Pemkot Sediakan 185 Titik Layanan, Pengurusan Administrasi Kependudukan Kini Cukup di Kelurahan dan Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keinginan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk memindahkan pelayanan ke kelurahan dan kecamatan, perlahan mulai direalisasikan. 

Kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah menyediakan 185 titik layanan administrasi kependudukan (adminduk), sehingga pengurusan adminduk saat ini cukup dilakukan di kelurahan dan kecamatan masing-masing.

“Teman-teman Dispenduk sudah diturunkan ke seluruh kelurahan sebanyak 154 orang, satu kelurahan satu orang. Sebelumnya kita sudah merintis itu di 31 kantor kecamatan, sehingga total sekarang 185 petugas yang ada di kelurahan dan kecamatan, atau dalam bahasa lainnya sudah ada 185 titik layanan yang kami sediakan se-Kota Surabaya,” tegas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji, Jum'at (30/4).

Menurutnya, ketika pelayanan masih dilakukan di Gedung Siola, pihaknya hanya membuka 30 titik pelayanan. Namun, kini sudah ada 185 titik layanan, sehingga ini merupakan lompatan yang sangat besar dalam pelayanan kepada masyarakat. 

“Tentu harapan kami warga semakin dimudahkan karena sudah dekat dengan rumahnya masing-masing,” katanya.

Dengan dibukanya 185 titik layanan itu, maka pelayanan di Gedung Siola atau di kantor Dispendukcapil Surabaya hanya dikhususkan untuk melayani perekaman KTP baru atau untuk foto KTP baru.

“Jadi, pelayanan di Siola itu hanya sebagai alternatif bagi warga yang mungkin berangkat kerja pagi-pagi dan kantornya di tengah kota, maka alternatifnya bisa dilayani di Siola. Tapi pelayanan di Siola itu memang dikhususkan untuk perekaman KTP baru,” ujarnya.

Agus juga merinci beberapa administrasi kependudukan yang bisa diurus di kelurahan dan kecamatan. Khusus di kelurahan, warga bisa mengurus akta kelahiran, akta kematian, legalisir, dan pelayanan adminduk yang membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 

“Layanan adminduk yang bisa diurus di kelurahan ada 4 jenis pelayanan, tapi item-item di dalamnya sangat banyak, seperti pelayan yang terintegrasi dengan PN, itu ada 17 pelayanan,” tegasnya.

Sedangkan pelayanan yang bisa diurus di kecamatan adalah semua pelayanan adminduk selain 4 jenis yang bisa diurus di kelurahan. 

Pelayanan itu diantaranya adalah pindah datang dan pindah keluar, pecah KK, cetak KTP, legalisir, perubahan biodata dan pelayanan adminduk lainnya. 

“Total ada 67 pelayanan administrasi kependudukan yang biasanya diurus warga, baik di kelurahan maupun di kecamatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Agus berharap warga bisa memanfaatkan pelayanan ini karena sudah dekat dengan rumahnya masing-masing. 

Ia juga menambahkan, warga juga bisa mengurus adminduk itu melalui gadget mereka masing-masing, karena sudah hampir semuanya bisa diurus dengan online.

“Namun, saya sarankan untuk yang kurang paham IT agar tidak memaksakan diri mengurus secara online atau bahkan sampai menyuruh orang untuk menguruskan permohonan adminduknya menggunakan akun klampid yg dibuatkan orang lain, karena itu sangat rentan diselewengkan oleh orang yang membantunya tadi. Lebih baik, kalau memang tidak mengerti cara mengurus permohonan mandiri secara online, bisa langsung ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan terdekat, disitu pasti akan diarahkan oleh teman-teman hingga selesai,” pungkasnya.

Read More

Semarakkan Lomba Fashion Show dengan Busana UMKM, Wali Kota Eri: Kepala OPD Maskot dan Marketing Produk UMKM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya menggelar acara lomba peringatan Hari Kartini 2021 di Balai Kota Surabaya, Jumat (30/4). 

Ada beberapa lomba dalam acara spektakuler ini, seperti lomba membuat kolase, lomba membuat hantaran dengan produk UMKM dan yang paling menarik adalah lomba fashion show menggunakan produk UMKM dengan model Kepala OPD dan Camat se-Surabaya.

Saat itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji beserta istri, dan juga Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan beserta istri dan para asisten ikut menyemarakkan fashion show tersebut. 

Meskipun hanya sebagai bintang tamu dalam fashion show tersebut, namun mereka juga berjalan di catwalk layaknya model profesional. 

Dengan busana produk UMKM, mereka tampak keren ketika berjalan di catwalk.

Setelah parade bintang tamu, acara itu dilanjutkan dengan lomba fashion show yang diikuti langsung oleh semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dan juga para camat se-Kota Surabaya. 

Mereka juga tampak keren saat memakai busana produk UMKM. Satu persatu Kepala OPD dan Camat beserta istrinya tampil menawan di catwalk itu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan acara ini untuk memperingati Hari Kartini dan untuk mengingatkan kembali perjuangan emansipasi wanita yang sampai hari ini sudah bisa dirasakan. 

“Diakui atau tidak, seorang pria tidak akan berhasil jika di belakangnya tidak ada perempuan hebat, karena sejatinya kalau kita jujur, lelaki itu makhluk paling kuat dan sekaligus paling lemah. Tanpa dorongan dan tanpa didampingi seorang wanita, insyallah lelaki itu akan tumbang di tengah jalan,” kata Wali Kota Eri.

Oleh karena itu, di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak ada lagi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam mengejar karirnya, termasuk dalam memimpin OPD. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa banyak Kepala OPD di pemkot berasal dari perempuan. 

“Ini menunjukkan bahwa seorang wanita bisa sama dengan seorang lelaki,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seorang wanita yang hebat adalah yang bisa berkarir sekaligus bisa menjadi tauladan bagi keluarganya, bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan bisa mendampingi suaminya menjadi suami yang hebat. 

“Itulah kelebihan wanita,” katanya.

Selain itu, Cak Eri juga menegaskan bahwa acara lomba fashion show bagi para Kepala OPD dan camat ini untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk UMKM Surabaya. 

Makanya, semua yang dipakai dalam fashion show itu adalah produk-produk UMKM.

“Saya berharap, Kepala OPD Surabaya menjadi maskot, jadi marketing UMKM di Surabaya. Kalau sudah seperti ini, insyallah Kepala OPD akan memakai hasil UMKM, bayangkan kalau satu orang ASN di Surabaya menggunakan UMKM, berapa banyak ASN yang akan menyerap produk UMKM, tentu sangat banyak,” ujarnya.

Menurutnya, jika sudah pemerintah kotanya memakai produk UMKM, insyallah akan menular kepada seluruh warga. 

Ia juga menegaskan, peringatan Hari Kartini ini akan menjadi momentum kebangkitan UMKM Surabaya, sehingga dia berharap Kepala OPD dan warga bangga menggunakan produk UMKM itu.

“Kita tunjukkan bahwa ini kebanggaan kita, kita akan hebat, kita akan menjadi sempurna kalau yang melekat di badan kita, di hati kita adalah produk UMKM Surabaya, saya titipkan UMKM kepada panjenengan semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi mengatakan dalam acara ini, pihaknya memunculkan lomba fashion show bagi Kepala OPD dan Camat, karena memang Kepala OPD itu merupakan marketing pemasaran UMKM Surabaya. 

“Ada pula lomba membuat hantaran yang mana hasil dari hantaran itu diberikan kepada LVRI Surabaya,” kata Rini.

Melalui berbagai rangkaian acara tersebut, ia mengaku ingin menunjukkan bahwa produk UMKM Surabaya, baik berupa pakaian atau fashion maupun kue kering dan sebagainya tidak kalah dengan produk lainnya dari kota lain. 

“Jadi, di Hari Kartini ini menjadi kebangkitan UMKM Kota Surabaya untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari perkembangan Kota Pahlawan ini,” ujarnya.

Ia juga memastikan akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan jajaran Pemkot Surabaya untuk terus mendorong kebangkitan UMKM di Surabaya. 

Bahkan, ia juga tidak menutup kemungkinan akan menggelar berbagai acara lainnya ke depan untuk memasarkan produk UMKM ini. 

“Bisa juga tidak dengan kegiatan, tapi kebersamaan menggunakan produk UMKM harus diterapkan, misalkan masing-masing dinas sudah mulai menggunakan produk UMKM Surabaya, tentu ini akan sangat membantu,” pungkasnya.

Read More

Sosialisasikan Aplikasi Edabu Jamkesda di Kantor Kelurahan, Pemkot Surabaya Ajak Warga Segera Mendaftar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya terus melakukan berbagai inovasi, dalam rangka mensosialisasikan penerapan Universal Health Coverage (Jaminan Kesehatan Semesta). 

Kali ini, sosialisasi diperuntukkan bagi petugas kelurahan untuk mempelajari aplikasi Edabu Jamkesda BPJS Kesehatan.

Aplikasi Edabu Jamkesda BPJS Kesehatan merupakan, aplikasi yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan untuk menginput data warga yang akan tergabung dalam kepesertaan pengertian Jaminan Kesehatan Semesta (JKS). 

Aplikasi ini, hanya dapat diakses oleh internal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, seluruh staf kelurahan mendapatkan pengarahan penggunaan aplikasi itu dari petugas puskesmas di masing-masing wilayah. 

Bahkan, sebelum menggunakan aplikasi itu, petugas kelurahan akan mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar JKS. Mulai pengertian, peruntukkan (sasaran) hingga bagaimana proses pendaftaran sampai warga dinyatakan resmi tergabung dalam kepesertaan JKS.

“Jadi mulai dari awal, lalu untuk yang terlibat dalam sosialisasi itu adalah kepala puskesmas, petugas IT, bidan dan kelurahan yang mendampingi ibu hamil sampai dengan melahirkan juga kita libatkan,” kata Febria Rachmanita, Kamis (29/4).

Feny sapaan akrab Febria Rachmanita menjelaskan, sosialisasi bagi petugas kelurahan itu bertujuan memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi kepesertaan JKS. 

Cukup dengan mendatangi kantor kelurahan terdekat, warga bisa langsung mendaftar dengan membawa persyaratan berupa KTP. 

Apabila sewaktu-waktu warga sakit, maka tinggal membawa KTP untuk berobat ke puskesmas terdekat yang ada di Surabaya.

“Monggo bapak-ibu, jangan sampai nunggu sakit baru mendaftar. Cukup dengan membawa KTP saja. Kami berharap warga segera mendaftar. semakin cepat lebih baik,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Feny mengurai sosialisasi dan pendampingan untuk petugas kelurahan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin, Rabu (29/4) di 154 kelurahan yang tersebar se-Surabaya. 

Namun begitu, ia memastikan pelakasanaan pendampingan tersebut akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. 

Hal itu penting dilakukan, agar seluruh kelurahan benar-benar memahami dan dapat membantu warganya dalam mendaftarkan kepesertaan JKS. 

“Cukup diselesaikan di tingkat kelurahan saja. Daftarnya di kelurahan, kalau sudah terlanjur sakit maka bisa langsung daftarnya sekalian berobat di puskesmas,” jelasnya.

Menariknya, Feny menilai antusias masyarakat memanfaatkan JKS dinilai luar biasa. Sejak launchingnya program tersebut per 1 April - 28 April, warga yang telah mendaftarkan mencapai 892 orang. 

“Alhamdulillah satu bulan. Dari angka 892 merupakan gabungan pendaftar dari rumah sakit maupun kelurahan dan angka ini masih terus bertambah tiap jamnya,” papar dia.

Oleh karena itu, Feny berharap, ke depan semakin banyak lagi warga Surabaya yang memanfaatkan layanan JKS. 

Dia kembali menekankan agar warga segera mendaftarkan diri menjadi kepesrtaan JKS. 

“Yuk, kami berharap semua warga menyempatkan diri mendaftarkan. Sebaiknya daftar di kelurahan artinya pada saat kondisi masih sehat jangan menunggu sakit. Tetapi untuk warga yang sedang sakit tetap dilayani di puskesmas terdekat. Untuk mekanisme rujukan tetap berjenjang,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Cahyadi Siap Laksanakan Tiga Arahan Presiden Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan kesiapannya melaksanakan tiga arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang ditujukan kepada setiap pemerintah daerah. 

Tiga arahan itu berkaitan dengan larangan mudik, menyegerakan belanja modal bagi pemerintah daerah, serta kemudahan dalam perizinan atau investasi.

"Tadi sudah disampaikan Pak Presiden terkait mudik. Jadi dari pembelajaran tahun-tahun kemarin setiap liburan panjang itu (Covid-19) naik terus. Bahkan, (kenaikan) sampai dengan 93 persen," kata Wali Kota Eri Cahyadi usai mengikuti rapat koordinasi bersama Presiden Jokowi dan Kepala Daerah lain melalui virtual di lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (28/4) kemarin.

Oleh sebab itu, ia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya bakal memasifkan sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat. 

Menurut dia, setelah adanya sosialisasi larangan mudik, calon pemudik yang sebelumnya diprediksi mencapai 11 persen, kini tinggal 7 persen.

"Jadi harapan Pak Presiden bagaimana pemerintah daerah ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengurungkan niatnya (mudik)," jelasnya.

Hal ini sebagaimana berkaca pada kasus Covid-19 yang terjadi di Negara India. 

Setelah di negara itu menurunkan disiplin protokol kesehatan, hal itu justru berdampak pada meningkatnya kasus aktif Covid-19. 

Karenanya, Wali Kota Eri tak ingin dampak libur panjang ini justru berimbas pada meningkatnya kasus Covid-19 di Surabaya.

"Karena itu harapan kita, kita akan maksimalkan (sosialisasi). Dengan Forkopimda sudah kita bicarakan untuk melakukan sosialisasi kembali ke seluruh masyarakat," tuturnya.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini berharap, warga Surabaya yang berencana mudik, supaya mengurungkan niatnya atau menunda. 

Ini diharapkan pula ketika libur panjang nanti, potensi kerumunan massa dapat dihindari untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19. 

"Sehingga (mudik) tidak berbarengan, kalau berbarengan kan menimbulkan kerumunan massa yang akhirnya lupa menjaga protokol kesehatan," pesannya.

Untuk mengintensifkan upaya larangan mudik, Cak Eri mengaku bakal melakukan sosialisasi melalui satgas-satgas yang ada di kelurahan dan kecamatan. 

Bahkan, camat dan lurah di 31 kecamatan Surabaya akan turun langsung ke masyarakat untuk memasifkan sosialisasi tersebut. 

"Ini akan kita lakukan secara berlapis," tegas dia.

Pihaknya berharap, masyarakat Surabaya bisa mengerti dan sadar bahwa yang bisa menjaga kota ini dari Covid-19 adalah warganya sendiri. 

Ia pun optimis, dengan adanya kebersamaan dan kesadaran bersama, peningkatan terhadap penularan Covid-19 saat libur panjang ini bisa dihindari.

"Insya allah dengan kebersamaan, dengan keyakinan kita, dengan kesadaran kita, kita bisa mengurangi (Covid-19). Untuk mudik agar (masyarakat) menunda, tidak bersamaan di hari yang sama Idul Fitri," katanya.

Di samping arahan terkait larangan mudik, dalam rapat koordinasi itu Presiden juga menginstruksikan agar ekonomi di masing-masing kota/kabupaten dapat meningkat, meski dengan penerapan protokol kesehatan ketat. 

Maka dari itu, Cak Eri menyebut, Presiden menginstruksikan agar pemerintah daerah memudahkan proses perizinan serta menyegerakan belanja APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

"Ini yang akan kita lakukan. Insya allah dengan mempercepat proses perizinan, dengan memudahkan investasi, dan melakukan sosialisasi terkait yang baru ini kami berharap Covid-19 tidak bertambah. Yang mudik juga Insya Allah berkurang atau bahkan tidak ada yang mudik. Yang ketiga ekonomi bisa berjalan," pungkasnya.

Read More

Refocusing Anggaran, Wali Kota Eri Ingin DKRTH Evaluasi Penempatan Jumlah Satgas di Setiap Kawasan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, Anna Fajriatin dan jajarannya terjun langsung membantu satgas menyapu daun-daun kering di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (28/4) pagi.

Kondisi kawasan itu cepat menjadi kotor lantaran saat itu adanya angin kencang dan hujan. Apalagi, ditambah dengan kurangnya satgas kebersihan di lapangan. 

Selain membantu satgas membersihkan sampah daun kering yang ada di sana, Wali Kota Eri Cahyadi juga memimpin rapat di lokasi. Rapat terbatas yang dilakukan ini untuk memberikan arahan langsung kepada jajarannya.

"Pak wali kota beberapa kali juga memberikan arahan. Salah satunya adalah agar satgas kebersihan itu harus mengerti, tugasnya apa, mulai kerja dan selesainya jam berapa hingga wilayah-wilayah yang harus dibersihkan itu sampai dimana," kata Plt Kepala DKRTH Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Rabu (28/4).

Selain itu, kata Anna, Wali Kota Eri Cahyadi juga ingin melakukan evaluasi terkait seberapa kemampuan satu orang satgas membersihkan kawasan. 

Ini diharapkan agar ke depan jumlah satgas yang ditempatkan di setiap kawasan itu dapat menjangkau.

"Beliau memberikan wejangan (arahan) ke kami, ayo dihitung ulang. Jadi kemampuan atau tenaga satu orang (satgas) itu berapa. Ayo dihitung lagi. Jadi beliau memberikan waktu untuk evaluasi total terkait teman-teman Satgas," ungkapnya.

Sebetulnya, kata Anna, ada beberapa kawasan yang sebelumnya DKRTH menggandeng kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembersihan. 

Namun, karena adanya refocusing anggaran dampak dari pandemi Covid-19, sehingga tahun ini kerjasama itu tidak dilakukan.

"Kemudian kemarin jumlah satgas kan juga berkurang, karena ada yang bukan KTP Surabaya. Nah ini kan juga membuat jumlah tenaga di DKRTH jadi berkurang," ujarnya.

Oleh sebab itu, Anna mengaku, bahwa Wali Kota Eri Cahyadi ingin melakukan evaluasi total terhadap satgas kebersihan yang ada di DKRTH Surabaya. 

Bahkan, wali kota juga memberikan solusi agar satu orang satgas tanggungjawab wilayahnya bisa dibuat per kilometer. 

Selanjutnya, untuk kilometer berikutnya bisa dibebankan atau menjadi tanggungjawab satgas yang lain.

"Jadi Pak Wali Kota ingin agar jalur protokol itu tidak kotor, bersih dari sampah-sampah daun ataupun ranting pohon. Apalagi, Pak Wali Kota dulu juga pernah di DKRTH, jadi paham kondisi di lapangan," ujarnya.

Setelah melakukan bersih-bersih di median Jalan Ahmad Yani Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi kemudian memantau kebersihan ke beberapa jalan protokol lain. Seperti, ke Jalan Sukomanunggal hingga kawasan Banyuurip.

Read More

Audiensi dengan USAID Mitra Kunci, Cak Ji Perkenalkan Disabilitas yang Bekerja Sebagai Staf Wakil Wali Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji menerima audiensi dari United States Agency for International Development (USAID) Mitra Kunci, di Ruang Sekretaris Daerah, Rabu (28/4).

Dalam audiensi tersebut, rombongan dari USAID Mitra Kunci membahas program terbarunya bertajuk Penguatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Bagi Penyandang Disabilitas. 

Rencananya, program tersebut bakal disinergikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Armuji langsung merespon positif program Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Bagi Penyandang Disabilitas itu. 

Bahkan, dia juga memaparkan keberhasilan program pemkot khususnya pemberdayaan disabilitias dengan tujuan memberikan ruang dan kesempatan untuk berkarya.

“Mereka harus menunjukkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kami berikan ruang itu, sehingga membuat orang tuanya merasa bangga. Lebih dari itu, anak-anak juga akan terus mengasah bakat dan kemampuan yang dimiliki,” kata Cak Ji.

 

Di sela-sela acara, Cak Ji pun memperkenalkan ada tiga orang disabilitas yang bekerja sebagai stafnya. 

Meskipun di tengah keterbatasannya itu, Cak Ji menyebut, mereka memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. 

Selain itu, dia juga memastikan para disabilitas itu bekerja dengan baik dan dapat bekerja secara tim.

“Ada yang fotografer, bagian desain dan membuat konten. Mereka sangat kompak dengan timnya, bisa seirama. Mereka juga responsif, tidak ketergantungan. Terkadang tidak menggunakan penerjemah,” urainya.

Seperti gayung bersambut, Koordinator Provincial Project USAID Mitra Kunci, Yofianus Toni Sakera, mengungkapkan rasa bahagianya. 

Sebab, apa yang dipaparkannya mendapat respon positif oleh Wakil Wali Kota Armuji. Menurutnya, Kota Pahlawan ini memang memiliki tujuannya yang sama yakni memberikan kesejahteraan para disabilitas.

 "Senang sekali Pak Armuji memang sudah punya inisiatif sebelum kami datang sendiri ke sini. Jadi dengan kata lain ya kami semua justru terbalik yang terinspirasi dari apa yang beliau lakukan,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Kini 788.313 orang Sudah divaksin

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan vaksin Covid-19, kepada seluruh masyarakat semakin masif. 

Bahkan, saat ini vaksinasi sudah menyasar hingga tingkat pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Kota Pahlawan.

Alhasil, berdasarkan data yang tercatat dari Dinas Kesehatan (Dinkes), rata-rata dalam sehari sedikitnya ada sekitar 20 ribu orang yang menerima vaksin.

Jumlah pemberian vaksinasi Covid secara kumulatif sejak kali pertama hingga per kemarin, Senin (26/4) mencapai 788.313 orang yang terdiri dari dosis satu dan dua. 

Dari angka itu, mereka berasal dari Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), lanjut usia (lansia) serta pelayanan publik.

“Alhamdulillah karena pelayanan tidak hanya di puskesmas saja, tetapi kami juga lakukan jemput bola seperti salah satunya lansia yang berhalangan hadir,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita, Rabu (28/4).

Feny sapaan akrab Febria Rachmanita merinci 788.313 orang yang telah divaksin itu, terdiri 85.659 SDMK, kemudian lansia 311.153 lansia serta total pelayanan publik yang sudah mendapat vaksin yakni 391.501 orang. 

"Untuk pelayanan publik ada 18 instansi maupun lapisan masyarakat yang termasuk kategori pelayanan publik,” lanjut Feny.

Diantaranya, lanjut Feny, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah divaksin 77.482 pegawai. Kemudian polisi berjumlah 15.432 orang. 

Lalu untuk jajaran TNI 25.834 TNI.  Berikutnya, tenaga pendidik guru SD, SMP tercatat 46.936 guru sudah disuntik. 

“Untuk dosen 19.543 orang. Selain itu, pedagang yang meliputi pasar, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mal berjumlah 33.890 orang. Kalau untuk SWKnya sudah sekitar 700 orang,” urainya.

Tidak hanya itu, sasaran vaksinasi berikutnya ditujukan kepada Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Feny pun menghitung untuk jumlah jajaran BUMD yang telah mendapat vaksin adalah 4.076 orang. Sedangkan, untuk BUMN sebanyak 121.517 sasaran.

“Tokoh agama 11.233 tokoh, termasuk semua agama. Lanjut, pekerja media sudah divaksin berjumlah 2.104 pekerja. Para kader 16.89 orang, berikutnya atlet ada 2.174 orang, Sementara itu, pekerja pariwisata yang sudah divaksin ada 7.585 dan pegawai resto berjumlah 173 orang,” paparnya.

Di samping itu, Feny menambahkan, bagi pekerja transportasi publik yang telah menerima suntik vaksin yakni 906 orang. 

Sedangkan, untuk tokoh masyarakat meliputi RT,RW, LPMK berjumlah 4.654 jiwa yang menerima vaksin. 

“Terakhir pelayanan publik lainnya ada sekitar 710 orang. Tentunya kami terus maksimalkan secara bertahap vaksinasi-Covid-19,” pungkasnya.

Read More

Buka Festival Ramadhan UMKM Surabaya 2021, Armudji Optimis Perekonomian Masyarakat Bangkit Kembali

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji membuka gelaran Festival Ramadhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Surabaya 2021 di Lapangan Parkir Maspion Square, Jalan Ahmad Yani, Margorejo, Surabaya, Senin (26/4). 

Bazar pameran ini menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Dalam sambutannya, Wawali Surabaya, Armuji mengatakan, bahwa lokasi ini cukup strategis digunakan sebagai pameran atau bazar UMKM. 

Ia berharap, mal-mal yang lain dapat mencontoh Maspion Square dengan menyediakan tempat berjualan atau promosi bagi UMKM.

"Mudah mudahan mal-mal lainnya juga menyediakan tempat seperti ini. Karena untuk membantu UMKM mempromosikan produknya seperti dulu, baik melalui offline maupun online," kata Armudji.

 

Menurut Armudji, dari beberapa pameran bazar UMKM yang sudah dikunjunginya, mayoritas antusias masyarakat begitu tinggi. 

Baik itu penyelenggaran bazar UMKM yang digelar di tingkat RW, kelurahan maupun kecamatan.

"Kebetulan ini ada Asa Karya Indonesia yang mana mereka menginisiasi untuk bisa memberikan wadah terhadap UMKM pameran di Maspion Square. Saya kira tempatnya cukup layak, cukup baik untuk pameran, pengunjung pun juga bisa banyak," katanya.

Dengan masifnya bazar pameran yang digelar untuk UMKM, ia optimis ke depan perekonomian di Kota Surabaya akan segera bangkit kembali. 

Tentunya hal itu harus didukung pula dengan ketersediaan fasilitas dan tempat yang strategis untuk UMKM mempromosikan produknya.

"Harapan ke depannya untuk mal-mal lain bisa memberikan tempat gratis, dalam arti tidak dituntut biaya. Ini untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Ini bisa diedukasi dari tempat-tempat (lain) yang disediakan strategis seperti ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, pameran bertajuk Festival Ramadhan UMKM Surabaya 2021 ini, digelar selama sembilan hari. Yakni, mulai tanggal 24 April - 2 Mei 2021 dengan diikuti sekitar 80 pelaku UMKM.

Read More

Di Momen Peringatan Hari Otoda XXV, Wali Kota Eri Cahyadi Terus Berikan Pelayanan Terbaik untuk Warganya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, menghadiri acara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXV Tahun 2021, secara virtual dari lobby balai kota, Senin (26/4).

Peringatan Hari Otoda XXV Tahun 2021 tersebut, mengusung tema Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong-royong di Masa Pandemi Covid-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju.

Menurut Wali Kota Eri Cahyadi beberapa poin penting yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), K.H. Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. 

Diantaranya yakni, terkait strategi dan inovasi pemerintah daerah (pemda), dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kedua, diharapkan adanya reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Tujuannya supaya lebih efektif dan efisien, sehingga dampak itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Wali Kota Eri usai acara.

Eri Cahyadi menjelaskan, sebenarnya di Kota Pahlawan reformasi birokrasi tersebut terus berkembang dan dimaksimalkan. 

Dia juga menceritakan, beberapa waktu lalu, orang nomor satu di Kota Pahlawan itu telah mengeluarkan terobosan terbaru. 

Terobosan itu berupa pelayanan administrasi kepedudukan yang terintergrasi. 

Dari program yang bersinergi dengan Pengadilan Negeri (PN) itu, setidaknya ada 18 pelayanan yang dapat terselesaikan cukup di tingkat kelurahan atau kecamatan.

“Salah satunya ketika akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran. Itu hanya perlu sekali sidang. Kalau dulu memang dibutuhkan beberapa kali sidang di PN, sehingga ini lebih efektif dan efisien untuk warga,” ungkapnya.

Di momen itu, Eri Cahyadi memastikan terus berupaya semaksmial mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. 

Bahkan, dia mengungkapkan akan terus menciptakan terobosan lainnya demi kesejahteraan dan kemaslahatan hidup warga. 

“Sehingga apa yang disampaikan bapak Mendagri bisa kita wujudkan. Intinya, semua yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wapres RI K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemendagri, Kepala Daerah serta seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 lalu. 

Menurutnya, selain pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, partisipasi dari masyarakat pun juga dinilai tinggi.

"Tentunya juga melalui kepatuhan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan tidak berpotensi menimbulkan konflik," kata Wapres RI K.H. Ma'ruf Amin.

Di momen itu, Ma'ruf Amin juga berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk turut mensukseskan program nasional yakni vaksinasi Covid-19. 

“Sekali lagi saya berharap pemda untuk selalu berinovasi meningkatkan pelayanan publik dan penegakan prokes serta mensukseskan vaksinasi COVID-19," pungkasnya.

Read More

Meski Pandemi, Pemkot Surabaya Garap Dua Bozem dengan Swakelola

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Meskipun masih masa pandemi Covid-19 dan banyak anggaran yang direfocusing, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap mengerjakan beberapa proyek yang bisa digarap secara swakelola atau digarap sendiri tanpa melalui lelang seperti biasanya. 

Salah satu yang terus dilanjutkan pengerjaannya adalah pembangunan dua bozem, yaitu Bozem Tubanan dan Bozem Telaga Manukan.

“Akibat refocusing anggaran, memang ada beberapa proyek yang harus ditunda. Namun, proyek yang bisa dikerjakan secara swakelola atau dikerjakan sendiri oleh Satgas PU, maka kami lanjutkan, termasuk yang kami lanjutkan adalah dua bozem, yaitu di Tubanan dan Telaga Manukan,” kata Erna Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati, Selasa (27/4).

Menurut Erna, dua pembangunan bozem ini merupakan tindaklanjut sidak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di awal-awal menjabat Wali Kota Surabaya. 

Kala itu, ia mencoba menelusuri beberapa saluran yang menyebabkan genangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak dan sekitarnya.

“Ternyata saat itu ada tanah luas yang bisa dijadikan bozem, sehingga Pak Wali Kota langsung meminta kami untuk membuat bozem di dua tempat yang berbeda. Kalau dua bozem ini sudah jadi, maka airnya tidak akan bersatu lagi di depan Imigrasi, sehingga genangan di wilayah Imigrasi itu bisa diantisipasi,” tegasnya.

Ia memastikan, pembangunan dua bozem itu terus dilakukan pengerukan oleh Satgas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan. Rencananya, Bozem Tubanan itu luasnya 3 hektar dan Bozem Telaga Manukan luasnya sekitar 1 hektar. 

“Kalau kedalamannya semuanya hampir sama, yaitu 3 meter kubik, karena khawatir kalau terlalu dalam, khawatir ada apa-apa,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah membangun bozem sebanyak 72, sehingga kalau ditambah dua bozem lagi pada tahun ini, berarti total bozem di Surabaya menjadi 74 bozem. Volume masing-masing bozem itu berbeda-beda, tergantung ketersediaan lahan. 

“Kalau yang 72 bozem itu total luasannya mencapai 147,5 hektar dengan total volume mencapai 6.164.889 meter kubik,” tegasnya.

Erna mengaku saat ini masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya bozem untuk menampung air pada saat hujan deras. 

Makanya, semakin banyak warga mengusulkan dan meminta supaya daerahnya dibangun bozem. 

Padahal, dulu banyak warga yang menolak pembangunan bozem itu karena berbagai alasan, termasuk alasan pembebasan tanah.

“Kalau sekarang sudah banyak yang sadar fungsi bozem. Malah sekarang ada warga yang meminta untuk dibuatkan jembatan dan gazebo di tengah-tengah bozem itu, sehingga bisa dijadikan tempat untuk memancing,” imbuhnya.

Ia juga memastikan bahwa pembangunan bozem di berbagai titik di Kota Surabaya ini untuk mengantisipasi terjadinya global warming yang sudah mulai dirasakan di belahan dunia, mulai dari banjir dimana-mana hingga bencana kekeringan. 

“Namun, yang paling utama memang untuk antisipasi banjir, karena ini sangat membantu untuk menampung air,” pungkasnya.

Read More

Dilengkapi Fitur Perizinan, Total Pengaduan Masuk Melalui Aplikasi WargaKu Mencapai 2.369

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) terus mengembangkan sub layanan di dalam aplikasi WargaKu. 

Selain pengaduan, kini di dalam platform tersebut juga dilengkapi sub aplikasi perizinan. 

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 2.369 total pengaduan yang masuk melalui aplikasi tersebut.

Pada prinsipnya aplikasi WargaKu merupakan sebuah dashboard besar. Nah, di dalam dashboard tersebut berisi dengan sub-sub aplikasi atau fitur menu layanan untuk masyarakat.

"Seperti keluhan itu subdomain (fitur) dari aplikasi WargaKu, itu tentang pengaduan. Nah, sekarang kita tambah tentang perizinan, kependudukan dan layanan kesehatan," kata Kepala Dinkominfo Kota Surabaya, M Fikser saat ditemui di kantornya, Selasa (27/4).

Bahkan, kata Fikser, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana menambah beberapa sub baru di dalam aplikasi WargaKu. 

Fitur atau sub yang sedang disiapkan saat ini berupa layanan pendidikan, informasi terkait MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) hingga Kampung Tangguh. 

"Jadi masih kami siapkan itu masih proses. Seperti Kampung Tangguh, MBR, terus layanan informasi lain," jelasnya.

Menurut Fikser, dengan tersedianya beberapa sub aplikasi, masyarakat tak perlu repot membuka komputer jika ingin mengakses layanan lain di pemkot. 

Sebab, dengan melalui aplikasi WargaKu, masyarakat juga bisa mengajukan perizinan yang sudah terkoneksi ke dalam laman website Surabaya Single Window (SSW).

"Jadi orang ingin mengajukan perizinan, dia cukup menggunakan aplikasi WargaKu. Begitu dia mengajukan perizinan ternyata prosesnya lama, dia juga bisa melaporkan keluhannya itu ke layanan pengaduan," terangnya.

Tak hanya fitur layanan perizinan yang telah terkoneksi dengan laman website SSW. Namun, kata Fikser, fitur kependudukan juga telah terkoneksi dengan laman di layanan Klampid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.

"Kemudian fitur kesehatan, itu juga terkoneksi dengan laman E-health. Jadi dia mau mendaftar untuk mendapat layanan ke rumah sakit atau puskesmas juga bisa melalui aplikasi WargaKu," paparnya.

Data Dinkominfo Surabaya mencatat, sejak dirilis pada Senin (22/3) hingga Selasa (27/4) pukul 13.00 WIB, sebanyak 2.369 total pengaduan yang telah masuk melalui aplikasi WargaKu. 

Dari total pengaduan tersebut, 2.171 di antaranya sudah selesai ditindaklanjut dan ditutup instansi. Sedangkan 198 sisanya, dalam beberapa kategori status pengaduan. 

Dengan rincian, pengaduan baru belum ditanggapi hingga pukul 13.00 WIB ada 14, sudah ditanggapi dan sedang ditindaklanjuti 125 dan sebanyak 59 pengaduan sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh instansi.

Sementara itu, dari ribuan pengaduan yang diterima pemkot, ada 10 topik tertinggi yang terakumulasi di Dinkominfo Surabaya. 

Yakni, terkait bantuan sosial (bansos), lowongan pekerjaan, jalan rusak atau berlubang, MBR, KTP elektronik, bantuan UMKM, vaksinasi, PJU padam, BPJS PBI dan layanan PDAM.

Mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini menyatakan, bahwa pengembangan aplikasi WargaKu ini berawal dari inovasi yang digagas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. 

Melalui aplikasi WargaKu, wali kota ingin melibatkan masyarakat dalam masalah pembangunan kota. 

"Sebab, Pemkot Surabaya tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun kota. Untuk itu, perlu peran serta masyarakat," kata Fikser.

Hingga saat ini, Fikser menyebut, tak hanya ribuan pengaduan yang telah diterima Pemkot Surabaya melalui aplikasi WargaKu. Bahkan, warga yang telah memiliki akun di aplikasi ini jumlahnya mencapai 7.200 pendaftar.

"Saat ini kita juga sedang siapkan aplikasi namanya Layani WargaKu. Nah, ini khusus untuk aparat atau petugas. Isinya nanti untuk memantau terkait MBR, wilayah banjir, hingga PKL (Pedagang Kaki Lima). Ini yang sedang kita kerjakan," pungkasnya.

Read More

Mini Market Buka Terlalu Pagi, Dewan: Bisa Matikan Pasar Tradisional

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jam buka mini market yang terlalu pagi disorot Komisi A DPRD Surabaya. Imam Syafi'i anggota Komisi A mengatakan, dimasa pandemi banyak mini market yang memanfaatkan kesempatan. 

”Sejak Pandemi Covid-19, mereka buka jam 5 pagi. Bahkan ada yang jam 4 Subuh sudah buka," terangnya.

Menurut Imam Syafi'i tindakan ini melanggar Perda Nomor 8 tahun 2014. Didalam Perda disebutkan aturan tentang jam operasional toko swalayan. 

Yaitu Senin sampai Jumat buka jam 08.00 dan tutup pada jam 21.00.

Untuk sabtu dan minggu buka jam 08.00 sampai 23.00. Sedangkan untuk hari besar keagamaan dan libur nasional  toko bisa buka jam 09.00 sampai jam 24.00.

Imam kembali mengatakan, kalau mereka dibiarkan buka subuh, bisa mematikan pasar tradisional. Karena saat itulah orang-orang biasa pergi ke pasar. 

"Perda ini sudah mengatur bagaimana pasar rakyat dan UMKM itu tumbuh seiring dengan pertumbuhan toko swalayan," ungkapnya.

Imam menjelaskan dasar dari Perda jam operasional mulai 08.00, adalah untuk memberi kesempatan masyarakat pergi ke pasar tradisional. 

Baru setelah itu berbelanja ke mini market atau toko swalayan.

”Kalau seperti ini, apa fungsi peraturan itu kok malah mematikan. Apalagi saat ini masa-masa pandemi Covid-19, pasar-pasar rakyat susah,” ungkapnya.

Politisi Partai NasDem ini menghimbau hal ini Dinas perdagangan dan Satpol PP Kota Surabaya tidak diam atas pelanggaran ijin yang sudah dilakukan secara masif ini.

”Kalau betul-betul ingin melindungi pasar rakyat, ya minimarket harus ditertibkan,” tegasnya.

Imam menegaskan kalau kondisi ini terus terjadi, dirinya akan mengusulkan supaya Komisi memanggil para stake holder. 

"Kalau memang diperlukan, kami akan mengusulkan pencabutan ijin karena terus menerus melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

Read More

Meski Pandemi, Pemkot Surabaya Garap Dua Bozem dengan Swakelola

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Meskipun masih masa pandemi Covid-19 dan banyak anggaran yang direfocusing, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap mengerjakan beberapa proyek yang bisa digarap secara swakelola atau digarap sendiri tanpa melalui lelang seperti biasanya. 

Salah satu yang terus dilanjutkan pengerjaannya adalah pembangunan dua bozem, yaitu Bozem Tubanan dan Bozem Telaga Manukan.

“Akibat refocusing anggaran, memang ada beberapa proyek yang harus ditunda. Namun, proyek yang bisa dikerjakan secara swakelola atau dikerjakan sendiri oleh Satgas PU, maka kami lanjutkan, termasuk yang kami lanjutkan adalah dua bozem, yaitu di Tubanan dan Telaga Manukan,” kata Erna Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati, Selasa (27/4).

Menurut Erna, dua pembangunan bozem ini merupakan tindaklanjut sidak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di awal-awal menjabat Wali Kota Surabaya. 

Kala itu, ia mencoba menelusuri beberapa saluran yang menyebabkan genangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak dan sekitarnya.

“Ternyata saat itu ada tanah luas yang bisa dijadikan bozem, sehingga Pak Wali Kota langsung meminta kami untuk membuat bozem di dua tempat yang berbeda. Kalau dua bozem ini sudah jadi, maka airnya tidak akan bersatu lagi di depan Imigrasi, sehingga genangan di wilayah Imigrasi itu bisa diantisipasi,” tegasnya.

Ia memastikan, pembangunan dua bozem itu terus dilakukan pengerukan oleh Satgas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan. Rencananya, Bozem Tubanan itu luasnya 3 hektar dan Bozem Telaga Manukan luasnya sekitar 1 hektar. 

“Kalau kedalamannya semuanya hampir sama, yaitu 3 meter kubik, karena khawatir kalau terlalu dalam, khawatir ada apa-apa,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah membangun bozem sebanyak 72, sehingga kalau ditambah dua bozem lagi pada tahun ini, berarti total bozem di Surabaya menjadi 74 bozem. Volume masing-masing bozem itu berbeda-beda, tergantung ketersediaan lahan. 

“Kalau yang 72 bozem itu total luasannya mencapai 147,5 hektar dengan total volume mencapai 6.164.889 meter kubik,” tegasnya.

Erna mengaku saat ini masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya bozem untuk menampung air pada saat hujan deras. 

Makanya, semakin banyak warga mengusulkan dan meminta supaya daerahnya dibangun bozem. 

Padahal, dulu banyak warga yang menolak pembangunan bozem itu karena berbagai alasan, termasuk alasan pembebasan tanah.

“Kalau sekarang sudah banyak yang sadar fungsi bozem. Malah sekarang ada warga yang meminta untuk dibuatkan jembatan dan gazebo di tengah-tengah bozem itu, sehingga bisa dijadikan tempat untuk memancing,” imbuhnya.

Ia juga memastikan bahwa pembangunan bozem di berbagai titik di Kota Surabaya ini untuk mengantisipasi terjadinya global warming yang sudah mulai dirasakan di belahan dunia, mulai dari banjir dimana-mana hingga bencana kekeringan. 

“Namun, yang paling utama memang untuk antisipasi banjir, karena ini sangat membantu untuk menampung air,” pungkasnya.

Read More

Jumlah Penduduk Tembus 3 Juta, KPU Surabaya Sebut Anggota DPRD dan Dapil Bertambah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pesta demokrasi yang lazim disebut Pemilihan Umum (pemilu) terdekat di Kota Surabaya akan dilaksanakan pada tahun 2024, setelah Pemilihan kepala daerah selesai digelar Desember 2020 lalu.

Sepertinya di tahun 2024, ada kemungkinan perubahan jumlah keterwakilan legislator di Kota Pahlawan berubah. Jika saat ini jumlah wakil rakyat yang mengantor di Jalan Yos Sudarso sebanyak 50 orang, di tahun 2024 jumlahnya berpeluang bertambah menjadi 55 orang.

Hal ini menilik keputusan KPU RI no 18/PP.02-KPT/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota dalam pemilu. 

Dalam keputusan KPU ini menyebutkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa, jumlah anggota DPRD-nya bisa berjumlah 55 orang.

Peluang perubahan keterwakilan legislator ini telah disampaikan KPU Surabaya kepada pimpinan DPRD Surabaya. 

Secara khusus, beberapa komisioner KPU Surabaya mendatangi DPRD Surabaya, Selasa (27/4/2021).

“Kami sampaikan tentang adanya potensi penambahan jumlah anggota DPRD di Surabaya dari 50 orang menjadi 55 orang,” ungkap Subairi, komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.

Ia menyebut, hal ini juga telah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017. Intinya menyebutkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki penduduk lebih dari 3 juta jiwa, jumlah anggota DPRD-nya bisa diisi 55 orang.

Subairi mengatakan dalam pemilu 2019 jumlah penduduk Surabaya masih di bawah 3 juta jiwa. 

Namun di tahun 2024 mendatang, potensi jumlah penduduk mencapai 3 juta jiwa sangat mungkin terlampaui.

“Sebab posisi sekarang, jumlah penduduk Surabaya sudah mencapai 2,9 juta jiwa. Di tahun 2024 kemungkinan sudah tembus di angka 3 juta,” terangnya.

Sebagai konsekwensi atas penambahan jumlah legislator ini, jumlah daerah pemilihan (dapil) juga memungkinkan bertambah. 

Menurut Subairi, jika pemilu bakal memilih 55 anggota DPRD, dapil di Surabaya akan ditambah.

“Kalau tetap lima dapil berat. Kemungkinan bertambah menjadi enam dapil,” tambahnya.

Ia menyebut, kini KPU Surabaya sedang mengkaji perubahan jumlah dapil itu. KPU akan mengundang beberapa pihak yang berkompeten sebelum memutuskan perubahan jumlah dapil ini.

Sementara itu Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan, Agus Turcham menambahkan jika legislator di Surabaya memilih 55 orang, maka akan menjadi daerah pertama di Jatim yang memiliki jumlah legislator sebanyak itu. 

Namun jika dibandingkan global se-Indonesia, Surabaya bakal menyusul Kabupaten Bandung.

“Sekarang ini di Bandung sudah 55 anggota DPRD dan ada 7 dapil,” ujarnya.

Read More

Dekatkan Pelayanan ke Warga, Pendamping PKH di Surabaya Bakal Berkantor di Kelurahan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus merealisasikan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan kepada warga Kota Pahlawan. 

Yang terbaru, pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yang ada di Surabaya mulai Senin depan akan berkantor di kantor kelurahan.

Hal ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga Kota Surabaya. Sebab, selama ini layanan itu biasanya dilakukan langsung di kantor Dinsos Surabaya.

“Pak Wali Kota ingin pelayanan itu tidak langsung ke dinas, tapi cukup berhenti di kelurahan, sehingga pelayanan itu didekatkan kepada warga,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo, Senin (26/4).

Sebenarnya, lanjut dia, para pendamping PKH itu merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga mereka berada di bawah Kemensos, bukan di bawah Pemkot Surabaya. 

Karenanya, ketika ada program untuk mendekatkan pelayanan kepada warga, Dinsos Kota Surabaya berkoordinasi dengan Kemensos, sehingga program ini bisa direalisasikan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman kelurahan se-Surabaya untuk menyiapkan tempat bagi para pendamping PKH ini, karena mereka juga akan membuka pelayanan di kantor kelurahan,” kata Anang-sapaan Suharto Wardoyo.

Namun begitu, ia memastikan bahwa para pendamping PKH itu tidak sepenuhnya berada di kantor kelurahan, waktu pelayanannya masih terbatas dan sudah dijadwalkan. 

Sebab, mereka juga harus menjalankan tugas utamanya yang sudah diatur oleh Kemensos.

“Jadwal pelayanannya itu untuk Bulan April, mulai tanggal 26-30 April 2021, lalu khusus Bulan Mei pada tanggal 3, 5, 7, 10, 17, 19, 21, dan 24 Mei 2021. Mereka akan buka pelayanan di kantor kelurahan mulai pukul 09.00-12.00 WIB,” tegasnya.

Oleh karena itu, Anang berharap kepada warga Kota Surabaya untuk memanfaatkan pelayanan ini untuk berkonsultasi atau pun menanyakan berbagai hal tentang bantuan yang disalurkan oleh Kemensos, terutama soal bantuan sosial pangan program sembako, program keluarga harapan (PKH), dan juga alur pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT).

“Jadi, warga yang mau berkonsultasi tentang berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos, bisa langsung berkonsultasi kepada mereka gratis, sehingga ke depan kami harapkan bantuan yang diberikan oleh Kemensos bisa disalurkan dengan aman dan lancar di Surabaya, yang paling penting pula bantuan itu tepat sasaran bagi yang membutuhkan. Semoga ini semakin memudahkan warga Kota Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan Beasiswa untuk Anak Awak KRI Nanggala-402

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan program beasiswa untuk seluruh anak dari awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang telah dinyatakan gugur secara resmi oleh TNI AL. 

Beasiswa akan diberikan hingga jenjang kuliah bagi anak dari awak kapal yang merupakan warga Surabaya.

“Atas nama Pemkot Surabaya, kami menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya. Ini duka bagi Surabaya, duka bagi Indonesia. Semoga para awak KRI Nanggala-402 mendapat tempat termulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Eri, Senin (26/4).

Eri mengatakan, para awak kapal tersebut adalah patriot bangsa dan penjaga kedaulatan negeri. Jika pihak keluarga berkenan, Pemkot Surabaya menyiapkan beasiswa sampai jenjang kuliah untuk anak dari awak KRI Nanggala-402.

“Beasiswa adalah bentuk penghargaan dari Pemkot Surabaya, meski tentu ini tidak sebanding dengan pengabdian beliau-beliau yang teguh hingga akhir menjaga laut kita,” imbuh mantan kepala Bappeko Surabaya itu.

Pada Minggu (25/4), Eri sendiri juga telah mengunjungi para keluarga awak KRI Nanggala-402 yang tinggal di sejumlah kecamatan, antara lain, Wonokromo, Semampir, Kenjeran, Tambak Sari, Bulak Sukolilo, dan Karang Pilang.

“Jika tidak salah, ada sekitar 9 awak KRI Nanggala-402 yang tinggal dan ber-KTP Surabaya. Akan terus kami update. Sejak pagi hingga sore, saya sudah berkeliling mengunjungi para keluarga, berdoa bersama, memberikan semangat, bersama-sama kita melewati masa sulit ini,” ujar Eri.

Eri mengatakan, para awak KRI Nanggala-402 adalah teladan bagi generasi muda Surabaya. Mereka menunjukkan dedikasi dan pengabdian tanpa batas untuk bangsa hingga mengorbankan jiwa dan raga. 

“Keteladanan seperti itu harus kita contoh,” tegas Eri.

Dia menambahkan, tim Pemkot Surabaya juga melakukan pendampingan kepada para keluarga korban, termasuk menyiapkan psikolog.

“Semuanya kami lakukan dengan tidak mengurangi privasi keluarga. Memang ada keluarga yang belum berkenan menerima siapa pun, tapi prinsipnya Pemkot Surabaya siap total melayani seluruh keluarga awak kapal,” beber Eri.

Dia menambahkan, Pemkot Surabaya juga akan menggelar doa bersama untuk para awak KRI Nanggala-402. 

“Bersama para santri dan kiai, serta tokoh lintas agama, kami akan berdoa bersama untuk para awak kapal,” pungkasnya. 

Read More

Sepakat Damai, Linmas Siap Gandeng PWNU Jatim dalam Kegiatan Keagamaan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seorang pelajar SMP jadi korban salah sasaran usai dipukul sejumlah oknum Linmas saat membubarkan aksi tawuran antar remaja di kawasan Bubutan, Kota Surabaya, Rabu (14/4) dini hari. 

Kasus salah prosedur ini menimpa seorang pelajar yang sekaligus anak dari salah satu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

Setelah dilakukan mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak, akhirnya semuanya sepakat untuk berdamai. Artinya, kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berlanjut ke ranah hukum.

Bahkan, Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turut hadir dalam mediasi penyelesaian kasus ini yang berlangsung di rumah makan kawasan Genteng, Kota Surabaya, Minggu (25/4) malam.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya, Irvan Widyanto menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada korban beserta keluarganya, baik secara pribadi maupun institusi. 

Sebagai pemimpin, ia mengakui ada kesalahan prosedur yang dilakukan anggotanya dalam pelaksanaan tugas di lapangan saat peristiwa itu terjadi.

"Saya atas nama institusi termasuk pribadi dan teman-teman semua saya mohon maaf kepada pihak keluarga. Dan syukur Alhamdulillah dimediasi Pak Kyai Marzuki, tadi pihak keluarga bisa menerima," kata Irvan usai pertemuan itu, Senin (26/4).

Irvan mengungkapkan, bahwa pihak keluarga juga sepakat agar kasus ini selesai dan tidak berlanjut ke ranah hukum. 

Namun, bagi dia, peristiwa ini tetap menjadi evaluasi pembelajaran ke depannya agar tidak terulang dikemudian hari. 

"Jadi pihak keluarga semua tadi di hadapan Pak Wali Kota sepakat untuk selesai sampai di sini," ungkap dia.

Di samping itu, Irvan juga menegaskan, tetap memberikan sanksi kepada anggota Linmas yang melakukan kesalahan dalam prosedur di lapangan tersebut. 

Hal ini sebagaimana telah menjadi konsekuensi bagi setiap anggota Linmas yang melakukan kesalahan selama bertugas.

"Tetap kita sesuai dengan aturan yang ada di Linmas. Pelanggaran-pelanggarannya apa, jelas kita berikan sanksi. Tidak bisa dihindari karena memang salah," tegas dia.

Berkaca dari kejadian ini, kata Irvan, sinergitas antara PWNU Jatim dan Linmas Kota Surabaya menjadi semakin erat. 

Bahkan ke depannya, pihaknya berencana menggandeng PWNU Jatim dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan.

"Jadi ada masukan-masukan bahwasanya nanti ada kegiatan-kegiatan soft skill secara keagamaan. Mungkin kita lakukan zikir bersama, istighosah mengundang kyai atau ulama yang ada nanti kita agendakan," tutur Irvan.

Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar bersyukur kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah hukum. 

Pihaknya tidak ingin apabila ada masalah yang pada akhirnya mengganggu kerukunan dan keharmonisan warga.

"Jadi mumpung gurung gede (belum besar) segera diselesaikan. Sehingga ke depan antara NU, antara warga, antara siapa saja yang ada di Surabaya tetap nyaman-nyaman saja," kata KH Marzuki.

Sebagai evaluasi ke depannya, KH Marzuki juga mendorong institusi Linmas agar menerapkan psikotes selama pelaksanaan seleksi anggota. 

Sebab, hal itu juga menyangkut karakter dan sifat seseorang. Nah, ketika sudah lolos dalam tahap seleksi itu, kemudian dapat diisi dengan pembinaan keagamaan.

"Kami siap kyai-kyai, misalnya dua minggu sekali bareng Linmas zikir-zikir, selawatan, sehingga nanti lebih soft. Terus kepada warga yang memang awam, pada akhirnya sifatnya (agar) mengarahkan, menertibkan, membimbing dan seterusnya," pungkasnya.

Read More

Jadi Pimpinan Apel Gelar Pasukan Larangan Mudik, Wali Kota Eri Berharap Warga Menahan Diri untuk Tidak Mudik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri Gelar Pasukan Larangan Mudik Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 hijriah di Lapangan A Mapolrestabes Surabaya, Senin (26/4). 

Bahkan, ia juga menjadi pimpinan apel dengan didampingi oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Johnny Eddizon Isir. 

Seusai upacara, mereka juga sempat mengecek kesiapan pasukan beserta armadanya. Mereka memastikan bahwa pasukan untuk menghalau pemudik sudah siap.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan setelah Bulan Ramadhan nanti, umat muslim akan menyambut Hari Raya Idul Fitri yang biasanya diikuti pula dengan tradisi mudik. 

Masalahnya, saat inii masih masa pandemi Covid-19, sehingga sangat penting semua elemen bangsa untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk mencegah kerumunan.

“Mudik itu sangat erat kaitannya dengan kerumunan, karena saat itu masyarakat dalam jumlah besar melakukan mobilitas dalam waktu yang hampir bersamaan. Untuk itu pemerintah sudah mengeluarkan SE nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri beserta addendumnya,” tegas Eri Cahyadi, Senin (26/4).

Oleh karena itu, ia berharap kepada warga Kota Surabaya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka menahan diri untuk tidak mudik, terus disiplin menjalankan protokol kesehatan dan senantiasa tertib berlalu lintas. 

“Ini penting agar Kota Surabaya dapat terus menekan kasus aktif Covid-19 yang saat ini sudah sangat landai,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolrestabes Surabaya beserta jajarannya, dan juga Korem 084 Bhaskara Jaya yang telah memberikan pelayanan dan pengamanan optimial bagi masyarakat Surabaya.

“Saya juga berharap agar seluruh aparat dan personel yang terlibat, dapat mensosialisasikan secara masif dan mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas di Kota Surabaya,” kata dia.

Menurut Wali Kota Eri, Pemkot Surabaya akan melakukan kesiapan serta menjamin rasa aman dan nyaman dalam merayakan Idul Fitri 1442 hijriah itu. 

Bahkan, ia juga mengaku sudah memerintahkan jajarannya di Pemkot Surabaya, mulai dari OPD, kecamatan, kelurahan untuk tetap menjalankan tugasnya dan melaksanakan tugas piket kantor (on call) selama liburan Idul Fitri.

“Ini semau kami lakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam merayakan lebaran,” imbuhnya.

Ia menambahkan, OPD teknis, camat dan lurah diharapkan selalu melakukan pemantauan wilayah masing-masing, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya masing-masing. Pemantauan itu seperti memantau penjualan mercon atau petasan, dan juga meniadakan takbir keliling.

“Jadi, yang kita lakukan kali ini adalah persiapan untuk menjaga Kota Surabaya dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran terkait larangan mudik pada hari lebaran. Kita semua berharap Surabaya selalu aman dan nyaman,” pungkasnya.

Read More

Hadiri Acara Bhakti Sosial Yayasan Harapan Tama, Cak Ji Sampaikan Terima Kasih atas Kepedulian Terhadap Sesama

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji menghadiri acara Bhakti Sosial Yayasan Harapan Tama. 

Pada kesempatan itu Yayasan Harapan Tama memberikan bantuan Sosial berupa 900 Paket Sembako, Minggu (25/4).

Yayasan yang berlokasi di Jalan Gembong 48-50 itu, diihadiri oleh Ketua Yayasan Harapan Tama bernama Hermawan,  Anggota DPRI RI Komisi XI Indah Kurniawati serta seluruh pengurus dan penerima bantuan paket sembako.

Dalam kesempatan itu, Cak Ji mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Harapan Tama yang selalu peduli kepada sesama. Terutama, saat menjelang perayaan hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri.

"Sekali lagi terima kasih atas kepedulian yayasan Harapan Tama. Mudah-mudahan dengan pemberian sembako ini dapat membantu warga yang membutuhkan," kata Armuji.

Armudji menjelaskan, dirinya bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga sembako. 

Seperti misalnya operasi pasar atau pasar murah yang dilakukan selama Bulan Suci Ramadan. 

"Tentunya pasar murah ini digelar atas seizin satgas Covid-19. Jadi tetap disiplin protokol kesehatan (prokes)," ungkap dia.

Tidak hanya itu, dia juga memaparkan, beberapa program dalam rangka pemulihan ekonomi. Cak Ji mencontohkan, seperti membangkitkan semangat pelaku UMKM di berbagai bidang. 

"Kami terus bekerja sama dan berkolaborasi baik pemerintah maupun swasta untuk bergotong-royong mensejahterakan masyarakat," jelas dia.

Di samping itu, Armudji pun berpesan kepada seluruh warga yang hadir untuk tetap disiplin prokes. 

Meskipun sebagian warga sudah mendapatkan suntik vaksin.

"Saya mohon bapak ibu untuk tetap disiplin prokes. Karena saya sudah merasakan bagaimana terpapar wabah global ini," terangnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Harapan Tama, Hermawan menambahkan, kegiatan bhakti sosial memang rutin digelar setiap tahunnya. 

Dia juga menyebut bahwa berkat yang dibagi-bagikan ini akan membawa kebahagiaan dan kerukunan. 

Khususnya bagi para donatur yang menyisihkan sebagian hartanya untuk berbagi. 

Oleh sebab itu, tak lupa Hermawan berterima kasih kepada para donatur yang telah bersedia membantu. 

"Saya ucapkan terima kasih semoga kita semua dalam lindungan tuhan dan diberikan kesehatan selalu,"pungkasnya.

Read More

Dekatkan Pelayanan ke Warga, Pendamping PKH di Surabaya Bakal Berkantor di Kelurahan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus merealisasikan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan kepada warga Kota Pahlawan. 

Yang terbaru, pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yang ada di Surabaya mulai Senin depan akan berkantor di kantor kelurahan.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan para pendamping PKH akan membuka konsultasi dan melayani warga Kota Surabaya di kantor kelurahan mulai Senin depan. 

Hal ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga Kota Surabaya. Sebab, selama ini layanan itu biasanya dilakukan langsung di kantor Dinsos Surabaya.

“Pak Wali Kota ingin pelayanan itu tidak langsung ke dinas, tapi cukup berhenti di kelurahan, sehingga pelayanan itu didekatkan kepada warga,” kata Suharto Wardoyo, Sabtu (24/4/2021).

Sebenarnya, lanjut dia, para pendamping PKH itu merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga mereka berada di bawah Kemensos, bukan di bawah Pemkot Surabaya. 

Karenanya, ketika ada program untuk mendekatkan pelayanan kepada warga, Dinsos Kota Surabaya berkoordinasi dengan Kemensos, sehingga program ini bisa direalisasikan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman kelurahan se-Surabaya untuk menyiapkan tempat bagi para pendamping PKH ini, karena mereka juga akan membuka pelayanan di kantor kelurahan,” kata Anang-sapaan Suharto Wardoyo.

Namun begitu, ia memastikan bahwa para pendamping PKH itu tidak sepenuhnya berada di kantor kelurahan, waktu pelayanannya masih terbatas dan sudah dijadwalkan. 

Sebab, mereka juga harus menjalankan tugas utamanya yang sudah diatur oleh Kemensos.

“Jadwal pelayanannya itu untuk Bulan April, mulai tanggal 26-30 April 2021, lalu khusus Bulan Mei pada tanggal 3, 5, 7, 10, 17, 19, 21, dan 24 Mei 2021. Mereka akan buka pelayanan di kantor kelurahan mulai pukul 09.00-12.00 WIB,” tegasnya.

Oleh karena itu, Anang berharap kepada warga Kota Surabaya untuk memanfaatkan pelayanan ini untuk berkonsultasi atau pun menanyakan berbagai hal tentang bantuan yang disalurkan oleh Kemensos, terutama soal bantuan sosial pangan program sembako, program keluarga harapan (PKH), dan juga alur pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT).

“Jadi, warga yang mau berkonsultasi tentang berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos, bisa langsung berkonsultasi kepada mereka gratis, sehingga ke depan kami harapkan bantuan yang diberikan oleh Kemensos bisa disalurkan dengan aman dan lancar di Surabaya, yang paling penting pula bantuan itu tepat sasaran bagi yang membutuhkan. Semoga ini semakin memudahkan warga Kota Surabaya,” pungkasnya. 

Read More