Tanpa Merasakan Efek Samping, Begini Respon Nakes Surabaya Usai Divaksin Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ribuan tenaga kesehatan (nakes) Surabaya secara bertahap mengikuti vaksinasi Covid-19. 

Sebagian besar dari mereka, tanpa merasakan efek samping usai disuntik vaksin.

Dalam keterangannya, seorang nakes yang bertugas di Puskesmas Ngagel Rejo menceritakan pengalamannya setelah melakukan vaksinasi Covid-19.  

Ia bernama Nita Legiantini Purnama Sari, dokter umum yang divaksin pada tanggal 23 Januari 2021 itu, mengaku tidak ada efek samping yang dialaminya pasca disuntik vaksin.

Ia menjelaskan, tepat pada Sabtu (23/1) pagi hari, ia bergegas mendatangi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) tempatnya bekerja. 

Di lokasi itu, nakes asal Bandung tersebut disuntik terlebih dahulu sebelum akhirnya kembali bertugas melayani masyarakat. 

Tanpa tegang, ia menuju meja skrining yang telah disiapkan dan mengikuti alur sesuai dengan prosedur pelaksaan.

“Seperti penerima vaksin lainnya. Alhamdhulillah saya lolos skrining dan langsung divaksin pada saat itu juga,” kata Nita Legiantini Purnama Sari, Senin (25/1).

Setelah disuntik, Nita menjelaskan tidak langsung kembali bekerja. Namun dia harus memastikan apakah ada keluhan setelah disuntik pada dirinya. 

Sekitar 30 menit beristirahat, rupanya tak ada satu pun gejala atau efek yang dialaminya sama sekali. 

Akhirnya dia putuskan kembali bertugas dengan kembali mengenakan seperangkat alat pelindung diri (APD) lengkap.

“Tidak terasa apa-apa. Panas ditempat suntikan, demam, mual, muntah, gatal-gatal, sesak, pusing semua tidak ada. Jadi saya bisa beraktifitas kembali seperti biasanya,” urainya.

Bahkan, sehari setelahnya, nakes berusia 37 tahun itu, memastikan tetap tak ada gejala apapun di tubuhnya.  

Dia merasa tetap fit dan energik, sama seperti sebelum divaksin. Tidak hanya itu, dia menceritakan sehari sebelum suntik ada beberapa persiapan yang dilakukan mengingat setiap individu memiliki reaksi yang berbeda-beda. 

Mulai dari istirahat cukup, menjaga ketat protokol kesehatan (prokes) hingga mensugesti diri sendiri.

“Maka kesiapan personal pun juga berbeda tergantung kondisi masing-masing. Sejauh tidak mengalami perubahan yang signifikan itu bisa kita anggap normal. Makanya, setelah penyuntikan tidak boleh langsung meniggalkan tempat vaksin untuk melihat apakah ada KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi). Untuk vaksin kedua dijadwalkan pada 06 Februari,” papar dia.

Hal yang sama juga dirasakan oleh nakes asal RSUD dr Moh Soewandhie, Nanik Sulistiowati. Ia pun mengaku tidak ada efek samping setelah disuntik vaksin tertanggal Rabu (20/1) lalu. 

Lokasi penyuntikannya pun berlokasi di RSUD dr Moh Soewandhie. Namun begitu, ia pun memastikan sebelum divaksin, terlebih dahulu mempersiapkan diri yakni sarapan, mengkonsumi vitamin dan dipastikan kondisi badan fit. 

“Alhamdulillah tidak ada efek atau dampaknya. Ini sambil menunggu vaksin kedua kalinya. Yang paling penting dimana pun dan kapanpun pun tetap jaga imun,” pungkasnya. (Ar)

Read More

KAVAD Masuki Usia Baru, Yonkav 3/AC Sumbang Darah

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Memasuki usia yang ke-71 Korps Kavaleri Angkatan Darat, hampir seluruh Satuan Kavaleri di Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial di masyarakat.

Salah satunya, seperti yang berjalan di Yonkav 3/AC, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (25/1).

Setidaknya, 100 kantong darah diserahkan oleh Yonkav ke pihak PMI setempat.

Danyonkav 3/AC, Letkol Kav Peddy Adi Prasetyo menjelaskan, ratusan kantong itu, nantinya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, terlebih stok bagi pihak PMI Malang.

"Di tengah pandemi ini, mulai jarang pendonor. Itu yang menjadi kendala bagi pihak PMI untuk memenuhi kebutuhan stok darah,” ujarnya.

Selain prajurit, donor darah itu juga diikuti oleh para Persit setempat. Penerapan protokol kesehatan pun, tak lepas dalam kegiatan bakti sosial tersebut. 

“Sebab, setetes darah itu sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Komandan Pusdikbanmin Kodiklatal Tutup Dikspespa Suplai TNI AL TA 2020

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi (Danpusdikbanmin) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal Kolonel Laut (S) Roland Manalu, S.T menutup program Pendidikan Spesialisasi Perwira (Dikspespa) Suplai TNI AL TA 2020 yang dilaksanakan di Aula Bhineka Wirya Pusdikbanmin  Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Senin, (25/1/2021).

Hadir dalam penutupan tersebut para pejabat utama Pusdikbanmin diantaranya Komandan Sekolah Perwira, Komandan Sekolah Bintara dan Komandan Sekolah Tamtama Pusdikbanmin, selain itu hadir pula para Kadep dan Kama dijajaran Pusdikbanmin.

Adapun penutupan pendidikan tersebut diikuti 26 orang siswa setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Sekolah Perwira Pusdikbanmin, sedangkan siswa terbaik lulusan Dikspespa Suplai ini adalah Lettu Laut (S) Mastur Arifin.  

Danpusdikbanmin Kodikdukum Kolonel Laut (S) Roland Manalu, S.T dalam sambutanya menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan Dikspespa Suplai di Sekolah Perwira Pusdikbanmin selama 5.5 bulan dalam keadaan sehat aman dan lancar.

Menurutnya apa yang telah di pelajari di lembaga pendidikan ini dapat memertajam kemampuan para perwira kususnya dengan profesi yang dimiliki. 

Perwira korps Suplai harus mampu dan menguasai semua peraturan yang berlaku dilingkungan kementerian keuangan karena peraturan tersebut merupakan dasar dalam bidang keuangan.

Selain itu Danpusdikbanmin juga berpesan agar para perwira dalam menjalankan tugas melaksanakan dengan sepenuh hati dan gembira. Karena tugas atau perintah merupakan penghormatan yang harus dilaksanakan, dan jangan sekali-kali menghindar dari tugas tersebut.

Sebelum mengakiri sambutan juga disampikan agar para perwira selalu menjaga harga diri dan etika dimanapun berada dan ditugaskan, selain itu janganlah mencari keuntungan pribadi yang bisa merusak dan mencemarkan nama baik satuan dan organisasi TNI AL. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Penegakan Prokes di Surabaya Lebih Efektif dengan Libatkan Instansi Terkait

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No. 67 Tahun 2020 sebagaimana diubah menjadi Perwali No. 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa semua instansi terkait mempunyai kewenangan dalam pengawasan maupun penegakan protokol kesehatan (prokes). 

Mulai dari petugas Satpol PP, BPB dan Linmas hingga jajaran tiga pilar di kecamatan mempunyai tupoksi yang sama.

Hal ini lantaran Kota Surabaya memiliki wilayah cakupan yang luas dan jumlah penduduk yang tergolong besar. Sehingga diharapkan penegakan prokes di Kota Pahlawan bisa berjalan efektif.

"Tujuan utama kita adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat untuk patuh protokol kesehatan," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Senin (25/1).

Di dalam penegakan protokol kesehatan, Eddy menegaskan bahwa tak hanya dapat dilakukan petugas Satpol PP. 

Namun, jajaran Linmas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Perdagangan (Disdag), termasuk pula OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait yang sesuai tupoksinya itu bisa melakukan penegakan protokol kesehatan. 

"Sepanjang dalam kapasitasnya adalah untuk protokol kesehatan," kata mantan Kepala BPB dan Linmas Surabaya ini.

Namun, penegakan protokol kesehatan yang dilakukan ini berbeda dengan penindakan pada pelanggaran Perda (Peraturan Daerah) seperti perizinan. 

Terkait hal itu, penegakan tetap menjadi tupoksi atau kewenangan dari petugas Satpol PP.

Eddy mencontohkan, misalnya jajaran di kecamatan atau BPB Linmas menemukan adanya kerumunan atau orang tidak pakai masker. 

Tanpa menunggu jajaran dari Satpol PP, para petugas itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan. 

"Jadi sekarang tidak tergantung sama Satpol PP," terangnya.

Kasatpol PP Surabaya ini mengungkapkan, bahwa jajaran Linmas dan tiga pilar kecamatan beberapa kali telah melakukan penindakan. 

Bahkan, petugas gabungan ini melakukan penindakan terhadap Rekreasi Hiburan Umum (RHU) yang ditemukan beroperasi di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Penindakan ini diperbolehkan karena berkaitan dengan protokol kesehatan.

"RHU dalam Perwali No. 67 Tahun 2020 tidak diperbolehkan buka. Hubungannya apa tidak boleh buka? Karena protokol kesehatan. Jadi semuanya bergerak bersama-sama sehingga berjalan efektif," tegas dia.

Meski demikian, Eddy menuturkan, bahwa tujuan utama dari penegakan protokol kesehatan ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan masyarakat. 

Namun, bagaimana mengedukasi masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Tujuan kita adalah bagaimana memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga untuk menegakkan protokol kesehatan semua institusi kita libatkan," pungkasnya. (Ar)

Read More

Permudah Pengadaan, Aplikasi SIRUP Diberlakukan

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Perwira Seksi Logistik Korem 082/CPYJ, Mayor Caj Lusi Indahyani menjelaskan jika keberadaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP, sangat membantu kinerja staf Logistik Korem.

Hal itu, ia katakana usia mengikuti rapat visual yang dipimpin oleh Aslog Kasdam V/Brawijaya, Senin (25/1).

"Sasarannya ialah, supaya semua program kerja khususnya di bidang Logistik bisa berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Sistem pengelolaan program di bidang Logistik, kata dia, harus bisa menjadikan sekaligus meningkatkan profesionalisme prajurit dan kesiapan operasi Satuan. 

“Hasil itu, harus bisa dicapai,” tegasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Ketua Gabungan Jalasenastri Kodiklatal Serahkan Bantuan Sembako Korban Bencana Mamuju

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Pengurus Gabungan Jalasenastri Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Ny. Titi Nurhidayat menyerahkan bantuan Sembako kepada Korban bencana Mamuju Sulawesi Barat yang diterima langsung Komandan Satgas Tanggap Bencana Kolonel Laut (P) Dwi Yoga yang sehari harinya menjabat Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Lantamal V Surabaya, Senin, (25/1/2021).

Penyerahan bantuan sembako korban bencana Mamuju tersebut dilaksanakan di Posko Satgas Tanggap Bencana Jalajaya Lantamal V Surabaya juga dihadiri Wakil ketua Gabungan Jalasenastri Ny. Lukman dan pengurus Sosial Gabungan Jalasenastri Kodiklatal. Selain itu hadir pula perwakilan siswa asal Mamuju Sulawesi Barat atas nama KLD ETA Kifli.

Adapun paket sembako yang diserahkan tersebut berupa Mie instan 200 dos, air mineral 300,Dos, Lemon drink 100 Dos, dan paket Sembilan Bahan Pokok lainya masing masing 10 Dos.

Disela sela penyerahan Ketua Gabungan Jalasenastri Kodiklatal Ny. Titi Nurhidayat menyampaikan bahwa pemberian bantuan berupa Paket Sembako kepada korban bencana Mamuju tersebut merupakan bentuk perhatian Jalasenastri Kodiklatal kepada masyarakat mamuju yang terkena musibah bencana gempa bumi..

Menurutnya dengan bantuan ini bisa membantu meringankan beban para korban gempa bumi mamuju yang saat ini sedang membutuhkan bantuan dan uluran dari masyarakat seluruh Indonesia. 

“Kami turut prihatin dan duka yang mendalam atas musibah yang melanda saudara kita, semoga dengan bantuan ini dapat meringankan beban saudara kita yang berdampak bencana,” jelas Orang nomor satu Jalasenastri Kodiklatal ini. (PenKodiklatal/Ar)

Read More

Putus Penyebaran Corona, Sekda Prov Minta Satgas Covid-19 Surabaya Asesmen Kantor Pemprov Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya tak hanya melakukan asesmen terkait protokol kesehatan terhadap perkantoran swasta saja.

Namun juga terhadap instansi pemerintahan yang berkantor di Surabaya juga dilakukan asesmen.

Kali ini satgas Covid-19 Surabaya melakukan asesmen risiko penularan Covid-19 di lingkup kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur di Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (25/1). 

Asesmen Ini dilakukan sesuai dengan permintaan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim.

Tujuan asesmen ini untuk memastikan apakah setiap instansi di Pemprov Jatim yang berkantor di Surabaya sudah menjalankan Perwali No. 67 Tahun 2020 dan menerapkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam asesmen itu, satgas Covid-19 Surabaya melakukan pengecekan pada setiap ruangan di masing-masing instansi. 

Mulai dari ruangan Bagian Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Bagian Rumah Tangga Biro Umum, Administrasi Pembangunan, ruang Sekretaris Daerah Jatim, hingga ruangan Wakil dan Gubernur Jatim.

Asesmen dilakukan dengan beberapa poin penilaian. Mulai ketersediaan hand sanitizer, tempat cuci tangan, satgas mandiri, sirkulasi udara, penataan tempat duduk, hingga kapasitas pegawai WFH 75 persen dan WFO 25 persen sesuai dengan aturan PPKM.

"Salah satunya tadi pemerintah provinsi, kita cek semua apakah sudah sesuai dengan Perwali No. 67 dan juga sesuai dengan PPKM. Jadi semua instansi pemerintah, dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemerintah Provinsi," kataWakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto di Balai Kota Surabaya usai melakukan asesmen di kantor Pemprov Jatim, Senin (25/1)

Irvan mengaku, bahwa asesmen yang dilakukan di lingkup Pemprov Jatim merupakan permintaan dari Sekda Provinsi Jatim. Namun demikian, hal ini juga berlaku terhadap semua instansi yang berkantor di Surabaya.

"Justru pada saat evaluasi PPKM, Pak Sekda menyampaikan kapan kantor Pemprov Jatim di-asesmen. Jadi untuk pemeriksaan terkait dengan perkantoran baik instansi pemerintah maupun swasta semuanya kita lakukan," ungkap Irvan.

Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya ini juga memastikan, bahwa asesmen risiko penularan Covid-19 akan terus dilakukan secara berkala dan menyasar ke semua instansi yang ada di Kota Pahlawan. 

Hal ini semata-mata untuk melindungi para karyawan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Seperti contohnya beberapa waktu lalu, kita melakukan asesmen di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional), Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi, itu juga kita lakukan asesmen. Jadi ketika dia berkantor di Surabaya kita lakukan asesmen," tuturnya.

Irvan mengungkapkan, terkait hasil asesmen yang telah dilakukan di instansi swasta maupun negeri, hampir rata-rata Satgas Covid-19 menyarankan untuk pembenahan sirkulasi udara. 

Sebab, masih banyak instansi yang hanya mengandalkan AC (Air Conditioner) untuk sirkulasi udaranya.

"Untuk hasilnya hampir rata-rata kita sarankan untuk melakukan pembenahan terkait dengan ventilasi, supaya tidak mengandalkan sirkulasi hanya menggunakan AC. Melainkan dapat membuka jendelanya, mengubah konstruksi jendela atau mengubah sirkulasi angin dan sebagainya," terang dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono dalam rilisnya mendukung penuh asesmen atau penilaian risiko penularan Covid-19 yang dilakukan Satgas Covid-19 Surabaya. 

Menurutnya, asesmen ini untuk melihat secara langsung apakah setiap perkantoran itu telah menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid-19.

“Jadi asesmen ini kan untuk melihat bahwa apa betul kantor-kantor itu melakukan desain dalam rangka (pencegahan) Covid-19,” kata Heru.

Namun demikian, pihaknya juga berharap, agar asesmen dapat dilakukan secara berkala. Hal ini semata-mata untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai penularan Covid-19. 

“Jadi tidak hanya sekali, harus dilakukan secara terdesign, entah 6 bulan sekali selama pandemi Covid-19,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Koramil dan Polsek Krembangan Bersinergi Tertibkan Warga tak Patuh Protkes

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Koramil dan Polsek Krembangan terus bersinergi memutus rantai penyebaran pandemi di wilayah teritorialnya.

Bukan tanpa sebab, hal itu menindaklanjuti adanya instruksi dari Komando Atas, terlebih menggelar patroli rutin adanya penertiban protokol kesehatan.

“Kegiatan ini akan terus kita lakukan. Apalagi, sekarang mulai diberlakukan adanya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),” ujar Serda Yahya, Senin (25/1).

Beberapa lokasi, kata dia, dijadikan sasaran pelaksanaan PPKM oleh pihak Koramil dan Krembangan, wilayah itu meliputi Kelurahan Dupak, hingga beberapa pasar rakyat di Kelurahan itu.

“Ditemukan pelanggar 5 orang yang tidak menggunakan masker. Ada yang kita berikan sanksi berupa teguran sampai tilang KTP,” pungkasnya.

Terpisah, Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono menambahkan, selain razia, ia juga menginstruksikan personelnya untuk melakukan sosialiasi ke masyarakat terkait adanya vaksinasi yang rencananya akan dilakukan di Surabaya.

“Terutama tidak percaya adanya hoaks tentang Sinovac. Itu (vaksin, red) aman bagi tubuh. Sudah banyak pejabat maupun aparat yang mengikuti vaksinasi itu,” jelasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Cegah Covid-19, Kodiklatal Tingkatkan Pegawasan terhadap Personel

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka mencegah penularan Covid-19 di lingkungan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal), Satgas Penanggulangan Covid-19 meningkatkan pengawasan terhadap seluruh personel, khususnya bagi personel yang mengalami gejala-gejala terinfeksi Virus Corona. 

Mereka harus menjalani rapid test antigen di Satkes Kodiklatal, dan apabila diketahui hasilnya positif maka akan dirujuk di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya untuk mengikuti test lanjutan yaitu VCR.

Dalam rapat terbatasnya melalui vicon, Senin (25/01) Dansatgas Penanggulangan Covid-19 Kolonel Laut (K) Drg. Ketut Triwanto menegaskan bahwa pemeriksaan Rapid Test Antigen dilaksanakan setiap hari di Satkes Kodiklatal, BP Kodikopsla Ujung dan BP Puslatdiksarmil Juanda Sidoarjo. 

Ketiga Faskes tersebut sudah memiliki mesin pemutar antigen sendiri. Untuk itu, maka ketiga faskes tersebut diminta untuk memberikan  update perkembangan pemeriksaan personel setiap hari pukul 12.00 Wib.

Personel yang dirujuk ke RSPAL Ramelan agar didata dan difasilitasi dengan baik, sehingga komunikasi dengan personel yang bersangkutan dapat tetap dilakukan dengan baik. 

Termasuk bagi personel Kodiklatal yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di mess agar dipantau secara terus menerus, untuk mengetahui perkembangannya.

Dansatgas mengingatkan kembali kepada personel yang menjalani isolasi mandiri agar tetap berhati-hati dan waspada walaupun memiliki gejala yang ringan dan menganggap dirinya baik-baik saja. 

Padahal ini berbahaya karena tanpa disadari dapat menularkan virus kepada anggota keluarga yang lain.

Penderita Covid-19 di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan  perkembangan yang cukup signifikan, terutama yang berasal dari kluster keluarga. 

Situasi ini sangat berbahaya dan tidak bisa dianggap sebelah mata. Padahal pandemi Covid-19 sudah berjalan hampir satu tahun, namun demikian eskalasinya kecenderungan semakin meningkat.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Dansatgas.

Untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Kodiklatal, Satgas berencana untuk meningkatan kembali sosialisasi terhadap seluruh personel Kodiklatal baik antap maupun siswa. 

Edukasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran seluruh personel dalam rangka mencegah penularan virus corona.

Selain itu, penerapan 3M plus 2M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas agar dilaksanakan dengan baik oleh seluruh personel baik saat di rumah maupun di kantor. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Terdakwa Jasmas Tak Dibebaskan, Kejari Tanjung Perak Berencana Dilaporkan ke Kejagung

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kendati permintaannya agar terdakwa jasmas Binti Rochma segera dibebaskan dari penjara kandas, lantaran mendapat penolakan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Namun hal tersebut tak membuat Sudiman Sidabuke, Kuasa Hukum dari mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 itu menyerah.

Kali ini Sudiman Sidabuke akan melakukan perlawanan dengan melaporkan Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru Surabaya itu ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

"Kalau gak, kita akan lapor, kita akan laporkan ke Kejaksaan Agung," tegas Sudiman Sudahh, Sabtu (23/1).

Sayangnya upayanya untuk mencari keadilan hingga ke tingkat pusat ini terhalang waktu serta belum ada koordinasi dengan terdakwa Binti Rochma.

"Segera, segeralah sekarang udah libur nanti kita bicarakan sama klien juga," jelasnya.

Tak hanya itu, Sudiman Sidabuke juga menyayangkan sikap dari Kejari Tanjung Perak yang tak merespon surat yang pernah dilayangkannya agar segera membebaskan politisi asal Partai Golkar itu, karena masa tahanannya telah habis.

"Katanya suratnya nanti direspon, tapi suratnya belum saya terima. Sampai sekarang surat saya mau dijawab tapi sampai sekarang mana jawabannya," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Sudiman Sidabuke kuasa hukum dari terdakwa Binti Rochma mendesak agar Kejari Tanjung Perak segera membebaskan mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 dari cabang rutan klas I Surabaya di Kejati Jatim.

Pasalnya politisi asal partai Golkar yang tersangkut masalah dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas itu telah habis masa penahanannya.

Bahkan soal beredarnya info amar putusan Mahkamah Agung (MA) yang keluar pada 22 Desember 2020 lalu, menyatakan telah menolak kasasi dari terdakwa Binti Rochma dan mengabulkan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU), Sudiman Sidabuke mengaku belum mengetahuinya.

Sebaliknya Kejari Tanjung Perak bersikukuh emoh membebaskan terdakwa Binti Rochma lantaran telah keluar amar putusan MA kendati masih hanya sebatas informasi.

Selain itu, bila Binti Rochma dibebaskan, Kejari Tanjung Perak mengaku akan kesulitan bila mengeksekusi Binti Rochma kelak telah keluar petikan putusan MA secara resmi.

Seperti diketahui Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun mantan legislator Surabaya periode 2014-2019 asal Partai Golkar itu tak terima, ia lantas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Kabarnya saat banding itu, Binti malah dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi yakni 2 tahun.

Maka dari itu Binti Rochma kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yakni kasasi.

Dalam kasus ini, selain Binti Rochma dan Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret empat eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Read More

Banyak Kamar Kosong, Pemkot Minta Warga Surabaya Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri di HAH

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan bahwa Hotel Asrama Haji (HAH) masih banyak kamar kosong untuk menampung warga yang positif Covid-19 menjalani isolasi mandiri.

Tercatat pertanggal 22 Januari 2021 pukul 14.00 WIB, total tamu yang isolasi mandiri di HAH sebanyak 10.966 orang, dan yang sudah pulang sebanyak 10.662 orang atau 97,2 persen, dan tamu yang masih dirawat di HAH sebanyak 304 orang atau 3,8 persen.

“Di HAH kami sediakan tiga gedung, dan masih ada ratusan kamar yang kosong di sana. Jadi, ayo isolasi di HAH aja, jangan di rumahnya atau apartemennya, khawatir tetap menularkan kepada keluarga lainnya,” kata Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto, Jum'at (22/1). 

Di samping itu, Mantan Kasatpol Surabaya ini juga menduga tingginya klaster keluarga itu diakibatkan oleh anak-anak yang main atau nongkrong dengan teman-temannya di luar rumah, lalu pulang ke rumahnya dengan tanpa sadar bahwa dia sudah menjadi carrier. 

Kemudian ketemu orang tuanya dan keluarga lainnya yang daya tahan tubuhnya tidak sekuat anaknya tersebut, lebih bahaya lagi kalau orang tuanya itu punya komorbid, sehingga akan lebih cepat tertular.

“Oleh karena itu, saya mohon kepada warga, terutama anak muda, kalau tidak urgent, tidak usah pergi keluar rumah. Kasihan keluarganya nanti yang ada di rumah, bisa tertular,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta Satgas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo untuk melakukan pembatasan atau blocking di wilayahnya masing-masing apabila ada warganya yang terkonfirmasi. 

Bahkan, ia juga meminta para satgas ini untuk melakukan pencatatan terhadap warga yang keluar masuk Surabaya. 

“Bilamana dari luar kota, dimohon untuk memeriksakan diri ke puskesmas terdekat atau langsung ke laboratorium di Surabaya,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Inovasi Baru dari Satgas Pamtas Yonif 516/CY Untuk Warga Perbatasan

KABARPROGRESIF.COM: (Boven Digoel, Papua) Inovasi baru diluncurkan oleh Satgas Pamtas Yonif 516/CY di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Adanya Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro yang diciptakan oleh Satgas, seakan membawa suatu manfaat tersendiri bagi warga Boven Digoel.

Dansatgas Pamtas, Letkol Inf Muhammad Radhi Rusin menjelaskan, pembangkit listrik itu, dipusatkan di Kampung Tetop, tepatnya di Distrik Iniyandit.

"Kebutuhan listrik, sangat penting. Selama ini warga menginginkan adanya saluran listrik di kampungnya," ujar Letkol Muhammad, Sabtu (23/1).

Selain Dansatgas, peresmian produk unggulan prajurit Branjangan itu, juga dihadiri oleh Danrem 174/ATW, Brigjen TNI Bangun Nawoko.

Ditemui usai meresmikan PLTMH itu, mantan Danrem 083/Baladhika Jaya itu mengungkapkan jika ia sangat mengapresiasi produk Satgas tersebut.

"Mereka (Satgas, red) berhasil menujukkan kinerja dan karya nyata di perbatasan ini," ungkapnya. 

"Meskipun di tengah keterbatasan, Satgas berhasil memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat," imbuh Brigjen Bangun Nawoko.

Untuk diketahui, pembangunan PLTMH itu merupakan ide atau gagasan dari Dansatgas, Letkol Inf Muhammad Radhi Rusin. 

Sebelumnya, Distrik itu tak tersentuh oleh aliran listrik. Berbagai keluhan pun muncul di benak warga. 

Namun, keluhan itu telah dibayar tuntas oleh Satgas Pamtas Yonif Mekanis 516/CY. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More