Belajar Kerukunan Antar Umat Beragama di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dinilai mampu mengatasi dan menjaga kerukunan umat antar beragama di kotanya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Palangkaraya didampingi Wali Kota Palangkaraya Riban Satia melakukan kunjungan sekaligus belajar ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait kerukunan umat beragama.

Mereka diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Asisten Wali Kota III Hidayat Syah, beberapa OPD dan 10 orang FKUB Kota Surabaya di ruang sidang wali kota, Senin (26/2/2018).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Palangkaraya beserta FKUB karena Surabaya dipercaya sebagai tempat belajar kerukunan umat beragama.

“Kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya, ada banyak yang dilakukan pemkot bersama FKUB agar tali persaudaraan tetap terjaga,” kata Wali Kota Risma seusai acara.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menekankan kepada seluruh FKUB untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang bisa diselesaikan, tetapi kalau tidak bisa serahkan kepada ahlinya. Dengan kata lain, wali kota Risma ingin menegaskan bahwa kehadiran mereka untuk belajar kerukunan umat beragama di surabaya sangatlah tepat.

“Kalau masalah umat beragama panjenengan bisa tanya ke bapak-bapak ini, tapi kalau urusan pembangunan jalan dan lain-lain, saya ahlinya,” ucapnya diiringi tepuk tangan.

Ketua Forum Keukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya Chalimi mengatakan, ada beberapa langkah yang dilakukan FKUB untuk menjaga sekaligus meningkatkan kerukunan antar beragama serta menjaga kondusivitas kehidupan umat beragama di Surabaya.

Disampaikan Chalimi, FKUB bersama seluruh pemangku kepentingan di Surabaya, mengadakan kegiatan seminar tentang kerukunan umat beragama dan kegiatan kemah pemuda lintas agama. Untuk kegiatan anak muda, Chalimi menegaskan bahwa penting mengumpulkan anak muda untuk memberikan informasi serta penanaman kepada anak muda bahwa kebhinekaan harus dijaga.

“Berbeda tidak harus bermusuhan, tetapi berbeda merupakan sebuah mozaik kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama,” terangnya.

Menurut Chalimi, kondisi kerukunan umat beragama di Kota Surabaya sangat baik dan sangat terjaga. Hal ini disebabkan, karena sikap untuk menghargai sesama yang dilakukan warga surabaya sudah terbangun sejak dulu (zaman Mojopahit). Selain itu, lanjut Chalimi, alasan lainnya mampu mengendalikan emosi alias dapat menahan diri dari hal-hal yang negatif.

“Ha itu yang membuat kami mampu menjaga keutuhan umat beragama di surabaya,” pungkasnya.

Dikatakan Chalimi, Surabaya sudah menjalankan 3 kerukunan umat beragama atau biasa disebut Tri Kerukunan Umat bergama. Pertama, Rukun Sesama Umat Beragama, Rukun Antar Umat Beragama dan Rukun Umat Beragama dengan Pemerintah.

“Insyallah tetap akan berjalan semakin hari semakin kuat,”ucap Chalimi.

Kerukunan antar umat beragama di surabaya semakin terasa kental ketika pengembang royal residence mendekati FKUP Surabaya untuk membangun 6 rumah ibadah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu) secara berdampingan di daerah Sumber Welut, Lakarsantri.

“Alhamdulilah sudah mulai dibangun 6 rumah ibadah dan wujud ini semakin menguatan kerukunan umat beragama di Kota Pahlawan,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Riban Satia mengatakan, kunjungan ke surabaya untuk melihat secara langsung dan sharing terkait upaya Pemkot Surabaya dalam menjaga kerukunan umat beragama.

“Kami ingin belajar banyak dari surabaya, utamanya langkah-langkah dan program serta melihat secara langsung kondisi ril kerukunan umat beragama di Kota Surabaya,” ujar Riban.

Bukan tanpa alasan, Riban memilih Kota Surabaya sebagai jujukan belajar menjaga kerukunan umat beragama. Menurutnya, kota ini (Surabaya) sangat dinamis, multikultur dan terkenal akan banyaknya tokoh-tokoh yang mendidik para Kyai di sekolah dan pesantren.

“Sebagian besar tokoh-tokoh nasional juga berasal dari Surabaya, itu yang semakin menguatkan tekad kami untuk mendengar sekaligus belajar di surabaya,” ujarnya.

Ke depan, Riban berharap setelah mendapatkan informasi baik dari ilmu dan praktek yang dilakukan Pemkot Surabaya, dirinya akan menerapkan di kota palangkaraya.

“Akan kami sempurnakan bersamaan dengan program yang sudah kami buat,” imbuhnya. (arf)

Read More

Komandan Lanal Semarang Buka Kejuaraan Renang Jawa Tengah

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut  (Danlanal) Semarang Lantamal V Kolonel Laut (P) Hanarko Djodi Pamungkas membuka secara resmi kejuaraan Renang Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jawa Tengah yang dilaksanakan di Stadion Renang Jati Diri Semarang selama dua hari, mulai dari hari Sabtu dan Minggu kemarin.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum PRSI Jateng  Hartadi Noertjahyo,S.E., yang ini diwakili oleh Sekretaris pengprov PRSI Jateng Teguh Santoso, Ketua DPRD Kota Semarang, Muspida Kota Semarang, Palaksa Lanal Semarang,Perwira Staf, Prajurit dan PNS Lanal Semarang.

Komandan Lanal Semarang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah Jawa Tengah dalam mencari bibit-bibit perenang muda.

“Kami (Lanal Semarang, red) bersniergi dengan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah menggelar Kejuaraan Renang Komandan Lanal Cup tahun 2018, hal ini dimaksudakan untuk membantu pemerintah daerah Jawa Tengah dalam mencari bibit-bibit perenang muda,” ujarnya.

Kegiatan ini di gelar selama 2 (dua) hari dan diikuti oleh 45 club renang se-Jateng dengan jumlah peserta 500 atlet putra dan putri katagori usia 6 sampai dengan12 tahun.

Dalam kesempatan tersebut Danlanal Semarang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan perkumpulan renang se-Jateng yang telah turut meramaikan Event ini, ia berharap bahwa kegiatan semacam ini akan diagendakan setiap tahun.

“terima kasih kepada seluruh pimpinan perkumpulan renang se-Jateng yang telah turut meramaikan Event ini. Semoga di tahun yang akan datang jumlah pesertanya semakin meningkat," terang Djodi -sapaan akrab Komandan Lanal Semarang ini.

Djodi juga berharap bahwa kegiatan semacam ini akan diagendakan setiap tahun. Semoaga ditahun yang akan datang kita bisa melaksanakan event yang lebih besar dan berskala Nasional, dengan harapan semoga di kelak kemudian hari di Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jawa Tengah akan ada Perenang muda tingkat Nasional atau bahkan Tingkat Internasional.

Mengawali kegiatan lomba renang, Komandan Lanal Semarang mengucapkan selamat bertanding dan junjung tinggi sportivitas, berkopentisilah dengan baik, ditujukan kepada seluruh atlet peserta Lomba.

Tidak lupa, Djodi menyampaiakn ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah menyiapkan segala sesuatu guna suksesnya perlombaan ini.

Sebagai penutup, Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia terutama kepada Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jawa Tengah yang telah bersusah payah menyiapkan segala sesuatu guna suksesnya perlombaan ini.

Pada kesempatan tersebut Komandan Lanal Semarang menyerahkan Piala Kejuaraan Renang Dan Lanal Cup 2018 kepada Ketua Umum Pengprov PRSI Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan menuju tempat Start guna memberikan aba aba start di dampingi oleh seluruh tamu undangan.

Di sisi lain Sekretaris Pengprov PRSI jateng menyambut baik rencana dari Dan Lanal Semarang yang akan mengagendakan kegiatan tersebut setiap tahun, dan beliau berjanji akan siap membantu dan mendukung. (arf)

Read More

Armudji Janji Dampingi Warga Wonokusumo Dapatkan Sertifikat Tanah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji berjanji akan dampingi warga Wonokusumo untuk memperoleh sertifikat tanah yang mereka tinggali.

Diketahui sebanyak 6 rw di Wonokusumo sedang menuntut hak mendapatkan sertifikat tanah namun bermasalah dengan PT KAI.

Armudji dan Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Surabaya mendatangi lokasi dan menggelar audiensi dengan warga.

Kepada warga, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut berjanji akan terus melakukan pendampingan.

Melihat bukti peta bidang atau Ground Cart yang dijadikan patokan PT KAI dinilai tidak kuat sebagai bukti kepemilikan.

"Saya dan DPRD Surabaya akan melakukan pendampingan. Kami dukung upaya warga memiliki bukti sertifikat," kata Armudji disambut riuh warga, Senin (26/2/2018)

Ia mengatakan sebagai bagian dari pemerintah PT KAI harusnya dapat mendukung tuntutan warga.

Mengingat program presiden Jokowi yakni sertifikat untuk warga mendukung kepemilikan tanah untuk warga.

"Program pak Jokowi itu sertifikat untuk warga masak warga Wonokusumo yang sudah puluhan tahun tinggal tidak bisa," kata Armudji.

Sebelum acara dimulai, ribuan warga Wonokusumo, Kecamatan Semampir riuh menyambut kedatangan anggota DPRD Kota Surabaya yang melakukan inpeksi mendadak (sidak)

Mereka adalah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji, Ketua Komisi A, Herlina Harsono Nyoto dan anggota komisi A yakni Budi Leksono, Ayu, Elok

Sidak tersebut menindaklanjuti laporan warga atas tuntutan warga atas alas tanah yang mereka tempati.

Tanah yang mereka tempati tidak dapat disertivikatkan karena diklaim PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)

Ribuan warga keluar dari rumahnya turun ke jalan.

Sebagian dari mereka membawa banner, spanduk dan aneka atribut bertuliskan tuntutan dan harapan warga.

"HAK MILIK = HARGA MATI."

"Bapak/Ibu dewan bantu kami miliki hak tanah," tulisan di spanduk.

Perempuan laki-laki, dewasa anak-anak ikut menyambut dan mengarak anggota dewan ke balai RW VI.

Warga pun saling mengajak warga supaya ikut berpartisipasi menyambut sidak tersebut.

"Lek gak melok omae ilang (kalau tidak ikut, rumahnya hilang)" kata warga mengajak warga lainnya mengarak rombongan sidak.

Selain anggota dewan, ada pula pihak badan Pertanahan Nasional (BPN), dan PT KAI. (*/arf)

Read More

Komandan Kodiklatal : Untuk Membentuk Siswa yang Hebat, Harus Diawali Dari Antap yang Hebat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Satu persatu prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklatal) diperiksa kelengkapan dan kerapiannya oleh Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. dalam sebuah apel khusus yang digelar di Lapangan Laut Maluku, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya, Senin (27/2).

Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan, karena antap Kodiklatal baik perwira, bintara, maupun tamtama serta PNS harus menjadi contoh dan suri tauladan dari siswa yang menimba ilmu di Kodiklatal. Oleh sebab itu, antap Kodiklatal harus selalu berpenampilan yang rapi, bersih dan memiliki postur yang ideal, berat badan harus seimbang dengan tinggi badan.

“Seluruh antap harus menjadi contoh bagi ribuan siswa Kodiklatal, baik penampilan maupun kemampuannya, sehingga Kodiklatal dapat mencetak prajurit-prajurit yang hebat,” ujar Komandan Kodiklatal.

Penampilan seorang prajurit sangat terkait dengan perasaan kebanggaan terhadap satuannya. Oleh sebab itu, apabila penampilannya masih kurang, berarti kebanggan terhadap satuannya masih kurang.

“Kalian harus selalu introspeksi diri, bagaimana cara berpakaian kalian, bagaimana rambut kalian, harus malu kalau  penampilan kalian tidak rapi. Itu resiko kalian ditempatkan di lembaga pendidikan,” ujar Komandan Kodiklatal.

Seorang prajurit yang penampilannya tidak rapi, menurut Komandan Kodiklatal, hal itu menunjukkan bahwa prajurit tersebut tidak merasa bangga terhadap dirinya sendiri, dan prajurit seperti ini tidak layak menjadi contoh siswa Kodiklatal.

Untuk itu, Komandan Kodiklatal menegaskan bahwa seluruh prajurit yang berdinas di Kodiklatal harus merasa bangga terhadap satuannya dan terus membenahi diri, hidup teratur dan disiplin agar kualitas diri lebih baik lagi.

Pada kesempatan itu juga, Komandan Kodiklatal menekankan kepada seluruh antap Kodiklatal agar dapat menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan di lingkungan Kodiklatal dan rumahnya agar terhindar dari segala penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak sehat.

“Tingkatkan kepedulian kalian terhadap lingkungan masing-masing, dan untuk masalah kebersihan jangan diserahkan ke Dandenma seluruhnya,” ujarnya.

Tampak hadir pada apel khusus tersebut, Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M., Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) Laksma TNI Budi Kalimantoro, Komandan Kodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah, para Komandan Pusdik, Komandan Puslat serta para Komandan Sekolah dijajaran Kodiklatal. (arf)

Read More

Unjuk Rasa Penolakan UU MD3 di DPRD Surabaya Ricuh

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penolakan pengesahan UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang dilakukan oleh Jaringan Mahasiswa Pejuang (JMP) di depan gedung DPRD Surabaya berakhir ricuh. Kericuhan bermula ketika para mahasiswa berusaha menerobos masuk ke dalam gedung dewan.

Pantauan di lokasi, aksi yang digelar sekitar 200 mahasiswa yang berasal dari sejumlah Organisasi mahasiswa ekstra kampus (Ormek) sebenarnya berlangsung dengan tertib. Para mahasiswa meminta anggota DPRD Surabaya turun dan menandatangani petisi yang telah disediakan.

Karena di gedung legislatif sedang banyak kegiatan, akhirnya hanya Wakil Ketua DPRD Masduki Toha yang turun menemui mereka. Selain memberikan tanda tangan, dalam pernyataannya Masduki juga mendukung penolakan beberapa pasal dalam UU MD3.

Bukannya langsung membubarkan diri setelah pernyataan Masduki, para mahasiswa tetap melanjutkan aksinya karena ingin ditemui seluruh anggota dewan. Mereka tidak mau jika pernyataan sikap legislatif hanya diwakili satu orang saja.

Sambil menunggu kedatangan 50 anggota dewan para mahasiswa kembali menggelar orasi. Dalam orasinya, mereka meminta dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terutama untuk pasal-pasal yang dinilai telah menciderai demokrasi.

"Kita meminta presiden mengeluarkan Perpu untuk merevisi pasal yang membuat risau," ujar salah satu orator.

Suasana mulai memanas ketika 50 anggota dewan yang ditunggu tidak kunjung datang. Puncaknya, ketika peserta aksi memaksa masuk halaman gedung DPRD Surabaya.

Aksi saling mendorong sempat terjadi antara para mahasiswa dengan pihak kepolisian dan Petugas pengamanan dalam (Pamdal). Puncaknya, saat ada beberapa mahasiswa yang berusaha menerobos masuk pagar gedung dewan.

Ada satu mahasiswa yang berhasil masuk halaman gedung DPRD. Namun tidak berselang lama, yang bersangkutan langsung berhasil diamankan oleh aparat kepolisian.

Melihat temannya diamankan oleh aparat kepolisian, salah satu mahasiswa berusaha masuk untuk menyelamatkanya. Apes baginya, begitu memasuki halaman gedung dewan ia langsung dihadang oleh beberapa Pamdal.

Tidak hanya ditangkap, mahasiswa tersebut juga harus menerima sejumlah pukulan dari Pamdal. Selanjutnya, keduanya langsung diamankan ke dalam gedung dewan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha saat ditemui mengaku tidak bisa memenuhi tuntutan peserta aksi yang menginginkan ditemui oleh 50 anggota dewan.

"Mereka meminta ditemui seluruh anggota dewan. Kan kiamat jika seperti itu. Bagaimana caranya," kata Masduki.

Menurut Masduki, dalam iklim demokrasi seperti sekarang sebenarnya aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa merupakan hal yang wajar. Masalahnya, peserta aksi tidak mau jika hanya ditemui perwakilan anggota dewan.

Masduki juga merasa dibohongi oleh peserta aksi kali ini. Sebab dalam aksi sebelumnya, mahasiswa mengancam akan membawa masa yang lebih banyak jika dirinya tidak mau menandatangani petisi penolakan UU MD3.

"Makanya tadi saya agak marah ke mereka. Saya sudah tanda tangan kok sekarang bawa masa lebih banyak. Ini kan ke balik," sesalnya.

Masduki Toha menuturkan sebenarnya juga sependapat dengan tuntutan dari para mahasiswa. Secara pribadi tidak sepakat dengan adanya hak imunitas bagi anggota legislatif.

Oleh Karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak peserta aksi bersama-sama mengirimkan fax ke DPR RI. Cara itu sebagai bentuk penolakan keberadaan pasal 245 ayat 1 dalam UU MD3. Apalagi, Presiden sebelumnya juga menyatakan tidak akan mengeluarkan Perppu. (arf)

Read More

Fasharkan Makassar Gelar LDD Penanggulangan Bahaya Kebakaran

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran yang terjadi di lingkungan kerja, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Makassar menggelar Latihan Dalam Dinas (LDD) Penanggulangan Bencana Kebakaran, acara pembukaan LDD dilaksanakan di Aula Fasharkan Senin (26/02/2018).

LDD akan berlangsung selama lima  hari, dimulai Senin 26 Februari dan akan berakhir Jumat tanggal 2 Maret 2018, LDD dikuti 90 orang anggota Fasharkan. selama lima hari pelaksanaan para peserta akan menerima materi pelatihan berupa pelajaran teori di kelas serta materi praktek (Lapangan)  yang akan dilaksanakan di galangan, hidran serta  dirumah pompa. Materi pelatihan terdiri dari  Peralatan Keselamatan Kerja, Teori Api, Organisasi PEK, Pengetahuan APAR, Alat Bantu Pernafasan, Penanggulangan kebakaran besar, Latek Besar/Kecil.

Untuk membimbing para peserta pelatihan, Fasharkan Makassar bekerja sama dengan Puspeknubika Kodiklatal Surabaya untuk menyiapkan para instruktur/pengajar.

Kepala Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Kafasharkan) Makassar Kolonel Laut (T) Bisyar Adib yang diwakili Pelaksana Harian  Fasharkan  Letkol Laut (E) Isyam Kusumah saat membuka LDD ini  mengatakan LDD  digelar untuk meningkatkan kemampuan anggota Fasharkan dalam hal penanggulangan bahaya kebakaran kecil dan pencegahan terjadinya kebakaran besar di lingkungan Fasharkan. Beliau juga berharap kegiatan bisa ini berjalan maksimal karena pelatihan ini  telah didukung dengan prasarana yang lengkap dan memadai.

Diakhir pembukaan LDD Pelaksana Harian Fasharkan Letkol Laut (E) Isyam Kusumah menyematkan secara simbolis  kartu tanda peserta kepada KLK Syamsulham salah satu peserta LDD, acara  dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh peserta pelatihan. (arf)

Read More

Risma Tak Sanksi Kasatpol PP, Dewan Gunakan Hak Interpelasi

KABARPROGRESIF.COM.COM : (Surabaya) Pimpinan DPRD Kota Surabaya memproses sikap arogan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Irvan Widyanto pada saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD, Selasa (20/2) dengan akan menggulirkan hak interpelasi kepada wali kota setempat.

"BK (Badan Kehormatan) DPRD telah memproses tindakan kepala satpol PP dengan menggelar rapat kemarin (24/2)," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha, Minggu (25/2).

Menurut dia, pihaknya menyesalkan sikap Kasatpol PP yang dinilai melecehkan wibawa DPRD Surabaya pada saat terjadi perdebatan atau adu mulut yang nyaris terjadi kontak fisik antara Armuji dan Irvan pada saat rapat dengar pendapat di ruang komisi A DPRD Surabaya pada Selasa (20/2).

Perdebatan tersebut bermula saat Armuji mengkritisi kebijakan pemerintah kota yang menggusur hunian warga di Medokan Semampir yang akan dipergunakan untuk perluasan makam.

Hal itu dikarenakan penggusuran yang dilakukan seringkali tanpa disertai solusi menempatkan mereka di rumah susun terlebih dahulu.

Pernyataan Armuji tersebut sempat menyinggung Irvan sehingga terjadi adu mulut di antara keduanya.

Irvan menjelaskan bahwa Satpol PP tidak asal gusur warga, melainkan melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu. Apalagi lahan yang dipakai warga tersebut merupakan aset pemkot.

Perdebatan Armuji dan Irvan yang sempat divideokan kalangan jurnalis tersebut sempat menjadi viral di media sosial dan mendapatan tanggapan beragam di kalangan masyarakat.

"Memang sangat tidak beretika. Ini rumah DPRD, seharusnya harus mengedepankan etika," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Untuk itu, lanjut dia, pimpinan DPRD Surabaya sepakat dengan BK untuk memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengganti Kepala Satpol PP Surabaya.

"Jika itu tidak diindahkan, kami menggunakan hak interpelasi (hak bertanya) kepada wali kota atas tindakan anak buahnya yang arogan itu," katanya.

Selain itu, Masduki Toha menilai permintaan maaf dari kepala Satpol PP sehari setelah kejadian dinilai terlambat dan salah sasaran. Hal ini dikarenakan permintaan maaf ditujukan kepada wali kota dan warga Surabaya.

"Dia (Irvan) sebelumnya tidak menanggapi soal itu, tapi kemudian tiba-tiba minta maaf. Ini kesannya minta maaf karena terpaksa," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya Minun Latif saat dikonformasi belum berkenan membeberkan hasil rapat internal BK terkait persoalan itu.

"Saya lapor dulu ke ketua DPRD Surabaya, baru setelah itu bisa memberikan penjelasan ke media," katanya.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey menilai permintaan maaf Irvan Widyanto kepada wali kota dan warga Surabaya masih belum cukup karena tidak menyinggung lembaga DPRD Surabaya.

"Persoalan itu terjadi di forum resmi dan menyangkut dua lembaga, harusnya juga diselesaikan secara lembaga, oleh karenanya wali kota harus obyektif dalam memberikan penilaian dan bersikap," katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Sukadar menilai tindakan Kepala Satpol PP tersebut masuk dalam kategori melecehkan mengingat Ketua DPRD itu adalah simbol lembaga DPRD. Selain itu juga, Armuji sebagai kader PDIP dan juga penasehat Fraksi PDIP.

"Kami akan bawa persoalan ini ke rapat fraksi PDIP pada Senin (26/2)," katanya.

Ketua DPRD Surabaya Armuji sebelumnya menyatakan pihaknya meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengganti Kepala Satpol PP Irvan Widyanto karena dinilai arogan dan jarang memenuhi panggilan dewan saat rapat dengar pendapat di DPRD.

"Saya sudah WA (whatsapp) ke wali kota supaya ada pergantian Kasatpol PP," kata Armuji.

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto saat dikonfirmasi juga belum berkenan memberikan tanggapan atas kebijakan yang akan diambil DPRD Surabaya.

"Saya tidak berkomentar dulu mas," katanya. 

Namun, Irvan sebelumnya telah menyatakan permemintaan maafnya kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan juga warga Surabaya.

"Saya minta maaf sebesar besarnya kepada warga Surabaya dan ibu wali kota, sehingga terjadi peristiwa ini. Kalau memang ada yang dipersalahkan itu murni pribadi saya. Tidak terkait dengan kelembagaan, institusi, apalagi melecehkan institusi dan sebagainya. Itu semata mata reaksi saya secara pribadi," katanya. (arf)

Read More

Danlanal Semarang Gelar Tatap Muka

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Semarang Lantamal V Kolonel Laut (P) Hanarko Djodi Pamungkas, di dampingi Ibu Ketua Cabang 4 Korcab V DJAT Ny Inca Djodi menggelar kegiatan Tatap Muka dengan seluruh Prajurit, PNS dan anggota Jalasenastri Cabang 4 Korcab V DJAT, di gedung Mandalika Mako Lanal Semarang, Senin (26/2).

Dalam tatap muka tersebut Dan Lanal Semarang menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi pedoman bagi Prajurit dan PNS Lanal Semarang dalam menjalankan  tugas yang diemban guna memberikan konstribusi positif bagi kemajuan Lanal Semarang khususnya TNI AL pada umumnya.

Disampaikan pula bahwa keberhasilan seorang Prajurit dan PNS Lanal Semarang dalam melaksanakan tugas tidak lepas dari peran keluarga dalam hal ini Istri yang selalu mendampingi serta mendukung setiap gerak suami dalam melaksanakan tugas.

Untuk itu Danlanal Semarang menegaskan bahwa setiap Prajurit dan PNS Lanal Semarang wajib memperhatikan keluarga, karena keharmonisan hubungan keluarga menjadikan pendukung kesuksesan bagi Prajurit dan PNS Lanal Semarang dalam menjalankan Tugas yang di embannya.

Di sisi lain Ketua Cabang 4 menyampaikan  bahwa sebagai anggota Jalasenastri atau isteri PNS hendaknya selalu memperhatikan suaminya, dalam hal ini adalah kerapian penampilan, mengingat dengan penampilan yang rapi akan menambah kewibawaan sebagai Prajurit dan PNS TNI AL.

Terlihat seluruh Prajurit dan PNS Lanal Semarang serta anggota Jalasenastri Cabang 4 mengikuti arahan dari Dan Lanal Semarang serta Ibu Ketua Cabang 4 dengan seksama dan serius.

Kegiatan di lanjutkan dengan Sosialisasi Musyawarah Nasional XIII Dharma Pertiwi dan Musyawarah Pusat IX Jalasenastri Tahun 2018. Dalam kegiatan Sosialisasi tersebut di sampaikan beberapa Poin tentang keputusan yang berhasil dihimpun dalam Musyawarah tersebut.

Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua Cabang 4 di hadapan seluruh anggota Jalasenastri Cabang 4. Dalam kegiatan tersebut juga di tampilkan pengenalan Seragam Jalasenastri di antaranya, Baju Seragam Kerja (BSK), Pakaian Seragam Upacara (PSU), pakaian Seragam Lapangan (PSL), Pakaian Seragam Resmi (PSR) dan Seragam Olah Raga.(arf)

Read More

LKPP Anggap Penyerapan Anggaran Pemerintah Tak Wajar

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi menilai pemerintah tidak disiplin dalam melaporkan penggunaan belanja barang dan jasa ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Salah satu hal yang disorot oleh LKPP yakni terkait dengan penyerapan anggaran yang stagnan pada awal dan pertengahan tahun, namun melonjak drastis di akhir tahun.

"Itu aneh bin ajaib," ujarnya saat menggelar konferensi di Kantor Indonesia Coruption Wacth (ICW), Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkali-kali meminta jajarannya untuk melakukan pengadaan barang dan jasa sejak Oktober pada tahun anggaran sebelumnya.

Namun kata Setya, kementerian dan lembaga tetap saja melakukan pengadaan barang dan jasa pada April atau setelah tahun anggaran berjalan.

Akhirnya, LKPP kerap didorong-dorong agar pengadaan barang dan jasa bisa dijalankan sesuai keinginan instansi tersebut.

Padahal tutur dia, bila pelaporan pengadaan barang dan jasa di laporkan pada Oktober tahun sebelumnya, LKPP bisa memberikan pendampingan kepada instansi sehingga pengadaan barang dan jasa bisa lebih efisien.

Akibat proses pengadaan barang dan jasa dilakukan saat tahun anggaran berjalan, penyerapan anggaran terjadi tidak sesuai keinginan Presiden yakni di awal tahun, namun justru di akhir tahun.

"Jadi kenaikan penyerapan anggarannya tidak logis," kata dia

Sebelumnya, ICW mengungkapkan bahwa di tengah keterbukaan informasi dan transparansi publik, pemerintah masih saja tidak disiplin mencantumkan semua anggaran belanja barang dan jasa pada 2017.

Dari Rp 994 triliun belanja barang dan jasa pemerintah tahun lalu di APBN dan APBD, hanya Rp 908 triliun yang dilaporkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Padahal berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, seluruh belanja barang dan jasa harus diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang kemudian diungkap melalui monev. lkpp.go.id. (rio)

Read More

Kadiskes Lantamal V: Laksanakan Urikes dan Jauhi Narkoba

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Dinas Kesehatan Pangakalan Utama TNI AL (Kadiskes Lantamal) V Surabaya Kolonel Laut (K) dr. Asih Puji Widodo mengingatkan prajurit dan PNS Mako Lantamal V untuk melaksanakn uji pemeriksaan kesehatan (Urikes) tahunan dan menjauhi penyalahgunaan Narkoba.

Hal tersebut diungkapkan Kadiskes dihadapan prajurit dan PNS saat menjadi inspektur upacara bendera yang digelar di lapangan Yos Sudarso Markas Komando Lantamal V Surabaya,  Jl. Laksda M. Nazir no. 56,Tanjung Perak, Surabaya, Senin (26/2/2018).

Hadir dalam acara tersebut para Kadis dan Kasatker Lantamal V dan para perwira staf launny.  Sedangkan pasukan upacara terdiri dari satu unit korsik Lantamal V, satu SST Pama, satu SST Kowal, satu SST Bintara, satu SST Tamtama, dua SST PNS Lantamal V.

Menurut Puji,  sapaan akrab Kadiskes Lantamal V,  kita patut berbangga dengan keberhasilan TNI AL menangkap peredaran narkoba dalam jumlah yang sangat besar 1, 1 ton beberapa waktu lalu. Untuk itu Pudji kembali menegaskan agar sebagai garda terdwpan bangsa bisa menjauhi yang namanya narkoba.

“tolong dijaga keluarga kita, anak dan istri kita, jangan sampai terlibat dengan narkoba,” ajaknya.

Namun demikian, masih ada oknum saat ini yang justru merusak dirinya sendiri,  keluarga dan mencoreng nama baik institusi karena ulah dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan bahkan menjadi pengedar barang haram ini.

Ia mengingatkan,  penghuna maupun pengedar, secara langsung mauapun tidak langsung akan berdampak pada jelaknya nama institusi yang kita banggakan.  Mereka akan meracuni generasi muda karena telah mengedarkan narkoba ataupan minuman keras.

Pomal dan Intel Lantamal V lanjutnya,  saat ini telah mengamankan oknum TNI yang diduga melakukan pengedaran minuman keras jenis arak jawa tadi malam, dan sekarang masih dalam penanganan Pomal untuk ditindak tegas.

Dibagian lain Puji menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan urikes tahun 2017.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Lantamal V yang telah melaksanakan urikes tahun 2017 dan untuk pelaksanaan urikes tahu 2018 bisa dimulai di bulan Februari ini,” terangnya.

Menurutnya,  banyak manfaat yang bisa didapat dengan melaksanakan urikes, urikes merupakan hak prajurit.

"Bisa kita bayangkan kalau kita melaksnakan pemeriksaan seperti urikes di rumah sakit swasta, berapa biaya yang harus kita keluarkan. Ini kita dikasih gratis, melalui dinas," pungkasnya. (arf)

Read More

Gelar Lustrum 1, Separuh Program Prodi Unusa Peroleh Predikat Akreditasi B

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah meraih akreditasi B untuk Institusi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) pada  tahun lalu, kini mengawali pembukaan Lustrum ke-I, Unusa mendapat kado istimewa, yakni lebih dari separuh program studinya memperoleh predikat akreditasi B.

Program studi yang memperoleh akreditasi itu masing-masing prodi S1 keperawatan, D3 keperawatan, D3 kebidanan, profesi ners, S1 Ilmu kesehatan masyarakat (IKM), S1 Gizi, S1 pendidikan guru sekolah dasar (PGSD), dan S1 manajemen.

Dalam penjelasannya Rektor Unusa, Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng mengatakan, tahun semarak akreditasi yang telah kami dicanangkan setahun lalu kini telah membuahkan hasil. Lebih dari separuh prodi Unusa memperoleh akreditasi B.

" Jumlah ini Insya Allah akan bertambah lagi, karena selain masih ada yang belum keluar dari hasil visitasi BAN PT dan LAM PTKes, juga masih ada beberapa Prodi yang dalam tahap pengajuan untuk bisa dilakukan reakreditasi,” katanya saat ditemui acara Grand Opening Lustrum 1 di Gedung Unusa

Menurutnya, semua prestasi ini menjadi kado istimewa saat Unusa memasuki lustrum pertama tahun 2018 ini dan menjadi semangat dan motivasi tersendiri di dalam memasuki tahun perkuliahan baru nanti.

Dia menambahkan, Prestasi akreditasi terbilang luar biasa bagl Unusa, karena diajukan dan di raih sebelum jatuh tempo izin prodi habis. Kami mengajukannya ketika izin prodi baru berjalan dua tahun dari jatah izin empat tahun untuk dilakukan reakreditasi.

" Usahanya memang sangat luar biasa untuk kami bisa meningkatkan proses pembelajaran yang berkualitas bagi umat. Unusa tidak main-main untuk urusan ini, karena kami menerima amanah untuk menjadikan para sivitas akademika Unusa sebagai generasi yang rahmatan lil alamin,” terangnya

Terkait program akreditasi, masih kata Jazidie. Tahun 2018 akan terus dilanjutkan untuk prodi yang memang belum melakukan reakreditasi.

" Reakreditasi tersebut diantaranya prodi S1 akuntansi, S1 pendidikan bahasa inggris, S1 pendidikan guru pendidikan anak usia dini (PG PAUD), S1 sistem informasi, dan S1 pendidikan dokter." jelasnya

Jazidie yakin,  para mahasiswa yang ketika masuk masih mendapati prodinya terakreditasi C, ketika lulus akreditasi prodinya minimal B.

" Ini sudah menjadi tekad kami untuk terus meraih akreditasi terbaik. Karena akreditasi merupakan salah satu manifestasi dari kualitas proses pembelajaran dan tata kelola prodi dan institusi,” ungkapnya

Atas akreditasi itulah, Jazidie menargetkan tahun perkuliahan 2018-2019 bakal menerima sebanyak 1.200 mahasiswa baru.

" Kini untuk beberapa prodi telah mulai menerima mahasiswa baru baik dari jalur prestasi maupun mandiri." pungkasnya. (Dji)

Read More

Lepas Lelah, Panglima TNI dan Pangdam Brawijaya Bersepeda Bareng

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Kunjungan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto selama tiga hari di wilayah Malang sejak tanggal 22 hingga 24 kemarin sudah berjalan lancar dan aman. Ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak dalam untuk kesuksesan agenda kunjungan kerja tersebut.

Melepas lelah dan penat selama mendampingi dan menyiapkan segala kebutuhan tugas-tugas Panglima TNI tersebut pagi tadi 25/2/18. Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, bersama Danrem 083/BDJ, melakukan refreshing dengan acara bersepeda. Kegiatan yang bertepatan dengan hari libur ini juga diikuti oleh warga masyarakat dan komunitas penggemar olah raga bersepeda di Malang.

Start di rumah panglima yang berada dijalan tugu Kota Malang menempuh jarak sekitar 45 kilometer dan finish di Hotel Golden Tulip, Kota Batu.

Kesejukan udara pagi dan lengangnya jalanan kota bunga ini memberikan kesegaran tersendiri untuk bersepeda. Lalu lintas yang biasanya sangat padat ketika hari libur terlihat masih longgar karena waktu pemberangkatan pukul 05.30 wib.

Rute yang dilalui memang sedikit menanjak menjelang titik finish namun tidak mengurangi keceriaan para pesepeda ini. Suguhan panorama alami dan landscape seperti mengalihkan rasa lelah selama mengayuh pedal sepeda mereka. Teriakan dan canda tawa tidak pernah terlewatkan selama dalam perjalanan ini.

Hamparan pemukiman dan lahan perkebunan serta gagahnya Gunung Arjuna yang tampak dari atas ketinggian menjadi spot foto yang menarik untuk diabadikan. Beberapa titik dengan latar belakang keindahan alam menjadi daya tarik untuk sekedar berfoto ria sembari bercengkerama.

Sesampainya di lokasi finish para peserta diajak makan bersama sambil menikmati lagu-lagu dari suara penyanyi dengan iringan electone. Meskipun sudah berada di finish namun keceriaan tidak surut begitu saja. Secara bergantian peserta menjadi artis dadakan dengan menyumbangkan lagu dan tidak ketinggalan pula penampilan dari Pangdam Brawijaya, beserta Danrem.

Joget bareng seperti menambah keceriaan suasana tatkala Mayjen TNI Arif Rahman berjoget bersama semua peserta gowes mengikuti irama lagu dari salah satu peserta. (arf)

Read More