Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Pilkada Surabaya 2024 Tanpa Bakal Calon Perseorangan

KPU Kota Surabaya menyatakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tanpa diikuti pasangan bakal calon kepala daerah perseorangan karena faktor kurangnya syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh para bakal calon tersebut.

Wali Kota Eri Cek Penggunaan Dana Kelurahan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi blusukan ke perkampungan untuk mengecek penggunaan Dana Kelurahan (Dakel) yang digunakan untuk membangun saluran.

Bapaslon Independen Pilkada Kecewa Sikap KPU Surabaya

Bapaslon independen Pilkada Surabaya, Pandu Budi Raharjono-Kusrini Purwijanti menyasalkan sikap komisioner KPU Surabaya yang tak mau menerima copy data pendukung meskipun hanya terlambat cuma dua menit.

Sambut HJKS ke-731, Pegawai Pemkot Surabaya Cat Ulang Curbing Median Jalan

Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-731, seluruh pegawai di lingkup Pemkot Surabaya melakukan kerja bakti dengan mengecat ulang curbing median jalan atau pembatas jalan yang meliputi 51 ruas jalan di Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya Bangun 8 Wisata Rakyat

Upaya Pemkot Surabaya memanfaatkan aset agar memberikan kontribusi sekaligus menciptakan lapangan kerja antara lain dilakukan dengan membangun Wisata Rakyat di 8 lokasi, khususnya di wilayah Surabaya Barat.

Minggu, 30 April 2017

TNI AL Kembali Pesan Kapal Perang PAL



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali memesan kapal perang ke PT PAL Indonesia. Kapal yang dipesan jenis Landing Platform Dock (LPD) dengan beberapa tambahan teknologi di dalamnya.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh mengatakan pesanan TNI AL itu merupakan lanjutan dari kontrak kerja Nomor KTR/03/02-49/I/2017/Disadal pada 11 Januari 2017. Kontrak itu dilanjutkan dengan prosesi pemotongan pelat pertama kapal atau first steel cutting di Bengkel Fabrikasi Divisi Kapal Niaga oleh Laksamana Muda TNI Mulyadi.

"Pasar dalam negeri merupakan salah satu potensi besar dan panjang untuk terus digali, ditambah pasar baru luar negeri," ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, dengan pengembangan teknologi kapal terbaik untuk dalam negeri, diharapkan berkembang secara berkelanjutan ke luar negeri. Budiman mengaku, dengan pemenuhan pasar dalam negeri khususnya TNI AL bisa menjadi salah satu alat promosi sekaligus meyakinkan pasar luar negeri.

"Sehingga kami bersama-sama dengan TNI AL bisa meyakinkan pasar luar negeri, salah satunya yang potensi adalah Malaysia dan negara-negara di Afrika," tuturnya.

Sementara untuk kapal yang dipesan TNI AL kali ini memiliki panjang kurang dari produksi LPD sebelumnya, namun mempunyai keunggulan kapasitas pengangkutan yang lebih besar. Total panjang kapal sekitar 124 meter, dan memiliki lebar 21 meter, dengan kecanggihan mampu mengangkut pasukan beserta crew sebanyak 771 personel, dan mampu berlayar selama 15 hari dengan kecepatan mencapai maksimal 16 knot.

Digerakkan dengan 2 mesin setara 3.900 Hourse Power (HP), dan bobot penuh sebesar 7.200 ton, serta dapat menjangkau jarak sepanjang 10.000 mil laut. Selain itu, juga mampu menampung tiga Helikopter standby, dan dilengkapi kekuatan medis, serta dapat menjalankan operasi kemanusian (non-militer).

Kapal juga mampu membawa serta empat kapal, terdiri dari dua jenis kapal pengangkut pasukan batalyon dan dua kapal pengangkut pasukan patroli militer. Pada saat terjadi musibah dan bencana, kapal juga mampu menjalankan misi kemanusiaan baik secara evakuasi, pencarian, penyelamatan bahkan funsi administrasi pemerintahan yang bergerak.

Untuk target penyelesaian pengerjaan kapal diperkirakan selama 23 bulan, dan diharapkan mampu membantu dalam tugas kemiliteran dan non-kemiliteran TNI AL (arf)

Soal Pungli TDP, Awey Desak Tim Saber Pungli Berperan Jelas



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mengusut tuntas soal adanya pungutan liar di penerbitan Tanda daftar Perusahaan (TDP) senilai Rp 1,8 juta, seperti yang dirilis oleh Komite Pamantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau (KPPOD)

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vincensius Awey mendesak agar tim saber pungli yang dibentuk walikota Surabaya berperan jelas dalam menangani persoalan itu.

" Jangan hanya menjadi lembaga yang tidak berjalan maksimal." tandas Awey.

Awey menambahkan dengan menyandang raport merah dari KPPOD soal pungutan liar seharusnya
jadi peringatan serius bagi pemkot Surabaya yang selama ini selalu mencitrakan diri sebagai lembaga yang berkinerja baik melalui berbagai penghargaan yang sudah diterima.




" Harus secepatnya diluruskan, jangan jadi beban dibelakang hari," ujar Awey.

Sementara itu menyikapi niat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemkot Surabaya/ Eko Agus Supiadi yang akan memperkarakan persoalan ini ke ranah hukum, Awey mengatakan kalau niat itu terlalu emosional seharusnya persolan ini menjadi
bahan intropeksi bagi pemerintah kota Surabaya.

Awey juga mendesak agar KPPOD membuktikan hasil surveynya yang kemudian dilaporkan ke walikota Dari hasil pembuktian itu Walikota nantinya harus mengambil tindakan tegas dan tidak tebang pilih. (arf)