Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Pilkada Surabaya 2024 Tanpa Bakal Calon Perseorangan

KPU Kota Surabaya menyatakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tanpa diikuti pasangan bakal calon kepala daerah perseorangan karena faktor kurangnya syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh para bakal calon tersebut.

Wali Kota Eri Cek Penggunaan Dana Kelurahan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi blusukan ke perkampungan untuk mengecek penggunaan Dana Kelurahan (Dakel) yang digunakan untuk membangun saluran.

Bapaslon Independen Pilkada Kecewa Sikap KPU Surabaya

Bapaslon independen Pilkada Surabaya, Pandu Budi Raharjono-Kusrini Purwijanti menyasalkan sikap komisioner KPU Surabaya yang tak mau menerima copy data pendukung meskipun hanya terlambat cuma dua menit.

Sambut HJKS ke-731, Pegawai Pemkot Surabaya Cat Ulang Curbing Median Jalan

Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-731, seluruh pegawai di lingkup Pemkot Surabaya melakukan kerja bakti dengan mengecat ulang curbing median jalan atau pembatas jalan yang meliputi 51 ruas jalan di Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya Bangun 8 Wisata Rakyat

Upaya Pemkot Surabaya memanfaatkan aset agar memberikan kontribusi sekaligus menciptakan lapangan kerja antara lain dilakukan dengan membangun Wisata Rakyat di 8 lokasi, khususnya di wilayah Surabaya Barat.

Minggu, 16 Juli 2023

Medsos Jadi Sumber Info Utama Warga terkait Pemilu


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Survey Center (SSC) melalui riset tentang kecenderungan perilaku pemilih menjelang Pemilu 2024, yang dilakukan terhadap warga Surabaya mengungkapkan bahwa mayoritas warga Surabaya mendapatkan informasi terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang melalui media sosial atau medsos.

Direktur Riset SSC, Edy Marzuki menjelaskan sebanyak 35,2 persen menjadikan medsos sebagai sumber informasi terkait Pemilu, diikuti televisi sebanyak 30,1 persen, dari mulut ke mulut sebanyak 12,5 persen, media luar ruang 10,2 persen. 

"Sisanya ada media cetak 3,8 persen, pemerinta atau KPU 2 persen, radio 1,3 persen, serta sosialisasi partai atau Caleg hanya 0,9 persen, dan sisanya 4 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab," jelas Edy, Sabtu (15/7).

Edy menambahkan, fakta temuan riset ini penting bagi pemerintah sebagai masukan untuk selanjutnya secara strategis dapat mendistribusikan sumber-sumber informasi terkait Pemilu ke masyarakat, dapat lebih intensif dan kreatif memaksimalkan medsos. 

"Hal tersebut juga sekaligus dapat lebih menjangkau kalangan milenial yang mayoritas adalah pengguna medsos aktif dalam keseharian," imbuhnya.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI, Ini Penjelasan KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  datang menggeledah kantor PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Surabaya. 

KPK menyebut adanya dugaan korupsi terkait Hak Guna Usaha di perkebunan tebu. 

"Ini belum kami sampaikan sebelumnya ya, ini proses penyidikan baru dugaan korupsi di PTPN XI terkait dengan dugaan pengadaan lahan HGU untuk perkebunan tebu disana ya," kata Jubir KPK, Ali Fikri, Jumat (14/7).

Ia menyebut, jika ada tersangka yang sudah ditetapkan. 

Namun, tak menyebutkan nama maupun inisial siapa tersangka yang dimaksud dalam penyidikan baru itu. 

"Jawa Timur hari ini tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di bbrp lokasi yang berbeda di sana antara lain kantor PTPN XI dan beberapa rumah pihak-pihak. Tentu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses proses penyidikan baru," jelasnya. 

Untuk detail dari perkara ini, KPK akan menyempaikan ke publik jika sudah memiliki setelah proses penyelidikan cukup. 

Termasuk pasal yang akan menjerat tersangka. 

"Siapa saja saksinya yang akan dipanggil pasti kami akan sampaikan," ujarnya. 

Hingga beberapa waktu ke depan, KPK akan mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti. Tentunya dengan penggeledahan dan pemeriksaan. 

"Pemeriksaan terhadap saksi atas dugaan korupsi penyidikan baru yang sedang kami lakukan," katanya. 

Ali mengatakan, jika sebelumnya KPK juga menegakkan perkara di PTPN XI. 

Kini kembali menegakkan hukum atas dugaan korupsi.  

"Beberapa waktu yang lalu kami juga kan melakukan penanganan perkara penegakan hukum di PTPN XI. Tentu teman-teman mengikuti itu dan saat ini kami kembali melakukan penegakan hukum di sana, atas dugaan tindak pidana korupsi lainnya," urainya. 

"Jadi ini kami ingin sampaikan proses penyidikan baru yang sedang KPK lakukan saat ini," pungkasnya. 

Diketahui, pada tahun 2021 lalu, KPK menetapkan Direktur PTPN XI 2015-2016 Budi Adi Prabowo (BAP) dan Direktur PT Wahyu Daya Mandiri Arif Hendrawan (AH) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggilingan tebu. Kedua tersangka itu langsung ditahan.

Inilah Partai Pilihan Perempuan Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Survey Center (SSC) yang melakukan survei mengenai kecenderungan perilaku pemilih warga kota Surabaya menjelang Pemilu 2024.

Salah satu hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas kelompok pemilih perempuan di Kota Surabaya cenderung memilih untuk memberikan suara kepada PDIP dalam gelaran pemilu mendatang, atau dengan kata lain PDIP menjadi partai favorit pilihan perempuan di Kota Surabaya. 

Peneliti Senior SSC, Ikhsan Rosidi mengungkapkan, PDIP memuncaki pilihan sebagai partai yang paling dipilih oleh kelompok pemilih perempuan di Surabaya dengan meraih angka 49,8 persen. 

“Baru kemudian diikuti oleh Gerindra dengan 7,5 persen dan PKB dengan 7,2 persen, serta Golkar dengan 6,5 persen, Demokrat dengan 6,2 persen. Partai-partai lainnya hanya berada di kisaran 3 persen ke bawah,” kata Ikhsan, Sabtu (15/7).

Lebih lanjut Ikhsan menguraikan partai-partai yang dimaksud meliputi PAN 2,8 persen, Nasdem 2,7 persen, PKS 2,5 persen, Perindo dan PSI masing-masing 1,8 persen dan 1,3 persen. 

"Selebihnya Partai PPP dengan 0,8 persen, kemudian Garuda, PKN, dan Hanura masing-masing memeroleh 0,2 persen. Sedangkan Ummat, Gelora, PBB, dan Partai Buruh tidak memeroleh persentase dari pesempuan di Surabaya," urai Ikhsan.

Pada sisi lain, Ikhsan menekankan bahwa ceruk suara dari kelompok pemilih pada demografi ini juga masih cukup besar untuk digarap oleh seluruh partai politik peserta pemilu. 

"Masih ada 10,3 persen responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu yang dapat kita anggap sebagai pemilih yang belum menentukan pilihan. Sehingga, potensi suara ini ini masih bisa menjadi ruang terbuka bagi partai-partai untuk berkompetisi dan memanfaatkannya menjadi suara riil pada pemilu nanti” pungkasnya.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Sabtu, 15 Juli 2023

Besok, Surabaya Cross Culture 2023, Sebagian Rute di Pasang Barikade


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival (SCCIFAF) 2023, akan mulai digelar pada Minggu, 16 Juli 2023. 

Meski sempat terhenti selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19, pagelaran seni SCCIFAF 2023 dipastikan lebih meriah. 

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memasang barikade atau batas pengaman pada sebagian rute untuk memberikan ruang agar parade bisa dinikmati masyarakat secara bersama.

Perhelatan festival seni lintas budaya ke-16 ini, akan menampilkan berbagai karya penampilan seni. 

Di tahun 2023, gelaran SCCIFAF diikuti oleh 8 negara dan 9 daerah di Indonesia. 

Berbagai peserta dari mancanegara, di antaranya berasal dari Negara Yunani, India, Korea Selatan, Mexico, Filipina, Sri Lanka, Uzbekistan, dan Prancis. 

Sementara para peserta dari Indonesia, berasal dari daerah Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Mengwi (Bali), Kendari (Sulawesi Tenggara), Flores (NTT), DKI Jakarta, Banjarmasin (Kalimantan Barat), Bone (Sulawesi Selatan), Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kota Surabaya, dan Mojokerto (Jawa Timur).

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, kegiatan SCCIFAF 2023 dimulai pada 16 Juli 2023 dengan digelarnya Parade Deville (Culture Parade) di sepanjang Jalan Tunjungan Surabaya hingga Taman Surya Balai Kota Surabaya, yang sekaligus bertepatan dengan momen Car Free Day (CFD).

Kegiatan akan dimulai pukul 08.00 WIB.

“Untuk Parade Deville pada saat itu bertepatan dengan momen car free day (CFD), artinya Pemkot Surabaya tidak melakukan penutupan jalan,” kata Wiwiek, Sabtu (15/7).

Wiwiek lantas menjelaskan, pemasangan barikade tidak dipasang di sepanjang rute. Tetapi hanya dipasang dari Siola sampai di depan Hotel Majapahit. 

Sebab, terlepas dari Hotel Majapahit, para peserta SCCIFAF 2023 akan menaiki becak menuju ke Taman Surya Balai Kota Surabaya.

“Tujuannya agar seluruh warga bisa menikmati seluruh penampilan peserta Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival, sekaligus supaya pelaksanaan parade bisa berjalan dengan tertib dan lancar,” jelasnya.

Ia memastikan, pemasangan barikade bukan untuk membedakan. Namun ditujukan supaya jalannya SCCIFAF 2023 dapat berjalan dengan tertib. 

Termasuk pula agar para peserta parade tidak bercampur dengan warga atau penonton.

“Agar masyarakat bisa menonton Parade Deville dengan nyaman dan aman, karena sebagai tuan rumah kita juga harus menghormati tamu yang datang, maka tampilannya juga harus bisa kita nikmati semua. Oleh karena itu, kami harus mengatur sedemikian rupa agar acara berlangsung dengan tertib, aman, dan bisa dinikmati,” ujar dia.

Selain itu, pemasangan barikade dalam SCCIFAF 2023 bukan untuk memberikan batasan antara warga dengan pejabat. 

Pemasangan barikade bertujuan untuk memberikan ruang supaya hasil karya peserta bisa dinikmati secara bersama-sama. 

Bahkan, pemasangan barikade sebetulnya sejak dahulu telah dilakukan dalam berbagai even termasuk SCCIFAF. 

"Seluruh peserta akan menampilkan pertunjukan seni khas dari negara dan daerahnya masing-masing. Karenanya, kami mengajak masyarakat untuk menyaksikan gelaran Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival,” terangnya.

Wiwiek menambahkan,  bahwa SCCIFAF 2023  bertujuan untuk membangun hubungan diplomasi melalui seni dan budaya. 

Sebab, Pemkot Surabaya ingin memperkenalkan Kota Pahlawan dan daerah-daerah di Indonesia kepada dunia internasional lewat pertunjukan seni budaya. 

“Serta melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional Kota Surabaya dan kota lainnya di Indonesia kepada mancanegara,” tandasnya.

Sebagai diketahui, setelah semua peserta SCCIFAF 2023 mengikuti Parade Deville, mereka akan menuju ke Taman Surya Balai Kota Surabaya untuk menyaksikan Festival Remo dan Yosakoi. 

Pada malam harinya, mulai pukul 18.00-21.00 WIB, warga juga bisa menyaksikan tampilan seni di Alun-Alun Surabaya. Kegiatan ini menampilkan seluruh peserta SCCIFAF 2023.

PDIP, Gerindra, dan PKB Partai Paling Dipilih Nahdliyin Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PDIP menjadi partai politik yang paling dipilih oleh kalangan pemilih Nahdliyin di Kota Surabaya. 

Fakta ini disampaikan oleh Surabaya Survey Center (SSC) dalam pemaparan hasil survei SSC mengenai kecenderungan perilaku pemilih warga kota Surabaya menjelang Pemilu 2024.

Terkait hal tersebut, Direktur Riset SSC, Edy Marzuki mengungkapkan jika PDIP berada di posisi pertama sebagai parpol yang paling dipilih oleh kelompok pemilih Nahdliyin di Surabaya, diikuti oleh Partai Gerindra dan PKB di posisi kedua dan ketiga. 

“PDIP meraih angka 52.1 persen, Partai Gerindra di angka 8,7 persen, dan menyusul PKB dengan angka 7,2 persen," urai Edy Marzuki, Sabtu (15/7).

Lebih lanjut Edy menambahkan Demokrat memiliki perolehan 6 persen, sedangkan Golkar dengan 5,1 persen, PKS dengan 3 persen, Nasdem 2,3 persen, kemudian PPP dan PAN masing-masing 1,8 persen dan 1,7 persen, PSI 1,3 persen, Perindo 1,1 persen. 

"Sisanya kurang dari 1 persen, yakni PBB, Ummat, Hanura, Gelora, dan Garuda semuanya kompak dengan 0,1 persen. Bahkan Partai Buruh dan PKN tidak memeroleh prosentase dari kalangan Nahdliyin Surabaya," ujar Edy.

Meski demikian, Edy mengatakan bahwa masih ada sisa ceruk suara di masyarakat Surabaya pada kelompok pemilih ini. 

“Karena masih ada 9,2 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Dengan jumlah sebanyak ini, yang bisa merangkul mereka bisa menyalip di tikungan akhir, jika dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal” pungkasnya.

Sebagai informasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Inilah Partai yang Jadi Partai Pilihan Milenial


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Survey Center (SSC) yang melakukan survei mengenai kecenderungan perilaku pemilih warga kota Surabaya menjelang Pemilu 2024.

Salah satu hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas kelompok pemilih milenial di Kota Surabaya cenderung memilih untuk memberikan suara kepada PDIP dalam gelaran pemilu mendatang. 

Peneliti Senior SSC, Surokim Abdus Salam mengungkapkan, dari kelpompok pemilih kalangan milenial, PDIP memuncaki pilihan dengan meraih 49,5 persen. 

“Baru kemudian diikuti oleh Gerindra dengan 7,7 persen, dan PKB dengan 6,5 persen Demokrat dengan 6,2 persen serta Golkar dengan 6,1 persen. Partai-partai lainnya hanya berada di kisaran 5 persen ke bawah,” kata Surokim, Sabtu (15/7).

Lebih lanjut Surokim menguraikan partai-partai yang dimaksud meliputi PAN 3,7 persen, Nasdem dan PKS keduanya 3 persen, Perindo 2,1 persen, PSI 0,9 persen dan PPP dengan 0,6 persen. 

"Partai lainnya seperti PBB, Ummat, PKN, Hanura, Partai Buruh, Gelora, dan Garuda sama-sama memeroleh 0,1 persen," urai Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura ini.

Meskipun demikian, Ia menggaris bawahi jika potensi suara pada kelompok demografi ini juga masih terbuka. 

“Masih ada 10 persen responden dari seluruh responden yang diteliti yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Tentunya, potensi ini bisa menjadi perolehan suara realtif besar bagi siapapun yang bisa menggarapnya menjadi suara riil pada pemilu mendatang. Belum lagi tingginya angka swingvoters yang ditangkap dari riset kami ini, yakni mencapai angka 50%, yang juga masih bisa digarap dan dirubah pilihannya” pungkasnya.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Mayoritas Warga Surabaya Belum Mantab Menentukan Pilihan, Inilah yang Bisa Merubah Pilihan Warga


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hasil riset yang dilakukan Surabaya Survey Center (SSC) mengenai kecenderungan perilaku pemilih warga kota Surabaya menjelang Pemilu 2024 mengungkap bahwa dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sebagian besar Surabaya cenderung belum mantap dalam menentukan pilihannya dalam pemilu mendatang. 

Direktur Riset SSC, Edy Marzuky mengungkapkan setidaknya ada 50,6% masyarakat yang menjawab “Masih Mungkin Berubah” dalam menentukan pilihannya di Pemilu 2024 nanti. Sementara yang menjawab “Sudah Mantab” menunjukkan 49,4 persen. 

“Hal ini bisa berubah sewaktu-waktu, karena masyarakat juga memiliki beberapa faktor yang bisa merubah pilihan", jelas Edy Marzuky

Lebih lanjut, Edy menguraikan faktor yang bisa merubah pilihan diantaranya ada visi-misi dan program kerja sebanyak 51,3 persen, juga dengan pemberian uang / sembako dengan 17,8 persen. 

"Faktor lainnya seperti Pemberitaan media di medsos sebanyak 9,8 persen, fatwa kyai atau tokoh agama 5 persen, pengaruh keluarga 3,9 persen, pertemuan dengan kader partai 3,2 persen. Kemudian Tokoh masyarakat seperti RT / RW memeroleh 2,7 persen, serta Kepala atau Perangkat desa 0,6 persen. Sementara yang menjawab tidak tahu atau tidak memilih sebanyak 5,7 persen,” urai Edy, Sabtu (15/7).

Sementara pria yang juga Dosen di Universitas Yudharta Pasuruan ini mengatakan hasil ini masiih dalam tingkat kewajaran, mengingat pemilu masih tahun depan. 

“Tentu responden masih belum bisa benar-benar memastikan, namun setidaknya ini menjadi gambaran menarik bagi para partai pengusung Capres/Cawapres di Pemilu 2024 mendatang”, pungkasnya.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Di Terminal Purabaya Wali Kota Eri dan Menteri Perhubungan Bahas Realisasi Jalur Ganda KA


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi kunjungan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI) Budi Karya Budi Karya Sumadi, di Terminal Purabaya Sidoarjo, Jumat (14/7). 

Dalam kunjungannya kali ini, Menhub RI Budi Karya Sumadi bersama Wali Kota Eri membicarakan soal rencana pembangunan jalur transportasi kereta api (KA). 

Wali Kota Eri menyampaikan, di kesempatan ini ia berdiskusi secara langsung dengan Menhub RI Budi Karya Sumadi mengenai rencana pembangunan double track (jalur ganda) KA, mulai dari Stasiun Surabaya Pasar Turi hingga Stasiun Sidoarjo. 

Rencana pembangunan jalur ganda ini, sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum antar kota. 

Wali Kota Eri mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI telah melakukan empat tahap pengkajian jalur ganda KA. 

Kajian yang dilakukan oleh Kemenhub diantaranya adalah jalur ganda KA Surabaya - Sidoarjo, Lamongan - Sidoarjo, Lamongan - Mojokerto, Lamongan - Gresik - Sidoarjo. 

"Jadi insyaallah yang akan dikerjakan itu adalah Sidoarjo-Surabaya," kata Wali Kota Eri.

Dalam rencana pembuatan jalur ganda tersebut, ada titik yang menjadi konsen Kemenhub RI. 

Titik tersebut yakni kawasan Bundaran Aloha, Kabupaten Sidoarjo. Kawasan ini menjadi konsen Kemenhub RI lantaran sering terjadi kepadatan arus lalu lintas. 

"Kita membutuhkan double track, sehingga nanti insyaallah sudah ada perhitungan-perhitungan, tadi yang disampaikan (Menhub) bagaimana soal pengerjaannya. Semoga bisa segera dilaksanakan, karena kan sekarang sudah dilakukan studi kelayakan (feasibility study)," ujar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri mengungkapkan, rencana pembangunan jalur ganda KA Surabaya-Sidoarjo akan segera dilaksanakan pada 2024 mendatang. 

Ia berharap, dengan adanya jalur ganda yang menghubungkan dua daerah tersebut bisa menjadi solusi mengurai kepadatan arus lalu lintas. 

"Mau tidak mau, ini kan setiap pagi ketika masuk ke Surabaya itu macet. Waktu sore dari luar Sidoarjo, baik dari Jalan Mayjen Sungkono mau ke Gresik dan ke Sidoarjo juga macet. Sehingga saya sampaikan ke Pak Menteri, jadi memang fokusnya adalah Sidoarjo-Gresik dahulu, tahap kedua baru Lamongan-Surabaya-Sidoarjo," pungkasnya.

KPU Kurang Sosialisasi, Mayoritas Warga Surabaya Tidak Tahu Tanggal Pemilu


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Survey Center (SSC) dalam risetnya baru-baru ini menemukan bahwa berkaitan dengan kapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mayoritas warga Surabaya atau sebanyak 47,6 persen ternyata hanya mampu menyebutkan tahunnya saja, dengan kata lain sebagian besar warga Surabaya yang menjadi responden penelitian ini belum mengetahui kapan persisnya hari pencoblosan Pemilu 2024 mendatang. 

Fenomena ini mengindikasikan bahwa besar kemungkinan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, KPU maupun berbagai pihak yang berkepentingan, mengenai kapan pelaksanaan Pemilu 2024 belum optimal menjangkau seluruh lapisan   masyarakat.

Direktur Riset SSC, Edy Marzuki menjelaskan sebanyak 21,4 persen mampu menyebutkan bulan dan tahun, kemudian sebanyak 25,4 persen yang mampu menyebutkan secara lengkap tanggal, bulan hingga tahun pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. 

"Meski demikian, masih ada sebanyak 5,6 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab," jelas Edy Marzuki, Sabtu (15/7).

Dosen Universitas Yudharta Pasuruan ini menambahkan, meskipun masih banyak yang belum mengetahui secara terperinci pelaksanaan Pemilu, hasil survei menunjukkan sebanyak 85,8 persen warga Surabaya menyatakan pasti akan menggunakan hak pilihnya. 

"Hanya 14,2 persen yang belum pasti menggunakan hak pilihnya ke depan. Ini harus menjadi perhatian bagi penyelenggara Pemilu ke depan," imbuhnya.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Inilah Partai Paling Sering Turun ke Bawah dan Muncul di Medsos


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PDIP dinilai masyarakat Surabaya sebagai partai politik yang paling sering turun ke lapangan. 

Partai inipun sering muncul di Media Sosial (Medsos). 

Hal itu berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Surabaya Survey Center (SSC) mengenai kecenderungan perilaku pemilih warga kota Surabaya menjelang Pemilu 2024.

Menurut Peneliti Senior SSC, Ikhsan Rosidi sebanyak 57,3 persen responden menyatakan Caleg PDIP sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan konstituennya. 

“Di tiga besar, Ia diikuti oleh Demokrat yang meraih 4,2 persen dan Golkar 3,5 persen,” terang Ikhsan, Sabtu (15/7).

Ikhsan menambahkan, selain tiga partai besar tersebut diikuti Gerindra 3,3 persen dan PKS dengan 3,2 persen, kemudian PKB dan PAN masing-masing memeroleh 3 persen dan 2,9 persen. 

"Partai lainnya seperti Nasdem 2,6 persen dan Perindo 2,3 persen serta ada PSI 0,8 persen, PPP dengan 0,6 persen. Partai sisanya yakni ada PBB, Hanura, Gelora, dan Buruh sama-sama memeroleh 0,1 persen, sementara PKN, Garuda, dan Ummat tidak memeroleh prosentase. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 15,9 persen," urainya.

Lebih lanjut, selain memenangi sebagai partai yang sering turun ke bawah, PDIP juga sering muncul di Medsos, dengan perolehan 54,6 persen. 

Diikuti 3 partai lainnya yakni Perindo dengan 5,1 persen, Gerindra dengan 4,8 persen dan Demokrat dengan 4,1 persen. 

"Adapun partai lainnya seperti PAN dengan 3,8 persen kemudian Golkar dengan 3,6 persen, PKB dengan 3,1 persen, Nasdem dan PSI keduanya 2,8 persen diikuti PKS dengan 0,3 persen. Sementara Hanura, PPP, Partai Buruh, dan PBB sama-sama memeroleh 0,1 persen, partai sisanya seperti Gelora, Garuda, PKN, dan Ummat tidak memeroleh prosentase. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 14,6 persen," jelas Ikhsan.

Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung dibawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 20 - 30 Juni 2023 di 31 Kecamatan Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

PDIP Disukai Milenial Surabaya, Bappilu: Semua Lini dan Kader Partai Bergerak


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Surabaya Survey Centre (SSC) mencatat,  PDI Perjuangan cenderung dipilih oleh 49,5 persen kalangan milenial. 

Disusul Gerindra dengan 7,7 persen dan PKB dengan 6,5 persen, Demokrat dengan 6,2 persen, serta Golkar dengan 6,1 persen. 

Partai-partai lainnya hanya berada di kisaran 5 persen ke bawah.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Anas Karno mengatakan, PDI Perjuangan telah lama bergerak menggaet simpatik dari kelompok milenial. 

"Ada Taruna Merah Putih, Banteng Muda Indonesia, dan organisasi-organisasi sayap PDI Perjuangan lainnya, yang terus bergerak di kelompok milenial," kata Anas Karno, Sabtu (15/7).

Selain itu menurut Anas Karno, kader PDI Perjuangan termasuk para calon anggota legislatif juga tiada henti, turun ke masyarakat yang juga terdapat kelompok milenial.

SSC menyebut kelompok milenial sebesar 54,1 persen. Yang artinya mendominasi kelompok pemilih dalam Pemilu 2024. 

10 persen diantara responden dari seluruh responden yang diteliti memilih tidak menjawab atau tidak tahu. 

Tentunya, potensi ini bisa menjadi perolehan suara realtif besar bagi siapapun yang bisa menggarapnya menjadi suara riil pada pemilu mendatang.

"Semua lini PDI Perjuangan bertanggung jawab memenangkan PDIP dengan mendulang suara di kalangan milenial. Selain itu mendulang suara untuk kemenangan Ganjar presiden," pungkasnya.

Dispendik Surabaya Pastikan Tak Ada Pungli Berkedok Infaq di Sekolah, Bila Ada Laporkan ke Hotline Ini


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya berupaya melakukan pencegahan pungutan liar (Pungli) terhadap siswa-siswa diingkungan institusi pendidikan. 

Terutama terkait penyalahgunaan infaq sekolah.

Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruf menjelaskan sampai saat ini pihaknya belum menemukan pungli yang berhubungan dengan infaq di sekolah dasar negeri (SDN) hingga sekolah menengah pertama negeri (SMPN).

"Kita lihat dulu kondisi sekolah. Misalnya kalau salat Jumatan ada infaq pakai kotakan itu kan pembiasaan positif untuk anak-anak," kata Yusuf, Sabtu (15/7).

Meski begitu, Yusuf memastikan bahwa infaq yang ada di sekolah itu seperti berkurban, sedekah ketika salat di Masjid sekolah.

"Kalau di masjid sekolah setelah salat Jumat Dzuhur kotaknya jalan, mungkin gitu. Ini pemahaman saya, di masjid sekolah pembiasaan positif," ungkapnya.

"Mudah-mudahan gak ada pungli berkedok infaq. Saya cek selama ini tidak," tambahnya.

Lebih lanjut Yusuf juga mengimbau kepada setiap sekolah termasuk guru-guru untuk mengantisipasi adanya pungli di lingkungkan pendidikan. 

Misal melakukan penarikan di dalam kelas untuk sedekah, tapi ternyata bukan untuk itu.

"Tapi orang tua juga harus memahami bentuk pembelajaran, edukasi anak, sedekah dan infaq yang mengajarkan hakikat kepedulian bagi siswa," jelasnya.

Tak hanya itu, Yusuf meminta orang tua atau wali murid jika menemukan kasus pungli untuk bisa melapor ke Dispendik Surabaya dengan hubungi hotline 0811-311-57777.

"Saya kasih informasi. Hotline juga menerima laporan penyalahgunaan pembayaran termasuk wisuda, PPDB, pungli lain jadi satu. Bisa melaporkan kalau ada tanda-tanda pungli," pungkasnya.