Pengusutan Aset Pemkot Surabaya Hingga Kini Masih Stagnan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penyelidikan kasus hilangnya aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya  hingga kini belum ada peningkatan status.

Padahal bila dihitung saat mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprintlid) (29/3/2017)sudah hampir satu bulan.

Belum lagi beberapa pejabat Pemkot Surabaya mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat hingga Kasie Kelurahan sudah diperiksa untuk dimintai keterangannya.

Ada rumor beredar bila penerbitan sprintlid yang dilakukan Kejari Surabaya hanya sebatas memberi shok terapi atau menakut-nakuti bagi oknum yang diduga terlibat dalam menghilangkan aset tersebut agar segera mengembalikan tanpa melalui proses hukum selanjutnya.

Meski hanya sebatas rumor namun santer terdengar bila penerbitan sprintlid itu ternyata membuat keder bagi beberapa oknum untuk mengembalikannya.

Beberapa aset Pemkot Surabaya saat ini kabarnya sudah dikembalikan diantaranya jalan upajiwa yang saat ini dikuasai pihak marvell city, PDAM Surya Sembada di jalan Basuki Rahmad serta pasar turi.

Menanggapi adanya rumor tersebut, Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi belum berhasil dikonfirmasi, saat ditemui diruangannya, Didik buru-buru keluar kantor karena ada keperluan penting yakni bertemu dengan sesama rekan-rekannya yang sudah menjabat sebagai Kajari. (arf)

Read More

Mangkir Dua Kali, Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa Henry Josocity Gunawan Bakal Dipanggil Paksa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persoalan hukum kembali menerpa Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa Henry Josocity Gunawan.

Henry bakal terancam dipanggil paksa oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, ini lantaran Henry telah mangkir dua kali dari panggilan polisi.

Dalam pemanggilan tersebut, pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri terkait Pasar Turi Baru itu, dilaporkan oleh seorang Notaris dalam kasus penggelapan dan penipuan. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga saat dikonfirmasi membenarkan mangkirnya Hendri Josocity Gunawan.

“Memang kami sudah melayangkan dua kali pemanggilan, namun beliaunya tidak bisa hadir,” terangnya, Sabtu (29/4/2017).

Alasannya, yang bersangkutan ada urusan di luar kota. Namun, ia tak menyebutkan detail kegiatan Hery di luar kota tersebut.

“Kami memaklumi karena beliau sedang ada urusan di luar kota, hal itu dibuktikan dengan lampiran tiket pesawat dan maksud keperluannya,” tambah Shinto.

Sementara disinggung adanya panggilan paksa sesuai ketentuan yang berlaku karena dua kali mangkir, perwira dengan dua melati di Pundak ini memastikan yang bersangkutan berjanji akan memenuhi panggilan berikutnya.

“Kemarin waktu memberitahu ketidaksediannya dimintai keterangan, yang bersangkutan memastikan akan koorperatif memenuhi panggilan,” pungkasnya. (arf)

Read More

TNI AL Kembali Pesan Kapal Perang PAL

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali memesan kapal perang ke PT PAL Indonesia. Kapal yang dipesan jenis Landing Platform Dock (LPD) dengan beberapa tambahan teknologi di dalamnya.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh mengatakan pesanan TNI AL itu merupakan lanjutan dari kontrak kerja Nomor KTR/03/02-49/I/2017/Disadal pada 11 Januari 2017. Kontrak itu dilanjutkan dengan prosesi pemotongan pelat pertama kapal atau first steel cutting di Bengkel Fabrikasi Divisi Kapal Niaga oleh Laksamana Muda TNI Mulyadi.

"Pasar dalam negeri merupakan salah satu potensi besar dan panjang untuk terus digali, ditambah pasar baru luar negeri," ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, dengan pengembangan teknologi kapal terbaik untuk dalam negeri, diharapkan berkembang secara berkelanjutan ke luar negeri. Budiman mengaku, dengan pemenuhan pasar dalam negeri khususnya TNI AL bisa menjadi salah satu alat promosi sekaligus meyakinkan pasar luar negeri.

"Sehingga kami bersama-sama dengan TNI AL bisa meyakinkan pasar luar negeri, salah satunya yang potensi adalah Malaysia dan negara-negara di Afrika," tuturnya.

Sementara untuk kapal yang dipesan TNI AL kali ini memiliki panjang kurang dari produksi LPD sebelumnya, namun mempunyai keunggulan kapasitas pengangkutan yang lebih besar. Total panjang kapal sekitar 124 meter, dan memiliki lebar 21 meter, dengan kecanggihan mampu mengangkut pasukan beserta crew sebanyak 771 personel, dan mampu berlayar selama 15 hari dengan kecepatan mencapai maksimal 16 knot.

Digerakkan dengan 2 mesin setara 3.900 Hourse Power (HP), dan bobot penuh sebesar 7.200 ton, serta dapat menjangkau jarak sepanjang 10.000 mil laut. Selain itu, juga mampu menampung tiga Helikopter standby, dan dilengkapi kekuatan medis, serta dapat menjalankan operasi kemanusian (non-militer).

Kapal juga mampu membawa serta empat kapal, terdiri dari dua jenis kapal pengangkut pasukan batalyon dan dua kapal pengangkut pasukan patroli militer. Pada saat terjadi musibah dan bencana, kapal juga mampu menjalankan misi kemanusiaan baik secara evakuasi, pencarian, penyelamatan bahkan funsi administrasi pemerintahan yang bergerak.

Untuk target penyelesaian pengerjaan kapal diperkirakan selama 23 bulan, dan diharapkan mampu membantu dalam tugas kemiliteran dan non-kemiliteran TNI AL (arf)

Read More

Soal Pungli TDP, Awey Desak Tim Saber Pungli Berperan Jelas

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mengusut tuntas soal adanya pungutan liar di penerbitan Tanda daftar Perusahaan (TDP) senilai Rp 1,8 juta, seperti yang dirilis oleh Komite Pamantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau (KPPOD)

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vincensius Awey mendesak agar tim saber pungli yang dibentuk walikota Surabaya berperan jelas dalam menangani persoalan itu.

" Jangan hanya menjadi lembaga yang tidak berjalan maksimal." tandas Awey.

Awey menambahkan dengan menyandang raport merah dari KPPOD soal pungutan liar seharusnya
jadi peringatan serius bagi pemkot Surabaya yang selama ini selalu mencitrakan diri sebagai lembaga yang berkinerja baik melalui berbagai penghargaan yang sudah diterima.




" Harus secepatnya diluruskan, jangan jadi beban dibelakang hari," ujar Awey.

Sementara itu menyikapi niat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemkot Surabaya/ Eko Agus Supiadi yang akan memperkarakan persoalan ini ke ranah hukum, Awey mengatakan kalau niat itu terlalu emosional seharusnya persolan ini menjadi
bahan intropeksi bagi pemerintah kota Surabaya.

Awey juga mendesak agar KPPOD membuktikan hasil surveynya yang kemudian dilaporkan ke walikota Dari hasil pembuktian itu Walikota nantinya harus mengambil tindakan tegas dan tidak tebang pilih. (arf)

Read More

Bila Temuan KPPOD Benar, Pemkot Siap Beri Sangsi Berat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Soal adanya pungutan liar untuk biaya penerbitan Tanda daftar Perusahaan (TDP) disenilai Rp 1,8 juta yang dilontarkan Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD membuat kalangan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya uring-uringan.

Para Pejabat eselon III hingga II ini pun kebakaran jenggot salah satunya Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya Sigit Sugiharso.

Menurut Sigit meski isu tersebut sudah berkembang dikalangan masyarakat namun pihaknya tak semerta-merta menelannya.Sigit berharap agar pihak KPPOD melayangkan laporannya soal temuannya itu.Hal ini supaya inspektorat dapat melakukan penelusuran dengan ada dasarnya.

" Kalaupun nantinya ditemukan adanya pelanggaran maka akan ada sanksi bagi yang
terlibat." ancamnya.

Namun saat ditanya, sangsi apa yang bakal dikeluarkan  Pemkot Surabaya bila kelak telah menemukan adanya kebenaran dari laporan KPPOD.  Lagi-lagi Sigit enggan menjelaskan secara detail.Jawaban normatif pun selalu diucapkan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Surabaya.

"Mulai sanksi ringan berupa teguran sampai sanksi berat yaitu pemecatan." papar Sigit Sugiharso.


Namun Sigit meyakini bila temuan KPPOD tersebut belum begitu jelas, karena tidak menyebutkan soal rincian biaya yang dipungut dan untuk siapa.

"Kalau laporan itu jelas maka pihak yang disebutkan itu akan diperiksa." tegasnya.

Sebelumnya KPPOD merilis kalau Surabaya menempati ranking ke 27 dari 32 ibu kota Propinsi yang artinya hanya 5 kota dengan penilaian buruk berada dibawah Surabaya.

" Surabaya mendapat raport merah dari KPPOD dalam salah satu indikator penilaian yaitu soal proses perijinan."kata Sigit.

Dalam laporannya KPPOD menyatakan kalau ada pungutan Rp 1,8 juta dalam perijinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang memberatkan 61 persen para pelaku usaha meskipun biaya perijinan sudah dihapus. (arf)

Read More

Hari Sabtu/1 Mei, PNS Pemkot Surabaya Wajib Masuk Kerja

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk menunjang profesionalisme, produktifitas kerja aparatur sipil negata (ASN) dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat maka Pemkot Surabaya mengeluarkan surat edaran terkait penambahan jam kerja.

Surat edaran yang berlaku mulai 1 mei 2017 menerangkan bahwa seluruh PNS Pemkot Surabaya setiap hari sabtu diwajibkan masuk kerja seperti biasa.

Namun ada pengecualian pada jam kerja di hari sabtu itu yakni masuk kerja dimulai pada pukul 09.00 hingga 14.00, sedangkan pakaiannya bebas atau rapi tak terkecuali bersepatu.

Kendati harus mematuhi surat edaran bernomor 800/2741/463.8.3/2017 yang ditanda tangani sekretaris daerah (Sekda) kota Surabaya, Hendro Gunawan namun penambahan jam kerja tersebut dianggap kalangan PNS Pemkot Surabaya cukup memberatkan serta tak efisien dalam pengelolaan keuangan negara.

" Mau bagaimana lagi mas, kita ikuti aja aturannya daripada kena sangsi, padahal jelas akan menghamburkan uang negara, bayar listrik, air bakalan naik padahal hari sabtu minim pelayanan." Jelas pegawai di skpd dinas ini sambil mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan. (arf)

Read More

Pelayanan Perizinan di Surabaya Transparan dan Tanpa Pungutan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelayanan secara online berbasis teknologi informasi telah diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam beberapa tahun terakhir. Utamanya pelayanan terkait perizinan. Pelayanan online ini tidak hanya memudahkan pemohon, tetapi membuat alur perizinan jadi lebih transparan. Serta, menutup celah terjadinya pungutan liar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menjelaskan, terkait proses perizinan, masyarakat bisa mengakses langsung melalui Surabaya Single Window di ssw.surabaya.go.id. Masyarakat juga bisa memonitor sendiri sampai di mana progres perizinan nya. Dicontohkan Antiek, transparansi dalam pelayanan perizinan itu seperti pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ataupun Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

“Kami sediakan keamanan dengan pakta integritas. Kami bangun jaringan. Ini demi memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat dan juga menghindari fitnah,” tegas Antiek kepada wartawan, Jumat (28/4).

Karenanya, Antiek heran bila ada pihak yang menyebut pelayanan perizinan di Surabaya masih harus mengeluarkan biaya. Bahkan, untuk TDP, cetaknya sudah bisa di kecamatan. Artinya, pemohon tidak perlu mengambil nya di dinas.

“Kalau ada yang bilang bayar, di mana bayarnya. Bahkan, kalau semisal masyarakat kurang puas, masyarakat bisa melapor ke Media Center kami,” sambung Antiek.

Senada dengan Antiek, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Eko Agus Supiadi menjelaskan, Pemkot Surabaya sudah punya mal perizinan di gedung Siola. Menurutnya, ada 152 jenis perizinan yang bisa diurus. Dan itu sudah berbasis online dengan mobile aplikasi.

Dengan memakai mobile aplikasi tersebut, antara pemohon dan petugas bertemunya dengan sistem alias tidak bertatap langsung sehingga menutup celah adanya pungutan. Karenanya, Eko mengaku tidak habis pikir bila ada pihak yang menyebut ada pungutan dalam proses pengurusan perizinan seperti TDP. Apalagi disebut jumlahnya mencapai jutaan.

“Kalau dibilang ada pungutan, itu nggak benar. Seakan-akan uang itu masuk ke Pemkot lha wong kita ketemu pakai sistem. Itu uangnya ke siapa. Karenanya, saya akan terus melakukan klarifikasi masalah ini,” tegas Agus.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya, Eddy Chrisjanto menambahkan, untuk pengurusan SIUP dan TDP, pemohon sebenarnya bisa mencetaknya sendiri. Namun, banyak yang mencetaknya di kecamatan. Nah, terhitung selama periode Januari-April 2017, Eddy menyebut ada 1268 SIUP dan 955 TDp yang tercetak di 15 kecamatan.

“Sudah diberikan ke pemohon, tidak ada pungutan sepeserpun. Intinya, ketika sistem nya sudah online, kalau ada pernyataan ada pungutan, itu sangat mustahil,” jelas Eddy.

Namun, Eddy menegaskan bahwa selama ini, sedikit sekali pemohon yang mengambil sendiri SIUP dan TDP yang telah dicetak di kecamatan tersebut. Dia menyebut lebih banyak yang dikuasakan ke orang lain untuk pemgambilan.

“Ada 70 persen yang dikuasakan. Nah, kalau ada uang untuk yang dikuasakan tersebut, saya kurang tahu,” sambung Eddy.

Karenanya, Pemkot Surabaya berencana merevisi aturan terkait hal ini. Ke depan, pemohon harus mengambil sendiri, tidak boleh dikuasakan. Termasuk juga pengaturan soal calo. Rencana itu disampaikan Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Sigit Sugiharso.

“Ke depan, peluang ke sana tidak ada lagi,” ujar Sigit.

Sigit menambahkan, selama ini, ada beberapa survei yang menyoroti pelayanan publik di Kota Surabaya. Hasilnya, banyak pihak memberikan apresiasi positif terhadap upaya inovasi pelayanan yang dilakukan Pemkot. Diantaranya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun ke lapangan dalam 12 bulan terakhir.(arf)

Read More

Awas!!! Perekrutan Dirut PD Pasar Ada Calon Titipan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Carut maru pengelolahan BUMD PD Pasar Surya, mulai dari dugaan korupsi hingga penunggakan pajak yang berakibat di blokirnya rekening PD Pasar Surya oleh Dirjen Pajak, selain dua permasalahan tersebut, kini ada permasalah yang tidak kalah menariknya yang kini tengah dipelototi oleh Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Kota Surabaya yaitu Rekrutmen untuk posisi Direktur Utama dan Direktur Administasi dan Keuangan PD Pasar Surya.

Achmad Zakaria Anggota Komisi B, menilai carut-marutnya pengelolahan PD Pasar tidak lepas dari buruknya Manajemen dan Direksi PD Pasar Surya.

" Problem keuangan PD Pasar ini banyak, kalau PD Pasar ini ingin berbenah, secepatnya Direktur Keuangan dan Direktu Utama ini kan satu orang, ini yang harus segera diakhiri. Ini berbahaya," ungkapnya Jumat (28/4).

Zakaria mengatakan dalam rekrutmen Direksi PD Pasar ini harus transparan, karena diduga ada ketidak tranparansian adanya calon titipan perekrutan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PD Pasar oleh Bawas BUMN PD Pasar. Seperti yang dilakukan oleh Bawas Perusahan BUMD yang lain.

" Jika hanya disebutkan angka-angka kita sulit untuk memeberikan masukan. Jangan-jangan ada calon yang tidak kualitas dan ada colon titipan," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya ini.

Indikasinya, lanjut Zakaria, sampai sekarang belum nama yang calon lolos administrasinya belum diterima dan belum dimuat atau dipublikasikan.

" Katanya sudah banyak yang daftar, tapi nama-namanya belum kami terima dan belum dimuat siapa aja yang sudah lolos seleksi administrasi," ungkapnya.

Maka dari itu, Politisi PKS ini meminta kepada Bawas Perusahan BUMN PD Pasar Surya ini harus tranparan nama calon Direktur Utama dan Direktur Keuangan PD Pasar yang lolos seleksi Administrasi. Seharusnya bawas itu harus tranparan dan menyebutkan nama-nama calon yang sudah lolos seleksi administrasi seperti Bawas Perusahan BUMD yang lain.

" Sehingga kami DPRD, Media dan Masyarakat bisa memberikan masukan, Negatif-Positifnya." kata Zakaria.

Selain itu Zakaria juga meminta dalam perekrutan Dereksi PD Pasar ini, semua pihak harus di akomudir dan dilibatkan.

" Dewan, Akdemisi Pedagang, harus di Akomodir, sehingga bisa memberikan masukan, tapi tetap kewenangan ada di Bawas dan Wali Kota. Yang terpinting harus Transparan," kata Zakaria.

" Problem PD Pasar ini sangat banyak, makanya kita butuh calon Dirut yang progresif, anak muda yang mampu menyelesaikan masalag ke uangan, satu lagi bukan Titipan," kata Zakaria.

Dari data yang berhasil dihimpun pelamar Direksi PD Pasar untuk untuk posisi direktur utama tercatat 20 orang, dan untuk posisi direktur administrasi dan keuangan tercatat 44 orang. Yang telah mengerucut menjadi 10 calon untuk posisi direktur utama, dan 22 orang untuk posisi direktur administrasi dan keuangan. (arf)

Read More

Pemkot Surabaya Klarifikasi Jumlah Peminjaman Modal Untuk Pelaku UMKM

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, M. Taswin, SE, MM mengklarifikasi jumlah modal yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama milik BUMD Pemkot Surabaya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2017.

“Karena fokusnya memang diperuntukkan bagi pelaku UMKM, maka modal yang diberikan sekitar 10 Miliyar di tahun 2017,” kata Taswin saat menggelar jumpa pers (28/4) di Ruang Kerja Sekretaris Kota (Sekkota).

Modal tersebut, sambung Taswin, diberikan kepada 500 hingga 600 pelaku UMKM yang ada di surabaya, dengan kata lain, pemberian modal diberikan secara merata untuk pelaku UMKM.

“Tidak ada yang dikotak-kotakan, antara UKM yang dibina pemkot atau tidak, semua pelaku UKM bisa meminjam,” imbuh Taswin.

Lebih lanjut sistem peminjaman yang dilakukan BPR untuk pelaku UMKM tidaklah rumit, cukup melengkapi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang kini dapat diurus secara online serta menunjukkan wujud usahanya.

“Kami tidak ingin mempersulit pelaku UMKM,” ungkap Mantan Asisten III bidang Pemkot Surabaya tersebut.

Sementara untuk jumlah nominal yang dipinjam pelaku UMKM dalam merintis usahanya cukup beragam, ada yang meminjam Rp 5 hingga 25 juta. Namun meski begitu, peminjaman yang dapat dicicil tersebut terkadang mengalami kemandekan dalam hal pembayaran.

“Jika telat, petugas BPR akan tetap melakukan penagihan dan menanyakan alasan keterlambatan tersebut kepada pelaku UMKM,” tutup Taswin. (arf)

Read More

Awasi Orang Asing, Kabupaten Tulungagung Gelar Operasi Gabungan

KABARPROGRESIF.COM : (Tulungagung) Kantor Bakesbangpol Tulungagung yang berada di Jl. Yos Sudarso III/ 7 Kel. Karangwaru Kec/ Kab. Tulungagung melaksanakan operasi gabungan pengawasan orang asing yang meliputi pengamatan, penelusuran, penelitian, pemantauan serta pengumpulan bahan keterangan guna memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing, sebanyak 57 WNA yang melakukan kegiatan World Rainbow Gathering 2017 di Pantai Ngalur Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung.Kamis(27/4/17).

Turut dalam operasi tersebut Kasi Penindakan Kantor Imigrasi Klas II Blitar Hendra Setiawan, Pasi Intel Kodim 0807/ Tulungagung Kapten Inf Siswanto, Danramil 0807/ 18 Tanggunggunung Kapten Inf Warkani, Pabung Lanal Malang Lettu Cpm Arwandik, Sekretaris Bakesbangpol Tulungagung Suprapto, Satpol PP Pemkab Tulungagung Wakhid Mashur, Plt Camat Tanggunggunung Didik Djarot, Karangtaruna Desa Jengglungharjo Purwanto.

Tim Kantor Imigrasi Klas II Blitar dalam operasi tesebut menanyakan pasport dan visa kunjungan para WNA dan menjelaskan aturan bagi WNA yang melakukan kunjungan ke Indonesia harus dilengkapi dokumen yang sah, apabila batas waktu kunjungan habis para WNA agar segera melapor/ mengurus perpanjangan di Kantor Imigrasi Blitar dan kunjungan dalam rangka wisata para WNA tidak boleh melakukan aktivitas bekerja dan melanggar hukum.

Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Kantor Imigrasi Klas II Blitar para WNA yang melakukan kegiatan World Rainbow Gathering 2017 dokumennya baik paspor maupun visa dinyatakan lengkap dan tidak ada yang habis masa kunjungan. (arf)

Read More

Persiapan Pengamanan TNI Dan Polri Jelang Mayday Dikediri

KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Jelang Mayday yang bakal berlangsung secara serentak di tanah air, segala persiapan dimatangkan dari berbagai unsur yang ada di Kediri. Persiapan ini dilakukan di 2 tempat yang berbeda, di wilayah hukum Polresta Kediri berlangsung di Mapolresta Kediri dan dipimpin langsung Kapolresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi dan dihadiri Pabung Kodim Kediri, Mayor Inf Puguh Jatmiko, sedangkan di wilayah hukum Polres Kediri berlangsung di Mapolres Kediri dan dipimpin langsung Kapolres Kediri, AKBP Sumaryono dan dihadiri Kasdim Kediri, Mayor Inf Joni Morwantoto, sabtu (29/04/2017)

Polresta Kediri  melaksanakan gelar Pasukan yang di hadiri sekitar hampir 400 Personil gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub untuk mengantisipasi Mayday yang di laksanakan di Halaman Mapolresta Kediri.

Dalam amanatnya ,AKBP Anthon Haryadi menekankan 5 hal yang harus diperhatikan yaitu pentingnya pelaksanaan tugas pengamanan peringatan mayday sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia, pahami tugas dan laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap menjaga rasa solidaritas antar aparat keamanan, kita adalah cermin dari masyarakat hendaknya menjadi contoh tauladan dan panutan bagi para pekerja yang ada di wilayah Kota Kediri, Jauhi segala bentuk perilaku, sikap dan tindakan yang dapat menyakiti hati masyarakat karena dapat merusak citra pemerintah maupun aparat keamanan dan pelihara hubungan dan jalin kerja sama serta sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat, agar kita mampu menghadapi segala permasalahan secara efektif, efesien, dan tuntas.

Selesai melaksanakan apel gelar pasukan, AKBP Anthon Haryadi dan Mayor Inf Puguh Jatmiko melakukan pengecekan kendaraan bermotor secara langsung baik roda 4 maupun roda 2. Hal ini di lakukan mengetahui kondisi kendaraan sehingga bisa di pergunakan untuk membantu melaksanakan tugas anggota di lapangan.

Ditempat terpisah, Mapolres Kediri yang berada di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri melibatkan 1 Peleton Satuan Sabhara lengkap dengan peralatan Dalmas, 1 Peleton Satuan Lalu Lintas, 2 Peleton Polsek Jajaran, 1 Peleton Polwan, 1 Peleton Satuan Intelkam, 1 Peleton Satuan Reskrim, 1 Peleton Pasukan Kodim 0809, 1 peleton Dishub Kota Kediri dan 1 peleton Sat Pol PP Kota Kediri pada apel persiapan jelang Mayday.

Secara tradisi dari tahun ke tahun, setiap mayday berlangsung kondusif di Kediri. Tidak ada gangguan apapun, apalagi sampai menyebabkan kekisruhan. Tetapi kita tetap waspada, kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Kodim Kediri komitmen akan bekerjasama dengan Polri dalam mengamankan Kediri, sesuai tugas pokok dan fungsi bantuan pengamanan kepada Polri,” ungkap Mayor Inf Joni Morwantoto (arf).

Read More

Digelar Serentak, Persit Kodam V/Brawijaya Ikuti Penyuluhan IVA

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Secara tidak langsung, wanita seakan dihantui oleh salah satu penyakit yang secara tiba-tiba menyerang dirinya. Bahkan, mulai saat ini, seluruh ahli kesehatan mulai mencari solusi guna menangkal serangan penyakit tersebut.

Yah, seluruh wanita pada umumnya pasti mengenal salah satu penyakit yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitarnya sehingga bisa menyebabkan metastasis (perubahan status penyakit kanker).

Kanker Serviks, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), penyakit itu dinilai berada di posisi teratas diantara penyakit kanker lainnya yang berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa bagi pasien yang terserang penyakit tersebut, khususnya wanita.

Bahkan, di tahun 2000-an, WHO menilai dari 470 kasus baru kanker serviks di seluruh dunia,  penyakit itu justru lebih banyak menyerang para wanita yang berdomisili di negara berkembang.

Kendati demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan tekhnologi yang terjadi saat ini, para ahli kesehatan mulai menemukan solusi guna menangkal serangan penyakit tersebut. Sistem Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dinilai bisa mengurangi keterjangkitan penyakit kanker serviks.

Hal itu dikatakan langsung oleh Wadandenkesyah Surabaya, Mayor Ckm Bambang dihadapan seluruh Istri Prajurit yang hadir dalam acara sosialisasi kesehatan di Rumah Sakit Tingkat III/Surabaya, Jumat, 28 April 2017 pagi. Bahkan, kata dia, terapi IVA dinilai layak untuk digunakan bagi para wanita yang terserang penyakit kanker serviks.

“Selain mudah, praktis dan sangat mampu dilaksanakan. Terapi itu juga sesuai untuk pelayanan sederhana,” kata Mayor Bambang.

Ia menambahkan, sebelum menjalani tes IVA, terdapat beberapa prosedur yang harus ditetapkan oleh unit pelayanan kesehatan. Selain wanita berusia 30-45 tahun, tes IVA tersebut juga diwajibkan bagi para wanita yang memiliki banyak pasangan seksual. “Ini penting untuk dilakukan. Kalau tidak, mana bisa kita mengetahui wanita itu terserang gejala kanker serviks atau tidak,” tutur Wadandenkesyah 05.04.04 Surabaya itu.

Ia berharap, dengan diterapkannya pemeriksaan itu, seluruh Istri prajurit di jajaran Kodam V/Brawijaya bisa terhindar dari gejala maupun serangan penyakit yang dinilai sangat berpotensi terhadap keselamatan jiwa tersebut. “Mudah-mudahan, setelah kita lakukan pemeriksaan system IVA kali ini, seluruh Persit tidak ada yang memiliki gejala penyakit kanker serviks di dalam tubuhnya,” harapnya. (arf)

Read More