Berbagai kemajuan serta penyediaan sarana infrastruktur turut menopang peran Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan. Hal itu pula yang menjadikan Ibu Kota Provinsi Jatim menduduki urutan teratas dalam daftar 100 kota bisnis menurut versi SWA.
Menurut SWA, ada lima indikator yang digunakan untuk menentukan suatu kota dikatakan ramah investasi. Antara lain, produk domestik regional bruto (PDRB), pendapatan asli daerah (PAD), fasilitas dan sarana penunjang, ritel dan pasar, serta nilai realisasi investasi tahunan.
Dari kacamata Rudi, sebenarnya ada banyak sub-indikator yang bisa dilihat secara lebih rinci. Misalnya, terkait daya beli masyarakat, struktur ekonomi dan inflasi. “Hal-hal tersebut tidak bisa dikesampingkan karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Rudi yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair ini memaparkan, setidaknya ada tiga komponen utama penunjang ekonomi Surabaya. Yaitu, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan angkutan/transportasi. Ketiganya sangat dominan dan berperan besar menyumbang PAD Kota Surabaya. “Memang, selama ini pendapatan banyak dari sektor pajak. Namun, di sisi lain itu juga menandakan adanya pergerakan dunia usaha ke arah positif. Sebagai gambaran, kalau pemerintah kota menerima pendapatan pajak sebesar Rp 1 triliun, lantas berapa omset keseluruhan dari pelaku usaha di kota ini?” ujarnya.
Di samping itu, daya beli masyarakat juga menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Dia menjabarkan, pendapatan per kapita Surabaya overall sebesar Rp 84 juta/kapita/tahun mengacu pada harga berlaku. Sedangkan berdasar harga konstan, pendapatan per kapita sebesar Rp 32 juta/kapita/tahun.
Di sisi lain, masih kata Rudi, tingkat inflasi di Surabaya berada pada angka 7,52 persen di tahun 2013. Kendati terbilang agak tinggi, namun sejauh ini laju inflasi masih dalam taraf terkendali. Menurut dia, tren inflasi yang tinggi di Indonesia seiring kebijakan pemerintah terkait subsidi dan depresiasi.
Lebih lanjut, terkait PAD Kota Surabaya bisa dibilang memuaskan. PAD Kota Surabaya memberi kontribusi 53,32 persen jika dikaitkan dengan total APBD. Sementara jika dibanding dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat, rasio PAD mencapai 191 persen. “Melihat data ini, Surabaya bisa dikatakan sudah mandiri dan mampu menopang pilar-pilar bisnis,” ungkap pria yang sehari-hari mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair ini.
Sedangkan dari struktur APBD-nya, sekitar 25 persen diperuntukkan bagi belanja modal. Ini menandakan, ada komitmen dari Pemkot Surabaya untuk membangun sarana infrastruktur demi kepentingan-kepentingan publik. “Intinya, komitmen pemerintah daerah bisa dilihat dari struktur APBD-nya dan kita harus bersyukur karena Pemkot Surabaya serius menggarap infrastruktur,” imbuhnya.
Soal indikator retail dan pasar, Rudi menyebut yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghubungkan pengusaha-pengusaha besar dengan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satu caranya yakni mendorong UMKM mampu menembus pasar yang lebih besar dengan metode kemitraan. Artinya, pengusaha-pengusaha besar yang sudah punya pangsa pasar yang jelas membantu para pelaku UMKM mengakses pasarnya sendiri, namun dengan timbal balik UMKM sebagai binaan perusahaan besar.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser mengatakan, pemkot tak henti-hentinya berinovasi demi menarik investasi. Dengan ketersediaan infrastruktur dan kondusifitas kota, dia yakin Surabaya akan mampu lebih berkembang sebagai kota bisnis di Indonesia. Beberapa program pemkot terbukti mampu membawa dampak positif bagi dunia usaha. Contohnya, pembangunan jalan Middle East Ring Road (MERR II-C). Sebelum adanya jalan tersebut, kawasan di wilayah itu relatif sepi. “Kini setelah ada jalan baru, kita bisa lihat ada berapa usaha baru yang bermunculan di sana. Itu juga berimbas pada peningkatan ekonomi dan perputaran uang di Surabaya,” kata mantan Camat Sukolilo ini. (*/arf)
