Awal Mei, Pemkot Surabaya Betonisasi dan Aspal Jalan Raya Kedung Baruk-Kalirungkut

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya segera melakukan pembangunan jalan flexible pavement kolektor di Jalan Raya Kedung Baruk - Jalan Raya Kalirungkut. 

Rencananya, pembangunan jalan tersebut akan dimulai pada awal Mei 2024. 

Pembangunan jalan sepanjang 1,5 km tersebut, akan dibagi lima segmen pekerjaan. 

Pada segmen pertama, pekerjaan dilakukan di pertigaan traffic light Jalan Raya Kalirungkut ke arah Jalan Raya Kedung Baruk. 

Di jalan tersebut akan dilakukan peninggian jalan menggunakan aspal.

“Pertigaan setelah traffic light itu kan ada dua jalur yang dipisahkan dengan median jalan. Nah, untuk jalur yang mengarah ke traffic light MERR itu akan dilakukan peninggian jalan (pengaspalan). Sedangkan di jalur sebelahnya, itu dilakukan rigid (betonisasi) sepanjang kurang lebih 50 meter,” kata Kepala Bidang Jembatan dan Jalan DSDABM Surabaya, Adi Gunita, Senin (29/4).

Adi menjelaskan, penanganan jalan yang dilakukan oleh DSDABM Surabaya pada segmen pertama, panjangnya mencapai 349 meter. 

Selanjutnya, DSDABM Surabaya melanjutkan pengerjaan jalan segmen kedua sepanjang 410 meter, yakni mulai traffic light dari arah MERR hingga ke Jalan Raya Kedung Baruk sisi timur. 

Di sepanjang jalan tersebut, dilakukan betonisasi sekitar 100 meter, mulai dari perempatan traffic light MERR ke arah Jalan Raya Kedung Baruk sisi timur. 

“Nah, setelah itu peninggian jalan berupa aspal, mengikuti elevasi yang sudah tinggi di depannya Hotel Novotel Samator itu,” jelas Adi. 

Setelah segmen kedua selesai, selanjutnya dilakukan pengerjaan segmen ketiga sepanjang 350 meter, yakni di depan Jalan Raya Kalirungkut, tepatnya di depan pertokoan Rungkut Megah Raya. 

Di segmen ini, DSDABM Surabaya juga melakukan peninggian jalan dengan pengaspalan, mulai dari pertigaan traffic light hingga ke arah selatan Jalan Raya Kalirungkut.

“Kita lakukan peninggian jalan berupa aspal. Sebenarnya tahun lalu di situ kan sudah dilakukan peninggian, namun masih ada beberapa spot yang masih belum ditinggikan,  itu elevasinya kita sesuaikan agar sama dengan peninggian tahun lalu,” lanjutnya. 

Ia menyebutkan, peninggian jalan tersebut dilanjutkan hingga ke arah pertigaan traffic light depan Pos Pembantu Pemadam Kebakaran Kalirungkut, yakni masuk ke dalam segmen keempat dan kelima. 

“Nah, kalau yang di depan pertigaan Kalirungkut itu kita lakukan betonisasi. Betonisasinya cuma sedikit saja sih sebenarnya,” sebutnya. 

Dia mengaku, sebelum pengerjaan jalan itu dimulai, telah mengirim surat pemberitahuan kepada kelurahan dan Kecamatan Rungkut. 

Agar nantinya surat pemberitahuan tersebut diteruskan kepada persil yang terdampak adanya proyek pembangunan jalan tersebut. 

Selain kepada kecamatan dan kelurahan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Surabaya dan Polsek Rungkut untuk pengaturan arus lalu lintasnya. 

“Jadi kawasan itu kan banyak perdagangan dan jasa ya, kita memberikan surat pemberitahuan ke kelurahan dan kecamatan supaya nanti diteruskan ke pemilik persil. Agar nantinya bisa mencari alternatif lain untuk jalan keluar masuknya,” akunya. 

Rencananya, pembangunan jalan flexible pavement kolektor di Jalan Raya Kedung Baruk - Jalan Raya Kalirungkut diutamakan pekerjaan betonisasi terlebih dahulu. 

Secara otomatis, pengerjaan segmen pertama akan menutup Jalan Raya Kedung Baruk sepenuhnya. 

Ia menambahkan, ketika proses pembangunan jalan sudah dimulai, pengguna jalan yang dari arah Jalan Panjang Jiwo dan Jalan Prapen yang akan menuju ke arah MERR atau Jalan Gunung Anyar akan sedikit terganggu. 

Karena Jalan Raya Kedung Baruk akan dilakukan penutupan sehingga harus memutar melewati Jalan Raya Kalirungkut ke arah Jalan Rungkut Madya. 

“Kita harapkan itu satu setengah bulan atau paling lama dua bulan sudah selesai, baru nanti pengaspalannya. Kalau pengaspalan, sebenarnya tidak berpengaruh menutup jalan, karena kan sifatnya buka tutup beberapa lajur saja, jadi tidak terlalu berpengaruh mengganggu banget. Akan tetapi, kalau (pengerjaan) di Jalan Raya Kedung Baruk, harus kita tutup seperti di Dupak beberapa waktu lalu,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Tambah Unit Kios TPID di Lima Pasar Tradisional

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menambah jumlah warung tekan (Wartek) inflasi di pasar tradisional. Wartek atau yang lebih dikenal dengan nama Kios TPID itu kini juga ada di Pasar Kembang, Pasar Gubeng Masjid, Pasar Banjar Sugihan, Pasar Gayungan dan Pasar Dupak Bangunrejo.

Lima unit TPID baru ini merupakan kolaborasi atau sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Surabaya. 

Lima kios ini adalah bagian dari corporate social responsibility (CSR) dari PT Yekape yang diserahkan kepada PD Pasar Surya. 

Serah terima CSR ini, diberikan secara langsung oleh Direktur Utama PT Yekape Hermien Rosita dan diberikan kepada Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo di Pasar Kembang.

Hermien Rosita mengatakan, pembangunan Kios TPID ini bermula dari keinginan Pemkot Surabaya agar semua pihak terlibat dari upaya penanganan inflasi. 

Kemudian, pihaknya diminta berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya dalam upaya penanganan inflasi itu. 

Selanjutnya, diputuskan untuk membangun Kios TPID di pasar tradisional yang berada dalam pengelolaan PD Pasar Surya. 

"Jadi kami diberi tugas untuk membantu Dinkopdag terkait upaya agar masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga murah," kata Hermien, Senin (29/4).

Atas tugas tersebut, Hermien menerangkan, dirinya sempat mendatangi food station di Jakarta. 

Tujuannya adalah untuk mencari tahu cara apa yang dapat dilakukan di Kota Surabaya agar distribusi dan harga bahan pokok tetap stabil.

"Kuncinya, adalah memotong mata rantai distribusi barang. Jika itu bisa kita lakukan, insya Allah distribusi aman dan harga bisa dikendalikan," terangnya.

Akhirnya, Hermien pun mengusulkan agar PD Pasar Surya membuat langkah yang bisa memotong mata rantai distribusi menggunakan Kios TPID. 

Ia berharap, adanya Kios TPID mampu memberikan rasa aman dan harga murah kepada masyarakat. 

"Hal-hal lainnya nanti bisa disinergikan antar BUMD," lanjutnya. Mudah-mudahan kios ini bisa bermanfaat," ungkapnya.

Di samping itu, Dirut PD Pasar Surya Agus Priyo menyatakan, inflasi menjadi salah satu perhatian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Karena itu, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), wali kota memerintahkan agar distribusi dan harga bahan pokok terus dipantau. 

"Melalui TPID, kita diminta memantau harga di pasar," kata Agus. 

Menurutnya, pemantauan itu harus dilakukan terus menerus. Jika ada kenaikan harga komoditi tertentu, TPID diminta segera melakukan upaya pengendalian. 

"Dengan adanya kios TPID ini tentu sangat membantu untuk melakukan pemantauan tersebut," ujar Agus.

Agus menambahkan, pembangunan lima Kios TPID ini merupakan sinergi nyata antar BUMD. 

Dirinya menyampaikan, PD Pasar Surya membuka diri untuk meningkatkan kerja sama antar BUMD. 

Ia juga berharap, keberadaan Kios TPID ini akan menstabilkan harga bahan pokok. 

"Semoga harga bahan pokok tetap terkontrol dan masyarakat dapat membeli dengan harga yang wajar," pungkasnya.

Read More

Wakil Ketua DPRD Minta Pemkot Surabaya Ajak Bicara PKL Sebelum Ditertibkan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony merasa khawatir dengan rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Siwalankerto. 

Pasalnya keberadaan para PKL yang berjualan di pinggir jalan dan rel kereta api itu sudah digeluti selama lebih dari 10 tahun.

Nah, seiring perkembangan kawasan tersebut semakin ramai, tiba - tiba penertiban mulai dilakukan oleh pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.

"Iya, beberapa perwakilan PKL mengadu kepada kami. Mereka kenakan penertiban jalan. Ketika udah mulai rame, jalan itu kan juga merupakan akses menuju bandara, kadang-kadang kalau malam hari di tempat itu, masuk menuju tol di gelari tikar oleh PKL. Katanya itu cukup mengganggu dan tidak boleh," kata Thony, Senin (29/4).

Thony juga tak menampik bila keberadaan PKL itu secara aturan tidak diizinkan.

Bahkan Thony juga mengapresiasi penertiban tersebut merupakan langkah yang tidak salah dan telah melalui tahapan yang benar. 

Tetapi, Pemkot Surabaya tak memikirkan dampak sosial ekonomi bagi PKL yang jumlahnya mencapai hampir 400 orang.

"Infonya hampir 400 PKL. Yang kami pikirkan, kita ini sedang menghadapi pemulihan ekonomi, kita menghadapi pengangguran dan ketika para pengangguran, para mereka yang dalam tanda kutip hidup dalam kekurangan itu mau usaha, kita udah bersyukur karena mereka bisa berjalan, bisa bertahan, bisa memanajemen diri, kemudian survive dengan usaha yang dilakoni," paparnya.

Makanya, Thony berharap adanya pembicaraan terlebih dahulu dari Pemkot Surabaya untuk merelokasi PKL yang terkena dampak dari penertiban. 

Sebab relokasi biasanya menjadi solusi yang tepat dalam situasi seperti ini.

"Perlu ada pembicaraan dari Pemkot untuk merelokasi. Kalau sekedar hanya menertibkan, itu persoalan gampang dengan dalih mereka atau masyarakat melanggar aturan. Tetapi kan persoalannya adalah impact dari penertiban ini menjadikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber penghasilan melalui PKL, jadi hilang," jelasnya.

Thony juga menyoroti perlunya solusi yang menyeluruh dan adil bagi PKL yang terkena dampak penertiban. 

Ia mengajak semua pihak untuk melihat PKL sebagai bagian dari masyarakat yang berjuang dalam bidang ekonomi, bukan sebagai obyek eksploitasi semata.

"Jangan dilihat hanya sebagai satu aksesoris ketika mereka dibtuhkan. Bahwa, pemerintah peduli kepada persoalan ekonomi masyarakat lapis bawah. Tapi ketika mereka harus berhadapan dengan aparat yg bertindak atas nama ketertiban dan penegakan aturan, tapi harus ada solusi," tegasnya.

Thony juga menyampaikan bahwa PKL juga perlu diberikan pemahaman dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan usaha mereka. 

Selain itu, ia menekankan perlunya penertiban yang tidak hanya berfokus pada satu kawasan saja, melainkan juga dilakukan di tempat-tempat lain yang memerlukannya.

"Ini juga perlu ada penertiban, kalau kita mau bicara atas nama ketertiban. Ketertiban itu tidak hanya di jalan, tetapi juga diluar itu. PKL juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi dan dibantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka," pungkasnya.

Read More

Besok, Wali Kota Eri Gelar Nobar Timnas U-23 Indonesia Lawan Uzbekistan di Balai Kota Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan MNC Group bakal menggelar nonton bareng (nobar) di Balai Kota Surabaya pada Senin (29/4) malam. 

Nobar kali ini digelar khusus untuk mendukung Timnas U-23 Indonesia kontra Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar. 

Pertandingan seru yang disiarkan live di RCTI itu akan berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB. 

 "Jadi, kita bekerjasama dengan MNC karena ada pemain asli Surabaya yang ada di timnas. Alhamdulillah nanti juga akan diliput oleh MNC dan kita juga akan menampilkan banyak hal di sana, ada doorprize dan ada hiburan juga sebelum pertandingan," kata Wali Kota Surabaya Eri, Minggu (28/4).

Menurutnya, pihak Pemkot Surabaya saat ini masih terus berdiskusi dengan pihak MNC Group karena rencananya nanti juga akan ada umbul-umbul pada saat acara. 

Bahkan, akan ada tayangan-tayangan di LED sebelum pertandingan dimulai. 

"Semoga ini membuat semangat baru bagi Timnas Indonesia dan ini sebagai bentuk dukungan kami kepada timnnas," tegasnya. 

Ia juga memastikan bahwa saat nobar tersebut, Wali Kota Eri juga akan mengundang secara khusus keluarga Rizky Ridho dan Marselino Ferdinan. 

Selain itu, Eri berencana untuk mengundang legenda sepak bola asal Kota Pahlawan. 

"Kita belum tahu pasti siapa saja yang bisa datang nanti. Tapi yang pasti kita akan mengundang orang tua mereka," katanya. 

Wali Kota Eri juga tidak membatasi para pecinta sepak bola untuk hadir dalam nobar itu. 

Ia mengajak warga Kota Surabaya untuk hadir ke Balai Kota Surabaya untuk nobar laga yang sangat krusial ini. 

"Silahkan datang ke Balai Kota Surabaya, karena nanti di balai kota akan kita siapkan LED yang besar sehingga bisa melihat semuanya. Intinya ini adalah hasil kerjasama Pemkot Surabaya dengan MNC group yang memegang hak siarnya, karena RCTI itu satu group dengan MNC," ujarnya. 

Duel melawan Uzbekistan U-23 ini akan sangat penting bagi skuad Garuda Muda guna mengamankan tempat di Olimpiade Paris 2024. 

Sebab, tim peringkat 3 besar di Piala Asia U-23 2024 dipastikan lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024.

Oleh karena itu, ia mengundang seluruh warga Kota Surabaya untuk memberikan dukungan dan semangatnya kepada Timnas Indonesia melalui nobar di Balai Kota Surabaya itu. 

Sebab, di skuad Garuda Muda itu  ada pemain yang asli Arek Suroboyo. 

"Kita berikan dukungan lewat doa kita juga. Insyaallah dengan doa kita, Timnas Indonesia bisa melaju ke final dan bahkan bisa menjadi juara Piala Asia kali ini. Tak enteni nobar di balai kota sesok rek (tak tunggu nobar di balai kota besok rek)," pungkasnya.

Read More

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Hari Otoda 2024, DPRD Puji Kinerja Wali Kota Eri

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM DPRD Kota Surabaya mengapresiasi atas penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024 yang diperoleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII.

Selain itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga mendapatkan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengucapkan selamat atas capaian yang diraih oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam Peringatan Hari Otoda ke XXVIII tahun ini.

Diraihnya penghargaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan di Kota Surabaya.

“Selamat atas penghargaan yang diraih Wali Kota Eri Cahyadi. Selamat kepada Kota Surabaya. Berkat otonomi, pemerintahan daerah berhasil memacu berbagai perkembangan yang positif, dengan berbagai kebijakan pro-rakyat yang tidak meninggalkan karakteristik lokalnya. Kota Surabaya berkembang pesat menjadi kota metropolitan yang humanis, setelah diterapkan otonomi daerah 28 tahun silam,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya, Sabtu (27/4).

Di Peringatan Hari Otoda ke-28, Adi berharap kinerja pemerintahan daerah di Kota Surabaya terus diditingkatka, bahkan digenjot. 

Pun antar berbagai unit pemerintahan dapat memperkuat sinergitas.

Kata Adi, otonomi daerah memberi ruang lebar dan leluasa untuk merancang dan menjalankan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. 

Pun bagi masyarakat, semakin menikmati berbagai kemajuan pembangunan oleh pemerintah. 

“Bagi Wali Kota Eri Cahyadi, sebagai kepala pemerintahan di Surabaya, penghargaan ini momentum untuk momentum untuk peningkatan kinerja, momentum peningkatan prestasi, dan momentum baik untuk terus memperkuat pelayanan masyarakat,” kata Adi.

Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufida mengaku turut bangga atas diraihnya penghargaan tersebut oleh Wali Kota Eri Cahyadi. 

Laila optimis, dengan diraihnya penghargaan ini, Kota Surabaya akan semakin baik lagi ke depannya.

“Kita ikut bangga, mudah-mudahan Surabaya ke depan bisa semakin maju, kondusif, dan juga mudah-mudahan Surabaya dijauhkan dari bala dan musibah. Dan mudah-mudahan Pak Wali Kota senantiasa diberi kesehatan dan sukses terus Surabaya dipimpin oleh Pak Wali Kota Eri Cahyadi,” aku Laila.

Alasan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha itu diberikan kepada Wali Kota Eri karena mampu mengentaskan berbagai permasalahan sosial di Surabaya. 

Mulai dari menekan angka kemiskinan ekstrim, pengangguran, hingga angka kematian ibu dan anak. Nah, salah satunya, Wali Kota Eri dinilai mampu mengentaskan masalah stunting di Surabaya.

Dalam hal penanganan stunting, menurutnya Wali Kota Eri serta jajarannya tidak hanya bekerja sendiri, akan tetapi juga turut serta melibatkan DPRD, RT, RW, LPMK, Kader Surabaya Hebat (KSH), hingga masyarakat berjibaku mengatasi permasalahan tersebut. 

“Dengan bergotong royong bersama masyarakat itu, akhirnya mampu mengurangi stunting. Dan alhamdulillah, Pak Wali Kota juga eksis dan semangat, kita (DPRD) bersama masyarakat juga ikut semangat mengurangi itu,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, Wali Kota Eri saat ini juga konsen memerangi kemiskinan di Surabaya. 

Salah satu caranya, yakni dengan menggerakkan program Padat Karya untuk keluarga miskin yang dijaring melalui Kampung Madani.

“Kita sudah mulai berproses untuk mengurangi kemiskinan melalui Padat Karya dan UMKM. Jadi, upaya-upaya itu lah yang dijalani, yang penting itu kerjasama, guyub rukun, karena Pak Wali ini orangnya mengayomi, melindungi, dan juga enak untuk diajak rembuk bersama,” tambahnya.

Tidak hanya Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan Wakil Ketua DRPD Ketua DPRD Laila Mufida saja yang mengapresiasi capaian kinerja tersebut. 

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni turut mengacungi jempol dua penghargaan yang diraih oleh Wali Kota Eri Cahyadi serta jajarannya itu.

Arif Fathoni mengungkapkan, penghargaan itu memang layak diberikan kepada Wali Kota Eri Cahyadi, karena masyarakat dan pemerintah pusat dapat menilai kerja keras yang selama ini dilakukan orang nomor satu di lingkungan pemkot tersebut. 

Karena menurutnya, Wali Kota Eri serta jajarannya di Pemkot Surabaya mampu menggerakkan semua stakeholder untuk terlibat ke dalam setiap kebijakan pemerintahan.

“Saya tidak kaget, mengingat segala landscape  kebijakan yang dibuat oleh Mas Eri selama ini. Kenapa saya tidak kaget? Karena masyarakat dan pemerintah pusat itu bisa menilai, sehingga wajar ketika Presiden memberikan penghargaan tertinggi itu,” ungkapnya.

Menurutnya, diraihnya dua penghargaan ini bisa mewujudkan harapan Wali Kota Eri untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang baldatun toyyibatun warabbun gafur. 

Ia yakin, karena partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan pemerintahan di masa kepemimpinan Wali Kota Eri saat ini terus meningkat.

“Itu menunjukkan bahwa, Mas Eri mampu mengamalkan dan mengaplikasikan dengan sukses pesan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir.Soekarno, bahwa gotong royong adalah kunci. Jadi itu tidak hanya slogan di Kota Surabaya, di masanya Mas Eri, sehingga seluruh masyarakat juga terlibat di seluruh aspek pemerintahan,” katanya.

Ia menambahkan, meskipun periode kepemimpinan Wali Kota Eri hanya berlangsung selama 3,5 tahun, tetapi mampu menggunakan dua kali APBD secara efektif di dalam setiap kebijakannya. 

“Tidak bersifat parsial, tetapi selalu komprehensif, penanganannya juga dari hulu ke hilir. Salahnya adalah penanganan stunting. Penanganan stunting yang dulunya itu ego sektoral, sekarang tidak, akan tetapi menjadi gotong royong lintas OPD sehingga penanganan stunting di Surabaya bisa membaik,” tambahnya.

Bukan hanya penanganan stunting, lanjut dia, penanganan banjir yang dilakukan oleh Wali Kota Eri saat tidak dilakukan secara parsial, akan tetapi terkoneksi satu sama lain. 

Dirinya berharap, setelah pembangunan di tahun ini selesai dilakukan, jumlah genangan di Surabaya bisa terus menurun di tahun mendatang.

“Nah, ini yang menurut kami gagasan besar visi Mas Eri terhadap Kota Surabaya ini wajar, kalau kemudian diganjar oleh Presiden dan Mendagri. Mudah-mudahan ini kado yang manis untuk masyarakat Surabaya, kepala daerahnya berprestasi di kancah nasional, sehingga kualitas layanan dan pengabdian terhadap masyarakat juga bisa semakin meningkat,” tandasnya.

Read More

Peringati HKB 2024, Pemkot Surabaya Bekali Kesiapsiagaan Bencana pada Warga Rusunawa Penjaringansari

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran dan tiga unit ambulan di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Jumat (26/4) pagi. 

Ratusan warga tampak panik berhamburan keluar area gedung rusunawa, seiring bunyi alarm tanda bahaya. 

Petugas BPBD Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, dan Satpol PP Surabaya bersama TNI/Polri, tampak berjibaku membantu evakuasi warga dari area gedung rusunawa. 

Mulai dari anak-anak hingga lansia (lanjut usia) turut dievakuasi ke tempat yang lebih aman. 

Para petugas juga bergerak cepat mengevakuasi warga yang mengalami luka-luka, setelah terjadi kebakaran di rusunawa Penjaringansari yang disebabkan oleh gempa bumi di pantai timur Surabaya. 

Kepala BPBD Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, kepanikan warga yang terjadi di rusunawa Penjaringansari pagi tadi, adalah bagian dari simulasi dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Nasional 2024. 

“Hari ini kita melaksanakan simulasi gempa dan kebakaran di rusunawa Penjaringansari dengan melibatkan berbagai pihak. Ada dari lintas OPD dan juga forum pimpinan di wilayah kecamatan, semuanya terlibat. Ini dilaksanakan dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024,” kata Hebi.

Hebi menerangkan, selain peringatan HKB Nasional, kesiapsiagaan di tahun ini juga untuk memperingati kejadian bencana Tsunami dan gempa bumi yang terjadi di Meulaboh, Aceh tahun 2004. 

Tujuan digelarnya simulasi dalam Peringatan HKB ini adalah untuk memperkuat dan membangun kesadaran akan bencana alam terhadap masyarakat. 

Sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, lanjut Hebi, yang utama dalam kesiapsiagaan bencana adalah kesadaran masyarakat dan seluruh stakeholder. 

“Kita hari ini melaksanakan itu (kesiapsiagaan bencana) semua stakeholder yang ada bekerjasama, berkolaborasi untuk apabila terjadi bencana yang sesungguhnya. Kita juga sudah melalui gempa kemarin juga sudah cukup bagus penanganannya, semua elemen dan masyarakat ikut membantu,” terangnya. 

Ia memaparkan, dalam simulasi kali ini, warga rusunawa Penjaringansari diberi banyak bekal pengalaman soal kesiapsiagaan bencana. 

Diantaranya, imbauan agar tidak panik dan berlari ketika terjadi gempa bumi. Selain itu, juga simulasi penyelamatan diri dari gedung bertingkat menggunakan alat air cushion (bantalan udara). 

Dirinya mengungkapkan, pembekalan kesiapsiagaan bencana di Surabaya tidak hanya dilakukan di rusunawa saja, akan tetapi juga di gedung perkantoran, sekolah, dan di perkampungan. 

“Jadi banyak yang kita latih, dalam satu tahun ini kita ada target untuk sosialisasi dan simulasi bencana. Jadi, kalau di sekolah bagaimana, kemudian di kantor bagaimana, tentunya dengan melibatkan semuanya,” ungkapnya. 

Dia berharap, kesiapsiagaan bencana dan komunikasi antar OPD, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), dan seluruh elemen masyarakat bisa terus terjalin. 

Tujuannya, agar kesiapsiagaan bencana ini bisa terus dijadikan pembelajaran. 

“Kita sewaktu-waktu tidak tahu kapan itu (bencana) terjadi, semoga itu tidak terjadi. Tetapi sadar bencana ini harus tetap dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat, itu yang terpenting,” harapnya. 

Simulasi bencana di Peringatan HKB Nasioal 2024 kali ini, Pemkot Surabaya melibatkan sekitar 100 orang warga rusunawa Penjaringansari. 

Saat di lokasi, warga rusunawa tampak antusias dan banyak yang peduli akan pentingnya kesiapsiagaan bencana. 

Salah satunya adalah Nani, ia mengaku, sangat terbantu dengan adanya simulasi kesiapsiagaan bencana ini. 

Menurutnya, kesiapsiagaan bencana ini bisa dijadikan bekal dirinya apabila terjadi gempa sungguhan. 

“Jadi tambah pengalaman dan bisa tahu ini kalau ada apa-apa harus siaga. Senang bisa menambah wawasan,” aku Nani. 

Di samping itu juga ada Lili yang mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana. 

Meskipun dalam simulasi ini ia berperan menjadi korban, dirinya kini menjadi tahu apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana sungguhan. 

Di akhir simulasi kesiapsiagaan bencana ini, jajaran Pemkot Surabaya melalui BPBD, DPKP, Satpol PP, dan TNI/Polri serta seluruh lapisan masyarakat secara serentak membunyikan kentongan dan diikuti bunyi sirine serta lonceng pada pukul 10.00 WIB. 

Itu dilakukan sebagai tanda kesiapsiagaan di Peringatan HKB Nasional 2024. 

“Kalau ada sirine nggak boleh panik, harus tetap siaga dengan pengaman. Dengan adanya simulasi ini jadi terbantu, sebelumnya juga sudah pernah ikut simulasi bencana kebakaran. Nah, kali ini gempa,” pungkasnya.

Read More

Peringatan Hari Otoda 2024 di Surabaya Berlangsung Sukses, Wali Kota Eri: Matur Nuwun Kemendagri

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII berlangsung semarak di Grand City Mall Surabaya pada Kamis (25/4) malam. 

Kegiatan ini menjadi puncak sekaligus penutup rangkaian acara peringatan Hari Otoda Tahun 2024 di Kota Surabaya.

Malam puncak peringatan Hari Otoda 2024 diisi sejumlah rangkaian acara. 

Mulai dari gala dinner, pertunjukan tarian, sambutan, hingga ditutup dengan penampilan hiburan dari beberapa musisi tanah air.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Indonesia (Kemendagri) Suhajar Diantoro, bersama sejumlah pejabat dari Kemendagri. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, para kepala daerah di Indonesia hingga tim penilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa daerah memiliki peran yang sangat besar dalam urusan pemerintahan. 

Menurutnya, masa depan kehidupan masyarakat modern Republik Indonesia (RI), ditentukan oleh banyak variabel.

"Satu di antara variabel pentingnya adalah kepala daerah. Kunci sukses otonomi daerah itu lebih 30 sampai 40 persen ditentukan oleh kemampuan kepala daerah bersama DPRD-nya. Dalam hal kepala daerah, termasuk kemampuannya meyakinkan DPRD," kata Sekjen Suhajar.

Untuk itu, Sekjen Kemendagri menyatakan bahwa tidak ada daerah yang sukses tanpa diawali dengan kemauan dari kepala daerahnya. 

Nah, dari kemauan kepala daerah itu kemudian didukung dengan kekuatan DPRD, maka otonomi daerah itu diyakininya akan maju.

"Yang nomor dua adalah kapasitas pemerintah daerah. Karena yang mengeksekusi kebijakan kepala daerah adalah kepala satuan kerja Perangkat Daerah (Kepala OPD). Kalau Kepala OPD-nya tidak bisa melaksanakan, tidak jalan juga," ujar dia.

Di samping itu, Sekjen Suhajar juga mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) terkait dengan kontrol dan partisipasi masyarakat. 

Karenanya, ia berharap seluruh pemda di Indonesia dapat memberikan hak kepada masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintah daerah.

"Karena sesungguhnya cermin yang paling objektif itu mereka (masyarakat) untuk menilai. Maka kontrol dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk kita utamakan dalam program," sebutnya.

Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan bahwa peringatan Hari Otoda ke-28 ini terasa istimewa bagi Kota Pahlawan. Sebab, Surabaya ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut.

"Matur nuwun (terima kasih) seluruh jajaran Kemendagri, Pak Sekjen dan Pak Dirjen yang memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri mengaku bangga betul di momen peringatan Hari Otoda Tahun 2024 ini. 

Sebab, peringatan Hari Otoda ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa pemda di seluruh Indonesia memiliki kekuatan kebersamaan yang luar biasa.

"Semoga dengan (peringatan) Hari Otoda ini, maka kita memiliki semangat yang sama, visi yang sama, bahwa kita akan memajukan daerah kita dengan sangat luar biasa di bawah Kementerian Dalam Negeri," tuturnya.

Karena itu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini meyakini bahwa pemda di seluruh Indonesia di bawah Kemendagri, akan bisa lebih baik lagi dan semakin maju ke depannya.

"Sukses selalu buat semuanya, para kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Insyaallah bersama Kementerian Dalam Negeri, kita pasti akan menjadi lebih baik lagi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kota Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah Peringatan Hari Otoda XXVIII yang diselenggarakan oleh Kemendagri pada Kamis, 25 April 2024. 

Keputusan ini berdasarkan Surat No 100.2.1.7/15 SJ tanggal 2 Januari 2024 perihal Penunjukkan Kota Surabaya sebagai lokasi Pelaksanaan Peringatan Hari Otoda XXVIII Tahun 2024.

Read More

Tiga Hari Dibuka, Pendaftar PPK di Surabaya Tembus Lima Ratus Lebih Orang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM KPU Surabaya telah membuka pendaftaran pembentukan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 2024.

Pendaftaran dimulai sejak Selasa (23/4) yang dibuka melalui SIAKBA dibanjiri ratusan pendaftar.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada lebih dari 500 orang pendaftar.

"Per siang hari ini, total sebanyak 525 orang yang mengakses dan mendaftar di SIAKBA," kata Subairi, Kamis (25/4).

Ia juga mengatakan, KPU Surabaya tidak membatasi pendaftar PPK. 

Bahkan ia berharap ada banyak pendaftar.

"Tidak ada batasan kuota, silakan sebanyak-banyaknya mendaftar PPK," tambahnya.

Ia mengungkapkan, untuk pendaftar PPK kali ini lebih banyak dari pendafar PPK sebelumnya. 

Bahkan ia memprediksi jumlah pendaftar tersebut akan terus bertambah.

"Antusiasme pendaftar untuk tahun ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dalam dua hari saja sudah ada 500 lebih pendaftar dan diprediksi akan terus bertambah," jelasnya.

Untuk tahap selanjutnya, ada pengumuman hasil penelitian admistrasi dan juga beberapa seleksi.

"Ada seleksi tertulis, tanggapan masyarakat, wawancara, pengumuman hasil seleksi hingga penetapan anggota PPK," terangnya.

Kemudian selanjutnya, akan diambil lima dari jumlah kecamatan yang ada di Surabaya. 

"Nantinya diambil lima dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya," pungkasnya.

Read More

Atasi Banjir, Saluran Dukuh Kupang Barat Diperlebar Empat hingga Enam Kali Lipat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga saat ini masih terus melakukan percepatan penanganan banjir di Surabaya. 

Salah satunya, mengerjakan titik rawan banjir di Jalan Dukuh Kupang Barat I, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya. 

Agar proses pembangunan saluran di Jalan Dukuh Kupang Barat I berjalan lancar, Pemkot Surabaya tak lupa melakukan koordinasi dengan pemilik jaringan utilitas hingga warga sekitar yang terdampak proyek pembangunan. 

Pemilik jaringan utilitas itu, mulai dari jaringan utilitas air PDAM, listrik hingga saluran telekomunikasi. 

Tujuannya, jika terjadi gangguan jaringan utilitas bisa segera ditangani sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas warga. 

“Kami sudah memperhitungkan adanya utilitas dan sebagainya yang ada di sini, ya. Ini kami juga sudah berkoordinasi dengan PDAM, bahkan ada personil dari PDAM yang on call jika ada jaringan yang putus, bisa dihubungi, kemudian bisa langsung dikerjakan,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, Jum'at (26/4).

Syamsul melanjutkan, sebisa mungkin pembangunan box culvert ini tidak sampai mengganggu jaringan utilitas yang ada di sekitar proyek. 

Selain berkoordinasi, yakni dengan cara menggeser jaringan utilitas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 

Namun, apabila jaringan utilitas tersebut terpaksa harus dipotong karena faktor lain, maka DSDABM segera berkomunikasi dengan masing-masing pemilik utilitas untuk diperbaiki.

Dirinya mengungkapkan, dalam pembangunan saluran kali ini sempat terjadi gangguan jaringan utilitas milik PDAM Surya Sembada sehingga membuat air tidak mengalir sampai ke rumah warga. 

Gangguan jaringan utilitas PDAM tersebut terjadi disebabkan adanya tanah galian yang longsor sehingga menimpa pipa PDAM. 

Ia menyampaikan, ukuran pipa PDAM yang putus akibat longsoran tanah galian itu berukuran 4 dim. 

Saat itu, posisi pipa tersebut melintang di antara galian, kemudian terjadi longsor hingga menimpa pipa tersebut.

“Ketarik karena longsor, pipanya ketarik. Jadi itu bukan karena kegaruk (alat berat), akan tetapi karena longsor saat hujan sehingga pipanya keseret hingga melengkung, ketarik akhirnya putus,” ungkapnya. 

Dia menyebutkan, jaringan pipa PDAM tersebut sempat terputus hingga tiga kali. Yakni pada sore dan malam selasa kemarin, serta rabu pagi. 

Adanya insiden ini, DSDABM bersama PDAM Surya Sembada bergerak cepat mengatasi kebocoran tersebut. 

“Kemarin sore sudah diperbaiki, kemudian malam copot lagi, jam 1 malamnya itu diperbaiki lagi. Nah, pagi tadi copot lagi, sekarang sudah diperbaiki,” sebutnya.

Ia menjelaskan meskipun sempat terjadi gangguan pipa yang terputus, pembangunan saluran di Dukuh Kupang Barat I masih terus dilanjutkan. 

Diketahui, saat ini pemkot melakukan penambahan kapasitas box culvert, yang tadinya hanya berukuran 1x1 meter, diganti menjadi 2x2 meter dan 3x3 meter. 

“Ini panjangnya 220 meter, terbagi menjadi dua box-nya, tipenya ada dua 2x2 meter dan satunya 3x3 meter. Yang 3x3 itu karena space-nya agak besar, itu kita maksimalkan untuk tampungannya,” jelasnya.

Ia menerangkan, pembangunan saluran air ini dilakukan secara bertahap, yakni mengganti box culvert yang berukuran 2x2 meter terlebih dahulu. 

“Dari hilir dulu yang kita kerjakan 2x2 meter, nanti selanjutnya yang 3x3 meter,” ujar Syamsul. 

Ia menambahkan, saat ini, proses pengerjaan saluran tersebut telah mencapai 9 persen, ditargetkan tuntas selama empat bulan. 

Dirinya mengupayakan, pembuatan saluran tersebut bisa tuntas lebih cepat dari target yang telah ditentukan sebelumnya. 

Ia berharap, pembangunan saluran ini ke depannya bisa menjadi solusi untuk mengatasi banjir di Dukuh Kupang Barat dan sekitarnya. 

Karena box culvert yang digunakan dalam pembangunan kali ini kapasitasnya diperbesar empat hingga enam kali lipat daripada sebelumnya.

“Peningkatan kapasitas dengan sebesar itu bisa menampung, intinya kan kita memindah genangan yang dari atas, ini kita masukkan ke dalam. Biar genangan itu tidak di atas, tapi di dalam (saluran), makannya itu kita bikinkan tempat,” pungkasnya.

Read More

Lebaran 2024, KAI Commuter Wilayah Daop 8 Sukses Layani 878 Ribu Lebih Pengguna Kereta

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Masa angkutan Lebaran 2024 yang KAI Commuter tetapkan selama 22 hari sejak H-10 (31 Maret) s.d H+10 (21 April) telah berakhir. 

Sepanjang periode itu, total pengguna yang KAI Commuter Wilayah 8 Surabaya yang dilayani mencapai 878.076 orang. 

Angka tersebut lebih besar 6% jika dibanding dengan total volume masa angkutan Lebaran 2023 yaitu sebanyak 827.354 orang. 

Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba di Surabaya, Rabu (24/4/2024) mengatakan, tercatat volume tertinggi atau puncak arus mudik masyarakat dengan menggunakan Commuter Line di wilayah 8 Surabaya terjadi pada tanggal 21 April kemarin dengan total volume pengguna sebanyak 47.059 orang.

Selama masa angkutan Lebaran kemarin Stasiun Surabaya Gubeng tercatat sebagai stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan Commuter Line dengan volume terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 116.923 orang dan 116.349 orang. 

Sementara itu di Stasiun Wonokromo, tercatat sebanyak 63.997 orang yang naik dan sebanyak 63.031 orang yang turun di stasiun tersebut. 

Sedangkan Stasiun Malang total melayani keberangkatan sebanyak 55.139 pengguna dan kedatangan 52.389 orang.  

Pada periode tersebut, KAI Commuter Wilayah 8 Surabaya mengoperasikan layanan perjalanan Commuter Line dengan total sebanyak 1.320 perjalanan. 

Dimana sebanyak 60 perjalanan commuter line tiap harinya yang terdiri dari 14 perjalanan Commuter Line Dhoho, 8 perjalanan Commuter Line Penataran, 2 perjalanan Commuter Line Tumapel, 4 perjalanan Commuter Line Blorasura, 8 perjalanan Commuter Line Supas, 10 Perjalanan Commuter Line Arjonegoro, 6 perjalanan Commuter Line Jenggala, dan 8 perjalanan Commuter Line Sindro. 

Selama masa angkutan Lebaran 2024 ini, KAI Commuter juga mencatatkan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan setiap perjalanan Commuter Line di wilayah 8 Surabaya. 

Rata-rata ketepatan jadwal keberangkatan Commuter Line sebesar 100% dan rata-rata ketepatan kedatangan perjalanan Commuter Line sebesar 99%.

Untuk peningkatan layanan selama masa angkutan Lebaran, KAI Commuter Wilayah 8 Surabaya memberlakukan kapasitas angkut maksimum pada tiap perjalanan Commuter Line. 

Untuk perjalanan Commuter Line lebih dari 100 Km, diberlakukan pembatasan kapasitas angkut maksimum atau okupansi sebanyak 120%. 

Sedangkan untuk jarak perjalanan Commter Line kurang dari 100 Km diberlakukan  okupansi pengguna sebesar 150%.

KAI Commuter wilayah 8 Surabaya juga memberlakukan 4 tempat duduk di ujung - ujung kereta atau dekat boardes untuk pengguna prioritas seperti Lansia, Ibu Hamil, Penyandang Disibalitas, dan Ibu membawa Balita penggunaan.

Selain itu, KAI Commuter Wilayah 8 Surabaya juga menugaskan sebanyak 204 petugas pengamanan stasiun dan 93 petugas pengawalan kereta dan untuk menjamin keamanan pengguna selama masa Angkutan Lebaran ini. 

Fasilitas-fasilitas layanan lain di stasiun juga mewarnai Idul Fitri tahun ini diantaranya tematik Idul Fitri 1445 H di stasiun-stasiun rama dan penambahan petugas posko.

KAI Commuter menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengguna Commuter Line dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak seperti Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, TNI, POLRI, Komunitas Pencinta kereta serta semua pihak yang membantu mensukseskan Angkutan Lebaran 2024 ini terlaksana dengan baik.

Read More

Jelang Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto Adakan Semaan Al-Quran

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Menjelang Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-731, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, menggelar Semaan Al-quran bersama Jam'iya Hamalatil Quran (JHQ) di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto, Selasa (23/4) siang. 

Semaan merupakan tradisi membaca dan mendengarkan pembacaan Al–Qur'an yang seringkali diadakan tiap kali ada acara besar.

Semaan Al-quran di Pendopo Pemkab Mojokerto itu memang sudah menjadi sebuah rutinitas untuk menyambut Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, terutama sejak saat Ikfina Fahmawati menjabat sebagai Bupati Mojokerto. 

Melalui semaan Al-quran, Bupati perempuan pertama di Mojokerto itu berharap agar Kabupaten Mojokerto senantiasa dalam konfisi yang kondusif, tentram dan bahagia masyarakatnya.

"Semoga melalui lantunan bacaan Al Qur'an Kabupaten Mojokerto tetap dalam kondisi aman, kondusif, tentram semuanya dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, yang pendidikan dapat berjalan dengan lancar, pertanian hasilnya bisa baik, budayawan bisa mengekspresikan kegiatan budaya dengan baik, semuanya dapat terlaksana dengan baik dan mohon doanya dari semuanya," Ungkapnya.

Diketahui untuk pelaksanaan semaan Al-quran dalam rangka menjelang peringatan hari jadi Kabupaten Mojokerto ini akan kembali diadakan lagi di 4 kawasan pembantu bupati.

"Saya meminta simak Al Qur'an ini dipecah, supaya tidak dipendopo saja tapi di 4 wilayah eks pembantu Bupati itu juga dapat didatangi, dibacakan Al Qur'an bersama-sama supaya mendapatkan keberkahan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto," Terang Ikfina.

Pada kesempatan itu Bupati Ikfina juga menjelaskan tentang peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-731 kali ini, yang mengusung tagline Bersama, Berkarya, Berjaya. 

Menurutnya, tagline/semboyan tersebut menggambarkan tentang semangat yang diusung oleh Kerajaan Majapahit di masa lalu.

"Warisan para leluhur Kerajaan Majapahit, bagi kita semuanya adalah persaudaraan persatuan kesatuan, toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. Oleh karenanya kita saat mengambil tema untuk Hari Jadi Kabupaten Mojokerto selalu mengambil tema tentang kebersamaan dan persatuan," Jelasnya.

Tampak yang turut hadir pada semaan Al-quran bersama Bupati Mojokerto, Asisten Sekertaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Kepala OPD Kabupaten Mojokerto, Perwakilan Camat, Pengurus BUMD dan Para Tokoh Agama di Kabupaten Mojokerto. 

Read More

Perhutani Gandeng PG Rajawali I Penuhi Bahan Baku Tebu Giling

Madiun - KABARPROGRESIF.COM Perum Perhutani bersama PT Pabrik Gula Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru mendukung Swasembada Gula Nasional dengan kemitraan budi daya tanaman tebu musim tanam 2023/2024 untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebu giling.

Sinergi ini diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tentang kemitraan penyediaan bahan baku tebu giling tahun 2024 yang telah digelar di PG Rejo Agung Baru Madiun beberapa waktu lalu.

PKS dibagi menjadi dua berdasarkan wilayah lokasi kerjasama, yang pertama Perjanjian Kerjasama antara Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan PT Pabrik Gula Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Perhutani Regional Jawa Timur Asep Dedi Mulyadi dan General Manager PT PG Rajawali I unit PG Rejo Agung Baru, Immam Nur Salamet.

Berikutnya perjanjian antara Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dengan PT Pabrik Gula Rajawali I Unit PG Rejo Agung, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Perhutani Regional Jawa Tengah, R. Ratmanto Trimahono dan General Manager PT PG Rajawali I unit PG Rejo Agung Baru, Immam Nur Salamet.

Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut Direktur Operasi Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto. 

Ia menyampaikan optimis terhadap kerjasama ini agar bisa kedepannya untuk mensukseskan dalam menjaga pasokan bahan baku tebu giling.

“Kami berusaha untuk terus menjaga agroforestry tebu mandiri ini dari gangguan apapun seperti kebakaran, hama dan lain-lain, agar kita sama-sama bisa mengamankan kontrak pasok yang sedang kita jalani sehingga sesuai dengan harapan yang kita tuju,” dalam keterangannya, Rabu (24/4/2024).

Direktur Utama PT PG Rajawali I Daniyanto menyampaikan dalam sambutannya bahwa kerjasama ini merupakan inisiasi dan awal dari kerjasama terus menerus antara Perum Perhutani dan juga PT PG Rajawali I.

“Komitmen kami adalah mendukung kegiatan agroforestry tebu mandiri ini, karena kami membutuhkan pasok dari Perhutani, oleh karena itu kita dorong betul agar kerjasama bisa terus terealisasi sesuai dengan yang akan kita sepakati pada hari ini agar terus berjalan langsung,” Ujarnya,

Dalam kerjasama ini, Perum Perhutani menyediakan lahan dan kegiatan budidaya tebu guna memasok bahan baku tebu giling untuk Pabrik Gula Rejo Agung Baru milik PT PG Rajawali 1, sedangkan PT PG Rajawali 1 menyediakan dan memberikan bimbingan teknis/penyuluhan budi daya, analisa kemasakan tebu, tebang muat dan angkut tebu. Adapun bagi hasil dari kerjasama tersebut dalam bentuk gula kristal putih.

Lokasi kerjasama budidaya tanaman tebu berada pada lahan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan total seluas ± 1.934,96 Ha berlokasi di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi, KPH Saradan, KPH Nganjuk, KPH Bojonegoro, KPH Jombang dan KPH Mojokerto.

Adapun pada lahan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan total seluas ± 478,4 Ha  tersebar pada lokasi di KPH Gundih, KPH Surakarta, KPH Cepu, KPH Purwodadi, KPH Blora dan KPH Pati.

Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan pasokan bahan baku tebu giling pabrik gula dalam rangka mendukung swasembada gula nasional dan meningkatkan daya guna lahan hutan dalam pelaksanaan budidaya tanaman tebu, hingga berakhirnya pelaksanaan jangka waktu perjanjian sampai dengan akhir musim giling tahun 2024 atau paling lambat sd tanggal 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. 

Read More

Pj Bupati Adriyanto : Pelaku UMKM Ciptakan Olahan Pangan yang Aman, Sehat dan Bergizi

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto berharap para pelaku UMKM dapat menciptakan olahan pangan yang aman, sehat dan bergizi serta dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Adriyanto pada kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan di SMK 5 Bojonegoro yang diikuti ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bojonegoro.

Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan keamanan pangan ini termasuk bentuk sinergitas dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk para pelaku UMKM di Bojonegoro.

“Melihat banyaknya potensi yang ada di Bojonegoro, maka bagi pelaku UMKM jangan hanya mempunyai satu produk. Namun bisa mengembangkan produknya lebih banyak lagi agar konsumen dapat memilih,” ucapnya.

Lebih lanjut, Pj Bupati Adriyanto mengatakan bahwa saat ini masyarakat semakin sadar diri untuk memilih hidup sehat. 

Yakni dengan mengonsumsi makanan yang sehat. 

Maka kedepan, para pelaku UMKM dituntut untuk menciptakan produk olahan pangan yang aman, sehat dan bergizi.  

Yakni dari segi komponen, cara pengolahan, serta penyajiannya.

Pemkab Bojonegoro akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap pelaku UMKM untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produknya. 

Salah satunya dengan pendampingan dari segi marketing seperti pelatihan cara berjualan secara online, dan pelatihan cara produk UMKM bisa masuk e-katalog. 

Tentu harapan besarnya para pelaku UMKM dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ani Pudjiningrum menambahkan bahwa untuk memastikan olahan pangan yang dikonsumsi itu aman, maka diterbitkan peraturan Izin Edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). 

“Saat ini sudah ada 310 UMKM yang mengajukan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dan tahun ini target kita menyasar 1.000 UMKM yang akan mendapat pendampingan,” ujarnya.

Selain itu, Ani Pudjiningrum berharap dengan kegiatan ini para pelaku atau pengusaha makanan mengetahui cara produksi makanan yang baik, memahami ketentuan label makanan, dan mengetahui proses perizinan secara digital dalam pengurusan merek produk. 

Read More

Pj. Bupati Adriyanto : Masyarakat Bisa Kembangkan Kehidupannya Melalui UMKM

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Penjabat (Pj.) Bupati Bojonegoro Adriyanto menjelaskan ada beberapa hal yang bisa didiskusikan oleh para ibu yang hadir, salah satunya adalah bagaimana masyarakat mengembangkan kehidupannya melalui UMKM.  

Kini ada 2 juta UMKM di wilayah Bakorwil II. Sebagian besar memanfaatkan bahan alam meliputi kerajinan, makanan dan minuman. 

Selain itu juga ada UMKM yang bermodal kekayaan budaya. 

Misal, pengembangan budaya dengan tampil di wilayah Bakorwil II secara bergantian yang dapat memperkuat persatuan. 

"Perlu sama-sama berusaha bagaimana mengembangkan UMKM di wilayah masing-masing dan bekerjasama dengan sesama ketua PKK di wilayah Bakorwil II. Momen ini bisa terus menjadi kegiatan dalam mengembangkan UMKM," harapnya

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati dalam pertemuan para kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Darma Wanita Persatuan (DWP), dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) se wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro di Pendopo Malowopati Bojonegoro membahas pengembangan UMKM, mengurangi stunting, pertukaran budaya hingga meningkatkan sinergitas. 

"Walau ini pertemuan rutin, tapi topik pembicaraan tidak rutin dan bersifat strategis. Harapannya dapat membahas berbagai masalah di wilayah Bakorwil II. Selain pengembangan UMKM perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan khususnya memerangi stunting. Saya juga berharap ada forum sharing untuk mengatasi stunting antar wilayah. "Mudah-mudahan kegiatan ini semakin memperkuat relasi dan turut berperan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Bakorwil II," ujarnya. 

Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Dian Adiyanti Adriyanto mengucapkan selamat datang dan memberi apresiasi pada seluruh tamu yang hadir. 

Ia berharap bisa menambah sinergi, membawa semangat dan energi baru.  

Kebersamaan dan sinergi selama ini, kata dia, sangatlah harmonis. 

Sehingga diharapkan dapat terjalin sinergi dengan sangat baik, semakin menyatukan gerak dan langkah. 

Sementara itu, Koordinator Bakorwil II Bojonegoro Yuan Erma Agung Subagyo mengatakan, pertemuan rutin ini bertujuan mempererat 8 wilayah kerja. 

Menurut dia, ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu terkait cuaca yang masih belum menentu, serta mengonsumsi air secukupnya. 

Read More

Dekranasda Bojonegoro Pasarkan Produk – Produk Unggulan UMKM Lokal

Bojonegoro - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di halaman pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bojonegoro membuka stan bazar yang memasarkan produk-produk unggulan UMKM lokal di acara pertemuan rutin TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) se wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro, Selasa (23/4/2024) yang memasarkan produk-produk unggulan UMKM lokal.

Ketua Harian Dekranasda Bojonegoro, Welly Fitrama menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini Dekranasda dilibatkan oleh Ibu Pj Ketua TP PKK untuk mensupport dengan menghadirkan para pelaku UMKM di Bojonegoro.

Para asosiasi yang dihadirkan diantaranya mulai dari APMMIK, Forum IKM Jatim (FIJ) Bojonegoro, Asosiasi Batik, Asosiasi Handycraf Jatim (AHJ) Bojonegoro, Asosiasi Kerajinan Kayu Jati Batokan Kasiman, Zahida Painting, serta asosiasi UMKM lainnya. Para pelaku UMKM tersebut menyajikan produk makanan dan minuman, batik, buah hingga kerajinan.

“Harapanya nanti produk unggulan Bojonegoro dapat dikenal, tidak hanya lokal namun juga luar daerah dan dibeli masyarakat luas. Dengan kegiatan ini juga diharap dapat memberi motivasi UMKM untuk bisa tumbuh,” pungkasnya.

Sedangkan undangan yang hadir dari TP PKK, DWP dan Perwosi Se-Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro, diantaranya dari Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. 

Para undangan didampingi langsung oleh  Pj Ketua TP PKK Dian Adiyanto Adriyanto, saat melihat-lihat produk dari para pelaku UMKM di Bojonegoro.

Read More

Diskop UKM Jatim Terus Dukung Percepatan Sertifikasi Halal

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) terus berupaya meningkatkan kualitas produk KUKM dan mendukung percepatan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. 

Khususnya, fasilitasi sertifikasi halal UMKM di Jawa Timur baik secara self declare maupun regular melalui kegiatan Sosialisasi Regulasi Halal Self Declare di Ruang Aria Wiriaatmadja Diskop UKM Jatim. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta penguatan dan pertumbuhan ekosistem halal yang mendorong tumbuh kembang industri halal di Jawa Timur.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh lebih kurang 50 pelaku KUKM ini, Kepala Diskop UKM Jatim, Andromeda Qomariah mengatakan permasalahan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha semakin ketat dan berat.

“Mengacu pada UU nomor 33 tahun 2014 khususnya pasal 14 menyatakan produk yang akan diedar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, maka salah satu kebijakan pemerintah adalah menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal UMKM dengan cara self declare,” kata Andromeda.

Selanjutnya Andromeda menyampaikan dalam rangka mendukung percepatan sertifikasi halal, Diskop UKM Jatim memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM Jawa Timur baik secara self declare maupun regular. 

“Ada dua skema dalam pengurusan sertifikasi halal yaitu self declare di peruntukan usaha mikro dan kecil dengan produk-produk tertentu, sedangkan reguler di peruntukan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar malui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” terang Andromeda.

Andromeda menambahkan dengan memiliki sertifikasi halal akan menjadi nilai tambah bagi UMKM yang berkeinginan produknya menjangkau pasar yang lebih luas serta memiliki beberapa manfaat. 

Mulai dari produk terjamin kualitasnya, meningkatkan kepercayaan konsumen, memiliki unique selling point, hingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Adapun Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Diskop UKM Jatim, Susanti Widyastuti menjelaskan Jawa Timur merupakan provinsi yang merencanakan sebagai regional ekonomi syariah. 

Produk halal menjadi suatu keniscayaan untuk dapat diwujudkan. 

“Oleh karena itu, Diskop UKM Jatim membantu memfasilitasi UKM di Jawa Timur untuk memiliki sertifikasi halal yang sudah disampaikan batasnya oleh Pemerintah pusat. Per 17 Oktober 2024 semua UKM wajib memiliki sertifikasi halal. Dalam memberikan fasilitas sertifikasi halal ini diharapkan bisa masuk ke pasar modern dan internasional,” ujar Susanti. 

Pemateri pada kegiatan ini, Erna Purwati dari Koperasi Srikandi Roda Jatim menjelaskan tata cara pelabelan halal melalui akun si halal. 

Pada kesempatan ini Erna juga memberikan bimbingan kepada para pelaku UKM bagaimana cara mengakses sertifikasi halal gratis dari Diskop UKM Jatim.

Read More

Kwarda Jatim Terima SK Pengurus Masa Bakti 2020-2025

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur (Kwarda Jatim), Kak Arum Sabil bersama jajaran pengurus Kwarda Jatim lainnya menerima Surat Keputusan (SK) Pengurus Kwarda Jatim masa bakti 2020-2025, di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

SK tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Kak Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo, bersama Waka Organisasi dan Hukum Kwarnas, beserta pengurus lainnya. 

Dalam pers rilisnya, Ketua Kwarda Jatim Kak Arum Sabil mengatakan, pihaknya yakin selama tiga sampai empat tahun ini Kwarnas melatih Jawa Timur supaya bisa memiliki daya tahan, disiplin, dan saling menguatkan. 

“Kwarda Jatim tidak bisa seperti saat ini kalau tidak ada yang menguatkan, dan kita semua sepakat untuk saling menguatkan sehingga memiliki daya tahan, disiplin sebagaimana dasa darma ke delapan” kata Kak Arum Sabil.

“Kakak-kakak semua telah menguatkan, Kak Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung secara totalitas dan membimbing seluruh kegiatan Gerakan Pramuka di Jawa Timur,” sambungnya. 

Kak Arum Sabil menuturkan, saat ini Kwarnas telah memperhatikan banyaknya kontribusi, kesetiaan, dan kedisiplinan Kwarda Jatim dalam memajukan Kepramukaan di Jawa Timur menjadi pertimbangan bagi Kwarnas menerbitkan SK tersebut. 

Adapun Kontribusi Kwarda Jatim, diantaranya adalah sejak tahun 2020, Kak Arum Sabil selaku Ketua Kwarda sangat aktif menjalankan tugas kepramukaan di Jawa Timur maupun diluar Jawa Timur. 

Dan Kwarcab se-Jawa Timur turut memberikan dukungan aktif dan produktif dengan mengikuti berbagai kegiatan selama empat tahun terakhir.  

“Selain itu juga terdapat kegiatan monumental dan besar telah dilaksanakan oleh Kwarda Jatim, yakni Bakti Pramuka Peduli Semeru, Jambore, Raimuna, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya, serta koordinasi dan pembinaan ke Kwarcab terus dijalankan,” tutur Kak Arum Sabil. 

Tak lupa, Kak Arum Sabil pun mengucapkan terima kasih kepada Kak Khofifah Indar Parawansa, Ketua dan Pengurus Kwarcab se Jawa Timur, Ketua dan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 

"Terima kasih kami sampaikan dari seluruh Pramuka Jawa Timur, dengan terbirnya SK Pengrus Kwarda Jatim, mampu membawa semangat baru bagi kami di Jawa Timur untuk mengembangkan Gerakan Pramuka" pungkasnya.

Diketahui, pada agenda penyerahan SK pengurus Kwarda Jatim tersebut, turut dihadiri pula Pengurus Kwarda Jatim lainnya yaitu, Kak Moh. Ali Kuncoro, Kak Bambang Suyanto, Kak Nurholis, Kak Adie Kurniawan, dan staf Kwarda Jatim. 

Read More

Peringatan Hari Otoda 2024, Komitmen Wali Kota Eri Terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi satu di antara 14 kepala daerah di Indonesia yang akan menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha di tahun 2024. 

Tanda kehormatan itu diberikan dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (24/4) pagi.

Lantas prestasi apa yang telah dilakukan Eri Cahyadi, sehingga ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang berhasil mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia (RI) tersebut?

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan berdasarkan keputusan Presiden RI kepada kepala daerah atas prestasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Lencana ini diberikan kepada kepala daerah hanya sekali seumur hidup.

"Lencana ini diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur, yang akan diberikan sekali seumur hidup atas prestasi yang pernah dilakukan untuk wilayahnya masing-masing," kata Wali Kota Eri, Kamis (25/4).

Sementara di Surabaya, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa lencana ini diberikan atas komitmennya dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan. 

Seperti di antaranya terkait dengan penanganan stunting, penyediaan akomodasi hingga pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

"Satu terkait penurunan stunting yang luar biasa, kedua terkait dengan transportasi akomodasi dan kenyamanan kelayakan. Tapi yang terpenting di penilaian itu adalah bagaimana pelibatan semua masyarakat dalam ikut penyelenggaraan pembangunan Kota Surabaya," ujarnya.

"Jadi tidak hanya pemerintah daerahnya saja, tapi seluruh pelibatan masyarakat. Salah satu yang terkuat itu adalah RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH)," imbuhnya.

Lencana ini tentunya akan menjadi pendorong semangat bagi Wali Kota Eri bersama jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Baginya, lencana ini patut didedikasikan kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat yang telah bergerak bersama dalam upaya membentuk Kampung Madani.

"Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RW-RW tadi," tuturnya.

Makanya, ia berharap, setiap RW di Kota Surabaya dapat terbentuk Kampung Madani. 

Bagaimana di setiap kampung itu penuh dengan peradaban, tidak ada kemiskinan, pengangguran maupun anak putus sekolah.

"Karena itu saya selalu mengatakan kepada RT/RT, LPMK dan KSH, tujuannya semua bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warga," pungkasnya.

Read More

Pemkot Mojokerto Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Wirausaha Rentan

Mojokerto - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memberikan jaminan sosial bagi warga. Selain melalui pemberian jaminan kesehatan dan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) kesejahteraan juga diberikan dengan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro menyampaikan pada tahun 2024, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga akan dimanfaatkan untuk fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi para wirausaha rentan.

“Sebelumnya Pemkot telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga non ASN, tenaga keagamaan, RT-RW, Linmas dan kader motivator. Tahun ini, jaminan sosial kita perluas untuk wirausaha rentan,” terangnya.

Mas Pj, sapaan akrab Ali Kuncoro menjelaskan wirausaha rentan yang berhak mendapatkan fasilitasi ini adalah para pelaku usaha ber KTP Kota Mojokerto yang usianya belum mencapai 65 tahun. 

Usahanya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan penghasilan masih di bawah UMR atau kurang dari Rp 2.810.000,00 dan belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Yang sudah punya usaha dan namun belum punya NIB, silahkan mengurus NIB di MPP,” imbaunya.

Lebih lanjut Mas Pj menyampaikan agar dapat memperoleh fasilitasi ini, para pelaku usaha harus mendaftarkan diri melalui link yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) yaitu melalui bit.ly/BPJSTKUMKMKotaMojokerto.

“Bagi yang sudah mendaftar, nanti akan divalidasi datanya oleh tim dari Diskopukmperindag,” imbuhnya.

Agar tepat sasaran, Pemkot tidak hanya melakukan validasi data para pelaku usaha, tetapi juga melakukan sinkronisasi data, agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Sinkronisasi data ini nanti akan melibatkan Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku perangkat daerah pengampu, Diskopukmperindag, Dispendukcapil, Diskominfo dan BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS nya satu nama hanya boleh mendapatkan satu fasilitasi, jadi misalkan pelaku usaha juga merupakan RT di lingkungannya dan sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai RT maka sudah tidak boleh mengajukan sebagai wirausaha rentan,” pungkasnya. 

Read More

Peringatan Hari Otoda 2024: Wali Kota Eri Terima Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII berlangsung dengan khidmat di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4) pagi. 

Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Peringatan Hari Otoda Tahun 2024 di Kota Surabaya ini, mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 13 kepala daerah lain di Indonesia, menerima penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024. 

Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang hadir mewakili Presiden RI Joko Widodo.

"Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini," kata Mendagri Tito Karnavian dalam amanatnya.

Mendagri Tito juga menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. 

"Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif," harapnya.

Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

Mendagri Tito menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun piagam kepada pemda, tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. 

Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

"Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang," ujar dia.

Dalam amanatnya, Mendagri Tito juga mengungkapkan, bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif. 

Baik itu berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.

"Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain," katanya.

Di akhir amanatnya, Mendagri Tito mengucapkan selamat Hari Otoda ke-28 Tahun 2024 kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. 

Ia berharap, seluruh pemerintah daerah dapat bekerja lebih baik lagi untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat. 

"Selamat melaksanakan dan memperingati Hari Otonomi Daerah. Mari kita bekerja lebih baik melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik," tuturnya.

Sementara sebelumnya, Wali Kota Eri ingin mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH). 

Baginya, semua unsur tersebut telah berjuang bersama pemerintah kota dalam membangun Surabaya melalui pembentukan Kampung Madani. 

"Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RW-RW tadi," kata Wali Kota Eri.

Bagi Wali Kota Eri, kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. 

Karena itu, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama. 

"Karena itu saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuannya semua bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warga," pungkasnya.

Read More