Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Tolak PSBB 11-25 Januari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menanggapi Pemerintah Pusat menetapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diseluruh provinsi jawa dan provinsi bali mulai 11 januari sampai 25 januari 2021 untuk menekan penularan virus corona (Covid-19)

Wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz berpendapat, pertama tidak ada satupun wilayah atau daerah yang senang diberlakukan PSBB.

“Saya sebagai wakil ketua fraksi PKB berpendapat,” ujar Mahfudz, Kamis (07/01/2021) saat ditemui diruang kerja fraksi PKB.

Menurut dia, bahwa PSBB akan sangat mungkin melumpuhkan roda ekonomi, saat ini di surabaya khususnya sudah mulai merangkak bangkit roda perekonomian.

“Tapi ketika nanti ada PSBB di surabaya kita akan terpukul kembali ini yang kita sayangkan,” terangnya

Dia mempertanyakan, PSBB kenapa tidak diserahkan ke daerah masing masing dan kenapa harus pusat yang menentukan.

“Bahwa saat ini kita menerapkan otonomi daerah,” katanya.

Otonomi daerah, Sekretaris Komisi B ini menjelaskan, artinya desentralisasi bukan setralistik, ketika ada instruksi seperti itu dari pusat maka akan ada sistim sentralistik lagi.

“Lah ini yang akan tidak membuat sehat pusat tidak tahu persis keadaan daerah,” terangnya.

Di Surabaya, lanjut dia, sangat tidak siap di PSBB, artinya apa menurutnya, warga surabaya sangat cerdas bukan ecek ecek.

“Tidak perlu ada PSBB di surabaya yang terpenting adalah protokol kesehatan (Prokes) diterapkan ketat,” tuturnya

Lebih lanjut dia mengatakan, roda perekonomian jangan terus dibatasi, ketika dibatasi sedangkan warga butuh stimulus untuk bangkit tetapi malah dipangkas otomatis habis.

“Entah butuh berapa lama lagi, iya kalau PSBB nya 2 minggu, kalau diperpanjang lagi siapa yang berani jamin ?,” katanya

Untuk itu, pihaknya sebagai wakil ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB meskipun itu instruksi dari pemerintah pusat.

“Saya sebagai wakit ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB, apalagi ini instruksi pusat,” tegas Mahfudz. (Ar)

Read More

Awas! Tak Pakai Masker dan Berkerumun di Surabaya Bakal Didenda Rp 150 Ribu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberlakukan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomer 67 tahun 2020.

Tak ayal Perwali yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember lalu itu, dipastikan akan membuat masyarakat menjadi patuh akan protokol kesehatan (Prokes).

Pasalnya Perwali yang merupakan perubahan atas Perwali nomor 33 tahun 2020 ini juga memunculkan hukuman dan denda tak hanya pada tempat usaha saja.

Namun juga pada perorangan. Bagi pelanggar prokea perorangan akan di denda sebesar Rp 150 ribu.

Denda tersebut akan diberikan pada pelanggar prokes yakni pertama tidak memakai masker saat keluar rumah, kedua berkerumun di suatu tempat.

"Tiga poin di atas merupakan pelanggaran dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No 67 tahun 2020," kata Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto, Kamis (7/12).

Sedangkan lanjut Irvan, untuk pelaku usaha yang membandel dengan tetap membuka usahanya di atas pukul 22.00 WIB, maka akan ada denda berupa uang mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.

Tak hanya denda tapi pelaku usaha ini juga akan dikenakan sanksi berupa penyegelan hingga pencabutan izin usaha.

"Untuk pelaku usaha bisa dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 25 juta dan juga pencabutan izin," pungkasnya. (Ar)

Read More

Protes PSBB, IDI Hingga Persi Sebut Separuh Pasien Covid-19 Luar Kota Penuhi Rumah Sakit Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sikap protes Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana terhadap keputusan Presiden Joko Widodo terkait kota Surabaya yang diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim) mendapat dukungan dari kalangan pakar.

Pasalnya Surabaya bukan masuk zona 'darurat' Covid-19, sedangkan empat kabupaten/kota yang zona merah justru tidak diterapkan PSBB.

Selain itu pasien yang dirawat di rumah sakit (RS) yang tersebar di Kota Pahlawan ini tidak sepenuhnya berasal dari Surabaya.

"Saat ini kondisinya tidak seratus persen pasien adalah warga Surabaya sendiri," tegas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Surabaya dr Bhramana Askadarnya usai menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya tentang rencana Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dari pemerintah pusat di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (6/1) malam.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Hermin.

Ia menyebut situasi di seluruh rumah sakit yang tersebar di Kota Surabaya ini dipastikan menerima rujukan dari pasien Covid-19 dari luar kota masih 50 persen. 

Apalagi, menurutnya saat ini di tolong oleh RS darurat seperti Hotel Asrama Haji (HAH) dan RS Lapangan di Indrapura. 

"Dimana pasien-pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) juga ditampung di situ," paparnya.

Tidak hanya itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita menambahkan hingga saat ini berdasarkan data yang tercatat masih ada sekitar 112 tempat tidur tanpa tekanan negatif yang siap digunakan. 

Dia pun mengimbau kepada rumah sakit untuk mengarahkan pasien di Hotel Asrama Haji (HAH) apabila kondisi pasien sudah lebih baik.

 “Itu untuk mencegah antrean sehingga di IGD tidak terlalu banyak. Kalau saya lihat minggu lalu dibandingkan sekarang sudah berkurang,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Surabaya Masuk Penerapan PSBB, Plt Wali Kota Whisnu Protes

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kendati belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat, namun Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana langsung melakukan protes bila Kota Pahlawan ini diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim).

Pasalnya dalam beberapa hari ini sudah terlihat ada penurunan angka kasus, pasca kenaikan angka di momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu.

"Saat mendapati informasi dari Wakil Gubenur Jatim, saya sangat keberatan. Sementara di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," kata Whisnu Sakti Buana usai menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya tentang rencana Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dari pemerintah pusat di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (6/1) malam.

Ia menjelaskan, apabila dilakukan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dilakukan di Jatim, maka secara menyeluruh kabupaten/kota di Jatim juga harus menerapkan, justru itu yang akan disepakati oleh semua pihak. 

Akan tetapi apabila peraturan ini hanya parsial justru di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini, kemudian diterapkan aturan tersebut, maka yang di khawatirkan adalah banyaknya pasien dari luar kota yang dilimpahkan.

"Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," tegasnya.

Meskipun penanganan pandemi ini dinilai cukup bagus, akan tetapi ke depan Pemkot Surabaya lebih memaksimalkan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo bersama-sama dengan jajaran Polri dan TNI. 

Bahkan dia menyebut, jika diperbolehkan usul ke pusat, Surabaya tidak diberlakukan aturan terbaru yang mulai diterapkan pada 11- 25 Januari 2020 mendatang.

 "Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan," pungkasnya.

Berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo terkait kota yang diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim) adalah Malang Raya dan Surabaya Raya. (Ar)

Read More

Permudah Petugas di Lapangan, Pemkot Surabaya Siapkan Aplikasi Pencatatan Vaksinasi Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan aplikasi pencatatan vaksinasi Covid-19. 

Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pekerjaan petugas di lapangan agar lebih simpel dan rapi dalam pendataan warga penerima vaksin.

"Supaya rapi dalam pendataan bagi penerima vaksin, dengan harapan semua bisa tersisir dengan baik. Karena tidak bisa kita secara manual harus by sistem," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser, Rabu (6/1).

Fikser menjelaskan, aplikasi yang tengah dirancang ini bakal dilengkapi data daftar penerima vaksin yang terkoneksi dengan database kependudukan (by name and by address). 

Selebihnya, melalui aplikasi itu juga dapat diketahui kelompok mana saja yang menjadi prioritas awal penerima vaksin Covid-19.

"Jangan sampai juga orang itu belum divaksin dibilang sudah vaksin, atau dia sudah divaksin tapi dibilang belum. Makanya kita siapkan aplikasi ini untuk mempermudah petugas," jelas Fikser.

Apalagi, kata Fikser, Kota Surabaya dihuni sekitar 3,3 juta penduduk. Dengan jumlah sebesar itu tentunya sangat dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan tenaga vaksinator. 

"Jadi misal dia (penerima vaksin), untuk vaksinasi berikutnya dia sudah ada (jadwalnya). Nah seperti ini kan harus by sistem," ungkapnya.

Menurut Fikser, sebelumnya aplikasi serupa juga diterapkan pemkot dalam pendataan Covid-19 di Surabaya. Mulai dari pendataan pasien konfirmasi Covid-19 maupun yang sudah sembuh. 

Bahkan, di aplikasi yang sudah ada sebelumnya juga dapat diketahui warga yang pernah kontak erat dengan pasien. 

"Selama ini seperti yang sudah kita lakukan seperti pada data Covid-19," terang dia.

Pria yang pernah menjabat Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini memastikan, bahwa aplikasi ini dapat mulai digunakan ketika proses vaksinasi Covid-19 di Surabaya berjalan. 

Saat ini pihaknya mengaku sedang menyelesaikan aplikasi pencatatan vaksinasi Covid-19 tersebut.

"Kita siap ketika nanti vaksin itu didistribusikan dan dilakukan proses vaksiniasi di Surabaya, maka aplikasi ini sudah bisa berjalan," pungkasnya. (Ar)

Read More

Gandeng Kejaksaan Negeri, Pemkot Surabaya Tanamkan Nilai Anti Korupsi pada Pelajar dan Guru

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, guna menumbuhkan nilai-nilai karakter anti korupsi pada anak sejak usia dini.

Seperti yang berlangsung hari ini di SMP Negeri 1 Surabaya, Rabu (6/1/2021). Sejak pukul 09.00 WIB, belasan pelajar mengikuti pendidikan Anti Korupsi dengan protokol kesehatan ketat yang disampaikan langsung Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto. 

Menariknya, kegiatan ini juga diikuti ribuan peserta yang terdiri dari guru, pelajar serta wali murid secara virtual.

Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memupuk jiwa anti korupsi dimulai sejak duduk di bangku sekolah. 

Menurut dia, sebenarnya korupsi dapat terjadi dari hal-hal kecil tanpa disadari.

“Karena itu tadi juga disampaikan pasal-pasal dan undang-undang yang mengatur. Sehingga diharapkan pelajar akan getok tular untuk saling menanamkan kejujuran, kedisiplinan dan peduli kepada sekitarnya. Ini akan menjadi role mode di kalangan pelajar,” kata Anton.

Ia menambahkan, ketika siswa-siswi itu sudah memasuki dunia kerja, maka mereka sudah memiliki bekal jiwa anti korupsi. Dari situlah diharapkan mereka menjauhi tindakan terlarang tersebut. 

Di sisi lain, ia  juga meminta kepada para pelajar agar ketika ditemukan penyimpangan, maka mereka harus berani menyampaikan hal itu. Misalnya, saat ditemukan persoalan suap menyuap, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan.

“Jadi kita jelaskan perbuatan korupsi di lingkungan sekolah itu termasuk mencontek. Lalu memalaki teman. Kita jelaskan aturan-aturan hukumnya di Indonesia hingga pasal per pasalnya secara detail,” urainya.

Di tengah pemaparan materi, Kajari Surabaya ini mendapati banyak pertanyaaan dari para pelajar. 

Mereka terlihat aktif dan antusias mendengarkan paparan dengan seksama. Bahkan, saat Kajari menanyakan cita-cita, serentak dari para pelajar itu unjuk tangan dan menyebutkan keinginannya masing-masing. 

Ada yang ingin menjadi dokter, juru masak hingga polisi.

“Saya melihat anak-anak punya cita-cita luar biasa. Ini berkat bimbingan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk anak kita semua sehingga tumbuh menjadi manusia yang pintar dan memiliki integritas,” kata dia.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menambahkan, hari ini peserta yang mengikuti pendidikan Anti Korupsi melalui virtual jumlahnya mencapai ribuan. 

Makanya ia ingin ke depan agar kegiatan tersebut dapat rutin digelar setiap satu bulan sekali. 

Rencananya di bulan mendatang, pihaknya bakal memilih tema Anti Kekerasan dengan mendatangkan pihak kepolisian sebagai narasumber.

“Kita melihat saat demo beberapa waktu lalu, pelajar juga ada yang ikut-ikutan demo. Oleh karenanya kita antisipasi dengan adanya materi ini. Dengan harapan dapat menekan kasus kekerasan dan juga bahaya korupsi,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Cegah Klaster Baru di Surabaya, Tim Swab Hunter Akan Sisir Tempat Kerja Hingga Hunian Pasien

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ditemukannya klaster baru di lingkungan perkantoran atau tempat kerja membuat tim Swab Hunter bentukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan segera melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan demi mencegah pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan. 

Caranya yakni dengan melakukan swab massal di tempat kerja bahkan tempat tinggal atau hunian pasien tersebut.

“Selain itu, kami juga akan melakukan penyisiran di kantor tersebut, barangkali ada pelanggaran protokol kesehatannya. Sudah melaksanakan protokol kesehatan apa belum,” tegas Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya yang sekaligus Kepala BPB Linmas, Irvan Widyanto di Balai Kota, Selasa (5/1).

Ia menambahkan Protokol kesehatan (Prokes) yang dimaksud seperti membuka ventilasi ruangan dengan tidak menggantungkan sirkulasi pada AC sentral, menjaga jarak di tiap ruangan dengan 50 persen dari kapasitas ruangan, membentuk satgas mandiri di tiap unit kerja atau kantor, termasuk pengecekan suhu, tempat cuci tangan dan pemakaian masker.

“Bahkan, kami nanti juga akan cek apakah sudah menghindari penggunaan alat secara komunal,” katanya.

Nah, bilamana ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di tempat kerja itu, maka selain terkena operasi swab hunter, bisa juga terkena sanksi sesuai Peraturan Wali (Perwali) Kota Surabaya nomor 67 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya.

“Sampai saat ini, Perwali nomor 67 ini masih tahap sosialisasi dan ke depannya akan memasuki tahap penindakan, sehingga jika di tempat kerja itu banyak ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan sanksi sesuai Perwali 67 itu,” tegasnya.

Karenanya, ia pun kembali mengingatkan kepada semua pihak, terutama warga Kota Surabaya untuk tidak kendor menjaga dan mentaati protokol kesehatan dimana pun berada, termasuk di tempat kerja. 

“Tidak boleh kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Menurut kami, vaksin terbaik adalah perubahan perilaku dengan biasakan yang tidak biasa, dengan cara itu, insyallah Covid-19 di Surabaya akan segera selesai,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Ditemukan Klaster Perkantoran, Plt Wali Kota Surabaya Minta Giatkan Swab Hunter

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan akan terus memasifkan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan demi mencegah pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan. 

Bahkan, nantinya Tim Swab Hunter yang sudah ada selama ini akan menyasar pula ke klaster di lingkungan perkantoran atau tempat kerja. 

"Makanya kita giatkan lagi Tim Swab Hunter itu, dan tadi laporan terakhir itu banyak ditemukan klaster kantor, sehingga nanti akan menyasar perkantoran juga," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Selasa (5/1).

Oleh karena itu, apabila nanti ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19, maka Pemkot Surabaya tak hanya melakukan swab massal di tempat tinggal pasien tersebut. 

Namun, swab massal juga akan dilakukan di lingkungan kantor atau tempat kerja pasien tersebut.

"Kalau ada pasien terkonfirmasi selain kita lakukan swab di tempat tinggalnya, kita juga swab massal di kantornya. Jadi untuk meminimalisasi kasus penyebarannya agar tidak bertambah banyak," terangnya.

Whisnu berharap, pihak perkantoran atau tempat kerja dapat kooperatif dan mendukung langkah Pemkot Surabaya dalam mencegah penyebaran Covid-19. 

"Kita yang melakukan swab, artinya mereka (pihak perkantoran) tidak kita bebani, kecuali yang ada di luar Kota Surabaya," pungkasnya. (Ar)

Read More

Meski Belum Menerima, Pemkot Surabaya Nyatakan Kesiapan Vaksinasi Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan kesiapannya dalam menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat terkait vaksinasi Covid-19. 

Rencananya, vaksinasi di Indonesia akan dimulai serentak di Jakarta diawali tanggal 13 Januari 2021.

"Intinya untuk kesiapan vaksin ini akan dimulai serentak secara Nasional Minggu depan. Di Jakarta itu diawali tanggal 13 Januari 2021 hari Rabu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melalui video teleconference (vidcon), di ruang kerjanya Balai Kota Surabaya, Selasa (5/1).

Selanjutnya, kata Whisnu, vaksinasi Covid-19 akan ditindaklanjuti di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada tanggal 14 - 15 Januari 2021. 

Terkait hal itu, ia mengaku sudah menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya agar menanyakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. 

"Karena vaksin Covid-19 dari Pemerintah Pusat turun ke provinsi," katanya.

Pria yang akrab disapa WS ini menyatakan, belum mengetahui berapa jumlah kuota vaksin Covid-19 yang bakal diterima Kota Surabaya. 

Makanya, ia menginstruksikan jajarannya agar berkomunikasi dengan Pemprov Jatim terkait jumlah vaksin yang akan diterima Surabaya.

"Kita belum biasa dapat kepastian (jumlah yang diterima Surabaya). Karena hari ini baru tadi kita instruksikan Kadinkes dan Pak Sekda. Nah, kalau memang iya, berarti kita akan jadwalkan juga serentak hari Kamis (15/1) dan Jum'at (16/1)," ungkap Whisnu.

Meski demikian, Whisnu memastikan kesiapan Pemkot Surabaya dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Baik itu secara teknis maupun petugas di lapangan. 

"Kalau dari sisi teknis kita siap. Kapanpun kita sudah siap," jelas dia.

Apalagi, Whisnu mengungkapkan, pasca libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru) saat ini, penambahan kasus aktif Covid-19 di Surabaya tidak terlalu signifikan. 

Tentunya hal ini tak lepas dari masifnya pengawasan dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan Tim Swab Hunter.

"Ini saya pantau terus tingkat pertambahan Covid-19 juga pasca libur Nataru, Surabaya tidak terlalu signifikan. Ada sedikit penurunan, kasus aktifnya juga semakin turun. Artinya, penambahan dari Minggu lalu hanya 20, sementara tingkat kesembuhan bertambah 72. Dengan kondisi seperti ini kita akan terus giatkan lagi Tim Swab Hunter itu," pungkasnya. (Ar)

Read More

Bawaslu Nyatakan Eri-Armudji Tidak Lakukan Money Politik, PDIP: Tuduhan KIPP Salah Alamat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang Bawaslu Jawa Timur memutuskan, Eri Cahyadi-Armudji tidak terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Keputusan itu dibacakan dalam sidang, Senin (4/1/2021) sore.

“Menyatakan terlapor (Eri Cahyadi-Armudji) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif,” kata Ketua Majelis Hakim Bawaslu Jatim, Ikhwanudin Alfianto, saat memutuskan sidang.

PDI Perjuangan Kota Surabaya menilai keputusan Bawaslu Jawa Timur itu sangat tepat. 

“Laporan tim hukum kami, bukti-bukti di persidangan lemah dan tidak sinkron. Bagaimana mungkin tuduhan money politik dikaitkan dengan surat Bu Risma kepada warga Surabaya,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Selasa (5/1/2020).

Laporan money politic ke Bawaslu dilancarkan oleh Koordinator KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jawa Timur Novly B. Theysen. 

Ini terkait pengiriman surat Bu Risma kepada warga Surabaya untuk memilih Eri Cahyadi-Armudji awal Desember 2020.

“Kami mengapresiasi keputusan Bawaslu Jawa Timur yang tepat dan jernih dalam memutus perkara,” kata Adi.

PDIP juga memuji kinerja tim hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Surabaya, yang dipimpin Arif Budi Santoso, SH, yang telah bekerja cermat dan jeli, serta cerdas dalam merumuskan dalil-dalil dan pembuktian balik untuk mematahkan tuduhan.

“Terima kasih kepada tim hukum Eri Cahyadi-Armudji yang telah bekerja jeli dan cermat. Tim dengan sangat cerdas mematahkan semua tuduhan di persidangan. Sejak awal, tim hukum telah bekerja keras mengawal kemenangan Eri Cahyadi-Armudji dalam Pilkada Sudabaya,” kata Adi.

Sementara Arif Budi Santoso yang memimpin tim hukum mengatakan, masyarakat Surabaya sebenarnya tahu, siapa yang bermain politik uang selama masa kampanye dan menjelang Hari-H coblosan Pilkada tempo hari.

“Yang jelas bukan dilakukan pasangan calon Eri Cahyadi-Armudji. Melalui pembagian beras, sarung, selimut, hingga bagi-bagi uang yang dilakukan massif dan telanjang mata. Tuduhan KIPP Jawa Timur salah alamat terhadap Eri Cahyadi-Armudji,” kata Arif Budi Santoso.

Pasca putusan Bawaslu Jawa Timur, PDIP Surabaya berkonsentrasi pada sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. 

Sebagai diketahui, Eri Cahyadi-Armudji memenangkan Pilkada Surabaya dengan selisih 13,8 persen atau sekitar 145 ribu suara. Mengungguli Machfud Arifin-Mujiaman.

“Putusan Bawaslu Jawa Timur akan menjadi salah satu alat bukti kami untuk mematahkan dalil tim hukum Machfud Arifin-Mujiaman di Mahkamah Konstitusi,” kata Arif Budi Santoso. (Ar)

Read More

Tiga Kali Hearing Komisi A DPRD Surabaya Soal Rumah Walet Berjalan Alot

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Terhitung sudah ketiga kalinya, Komisi A DPRD Surabaya menggelar hearing dengan warga Kertajaya Indah terkait keberadaan rumah walet yang dianggap meresahkan.

Namun lagi-lagi dengar pendapat itu berjalan alot.

Hal ini lantaran warga tetap bersikukuh agar fungsi perumahan kembali diperuntukkan.

Sedangkan hal itu tak pernah dilaksanakan oleh owner rumah walet tersebut.

"Apakah hasilnya sesuai teknis dilapangan atau seperti apa temuamnya. Intinya kami menginginkan difungsikan kembali seperti semula perumahan," kata Abu Abdul Hadi kuasa hukum Agus Hartono warga Kertajaya Indah usai hearing, Senin (4/1).

Ia menambahkan izin yang telah diterbitkan oleh dinas terkait juga harus jelas.

Nah maka dari itu Pemkot Surabaya harus dapat menjelaskan apakah usaha rumah walet termasuk kategori UMKM atau home industri.

"Padahal aturan home industri tidak boleh mengerjakan lebih dari 10 orang, tapi karyawan di rumah walet ada 20 orang. Jadi kami minta tidak ada kegiatan industri dan nyaman untuk dihuni," terangnya. 

Mediasi berikutnya, kata Abu, pihaknya tetap kepada prinsip menginginkan kawasan pemukiman dikembalikan seperti semula. 

"Intinya keluhan kami mengacu kepada Perwali  9/2007 terkait kebisingan, kepadatan, keramaian di rumah walet tersebut," tandasnya. 

Sementara itu, James Kuasa Hukum owner rumah walet Bing Harianto mengatakan, pengaduan warga Kertajaya Indah hanya persoalan antar tetangga yang harus dipahami dan tidak seharusnya di bawah ke DPRD Kota Surabaya.

"Kami minta mediasi ini segera berakhir. Padahal keluhan-keluhan yang disampaikan pengadu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Apalagi terkait keluhan kebisingan masalah yang tidak bisa diukur, tidak ada alat ukurnya," ucapnya. 

Namun kali ini, James berharap DPRD Kota Surabaya sangat berfungsi seperti sediakala tidak berpihak kepada siapapun. 

"Kami berharap ada solusi secara mufakat kedua belah pihak dari wakil rakyat. Jika tetap tidak menemui titik terang. Tentunya kami siap menghadapi jalur hukum dari pihak pengadu tersebut," imbuhnya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, pihaknya meminta kepada Satpol PP Kota Surabaya agar mempertemukan kedua belah. 

"Berbicara dari hati ke hati mudah-mudahan ada solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak tersebut," ujar Fathoni. 

Menurut Ketua Fraksi Golkar Surabaya ini, mengingatkan kepada Pemkot Surabaya bahwa problem masyarakat ini terjadi di banyak tempat. 

"Kami berharap manakala mau menertibkan izin usaha di kawasan pemukiman agar benar-benar selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian," ujar Thoni sapaannya. 

Karena lanjut Thoni semakin padatnya wilayah Surabaya perubahan peruntukan dari kawasan pemukiman menjadi tempat usaha tidak bisa dihindari. 

"Kami berharap Pemkot harus benar-benar jeli meningkatkan kehati-hatiannya agar tidak timbul persoalan yang serupa," ungkapnya.

Jika mediasi berikutnya berjalan buntu, kata Fathoni, tentu Komisi A DPRD Kota Surabaya akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkot Surabaya agar bisa menjadi pedoman manakala ada permohonan perizinan baru tempat usaha di kawasan permukiman. 

"Supaya menjadi bahan evaluasi Pemkot Surabaya agar tidak ada problematika sosial terulang kembali," pungkasnya. (Ar)

Read More

Gunakan Bahasa Madura, New Man Perut Buncit Keliling Pasar Tradisional Surabaya Sosialisasikan Prokes

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ikon ‘New Man, Biasakan yang Tidak Biasa’ yang diciptakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atau Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya terus beraksi mengingatkan protokol kesehatan (Prokes). 

Setelah sebelumnya keliling di Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan Mal Tunjungan Plaza (TP), kini ikon unik yang terkenal dengan kepala plontos dan perut buncit itu keliling ke Pasar Kapasan dan dilanjutkan ke Pasar Pabean, Senin (4/1).

Tiba di Pasar Kapasan, ikon yang diperankan oleh Camat Sawahan M. Yunus itu langsung menyita perhatian para pengunjung dan pedagang Pasar Kapasan. 

Bahkan, mereka langsung mengabadikan momen datangnya sosok New Man Perut Buncit yang memakai pakaian hijau dengan kaos tangan dan sepatu orange serta memakai masker itu.

Kedatangan New Man di dua pasar tradisional ini tak seperti saat sosialisasi prokes di KBS dan Mal Tunjungan Plaza (TP),

Pasalnya di dua pasar tradisional itu, New Man perut buncit menggunakan Bahasa Madura.

Alasannya dikarenakan di pasar tersebut mayoritas pedagang dan pembeli berasal dari Madura.

Mengawali di Pasar Kapasan, dengan memakai pengeras suara, sambil keliling ke dalam pasar pakaian itu, Camat Sawahan ini tak henti-henti mengimbau supaya warga tetap patuh menerapkan prokes.

“Minta tolong gih, angguy maskerra, jek bukka. Jek apolkompol, jeghe jarakna, ben abecco ngangguy sabun. Tore padhe ajege ben disiplin, sopaje corona atau Covid-19 paneka bisa cepat elang. (Minta tolong ya, ayo pakai maskernya, jangan dibuka. Jangan kumpul-kumpul, dijaga jaraknya, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Mari kita bersama-sama menjaga dan disiplin, supaya Covid-19 ini bisa cepat hilang),” kata New Man lewat pengeras suara nyaris tiada henti di dalam pasar.

Selain mensosialisasikan protokol kesehatan, ia juga tak lupa membagi-bagikan masker kepada para pedagang dan pengunjung pasar yang tidak memakai masker atau pakai masker scuba.

Sejumlah pedagang dan pengunjung itu pun terlihat girang ketika mendapatkan masker dari New Man atau pun personil Linmas yang mengikuti di belakangnya.

Setelah puas keliling di Pasar Kapasan, New Man pun bergeser ke Pasar Pabean yang merupakan pasar ikan. 

Tiba di pasar tersebut, ia pun langsung sosialisasi protokol kesehatan. Lagi-lagi dia menggunakan Bahasa Madura karena di pasar tersebut banyak orang Madura. 

Ia pun tak sungkan-sungkan masuk ke dalam pasar untuk mensosialisasikan protokol kesehatan itu.

“Tore jek loppae, angguy maskerra. Lastari ade’er langsung angguy maskerra. Tore Pak, Bu, kaule minta tolong. (Ayo jangan lupa, dipakai maskernya. Setelah makan langsung dipakai maskernya. Ayo Pak, Bu, saya minta tolong),” ujarnya.

Seusai sosialisasi, Sang New Man yang sekaligus Camat Sawahan M. Yunus mengatakan bahwa dirinya terus berupaya mensosialisasikan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. 

Tujuannya, supaya masyarakat terus ingat dan tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Saya berharap dengan kostum seperti ini dapat membekas diingatan masyarakat, yang paling penting pula warga bisa menjadi New Man di keluarga dan lingkungannya masing-masing. Ketika ingat New Man, saya harap mereka ingat dan patuh terhadap protokol kesehatan,” kata Yunus.

Ia juga memastikan bahwa ikon New Man itu merupakan ide Bu Risma yang diterjemahkan oleh Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya yang sekaligus Kepala BPB Linmas, Irvan Widyanto. 

Karenanya, Yunus memastikan bahwa dirinya akan terus keliling ke berbagai lokasi di Surabaya demi mensosialisasikan protokol kesehatan. 

“Jadi, tidak hanya di tengah kota saja yang akan menjadi sasaran, tapi juga berbagai lokasi lainnya yang kami kira perlu untuk didatangi,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu pedagang Pasar Kapasan Hadi Susilo (45 tahun) mengatakan, sebagai warga Kota Surabaya dan sebagai pedagang di Pasar Kapasan, ia mengaku bangga dengan adanya ikon New Man yang lahir di Kota Pahlawan ini. 

Ia mengaku awalnya ikon New Man itu adalah tokoh kartun, tapi ternyata benar ada orangnya dan yang paling mengagetkan ternyata yang jadi ikon New Man itu adalah seorang camat.

“Antara orangnya dan kartunnya yang beredar selama ini persis, ternyata perutnya beneran buncit. Saya bangga sekali tokoh New Man buatan Pemkot Surabaya ini sangat kreatif. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia,” kata Hadi.

Menurutnya, ikon New Man semacam ini sangat efektif untuk menyampaikan pesan supaya warga selalu patuh protokol kesehatan. 

Bahkan, ia mengaku tokoh ini sangat mengena dan sangat membekas di benak masyarakat Surabaya. 

“Semoga warga selalu ingat New Man, ingat New Man tentu ingat protokol kesehatan,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Ribuan Vaksin covid-19 Tiba di Jatim, Prioritas Vaksinasi SDM Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) 77.760 vaksin Covid-19 produksi Sinovac, yang di datangkan pemerintah RI melalui PT Bio Farma, tiba di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Senin (04/01/2021) menjelang siang. 

Distribusi vaksin tersebut melalui jalur darat dari Jakarta, dengan pengawalan ketat mobil rantis aparat Brimob.

Setiba di kantor Dinkes Provinsi Jatim, ratusan box vaksin Covid-19 disimpan di cold room bersuhu 2 derajat sampai 8 derajat celcius. 

Ruangan itu biasa digunakan, sebagai tempat penyimpanan vaksin.

Kepala Dinkes Jatim Herlin Ferliana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan cold room agar vaksin Covid-19 tidak bercampur dengan vaksin lainnya. 

"Kira-kira kapasitasnya cukup untuk 800 ribu vaksin Covid-19," terangnya.

Herlin menjelaskan, untuk distribusi pertama vaksin Covid-19 diperuntukkan kepada sumber daya manusia (SDM) kesehatan. 

"Jadi tidak hanya dokter dan perawat. Melainkan seluruh pegawai yang bekerja di fasilitas kesehatan, mulai dari tenaga kebersihan, driver sampai dokter," jelasnya.

Menurut Herlin prioritas vaksinasi terhadap kelompok tersebut, karena mereka beresiko tinggi terhadap penularan Covid-19. Sebab berhubungan langsung dengan pasien Covid-19, mulai dari  penderita tingkat sedang sampai kritis. 

"Dengan vaksinasi terhadap mereka, diharapkan pelayanan fasilitas kesehatan berjalan maksimal." tegasnya.

Herlin kembali mengatakan, vaksin akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Jatim, berdasarkan data penerima vaksin, yang sudah diterima Dinkes Jatim dan Kementrian kesehatan. 

"Kalau ditotal sebenarnya ada 139 ribu SDM kesehatan. Jadi vaksin ini akan didistribusikan ke faskes yang sudah layak dan siap sarana maupun prasarananya," ungkapnya.

Meski vaksin Covid-19 sudah tiba, namun Dinkes Jatim belum bisa segera mendistribusikan ke kabupaten/kota. 

"Kita menunggu kabar dari BPOM apakah vaksin ini aman. Kita juga menunggu instruksi dari Kemenkes untuk pendistribusiannya. Tapi kalau menurut rencana vaksinasi secara nasional dilakukan pada 20 Januari 2021," paparnya.

Herlin mengakui kalau vaksinasi ini belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jawa Timur. 

"Rencananya akan ada distribusi tahap selanjutnya. Namun kita belum tahu kapan, nanti akan ada info dari pusat" ujarnya.

Herlin kembali mengingatkan kepada masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. 

"Tetap memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan," pungkasnya. (Ar)

Read More

Penerapan Perwali 67 Tahun 2020 Disikapi oleh Dewan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota komisi B DPRD Surabaya John Thamrun mengatakan, penegakan peraturan tentang protokol kesehatan untuk tidak digebyah uyah. Terutama terhadap lokasi usaha yang sudah menerapkan standar protokol kesehatan (Prokes).

"Pemkot seharusnya memberikan kebijakan agar tempat-tempat yang sudah memenuhi Prokes tidak ditutup. Ini demi menjaga geliat perekonomian di Surabaya," kata John, Senin (4/1/2020). 

Penutupan lokasi usaha ini sesuai Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya.

John menjelaskan, sesuai dengan Pasal 30 dalam Perwali No 67 Tahun 2020, Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum yang sudah bertanda verifikasi.

"Ketika tempat usaha sudah patuh jangan lantas ditutup semua. Jangan digebyah uyah," ungkap politisi PDIP Surabaya ini. 

Tentang standar verifikasi sendiri dikatakan pria yang biasa disapa JT ini, dipersyaratkan beberapa hal bagi pemilik tempat usaha.

Diantaranya, lokasi harus ruang terbuka, tidak memperbanyak ruang ber-AC, membatasi jumlah pengunjung sekitar 50 persen, serta menyiapkan protokol kesehatan. Yakni tempat cuci tangan, dan pengecekan suhu tubuh.

"Intinya sesuai dengan aturan Perwali, Menkes maupun standar WHO," imbuh JT.

Disisi lain, diterbitkannya Perwali ini juga didukung oleh JT. Namun, dalam beberapa klausul pasal disarankan untuk tidak kontradiktif.

"Membuat masyarakat disiplin boleh. Tapi jangan juga mematikan geliat ekonomi dan pendapatan pemilik usaha," pungkasnya. (Ar)

Read More

'New Man' Camat Sawahan Sosialisasikan Prokes Sasar Pusat Perbelanjaan Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) New Man, sebuah ikon 'Biasakan yang Tidak Biasa’ untuk mensosialisasikan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan tak hanya berkeliling di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Namun New Man yang diperankan langsung oleh Camat Sawahan M. Yunus pun juga mensosialisasikan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan Mal TP 5 Surabaya. 

Di mal besar yang ada di tengah kota itu, New Man yang identik seperti dalam foto dan video dengan kepala plontos dan perut buncit, dibalut dengan pakaian hijau dan kaos tangan serta sepatu orange sembari memakai masker langsung mensosialisasikan protokol kesehatan dengan pengeras suaranya. 

Sosok New Man yang unik itu langsung menyita perhatian para pengunjung mal. Mereka pun tampak memperhatikan sosialisasi yang disampaikan Sang New Man.

Ia pun langsung menuju area food court TP 5. Di tempat makan itu, ia tak henti-henti mensosialisasikan para pengunjung untuk tetap menjaga protokol kesehatan. 

Bahkan, ia meminta mereka untuk menutup maskernya ketika sudah selesai makan. 

“Ayo dipakai lagi maskernya kalau sudah selesai makan, jaga jaraknya juga. Mari kita bersama-sama lawan Covid-19 ini,” ujar New Man yang diperankan Camat Sawahan M. Yunus, Jum'at (1/1/2021).

Pada kesempatan itu, Sang New Man yang sekaligus Camat Sawahan M. Yunus mengatakan Ikon New Man itu merupakan ide Bu Risma yang saat itu meminta jajarannya di Pemkot Surabaya untuk membuat ikon supaya masyarakat selalu ingat kepada protokol kesehatan. 

Ide itu kemudian diterjemahkan oleh Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya yang sekaligus Kepala BPB Linmas, Irvan Widyanto, dengan membuat ikon New Man.

“Kebetulan yang dipilih oleh Pak Irvan saya, karena perut saya buncit dan kepala saya botak, mungkin ini unik, sehingga saya wakafkan diri saya ini untuk terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat, supaya Covid-19 ini cepat selesai di Surabaya. Apalagi, kalau hanya penertiban terus saya kira warga bosen ya, makanya beliau bikin ini,” kata Yunus.

Oleh karena itu, ia juga mengajak kepada warga Kota Surabaya untuk terus disiplin menjaga protokol kesehatan. 

Apalagi, saat ini sudah ada Perwali 67 yang memberlakukan denda bagi pelanggar protokol kesehatan sebesar Rp 150 ribu. 

“Jadi, bagi pengusaha dan masyarakat sebagai individu akan didenda Rp 150 ribu jika melanggar protokol kesehatan, dan itu tidak perlu sidang. Makanya ayo kita sama-sama disiplin,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya yang sekaligus Kepala BPB Linmas, Irvan Widyanto, mengaku sengaja beraksi bersama New Man ke KBS dan Mal saat ini karena momennya tepat, yaitu momen New Year dan ada New Man. 

Makanya, yang di sasar saat ini adalah tempat-tempat yang banyak dikunjungi warga pada saat libur tahun baru ini. 

“Rencananya nanti kami juga akan sasar pasar-pasar tradisional dan tempat kerumunan lainnya,” tegas Irvan yang sejak awal mendampingi Sang New Man.

Mantan Kasatpol PP Surabaya ini juga memastikan bahwa selain sosialisasi protokol kesehatan, ia bersama jajaran Linmas juga membagi-bagikan masker kepada para pengunjung KBS dan Mal TP 5 Surabaya. 

“Tadi kami bagi-bagi sekitar 1000 masker, baik masker anak-anak maupun dewasa. Kami berharap warga tidak kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Menurut kami, vaksin terbaik adalah perubahan perilaku dengan biasakan yang tidak biasa, dengan cara itu, insyallah Covid-19 di Surabaya akan segera selesai,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Perdana, New Man Ikon Protokol Kesehatan Pemkot Surabaya Beraksi Keliling KBS

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atau Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya sudah lama menciptakan ikon ‘new man, Biasakan yang Tidak Biasa’ untuk mensosialisasikan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan.

Jika selama ini ikon new man hanya berbentuk foto dan video yang tersebar di berbagai media sosial, reklame dan mural di berbagai lokasi, kini ikon new man itu langsung beraksi ke lapangan.

Ikon yang diperankan langsung oleh Camat Sawahan M. Yunus itu langsung beraksi keliling ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jumat (1/1/2021). 

Sosok New Man yang unik, dengan kepala plontos dan perut buncit, dibalut dengan pakaian hijau dan kaos tangan serta sepatu orange sembari memakai masker, ternyata menyita perhatian para pengunjung KBS dan TP 5. 

Mereka tampak kaget dan beberapa langsung mengabadikan sosok New Man itu.

Tiba di KBS, dia langsung menyapa para pengunjung dan meminta untuk selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. 

Bahkan, ia juga memberikan dan memakaikan masker kepada anak-anak yang terlihat tidak memakai masker. 

“Maaf ya dik, New Man pakaikan masker ya,” kata Sang New Man kepada Fathin Amiratul Ummah sembari memakaikan masker.

Setelah itu, ia terus keliling menyusuri berbagai wahana dan kandang satwa di KBS itu. 

Selama keliling, ia tak henti-henti mensosialisasikan protokol kesehatan dengan menggunakan pengeras suara. 

“Ayo dulur-dulur, tetap dijaga protokol kesehatannya, maskernya jangan diplorot, jaraknya dijaga, cuci tangan dengan sabun, karena Covid-19 ini belum selesai. Ayo kita lawan Covid-19 ini bersama-sama,” pungkas Sang New Man. (Ar)

Read More

Akhir Tahun 2020, Forpimda Surabaya Gelar Apel Gabungan dan Pantau Pos Pengamanan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya menggelar apel gabungan pengamanan malam Tahun Baru 2021 di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (31/12) sore.

Bertindak sebagai pembina apel adalah Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

Kegiatan ini dihadiri, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Jhonny Edison Isir, Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Setyaningrum, serta beberapa Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Dalam apel pengamanan malam Tahun Baru ini, diikuti petugas gabungan dari jajaran Kepolisian, TNI, Satpol PP, Linmas, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemadam Kebakaran (PMK), hingga Palang Merah Indonesia (PMI).

Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana dalam sambutannya mengajak semua jajaran untuk berkomitmen bersama memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. 

Hal itu diperlukan kesiapan, kesadaran dari semua unsur pelaksana operasional untuk menyelaraskan pemikiran, upaya dan semangat dalam memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat.

"Saya berharap khususnya warga Surabaya tidak perlu merayakan tahun baru dengan berlebihan. Kita tahan hura-hura dan menghambur-hamburan uang. Sebab, masih ada saudara-saudara kita yang dirundung duka," kata Whisnu.

Whisnu berharap, di momen malam tahun baru ini masyarakat dapat melakukan kegiatan atau hal yang lebih bermanfaat. 

Seperti, menyisihkan rezekinya untuk diberikan kepada anak yatim atau fakir miskin. 

"Karena masih banyak anak yatim yang ditinggal orang tuanya, atau saudara-saudara kita yang ditinggal orang tuanya," pesannya.

Menurut dia, momen peringatan tahun baru ini disambut dengan penuh antusias oleh seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk di Surabaya. 

Sehingga akan terjadi peningkatan aktivitas, mobilitas masyarakat baik di pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, bandara maupun pelabuhan penyebrangan. 

Namun, karena saat ini masih di masa pandemi Covid-19, pihaknya berharap masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota Surabaya.

"Tetaplah berkumpul dan melakukan kegiatan bersama keluarga di tempat tinggal masing-masing sambil menyiapkan diri dan lingkungan terhadap potensi bencana," tuturnya.

Sementara itu, bagi warga yang usai bepergian ke luar kota lebih dari tiga hari, diharapkan mereka dapat menunjukkan hasil rapid test atau swab negatif saat kembali ke Surabaya. 

Apabila belum, warga tersebut dapat melakukan pemeriksaan PCR Swab melalui fasilitas layanan kesehatan milik Pemkot Surabaya. Seperti, di Puskemas dan Labkesda Surabaya.

"Sebelum hasil pemeriksaan swab (keluar) warga diminta untuk melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri untuk warga yang bergejala timbul selama 14 hari," katanya.

Dalam kesempatan ini, pria yang akrab disapa WS ini juga berharap kepada seluruh jajaran baik di lingkup Pemkot Surabaya, kepolisian maupun TNI agar dapat saling berkoordinasi satu sama lain. 

Apabila ditemukan hal yang berpotensi menganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum, agar sedini mungkin dapat diminimalisir.

"Saya mengimbau juga untuk tetap memperhatikan rumah, kantor atau gedung yang kosong karena mungkin ditinggalkan saat libur panjang. Saya ucapkan selamat bekerja, mari kita bersama-sama mewujudkan Surabaya yang aman, nyaman dan tertib," terangnya.

Di tempat yang sama, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Jhonny Edison Isir menyatakan, pihaknya bersama TNI siap mendukung Pemkot Surabaya dalam menegakkan protokol kesehatan saat perayaan malam Tahun Baru.

"Yang jelas yang disampaikan wali kota akan kita tegakkan itu. Kemudian Perwali (Surabaya) akan kita tegakkan sesuai dengan rakor (rapat koordinasi) kemarin," kata Kombes Pol Isir.

Ia pun menyatakan akan memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang masih mengadakan kerumunan atau konvoi saat perayaan malam tahun baru. 

"Silahkan kalau ada yang berkerumun maka silahkan malam tahun baruan di halaman pemkot atau halaman Polrestabes. Nanti mereka akan ditilang mereka akan diswab," katanya.

Usai melaksanakan apel, rombongan Forpimda kemudian berkeliling meninjau beberapa Pos Pantau Pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah Surabaya. 

Di antaranya, Pos Pantau Bundaran Waru (Cito), Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan Jembatan Suramadu. (Ar)

Read More

Sambangi Kejari Tanjung Perak dan Pengadilan Negeri, Ini yang Dibahas Plt Wali Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana terus melanjutkan silaturrahmi dan koordinasinya dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya. 

Setelah sebelumnya berkunjung ke Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Danrem Bhaskara Jaya, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, kini dilanjutkan dengan berkunjung ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan dilanjutkan lagi ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Usai bertemu Kajari Tanjung Perak, Whisnu menjelaskan bahwa silaturrahminya kepada Forpimda terus dilanjutkan, karena SK (surat keputusan)-nya sebagai Plt Wali Kota Surabaya paling muda, sehingga dia yang harus berkunjung atau bersilaturrahmi mengunjungi para pimpinan di Surabaya itu. 

“Alhamdulillah Pak Kajari Tanjung Perak ini bisa menerima dengan baik, semoga hubungan silaturrahmi ini bisa terus nyambung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya,” kata Whisnu, Rabu (30/12/2020).

Ia menjelaskan bahwa saat bertemu dengan Kajari Tanjung Perak, banyak pembahasan yang didiskusikan, karena memang selama ini hubungan antara Pemkot Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak cukup baik, termasuk soal penyelamatan aset yang sudah dilakukan selama ini. 

“Ini terus kita komunikasikan supaya nanti bisa bekerjasama dan terus bersinergi dengan lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Salah satu yang nantinya akan terus ditindaklanjuti adalah pendampingan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD. 

Sebab, meskipun jabatannya hanya dua bulan, tapi dia mengaku kebagian untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APBD 2020. 

“Alhamdulillah beliau juga sudah siap untuk membantu kami di pemkot, tetap kita berharap pengelolaannya terus mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian),” tegasnya.

Setelah dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, ia langsung bergeser ke Pengadilan Negeri Surabaya. 

Seusai bertemu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ia menjelaskan bahwa kunjungannya itu merupakan rangkaian dari road show kepada para Forpimda Surabaya. 

Ia berharap komunikasi dan sinergi antara Forpimda Surabaya bisa semakin baik lagi ke depannya.

“Banyak yang kami diskusikan dengan Pak Ketua PN, termasuk soal pengamanan aset itu kan nanti juga ada hubungannya dengan pengadilan, sehingga perlu kami komunikasikan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Erick Ludfyansyah mengatakan sinergitas dengan Pemkot Surabaya terus dilanjutkan hingga saat ini, terutama melalui fungsi jaksa pengacara negara yang memberikan pendampingan hukum dan pendapat hukum kepada Pemkot Surabaya.

“Tim jaksa pengacara negara mendampingi beberapa penyelamatan aset dan pendampingan terhadap proyek renovasi di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), itu yang didampingi oleh jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Tingginya Curah Hujan dan Limbah Kasur Jadi Penyebab Genangan di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tingginya intensitas curah hujan serta banyaknya sampah yang menyumbat saluran, menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya genangan di beberapa titik wilayah Surabaya Barat pada Senin (28/12) malam. 

Meski begitu, genangan di beberapa lokasi tersebut dapat surut dalam semalam.

Tak hanya itu genangan di beberapa titik wilayah Surabaya Barat itu juga terjadi ada kecenderungan kenaikan elevasi air laut dalam dua hari terakhir. Sedangkan puncaknya, diprediksi pada 31 Desember 2020 nanti berdasarkan laporan BMKG Juanda.

"Makanya ini juga akan kita antisipasi. Besok kita akan rapat khusus bagaimana menangani itu agar tidak sampai ada genangan yang lebih lama," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana di ruang kerjanya, Rabu (30/12).

Ia menjelaskan, karena kemarin elevasi air laut naik, sehingga beberapa pompa di Balongsari itu harus dimatikan. 

Ini dilakukan agar air itu tidak meluber ke pemukiman warga di sekitar. Sehingga proses surutnya genangan yang terjadi di beberapa titik itu menjadi lebih lama. 

“Karena hanya satu pompa, sehingga genangan surutnya membutuhkan waktu yang lama,” terang dia.

Menurut dia, wilayah Barat Surabaya ini berbeda dengan Surabaya Timur. Di Surabaya Barat, sangat minim lahan untuk resapan air karena langsung berbatasan dengan banyaknya bangunan pabrik. 

Hal ini berbeda dengan kondisi wilayah Surabaya Timur yang masih ada mangrove dan tambak, sehingga tidak terlalu signifikan walaupun air laut itu naik.

“Nah ini yang perlu kita evaluasi nanti di Surabaya Barat, kalau misalkan memungkinkan perlu kita rancang bikin waduk atau bozem yang lebih besar lagi,” katanya.

Di sisi lain, Whisnu mengungkapkan, saat terjadi genangan kemarin, petugas Dinas PU dan Bina Marga juga menemukan limbah kasur yang menyumbat saluran box culvert.

Hal itu yang kemudian mengakibatkan aliran air saat hujan deras kemarin menjadi tidak lancar, sehingga terjadi genangan. 

“Kemarin di Sukomanunggal kita juga menemukan tiga kasur,” ungkap dia.

Oleh karena itu, kata Whisnu, perlu adanya kesadaran bersama masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai yang kemudian merugikan banyak orang. 

“Kita juga lakukan imbauan lewat camat dan lurah agar kesempatan hujan itu tidak malah buang sampah di sungai,” pesannya.

Pihaknya berharap, masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Sebab, untuk mencegah terjadinya genangan, juga diperlukan peran serta dan kesadaran dari masyarakatnya.

“Kita imbau juga kepada seluruh masyarakat Surabaya agar ikut membantu pemerintah kota menjaga kota ini. Jangan sampai yang seperti itu terulang terus,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Malam Tahun Baru, Ini Sejumlah Larangan Polisi Bagi Warga Surabaya dan Luar Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polrestabes Surabaya akan melakukan operasi besar-besaran, pada saat malam pergantian tahun dari 2020 ke 2021 di Kota Pahlawan. 

Hal ini dilakukan untuk mengikuti arahan maklumat dari Kapolri.

Maka dari itu Polrestabes Surabaya mengimbau warga Kota Surabaya agar melakukan pesta malam tahun baru di rumah saja. 

"Kita menindaklanjuti sebagaimana maklumat Kapolri, warga (Surabaya) dalam menyambut tahun baru, monggo dilaksanakan sederhana di rumah masing-masing, tidak perlu berkerumun, tidak perlu arak-arakan, tidak perlu yang kemudian menimbulkan potensi untuk kerumunan, karena kita masih dalam masa pandemi Covid 19," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Jhonny Edison Isir usai melakukan rapat dengan Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (29/12) sore.

Selain itu, lanjut Isir Polrestabes bersama pemkot Surabaya juga akan melakukan penyekatan di perbatasan pintu masuk Kota Surabaya dengan Kabupaten lainnya.

Nah bisa dipastikan, warga dari luar kota maupun sebaliknya akan dipaksa memutar balik.

Apalagi jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak ke Surabaya. 

"Jadi nanti ada penyekatan perbatasan kota, ada penutupan dan pembatasan-pembatasan ruas jalan, kemudian pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan kita Swab, pola-polanya akan ditingkatkan lagi, kuantitas dan kualitasnya. Kalau bukan warga Surabaya, tidak punya kepentingan di Surabaya, dan hal yang tidak terlalu emergency, jadi akan kami putar balikan tidak boleh lewat," tambahnya. 

Sementara itu, Kabag Ops Polrestabes Surabaya, AKBP Anton Elfrino Trisanto, menjelaskan jika nantinya juga ada operasi dalam kota secara mobile. 

Yang jelas, Polrestabes akan melakukan penyekatan pada batas kota, kemudian ada jalur yang disterilkan, termasuk jalur Darmo, serta nanti ada tim yustisi, semua pada pukul 20.00 WIB tidak ada aktivitas apa-apa, seperti Perwali yang sudah diedarkan oleh Wali Kota. Kecuali awak media," jelas Anton. 

Sedangkan untuk operasi di tengah kota, Polrestabes akan berjalan dengan beberapa tim. 

"Nanti ditengah kota, kami juga patroli dengan tim yustisi, tim Swab Hunter, dan patroli skala besar, itu untuk mendorong semua," ujar Anton. 

Selain itu, Polrestabes Surabaya juga akan membubarkan warga yang masih ada di jalan, pada pukul 20.00. 

"Kalau sudah dibatasi, tentunya tengah kota enggak ramai dong, yang tidak protokol kesehatan dan kami tetap mobile kita akan bubarkan," pungkasnya. (Ar)

Read More