Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Gempa Tuban, Robohkan Lima Bangunan di Surabaya

Lima bangunan roboh di Surabaya terdampak gempa yang berpusat di Timur Laut Tuban, salah satunya bangunan di RSUD Soewandhie.Tetapi sejauh ini tak ditemukan korban jiwa.

Dibuka 25 Maret, Ayo Daftar - Dishub Jatim Sediakan Mudik Gratis dengan Kapal Laut

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Bantuan Korbrimob Polri untuk Korban Bencana Jateng

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim langsung dari Mako Brimob Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok untuk korban bencana banjir di beberapa Kabupaten Jateng akibat hujan deras dengan intensitas tinggi.

HUT ke-105 Damkar dan Penyelamatan Nasional 2024 Akan Digelar di Surabaya

HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional tahun 2024 akan berlangsung di Kota Surabaya, dimulai pada 27 Februari 2024 hingga puncak peringatan 1 Maret

Pasca Gempa Tuban, Pasien RS Unair Dirawat di Tenda Darurat

Pendaftaran Mudik Gratis Melalui Jalur laut dibuka secara online tanggal 25 Maret 2024. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan itu bisa diikuti dengan syarat menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.

Minggu, 30 April 2017

TNI AL Kembali Pesan Kapal Perang PAL



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali memesan kapal perang ke PT PAL Indonesia. Kapal yang dipesan jenis Landing Platform Dock (LPD) dengan beberapa tambahan teknologi di dalamnya.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh mengatakan pesanan TNI AL itu merupakan lanjutan dari kontrak kerja Nomor KTR/03/02-49/I/2017/Disadal pada 11 Januari 2017. Kontrak itu dilanjutkan dengan prosesi pemotongan pelat pertama kapal atau first steel cutting di Bengkel Fabrikasi Divisi Kapal Niaga oleh Laksamana Muda TNI Mulyadi.

"Pasar dalam negeri merupakan salah satu potensi besar dan panjang untuk terus digali, ditambah pasar baru luar negeri," ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, dengan pengembangan teknologi kapal terbaik untuk dalam negeri, diharapkan berkembang secara berkelanjutan ke luar negeri. Budiman mengaku, dengan pemenuhan pasar dalam negeri khususnya TNI AL bisa menjadi salah satu alat promosi sekaligus meyakinkan pasar luar negeri.

"Sehingga kami bersama-sama dengan TNI AL bisa meyakinkan pasar luar negeri, salah satunya yang potensi adalah Malaysia dan negara-negara di Afrika," tuturnya.

Sementara untuk kapal yang dipesan TNI AL kali ini memiliki panjang kurang dari produksi LPD sebelumnya, namun mempunyai keunggulan kapasitas pengangkutan yang lebih besar. Total panjang kapal sekitar 124 meter, dan memiliki lebar 21 meter, dengan kecanggihan mampu mengangkut pasukan beserta crew sebanyak 771 personel, dan mampu berlayar selama 15 hari dengan kecepatan mencapai maksimal 16 knot.

Digerakkan dengan 2 mesin setara 3.900 Hourse Power (HP), dan bobot penuh sebesar 7.200 ton, serta dapat menjangkau jarak sepanjang 10.000 mil laut. Selain itu, juga mampu menampung tiga Helikopter standby, dan dilengkapi kekuatan medis, serta dapat menjalankan operasi kemanusian (non-militer).

Kapal juga mampu membawa serta empat kapal, terdiri dari dua jenis kapal pengangkut pasukan batalyon dan dua kapal pengangkut pasukan patroli militer. Pada saat terjadi musibah dan bencana, kapal juga mampu menjalankan misi kemanusiaan baik secara evakuasi, pencarian, penyelamatan bahkan funsi administrasi pemerintahan yang bergerak.

Untuk target penyelesaian pengerjaan kapal diperkirakan selama 23 bulan, dan diharapkan mampu membantu dalam tugas kemiliteran dan non-kemiliteran TNI AL (arf)

Soal Pungli TDP, Awey Desak Tim Saber Pungli Berperan Jelas



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mengusut tuntas soal adanya pungutan liar di penerbitan Tanda daftar Perusahaan (TDP) senilai Rp 1,8 juta, seperti yang dirilis oleh Komite Pamantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau (KPPOD)

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vincensius Awey mendesak agar tim saber pungli yang dibentuk walikota Surabaya berperan jelas dalam menangani persoalan itu.

" Jangan hanya menjadi lembaga yang tidak berjalan maksimal." tandas Awey.

Awey menambahkan dengan menyandang raport merah dari KPPOD soal pungutan liar seharusnya
jadi peringatan serius bagi pemkot Surabaya yang selama ini selalu mencitrakan diri sebagai lembaga yang berkinerja baik melalui berbagai penghargaan yang sudah diterima.




" Harus secepatnya diluruskan, jangan jadi beban dibelakang hari," ujar Awey.

Sementara itu menyikapi niat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemkot Surabaya/ Eko Agus Supiadi yang akan memperkarakan persoalan ini ke ranah hukum, Awey mengatakan kalau niat itu terlalu emosional seharusnya persolan ini menjadi
bahan intropeksi bagi pemerintah kota Surabaya.

Awey juga mendesak agar KPPOD membuktikan hasil surveynya yang kemudian dilaporkan ke walikota Dari hasil pembuktian itu Walikota nantinya harus mengambil tindakan tegas dan tidak tebang pilih. (arf)