Ingin Tau Tagihan PBB Anda, Klik Ini!

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mulai tahun 2019 meluncurkan Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang elektronik (e-SPPT) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“ Nah, dengan e-SPPT ini, warga bisa langsung melihat via online dan bisa langsung dicetak. Kami juga tetap menyebarkan SPPT dalam bentuk fisik ke warga, sudah disebar juga mulai awal tahun ini.” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Senin (7/1).

Yusron menjelaskan langkah-langkah menggunakan fitur e-SPPT ini. Awalnya, warga harus masuk ke website PBB online di laman http://pbb.bpkpdsurabaya.go.id/, lalu pilih e-SPPT. Selanjutnya baca dan pahami informasi yang tertera, setelah itu pilih tutup.  Kemudian isi NIK sesuai e-KTP yang sudah terdata di Kota Surabaya. Isi pula NOP (nomor objek pajak) yang ingin dicetak SPPT-nya, lalu masukkan kode captcha dan setelah itu submit.

“ Nanti akan muncul SPPT PBB tahun 2019." ujarnya.

Dalam SPPT itu, bisa diketahui letak objek pajak, nama dan alamat wajib pajak, objek pajak, luas permeter persegi, kelas objek pajak, NJOP permeter dan total NJOP. Bahkan, dalam SPPT itu juga bisa diketahui PBB terhutang yang harus dilunasi.

“ SPPT yang muncul itu bisa langsung dicetak atau disimpan dengan format PDF." imbuhnya.

Menurut Yusron, setelah diketahui PBB yang terhutang itu, maka warga bisa membayarnya ke bank-bank yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya. Setelah melunasi PBB terhutang itu, maka di website PBB online akan ada pula laporan lunas, karena sistemnya sudah terintegrasi.

“ Mulai diluncurkan awal tahun 2019, hingga saat ini sudah ada 395 user yang menggunakan e-SPPT itu." katanya.

Yusron juga menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak (WP) di Kota Surabaya tahun 2019 ini sebanyak 660 ribu. Jumlah ini bisa berkembang karena seringkali ada warga yang memecah-mecah objek pajak.

" Jumlah ini dari tahun ke tahun terus naik, tiga tahun lalu WP di Surabaya masih 600 ribuan, saat ini sudah mencapai 660 ribu.” tegasnya.

Ia juga menambahkan, target PBB tahun 2018 sebesar Rp 1 triliun dan realisasi sebesar Rp 1,185 triliun atau 112,41 persen. Sedangkan pada tahun 2019 ini, target PBB sebesar Rp 1,155 triliun.

" Jadi, ada kenaikan sekitar Rp 100 miliar atau 9,58 persen." pungkasnya. (arf)

Read More

Dua Pejabat PD RPH Surabaya Divonis 2,4 Tahun Penjara

Korupsi Pembangunan IPAL 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sidang korupsi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya memasuki babak akhir.  Dua pejabat PD RPH, yakni Lutfia Rachmad dan Sunaryo dinyatakan terbukti korupsi.

Amar vonis kedua terdakwa dibacakan oleh ketua majelis hakim Rochmad. Putusan Lutfia Rachmad dibacakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan putusan Sunaryo.

Dalam amar putusannya, Hakim Rochmad menghukum masing masing pejabat RPH Surabaya ini dengan vonis 2 tahun dan 4 bulan penjara. Mereka juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta.

"Denda akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan apabila tidak dibayar oleh terdakwa," kata Hakim Rochmad saat membacakan amar putusannya diruang sidang candra, Pengadilan Tipikor, Senin (7/1)

Atas vonis tersebut, Lutfia Rachmad selaku ketua pengadaan barang dalam kasus korupsi ini mengaku menerima. Sedangkan terdakwa Sunaryo selaku pimpinan proyek (Pimpro) Pembangunan IPAL menyatakan pikir-pikir.

"Terhadap kedua putusan tadi kami menyatakan pikir-pikir,"ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suryanta Desi Christiani dari Kejari Tanjung Perak saat dikonfirmasi usai persidangan.

Untuk diketahui, Penyimpangan kasus korupsi ini  diungkap Kejari Tanjung Perak sejak Desember 2107 lalu. Dan pada Ferbruari 2018, penyelidikan perkara ini ditingkatkan ke Penyidikkan berdasarkan surat perintah penyidikkan Nomor Prin-02/0.5.4.2/Fd.1/02/2018 yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmat Supriady,SH,MH, tertanggal 14 Februari 2018.

Pembangunan IPAL di PD RPH Surabaya ini disinyalir  tidak sesuai  dengan bestek yang ada. Proyek  tersebut didanai dari anggaran penyertaan modal PD RPH Tahun 2009 sebesar Rp 3.850.000.000 (tiga milliar, delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Dari penghitungan audit internal yang dilakukan penyidik ke ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, kasus korupsi bermodus pengadaan barang dan jasa ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 282 juta.(Komang)

Read More