Semarakkan Lomba Fashion Show dengan Busana UMKM, Wali Kota Eri: Kepala OPD Maskot dan Marketing Produk UMKM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya menggelar acara lomba peringatan Hari Kartini 2021 di Balai Kota Surabaya, Jumat (30/4). 

Ada beberapa lomba dalam acara spektakuler ini, seperti lomba membuat kolase, lomba membuat hantaran dengan produk UMKM dan yang paling menarik adalah lomba fashion show menggunakan produk UMKM dengan model Kepala OPD dan Camat se-Surabaya.

Saat itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji beserta istri, dan juga Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan beserta istri dan para asisten ikut menyemarakkan fashion show tersebut. 

Meskipun hanya sebagai bintang tamu dalam fashion show tersebut, namun mereka juga berjalan di catwalk layaknya model profesional. 

Dengan busana produk UMKM, mereka tampak keren ketika berjalan di catwalk.

Setelah parade bintang tamu, acara itu dilanjutkan dengan lomba fashion show yang diikuti langsung oleh semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dan juga para camat se-Kota Surabaya. 

Mereka juga tampak keren saat memakai busana produk UMKM. Satu persatu Kepala OPD dan Camat beserta istrinya tampil menawan di catwalk itu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan acara ini untuk memperingati Hari Kartini dan untuk mengingatkan kembali perjuangan emansipasi wanita yang sampai hari ini sudah bisa dirasakan. 

“Diakui atau tidak, seorang pria tidak akan berhasil jika di belakangnya tidak ada perempuan hebat, karena sejatinya kalau kita jujur, lelaki itu makhluk paling kuat dan sekaligus paling lemah. Tanpa dorongan dan tanpa didampingi seorang wanita, insyallah lelaki itu akan tumbang di tengah jalan,” kata Wali Kota Eri.

Oleh karena itu, di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak ada lagi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam mengejar karirnya, termasuk dalam memimpin OPD. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa banyak Kepala OPD di pemkot berasal dari perempuan. 

“Ini menunjukkan bahwa seorang wanita bisa sama dengan seorang lelaki,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seorang wanita yang hebat adalah yang bisa berkarir sekaligus bisa menjadi tauladan bagi keluarganya, bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan bisa mendampingi suaminya menjadi suami yang hebat. 

“Itulah kelebihan wanita,” katanya.

Selain itu, Cak Eri juga menegaskan bahwa acara lomba fashion show bagi para Kepala OPD dan camat ini untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk UMKM Surabaya. 

Makanya, semua yang dipakai dalam fashion show itu adalah produk-produk UMKM.

“Saya berharap, Kepala OPD Surabaya menjadi maskot, jadi marketing UMKM di Surabaya. Kalau sudah seperti ini, insyallah Kepala OPD akan memakai hasil UMKM, bayangkan kalau satu orang ASN di Surabaya menggunakan UMKM, berapa banyak ASN yang akan menyerap produk UMKM, tentu sangat banyak,” ujarnya.

Menurutnya, jika sudah pemerintah kotanya memakai produk UMKM, insyallah akan menular kepada seluruh warga. 

Ia juga menegaskan, peringatan Hari Kartini ini akan menjadi momentum kebangkitan UMKM Surabaya, sehingga dia berharap Kepala OPD dan warga bangga menggunakan produk UMKM itu.

“Kita tunjukkan bahwa ini kebanggaan kita, kita akan hebat, kita akan menjadi sempurna kalau yang melekat di badan kita, di hati kita adalah produk UMKM Surabaya, saya titipkan UMKM kepada panjenengan semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi mengatakan dalam acara ini, pihaknya memunculkan lomba fashion show bagi Kepala OPD dan Camat, karena memang Kepala OPD itu merupakan marketing pemasaran UMKM Surabaya. 

“Ada pula lomba membuat hantaran yang mana hasil dari hantaran itu diberikan kepada LVRI Surabaya,” kata Rini.

Melalui berbagai rangkaian acara tersebut, ia mengaku ingin menunjukkan bahwa produk UMKM Surabaya, baik berupa pakaian atau fashion maupun kue kering dan sebagainya tidak kalah dengan produk lainnya dari kota lain. 

“Jadi, di Hari Kartini ini menjadi kebangkitan UMKM Kota Surabaya untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari perkembangan Kota Pahlawan ini,” ujarnya.

Ia juga memastikan akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan jajaran Pemkot Surabaya untuk terus mendorong kebangkitan UMKM di Surabaya. 

Bahkan, ia juga tidak menutup kemungkinan akan menggelar berbagai acara lainnya ke depan untuk memasarkan produk UMKM ini. 

“Bisa juga tidak dengan kegiatan, tapi kebersamaan menggunakan produk UMKM harus diterapkan, misalkan masing-masing dinas sudah mulai menggunakan produk UMKM Surabaya, tentu ini akan sangat membantu,” pungkasnya.

Read More

Begini Cara Mensos Risma Cegah Korupsi Bansos Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini telah menyiapkan strategi untuk mencegah korupsi bantuan sosial (bansos) terulang kembali.

Salah satu strateginya adalah membuat pengaduan sistem whistle blower dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik rasuah terjadi.

“Untuk pengaduan, saat ini kami sedang menyusun kerja sama dengan KPK untuk whistle-blowenya, untuk pengaduan itu,” kata Risma dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/4).

Sementara untuk pengaduan berupa surat, Kementerian Sosial menggandeng Kejaksaan Agung.

“Kalau ada pengaduan saya berkirim surat ke Kejaksaan Agung kemudian Kejaksaan Agung mengecek,” jelasnya.

Dari upaya yang dilakukan bersama Kejaksaan Agung, Risma mengatakan, sudah ada sejumlah oknum nakal yang kemudian diproses.

“Ada oknum yang sudah kena dan itu sudah kita tindaklanjuti,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Kemensos juga menggandeng pihak lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP). Kerja sama ini dilakukan, salah satunya adalah untuk membuat e-katalog.

“Soal darurat tadi kami juga saat ini bekerjasama dengan LKPP untuk memformulasikan seperti itu, jadi, untuk pembuatan e-katalog bencana seperti apa sih, seperti itu,” ungkap dia.

Risma menyebut, e-katalog memang perlu untuk dibuat. Hal ini bertujuan agar pengadaan berkaitan dengan kebencanaan memiliki standar yang sama antara barang satu dengan lainnya.

“Itu yang akan kita buatkan (e-katalog) untuk mengantisipasi supaya standarnya tuh sama, tidak ganti dan standarnya tidak berubah-ubah seperti itu yang saat ini kita sedang siapkan dengan LKPP,” pungkasnya.

Read More

Kejari Kabupaten Bandung dan DPRD MoU Penanganan Masalah Hukum

KABARPROGRESIF.COM: (Bandung) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung, melakukan penguatan kerja sama tentang Penanganan Masalah-masalah Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto dan Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Bandung Paryono, di Hotel Savoy Homann Bandung, Jumat (30 April 2021).

"Sinergitas dengan Kejari ini sudah dilakukan di setiap periode kepemimpinan DPRD. Dengan adanya kerja sama ini, kami bisa meminta pendapat dan mengundang pihak Kejari sebagai narasumber. Terutama saat tengah menyusun perda (peraturan daerah), di mana tentunya kami membutuhkan pendampingan," ungkap Ketua DPRD.

Kerja sama itu, tutur Sugianto, antara lain meliputi bantuan, pendapat, atau pendampingan hukum yang bersifat kelembagaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

"Jadi kalau DPRD butuh pendampingan hukum, dengan MoU ini bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan masalah pribadinya anggota DPRD, itu tidak bisa karena sifatnya bukan lembaga," terang Sugianto.

Kajari Paryono menjelaskan, maksud dan tujuan MoU tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Kejari Kabupaten Bandung, serta meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

"Kami memberikan motivasi bagi DPRD sesuai fungsi kami, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan. Ini tentu diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," jelas Paryono.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bandung Erick Juriara Ekananta mengapresiasi kerja sama antara kedua unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) tersebut.

Menurutnya upaya pencegahan sangat dibutuhkan, baik oleh pemda maupun DPRD, dalam rangka mewujudkan good and clean governance.

"Terlebih selama 4 tahun berturut-turut, kita meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tujuan pendampingan untuk pencegahan, lebih baik daripada dilakukan setelah terjadi penyimpangan," tutup Erick Juriara.

Read More

Dansatgas Yonif Mekanis 521/QY Safari Ramadhan Bareng Forkopimda

KABARPROGRESIF.COM: (Keerom) Sinergitas antar Forkopimda di Kabupaten Keerom, Papua kian semakin kental.

Itu terbukti ketika Forkopimda menggelar berbagai kegiatan secara bersamaan dalam upaya memantapkan sinergitas.

Salah satunya, melalui adanya safari ramadhan yang dipimpin langsung oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager. Kamis, 29 April 2021 petang.

Safari itu, menyasar beberapa lokasi. Diantaranya pondok pesantren hingga beberapa masjid yang berada di Keerom.

Bukan hanya itu saja, beberapa bantuan sosial pun disalurkan oleh Bupati pada kesempatan safari ramadhan tersebut.

“Adanya tali asih ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sebaik mungkin bagi para pengurus pondok pesantren, panti asuhan dan masjid. Terutama memajukan pembangunan,” jelasnya.

Senada, Dansatgas Pamtas, Letkol Inf Taufik Hidayat menambahkan jika selama ini, pihaknya sangat mendukung berbagai kebijakan maupun program yang saat ini digagas oleh Pemda setempat.

Pasalnya, keberadaan Satgas di Kabupaten Keerom saat ini, juga memiliki visi dan misi penting, terutama membantu pihak Pemda dalam upaya memajukan pembangunan Keerom yang lebih baik. 

“Jadi, semua itu harus dilakukan bersama-sama, istilahnya sinergitas lah. Ini harapan kami ketika memajukan suatu daerah,” pungkasnya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Ratusan Takjil Koramil Kedungpring Ludes

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Pihak Koramil Kedungpring, Kodim 0812/Lamongan membagikan takjil gratis bagi masyarakat yang melintas di depan halaman Makoramil.

Setidaknya, ratusan takjil yang disediakan oleh pihak Koramil ludes seketika.

“Pembagian takjil ini sebagai bagian dari upaya memantapkan Kemanunggalan TNI dan rakyat,” kata Danramil, Kapten Inf Heru S. Kamis, 29 April 2021 sore.

Selain pembagian takjil, di lokasi itu pula dirinya juga menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi adanya protokol kesehatan.

Pasalnya, ia mengungkapkan jika saat ini pandemi belum berakhir. 

"Kita sosialisasikan juga ada himbauan larangan mudik,” pungkasnya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Sosialisasikan Aplikasi Edabu Jamkesda di Kantor Kelurahan, Pemkot Surabaya Ajak Warga Segera Mendaftar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya terus melakukan berbagai inovasi, dalam rangka mensosialisasikan penerapan Universal Health Coverage (Jaminan Kesehatan Semesta). 

Kali ini, sosialisasi diperuntukkan bagi petugas kelurahan untuk mempelajari aplikasi Edabu Jamkesda BPJS Kesehatan.

Aplikasi Edabu Jamkesda BPJS Kesehatan merupakan, aplikasi yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan untuk menginput data warga yang akan tergabung dalam kepesertaan pengertian Jaminan Kesehatan Semesta (JKS). 

Aplikasi ini, hanya dapat diakses oleh internal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, seluruh staf kelurahan mendapatkan pengarahan penggunaan aplikasi itu dari petugas puskesmas di masing-masing wilayah. 

Bahkan, sebelum menggunakan aplikasi itu, petugas kelurahan akan mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar JKS. Mulai pengertian, peruntukkan (sasaran) hingga bagaimana proses pendaftaran sampai warga dinyatakan resmi tergabung dalam kepesertaan JKS.

“Jadi mulai dari awal, lalu untuk yang terlibat dalam sosialisasi itu adalah kepala puskesmas, petugas IT, bidan dan kelurahan yang mendampingi ibu hamil sampai dengan melahirkan juga kita libatkan,” kata Febria Rachmanita, Kamis (29/4).

Feny sapaan akrab Febria Rachmanita menjelaskan, sosialisasi bagi petugas kelurahan itu bertujuan memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi kepesertaan JKS. 

Cukup dengan mendatangi kantor kelurahan terdekat, warga bisa langsung mendaftar dengan membawa persyaratan berupa KTP. 

Apabila sewaktu-waktu warga sakit, maka tinggal membawa KTP untuk berobat ke puskesmas terdekat yang ada di Surabaya.

“Monggo bapak-ibu, jangan sampai nunggu sakit baru mendaftar. Cukup dengan membawa KTP saja. Kami berharap warga segera mendaftar. semakin cepat lebih baik,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Feny mengurai sosialisasi dan pendampingan untuk petugas kelurahan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin, Rabu (29/4) di 154 kelurahan yang tersebar se-Surabaya. 

Namun begitu, ia memastikan pelakasanaan pendampingan tersebut akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. 

Hal itu penting dilakukan, agar seluruh kelurahan benar-benar memahami dan dapat membantu warganya dalam mendaftarkan kepesertaan JKS. 

“Cukup diselesaikan di tingkat kelurahan saja. Daftarnya di kelurahan, kalau sudah terlanjur sakit maka bisa langsung daftarnya sekalian berobat di puskesmas,” jelasnya.

Menariknya, Feny menilai antusias masyarakat memanfaatkan JKS dinilai luar biasa. Sejak launchingnya program tersebut per 1 April - 28 April, warga yang telah mendaftarkan mencapai 892 orang. 

“Alhamdulillah satu bulan. Dari angka 892 merupakan gabungan pendaftar dari rumah sakit maupun kelurahan dan angka ini masih terus bertambah tiap jamnya,” papar dia.

Oleh karena itu, Feny berharap, ke depan semakin banyak lagi warga Surabaya yang memanfaatkan layanan JKS. 

Dia kembali menekankan agar warga segera mendaftarkan diri menjadi kepesrtaan JKS. 

“Yuk, kami berharap semua warga menyempatkan diri mendaftarkan. Sebaiknya daftar di kelurahan artinya pada saat kondisi masih sehat jangan menunggu sakit. Tetapi untuk warga yang sedang sakit tetap dilayani di puskesmas terdekat. Untuk mekanisme rujukan tetap berjenjang,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Cahyadi Siap Laksanakan Tiga Arahan Presiden Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan kesiapannya melaksanakan tiga arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang ditujukan kepada setiap pemerintah daerah. 

Tiga arahan itu berkaitan dengan larangan mudik, menyegerakan belanja modal bagi pemerintah daerah, serta kemudahan dalam perizinan atau investasi.

"Tadi sudah disampaikan Pak Presiden terkait mudik. Jadi dari pembelajaran tahun-tahun kemarin setiap liburan panjang itu (Covid-19) naik terus. Bahkan, (kenaikan) sampai dengan 93 persen," kata Wali Kota Eri Cahyadi usai mengikuti rapat koordinasi bersama Presiden Jokowi dan Kepala Daerah lain melalui virtual di lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (28/4) kemarin.

Oleh sebab itu, ia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya bakal memasifkan sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat. 

Menurut dia, setelah adanya sosialisasi larangan mudik, calon pemudik yang sebelumnya diprediksi mencapai 11 persen, kini tinggal 7 persen.

"Jadi harapan Pak Presiden bagaimana pemerintah daerah ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengurungkan niatnya (mudik)," jelasnya.

Hal ini sebagaimana berkaca pada kasus Covid-19 yang terjadi di Negara India. 

Setelah di negara itu menurunkan disiplin protokol kesehatan, hal itu justru berdampak pada meningkatnya kasus aktif Covid-19. 

Karenanya, Wali Kota Eri tak ingin dampak libur panjang ini justru berimbas pada meningkatnya kasus Covid-19 di Surabaya.

"Karena itu harapan kita, kita akan maksimalkan (sosialisasi). Dengan Forkopimda sudah kita bicarakan untuk melakukan sosialisasi kembali ke seluruh masyarakat," tuturnya.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini berharap, warga Surabaya yang berencana mudik, supaya mengurungkan niatnya atau menunda. 

Ini diharapkan pula ketika libur panjang nanti, potensi kerumunan massa dapat dihindari untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19. 

"Sehingga (mudik) tidak berbarengan, kalau berbarengan kan menimbulkan kerumunan massa yang akhirnya lupa menjaga protokol kesehatan," pesannya.

Untuk mengintensifkan upaya larangan mudik, Cak Eri mengaku bakal melakukan sosialisasi melalui satgas-satgas yang ada di kelurahan dan kecamatan. 

Bahkan, camat dan lurah di 31 kecamatan Surabaya akan turun langsung ke masyarakat untuk memasifkan sosialisasi tersebut. 

"Ini akan kita lakukan secara berlapis," tegas dia.

Pihaknya berharap, masyarakat Surabaya bisa mengerti dan sadar bahwa yang bisa menjaga kota ini dari Covid-19 adalah warganya sendiri. 

Ia pun optimis, dengan adanya kebersamaan dan kesadaran bersama, peningkatan terhadap penularan Covid-19 saat libur panjang ini bisa dihindari.

"Insya allah dengan kebersamaan, dengan keyakinan kita, dengan kesadaran kita, kita bisa mengurangi (Covid-19). Untuk mudik agar (masyarakat) menunda, tidak bersamaan di hari yang sama Idul Fitri," katanya.

Di samping arahan terkait larangan mudik, dalam rapat koordinasi itu Presiden juga menginstruksikan agar ekonomi di masing-masing kota/kabupaten dapat meningkat, meski dengan penerapan protokol kesehatan ketat. 

Maka dari itu, Cak Eri menyebut, Presiden menginstruksikan agar pemerintah daerah memudahkan proses perizinan serta menyegerakan belanja APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

"Ini yang akan kita lakukan. Insya allah dengan mempercepat proses perizinan, dengan memudahkan investasi, dan melakukan sosialisasi terkait yang baru ini kami berharap Covid-19 tidak bertambah. Yang mudik juga Insya Allah berkurang atau bahkan tidak ada yang mudik. Yang ketiga ekonomi bisa berjalan," pungkasnya.

Read More

Kejari Tanjung Perak Musnahkan Barang Bukti Hasil Kejahatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak memusnahkan berbagai barang bukti hasil kejahatan yang disita dari para pelaku tindak pidana. 

Kegiatan pemusnahan barang bukti itu digelar di halaman Kantor Kejari Tanjung Perak, Kamis (29/4). 

Selain Kajari Tanjung Perak beserta jajarannya, kegiatan tersebut juga dihadiri Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Perwakilan dari Pengadilan Negeri Surabaya, Perwakilan dari BNNK Kota Surabaya, Perwakilan dari Dinas Kesehatan Surabaya dan Perwakilan dari BPOM Surabaya.

Sedangkan barang bukti yang dimusnahkan itu terfiri dari berbagai perkara di antaranya, perkara yang melanggar Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari, perkara sabu- sabu dari bulan Januari hingga Maret 2021 sebanyak 94 perkara dengan jumlah kurang lebih 1.813 gram beserta alat hisap sabu/bong.

Lalu perkara yang melanggar UU Drt No. 12 Tahun 1951 dari Bulan Januari s/d Maret 2021, terdiri dari 1 (satu) perkara dengan jumlah 1 (satu) buah senjata tajam jenis  pisau.

Kemudian perkara yg melanggar UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 dari bulan Januari s/d Maret 2021, terdiri dari 1 (satu) perkara dengan jumlah 210 butir pil double L.

Dan yang terakhir perkara yang melanggar Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibbum) perkara yang terdiri atas kertas rekapan togel, bolpoint, ATM, Buku Tabungan, Handphone, kayi, print out dan kartu remi.

"Untuk barang bukti Narkotika dimusnahkan dengan cara dibakar dan untuk Barang Bukti Pil double L dimusnahkan dengan cara di blender, sedang untuk barang bukti sajam dimusnah dengan cara di dipotong dengan gerinda serta untuk barang bukti Kamnegtibum dimusnahkan dengan cara dibakar," kata Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Erick Ludfiansyah, Kamis (29/4).

Nah maka dari itu Erick berharap, semua pihak dapat berperan serta untuk mengurangi terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kejari Tanjung Perak.

"Semoga seluruh warga Surabaya terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Salah satunya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba). Untuk itu, harus ditingkatkan upaya pencegahan agar masyarakat, terutama generasi muda, tidak terbawa arus perbuatan negatif. Ini salah satu bukti peran pemerintah daerah dalam memerangi segala bentuk kemaksiatan," pungkasnya.

Read More

Mangkir Panggilan, Mantan Bupati Minut Ditangkap Kejati Sulut di Jakarta

KABARPROGRESIF.COM: (Manado) Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menangkap mantan Bupati Minahasa Utara (Minut), Vonnie Anneke Panambunan (VAP). VAP ditangkap di Jakarta pada Selasa (27/4) sekitar pukul 17.00 WIB.

Penangkapan dibantu Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Tim Intelijen Kejati DKI Jakarta, Tim Intelijen Kejari Jakarta Pusat dan Tim Intelijen Kejari Tangerang.

Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : Print - 415 /P.1/Fd.1/04/2021 tanggal 27 April 2021, di Jakarta.

Penangkapan dipimpin langsung Koordinator pada Kejati Sulut Ledrik V. M Takaendengan, Kepala Seksi Penyidikan pada Aspidsus Kejati Sulut Saor Simorangkir dan Kasi A pada Asintel Kejati Sulut Sterry F. Andih. 

Kemudian Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejati Sulut Alexander Sulung, Maryanti Lesar, dan Cristyana Olivia Dewi.

“Dilakukan penangkapan oleh karena tersangka mangkir sebanyak tiga kali dan tidak memenuhi panggilan dari Tim Penyidik untuk diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka,” ujar Kepala Kejati Sulut Dita Prawitaningsih SH MH, Rabu (28/4/2021).

Setelah dilakukan penangkapan, tersangka VAP alias Vonnie diamankan oleh Tim Penyidik di Kantor Kejari Jakarta Pusat. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB tersangka dibawa Tim Penyidik ke Manado dengan menumpang maskapai penerbangan Batik Air ID 6274.

VAP ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-298/P.1/Fd.1/03/2021, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai Desa Likupang II pada Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6.745.468.182.

Tersangka sempat mengembalikan sebagian uang kerugian negara pada tanggal 17 Maret 2021 melalui penasihat hukumnya sebesar Rp4.200.000.000.

Perbuatan tersangka sebagaimana dalam sangkaan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

“VAP setelah tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado langsung dibawa ke Rutan Polda Sulut untuk dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik Kejati Sulut selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021,” tambah Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Theodorus Rumampuk.

Read More

Danrem Baladhika Jaya Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Kunjungan Presiden RI

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Menjelang kedatangan Presiden RI Joko Widodo, pihak Korem 083/Baladhika Jaya melakukan berbagai persiapanvpengamanan. 

Pada apel gelar pasukan itu, bukan hanya melibatkan aparat TNI saja, namun personel Polri dan Satpol PP pun diterjunkan.

“Apel ini hanya untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan Satgas pengamanan VVIP. Baik perorangan maupun Satuan, sekaligus pemahaman tugas dan tanggung jawab,” ujar Kolonel Inf Irwan Subekti, Rabu, 28 April 2021 pagi.

Selama pelaksanaan pengamanan itu, Danrem menekankan seluruh personel untuk lebih mengutamakan sinergitas dan koordinasi. 

Ia menilai, langkah dasar itu mampu mendukung tugas dan tanggung jawab selama pelaksanaan pengamanan VVIP yang nantinya berlangsung di Stadion Kanjuruhan.

“TNI, bersama Polri dan Pemda terus bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal,” bebernya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Megakorupsi ASABRI, Kejagung Mulai Bidik Petinggi Wanaartha Life dan Grup Hukum BNI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Keuangan dan Investasi PT Wanaartha Life terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana dan inestasi PT ASABRI (Persero) pada Rabu (28/4).

"Saksi yang diperiksa antara lain, DH selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT Wanaartha Life," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak daam keterangan tertulis, Rabu (28/4).

Leoanard menuturkan bahwa saksi lain yang diperiksa dalam perkara itu iaah Kepala Grup Hukum BNI (Persero) Tbk, berinisial BH. 

Kedua pihak itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara korupsi ASABRI.

Dia mengatakan bahwa pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik guna mencari bukti terkait kasus yang terjadi di perusahaan pelat merah itu.

"Untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidik tentagn suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT ASABRI," jelas dia.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi ini. Mereka ialah mantan Direktur Utama PT ASABRI Mayor Jenderal (Purn) Adam R. Damiri; Letnan Jenderal (Purn) Sonny Widjaja; Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk., Benny Tjokrosaputro.

Yang lain adalah Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W. Siregar; Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi; Direktur Investasi dan Keuangan Asabri Hari Setiono; mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri Bachtiar Effendi; serta Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Para tersangka diduga telah meugikan keuangan engara hingga mencapai Rp23,7 triliun. 

Sementara nominal uang yang terkumpul dari sejumlah aset sitaan milik tersangka, baru terkumpul Rp10,5 triliun.

Aset sitaan itu di antaranya sejumlah tambang dan barang mewah seperti mobil, apartemen, hotel, tanah, hingga beberapa kapal tongkang. 

Barang-barang itu nantinya digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan sebagai alat bukti.

Read More

TNI-Polri Serbu Markas Lekagak Telenggen, 9 KKB Tertembak, Sisanya Lari Kocar-Kacir

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Personel gabungan TNI Polri melumpuhkan sembilan orang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam penyerangan di Markas Lekagak Telenggen, Kampung Makki, Distrik Ilaga Timur, Kabupaten Puncak, Papua. 

Kontak senjata berlangsung hampir seharian pada Selasa (27/4) kemarin.

Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol M Iqbal Alqudussy mengatakan, dalam operasi tersebut, ada sembilan orang anggota KKB yang dilumpuhkan. Sebagian lagi berhasil melarikan diri.

"Korban KKB sembilan orang dan dari Polri, tiga orang. Satu di antaranya gugur," kata Kombes Pol Iqbal saat dikonfirmasi, Rabu (28/4/2021).

Untuk KKB yang melarikan diri, kata dia, masih terus diburu oleh personel TNI Polri dari Satgas Nemangkawia. Komplotan ini merupakan anggota yang dipimpin Lekagak Telenggen.

Sebelumnya Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, membenarkan adanya kontak senjata antara personel gabungan TNI Polri dan KKB di wilayah Ilaga, Selasa kemarin. 

Tiga personel polri menjadi korban penembakan KKB, satu di antaranya gugur.

Anggota Brimob atas nama Bharada I Komang gugur terkena tembakan di bagian paha. 

Sementara dua lainnya yakni Ipda Anton Tonapa dan Bripka M Syaifuddin sudah mendapat perawatan medis di RSUD Mimika.

Read More