Komisi D Sesalkan Ada Bocah Mabuk Lem


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesra DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah menyesalkan adanya kasus bocah mabuk lem (ngelem) di Kota Surabaya yang mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak.
   
" Semestinya hal tersebut tidak terjadi kalau semua pihak sudah melakukan antisipasi sejak dini." Kata Chusnul, rabu (21/11).

Khusnul menambahkan meski dua dari lima anak yang tertangkap tersebut diberikan pembinaan di kampung anak negeri namun bukan berarti tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selesai tetapi harus terus dilakukan pada anak-anak lainnya.

" Kita menghimbau Pemkot dan masyarakat bersama-sama turut memantau anak-anak teritama pada jam luar sekolah." Hatapnya.
   
Khusnul juga berharap agar stake holder yang melayani permasalahan anak segera mengoptimalkan kinerjanya.

" Ada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A)  bisa dimanfaatkan secara maksimal memberikan layanan kepada perempuan dan Anak di Surabaya." Pungkasnya.  (*/arf)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).  Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar.  Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar.  Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung.  "Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan...
Baca selengkapnya

Begini Respon Dewan Pers Terkait Penetapan Tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu merespons penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB) dalam kasus merintangi penyidikan perkara impor gula di Kementerian Perdagangan, korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk, dan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO. Dewan pers menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.  Dalam pertemuan ini, Ninik didampingi anggota Dewan Pers Totok Suryanto. "Terkait dengan proses penanganan perkara yang tadi pagi banyak diberitakan oleh media, Dewan Pers tentu meminta kita masing-masing lembaga, sebagai lembaga penegak hukum terkait penanganan perkara," kata Ninik di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025. Ninik menyebut bila memang ada bukti tindak pidana, maka penanganannya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Ia memastikan Dewan Pe...
Baca selengkapnya

Kasus Dugaan Rasuah Pengelolaan Anggaran di Kota Pekanbaru Dilimpahkan ke Pengadilan

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus dugaan rasuah dalam pengelolaan anggaran di Kota Pekanbaru ke pengadilan.  Eks penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa cs segera diadili. "(KPK) telah melimpahkan perkara terkait OTT Pekanbaru atas nama eks Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, eks Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Pemkot Pekanbaru Novin Karmila," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 April 2025. Tessa mengatakan dakwaan tiga orang itu sudah diserahkan ke pengadilan pada Selasa, 22 April 2025. KPK tinggal menunggu penetapan hari persidangan. "Berkas masing-masing dipisah. Pasal yang dikenakan 12 f dan 12B," ucap Tessa. KPK menyita Rp6,82 miliar atas OTT di Pekanbaru. Dari total itu, eks Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengantongi Rp2,5 miliar. Sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga orang itu, yakn...
Baca selengkapnya