Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Wali Kota Eri Cahyadi Tinjau Pompa Kenjeran Saat Hujan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau Pompa Kenjeran yang ternyata tersumbat sampah akibat tersangkut di jembatan. Karenanya, Pemkot segera membongkar jembatan tersebut.

Ops Gaktib Yustisi 2021, Fokus Disiplin Prokes di Jatim

Polisi Militer berkomitmen mendukung penegakkan dan ketaatan hukum, terlebih upaya pendisiplinan protokol kesehatan, sekaligus menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Kejari Surabaya Tangkap Koruptor Pajak Rp 1,7 Miliar

Tim gabungan Intelijen dan Pidsus Kejari Surabaya harus melakukan pengintaian selama tiga hari sebelum menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif Rp 1,7 milliar tersebut

Jangan Pikir yang Dapat Penghargaan Tak Korupsi

Seseorang yang telah mendapat penghargaan antikorupsi, bukan berarti tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi disebabkan adanya kekuasaan dan kesempatan.

Ucapan Selamat Eri - Armuji Penuhi Balai Kota

Karangan bunga ucapan selamat untuk Walikota Surabaya yang baru sudah mencapai seratus lebih memenuhi sepanjang pendesterian Jalan Sedap Malam.

Senin, 20 Juni 2022

Tangkal Radikalisme, Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Warga Surabaya Peduli Lingkungannya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong-royong membangun Kota Pahlawan. 

Termasuk pula bersinergi mendukung kondusifitas Kota Pahlawan agar terhindar dari radikalisme dan ekstremisme.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi dalam acara Ngobras (Ngobrol Santai Bareng Cak Eri dan Ning Rini) bersama Kader Surabaya Hebat (KSH) di Palm Park Hotel and Convention Hall Kaza Mall Surabaya, Senin (20/6).

"Organisasi Khilafatul Muslimin kemarin ditangkap Mabes Polri, kemudian di Surabaya juga diamankan Polda Jatim. Kalau njenengan (anda) cinta wilayah, cinta Surabaya, ketika melihat ada (organisasi) seperti itu silahkan dilaporkan secepatnya," kata Wali Kota Eri Cahyadi kepada Kader Surabaya Hebat yang hadir saat itu.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menerangkan, salah satu hal yang bisa dilakukan Kader dalam mendukung kondusifitas Surabaya adalah dengan menjadi informan. 

Sebab, Kader beserta RT/RW dan LPMK sebagai warga setempat, dinilainya lebih paham dan tahu kondisi wilayah.

"Jadi, untuk RT/RW, LPMK dan Kader semua kalau ada sesuatu di luar kewajaran, maka segera diinformasikan kepada lurah dan camat. Karena yang lebih tahu wilayah sekitarnya adalah warganya," pesan dia.

Cak Eri berharap, masyarakat Surabaya memiliki rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. 

Nah, ketika di lingkungan RT ada organisasi di luar kewajaran, maka hal itu bisa segera diinformasikan.

"Maka dari itu saya bilang, warga harus punya empati tinggi, punya perasaan indra yang tajam dan peduli lingkungan," tuturnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya mengaku, selama ini melibatkan semua elemen masyarakat dalam membangun Kota Pahlawan. 

Dengan melibatkan semua pihak, maka dia juga meyakini kondusifitas Surabaya akan terus terjaga.

"Di situlah saya ingin yang menjaga adalah warga kita semuanya. Jadi saya ingin membangun kota ini dari hati, dari seluruh warga dengan hatinya. Tidak saja satu orang yang membangun, tapi semuanya," pungkasnya. 

Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos di Sampang Naik Ke Penyidikan


KABARPROGRESIF.COM: (Sampang) Dugaan kasus penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura terus bergulir.

Bahkan kasus yang diduga menyeret Kepala Desa setempat berinisial MJ tersebut sudah memasuki tahap penyidikan.

Namun, dibalik tahapan yang tengah dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang itu masih belum ada nama tersangka.

"Proses penyidikan baru dilakukan awal Juni 2022 ini, untuk tersangka masih belum" kata Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Sampang, Achmad Wahyudi, Senin (20/6/2022).

Menurutnya, proses penyelidikan yang tergolong masih awal ini, pihaknya terus melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi.

Tak tanggung-tanggung, jumlah saksi untuk memenuhi tahap penetapan tersangka ditargetkan akan ada seratus lebih saksi.

Sehingga di setiap harinya, kecuali hari Jumat ada sekitar 30 - 38 orang saksi yang diperiksa.

"Begitupun saat ini kami proses memastikan alat bukti guna mencari titik terang," timpalnya.

Lebih lanjut, Achmad Wahyudi mengungkapkan jika ada target waktu dalam proses penyidikan ini.

Namun dirinya enggan membeberkannya, yang jelas pihaknya akan mengungkap kasus ini secepatnya.

"Sabar dulu," pungkasnya.

Untuk diketahui, pelaporan kasus dugaan penyelewengan dana Bansos di Desa Gunung Rancak dilakukan oleh sejumlah warga setempat pada akhir Februari 2022 lalu.

Di dalam laporannya, terlapor (MJ) diduga tidak menyalurkan sejumlah bansos secara utuh berupa program BLT-DD, BST, BSB dan BST tahun anggara 2020-2021 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Modusnya, penyaluran bantuan diberikan secara bersamaan, sehingga penerima tidak tahu kalau namanya masuk dalam salah satu bantuan tersebut.

Begitupun ada sejumlah KPM yang tidak menerima satupun bantuan meski namanya terdaftar sebagai penerima manfaat.

Kejari Takalar Diprediksi Raih Status WBK


KABARPROGRESIF.COM: (Takalar) Kedatangan Tim penilai internal Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tiba di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, dalam rangka melihat langsung eksistensi Kejari Takalar dalam mempersiapkan diri meraih zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK).

Terlihat Rombongan tim penilai internal Kejaksaan Agung RI pembangunan zona integritas dipimpin Muhammad Yusuf didampingi oleh Asisten Bidang Pengawasan Kepala Kejati Sulsel, Supardi.

Asisten Bidang Pengawasan Kejati Sulsel, Supardi mengatakan kesiapan Kejari Takalar menuju zona integritas WBK telah bekerja dengan baik sesuai harapan pihak Kajagung RI.

“Semua sektor untuk meraih zona integritas WBK sudah dimiliki Kejari Takalar dan sesuai pantauan kami, Kejari Takalar berpotensi meraih status WBK,” ujar Supardi.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, Salahuddin mengatakan untuk meraih zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) pihaknya telah melakukan serangkaian inovasi dan perbaikan peningkatan pelayanan hukum untuk masyarakat di Kabupaten Takalar.

“Berbagai inovasi dan kreasi telah kami tempuh dalam meraih status WBK,” jelas Salahuddin.

Kader Surabaya Hebat Ngobras Bareng Cak Eri dan Ning Rini, Himpun Masukan untuk Sempurnakan Data MBR


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 837 Kader Surabaya Hebat (KSH) se Kecamatan Simokerto, Ngobrol Santai Bareng (Ngobras) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Ketua TP PKK Surabaya, Rini Indriyani. 

Agenda Ngobras perdana kali ini berlangsung di Palm Park Hotel and Convention Hall Kaza Mall Surabaya, Senin (20/6).

Diskusi bersama itu bertujuan untuk menghimpun masukan-masukan dari KSH demi mensejahterakan warga Kota Pahlawan. 

Juga, untuk menyempurnakan program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya maupun data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menariknya, kegiatan Ngobras yang diikuti Kader se Kecamatan Simokerto dilakukan lesehan. 

Yakni, dengan duduk bersama di lantai dan beralaskan karpet. Lantas, perwakilan Kader dari setiap kelurahan yang hadir dipersilahkan menyampaikan pertanyaan maupun keluh kesah mereka kepada Wali Kota Eri Cahyadi.

"Jadi sebenarnya kader itu dibentuk dari tiap RT. Kenapa saya kumpulkan, karena ada kader yang di RT itu hanya satu, padahal jumlah penduduknya banyak," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Oleh sebabnya, setelah pertemuan ini, dia meminta agar ke depannya dalam satu RT dapat diisi 2-3 Kader Surabaya Hebat. 

Dengan begitu, pekerjaan Kader akan lebih ringan dan mereka dapat lebih fokus berkonsentrasi di wilayah RT tersebut.

"Karena apa, kami (pemkot) dan DPRD Surabaya itu sama-sama membutuhkan data untuk mengambil sebuah kebijakan dalam mensejahterakan umat. Jadi yang paling kuat adalah datanya," papar dia.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menegaskan keinginannya untuk mendapatkan data real langsung dari masyarakat atau Kader Surabaya Hebat. 

Selain dari warga sekitar yang lebih paham dan mengerti kondisi wilayah, langkah itu diharapkan pula dapat menggugah rasa gotong-royong dan empati.

"Data itu saya inginnya bukan dari pemerintah, tapi dari data real yang ada di masyarakat. Kenapa saya minta data ke masyarakat, karena saya ingin masyarakat juga mencintai wilayahnya masing-masing," ungkap dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengaku ingin terus menghidupkan gotong-royong dan rasa empati masyarakat di Kota Pahlawan. 

Dengan adanya gotong-royong dan peduli terhadap lingkungan sekitar, dia meyakini warga di wilayah itu akan makmur sejahtera.

"Kalau ada gotong-royong, empati dan cinta di RT itu untuk warganya, maka saya yakin RT ini akan menjadi makmur sejahtera. Datanya bisa kita ambil di setiap RT, kita bisa ambil sebuah kebijakan dan anggaran itu bisa tepat sasaran," tuturnya.

Oleh karenanya, pendataan yang dilakukan Kader bersama dengan pilar-pilar sosial lain dinilainya sangat penting. 

Sebab, ketika hasil pendataan itu valid, maka anggaran yang dikeluarkan pemkot untuk kesejahteraan warga bisa tepat sasaran.

"Sehingga ini harus menjadi satu kesatuan. Karena itu saya tidak ingin RT/RW, LPMK dan Kader ini berpisah, tapi saling melengkapi. RT pun tidak mungkin turun sendiri. Nanti data dari kader dikumpulkan RT, kemudian ke RW dan kelurahan," jelasnya.

Cak Eri mengungkapkan, bahwa gotong-royong yang dilakukan masyarakat Surabaya memang tidak semasif sekarang. 

Dia pun mengaku optimis, ketika warga, Kader, RT/RW dan LPMK menjadi satu bagian, maka kebijakan pemkot dalam mengambil sebuah keputusan dengan DPRD bisa tepat sasaran.

"Saya juga ingin semua dalam satu RT itu memunculkan rasa kekeluargaan satu dengan yang lainnya. Ini lebih penting. Jadi, Surabaya boleh menjadi Kota Metropolitan dan kelas dunia, tapi kekeluargaan tidak boleh hilang dari sanubari mereka," pungkasnya. 

Bupati Muna Mengakui Adiknya Sebagai Tersangka


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bupati Muna telah menjalani pemeriksaan dan mengakui bahwa adiknya sebagai tersangka, Senin 20 Juni 2022.

Diketahui bahwa Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba saat ini mengakui bahwa adiknya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengakuan tersebut setelah KPK melanjutkan kasus pada dugaan suap dana pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut diakui oleh Rusman usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada gedung Merah Putih KPK.

“Iya,” kata Rusman Emba pada lobi gedung Merah Putih KPK yang mengiakan bahwa Rusdianto Emba (adik Bupati Muna) jadi tersangka pada Senin 20 Juni 2022.

Pada pemeriksaan tersebut, kata Rusman, Ia diperiksa sebagai saksi pada pengembangan perkara suap dana PEN di Kabupaten Kolaka Timur. Rusman mengaku bahwa dirinya ditanyakan 20 pertanyaan dari penyidik.

“Sebagai warga negara yang baik tentu saya hadir untuk menghadiri panggilan dari KPK sebagai saksi atas PEN di Kolaka Timur,” ungkapnya.

“Ada sekitar 20 pertanyaan,” lanjutnya.

Rusman belum menjelaskan lebih rinci mengenai pemeriksaan ketika itu. Ia juga mengaku bahwa belum mendapat informasi mengenai pemeriksaan lanjutan pada dirinya.

“Sampai saat ini belum ada informasi, paparnya.

Diketahui sebelumnya, KPK saat itu memanggil Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba pada pengembangan kasus suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2021. La Ode diketahui akan diperiksa sebagai saksi.

“Sesuai dengan penundaan jadwal pemanggilan sebelumnya, hari ini, Tim Penyidik kembali memanggil saksi La Ode Muhammad Rusman Emba,” sebut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pada wartawan.

“Masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam pengembangan perkara suap dana PEN Kabupaten Koltim 2021,” imbuhnya.

Bupati Muna Diperiksa KPK Terkait Pengembangan Dugaan Suap PEN Daerah


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, La ode Muhammad Rusman Emba. Pemeriksaan ini terkait pengembangan dugaa suap dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kolaka Timur pada 2021.

"Yang bersangkutan saat ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Senin, 20 Juni.

Belum dirinci apa yang didalami penyidik terhadap Rusman yang dipanggil sebagai saksi.

"Pemeriksaan sebagai saksi dalam pengembangan perkara suap dana PEN Kabupaten Kolaka Timur," tegas Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan suap dana PEN. Ada tersangka baru yang ditetapkan tapi belum diungkap siapa saja mereka.

Penetapan tersangka yang dilakukan sudah sesuai aturan perundangan yang berlaku. Ada dua alat bukti yang cukup untuk menjerat mereka.

Hanya saja, pengumuman para tersangka ini akan dilakukan dalam konferensi pers yang bersamaan dengan penahanan paksa.

Adapun Rusman sebenarnya dijadwalkan diperiksa pada Rabu, 15 Juni lalu. Hanya saja, dia tak hadir sehingga penyidik melakukan penjadwalan ulang.

Dalam kasus ini, sejumlah saksi sudah diperiksa. Mereka sudah dimintai keterangan, termasuk keikutsertaan pihak terkait untuk mengurus dana PEN yang berujung pada praktik suap.

Hal ini didalami dari sejumlah saksi beberapa waktu, yaitu mantan Kepala Bappeda Litbang Kolaka Timur Mustakim Darwis; Staf Bangwil BAPPEDA Litbang Kab. Kolaka Timur Harisman; honorer di Bagian Umum Pemkab Kolaka Timur Hermawansyah; Direktur PT Muria Wajo Mandiri Mujeri Dachri Muchlis; dan wiraswasta bernama Syahrir alias Erik.

Wali Kota Eri Keluarkan SE Kesiapsiagaan terhadap Risiko Peningkatan Kasus Covid-19 di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesiapsiagaan terhadap Risiko  Peningkatan Kasus Covid-19 di Surabaya. Surat edaran nomor 443.33/10413/436.7.2/2022 itu ditandatangani langsung oleh Wali Kota Eri pada 19 Juni 2022. 

SE tersebut sudah disebar kepada para Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat, dan juga Lurah se Surabaya.

Dalam SE tersebut, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka diimbau untuk tetap konsisten meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko peningkatan kasus Covid-19 di Kota Surabaya. 

Tentunya, dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah ditentukan.

“Kami imbau untuk menjaga Kota Surabaya tetap berada dalam level 1 sesuai dengan indikator transmisi komunitas pada indikator yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri),” kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (20/6).

Selanjutnya, ia juga meminta meningkatkan percepatan vaksinasi di seluruh wilayah, khususnya anak usia 6-11 tahun, lansia, kelompok masyarakat rentan serta booster lansia dengan target 50 persen. 

Meningkatkan Active Case Finding (ACF) pada kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah secara rutin setiap satu bulan sekali.

“Melaporkan kasus Covid-19 secara rutin dan terpadu melalui aplikasi Lawan COVID- 19 Surabaya. Mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di wilayah masing-masing,” katanya.

Kemudian, melakukan testing secara masif terhadap sasaran prioritas yaitu suspek, probable, kontak erat dan pelaku perjalanan di fasilitas pelayanan kesehatan/puskesmas terdekat. 

Lalu, melakukan tracing kasus konfirmasi Covid-19 beserta kontak eratnya secara terintegrasi dalam waktu kurang dari 48 jam.

Selain itu, diimbau juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan disiplin dengan pendekatan 5M saat melakukan kegiatan di luar rumah, yaitu memakai masker, pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup seluruhnya, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan di tempat keramaian.

Di samping itu, ia juga meminta untuk mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi serta melakukan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi Peduli Lindungi yaitu di fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya.

“Semua ini dilakukan guna melindungi keluarga dan lingkungan tempat tinggal dari penyebaran Covid-19. Jadi, ayo bersama-sama kita jaga kota ini supaya terhindar dari Covid-19. Saya yakin warga Surabaya bisa mengetatkan prokes kembali, karena kita sudah pernah melawan ini secara bersama-sama,” pungkasnya. 

KPK Pertajam Bukti Dugaan Korupsi Ketum HIPMI Mardani Maming


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mencegah Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming bepergian ke Luar Negeri.

Mardani Maming dicegah ke luar negeri bersama dengan adiknya, Rois Sunandar Maming selama 6 bulan. Pencegahan terhitung sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 mendatang.

Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan keduanya dicegah lantaran terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang sedang diusut oleh KPK.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan," kata Ali Fikri, Senin (20/6).

Dengan naiknya status perkara ke tahap penyidikan, KPK telah menentukan pihak-pihak yang menjadi tersangka. Namun, Ali Fikri belum dapat membeberkan identitas tersangka maupun kontruksi perkaranya.

Saat ini, dikatakan Ali, KPK pun sedang mempertajam bukti dugaan korupsi ini. Dia berjanji akan menyampaikan setiap perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.

"Setiap perkembangan akan selalu kami sampaikan," kata Ali.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham membenarkan soal pencegahan Mardani Maming. Dia dicegah dengan status sebagai terdangka terkait kasus dugaan korupsi.

"(Dicegah sebagai) tersangka," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh, melalui keterangan tertulis, Senin, (20/6).

Sebelumnya, Maming telah diperiksa oleh tim penyidik KPK pada Kamis (2/6). Politikus PDI-Perjuangan tersebut mengaku dimintai keterangan oleh KPK soal permasalahannya dengan Pemilik PT Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

"Saya hadir disini sebagai pemeriksaan pemberi informasi penyelidikan. Tapi intinya saya hadir di sini, ini permasalahan saya dengan Andi Syamsuddin atau Haji Isam pemilik Jhonlin Group," klaimnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Namun, Mardani irit bicara saat dikonfirmasi soal dugaan aliran uang korupsi Rp89 miliar ke kantong pribadinya. Mantan Bupati Tanah Bumbu itu hanya bergeming saat dicecar awak media soal uang miliaran rupiah itu.

"Nanti biar ini yang jawab. Terima kasih," pungkas Mardani.

Sekadar informasi, nama Mardani Maming sempat terseret dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan. Kasus yang menyerat nama Mardani ini terkait korporasi batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang berencana memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) 2010.

Dalam sidang perkara dugaan korupsi tersebut, nama Mardani Maming sempat disebut pernah menerima uang Rp89 miliar terkait pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal tersebut terungkap dari kesaksian Christian Soetio yang merupakan adik dari mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum, Henry Soetio.

Christian dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu dengan terdakwa eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang digelar di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat, 13 Mei 2022.

Dalam sidang tersebut, Christian mengetahui adanya aliran dana kepada Mardani melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP). Mardani disebut pemilik saham PAR dan TSP. PT PAR dan TSP bekerja sama dengan PT PCN dalam mengelola pelabuhan batu bara dengan PT Angsana Terminal Utama (ATU).

Sementara itu, Mardani melalui Kuasa Hukumnya membantah soal aliran uang Rp89 miliar tersebut. Menurut kubu Mardani, kesaksian Christian tidak jelas sumbernya. Mardani keberatan dengan kesaksian Christian.

Kejati DKI Tetapkan Eks Kepala UPT Tanah Sebagai Tersangka Korupsi


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan HH sebagai tersangka dalam lanjutan dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2018. HH ditetapkan tersangka selaku mantan pejabat, Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. 

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, HH adalah tersangka ketiga yang ditetapkan dalam pengusutan kasus mafia tanah di Cipayung, Jakarta Timur itu.

Ashari menjelaskan, HH ditetapkan tersangka pada Jumat (17/6/2022). 

“HH, adalah penyelenggara negara yang memberikan resume penilaian properti terhadap tanah yang dibeli tanpa ada dokumen perencanaan dari Pemerintah DKI Jakarta,” kata Ashari, dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (20/6/2022).

Pekan lalu, tim penyidikan di Kejati, sudah menetapkan LD dan MTT sebagai tersangka awal. HH berperan sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan pembebasan lahan di RT 008/RW 03 di Kelurahan Setu, Cipayung, Jaktim. 

Pembebasan lahan tersebut, dengan tujuan pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Namun dalam pelaksanaannya, pembebasan lahan tersebut dilakukan tanpa ada dasar perencanaan resmi dari pemerintah provinsi. 

Pembebasan tersebut, juga dilakukan tanpa melakukan pembuatan peta informasi rencana kota dari Dinas Tata Kota.

Dikatakan Ashari, pembebasan lahan tersebut juga tanpa ada persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta, pun tak dilakukan pengajuan permohonan informasi aset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (APBD). 

Tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan tersebut, diketahui adanya kerja sama antara tersangka HH, LD, da MTT dalam pembayaran yang tak semestinya.

HH adalah pihak yang melakukan apraisal atas sembilan bidang tanah dan memberikan hasil panilaiannya kepada LD selaku notaris. 

Dari hasil penilaian tersebut, disepakati harga pembebasan lahan warga itu Rp 2,7 juta per meter. APBD menggelontorkan dana sebesar Rp 46,49 miliar.

Tapi dalam penyerahan harga pembebasan tersebut, LD, bersama MTT memberikan harga pembebasan lahan senilai Rp 1,7 juta kepada para pemilik lahan. 

Sehingga total dana pembebasan lahan yang disepakati hanya sebesar Rp 28,72 miliar. Sedangkan selebihnya Rp 17,7 miliar, menjadi uang bancakan yang dinikmati HH, LD, dan MTT.

Pemkot Surabaya Beri Penanganan Medis Terbaik untuk Kesembuhan Seniman Ludruk Cak Sapari


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dan Direktur RSUD Dr. Mohamad Soewandhie untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada seniman ludruk legendaris Cak Sapari, yakni anggota dari grup Ludruk Kartolo CS yang sedang terbaring sakit. 

Karenanya, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk memeriksa dan memberikan penanganan medis yang terbaik bagi kesembuhan Cak Sapari. 

Hal ini adalah bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap salah satu seniman yang menjadi kebanggaan warga Surabaya.

“Cak Sapari, legenda ludruk Surabaya kini sedang terbaring sakit. Pemkot Surabaya tadi mengirimkan Ambulance dan tenaga medis untuk menjemput beliau. Saat ini tengah dirawat di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, tim dokter sedang bekerja dan memberikan kesembuhan bagi beliau. Mohon doa agar beliau lekas sembuh,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (20/6).

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengungkapkan, bahwa saat ini Cak Sapari sudah berada di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie dan sedang mendapatkan penanganan medis. 

“Beliau sudah di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie dan mendapatkan penanganan medis. Siang tadi, kami mengirimkan tenaga medis dan Ambulance ke rumah untuk menjemput Cak Sapari,” ungkap Nanik.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Billly Daniel Messakh mengatakan, tenaga kesehatan dan Ambulance sampai di rumah Cak Sapari, di Jalan Simo Mulyo Baru Kota Surabaya pukul 12.24 WIB dan langsung mendapat penanganan medis. 

Yakni, memasangkan cairan infus sebelum menuju ke RSUD Dr. Mohamad Soewandhie 

“Sejak pagi kami berusaha bermediasi dengan sang istri. Sebab sempat terjadi penolakan. Karena menurut sang istri, BPJS Cak Sapari sudah tidak aktif, serta hilangnya KTP beliau,” kata Billy.

Namun, saat dilakukan pengecekan melalui NIK Cak Sapari, Billy mengaku bahwa status BPJS Cak Sapari masih aktif. 

Ia kemudian menjelaskan mengenai mekanisme pelayanan kesehatan di Kota Surabaya kepada sang istri. 

Hasilnya, Cak Sapari setuju dilakukan penanganan medis di rumah sakit.

“Tetapi saat saya cek NIK nya, ternyata BPJS masih aktif. Sehingga kami tangani dengan BPJS. Kami memastikan bahwa semua telah aman dan tercover oleh BPJS, kemudian Cak Sapari dan istri mau untuk dilakukan penanganan medis,” jelas dia.

Sesampainya di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, seniman ludruk legendaris kelahiran 5 Juli 1948 itu, langsung di rawat di instalasi gawat darurat (IGD). 

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan diagnostik dengan foto thorax dan laboratorium.

“Cak Sapari mengeluhkan batuk pada empat bulan terakhir ini. Kondisi beliau juga stabil dan saat ini kami lakukan rawat inap. Jika kondisi Cak Sapari semakin membaik, maka bisa diputuskan untuk melakukan rawat jalan,” pungkasnya. 

Kapolres Batu Lepas Iring-iringan Kendaraan Pengangkut Ratusan Sembako


KABARPROGRESIF.COM: (Batu) Polres Batu mengadakan bakti sosial secara serentak berupa penyaluran bantuan paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 76 yang jatuh pada 1 Juli 2022 mendatang.

Pada kesempatan ini, Kapolres Batu secara simbolis melepas iring iringan kendaraan pengangkut ratusan paket sembako yang akan disebarkan di beberapa titik di wilayah kota Batu, Senin (20/6/2022).

Kapolres Batu, AKBP I Nyoman Yogi Hermawan mengatakan pihaknya turut melaksanakan bakti sosial serentak yang dilaksanakan dari Mabes Polri, Polda, Polres, dan hingga Polsubsektor.

"Kita memberangkatkan bakti sosial serentak, 500 paket sembako dari Polres Batu, yang akan di distribusikan ke delapan titik," terang Yogi.

AKBP I Nyoma Yogi menyampaikan, bakti sosial tersebut sebagai bentuk kepedulia Polri dalam membantu meringankan beban masyarakat yang memang sangat membutuhkan.

Sasaran baksos diutamakan ke fakir miskin, yatim piatu dan masyarakat lainnya yang menjadi prioritas untuk diberikan bantuan. Kata Yogi.

"Dari delapan titik pembagian sembako meliputi, PP.Mambaul Ulum, PP Al Hidayah, PP Danul Muta'alim, Supeltas, Warga Papua, Tukang Parkir, Pemulung dan Pondok Lansia," ungkapnya.

TNI AL KRI SBY- 591 Laksanakan Evakuasi Kapal Siaga Desa di Perairan Barat Pulau Kangean


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) TNI AL KRI Surabaya (SBY)-591 Koarmada II dengan Komandan Letkol Laut (P) Handoyo, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla., pada saat menjalankan operasi pelayaran dari Pulau Sepekan menuju Pulau Sapudi, berhasil melaksanakan evakuasi kapal siaga desa di perairan sebelah barat Pulau Kangean tepatnya pada posisi 06 51 24 S - 115 04 30 T, Senin, (20/6/2022).

Setelah dilokasi dengan jarak 1.200 yard dari kapal siaga desa selanjutnya KRI SBY-591 menurunkan 2 unit LCVP untuk menuju kapal siaga desa guna melaksanakan evakuasi. 

Dalam pelaksanaan evakuasi tersebut KRI SBY-591 berhasil mengevakuasi 8 personel dengan keterangan 2 orang pasien (1 ibu pasca operasi Caesar beserta 1 bayi), 2 orang keluarga pasien dan 4 orang tenaga medis (3 dokter dan 1 bidan). 

Seluruh personel dalam kondisi aman selanjutnya dirawat di ruang kesehatan KRI SBY-591. 

Kapal siaga desa ini selanjutnya ditunda (digandeng) menuju Pelabuhan Kangean untuk evakuasi ke darat. 

KRI SBY selanjutnya lego jangkar di Teluk Ketapang Kangean dilanjutkan penurunan 2 LCVP untuk proses evakuasi korban ke darat, sedangkan kapal siaga desa diantar ke area lego jangkar. 

Selama pelaksanaan evakuasi, personel dan material dalam keadaan aman selanjutnya KRI SBY-591 melanjutkan pelayaran menuju Pulau Sapudi. (Dispen Koarmada II)