OTT di Banjarmasin Terkait Dugaan Suap Persetujuan Raperda

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata mengatakan, operasi tangkap tangan ( OTT) yang dilakukan di Banjarmasin pada Kamis (14/9/2017) malam, terkait dugaan suap atas Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarmasin.

Hal ini disampaikan Alex dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

"Terkait persetujuan Raperda penyertaan modal Pemkot Banjarmasin sebesar Rp 50,5 miliar kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Bandarmasih, Kota Banjarmasin," kata Alex.

Ia menjelaskan, suap diberikan dari PDAM kepada DPRD. Uang tersebut dikumpulkan dari rekanan PDAM.

Adapun, jumlahnya senilai Rp 150 juta. Menurut Alex, suap diberikan untuk memuluskan persetujuan Raperda tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Dua dari empat orang tersebut merupakan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin.

"Ketua DPRD Banjarmasin IR (Iwan Rusmali), AE (Andi Effendi) Wakil Ketua DPRD Banjarmasin juga selaku Ketua Pansus Rancangan Perda," kata Alex di KPK, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Selain itu, penyidik KPK juga menetapkan dua orang tersangka dari pihak PDAM Bandarmasih, Banjarmasin.

"M (Muslih) selaku Dirut PDAM Bandarmasih, T (Trensis) manajer keuangan PDAM bandarmasih," kata Alex.

Dalam OTT ini, KPK mengamankan enam orang. Selain Ketua dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, dua anggota DPRD Banjarmasin Achmad Rudiani dan Heri Erward, juga turut diamankan.

Sementara, dua orang lainnya dari pihak PDAM yaitu Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Trensis. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dua anggota DPR yang juga turut diamankan dalam OTT tersebut, yakni Rudiani dan Erward dilepaskan.

"(Keduanya) cuma dimintai keterangan saja," kata Febri. (rio)

Read More

Kejagung Tetapkan Kepala BKKBN Tersangka Korupsi Pengadaan Alat KB 2015

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kejaksaan Agung menetapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Candra Surapaty sebagai tersangka.

Ia dijerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat KB II atau implant tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2015.

"Penetapan tersangka SCS sebagai Kepala BKKBN kemarin," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Arminsyah, Jumat (15/9/2017) malam.

Arminsyah mengatakan, terjadi pemahalan harga dalam pengadaan alat KB tersebut.

Diduga, ada persekongkolan dalam penyertaan dan penggunaan harga penawaran.

Mereka dianggap tak menghiraukan hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sudah memperingatkan adanya potensi penyelewengan dalam proses pengadaan.

"Pengguna anggaran diduga menimbulkan kerugian negara Rp 27 miliar," kata Arminsyah.

Penetapan Surya sebagai tersangka merupakan pengembangan dari tiga tersangka sebelumnya.

Penyidik telah menetapkan Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma berinisial YW, Direktur PT Djaja Bima Agung berinisial LW, serta mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN berinisial KT.

Dalam pengadaan alat KB 2015, disediakan pagu anggaran sebesar Rp 191.340.325.000 dari APBN.

Pada saat proses lelang, penawaran harga yang dimasukkan dikendalikan oleh PT Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang.

Perusahaan tersebut membuat penetapan harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.

Dalam kasus ini, diduga kerugian negara sementara diperkirakan mencapai Rp 27,9 miliar. (rio)

Read More

Suap ke DPRD Banjarmasin, KPK Tetapkan Empat Orang Tersangka

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka atas operasi tangkap tangan ( OTT) yang dilakukan di Banjarmasin pada Kamis (14/9/2017) malam.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan bahwa dua dari empat orang tersebut merupakan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin.

"Ketua DPRD Banjarmasin IR (Iwan Rusmali), AE (Andi Effendi) Wakil Ketua DPRD Banjarmasin juga selaku Ketua Pansus Rancangan Perda," kata Alex di KPK, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Selain itu, penyidik KPK juga menetapkan dua orang tersangka dari pihak PDAM Bandarmasih, Banjarmasin.

"M (Muslih) selaku Dirut PDAM Bandarmasih, T (Trensis) manajer keuangan PDAM bandarmasih," kata Alex.

Ia mengatakan, OTT tersebut terkait persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyertaan modal Pemkot Banjarmasin sebesar Rp 50,5 miliar kepada PDAM Bandarmasin.

Adapun suap diberikan dari PDAM ke DPRD. Uang tersebut dikumpulkan dari para rekanan PDAM. Jumlahnya senilai Rp 150 juta. Namun, yang berhasil disita oleh KPK dari OTT tersebut sebesar Rp 48 juta.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Banjarmasin. Dalam penangkapan itu, enam orang diamankan. Namun, KPK hanya menetapkan empat orang tersangka pada kasus ini.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, dua dari enam orang yang diamankan tidak memenuhi unsur sebagai tersangka. Oleh karena itu, mereka dilepaskan.

"(Keduanya) cuma dimintai keterangan saja," kata Febri. (rio)

Read More

Biadab!!! Warga Tiongkok Terlibat Kasus Penggelapan Pajak Dermaga PLTU

KABARPROGRESIF.COM : (Cilacap) Mr Y, petinggi PT Tian Jin, sebuah perusahaan asal Tiongkok, cepat-cepat memalingkan wajah. Sementara, tangannya menengadah ke arah kamera wartawan yang mencuri-curi gambar dari jendela ruang pemeriksaan yang sedikit terbuka.

Apes, gorden warna putih turun dengan cepat dan menutup kesempatan wartawan untuk mengambil gambar. MR Y dan penterjemahnya, tak mau difoto.

Petinggi PT Tian Jin yang memborong pembangunan Dermaga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PTLU) Karangkandri, Cilacap itu, diperiksa penyidik Unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Cilacap, sebagai saksi kasus penggelapan uang pajak batu bolder dalam pembangunan dermaga PLTU Cilacap, Kamis, (14/9/2017).

Kepala Unit IV Tipidter Satreskrim Polres Cilacap, Ipda Adi Herlambang mengatakan pihaknya tengah mengusut dugaan penggelapan pajak yang sementara ini diduga melibatkan tiga warga Tiongkok itu. Dalam peristiwa itu, PT Bangkit Samudera Berlian (BSB), sebagai penyuplai batu bolder pembangunan dermaga PLTU, merugi sebesar Rp 1.285.798.100.

Kepolisian sudah menetapkan tersangka dan menahan satu orang bernama NP alias Totok (39), pimpinan proyek PT BSB. Namun, tiga warga Tiongkok petinggi PT Tian Jin, yang diduga bekerja sama dengan Totok, sudah kabur duluan ke Cina ketika kasus itu terkuak sekitar dua bulan lalu.

"Ketiga orang itu adalah, Mr Niu, James dan Guo Yi. Ketiga orang itu adalah petinggi PT Tian Jin setingkat manajer. PT Tian Jin adalah sub kontraktor Pembangunan Dermaga PLTU," Adi menjelaskan.

Tersangka Totok diduga bekerja sama dengan ketiga WNA itu untuk memalsukan faktur pajak. Tujuannya agar muncul tagihan (invoice) tagihan pembayaran ke PT Tian Jin dan PT BSB. Pajak tersebut mestinya dibayarkan tersangka antara Januari hingga Mei 2017.

"Ada sejumlah pajak di situ, yang seharusnya dibayarkan. Kemudian, untuk pembayaran invoice batu bolder itu kan harus menunjukkan faktur pajak. Harus membayar pajak. Dalama hal ini, PT BSB saudara Totok sebagai tersangka, dan kemudian dari pihak PT Tianjin bekerja sama membuat faktur pajak palsu," ujar Adi.

Adi menjelaskan, pemilik PT BSB baru mengetahui bahwa pajak batu boldernya tak dibayar setelah Kantor Pajak Pratama Cilacap menagih langsung tunggakan ke PT BSB, Sambudi Christyanto Soegiarto, Agustus lalu.

"Seharusnya, tanpa ada kerja sama ini, faktur pajak palsu tersebut harusnya akan ketahuan," ucapnya.

Lantaran PT Tian Jin merupakan korporasi, kata Adi, kepolisian juga memeriksa petinggi PT Tian Jin lainnya. Namun hingga saat ini, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Para petinggi yang juga warga Tiongkok itu, sementara ini masih menjadi saksi-saksi yang diduga mengetahui alur pendanaan PT Tian Jin kepada suplier material pembangunan dermaga.

"Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Uang hasil penggelapan pajak itu berdasar keterangan tersangka telah mengalir ke sejumlah orang di PT Tian Jin. Ada kepala keamanan, ada supervisor dan lainnya," kata Adi.

Dia menambahkan, dalam kasus ini kepolisian telah menyita barang bukti enam bukti transfer Sambudi Christyanto Soegiarto ke tersangka Totok lewat bank Bank BCA dan Maybank. Selain itu, kepolisian juga menyita faktur pajak palsu yang digunakan tersangka untuk mencairkan invoice batu bolder. Tersangka dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

"Kita masih menelusuri juga aliran dana dari penggelapan pajak itu. Kalau tiga WNA yang sudah kembali ke Cina, sementara ini kami meminta dengan baik-baik agar PT Tian Jin membawa tiga orang itu ke sini," ujar dia. (ragil)

Read More

OTT, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Turut Diamankan KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata mengatakan, KPK mengamankan enam orang dalam  operasi tangkap tangan ( OTT) di Banjarmasin pada Kamis (14/9/2017) malam.

Keenam orang itu adalah Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali; Wakil Ketua DPRD Banjarmasin yang juga Ketua Pansus, Andi Effendi; Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih; Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Trensis; serta dua anggota DPRD Banjarmasin Achmad Rudiani dan Heri Erward.

" Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis 14 September 2017," kata Alexander dalam konferensi pers yang digelar di KPK, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Alex menyampaikan, OTT tersebut terkait persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyertaan modal Pemkot Banjarmasin sebesar 50,5 miliar rupiah kepada PDAM Bandarmasih, Kota Banjarmasin.

Adapun suap diberikan oleh PDAM kepada DPRD. Uang tersebut dikumpulkan dari para rekanan PDAM.

Jumlahnya, senilai Rp 150 juta. Namun, yang berhasil disita oleh KPK dari OTT tersebut sebesar Rp 48 juta.

"Rp 48 juta uang tersebut diduga bagian dari uang Rp 150 juta yang diterima Dirut PDAM dari pihak rekanan yang telah dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin," kata Alex.

Empat dari enam orang tersebut sudah berada di KPK sejak Jumat siang.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK juga menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka.

Sementara dua orang lainnya, yakni Achmad Rudiani dan Heri Erward, hanya dimintai keterangan.

"(Keduanya) cuma dimintai keterangan saja," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sebagai pihak yang diduga memberi suap, Muslih dan Trensis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur soal memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Adapun, ancaman hukumannya, minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga menerima suap, Iwan dan Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (rio)

Read More

Tak Becus Kelola PD RPH, Eh..Malah Minta Dana Rp. 30 Miliar

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana jajaran Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Pegirikan Surabaya untuk meminta dana penyertaan modal sebesar Rp. 30 M ke pemerintah kota guna revitalisasi terancam gagal. Pasalnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini masih menyangsikan perencanaannya karena pengelolaannya selama ini dianggap masih amburadul.

"Ya aku lihat dulu, gak beres pengelolaannya kok penyertaan modal," ujarnya dengan nada tinggi. Kamis (14/9)

Risma menilai penyertaan modal tersebut riskan diberikan, terlebih menggunakan APBD. Karena, ia khawatir kasus yang terjadi pada PD Pasar Surya sebelumnya kembali terjadi.

"Aku gak mau terulang lagi, cukup sekali," terangnya tanpa menyebut kasusnya.

Walikota mengungkapkan, bahwa pembukuan di PD RPH masih belum beres. Untuk itu, dirinya belum bisa menerima usulan manajemen PD RPH yang meminta dana penyertaan modal untuk program revitalisasi perusahaan, seperti usulan yang disampaikan para direksi  ke Komisi B DPRD Surabaya dalam rapat dengar pendapat, Rabu (13/9), yakni akan dipergunakan untuk pembangunan gedung, perbaikan sarana dan prasarana, serta pengembangan usaha rumah daging.

"Aku mau investasi, tapi kalau pembukuannya gak beres sama saja buang duit," jelasnya saat diwawancarai di ruang kerja.

Ia menegaskan kembali, tak ingin memberikan dana penyertaan modal ke BUMD milik pemerintah kota itu, apabila pengelolaannya tak benar.

"Aku gak mau, mengelolanya harus benar," tegas Risma

Walikota enggan menerima alasan apapun yang mendorong PD RPH membutuhkan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surabaya.

"Ono ae alasane (ada saja alasannya), lah nyapo (kenapa) ngelamar jadi direktur kalau gak mampu," ucapnya.

Risma menyatakan, bahwa jabatan yang diemban adalah given, yang harus diterima. Namun, dari pengalamannya, sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah kota yang dilantik terbukti mampu melakukan kinerjanya dengan baik dengan mampu menunjukkan perubahan.

" Aku masuk uangnya cuma Rp. 900 M. Aku bisa bangun dari mana, kalau gak cari uang," paparnya

Namun, saat kepemimpinannya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ia menambahkan, dengan kenaikan PBB hingga 100 persen, dan BPHTB sebesar 200 persen itulah yang digunakan untuk membiayai program pembangunan. Untuk itu, di tahun pertama ke tahun kedua saat menjabat walikota PAD bisa naik 100 persen.

"Jadi, usaha itu given, gak bisa salahkan yang lain," katanya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) ini mengingatkan, manajemen PD RPH agar tak hanya berorientasi untuk mendapatkan modal. Namun, upaya yang harus dilakukan adalah bekerja dengan baik.

"Kerja yang benar, nanti pasti bisa berhasil," sarannya . (arf)

Read More

OTT di Banjarmasin Tiba di KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Empat orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam operasi tangkap tangan ( OTT) di Banjarmasin, Kamis (14/9/2017) malam, tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Keempatnya tiba di Gedung KPK sekitar pukul 14.45 WIB menggunakan dua mobil tahanan.

Mobil pertama yang berhenti di depan lobby Gdung KPK menurunkan dua orang. Satu dari dua orang itu diduga merupakan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasin, Muslih.

Dengan pengawalan aparat, seorang pria masuk Lobby Gedung KPK dan tak menjawab pertanyaan wartawan.

Mobil tahanan yang tiba berikutnya juga membawa dua orang. Dengan pengawalan aparat, keduanya juga masuk ke Lobby Gedung KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan bahwa KPK telah melakukan OTT di Banjarmasin, kemarin.

"Kami konfirmasi, benar tim KPK telah melakukan OTT di Banjarmasin kemarin menjelang malam, Kamis (14/9/2017)," ujar Agus melalui keterangan tertulisnya, Jumat (15/9/2017).

Dalam OTT itu, ada lima orang yang diamankan. Mereka berasal dari unsur DPRD Kota Banjarmasin, BUMD, dan pihak swasta. KPK menduga telah terjadi transaksi terkait proses pembahasan peraturan daerah atau perda.

"Diduga telah terjadi transaksi terkait dengan proses pembahasan peraturan daerah setempat. Tim juga mengamankan sejumlah uang," kata dia.

Pejabat Pemko Banjarmasin yang dikabarkan diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK adalah Direktur Utama PDAM Bardarmasih, Muslih.

Selain Muslih, ada sejumlah orang lainnya yang juga dibawa ke Ditkrimsus Polda Kalsel.

Pada Kamis (14/9/2017) sore, di DPRD Kota Banjarmasin, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina melakukan pengesahan terhadap Raperda Prakarsa Kepala Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Kota Banjarmasin.

Direktur PDAM Muslih diketahui juga hadir dalam pengesahan Raperda tersebut.

Perda tersebut menyebutkan, Pemko Banjarmasin akan menyertakan modal sebesar Rp 1 triliun secara bertahap.

Penyertaan modal yang diterima PDAM nantinya tidak dalam bentuk pendanaan sepenuhnya. Akan tetapi, dalam bentuk aset PDAM yang selama ini masih milik pemerintah pusat di balik nama menjadi milik Pemko dan dijadikan penyertaan modal.

Untuk tahun 2017, Pemko Banjarmasin akan menyertakan modal sebesar Rp 7,2 miliar yang diambil dari deviden Pemko yang ditahan.

Penyertaan modal ini sendiri merupakan yang pertama dalam setelah tiga tahun terhenti dengan alasan pengembangan jaringan pipa PDAM Bandarmasih. Muslih juga merupakan Wakil Ketua Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia). (rio)

Read More

Wali Kota Surabaya Terima Penghargaan dari UNESCO

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Di bawah pimpinan Wali Kota Tri Rismaharini, Kota Pahlawan terus dibanjiri penghargaan dari dunia internasional. Kali ini, penghargaan yang akan diterima wali kota bersama 14 negara dunia lainnya adalah Learning City dari UNESCO Cities (GNLC) selaku penyelenggara International Conference on Learning Cities (ICLC) tanggal 15-21 September 2017 di Cork, Irlandia.

“Di Cork, Irlandia sebagai Learning City yang berikan UNESCO, menurut perwakilan Indonesia di Unesco Indonesia baru pertama kali dapat penghargaan itu," kata Wali Kota Tri Rismaharini usai menyerahkan penghargaan kepada dua anggota Kepolisian, Jum’at, (15/9).

Setelah menerima penghargaan, wali kota perempuan pertama di surabaya ini juga diminta oleh UNESCO untuk menjadi pembicara di hadapan wali kota dunia yang diundang. Dipastikan wali kota akan menjadi pembicara pada tanggal (18/9) setelah menerima penghargaan.

“Nanti aku berbicara tentang pengembangan ekonomi, pembelajaran kota untuk menumbuhkan Ketenagakerjaan dan Entrepreneur. Tapi sebelumnya akan ada dialog dengan wali kota yang diundang, aku tidak tahu berapa jumlahnya,” jelasnya.

Saat jadi pembicara, Risma akan bercerita tentang perkembangan kota secara menyeluruh mulai kebersihan hingga pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM), di Surabaya yang berkembang secara drastis.

"Aku cerita bagaimana kota ini belajar kebersihan, tentang disiplin, belajar jadi enterpreuner dan sektor lainnya," tambah wali kota sarat akan prestasi ini.

Khusus untuk pengembangan kelompok UKM, awalnya Risma mengaku cukup kesulitan dan tidak semudah yang dibayangkan. Namun, berkat kerja keras pemkot dan kelompok UKM kini kelompok usaha kecil tersebut bisa menikmati hasilnya.

“Saya start tahun 2010 hanya 89 kelompok namun kini ada 5.300 kelompok. Kesuksesan yang didapat karena kita membangun secara secara sistematis, tidak asal dilatih dikasih tempat, tapi dilihat PIRTnya, kesehatannya, packagingnya. Semua lengkap,” jelasnya.

Transaksi penjualan kelompok UKM, lanjut Risma, menggunakan sistem secara online dan penghasilannya sangat menakjubkan.

“Selama bulan puasa omsetnya penjualan produk makanan cookies mencapai Rp 1 miliar lebih dan untungnya sekitar Rp 580 juta,” pungkasnya.

Ditanya soal sistem pembelajaran secara online bagi pelaku UKM, Risma mengatakan pihaknya dibantu oleh facebook dan pembelajarannya dinilai sangat mudah. Bahkan menurut facebook, pelatihan pemberdayaan perempuan terbaik di dunia itu ada di surabaya, ini paling bagus dan mereka mengatakan bahwa perlu banyak belajar dengan surabaya.

“Pelatihan-pelatihan yang diberikan facebook kepada kelompok UKM setiap bulan di minggu terakhir, mulai dari cara mengambil angle foto menggunakan kamera dan handphone lalu cara upload. Sedangkan untuk pelatihan untuk mengolah keuangan pemkot menggandeng OJK,” terang wali kota perempuan pertama di surabaya ini. (arf)

Read More

Obat PCC, Kata BPOM Mengandung Karisoprodol

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( BPOM) sudah meneliti kandungan obat bertuliskan PCC yang beredar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Obat PCC ini diketahui telah menyebabkan 1 orang tewas, dan sekitar 50 orang lainnya dibawa ke rumah sakit.

Setelah dilakukan uji laboratorium, BPOM menemukan bahwa tablet PCC mengandung karisoprodol.

"Karisoprodol digolongkan sebagai obat keras. Mengingat dampak penyalahgunaannya lebih besar daripada efek terapinya, seluruh obat yang mengandung Karisoprodol dibatalkan izin edarnya pada tahun 2013," demikian pernyataan tertulis yang dikeluarkan BPOM pada Kamis (14/9/2017).

BPOM memaparkan obat yang mengandung zat aktif karisoprodol memiliki efek farmakologis sebagai relaksan otot namun hanya berlangsung singkat. Zat ini di dalam tubuh akan segera dimetabolisme menjadi metabolit berupa senyawa Meprobamat yang menimbulkan efek menenangkan (sedatif).

"Penyalahgunaan Karisoprodol digunakan untuk menambah rasa percaya diri, sebagai obat penambah stamina, bahkan juga digunakan oleh pekerja seks komersial sebagai 'obat kuat'," ungkap BPOM.

Badan POM RI sedang dan terus mengefektifkan dan mengembangkan Operasi Terpadu Pemberantasan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dan memastikan tidak ada bahan baku dan produk jadi Karisoprodol di sarana produksi dan sarana distribusi di seluruh Indonesia.

Untuk menghindari penyalahgunaan obat maupun peredaran obat ilegal, BPOM pun meminta peran aktif seluruh komponen bangsa baik instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Sebelumnya, kepolisian telah menangkap sembilan pelaku yang diduga sebagai penyedia dan pengedar obat ilegal yakni PCC, Somadril, dan Tramadol. Dua orang di antaranya merupakan apoteker dan asisten apoteker yang bekerja di salah satu apotik yang ada di Kendari. (rio)

Read More

Pemkot Lelang Kendaraan Bermotor

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya akan melaksanakan lelang non eksekusi wajib barang milik daerah. Ada 12 kendaraan bermotor yang akan dilelang pada Rabu (20/9/2017).

Ke-12 kendaraan itu diantaranya Station Wagon Toyota Kijang KF50 Tahun 1992 yang dijual secara scrap (tanpa BPKP dan tanpa STNK) dengan harga limit Rp 5.400.00 juta dengan uang jaminan Rp 1,8 juta. Hingga mobil Toyota Crown 2000 tahun 1996 dengan harga limit Rp 27.500.000 dan uang jaminan Rp 9 juta. Ada juga Station Wagon Toyota Kijang KF52 STD tahun 1996 dengan harga limit Rp 27.500.000 dan uang jaminan Rp 9 juta.

“Harga limit beberapa kendaraan yang dilelang telah mengalami penyesuaian seteah hasil evaluasi lelang sebelumnya. Semisal ada yang sebelumnya harga limit nya Rp 20 juta, setelah dievaluasi jadi Rp 14 juta,” tegas Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, Noer Oemarijati, Jumat (15/9/2017).

Dijelaskan Noer, lelang akan dilaksanakan dengan metode penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta (metode closed bidding) dengan mengakses situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Untuk pendaftaran, peserta lelang bisa perseorangan maupun badan usaha. Mekanisme nya, calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Email (ALE) pada alamat domain angka 1) dengan merekam softcopy (scan) KTP, NPWP, dan nomor rekening bank atas nama sendiri. Peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengguggah surat kuasa, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP dalam satu file.

Peserta dapat melakukan penawaran lelang dengan ketentuan, batas waktu/penutupan penawaran lelang dilakukan sampai dengan hari tanggal Rabu (20/9/2017) pukul 10.00 WIb waktu server E-Auction dan pembukaan penawaran lelang dan penetapan pemenang dilakukan pada hari/tanggal: Rabu (20/9/2017) pukul 10.00 WIB waktu server E-Auction. Untuk penetapan pemenang dan peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, akan mendapatkan notifikasi melalui email masing-masing.

Noer melanjutkan, peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan, jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan oleh penjual dalam pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil). Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang tersebut disetor ke nomor virtual account masing-masing peserta lelang.

“Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang pada ALE setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid,” sambung Noer.

Penawaran lelang dimulai dari limit dan dapat dilakukan berkali-kali sampai batas waktu yang ditentukan. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % ditujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat lima hari kerja sejak pelaksanaan lelang.

“Dan apalabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, uang jaminan akan hangus dan selanjutnya disetorkan ke kas negara,” jelas Noer.  

Meski metode lelang menggunakan metode closed bidding, peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut pada Senin (18/9/2017) mulai pukul 09.00 sampai pukul 15.00 WIB. Lokasinya, 11 paket mobil yang dijual satuan di Jalan Taman Surya No 1 dan satu paket barang yang dijual scrap yakni Toyota Kijang KF50 SPR L 1131 SP di gudang perbengkelan Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset di Jalan Dupak Rukun No.104 Surabaya.

“Obyek lelang yang dijual tersebut dalam kondisi apa adanya “as is” dengan segala cacat dan kekurangannya. Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang dianggap sudah mengetahui kondisi barang yang akan ditawar,” sambung pejabat yang hobi menyiram tanaman ini.

Untuk tahun 2017 ini, lelang kendaraan sebelumnya sudah digelar pada bulan Januari, Maret, Juni, Juli dan terakhir pada awal September lalu. Selama itu, kendaraan yang berhasil dilelang berjumlah 22 mobil dan scarp 15 sepeda motor dengan jumlah pendapatan mencapai Rp 1.747.439.803. “Hasil penjualannya masuk kas daerah,” sambung pejabat kelahiran Bojonegoro ini.

Peserta lelang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual/pejabat lelang, KPKNL Surabaya, Kanwil DJKN Jawa Timur dan kantor pusat DJKN. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang obyek lelang dan persyaratan lelang, calon peserta lelang dapat menghubungi KPKL Surabaya di Jalan Indrapura No 5 Surabaya atau nomor telepon (031) 3573953, 3523516.(arf) 

Read More

OTT, KPK Amankan Anggota DPRD Banjarmasin

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Banjarmasin pada Kamis (14/9/2017) malam.

"Kami konfirmasi, benar tim KPK telah melakukan OTT di Banjarmasin kemarin menjelang malam, Kamis (14/9/2017)," ujar Agus melalui keterangan tertulisnya, Jumat (15/9/2017).

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan lima orang yang berasal dari unsur DPRD Kota Banjarmasin, BUMD dan pihak swasta.

KPK menduga telah terjadi transaksi terkait proses pembahasan peraturan daerah atau perda.

"Sejauh ini diamankan sekitar lima orang dari unsur DPRD Kota Banjarmasin, BUMD dan swasta," ucap Agus.

"Diduga telah terjadi transaksi terkait dengan proses pembahasan peraturan daerah setempat. Tim juga mengamankan sejumlah uang," kata dia.

Saat ini, kata Agus, kelima orang yang ditangkap itu telah dibawa ke markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan dan tengah menjalani proses pemeriksaan.

Dalam waktu maksimal 24 jam, status para pihak yang diamankan akan ditentukan oleh KPK. Mereka juga akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk tahapan lebih lanjut. (rio)

Read More

Wali Kota Surabaya: UNAS Bukan Nomor Satu, Yang Penting Integritasnya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi pengarahan, Penyerahan Surat Keputusan dan Penandatanganan Pakta Integritas Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala SDN dan SMPN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan Ikhsan, Sekretaris Kota (sekkota), Hendro Gunawan, Asisten III wali kota, Hidayat, Kepala Inspektorat Sigit Sugiharsono, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Mia Santi Dewi dan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan SMP negeri se-Surabaya.

Dalam acara tersebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan bahwa seringkali orientasi penilaian di pendidikan UNAS. Baginya tidak hanya UNAS tetapi integritas juga penting bagi perkembangan anak. “Jaman sekarang, anak-anak itu kalau belajar mau ujian saja, makanya kalau pingin baik harus digenjot mulai sekarang, dipersiapkan baik-baik dan jangan ditunda,” kata wali kota di Graha Sawunggaling Lantai 6, Jum'at, (15/9).

Disampaikan wali kota, presser yang dilakukan kepada pelajar SD dan SMP ini bukan untuk menambah beban mereka melainkan mengajak anak-anak untuk lebih giat belajar, mampu bekerja keras, mandiri dan bertanggungjawab dengan tugasnya

“Mereka kan pelajar, ya tugasnya belajar bukan bermain game dan chating messeger saja,” pesan wali kota.

Upaya wali kota mengajak kepala sekolah dan para guru agar mampu mengajarkan anak-anak untuk lebih disiplin dan bertanggungjawab karena dirinya tidak ingin melihat anak-anak Surabaya menjadi penonton di negaranya sendiri.

“Dampak ke depan sangat besar, dia tidak bisa apa apa dan celakanya lagi mereka tidak mampu bersaing dengan anak anak di dunia. Kalau tidak disiapkan mereka akan jadi penonton dan pecundang,” pungkas wali kota sarat akan prestasi itu.

Ke depan, wali kota akan kembali memberi bantuan dalam bentuk uang dan fasilitas bagi para guru dan pelajar SD dan SMP, pasca pengalihan SMA yang kini dikelola Pemprov.

“Kalau fasilitasnya sudah bagus tolong dijaga dan dirawat anak anak kita, untuk tunjangan para guru saya tidak akan tutup mata, saya akan memberi tambahan dan masih dikaji bersama pak Ikhsan," ujarnya. (arf)

Read More