Senin, 05 Juni 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pertama kali ambil Apel pagi pasca Sertijab beberpa waktu lalu, Komandan Detasemen Markas Pangkalan Utama TNI AL (Dandenma Lantamal) V Surabaya Letkol Marinir Akhmad Yudinanto, S. Pd, menjadi Inspektur upacara pada bendera di lapangan upacara Yos Sudarso Mako Lantamal V, senin (5/6).

Apel bendera yang digelar setiap Senin ini diikuti  seluruh anggota Lantamal V terdiri dari satu SST pama, satu SST pomal, satu  SSK bintara dan tamtama, dua SST pns putra dan putri.

Pada kesempatan tersebut, Dandenma Lantamal V menyampaikan bahwm ini terasa istimewa karena merupakan kesempatan bagi dirinya untuk bertatap muka secara langsung dengan seluruh anggota Lantamal V.

Diawal masa jabatannya,  Ia menyampaikan beberapa arahan dan pesan kepada seluruh anggota Lantamal V untuk dipahami dan dipedomani. Upaya-upaya peningkatan dan pembenahan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas terus 1kita lakukan demi kemajuan TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal V

Tugas sebagai Dandenma Lantamal V sangat besar dan penuh tantangan, tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh anggota Lantamal V yang memiliki loyalitas, dedikasi, semangat kerja yang tinggi.

“Banyak sekali tantangan tugas yang akan kita hadapi kedepan. Namun demikian saya percaya bahwa segala tugas terbut akan bisa dilaksanakan dengan baik berkat dukungan dari seluruh anggota Lantamal V, ” ujarnya.

Selanjutnya Yudhi- sapaan akrab Dandenma Lantamal V ini-  memperkenalkan diri sebagai Komandan Denma Lantamal V yang beberapa waktu lalu dilantik Komandan Lantamal V terhitung mulai tanggal 18 Mei 2017.

"Untuk itu mari kita sama-sama  melaksanakan setiap tugas yang dibenkan kepada kita dengan senang hati agar setiap pelaksanakan tugas bisa berjalan dengan lancar, untuk itu sekali lagi saya meohon dukungannya," pungkasnya. (arf)



KABAR PROGRESIF, Jakarta
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan selalu ada yang pro dan kontra dalam setiap kasus yang ditangani. Dalam beberapa waktu terakhir ini, Polri dianggap oleh sebagian pihak mengkriminalisasi ulama, namun oleh pihak lain disebut tidak tegas. Kapolri menyebutnya sebagai dilema yang dihadapi anggota kepolisian saat menangani suatu kasus. Banyak komentar muncul dari masyarakat ketika polisi menangani perkara hukum.

"Begitu kita melakukan rule of law, maka kembali ke penegak hukum, kita menghadapi dilematika, menghadapi tantangan-tantangan yang tidak semuanya mendukung rule of law itu," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (5/6/2017).

"Kita tangani perkara hukum, ada yang pihak pro dan pihak yang kontra kalau kepentingannya dianggap terganggu. Nangkap yang ini dibilang kasus kriminalisasi ulama, padahal kasusnya pornografi. Kemudian tangani ini, dibilang polisi nggak tegas, kita hadapi ini sekarang," ungkapnya.

Perdebatan mengenai itu pun menjadi ramai di media sosial. Tito bahkan mengaku capek saat disodori komentar-komentar yang ada di media sosial, yang saling menghujat dan menyalahkan satu sama lain.

"Media sosial yang dikirim ke saya, saya capek. Saya melihat sebentar saja sudah delete, delete sajalah, yang satu menghujat, yang satu menghujat juga. Yang dukung sedikit, yang satu menganggap polisi tidak tegas, ini kok dibiarkan bla-bla-bla.... Yang ini ditindak, polisi mengkriminalisasi," tutur Tito.

Bahkan Tito sering dikirim foto dirinya yang diedit macam-macam oleh anggota. Namun Tito mengaku tak menghiraukannya. Dia berpendapat, makin sering difitnah, dosanya akan gugur.

"Anggota saya laporan. Dikirim ke saya, sudah capek saya lihat Tito Karnavian dikasih gambarnya telinga begini, hidungnya, hidungnya hidung babi. Sudahlah biar saja, makin banyak difitnah, menurut ajaran yang saya anut, itu akan menggugurkan dosa-dosa saya dan itu saya sampaikan kepada teman-teman lain, dan kita serahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, mau dihujat itu risiko," tuturnya. (dtk/an)

Minggu, 04 Juni 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Petualangan penjahat jalanan yang cukup meresahkan jalanan ibu kota Surabaya akhirnya berhasil dilumpuhkan tim anti bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam operasi pekat semeru 2017.

Tak perlu butuh waktu banyak operasi pekat semeru 2017, hanya 11 hari yakni 23 Mei hingga 3 Juni, sebanyak 136 perkara, diungkap tim Antibandit Sat Reskrim Polretabes Surabaya.

Komposisi pengungkapan itu sendiri meliputi kejahatan jalanan, perjudian, premanisme, prostitusi dan pornografi.

Untuk kasus kejahatan jalanan, polisi mengungkap 75 perkara dengan 73 tersangka. 27 tersangka ditangkap tim Antibandit, dan 46 tersangka ditangkap polsek jajaran. Kejahatan itu meliputi 24 kasus pencurian motor, 27 kasus pencurian dan pemberatan (curas), 24 kasus pencurian disertai kekerasan(curas) dan 10 pencurian biasa.

Sedangkan untuk kasus perjudian, polisi mengungkap 11 perkara. Terdiri dari 2 kasus judi remi dan 9 pelaku judi togel (konvensional dan online) dengan jumlah tersangka 16 orang.

Untuk kasus premanisme, tim mengamankan 28 orang tersangka dari dari 16 kasus yang ada. Dua kasus ditangani Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, sedang sisanya 14 kasus ditangani polsek jajaran dengan tersangka 22 orang.

Sementara kasus prostitusi dan pornografi, 39 orang ditetapkan sebagai tersangka dari 34 perkara yang masuk. 15 kasus ditangani Sat Reskrim Polrestabes, dan 19 kasus ditangani oleh polsek jajaran. Dari kasus prostitusi dan pornografi, diamankan 39 orang.

“Kami sangat mengapresiasi kerja tim Antibandit juga polsek jajaran yang berhasil mengungkap kasus kejahatan jalanan. Semua ini kita lakukan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Surabaya,”  pungkas Kombes Pol M Iqbal.

Iqbal juga berharap peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan di Surabaya. Terutama menginformasikan kepada petugas jika melihat tindak kejahatan di depan mata. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak butuh waktu cukup lama, tim Anti bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, akhirnya berhasil mengungkap identitas pelaku perampokan yang menewaskan Hong Guan (42), juragan sembako Bintang Rejeki di Jalan Kapas Krampung pada 12 Mei 2017 lalu.

Salah satu pelaku dari perampokan disertai pembunuhan itu adalah Muzamil alias Emil, warga Desa Socah, Kecamatan Galis, Bangkalan.

Namun hingga kini polisi belum berhasil menangkap Muzamil alias Emil, pasalnya tersangka ini sudah mengendus keberadaan tim anti bandit yang telah memburunya.

Untuk itu Polrestabes memasukkan Muzamil alias Emil dalam daftar pencarian orang (DPO).

Munculnya salah satu pelaku ini, terkuak setelah polisi mengamankan istri Emil, Ny Farida (31) di rumahnya. Kini, polisi sedang memburu Emil dan komplotannya.

“Kami sudah mengantongi nama-nama pelaku. Salah satunya adalah Emil. Ini adalah foto tersangka Emil. Dia sudah dipastikan salah satu pelakunya dan beberapa temannya sekarang sudah dinyatakan DPO," beber Kombes Pol Mohammad Iqbal, Kapokretabes Surabaya di Mapolretabes, Minggu (4/6).

Dengan dibeberkannya identitas Emil, Iqbal meminta para tersangka segera menyerahkan diri dan jangan coba-coba melawan petugas atau mengancam nyawa petugas. Polisi akan bertindak tegas, jika melakukan perlawanan akan di tembak oleh Tim Anti Bandit.

“Segera saja menyerahkan diri. Karena saat ini istri anda (Muzamil) sudah di tangan kami. Tim kami segera mendekat," tegas Iqbal.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polretabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga mendambahkan, Ny Farida atau istri Muzamil sudah ditangkap beberapa pekan lalu. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti uang Rp 750 ribu, buku tabungan BCA, BPKB dan STNK motor, dua handphone (HP) dan lainnya.

"Identitas semua tersangka sudah kami diketahui. Termasuk ciri-ciri kendaraan yang dipakai saat beraksi," tutur Shinto.

Seperti diketahui, empat orang bersenjata golok merampok toko Sembako Bintang Rejeki Jl Kapas Krampung Surabaya. Tas milik istri Hong Gun, yakni Ny Lili Suryani (42) yang berisi uang Rp 50 juta dirampas kawanan perampok.

Tangan Ny Lili ditebas pakai golok, kemudian suaminya, Hong Gun berusaha menolong dengan mencegat perampok. Tapi justru ditebas golok dan akhirnya tewas saat perjalanan ke rumah sakit. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangka memperluas akses sistem pembayaran Non Tunai dan mendukung GNNT, Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (Pemprov) menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meresmikan Alat Parkir Meter Multi Kartu Dukung GNNT.

Bertempat di Halaman Taman Surya Surabaya penggunaan Kartu Uang Elektronik pada Alat Parkir Meter Dilaunching dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Jatim Difi Ahmad Johansyah, Wali Kota Surabaya Trirismaharini serta di saksikan oleh  pimpinan Perbankan Jatim, Perangkat Muspida Kota Surabaya dan Jajaran Pejabat Kota Surabaya.

Menurut Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim Difi Ahmad Johansyah mengatakan,bentuk kerjasama ini adalah salah satu bagian kita untuk implementasi dari program Gerakan Nasional Non Tunai dan Kota Surabaya merupahkan kota yang sangat melaju cukup pesat dalam implementasi dalam sektor penerapan mengurangi uang tunai terutama di area Pemakiran.

" Ini merupahkan prioritas upaya kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan melalui program penerapan sistem non tunai ini sangat efektif." katanya saat ditemui di sela acara peresmian Alat Parkir Meter Multi Kartu pada Sabtu ( 3/6/2017 ) di Surabaya

Lebih lanjut Difi menjelaskan, penerapan sistem parkir non tunai yang diperuntukkan bagi instansi pemerintah kota surabaya akan diperluas ke wilayah lain di kota surabaya.

" Bu wali juga mengatakan bahwa ini baru embrio (permulaan) dan kedepannya akan diterapkan perluasannya ditempat yang strategis di tempat - tempat lain kota surabaya." jelasnya.

Difi menambahkan, dengan menggunakan kartu Non tunai tersebut masyarakat bisa menabung di Bank yang cukup dapat difungsikan dimana-mana ini adalah memberikan fasilitas kemudahan terhadap masyarakat juga sekaligus mendukung upaya pemerintah menuju ekonomi digital.

" Hal ini penting untuk mendorong perekonomian yang lebih efisien, serta meningkatkan aspek governance dalam pengelolaan keuangan masyarakat, pelaku bisnis maupun lembaga-lembaga pemerintah." terang Difi.

Pada Kegiatan tersebut, Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan program Sosial Bank Indonesia berupa pakaian kerja untuk juru parkir.

" Program ini sebagai bentuk kepedulian dan dukungan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur terhadap juru parkir dalam menjaga kelancaran operasional parkir di kota surabaya." pungkas Difi. (Dji)

 
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Warga Surabaya berbondong-bondong menyaksikan final Liga Champions antara Real Madrid melawan Juventus pada Minggu dini hari (4/6/2017). Tidak heran jika sejumlah tempat nongkrong di Kota Pahlawan digelar acara nonton bareng (Nobar).

Begitu pula yang terlihat di Lapangan Kodam V/Brawijaya Surabaya, pada Sabtu malam, 3 Juni 2017. Ratusan orang berkumpul di sisi barat lapangan, menghadap ke sebuah panggung berlayar lebar. Mereka datang untuk nobar final Liga Champions 2017.

Warga mulai berdatangan sejak selepas selesai sholat tarawih. Untuk menghibur penonton, band lokal diundang untuk memainkan musik. Kuis seputar sepakbola juga dilaksanakan. Penonton yang bisa menjawab pertanyaan mendapatkan hadiah bola, kaos dan souvenir.

Nobar di Lapangan Kodam Brawijaya dihadiri sejumlah tokoh Jawa Timur. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Kasdam V Brawijaya Brigadir Jenderal TNI Widodo Iryansyah dan Danrem 084/Bhaskara Jaya Kolonel CZI Denny Herman..

Nobar digelar dengan tajuk 'Ngopi, Nobar, dan Sahur Bareng Gus Ipul'. Penonton yang hadir mendapatkan sahur gratis.

Gus Ipul mengatakan, ide nobar Liga Champions berawal dari keinginan dirinya bersama teman-temannya untuk menonton final Liga Champions bareng. Lalu muncullah ide nobar dengan panggung lumayan besar di Lapangan Kodam Brawijaya, tuturnya.  (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) telah meresmikan sistem pembayaran kartu elekronik (electronic payment) untuk alat parkir meter di halaman Taman Surya, Sabtu (3/6/2017).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan bentuk kerjasama ini merupakan salah satu bentuk pengimplementasian untuk mendukung gerakan nontunai dan mengurangi wujud uang-uang kertas tunai yang akan berdampak pada lingkungan.

“Surabaya sudah melaju dengan cepat dalam implementasi non-tunainya dan ini prioritas yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satu bentuk nyatanya melalui perpakiran,” ujar Ahmad.


Ditanya keuntungan apa saja yang yang bakal di dapat dalam penggunaan uang elektronik pada sistem parkir ini, Ahmad menuturkan sistem pembayaran retribusi parkir sesuai dengan waktu parkir sehingga memenuhi azas keadilan. Juru parkir tidak lagi memungut biaya melebihi tarif yang ditentukan. Semua transaksi pembayaran parkir akan masuk ke kas daerah dan terekam di data transaksi bank.

“Ini semua dilakukan untuk meminimalisir kebocoran transaksi pembayaran parkir di luar tarif yang sudah ditentukan dan mempermudah pengawasan pendapat kinerja juru parkir dalam memberikan pelayanannya,” katanya.

Selain Bank Indonesia, ada 5 bank lain yang digandeng sebagai mitra untuk memudahkan warga dalam melakukan akses pembayaran uang elektronik untuk parkir meter diantaranya bank Jatim, BRI, BNI, BCA, dan bank Mandiri.


Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, selama ini pendapatan parkir di surabaya masih on progress atau sesuai progress namun tahun ini meningkat.

“Tahun lalu pendapatan parkir 24,5%, kini pendapatan perpakiran sudah mencapai 40%,” ungkap Risma.

Risma juga mengingatkan kepada warga surabaya yang belum mengerti cara pembayaran uang elektronik parkir agar mencoba dan jika tidak mengerti langsung bertanya kepada petugas parkir.

“Kami sudah menyiapkan petugas yang akan menjaga, Jukir pun ikut membantu dan mengawasi sistem parkir menggunakan uang elektronik ini,” terang Mantan Kepala Bappeko tersebut. 

Ke depan Risma berencana membangun gedung parkir di beberapa tempat seperti di Jalan kertajaya, joyoboyo, urip sumoharjo, ngagel dan mayjend sungkono.

“Ini untuk mengurangi kendaraan yang parkir di pinggir jalan,” imbuhnya. (arf)




KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti mendorong pemerintah kota menggunakan Perda 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk mengatasi anak putus sekolah, terutama SMA/SMK di Kota Surabaya.

Pasalnya, dengan implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kota tak bisa memberikan layanan pendidikan gratis. Berbeda dengan SD dan SMP. Menurut Reni, APBD boleh digunakan untuk warga yang mempunyai masalah kesejahteraan social.

“Dan, salah satu problemnya adalah kemiskinan,” terangnya.

Reny mengungkapkan, Perda tersebut telah menjadi acuan dikeluarkannnya Perwali untuk memberikan beasiswa mahasiswa yang tak mampu.

Padahal, masalah kemahasiswaan merupakan kewenangan pendidikan tinggi, sedangkan SMA/SMK berada di Provinsi.

“Yang kita bantu bukan operasional sekolah, tapi warga di usia sekolah,” tuturnya.

Bahkan menurut Politisi PKS ini, Perpres 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan salah satu strategi untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin, semestinya bisa menjadi pedoman untuk mengatasi anak putus sekolah, karena sebelumnya menjadi landasan dikeluarkannnya Perwali untuk memberikan bantuan bagi mahasiswa miskin.

“Semestinya jika mahasiswa miskin bisa diberikan beasiswa, siswa miskin juga bisa, hanya komunikasinya saja antara pemerintah kota dengan provinsi,” kata Anggota Komisi D

Reny menyebutkan, jumlah siswa miskin SMA/SMK di Surabaya berdasarkan data pemerintah kota mencapai 11 ribu.

Setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Jatim, sebagian siswa ada yang dibebaskan, diberi keringanan, dan ada yang tak perlu bantuan.

“Tapi kita lihat di lapangan, masih banyak SMA/SMK yang belum dapat jaminan bebas biaya,” tandasnya.

Ia menuturkan, dari hasil reses Maret lalu, ada 5 anak di dua RW dari satu kelurahan yang putus sekolah sejak Januari. Selama ini, Reny mengakui, ada keraguan pada pemerintah kota untuk menganggarkannya.

Namun, menurutnya keraguan itu harus ada batasnya, sebagi bentuk perlindungan kepada warganya. Sebenarnya, ketika kewenangan ada di provinsi maka berkewajiban untuk mendanai. Tapi, jika ada keterbatasan anggaran, pemerintah kota dan provinsi harus berkoordinasi.

“Bentuknya tertulis, karena selama ini hanya lisan,” paparnya.

Reny menegaskan, jika sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, pemerintah kota melakukan kajian agar bisa dianggarkan. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Berita yang santer baik media lokal maupun nasional terkait ocehan Sekretaris DPC PDI-P Surabaya, Syaifudin  Zuhri yang ngotot akan mendaftarkan nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur 2018 patut dipertanyakan.

Pasalnya Keputusan untuk mendaftarkan Risma sebagai cagub Jatim itu hanya dihasilkan dalam rapat DPC PDIP Surabaya, Jumat (3/6/2017) malam, bukan dari DPD PDI-P Jawa Timur.

DPD PDI-P Jawa Timur sendiri meminta dan mengintruksikan kepada seluruh DPC PDI-P se-Jawa Timur untuk mendaftarkan kadernya sendiri yang potensial agar dapat maju dicalonkan menjadi calon Gubernur Jatim.

Nah, dari bahasa yang dianggap cukup dapat dimenegerti itulah, istilah mendaftakan berarti ke DPD PDI-P Jawa Timur.

Namun santernya pemberitaan itu, semakin menjadi pertanyaan, kapan Syaifudin Zuhri ini menggelar temu dengan berbagai surat kabar, atau hanya sebuah rilise yang tentunya ada nilai harganya, atau hanya mencari sensasi semata.

Kini publik yang dapat menilai kualitas dari wakil rakyatnya yang hanya umbar ocehan tapi tak memiliki kekuatan politik yang tentunya demi menbangun bangsa Indonesiaterutama di Jawa Timur.
Sementara Tim pemenangan Risma saat pemilihan walikota Surabaya yang juga pentolan PDI-P menilai hingga saat ini belum merumuskan siapa kader PDI-P yang bakal menjadi Cagub Jatim pada 2018 mendatang.

"Belum le, tenang wae, engkok tak werui." kata politisi yang juga mencegal agar  Risma batal mencalonkan jadi Cagub DKI Jakarta lalu sambil mewanti-wanti agar namanya tak dipublikasikan. (arf)


KABARPROGRESIF.COM  : (Jakarta) Seringkali para wanita mengeluhkan sulitnya untuk mencapai orgasme usai bercinta. Ternyata, pencapaian puncak orgasme sendiri, menurut sebuah penelitian berdasarkan usia tertentu.

Dilansir dari laman Medical Daily, survei yang dilakukan oleh Natural Cycles, peneliti menemukan wanita baru akan mencapai puncak dari orgasme terbaiknya saat berusia 36 tahun. Survei tersebut juga mencakup perasaan atraktif dan perasaan nyaman saat bercinta, turut dirasakan saat usia wanita mencapai 36 tahun atau lebih.

Untuk kaum wanita yang masih berusia sekitar akhir 30-an, hanya 10 persen yang merasakan kepuasan pada bentuk tubuhnya, serta hanya enam dari 10 orang yang merasakan pengalaman orgasme terbaiknya. Sementara itu, 9 sembilan dari 10 wanita berusia di atas usia 30 tahun yang merasakan rasa nyaman saat bercinta.

"Penemuan kami menunjukkan, meski wanita usia di atas 35 tahun melakukan hubungan intim lebih sedikit dibandingkan usia lebih muda, tetapi memiliki pengalaman orgasme yang lebih baik dibanding usia di bawahnya," tulis peneliti.

Penelitian ini melakukan survei kepada 2.600 wanita dengan metodologi McCoy Female Sexuality Questionnaire. Metode ini dirancang untuk memastikan aspek dari seksualitas wanita yang berubah-ubah akibat perubahan hormon seks di tubuh.

Hal ini turut ditemukan oleh penelitian pada 2016. Di mana, para peneliti menemukan, kaum wanita di usia tua memang tidak lagi memiliki libido setinggi usia muda. Tetapi, usia tua tersebut memungkinkannya memiliki pengalaman akan bentuk tubuhnya, memahami tubuhnya serta bagaimana fungsi dan bagian mana yang bisa dipuaskan.

Selain itu, wanita usia 36 tahun ke atas, lebih nyaman dengan bentuk tubuh dan kulitnya sendiri. Mereka di sini akhirnya mampu membawa rasa percaya diri, yang memicunya lebih atraktif saat bercinta dan bagaimana mendiskusikannya dengan pasangan. (dbs)

Sabtu, 03 Juni 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan semua elemen masyarakat dalam menjadikan Surabaya sebagai kota yang ramah dan nyaman bagi anak-anak, mendapatkan apresiasi positif dari Tim Juri Nasional Kota Layak Anak (KLA). Tim juri yang dipimpin pakar anak, Ernanti Wahyuni dan anggota dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian P3A) diterima Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Sabtu (3/6/2017).

Ernanti menyampaikan, kedatangan tim juri yang beranggotakan enam orang ke Surabaya untuk melakukan verifikasi kota layak anak. Menurutnya, Surabaya sudah mengirimkan laporan kepada tim juri melalui aplikasi. Laporan melalui aplikasi tersebut telah diverifikasi dokumennya.

“ Selanjutnya kami akan melakukan verifikasi lapangan selama 2-3 hari ke depan. Selain sebagai verifikasi, kami juga ingin melihat inovasi yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk ditularkan ke kota-kota lain. Jadi kami ingin dapat dua sisi, ” jelas Ernanti.

Untuk parameter kota layak anak di tahun 2017 ini, perempuan yang juga menjadi tim ahli Kementerian P3A untuk pengembangan kota layak ini menyebut ada sedikit perubahan. Bila di tahun sebelumnya ada 31 indikator, kali ini dikerucutkan menjadi 24 indikator.

“ Jadi ada hal-hal yang sedikit berbeda dari tahun lalu,” ujarnya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini lantas menyampaikan paparan perihal upaya pendekatan dan program apa saja yang telah dilakukan Pemkot Surabaya untuk mewujudkan Surabaya kota layak anak. Disampaikan wali kota, upaya yang dilakukan Pemkot tersebut bukan hanya kewenangan dari Dinas Pengendalian Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Surabaya. Tetapi juga melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“ Kami juga bersinergi dengan kepolisian, dewan pendidikan, Badan Narkotika Nasional dan LSM tentang bagaimana menangani anak-anak, ” jelas wali kota.

Wali kota mencontohkan Pemkot melalui Dinas P5A punya Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) di gedung Siola. Di Puspaga, warga Surabaya bisa melakukan konsultasi seputar masalah keluarga hingga konsultasi bagi pasangan yang akan menikah. Lalu Dinas Sosial  memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengajak anak-anak putus sekolah agar kembali bersekolah. Serta Dinas Kesehatan ikut melibatkan anak-anak (siswa) sebagai pengawas jentik yang terbukti ikut menurunkan angka penyakit demam berdarah di Surabaya. Pemkot juga mendorong anak-anak muda untuk aktif di karang taruna. Kini ada 770 personel karang taruna di 154 kelurahan.

“ Di kampung-kampung juga ada area publik yang bisa digunakan anak-anak untuk beraktivitas seperti menari, latihan musik, karawitan dan bela diri, ” jelas wali kota. 


Selain itu, Pemkot juga memiliki 1400 taman bacaan masyarakat yang berkontribusi dalam menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Surabaya hingga 80,38. Lalu ada Rumah Bahasa dan Rumah Matematika. Pemkot juga telah mengubah “wajah” kawasan bekas lokalisasi menjadi lingkungan yang nyaman bagi anak-anak dengan membangun taman dan juga lapangan olahraga. Pemkot juga punya program internet sehat. Serta ada sekolah inklusi, bus sekolah, dan pembangunan gedung sekolah dilengkapi fasilitas olahraga. Plus, adanya Command Center di Siola yang bisa merespons cepat aduan masyarakat semisal anak hilang ataupun percobaan bunuh diri.    

“Kami juga punya program Kampunge Arek Suroboyo. Diantaranya ada kampung pendidikan, kampung aman, kampung asuh. Karena memang, anak tidak bisa hanya di sekolah. Anak-anak justru lebih banyak di rumah dan lingkungannya. Untuk itu, lingkungannya harus sehat, nyaman dan aman,” sambung wali kota.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol M Iqbal yang ikut hadir mengatakan, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot dalam mewujudkan kota layak anak, telah sangat meringankan tugas kepolisian. Sebab, penanggulangan gangguan keamanan dilakukan dari embrio nya.

“Kami men-support Pemkot. Untuk itu, kami instruksikan ke jajaran agar menguatkan apa yang telah disampaikan ibu wali,” ujarnya.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi menyampaikan, ada tiga hal yang membuat Surabaya unggul dalam penanganan masalah anak dibandingkan kota-kota lain. Pertama karena penanganan masalah anak dilakukan secara komprehensif. Kedua adanya sinergi yang bagus antar SKPD.

“Dan ketiga adalah partisipasi masyarakat yang tinggi. Ada kesadaran kolektif. Ini kuncinya,” jelas Martadi.

Mendengar paparan wali kota, tim juri lantas memberikan apresiasi positif. Ernanti Wahyuni menyebut semua kluster sudah ditangani dan terpenuhi di Surabaya. Selain kluster nya sudah terpenuhi, dia juga menyebut kemitraan dengan dunia usaha dan LSM juga intensif.

“ Kami sudah dengar semua apa yang dilakukan di Surabaya. Menurut kami sudah jos. Izinkan kami melihat langsung di lapangan. Mungkin kami bisa beri masukan agar lebih baik lagi. Harapan kami Surabaya mencapai derajat paling tinggi dibanding kota-kota lainnya,” sambung Ernanti.

Selama ini, Surabaya konsisten meraih penghargaan Kota Layak Anak. Dari mulai tingkat Madya hingga tingkat Nindya. Untuk kategori Nindya, di Indonesia ada tiga kota yakni Surabaya, Denpasar dan Solo. (arf) 


KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Setelah melakukan penggeledahan pada kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) kabupaten Sidoarjo, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo meningkatkan pengusutan kasus dugaan korupsi di PDAU itu dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan terkait adanya dugaan kebocoran dana milyaran rupiah mulai tahun 2010-2016.

Penyidik kejaksaan menemukan beberapa alat bukti, diantaranya berupa kwitansi atau tanda terima uang yang diduga mengalir pada oknum pejabat eksekutif dan legislatif kabupaten Sidoarjo

Penyidik Kejari Sidoarjo telah memeriksa sejumlah pihak diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Sidoarjo, Dewan Pengawas PDAU, Kepala Inspektorat, Lapindo Berantas Inc, SKK Migas, PT. BBG, dan juga rekanan PDAU Sidoarjo untuk mengungkap dugaan korupsi miliaran rupiah pengelolaan keuangan di PDAU Sidoarjo sejak 6 tahun terkahir  yakni 2010-2016 itu.

Penyidik kini memfokuskan penyidikan untuk tiga unit diantaranya yakni Delta Grafika, Delta Gas dan Delta Properti di PDAU Sidoarjo yang diduga merugikan miliaran uang negara itu.

Sedangkan untuk pemeriksaan pada para anggota DPRD kabupaten Sidoarjo, kejaksaan masih menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Timur (Jatim), dimana surat permohonan kepada Gubernur sudah disampaikan oleh kejaksaan, tinggal menunggu persetujuan saja.

Kesatuan Aksi Remaja Anti Korupsi (KRAMAS) mendesak Gubernur Jatim agar tidak menghambat proses penyidikan kasus korupsi dengan segera mengeluarkan surat persetujuan agar aparat hukum bisa memeriksa para anggota DPRD kabupaten Sidoarjo yang diduga terlibat dalam kasus korupsi PDAU tersebut.

Agus Rusianto, ketua Kramas juga berharap agar kejaksaan Sidoarjo tidak gentar mengusut dugaan korupsi PDAU ini secara tuntas, dan berharap bisa membongkar siapa sebenarnya dalang dan yang menikmati dana hasil korupsi itu.

Agus memberi apresiasi positif atas kinerja kejaksaan Sidoarjo dibawah pimpinan Sunarto, karena telah banyak membongkar kasus korupsi, misalnya kasus korupsi PDAM, dinas pertanian, dinas pengairan, dinas pendidikan dll, yang dimasa sebelumnya terkesan tak tersentuh hukum.
Karena ketegasan itu, sampai bermunculan info dan atau rumor, bahwa para elit penguasa di Sidoarjo berupaya agar para pimpinan kejaksaan Sidoarjo diganti dengan orang-orang yang bisa tunduk pada mereka.

Untuk itu Agus berharap agar kalaupun ada pergantian karena memang merupakan mekanisme rutin dari sebuah lembaga negara, semoga penerusnya tetaplah orang-orang yang mempunyai integritas dan tidak takut pada ancaman dan tekanan.

Karena masih banyak kasus dugaan korupsi di Sidoarjo yang perlu diungkap, misalnya dugaan beralihnya aset pemerintah kabupaten pada pihak swasta dan atau adanya indikasi aset pemerintah yang dijadikan agunan kredit oleh pihak swasta pada bank, dan lainnya

Sementara itu sekda kabupaten Sidoarjo, Joko Sartono ketika dihubungi ponselnya 0812165xxxx dan 08213156xxxx belum bersedia memberi tanggapan, sebagaimana sikapnya saat selesai diperiksa di kantor Kejari Joko menghindar dari wartawan dan berlari sambil menutupi wajahnya dengan sebuah map.

Sedangkan kepala kejaksaan Sidoarjo, Sunarto ketika dihubungi ponselnya 08133162xxxx belum bersedia memberi keterangan secara detail karena untuk keperluan pengusutan secara tuntas. (bambang)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive