang diluar nalar. JPU R. Harwiadi lantas memberondong dua pertanyaan sekaligus.

Tak hanya itu, JPU R. Harwiadi juga mengingatkan kembali pernyataan Eddy Christijanto yang mengatakan bila organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya itu bukan dibawah naungan Asisten 2.

"Tadi saudara mengatakan bahwa pimpinan saudara adalah Asisten 1," tanya JPU H. Harwiadi kembali.

"Ada hubungannya apa, Asisten 2 memanggil saudara," tegas JPU R. Harwiadi heran.

Kendati dicecar dua pertanyaan sekaligus, Kasatpol PP, Eddy Christijanto terlihat tenang. Ia seolah yakin dengan jawabannya.

"Saya gak tau, pak Irvan ini disambati oleh saudara terdakwa Ferry," jawab Eddy Christijanto.

Meski jawaban Kasatpol PP Surabaya terkesan tidak memuaskan. Namun terlihat bila jawaban Eddy Christijanto bagi JPU R. Harwiadi mencerminkan bila Asisten 2 Irvan Widyanto diduga turut cawe-cawe untuk membantu menyelamatkan Ferry Jocom dalam penjualan barang sitaan Rp500 juta kala itu.

"Oh begitu, jadi Asisten 2 ini disambati oleh saudara ferry," pungkas JPU R. Harwiadi.

Sebelumnya kuasa hukum dari eks mantan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom yakni Abdul Rahman Saleh menanyakan kepada saksi Kasatpol PP, Eddy Christijanto terkait pertemuannya dengan Asisten 2, Irvan Widyanto.

"Apakah saudara pernah dihubungi Pak Irvan Widyanto terkait peristiwa ini," kata Abdul Rahman Saleh saat sidang di ruang sidang Candra Pengdilan Tipikor Surabaya, Rabu (26/10).

Seketika itu, langsung dijawab oleh Kasatpol PP Surabaya, Eddy Christijanto.

"Pernah, jadi saya di telpon sama pak Irvan. Mas, saya pingin ketemu, oke. Kapan? Di Excelso Delta Plaza setelah nonton bareng dengan pak wali," jelas Eddy menirukan percakapannya dengan Irvan Widyanto.

"Ketemu?" tanya Abdul Rahman Saleh kembali.

"Iya, sekitar jam 3 (15.00 Wib), jam 4 (16.00 Wib), saya di Excelso ketemu dengan pak Irvan," jawab Eddy.

Dalam pertemuannya itu, menurut Eddy, Asisten 2, Irvan Widyanto mengatakan bahwa ia mendapat keluhan dari terdakwa Ferry Jocom. 

Eks Kabid Trantibum ini mengaku dituduh telah menjual barang hasil penertiban.

"Lalu pak Irvan menyampaikan kepada saya. Saya disambati Ferry. Ferry itu dituduh menjual barang," jelas Eddy.

Tak hanya, kata Eddy saat pertemuan itu, Asisten 2 Irvan Widyanto juga menanyakan bila penjualan barang hasil penertiban tersebut atas perintah pimpinan yakni Kasatpol PP Surabaya.

"Menurut keterangan dia. Dia tidak melakukan itu. Dia cuma melakukan pembersihan atas perintah sampean (Eddy Christijanto)," papar Eddy menirukan ucapan Irvan Widyanto.

Mendapat tuduhan, apalagi dilontarkan melalui Asisten 2. Eddy pun merasa tersinggung. Ia pun menjelaskan kebenarannya.

"Saya gak pernah perintah pak untuk pembersihan barang," jelasnya.

Bahkan untuk membuktikan kebenaran itu kepada Asisten 2 Irvan Widyanto.

Kasatpol PP Eddy Christijanto menunjukkan bukti-bukti bila terdakwa Ferry Jocom sudah menjalani pemeriksaan internal.

"Ini loh pak buktinya hasil pemeriksaan pak Iskandar (Sub Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan Gakda Satpol PP Surabaya)," jelas Eddy meyakinkan Irvan Widyanto.

Agar lebih meyakinkan lagi Asisten 2 Irvan Widyanto. Selain bukti pemeriksaan internal terhadap terdakwa Ferry Jocom, Kasatpol PP ini juga menunjukkan bukti-bukti lainnya.

"Bahwa semua yang diperiksa menyatakan pengeluaran barang itu atas perintah Ferry. Ini ada foto-fotonya. Ketika pak Ferry tanggal 17 berada di lokasi untuk memerintahkan pihak terkait atau luar untuk menjual," tandas Eddy.

Mengetahui berbagai bukti yang cukup kuat, lanjut Eddy, seketika membuat Asisten 2 Irvan Widyanto kaget.

Bahkan hal tersebut juga membuat Asisten 2 Irvan Widyanto tak berani mengeluarkan ribuan kalimatnya lagi.

"Lalu pak Irvan kaget. Diam. Setelah diam sekitar 5 menit lalu pak Ferry datang saya keluar," jelasnya.

Eddy menambahkan alasan meninggalkan Asisten 2 Irvan Widyanto di Excelso Delta Plaza lantaran tak memiliki sikap profesional.

"Karena komitmennya saya ketemu sama pak Irvan. Tidak ngomong ketemu dengan pak Irvan sama Ferry," pungkas Eddy.

Seperti diberitakan eks Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Ia disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Pengacara Ferry Jocom Pertanyakan Asisten 2 Hubungi Kasatpol PP Surabaya, Ini Jawaban Eddy Chritijanto

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang lanjutan dugaan korupsi penjualan barang sitaan hasil penertiban Satpol PP Rp500 juta yang dilakukan Ferry Jocom dengan agenda pemeriksaan saksi membuka fakta baru.

Fakta itu diungkap oleh kuasa hukum dari eks mantan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom yakni Abdul Rahman Saleh saat menanyakan kepada saksi Kasatpol PP, Eddy Christijanto terkait pertemuannya dengan Asisten 2, Irvan Widyanto.

"Apakah saudara pernah dihubungi Pak Irvan Widyanto terkait peristiwa ini," kata Abdul Rahman Saleh saat sidang di ruang sidang Candra Pengdilan Tipikor Surabaya, Rabu (26/10).

Seketika itu, langsung dijawab oleh Kasatpol PP Surabaya, Eddy Christijanto.

"Pernah, jadi saya di telpon sama pak Irvan. Mas, saya pingin ketemu, oke. Kapan? Di Excelso Delta Plaza setelah nonton bareng dengan pak wali," jelas Eddy menirukan percakapannya dengan Irvan Widyanto.

"Ketemu?" tanya Abdul Rahman Saleh kembali.

"Iya, sekitar jam 3 (15.00 Wib), jam 4 (16.00 Wib), saya di Excelso ketemu dengan pak Irvan," jawab Eddy.

Dalam pertemuannya itu, menurut Eddy, Asisten 2, Irvan Widyanto mengatakan bahwa ia mendapat keluhan dari terdakwa Ferry Jocom. 

Eks Kabid Trantibum ini mengaku dituduh telah menjual barang hasil penertiban.

"Lalu pak Irvan menyampaikan kepada saya. Saya disambati Ferry. Ferry itu dituduh menjual barang," jelas Eddy.

Tak hanya, kata Eddy saat pertemuan itu, Asisten 2 Irvan Widyanto juga menanyakan bila penjualan barang hasil penertiban tersebut atas perintah pimpinan yakni Kasatpol PP Surabaya.

"Menurut keterangan dia. Dia tidak melakukan itu. Dia cuma melakukan pembersihan atas perintah sampean (Eddy Christijanto)," papar Eddy menirukan ucapan Irvan Widyanto.

Mendapat tuduhan, apalagi dilontarkan melalui Asisten 2. Eddy pun merasa tersinggung. Ia pun menjelaskan kebenarannya.

"Saya gak pernah perintah pak untuk pembersihan barang," jelasnya.

Bahkan untuk membuktikan kebenaran itu kepada Asisten 2 Irvan Widyanto.

Kasatpol PP Eddy Christijanto menunjukkan bukti-bukti bila terdakwa Ferry Jocom sudah menjalani pemeriksaan internal.

"Ini loh pak buktinya hasil pemeriksaan pak Iskandar (Sub Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan Gakda Satpol PP Surabaya)," jelas Eddy meyakinkan Irvan Widyanto.

Agar lebih meyakinkan lagi Asisten 2 Irvan Widyanto. Selain bukti pemeriksaan internal terhadap terdakwa Ferry Jocom, Kasatpol PP ini juga menunjukkan bukti-bukti lainnya.

"Bahwa semua yang diperiksa menyatakan pengeluaran barang itu atas perintah Ferry. Ini ada foto-fotonya. Ketika pak Ferry tanggal 17 berada di lokasi untuk memerintahkan pihak terkait atau luar untuk menjual," tandas Eddy.

Mengetahui berbagai bukti yang cukup kuat, lanjut Eddy, seketika membuat Asisten 2 Irvan Widyanto kaget.

Bahkan hal tersebut juga membuat Asisten 2 Irvan Widyanto tak berani mengeluarkan ribuan kalimatnya lagi.

"Lalu pak Irvan kaget. Diam. Setelah diam sekitar 5 menit lalu pak Ferry datang saya keluar," jelasnya.

Eddy menambahkan alasan meninggalkan Asisten 2 Irvan Widyanto di Excelso Delta Plaza lantaran tak memiliki sikap profesional.

"Karena komitmennya saya ketemu sama pak Irvan. Tidak ngomong ketemu dengan pak Irvan sama Ferry," pungkas Eddy.

Seperti diberitakan eks Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Ia disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Sidang Penjualan Barang Sitaan Satpol PP Surabaya, Jaksa Hadirkan Enam Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang dugaan kasus penjualan barang sitaan hasil penertiban Satpol PP Surabaya kembali digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (26/10).

Sidang dengan beragendakan pemeriksaan saksi tersebut cukup menegangkan.

Sebab Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Surabaya menghadirkan 6 saksi yang merupakan rekan dari terdakwa Ferry Jocom, mantan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Surabaya.

Ke 6 saksi tersebut yaitu Kasatpol PP Eddy Christijanto, Kabid Sumber Daya Satpol PP Dwi Hardianto, Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakda) Satpol PP Irna Pawanti, anggota Gakda Andriansyah, Sub Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan Gakda Satpol PP Iskandar, dan pihak inspektorat Tatang.

Saksi pertama yang dimintai keterangan dalam sidang lanjutan itu yakni Andriansyah dan Iskandar.

Dalam kesaksian Andriansyah mengatakan bahwa saat dirinya akan menurunkan barang penertiban ke gudang Tanjungsari, truknya sempat terhalang oleh dua truk dan satu forklift.

Mengetahui hal itu itu, Andriansyah lantas menemui Abdul Muin untuk menanyakan hal tersebut.

"Dari keterangan Abdul Muin ada perintah dari Ferri Jocom," kata Andriansyah.

Dari situ, akhirnya Andriansyah melapokan ke Kabid Gakda Irna Pawati. Nah, oleh Irna adanya peristiwa yang janggal kemudian diteruskan ke Kasatpol PP Eddy Christijanto.

Hari berikutnya, atas perintah Kasatpol PP Surabaya menugaskan Iskandar untuk melihat ke lokasi.

"Saya sempat bertemu Abdul Rahman dan mereka mengatakan pembersihan ini atas perintah pejabat satpol PP. Ketika saya tanya siapa pejabat yang dimaksud mengarah ke Ferri Jocom," tambah Iskandar.

Iskandar sempat memperingatkan kepada Abdul Rahman untuk menghentikan pembersihan gudang. Jika tetap dilakukan akan dilaporkan ke polisi.

"Selama dua hari tidak ada aktivitas. Tetapi peralatan seperti tabung gas masih ada di lokasi," jelasnya.

Sedangkan saksi Kasatpol PP Eddy Christijanto saat dihadirkan menerangkan bahwa tidak ada perintah untuk membersihkan gudang di Tanjungsari tersebut.

"Saya tidak ada perintah baik lisan maupun tertulis. Karena untuk pemavingan belum dianggarkan dan belum diajukan ke dinas terkait," tegasnya.

Terkait pernyataan kasatpol PP Surabaya ini, terdakwa Ferri Jocom yang diminta tanggapannya oleh ketua majelis hakim AA Gde Agung Parnata membantahnya.

"Keberatan soal tidak ada perintah. Karena  selama ini saya berkomunikasi dengan kasatpol PP," pungkasnya.

Seperti diberitakan eka Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Ia disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Pejabat Hingga Staf Jadi Saksi Kasus Penjualan Barang Sitaan Satpol PP Surabaya, Ini Kata Wali Kota Eri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bila Pemkot Surabaya tak akan ikut campur dalam kasus penjualan barang sitaan hasil penertiban yang dilakukan eks petinggi Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom.

Meski kasus tersebut melebar kemana-mana hingga menyeret beberapa pejabat Pemkot Surabaya untuk menjadi saksi dalam persidangan yang digelar di pengadilan Tipikor Surabaya.

Menurut Wali Kota Eri, langkah yang dilakukan tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya dengan mendatangkan sejumlah pejabat hingga staf Pemkot sebagai saksi patut diapresiasi.

Hal ini untuk membuktikan keprofesionalan penyidik dalam mengungkap kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.

"Kalau kasus Satpol PP yang didampingi itu apa. Biarkan kalau itu dipanggil pejabatnya, ya silahkan dipanggil, dicek dan diklarifikasi," kata Wali Kota Eri, Senin (24/10).

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, dalam kasus ini sudah terlihat jelas bila ada perbuatan yang merusak institusi Pemkot Surabaya.

Apalagi niatnya untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Bukan malah sebaliknya mendukung dan mensukseskan progran yang sedang dibangun oleh pemerintah kota.

"Kalau itu salah, kepentingan pribadinya ya silahkan lanjutkan. Semua itu kan tergantung niat. Kalau niatnya jelek ya tanggung sendiri. Ngapain pemerintah melakukan pendampingan kecuali kalau dia mempertahankan aset pemerintah, ternyata ada masalah kami akan mendampingi. Lah kalau ini pribadi, terus abis gitu merugikan umat, merugikan pemkot ya harus tanggung pribadi," tandasnya.

Seperti diberitakan, Kejari Surabaya akan membuktikan bila eks Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom bersalah.

Untuk membuktikannya, sebanyak 24 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Ke 24 saksi yang dihadirkan tersebut terdiri dari beberapa Pejabat dan staf Pemkot Surabaya.

Ada juga dari warga yang diduga terlibat langsung dalam penjualan barang sitaan hasil penertiban Satpol PP Surabaya.

Sebelumnya Ferry Jocom, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Ia disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Pembagian Hasil Penjualan Barang Sitaan Pol PP Surabaya Rp500 Juta di Ruang Lurah Pradah, Ini Kata Wali Kota Eri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terlihat kaget soal kasus penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya Rp500 juta melebar kemana-mana.

Apalagi mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini baru mendengar adanya ruang Lurah Pradah Kali Kendal dipakai untuk pembagian hasil transaksi penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya oleh Ferry Jocom dengan perantaranya.

"Kita gak tau," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Sabtu (22/10).

Kendati kebenaran soal pembagian hasil transaksi penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya di ruang Lurah Pradah Kali Kendal tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya saat dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor.

Namun Wali Kota Eri Cahyadi akan mencari kebenaran soal informasi tersebut.

Bahkan kata Wali Kota Eri, bila hal tersebut terjadi, Pemkot Surabaya tak akan cawe-cawe membantunya, sebab perbuatan itu menjadi tanggung jawab pemilik ruangan tersebut.

"Kalau itu transaksinya ada, kan urusannya," tegasnya.

Tak hanya itu, Wali Kota Eri juga tak akan memberikan toleransi bagi yang ikut memuluskan penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya tersebut.

Ia akan memberikan sikap yang tegas, bahkan Wali Kota Eri juga meminta aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus ini agar mengusutnya hingga tuntas.

"Kalau ikut-ikut ya ditindak," pungkasnya.

Seperti diberitakan dalam dakwaan tersebut diungkap bila terdakwa Ferry Jocom menerima pemberitahuan dari perantara penjual barang sitaan yang saat ini masuk dalam jajaran saksi kasus tersebut.

Saat itu pula, perantara ini juga memberitahukan bila uang penjualan barang sitaan Satpol PP sudah dibawanya.

Ia juga menawarkan untuk mengantarkan uang tersebut. Namun oleh terdakwa Ferry Jocom bertemu di wilayah tempat kerja Ferry Jocom sebelum menjadi Kabid Trantibum.

"Pada pukul 15.00 tanggal 20 Mei 2022 saksi Sunadi (cak sun) menelpon terdakwa Ferry Jocom dan menjelaskan bahwa pembayaran sudah selesai dan saksi Sunadi (cak sun) menanyakan apakah uangnya diantar kemudian dan dijawab terdakwa Ferry Jocom ke Dukuh Pakis aja (Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal) habis maghrib," kata JPU Kejari Surabaya Nur Rachmansyah saat persidangan.

Parahnya lagi, dalam dakwaan itu awalnya transaksi penyerahan uang penjualan Rp500 juta dilakukan di Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal.

Namun dilakukan di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendala.

Bahkan juga dihadiri semua perantara yang di total berjumlah 4 orang.

Tak tanggung-tanggung transaksi penyerahan uang penjualan barang sitaan untuk jatah terdakwa Fery Jocom sebesar Rp300 juta itu dikemas dalam 2 kardus roti.

"Selanjutnya saksi Sunadi (cak sun), saksi Yateno (yatno) dan saksi M. Muhammad S Hanjaya (abah yaya) dan saksi Slamet Sugiyanto (sugi) bertemu dengan terdakwa ferry jocom jam 20.00 Wib di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal untuk menyerahkan uang Rp300 juta sesuai permintaan terdakwa Ferry Jocom yang dimasukkan ke dalam 3 kardus kue amanda, dimana kardus paling atas berisi kue amanda, kardus tengah dan paling bawah berisi uang masing masibg Rp150 juta," ungkapnya.

Nah, untuk sisa uang penjualan sebesar Rp200 juta nya lagi, kata JPU Nur Rachmansyah, oleh terdakwa Ferry Jocom diberikan kepada 4 perantara tersebut sebagai biaya operasional.

"Sedangkan uang senilai Rp200 juta atas perintah terdakwa Ferry Jocom dibawa saksi Sunadi (cak sun), saksi Yateno (yatno) dan saksi M. Muhammad S Hanjaya (abah yaya) dan saksi Slamet Sugiyanto (sugi) untuk biaya operasional pembersihan gudang Satpol PP Surabaya Jalan Tanjungsari no 11-15 Surabaya untuk 2 bulan ke depan," pungkasnya.

Ferry Jocom, merupakan eks petinggi Satpol PP Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Dalam kasus ini, oknum petinggi Satpol PP Surabaya Ferry Jocom ini disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Terkuak, Pembagian Hasil Penjualan Barang Sitaan Pol PP Surabaya Rp500 Juta di Ruang Lurah Pradah Kali Kendal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasus dugaan korupsi penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya Rp500 Juta oleh Kabid Trantibum Ferry Jocom makin melebar.

Hal ini terlihat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya.

Dalam dakwaan tersebut diungkap bila terdakwa Ferry Jocom menerima pemberitahuan dari perantara penjual barang sitaan yang saat ini masuk dalam jajaran saksi kasus tersebut.

Saat itu pula, perantara ini juga memberitahukan bila uang penjualan barang sitaan Satpol PP sudah dibawanya.

Ia juga menawarkan untuk mengantarkan uang tersebut. Namun oleh terdakwa Ferry Jocom bertemu di wilayah tempat kerja Ferry Jocom sebelum menjadi Kabid Trantibum.

"Pada pukul 15.00 tanggal 20 Mei 2022 saksi Sunadi (cak sun) menelpon terdakwa Ferry Jocom dan menjelaskan bahwa pembayaran sudah selesai dan saksi Sunadi (cak sun) menanyakan apakah uangnya diantar kemudian dan dijawab terdakwa Ferry Jocom ke Dukuh Pakis aja (Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal) habis maghrib," kata JPU Kejari Surabaya Nur Rachmansyah saat persidangan.

Parahnya lagi, dalam dakwaan itu awalnya transaksi penyerahan uang penjualan Rp500 juta dilakukan di Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal.

Namun dilakukan di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendala.

Bahkan juga dihadiri semua perantara yang di total berjumlah 4 orang.

Tak tanggung-tanggung transaksi penyerahan uang penjualan barang sitaan untuk jatah terdakwa Fery Jocom sebesar Rp300 juta itu dikemas dalam 2 kardus roti.

"Selanjutnya saksi Sunadi (cak sun), saksi Yateno (yatno) dan saksi M. Muhammad S Hanjaya (abah yaya) dan saksi Slamet Sugiyanto (sugi) bertemu dengan terdakwa ferry jocom jam 20.00 Wib di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal untuk menyerahkan uang Rp300 juta sesuai permintaan terdakwa Ferry Jocom yang dimasukkan ke dalam 3 kardus kue amanda, dimana kardus paling atas berisi kue amanda, kardus tengah dan paling bawah berisi uang masing masibg Rp150 juta," ungkapnya.

Nah, untuk sisa uang penjualan sebesar Rp200 juta nya lagi, kata JPU Nur Rachmansyah, oleh terdakwa Ferry Jocom diberikan kepada 4 perantara tersebut sebagai biaya operasional.

"Sedangkan uang senilai Rp200 juta atas perintah terdakwa Ferry Jocom dibawa saksi Sunadi (cak sun), saksi Yateno (yatno) dan saksi M. Muhammad S Hanjaya (abah yaya) dan saksi Slamet Sugiyanto (sugi) untuk biaya operasional pembersihan gudang Satpol PP Surabaya Jalan Tanjungsari no 11-15 Surabaya untuk 2 bulan ke depan," paparnya.

Sementara itu, terdakwa Ferry Jocom melalui Kuasa Hukumnya Abdul Rahman Saleh belum berani berkomentar banyak.

Ia masih menunggu keterangan para saksi yang dihadirkan JPU pada persidangan mendatang.

"Nanti kita lihat faktanya lah, waktu kesaksiannya pokok seperti apa dulu baru kita berkembang kesana," jelas Abdul Rahman Saleh, Jum'at (21/10).

Menurut Abdul Rahman Saleh, pertemuan yang dilakukan terdakwa Ferry Jocom dengan berbagai orang yangvterlibat diperkara itu tak hanya di Kelurahan Pradah Kali Kendal. Tetapi juga dilakukan ditempat lainnya.

"Banyak pertemuan disitu kan 

dalam peristiwa itu banyak pertemuan. Pertemuan itu harus diungkap seperti itu. Tidak bisa peristiwa pidana tidak diungkap. Memang seperti itu eksepsi saya sebutkan semua. Pertemuan diluar berapa kali itu 

sebelum dan sesudah peristiwa itu," pungkasnya.

Seperti diberitakan Ferry Jocom, merupakan eks petinggi Satpol PP Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Dalam kasus ini, oknum petinggi Satpol PP Surabaya Ferry Jocom ini disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Mantan Kasatpol PP Surabaya Masuk Catatan Sebagai Saksi di Sidang Ferry Jocom

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mantan Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto dipastikan menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi penjualan barang sitaan oleh eks Kabid Trantibum, Ferry Jocom.

Hal ini dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya, Nur Rachmansyah.

Namun untuk jadwal Asisten 2 sebagai saksi, Nur Rachmansyah belum dapat memastkan. 

Sebab untuk saksi yang akan dihadirkan pertama kali dalam pembuktian perkara tersebut dari institusi penegak perda.

"Belum, masih internal Satpol PP," kata JPU Nur Rachmansyah, Jum'at (21/10). 

Menurut Nur Rachmansyah, jadwal Asisten 2 Pemkot Surabaya sebagai saksi masuk kelompok yang berbeda.

"Ada dikelompok selanjutnya, Jadi kita ada pembagian kelompok-kelompok kan, dari 24, ada kelompok pembeli, perantara nanti selanjutnya," jelasnya.

Nah untuk kelompok pertama sebagai saksi itu, Nur Rachmansyah akan mendatangkan petinggi Satpol PP Surabaya dan beberapa jajarannya.

"Insyaallah kita akan panggil Kepala Satpol PP, dua orang Kabid dan beberapa anggota Satpol PP," pungkasnya.

Seperti diberitakan Ferry Jocom, merupakan eks petinggi Satpol PP Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjung Sari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Dalam kasus ini, oknum petinggi Satpol PP Surabaya Ferry Jocom ini disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Buktikan Ferry Jocom Bersalah, JPU Siapkan 24 Saksi Kasus Penjualan Barang Sitaan Satpol PP Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang kasus dugaan korupsi penjualan barang sitaan Satpol PP Kota Surabaya yang dilakukan eks Kabid Trantibum, Ferry Jocom dipastikan bakal panjang.

Pasalnya, usai Ketua Majelis Hakim yang diketuai A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH menolak eksepsi dari terdakwa Ferry Jocom.

Maka selanjutnya JPU harus melakukan pembuktian atas perkara tersebut dengan menghadirkan puluhan saksi yang diduga mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa Ferry Jocom.

"Jadi pada intinya jumlah total saksi ada 24," kata JPU dari Kejari Surabaya, Nur Rachmansyah, Rabu (19/10).

Nur Rachmansyah menambahkan dari 24 saksi tersebut tak akan dihadirkan secara bersamaan dalam satu persidangan.

Tetapi akan dikelompokkan sesuai dengan perannya dalam mengetahui terjadinya perkara tersebut.

"Tapi disini kita ada pengelompokkan pembagian saksi-saksi," jelasnya.

Nur Rachmansyah menambahkan setiap kelompok yang akan hadir sebagai saksi tersebut terdiri dari beberapa orang.

"Rencana diawal ada 6 saksi," pungkasnya.

Seperti diberitakan Ferry Jocom, merupakan eka petinggi Satpol PP Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjung Sari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Dalam kasus ini, oknum petinggi Satpol PP Surabaya Ferry Jocom ini disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Eksepsi Ferry Jocom Ditolak, Hakim Lanjutkan Perkara Korupsi Penjualan Barang Sitaan Satpol PP Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perkara dugaan korupsi penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya yang menjerat eks Kabid Trantibun Ferry Jocom.

"Menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan untuk mengadili perkara dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan perkara," kata Ketua Majelis Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH dalam sidang putusan sela di ruang sidang Cakra, Rabu (19/10).

Dalam pertimbangan hakim, surat dakwaan jaksa penuntut umum dinilai cermat, jelas, dan lengkap.

"Semua delik yang didakwakan kepada terdakwa disebutkan secara lengkap dan jelas sehingga secara materiil dakwaan telah memenuhi," jelasnya.

Sementara sejumlah pokok eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan terdakwa Ferry Jocom melalui kuasa hukumnya, menurut hakim tak relevan sebagai materi eksepsi. 

Dalam pertimbangan hakim, poin-poin keberatan yang disampaikan dalam eksepsi harus diperiksa lebih lanjut dalam sidang pembuktian.

"Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi dan keberatan terdakwa masuk hukum pembuktian, sehingga menurut majelis tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima," pungkas Ketua Majelis hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN.

Seperti diberitakan Ferry Jocom, merupakan eka petinggi Satpol PP Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjung Sari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Dalam kasus ini, oknum petinggi Satpol PP Surabaya Ferry Jocom ini disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Sidang Penjualan Barang Sitaan, Eks Petinggi Satpol PP Surabaya Anggap Jaksa Tak Serius Tanggapi Eksepsinya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Eks petinggi Satpol PP Kota Surabaya, Ferry Jocom yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penjualan barang hasil penertiban merasa tak puas dengan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya atas eksepsinya.

"Kalau saya kan pendirian pada eksepsi kami," kata Ferry Jocom melalui Kuasa Hukumnya yakni Abdul Rahman Saleh, Kamis (13/10).

Ketidakpuasan itu menurut Abdul Rahman Saleh lantaran dalam sidang lanjutan dengan agenda tanggapan dari JPU Kejari Surabaya atas eksepsi yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (12/10) kemarin tidak ada penjelasan secara detail.

"Karena apa dalam setiap peristiwa kan rangkaiannya harus jelas. Tadi kan tidak dijelaskan seperti itu," ungkapnya.

Sejatinya kata Abdul Rahman Saleh, JPU harus menanggapi keseluruhan eksepsi yang telah disampaikannya saat persidangan.

"Harusnya jaksa kan menanggapi kenapa seperti ini, kenapa seperti itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam eksepsinya itu terdakwa Ferry Jacom, eks Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya menguak ada beberapa orang yang turut berperan dalam perkara penjualan barang penertiban.

Diantaranya ada keterlibatan orang dalam mencarikan pembeli yakni Sunadi (Cak Sun) Yateno (Yatno), Slamet Sugiarto dan Muhammad S Hanjaya (abah Yaya) dan Slamet Sugianto (Sugi).

Selain keempat orang ini, Feery Jocom juga menyebut beberapa petinggi Pemkot Surabaya yang juga mengetahui peristiwa perkara penjualan barang sitaan.

Sebelumnya Ferry Jocom, eks petinggi Satpol PP Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjung Sari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Dalam kasus ini, oknum petinggi Satpol PP Surabaya Ferry Jocom ini disangkakan dengan Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

JPU Kejari Surabaya Anggap Eksepsi Eks Petinggi Satpol PP Gagal Paham Soal Dakwaan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan dugaan penjualan barang sitaan Satpol PP Kota Surabaya senilai Rp500 Juta, Rabu (12/10).

Dalam sidang beragendakan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya atas eksepsi tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa Ferry Jocom.

Terdakwa Ferry Jocom ini merupakan eks petinggi Satpol PP Kota Surabaya dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam tanggapan dari JPU Kejari Surabaya tersebut dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH.

Pada intinya tanggapan JPU Kejari Surabaya ini menolak eksepsi terdakwa dan menegaskan surat dakwaan JPU sudah disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tanpa bermaksud mengurangi kegigihan Penasihat Hukum dalam membela kliennya, menurut hemat kami bahwa penasehat hukum tidak memahami ruang lingkup nota keberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP. Ketidakmengerian, ketidakpahaman penasehat hukum terlihat dari uraian nota keberatan yang diajukan dan dibacakan dalam persidangan tanggal 5 oktober 2022 yang telah banyak memasuki substansi atau materi pokok perkara. Oleh karenanya, kami hanya akan menanggapi Nota Keberatan Penasehat Hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup keberatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP saja," JPU Kejari Surabaya, Nur Rahmansyah saat membacakan tanggapan di persidangan.

Nur Rahmansyah menambahkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. reg. perkara: PDS - 14/M.5.10/Ft.1/09/2022 tertanggal 14 September 2022 sudah memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum dalam nenyusun surat dakwaan diantaranya.

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Lalu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana itu dilakukan.

"Dalam praktek syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas disebut syarat formal (Tanggal, tanda tangan dan identitas lengkap terdakwa) sedangkan syarat-syarat bertalian dengan isi atau materi (Uraian dengan tindak pidana yang didakwakan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan) disebut syarat meteriil," jelasnya.

Nah, dengan memperhatikan doktrin diatas, kata Nur Rahmansyah maka pihaknya berpendapat keberatan yang diajukan tim penasehat hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana dikemukakan pada nota keberatannya tersebut menunjukkan bahwa tim penasehat hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan keberatan yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP.

"Dalam hal ini penasehat hukum tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan keberatan sehingga terkesan bahwa tim Penasehat Hukum berupaya untuk menarik materi pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan. Tentunya pengajuan keberatan yang demikian itu haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis sehingga pada prinsipnya tidak perlu ditanggapi lebih lanjut," pungkasnya.

Seperti diberitakan Ferry Jocom, merupakan eka petinggi Satpol PP Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjung Sari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Dalam kasus ini, oknum petinggi Satpol PP Surabaya Ferry Jocom ini disangkakan dengan Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Calon Tersangka Mafia Perizinan Dinkopdag Bakal Bertambah, Ini Kata Kasi Pidsus Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasus dugaan mafia perizinan di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya terus menggelinding.

Dipastikan para saksi maupun calon tersangka bakal ketar-ketir.

Pasalnya usai dilakukan penyelidikan secara maraton terhadap puluhan saksi mulai dari pihak swasta maupun staf hingga pejabat Dinkopdag oleh bidang Intelijen Kejari Surabaya.

Kali ini giliran Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari setempat yang akan mengobok-obok kembali penyelidikan tersebut.

"Sudah dilimpah dari Intel ke pidsus, masih kita pelajari," kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Ari Prasetya Panca Atmaja, Rabu (5/10).

Namun sayangnya, Ari belum berani memastikan apakah calon tersangka dalam mafia perizinan di Dinkopdag lebih dari satu orang.

Menurut Ari, pihaknya belum berani berandai-andai sebab masih butuh sejumlah proses yang harus dilakukan apalagi berkas yang dilimpahkan bidang intelijen belum dipelajarinya secara detail.

"Masih Lid (penyelidikan) umum belum dik (penyidikan). Untuk pengembangan belum tau. Masih kita pelajari," pungkasnya.

Seperti diberitakan, oknum ASN di Dinkopdag Kota Surabaya berinisial L diduga jadi mafia perizinan.

Adanya informasi yang beredar luas di kalangan jajaran tersebut dari salah satu korban mafia perizinan mengaku ke sejumlah ASN Pemkot Surabaya.

Ia mengaku sangat kecewa dengan oknum ASN tersebut. Sebab ketika dicoba barcode-nya tidak bisa, dan ternyata SIUP yang diberikan juga bukan milik outletnya. Apalagi korban sudah terlanjur mengeluarkan biaya.

Ia yakin korban dari oknum ASN ini tidak hanya satu outlet saja. Namun, sudah ada beberapa outlet yang menjadi korbannya.

Oleh karena itu, ia berharap pihak Inspektorat Pemkot Surabaya dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus mafia perizinan ini. Sebab, ini sangat berbahaya bagi Pemkot Surabaya ke depannya.

Read More

Mardani Maming Dicegah ke Luar Negeri Sebagai Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani Maming ke luar negeri sebagai tersangka. Permintaan pencegahan itu disampaikan KPK.

Selain Mardani, KPK juga telah mencegah Rois Sunandar Maming untuk bepergian ke luar negeri. Rois Sunandar merupakan adik kandung Mardani Maming.

Namun, belum diketahui secara pasti status hukum Rois. Rois maupun Mardani dicegah untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 16 Juni 2022.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengamini pihaknya telah mencegah dua orang itu untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan kedua orang tersebut berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani di KPK.

KPK telah meningkatkan status perkara yang berkaitan dengan Mardani Maming ke tahap penyidikan. Sayangnya, Ali masih enggan membeberkan secara terang benderang siapa saja tersangkanya.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan," kata Ali Fikri, Senin (20/6/2022).

Ali tak membantah soal status tersangka Mardani Maming. Ali menekankan pihaknya saat ini sedang berupaya untuk mengumpulkan serta melengkapi bukti-bukti. Salah satunya, dengan menggali keterangan dari para saksi.

"Saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Setiap perkembangan akan selalu kami sampaikan," ucapnya.

Sebelumnya, Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh membenarkan Mardani Maming dicegah ke lur negeri sebagai tersangka. 

Kendati demikian, Imigrasi enggan membeberkan lebih detail dan rinci terkait perkara apa Mardani Maming dicegah ke luar negeri.

"(Dicegah sebagai) Tersangka," kata Achmad Nur Saleh.

Read More

Mantan Direktur Anak Perusahaan PTPN 7 Jadi Tersangka Korupsi Rp 5,7 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Mantan Direktur anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII jadi tersangka korupsi Rp 5,7 miliar.

Penetapan IIR yang merupakan Mantan Direktur PT KNT (Karya Nusa Tujuh) sebagai tersangka korupsi oleh Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Lampung.

Tersangka IIR diduga telah menggelapkan uang salah satu perusahaan BUMN senilai Rp 5,7 miliar. Jumlah tersebut dari keseluruhan 30 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan kandang dan proses penggemukan sapi dari tahun 2015 hingga 2020.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung, AKBP Alsyahendra menjelaskan berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

"Berkas sudah dilimpahkan kepada kejaksaan untuk diteliti dan sangat dimungkinkan untuk kami melakukan pengembangan berdasarkan fakta-fakta yang ada hingga ke akar nya," katanya.

Menurutnya, tersangka menggunakan uang hasil korupsi untuk bisnis perusahaan pialang.

"Dari keterangan tersangka uang tersebut telah habis digunakan untuk berinvestasi di perusahaan pialang yakni Solid Gold dan Trading Forex," jelas alumni Akpol 2004.

Alsya juga mengatakan tersangka sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur. Namun, IIR masih berstatus sebagai pegawai di PTPN VII.

Selain itu, Alsya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan pihak yang berkaitan membantu pengungkapan kasus tersebut.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat dan rekan media yang banyak membantu dalam sharing informasi demi mewujudkan budaya anti KKN di Provinsi Lampung," pungkasnya. (*)

Read More

Kejagung Periksa 3 Manajer Proyek PT Krakatau Steel Terkait Korupsi Pembangunan Pabrik

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tiga orang saksi diperiksa tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung terkait pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel, pada 2011. Senin (20/6/2022).

Mereka adalah, tiga orang manager berinisial PS, H, dan RHW, terkait proyek di PT Krakatau Steel yang diperiksa atas proyek BFC tersebut.

“H selaku Manager Proyek PT. Krakatau Steel, diperiksa terkait pihak yang mengetahui tentang penerbitan notice to proceed dan dimulainya pekerjaan project BFC,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (20/6/2022).

Ketut menjelaskan, untuk saksi PS selaku Manager Proyek PT. Krakatau Steel, diperiksa saat saksi selaku mantan Project Director BFC Project pada periode Oktober 2017 – September 2019 yang bersangkutan sebagai Deputi Project Director BFC Project yang membantu Project Director/Perwakilan Pemilik (Raden Hernanto) untuk menyiapkan komunikasi, korespondensi dan meeting dengan pihak konsorsium (kontraktor).

Kemudian pada September 2019- Desember 2021, yang bersangkutan diangkat sebagai Project Director BFC Project, bertugas mengkoordinir dan mengendalikan pekerjaan agar sesuai dengan kontrak cq Addendum Keempat Kontrak,

Progres pekerjaan pada saat progress pekerjaan pada saat yang bersangkutan sebagai Project Director sudah mencapai penerbitan FBI (First Blow In) atau sekitar 90%.

Dan pembayaran untuk Foreign Portion sudah mencapai 87,33% atau USD 292.454.071, namun untuk Local Portion sudah dibayar 100 % (Rp 2.215.424.762.190.,-) melalui pembayaran proyek dan bridging loan walaupun proyek belum selesai,

Karena sampai dengan 13 Desember 2019 tahap Operation Readiness gagal (belum berhasil) sehingga dilakukan penghentian sementara (planned shut down),

Menurut Kapuspenkum, hingga hari ini belum dilakukan serah terima proyek (Final Acceptance) dari Kontraktor kepada Pemilik Pekerjaan (PT Krakatau Steel).

Sementara itu, saksi RHW selaku Manager Proyek PT. Krakatau Steel, diperiksa selaku Mantan General Manager Proyek BFC PTKS periode Juli 2013 s.d Agustus 2021 dan (tim persiapan dan implementasi proyek PTKS untuk proyek BFC tahun 2011),

Hubungannya dengan BFC Project adalah pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Manager Proyek BFC diterangkan bahwa coke oven gas holder yang belum terpasang saat itu sekitar USD 20 juta dengan kurs dollar Rp.9000,- dengan jumlah total sebesar Rp. 180 Milyar.

Read More

Eks Gubernur Kepri Isdianto Ternyata Diperiksa Polda Terkait Kasus Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Riau) Polda Kepulauan Riau membenarkan penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus sudah rampung memeriksa mantan Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto terkait kasus korupsi.

"Iya benar, sudah dilakukan pemeriksaan beberapa hari lalu," ujar Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt saat dikonfirmasi di Batam Kepulauan Riau, Senin 20 Juni.

Harry menjelaskan dipanggilnya mantan Gubernur Kepri 2020-2021 ini untuk melengkapi keterangan tambahan kelengkapan berkas kasus korupsi dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri tahun 2020.

"Statusnya hanya sebagai saksi," ucap Harry.

Isdianto dipanggil oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri karena adanya petunjuk dari kejaksaan untuk melengkapi berkas atau P19 kasus korupsi dana hibah Dispora Kepri yang telah menetapkan enam orang tersangka.

Lima tersangka saat ini telah ditahan oleh kepolisian dan satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran kepolisian.

Kerugian negara akibat kasus korupsi dana hibah Dispora Kepri tahun 2020 diketahui dengan total kerugian negara sebesar Rp6,2 miliar.

Read More

KPK Tetapkan Mardani Maming Tersangka, Ini Kata PDIP

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming sebagai tersangka. 

Menanggapi hal tersebut, PDIP mengklaim Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak bosan mengingatkan setiap kader banteng moncong putih untuk tidak korupsi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku baru menerima info penetapan tersangka Mardani Maming yang merupakan kader PDIP. 

Menanggapi hal tersebut, Hasto mengklaim Megawati selalu mengingatkan pada kepala daerah untuk tidak korup.

"Kemarin ada rakor dengan kepala daerah Ibu Ketua Umum mengingatkan setiap kader partai untuk tidak melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2022).

Menanggapi kasus hukum yang tengah menjerat kader, kata Hasto, PDIP menerjunkan tim hukum untuk melakukan pengkajian. 

"Atas peristiwa tersebut, pihaknya akan melakukan pengkajian," katanya.

Hasto menyebut masih belum bisa berkomentar banyak pada masalah tersebut. 

Dia akan menunggu hasil kajian dan analisis dari tim hukum tersebut. 

"Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena memang masih perlu mempelajari mendetail persoalan yang tengah didalami oleh tim hukum kami," katanya.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka dan dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.

"Betul (Rois Sunandar dan Mardani Maming) dicegah ke luar negeri. Berlaku sejak 16 juni 2022 sampai 16 Desember 2022," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh, Senin (20/6/2022).

Read More

Terdakwa Korupsi Tambang Bauksit di Bintan Resmi Ditahan

KABARPROGRESIF.COM: (Kepri) Terdakwa kasus korupsi tambang bauksit di Bintan resmi ditahan. Hal itu diputuskan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang pada persidangan kedua, Senin (20/6).

Humas PN Tanjung Pinang Isdaryanto mengatakan Ferdy Yohanes sebenarnya telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) tambang bauksit di Bintan sejak sidang pertama.

"Majelis Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menahan terdakwa korupsi, Ferdi Yohanes. Pada sidang pertama, Senin (14/6), terdakwa belum ditahan," ujarnya.

Majelis Hakim beralasan kasus tindak pidana korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, sehingga memandang perlu menahan terdakwa Ferdi Yohanes di dalam rumah tahanan (Rutan) Tanjung Pinang.

"Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat objektif dan subjektif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 4 KUHAP," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Pinang Dedek Syumarta Suir menyampaikan pihaknya langsung menjebloskan terdakwa Ferdi Yohanes ke dalam rutan, Senin sore, setelah adanya putusan dari Majelis Hakim.

Keputusan penahanan terdakwa, katanya, merupakan wewenang Majelis Hakim PN Tanjung Pinang.

"Terdakwa ditahan selama 30 hari ke depan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ujar Dedek.

Terdakwa Ferdi Yohanes didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terdakwa/terpidana lain, dalam penyalahgunaan IUP OP tambang bauksit di Kabupaten Bintan tahun 2018-2019.

Perbuatan terdakwa yang menawarkan dan meminta uang sewa dari hutan lindung untuk ditambang, telah mengakibatkan aset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum.

Terutama dengan diterbitkannya/keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar.

Dalam kasus ini, Ferdi Yohanes juga disangka merugikan keuangan negara sebesar Rp7,5 miliar atas penerimaan sewa dari lahan hutan lindung kepada sejumlah perusahaan tambang yang sebelumnya telah dihukum pidana. 

Read More

Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos di Sampang Naik Ke Penyidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Sampang) Dugaan kasus penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura terus bergulir.

Bahkan kasus yang diduga menyeret Kepala Desa setempat berinisial MJ tersebut sudah memasuki tahap penyidikan.

Namun, dibalik tahapan yang tengah dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang itu masih belum ada nama tersangka.

"Proses penyidikan baru dilakukan awal Juni 2022 ini, untuk tersangka masih belum" kata Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Sampang, Achmad Wahyudi, Senin (20/6/2022).

Menurutnya, proses penyelidikan yang tergolong masih awal ini, pihaknya terus melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi.

Tak tanggung-tanggung, jumlah saksi untuk memenuhi tahap penetapan tersangka ditargetkan akan ada seratus lebih saksi.

Sehingga di setiap harinya, kecuali hari Jumat ada sekitar 30 - 38 orang saksi yang diperiksa.

"Begitupun saat ini kami proses memastikan alat bukti guna mencari titik terang," timpalnya.

Lebih lanjut, Achmad Wahyudi mengungkapkan jika ada target waktu dalam proses penyidikan ini.

Namun dirinya enggan membeberkannya, yang jelas pihaknya akan mengungkap kasus ini secepatnya.

"Sabar dulu," pungkasnya.

Untuk diketahui, pelaporan kasus dugaan penyelewengan dana Bansos di Desa Gunung Rancak dilakukan oleh sejumlah warga setempat pada akhir Februari 2022 lalu.

Di dalam laporannya, terlapor (MJ) diduga tidak menyalurkan sejumlah bansos secara utuh berupa program BLT-DD, BST, BSB dan BST tahun anggara 2020-2021 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Modusnya, penyaluran bantuan diberikan secara bersamaan, sehingga penerima tidak tahu kalau namanya masuk dalam salah satu bantuan tersebut.

Begitupun ada sejumlah KPM yang tidak menerima satupun bantuan meski namanya terdaftar sebagai penerima manfaat.

Read More

Bupati Muna Mengakui Adiknya Sebagai Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bupati Muna telah menjalani pemeriksaan dan mengakui bahwa adiknya sebagai tersangka, Senin 20 Juni 2022.

Diketahui bahwa Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba saat ini mengakui bahwa adiknya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengakuan tersebut setelah KPK melanjutkan kasus pada dugaan suap dana pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut diakui oleh Rusman usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada gedung Merah Putih KPK.

“Iya,” kata Rusman Emba pada lobi gedung Merah Putih KPK yang mengiakan bahwa Rusdianto Emba (adik Bupati Muna) jadi tersangka pada Senin 20 Juni 2022.

Pada pemeriksaan tersebut, kata Rusman, Ia diperiksa sebagai saksi pada pengembangan perkara suap dana PEN di Kabupaten Kolaka Timur. Rusman mengaku bahwa dirinya ditanyakan 20 pertanyaan dari penyidik.

“Sebagai warga negara yang baik tentu saya hadir untuk menghadiri panggilan dari KPK sebagai saksi atas PEN di Kolaka Timur,” ungkapnya.

“Ada sekitar 20 pertanyaan,” lanjutnya.

Rusman belum menjelaskan lebih rinci mengenai pemeriksaan ketika itu. Ia juga mengaku bahwa belum mendapat informasi mengenai pemeriksaan lanjutan pada dirinya.

“Sampai saat ini belum ada informasi, paparnya.

Diketahui sebelumnya, KPK saat itu memanggil Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba pada pengembangan kasus suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2021. La Ode diketahui akan diperiksa sebagai saksi.

“Sesuai dengan penundaan jadwal pemanggilan sebelumnya, hari ini, Tim Penyidik kembali memanggil saksi La Ode Muhammad Rusman Emba,” sebut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pada wartawan.

“Masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam pengembangan perkara suap dana PEN Kabupaten Koltim 2021,” imbuhnya.

Read More