Rabu, 13 September 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Upaya perlawanan yang dilakukan Herny J Gunawan melalui permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akhirnya kandas. Pujo Saksono, hakim tunggal pra peradilan menyatakan permohonan pra peradilan tersebut Gugur Demi Hukum (GDH).

Menurut Hakim Pujo, Tidak ada alasan atau dalil-dalil hukum yang kuat untuk mengabulkan permohonan pra peradilan yang dilayangkan Henry J Gunawan melalui tim kuasa hukumnya, M Sidik Latuconsina.

Hakim menilai, gugurnya permohonan pra peradilan tersebut berdasarkan landasan hukum yang kuat, mengacu pada pasal 82 ayat 1 huruf D KUHAP.

Selain itu, telah disidangkannya materi pokok perkara dalam kasus ini juga menjadi acuan hakim Pujo dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Hakim Pujo, apabila diterimanya permohonan pra peradilan tersebut, tentunya akan mengganggu proses pemeriksaan materi pokok perkara yang saat ini telah disidangkan di PN Surabaya.

"Hal itu juga akan terjadi ketidakpastian hukum,"ucap Hakim Pujo Saksono saat membacakan amar putusannya diruang sidang Kartika 2, Rabu (13/9/2017).

"Mengadili, Menyatakan permohonan pra peradilan Henry J Gunawan Gugur Demi Hukum,"sambung Hakim Pujo sembari mengetukkan palu sebagai tanda berahkirnya persidangan.

Sementara, M Sidik Latuconsina selaku kuasa hukum Henry J Gunawan mengaku masih belum bersikap atas putusan ini. "Saya harus informasikan dulu ke klien, apakah klien mau lakukan upaya hukum atau tidak,"kata Sidik saat dikonfirmasi usai persidangan.


Kendati demikian, M Sidik Latucosina mengaku, jika putusan pra peradilan tersebut bukanlah final. Sesuai pasal 81 KUHAP, pihaknya bisa saja melakukan upaya hukum.

"Mahkamah Agung tidak boleh menolak,"pungkasnya.

Sementara, Darwis selaku kuasa hukum Kejati Jatim dan Kejari Surabaya tak mau mengomentari putusan hakim pra peradilan.

"Kami akan fokus ke persidangan pidananya dan saya kira putusan ini sudah tepat,"kata Darwis usai persidangan.

Seperti diketahui, Permohonan pra peradilan yang dilayangkan Henry J Gunawan terhadap  Kejati Jatim dan Kejari Surabaya tersebut menyoal tentang tidak sahnya penetapan tersangka Henry J Gunawan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan.

Selain menyoal penetapan tersangka, Henry  juga menyoal masalah penahanannya. Tidak dikirimkannya tembusan surat perentah penahanan ke keluarga juga dipermasalahkan.

Kasus penipuan dan  penggelapan ini dilaporkan oleh Notaris Caroline C Kalampung.  Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar. (Komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Notaris Hairanda sepertinya sudah mencium aroma penangkapan dirinya oleh tim eksekutor Kejari Surabaya yang bekerjasama dengan Kejari Banjarmasin dan Kejari Banjar Baru.

Salah seorang tim eksekutor menceritakan bagaimana aksi berkelit Hairanda dari kejaran Korps Adhyaksa yang akan menangkapnya.

Hairanda dikabarkan akan lari ke Balikpapan, Namun urung dilakukan. Tim yang mengamati pergerakan Hairanda pun awalnya sempat putus asa mendeteksi keberadaan buronan kasus penipuan ini.

Namun, jelang petang hari, tim eksekutor kembali menemukan titik terang posisi Hairanda. Dia bersembunyi di kediamannya dijalan Cempaka Banjarmasin.

Saat ditangkap tim eksekutor, Hairanda sempat melarikan diri, Dia mau lari lewat pintu belakang rumahnya dan masuk ke dalam sebuah  gudang, yang masih satu lokasi dengan rumahnya.

Sampai digudang tersebut, Hairanda langsung memanjat ke sebuah atap, Tapi upayanya gagal. Tim eksekutor yang terdiri dari Kejari Surabaya, Kejari Banjarmasin dan Kejari Banjar Baru berhasil membuat langkah pelarian Hairanda terhenti.

Tak lama kemudian, Hairanda dibawa Kejari Banjarmasin untuk diamankan. Dan siang ini, sekira  pukul 14.30 WITA (waktu Banjarmasin), Hairanda akan diterbangkan dari Bandara Syamsudin ke Bandara Juanda  Surabaya dengan naik pesawat Lion Air.

Setibanya di Bandara Juanda, oleh jaksa esekutor Kejari Surabaya. Hairanda akan langsung dibawa ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara atas kasus penipuan yang dilakukannya.

"Terpidana Hairanda Suryadinata langsung kami bawa ke Rutan Medaeng,"terang Kasipidum Kejari Surabaya, Didik Adyotomo saat dikonfirmasi, Rabu (13/9/2017).

Untuk diketahui, Kasus pidana Harianda ini bermula dari adanya permasalahan hukum yang dialami Mulyanto bersama Juliati Wjayanti (istri), Alvianto Wijaya (anak) serta Thio Sin Tjong (temannya). Mereka dilaporkan oleh Juniwanti Sugihman atas tuduhan penganiayaan, pengeroyokan, serta pengerusakan.

Saat itu, Hairanda ditunjuk sebagai pengacara kasus mereka. Nah, ditengah proses hukum itulah, Hairanda mengaku bisa menghentikan kasus tersebut dan meminta uang ratusan juta untuk mengkondisikan kepolisian.

Namun setelah uang diberikan sebesar Rp 165 juta, mereka justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya. Advokat Hairanda pun lari dari tanggung jawabnya, hingga akhirnya dilaporkan ke polisi telah melakukan penipuan.

Tanpa melalui advokat Harianda, kasus Mulyanto beserta keluarganya akhirnya dihentikan oleh penyidik. Polrestanes Surabaya mengeluarkan SP3 karena ada perdamian antara Mulyanto sekeluarga dan pihak Juniwanti.

Oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Hairanda divonis bersalah. Dia diganjar hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Kejari Surabaya yang sebelumnya menuntut Hairanda dengan hukuman 3 tahun penjara.

Tak puas dengan vonis hakim PN Surabaya, Hairanda mengajukan upaya hukum. Tapi hukuman Hairanda justru diperberat oleh Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menjadi 2 tahun penjara.

Hairanda kembali melakukan perlawanan, Dia pun menempuh jalur kasasi. Tapi upaya Hairanda kandas, Hakim ditingkat kasasi menolak kasasinya dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. (Komang)




KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelarian Notaris Hairanda Suryadinata atas putusan hakim Mahkamah Agung (MA) RI akhirnya berakhir. Tim eksekutor Kejari Surabaya yang bekerjasama dengan Kejari Banjarmasin dan Kejari Banjar Baru berhasil menangkap Hairanda dikediamannya dikawasan  Jalan Cempaka Banjarmasin.

Notaris yang juga merangkap profesi sebagai advokat ditangkap sekitar pukul 21.00 tadi malam.

"Terpidana kasus penipuan ini sudah kami tangkap tadi malam di Banjarmasin,"terang Kasipidum Kejari Surabaya, Didik Adyotomo saat dikonfirmasi, Rabu (13/9/2017).

Penangkapan Hairanda, Lanjut Didik, membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Kejari Surabaya pun juga telah menetapkannya sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) sejak 31 Juli 2017 lalu.

"Sempat kesulitan memantau keberadaanya, karena sering berpindah-pindah tempat tinggal,"sambungnya.

Diakui Didik, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan proses administrasi untuk menjebloskan Hairanda ke Rutan Medaeng.

"Kami langsung bawa ke Rutan Medaeng,"ujar Didik.

Untuk diketahui, Kasus pidana Harianda ini bermula dari adanya permasalahan hukum yang dialami Mulyanto bersama Juliati Wjayanti (istri), Alvianto Wijaya (anak) serta Thio Sin Tjong (temannya). Mereka dilaporkan oleh Juniwanti Sugihman atas tuduhan penganiayaan, pengeroyokan, serta pengerusakan.

Saat itu, Hairanda ditunjuk sebagai pengacara kasus mereka. Nah, ditengah proses hukum itulah, Hairanda mengaku bisa menghentikan kasus tersebut dan meminta uang ratusan juta untuk mengkondisikan kepolisian.


Namun setelah uang diberikan sebesar Rp 165 juta, mereka justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya. Advokat Hairanda pun lari dari tanggung jawabnya, hingga akhirnya dilaporkan ke polisi telah melakukan penipuan.

Tanpa melalui advokat Harianda, kasus Mulyanto beserta keluarganya akhirnya dihentikan oleh penyidik. Polrestanes Surabaya mengeluarkan SP3 karena ada perdamian antara Mulyanto sekeluarga dan pihak Juniwanti.

Oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Hairanda divonis bersalah. Dia diganjar hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Kejari Surabaya yang sebelumnya menuntut Hairanda dengan hukuman 3 tahun penjara.

Tak puas dengan vonis hakim PN Surabaya, Hairanda mengajukan upaya hukum. Tapi hukuman Hairanda justru diperberat oleh Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menjadi 2 tahun penjara.

Hairanda kembali melakukan perlawanan, Dia pun menempuh jalur kasasi. Tapi upaya Hairanda kandas, Hakim ditingkat kasasi menolak kasasinya dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. (Komang)



Selasa, 12 September 2017


KABARPROGRESIF.COM  : (Surabaya) Pengerjaan proyek Jembatan Ratna Surabaya yang rencananya mulai dioperasikan 10 November 2017 memasuki babak baru. Untuk memperlancar pembangunan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menutup sementara Jalan Darmokali Surabaya mulai tanggal 13 - 16 September 2017.

Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Robben Rico mengatakan, penutupan jalan kembali dilakukan seiring adanya pemasangan ginder pada erection fitter sepanjang 7 meter di Jembatan Ratna.

“Memang akan ditutup selama 3 hari dan mulai kami tutup hari ini pukul 12 malam, namun kalau cepat diselesaikan sebelum tanggal 16 September jalan akan langsung dibuka. Doakan supaya lancar,” kata Rico saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa, (12/9/2017).

Selama penutupan jalan tersebut, lanjut Rico, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas. Hal ini untuk memecah kemacetan arus lalu lintas akibat penutupan jalan.

“Nanti semua pengendara R-2 dan R-4 yang dari arah jembatan BAT akan dialihkan ke arah Dinoyo. Sedangkan yang dari arah Bengawan tidak boleh belok ke kanan. Sementara untuk Jalan darmokali dibuat satu arah,” terangnya.

Disampaikan Rico, tidak hanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan pemkot, tetapi pihaknya bersama pihak kontraktor juga melakukan sosialisasi dengan memasang banner di perempatan Jalan Bengawan arah persimpangan Jembatan Ratna dan menyediakan rambu-rambu sebagai tanda penutupan jalan.

“Kami akan meletakkan rambu-rambu tersebut di daerah Ngagel dan Bagong agar dari kejauhan pengendara sudah mengetahui bahwa ada penutupan jalan terkait pembangunan jembatan Ratna,” jelasnya.

Dengan adanya penutupan jalan ini, Rico berharap agar masyarakat surabaya tidak mengeluh melainkan diminta untuk bisa mengerti dan memahami proses pembangunan jembatan yang sedang dilakukan Pemkot Surabaya. “Meskipun nanti dalam proses pembangunan jembatan akan menimbulkan kemacetan, toh nantinya masyarakat bisa merasakan manfaat dari jembatan ini,” pungkas Rico. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pencarian bibit unggul calon prajurit TNI terus dilakukan di jajaran TNI-AD. Setelah sebelumnya melewati proses seleksi siswa Tamtama, kali ini, proses seleksi akan memasuki para siswa Bintara.

Namun, sebelum dimulainya proses tersebut, beberapa tahapan telah digelar oleh Kodam V/Brawijaya, terutama pelaksanaan tahap akhir di tahap panitia daerah (Panda) sidang parade yang dipimpin langsung oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M. D. A.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya Kolonel Arh Sinthu Bas Ignatius S. Sos, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan guna terwujudnya proses seleksi yang transparan, akuntabel dan terbuka dalam memilah dan memilih para calon Bintara Prajurit Karier (Bintara PK) terbaik tahun ini.

"Sidang ini bertujuan untuk menetapkan calon Bintara terbaik," kata Kapendam saat ditemui di Gedung Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya. Selasa, (12/9/2017) siang.

Selain itu, kata mantan Kepala Staf Korem (Kasrem) 082/CPYJ ini, kegiatan parade ini dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam seleksi calon Bintara PK yang dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan.

"Parade saat ini, diikuti sebanyak 926 peserta, dimana nantinya akan dipilih untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya (Panitia Pusat,red),"  tuturnya.

Untuk diketahui, para siswa Bintara PK tersebut, sebelumnya telah melewati beberapa tahap seleksi. Termasuk diantaranya pengecekan administrasi, postur tubuh dan jasmani.

"Itu penting untuk dilakukan guna mendapatkan prajurit TNI-AD yang berkualitas," tegasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemprov Jatim belum transparan terkait pengembalian mobil dinas anggota DPRD Jawa Timur. Kendati tanggal 11 September kemarin menjadi hari terakhir pengembalian Mobdin yang digunakan para wakil rakyat di Jln Indrapura itu.

batas 11 September ini mengacu pada surat yang dilayangkan Pemprov Jawa Timur tertanggal 28 Agustus tentang tunjangan trsportasi. Pemprov memastikan jika dalam waktu 14 hari sejak pengiriman surat tersebut dan belum ada balasan maka penarikan mobdin DPRD Jatim tetap akan dilaksanakan.

"Pemprov Jatim telah berkirim surat ke Kemendagri pada 28 Agustus 2017, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban.Sekarang posisi kami menunggu jawaban. Kalau sudah turun maka pemprov Jatim bisa bertindak dan langsung menarik mobil dinas anggota dewan,” ucapnya tak lama ini.

Jika sampai 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman atau jatuh pada 11 September 2017 dan jawaban belum turun maka kendaraan akan ditarik Pemprov Jatim. “Ini karena dinilai Mendagri setuju terhadap surat Pemprov tersebut,” kata orang nomor satu di Pemprov Jatim menegaskan.

Namun hingga kemarin, Pemprov melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum mau membeber berapa jumlah mobil yang sudah dikembalikan wakil rakyat  di Indrapura itu. "Pengembalian mobil dinas memang di BPKAD, tapi persis jumlahnya saya tidak tahu kan da yang membidangi," ujar Supriyanto sekretaris BPKAD Provinsi Jatim, yang dihubungi kemarin.

Suprianto kemudian buru - buru meminta agar menanyakan ihwal pengembalian mobil dinas dewan Jatim itu langsung pada sekretaris daerah Provinsi Jatim, Akhmad Sukardi. "sesuai petunjuk langsung pak sekda, terkait mobdin, bisa langsung klarifikasi langsung ke beliaunya." tegas Supriyanto.

Namun dikonfirmasi langsung hingga berita ini ditulis, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi juga tidak memberikan penjelasan.

Menariknya, terkait surat Pemprov Jatim yang dikirimkan ke Kemendagri perihal tunjangan transportasi juga tidak banyak diketahui dilingkungan Provinsi Jatim, Biro Pemerintahan maupun Biro Humas Protokol dan Kerjasama Pemprov Jatim kompak menjawab yang mengetahui perihal surat tersebut adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Namun Kepala Biro Pemerintahan Anom Surahno menambahkan jika surat yang dikirimkan Pemprov Jatim itu nampaknya belum mendapat jawaban. "Nampaknya (suratnya) belum (dapat jawaban)," tukas  Anom Surahno dihubungi terpisah. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia bersama Kementerian Pariwisata RI menggelar Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Strategi Pengembangan Pariwisata Pulau Morotai sebagai Destinasi unggulan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus bertempat di Ballroom Grand Dafam Bela Hotel Jl. Jati Raya Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekjen Wantanas Letnan Jenderal TNI Nugroho Widyotomo, Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementrian Pariwisata RI, Para Deputi Wantanas, Kabinda Malut, Wakapolda Malut, Danrem 152/Babullah yang diwakili Kasiter, Walikota Tidore Capt. Ibrahim, Bupati Halteng M. Yasin Ali, Wakil Walikota Ternate Abdullah Taher, Wakil Bupati Halut Muklis Tapi Tapi, Dandim 1505/Tidore Letkol Inf Harrisal Ismail Subing, Dandim 1508/Tobelo Letkol Arh Herwin Budi Saputra, Wakil Rektor I, II dan IV Unkhair, Para Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan Kab/Kota, Kepala Bank BNI Malut, Perwakilan Kesultanan Ternate dan Tidore, Para Dosen, Mahasiswa dan Pelajar.

Dalam kegiatan tersebut dibuka dengan sejumlah sambutan baik dari Sekjen Wantanas, Wagub Malut, Rektor Unkhair dan Keynote Speech dari Menteri Pariwisata RI tentang rencana percepatan pembangunan 10 Destinasi wisata prioritas dan Morotai yang saat ini sedang fokus dikebut oleh pemerintah, oleh karenanya melalui Lokakarya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan dan saran sehingga dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menentukan kebijakan.

Acara dilanjutkan Seminar dan pemberian materi dari Tim Pengkaji yang dibentuk dari unsur Penggiat Wisata, Antropolog, Sosiolog dan Akademisi tentang potensi, kendala maupun pointers-pointers hasil kajian sesuai dengan sudut pandang dan background/disiplin ilmunya masing-masing. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan waktu kepada audiens untuk menyampaikan pandangan maupun saran kepada Tim Kajian sebagai bahan masukan. Kegiatan Lokakarya usai kemudian dilanjutkan pelaksanaan kajian mendalam yang dikhususkan bagi internal Wantanas, Kemenpar serta para ahli yang telah ditunjuk guna merumuskan kajian untuk diajukan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan serta pengembangan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Sementara itu dalam keterangannya Ws. Kapenrem 152/Babullah Lettu Inf Heru Darujito menyampaikan bahwa sebagai Lembaga non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung terhadap Presiden, Wantanas dengan menggandeng Kementerian Pariwisata melakukan kajian tentang rencana pengembangan Morotai sebagai Destinasi Wisata Unggulan melalui Kawasan Ekonomi Khusus. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) DPRD Surabaya berupaya menaikkan anggaran program  Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh pada tahun . Pasalnya menurut Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agustin Poliana,  alokasi anggaran sekitar 25 juta tiap rumah, ternyata masih minim. Banyak warga yang harus menambah biaya pembangunan, meski sudah mendapatkan bantuan tersebut. Dengan penambahan anggaran RSDk diharapkan bisa mengurangi beban warga.

“Ada yang laporan. Sudah dapat bantuan tapi masih cari hutangan,” tuturnya

Agustin mengaku, anggaran Rp. 25 juta tak diterima warga. Dana tersebut dipotong PPN dan PPH, sehingga tinggal Rp. 23,6 juta. Selain itu, dana tersebut dikelola UPKM, unit pelaksana di lapangan yang dibentuk Dinas Sosial.

“Jadi UPKM itu melakukan pendataan dan realiasi.,” paparnya

Ia menyebutkan, dari dana pembangunan sebesar Rp. 23,6 juta, 70 persen dipergunakan untuk kebutuhan bahan bangunan, sedangkan 30 persen untuk ongkos tukang. Namun, ongkos tukang juga dikurangi dengan PPH. Sementara, itu waktu renovasi juga hanya sekitar 16 hari.

“Yang jadi persoalan bukan nilainya, tapi harus dibedakan kategorinya,” katanya

Ketua Komisi D ini menyebutkan, klasifikasi rumah yang direhabilitasi, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Ia mencontohkan, yang masuk kategori ringan seperti untuk perbaikan plafon, sedangkan yang masuk sedang kerusakan tembok atau lantai.

“Tahun ini untuk klasifikasi sudah masuk PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” kata Agustin

Agustin menyebutkan, dana perbaikan rumah yang tak layak sekiar Rp. 25 juta memang masih rendah di banding daerah lain, diantaranya di Klungkung, Bali. Di daerah tersebut, dana perbaikan tipa unit rumah sebesar Rp. 30 juta. Namun menurutnya, pagu rumah yang diperbaiki lebih sedikit dibanding kota Surabaya, karena APBD nya yang juga lebih rendah.

“Di klungkung sekitar 200 unit pertahunnya, sedang Surabaya seribu. Tapi memang APBD Surabaya besar Rp. 8,7 T,” ujarnya

Politisi PDIP ini mengungkapkan, program bedah rumah di Kota Surabaya terbagi dalam beberapa kawasan. Minimal satu kelurahan terdapat 6- 10 titik yang diperbaiki. Berdasarkan data pemerintah kota, sasaran yang paling banyak berada di kawasan utara dan barat.

“Kalau daerah eleit kan gak mungkin,” tegasnya.

Namun, Agustin mengaku, kendala yang masih dihadapi Program RSDK adalah masalah status tanah. Selama ini masih banyak hunian tak layak yang menempati lahan milik pihak ketiga, diantaranya PT KAI dan Pengairan. Sesuai persyaratan, program bedah rumah bisa dijalankan pada hunian, diantaranya  status tanahnya tidak dalam sengketa maupun milik pihak lain. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama  TNI AL (Wadan Lantamal) V Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E. didampingi para Asisten Danlantamal V, para Kasatker, para Kadis dan para perwira staf, bersama prajurit dan ASN Lantamal Vmelaksanakan olahraga bersama panahan dan menembak di lapangan Komplek TNI AL Pesapen, Jalan Kalianak Timur Surabaya, Selasa (12/9).

Olahraga bersama ini sebenarnya rutin dilaksanakan setiap hari selasa dan Jum’at, akan tetapi melaksanakan olahraga di Lahan TNI AL seluas 24,6 hektare yang sampai saat ini masih terus  dibangun beberapa fasilitas seperti Balai Prajurit, Mess prajurit, Lapangan Panahan dan fasilaiotas lainnya. Lapangan Tembak JW Kainama merupakan yang pertama kali dibangun sejak diresmikan oleh Kasal beberapa waktu lalu.

Beberapa fasilitas lain  yang akan dibangun adalah Gudang Amunisi, Marsaling Area, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara (SPBT), Pool Dinas Angkutan, Lapangan Parkir dan Musala. Kemudian, Lapangan Tenis, Kantor Jansmani dan Rekreasi, Lapangan Voli, Lapangan Basket, Lapangan Futsal, Balai Pengobatan, Sekolah Dasar, TK/PAUD, Masjid, Flat untuk prajurit, Gudang Dopus, Gardu Listrik, Gudang Perlengkapan Prajurit, Rumah Genset, Gudang Logca dan Kantor Fasilitas dan Perbekalan.

Sebelum pelaksanaan oleh raga Panahan dan Menembak, para prajurit sebelumnya melaksanakan senam aerobik yang dipandu instruktur senam berpengalaman sebagai pemanasannya. Dilanjutkan dengan jalan sehat mengelilingi komplek TNI AL Pesapen dan kembali ke lapangan Panahan.

Usai senam dan jalan sehat, dilanjutkan dengan olahraga panahan dan menembak. Di sesi ini banyak prajurit dan PNS yang mencoba olahraga panahan mulai busur sederhana dari paralon dengan jarak tembak 7-10 meter hingga menggunakan alat yang standar nasional yang biasa di mainkan dalam perlombaan panahan tingkat nasional dan internasional. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejumlah kepala daerah di Jawa Timur dikumpulkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam rangkaian kunjungannya di Malang dan Surabaya, Minggu-Senin (10-11/9). Di kediaman Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mereka menggelar pertemuan tertutup.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang ikut pertemuan tersebut mengatakan, pertemuan antarkepala daerah ini adalah prakarsa positif dari Megawati untuk mengelaborasikan para kepala daerah.

"Sehingga bisa tercipta gotong-royong antar daerah. Era kompetisi antar daerah sekarang sudah usang, sekarang eranya gotong royong sebagai manifestasi dari perwujudan Pancasila," ujar Anas di sela-sela pertemuan.

Menurut Anas, gotong royong ini penting untuk membangun daerah dan Indonesia.

"Satu daerah dan daerah lain bisa saling belajar, berbagi, dan bekerja untuk mewujudkan Tri Sakti yg dicita-citakan Bung Karno. Ada Bupati Ngawi Pak Kanang, Walikota Batu, bupati Trenggalek, Nganjuk, walikota Probolinggo, wakil walikota Pasuruan, dan banyak lagi, kita semua saling belajar," papar Anas.

Dalam kesempatan itu, Anas juga memuji kiprah Walikota Risma yang berhasil memimpin Surabaya. Anas mengaku terinspirasi dari Risma.

"Bu Risma adalah bagian dari inspirasi untuk mewujudkan gotong royong antar daerah tersebut, karena kita semua, bukan hanya di Jatim, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan publik dunia sudah mengakui kehebatan beliau. Kita harus mengambil inspirasi dari beliau," kata Anas yang mengaku disuguhi bebek goreng dengan sayur kemangi segar oleh Risma.

Anas juga menyampaikan, dia akan mengirim bibit durian merah khas Banyuwangi ke Walikota Risma dengan harapan bisa ditanam di taman yang ada di Surabaya.

"Ini sebagai tanda kesiapan bergotong royong membangun daerah bersama, sekaligus bisa jadi obat kangen warga Banyuwangi yang ada di Surabaya," kata dia. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jember) Pada penilaian hari pertama 12/09/2017 pkl 09.45 tim mendarat di Bandara Noto Hadinegoro Jember disambut Danrem 083/Bdj Kolonel Inf Bangun Nawoko, selanjutnya  Tim Penilai Lomba Binter Tinkat Kodim Utama XX Tahun 2017 yang diketuai oleh Brigjen TNI Joko Warsito dengan anggota Kolonel Arh Ali Mujib, Letkol Inf Krido Pramono dan Mayor (K) Windi Ismail menuju pendopo Kabupaten Jember.

Sesampai di Pendopo Pemkab Jember Rombongan disambut oleh  Bupati Jember dr Hj Faida MMR, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, Kajari Jember Ponco Hartanto, para Komandan Satuan TNI AD yang ada di Kabupaten Jember, dalam sambutannya  dr Hj Faida MMR menyampaikan selamat datang kepada Tim Penilai beserta pendamping yang hadir, selabjutnya juga disampaikan bagaimana sinergitas Pemkab Jember dengan Kodim 0824 yang terjalin sejak lama dengan melaksanakan Bakti Sosial Operasi Gratis bagi kaum duafa.

dr Hj Faida MMR menegaskan bahwa sinnergitas dengan Kodim ini sudah kami lakukan sejak kami belum menjadi Bupati Jember, bantuan TNI dalam hal ini Babinsa sangat-sangat kami rasakan sekali dalam membantu Bakti Sosial tersebut, apalagi saat ini saya sudah menjadi Bupati tentunya hal ini lebih meringankan tugas-tugas saya, dan yang terakhir kemarin saat bersinergi melalui TMMD 98 dan lain-lain, yang jelas banyak hal yang telah kami selesaikan dan dibantu oleh Kodim 0824.

Usai bertemu dengan Forkopimda  Jember Tim Sholat Dhuhur di Masjid Al Baitul Amin Jember dan selanjutnya menuju Markas Kodim   0824 Untuk melihat pangkalan dan Berkomunikasi Sosial dengan tokoh masyarakat se Kab Jember di Aula Kodim 0824, melihat Bakti Sosial Khitanan Massal yang diikuti oleh 101 anak dan tim medis dari Kodim 0824 dan Rs Bina Sehat Jember.

Pada acara Komunikasi Sosial dengan tokoh masyarakat selama lebih kurang 1 jam juga diberikan kesempatan tanya jawab terkait bagaimana sinergitas dan komunikasi Kodim 0824 selama ini dengan berbagai komunitas masyarakat di Kabupaten Jember, dari hasil tanya jawab tersebut sebagian besar mendukung peran Kodim 0824 bersama Babinsa nya selama ini sangat komunikatif dalam membantu masyarakat Jember.

Dalam wawancaranya Brigjen TNI Joko Warsito menyampaikan bahwa dalam penilaian ini dirinya bersama Tim Penilai lainnya ingin mendalami dan membuktikan secara faktual terkait kegiatan yang sudah diprogramkan, kegiatan non program dan lain-lain apakan sudah dilaksanakan dengan baik apa tidak, dan sejauhmana dampaknya terhadap masyarakat Jember.

Dalam penilaian hari pertama ini tersebut Tm dibagi menjadi 2 bagian,  Brigjen TNI Joko Warsito bersama Kolonel Arh Ali Mujib didampingi Danrem 083/Bdj dan Kolonel Inf Adam melaksanakan kegiatan di Markas Kodim 0824 selanjut menuju Koramil 0824/01 Patrang  untuk berkomunikasi dengan  3 pilar dan tokoh masyarakat Patrang, selanjutnya Tim Penilai bersilaturahmi ko Ponpes Al Qodiri Jember dan diterima langsung oleh  KH Muzakki Syah. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Seperti kunjungan-kunjungan sebelumnya, Megawati diajak jalan-jalan oleh Risma di kebun bibit 2, Wonorejo, Surabaya pada Senin, (11/9/2017).

Tiba di kebun bibit sekitar pukul setengah tiga sore, Mega yang berjalan bersama wali kota dan anggota internal PDIP langsung diajak berkeliling sejenak melihat berbagai macam tanaman yang ada di sana. Setelah 10 menit mengitari kebun bibit, rombongan langsung singgah ke pendopo untuk melakukan konferensi pers di hadapan awak media dan masyarakat yang hadir.

Risma yang duduk berdampingan dengan Megawati dan Hasto mulai bercerita di depan awak media dan masyarakat asal muasal berdirinya kebun bibit 2.

“Dulu luas lahan di sini sekitar enam hektare dan untuk pembibitan saja, setelah itu saya manfaatkan untuk menanam berbagai macam tanaman kemudian ditambah camping ground. Sampai saat ini masih kita kembangkan terus,” kata Risma di sela-sela sambutannya.

Wali kota kembali menjelaskan keunggulan lain yang ada di kebun bibit 2 yakni pengolahan sampah. Jumlah tumpukan sampah di kebun bibit, kata Risma, mencapai 20 ton dan mampu diselesaikan dalam waktu 1 hari. “Hal ini bisa dilakukan karena di sini terdapat rumah kompos yang berfungsi mengumpulkan, mengolah dan mengubah limbah sampah menjadi aliran listrik,” terangnya.

Tidak hanya itu, masih ada banyak ilmu yang ditularkan Mega kepada Risma diantaranya kebijakan pencegahan bencana alam dan usaha telor asin. Khusus untuk pencegahan bencana alam, Risma mengaku bahwa tanaman cemara udang yang ditanam di kawasan kenjeran ia dapat dari Megawati. Hebatnya lagi, berkat tanaman cemara udang ini, Surabaya berhasil menyabet peghargaan Surabaya Feature Goverment di Phuket, Thailand.

“Selain mencegah bencana alam seperti tsunami, tanaman udang cemara juga memiliki kadar oksigen yang bagus untuk lingkungan sekitar. Ini sudah dibuktikan melalui penelitian,” tegas wali kota sarat akan prestasi tersebut.

Adapun inovasi lain yang diberikan Mega kepada wali kota kelahiran Kediri itu yakni membudidayakan ikan sapu-sapu.

“Sebentar lagi saya tambah ikan sapu-sapu, supaya air di sini semakin jernih,” jelasnya.

Diakui Risma, sebagian besar ilmu mengolah sesuatu hal yang awalnya dianggap tidak berguna namun ternyata memiliki segudang manfaat didapatnya dari mantan presiden kelima, Megawati.

“Terus terang banyak sekali ilmu yang saya dapat dari bu mega berdasarkan pengalamannya ketika menjabat sebagai presiden. Terima kasih soal ilmu tanaman dan penanganan bencana alam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” ujarnya.

Megawati Soekarnoputri memuji kinerja wali kota surabaya dalam membangun kota surabaya dari segala bidang. Dirinya menilai Risma adalah sosok pekerja lapangan yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan yang banyak diterima.

“Kinerja yang dilakukan mbak Risma sungguh luar biasa dan untuk mengubah itu semua tidak semudah membalik tangan,” kata Megawati.

Kembali disampaikan Mega, perkembangan Kota Surabaya sungguh sangat luar biasa. Tidak hanya penghargaan yang diterima, namun ia menyebut bahwa wali kota perempuan pertama di surabaya ini bakal menjadi pembicara di New York, Amerika Serikat dalam waktu dekat.

“Melihat pencapaian itu, nama Surabaya sudah dikenal dunia dan tidak bisa dipandang sebelah mata lagi,” ungkapnya.

Begitu banyaknya prestasi dan kepercayaan dari dalam maupun luar negeri yang didapat Risma sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda bagi Surabaya, Megawati berpesan kepada masyarakat agar bisa mengapresisasi kerja keras yang sudah dilakukan Risma termasuk calon penggantinya kelak.

“Mbak Risma tak selamanya menjadi wali kota oleh karenanya saya berharap agar pengganti Bu Risma mampu mempertahankan sekaligus meneruskan konsep yang sudah dibuat. Karena semua hal yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya selama ini dampaknya akan kembali kepada masyarakat,” tutupnya. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive