KPK Periksa Dirjen Kemenhub Risal Wasal Gali Peran Sudewo

-


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali peran tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Sudewo (SDW).

"Penyidik mendalami materi terkait pengaturan, pengondisian, dan plotting-an (pembagian) calon penyedia dalam pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah dan BTP Jawa Timur, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 24 April 2026.

Budi mengatakan KPK juga menggali peran anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 yang bermitra dengan Kemenhub tersebut, yakni pejabat pembuat komitmen Kemenhub bernama Ari Hendratno pada 24 April 2026.

Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub pada 11 April 2023. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Total KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka hingga 20 Januari 2026.

KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut. Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Sementara Sudewo ditetapkan sebagai tersangka kasus DJKA Kemenhub pada 20 Januari 2026. 

Penetapan tersebut dilakukan setelah ia terjaring OTT KPK saat menjabat sebagai Bupati Pati.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengadilan Bebaskan Promotor EO Konser Artis DJ Dimitri Vegas dan Like Mike Dari Tudingan Penipuan

-
Gambar
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Promotor Event Organaiser (EO) konser Ervan Anugerah Asmoro, terdakwa kasus dugaan penipuan konser artis DJ dimitri vegas dan like mike akhirnya bebas dari tuntutan 1,5 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejari Surabaya. Oleh majelis hakim yang diketuai Sigit Sutanto SH MH, kasus penipuan yang menjerat Ervan tersebut dinyatakan bukan perkara pidana. Dalam pertimbangannya, hakim Sigit menerangkan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ervan tersebut tidak terdapat unsur penipuan sehingga dianggap bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, kasus yang menjerat Ervan merupakan hubungan hukum keperdataan. Atas dasar itulah, terdakwa Ervan diputus bebas dari tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging). Menanggapi hal itu ketiga kuasa hukum Ervan , DR. Ismu Gunadi W, SH. M.Hum, Dody Iswandono, SH. MH dan Nur Hadi, SH. MH, mengaku bersyukur atas vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada Er...
Baca selengkapnya

Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).  Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar.  Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar.  Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung.  "Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan...
Baca selengkapnya

Begini Respon Dewan Pers Terkait Penetapan Tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu merespons penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB) dalam kasus merintangi penyidikan perkara impor gula di Kementerian Perdagangan, korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk, dan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO. Dewan pers menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.  Dalam pertemuan ini, Ninik didampingi anggota Dewan Pers Totok Suryanto. "Terkait dengan proses penanganan perkara yang tadi pagi banyak diberitakan oleh media, Dewan Pers tentu meminta kita masing-masing lembaga, sebagai lembaga penegak hukum terkait penanganan perkara," kata Ninik di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025. Ninik menyebut bila memang ada bukti tindak pidana, maka penanganannya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Ia memastikan Dewan Pe...
Baca selengkapnya