Jumat, 20 Juli 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko resmi menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar Lantamal V menggantikan Kolonel Laut (P) Gusti Bagus Oka Tapayasa, SE. Serah terima jabatan (sertijab) tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., Jumat (20/7) di Mako Lanal Denpasar Jalan Raya Sesetan 331 Denpasar Bali.

Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) di Armada II, sedangkan Kolonel Laut (P) Gusti Bagus Oka Tapayasa, S.E., selanjutnya akan ditugaskan menjadi Kepala Staf Gugus Tempur Laut Koarmada III.

Dalam sambutannya Danlatamal V menyampaikan Serah terima Jabatan dalam suatu organisasi merupakan bagian dari pembinaan personel untuk memberikan kesempatan dan peluang perwira untuk mengembangkan karier serta mengaktualisasikan kemampuan konseptualnya guna mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik. Dengan serah terima jabatan ini, diharapkan dapat menciptakan pembaharuan semangat dan penyegaran pemikiran guna terus meningkatakan kualitas kinerja, baik bagi oragnisasi maupun personel yang bersangkutan.

Lebih jauh Danlantamal V Laksamana TNI Edwin S.H., seusai pelantikan mengatakan kepada awak media yang hadir, bahwa tingkat variatif kerawanan keamanan laut di Bali perlu terus diwaspadai. Karena seperti diketahui, Bali adalah destinasi pariwisata dunia, yang mana, menjadi pintu masuk orang yang akan datang ke Indonesia, khususnya Bali.

Hal ini tentunya perlu diantisipasi dalam tugas kedepan. Selain itu, Bali yang berada dekat dengan perlintasan kapal-kapal yang cukup besar, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi tidakan-tindakan yang ilegal. “Bali bisa juga dijadikan sebagai batu loncatan, seperti aksi penyelundupan baby lobster yang sempat digagalkan pihak Lanal Denpasar,” ungkapnya saat ditemui disela serah Terima Jabatan, Danlanal Denpasar.

Ke depan, kata Danlantamal V, banyak rangkaian kegiatan akan digelar, salah satunya IMF-WB Annual Meeting. Untuk itu, pihaknya akan tetap siaga melakukan pengamanan dari sisi laut.

“Laut harus dijaga, karena disini adalah pulau, area terdekatnya adalah Laut. Untuk itu laut disekitanya harus dijaga keamanannya,” ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya akan melibatkan unsur KRI dibawah koordinatornya Danlanal Denpasar dan dibantu juga oleh gugus tugas yang dibentuk TNI AL. Pihaknya akan menggelar unsur-unsur baik itu unsur KRI, unsul pesawat udara untuk patroli dan unsur pasukan kusus yang melaksanakan pengamanan di titik-titik yang akan diprioritas pada tingkat pengamanannya.

Hadir dalam acara sertijab Komandan Lanal Denpasar diantaranya Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekda Provinsi Bali, Danrem 163/Wsa, Danlanud Ngurah Rai, Kapolresta Denpasar, Dansat Brimob Polda Bali, Para Sahli Kodam IX/Udayana, Para Asisten Kodam IX/Udayana, Para Asisten Danlantamal V, Dirpolair Polda Bali, Walikota Denpasar, Kabinda Provinsi Bali, Ka Bea Cukai Denpasar, Ka Imigrasi Benoa, Ka DPP ATLI Bali, Ketua BMKG Wilayah III Denpasar serta tamu undangan lainnya.

Sementara itu seusai pelaksanaan serah terima jabatan Komandan Lanal Denpasar digedung serbaguna IGP. Dwinda Lanal Denpasar dilaksanakan serah terima jabatan Kadiskum Lantamal V dari Letkol Laut (KH) Ida Kade Sadnyana., S.H., M.H. diserahterimakan kepada Letkol Laut (KH) Totok Sumarsono, S.H., M.H., M. Tr. Hanla yang dipimpin langsung oleh Danlantamal V. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Boven Digoel, Papua) Selain menjaga keamanan di wwilayah perbatasan, satgas pamtas Yonif Raider 500/Sikatan juga memiliki kewajban untuk menjadi guru bagi anak-anak yang berada di daerah tersebut.

Seperti yang dilakukan satuan di bawah kepemimpinan Letkol Inf Sidik Wiyono saat ini, Jumat, 20 Juli 2018  di pos Kombut, Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Layaknya seorang guru, salah satu personel satgas memberikan beberapa pembekalan mata pelajaran ke beberapa anak yang saat ini berkumpul di pos Kombut.

“Mulai dari membaca, hingga berhitung dan menulis. Semuanya kami ajarkan ke anak-anak disini,” ujar Perwira Penerangan (Papen) Satgas Pamtas Yonif Raider 500/Sikatan, Letda Kav Bill Klinton Manurung.

Dijelaskannya, tak hanya belajar saja. Akan tetapi, selama mengajar, prajurit satgas pamtas juga tak segan-segan untuk mengajak anak-anak bercanda.

“Kita selingi sambil bercanda. Biar tidak terkesan kaku, supaya bisa memudahkan mereka untuk menerima pelajaran yang kita sampaikan,” tuturnya.

Selama memberikan pelajaran, nantinya para personel akan bergantian. Pelajaran itu, di berikan ketika pagi dan siang hari. “Guru pembimbingnya bergantian. Sehari dua kali,” tandasnya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan pendopo rumah dinas Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, Jumat (20/7/2018).

Pangonal telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

"Sejak sekitar pukul 10 pagi hari ini, dilakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus Labuhanbatu di kantor bupati dan pendopo di rumah dinas bupati," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat.

Ia menyatakan, penggeledahan masih terus berjalan. Sejauh ini tim KPK mengamankan dokumen-dokumen anggaran proyek Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam kasus ini, KPK menduga pemberian uang dari tersangka pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra kepada Pangonal terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

"Bukti transaksi sebesar Rp 576 juta dalam kegiatan ini diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan bupati (Pangonal) sekitar Rp 3 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Dari cek yang dicairkan oleh orang kepercayaan Effendy, Afrizal Tanjung, sebanyak Rp 500 juta disimpan dalam tas kresek dan dititipkan ke petugas bank.

Uang itu yang diambil oleh tersangka sekaligus orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga.

Namun, Umar berhasil melarikan diri saat akan ditangkap petugas KPK di luar bank, Selasa (17/7/2018).

Uang Rp 500 juta itu juga turut dibawa Umar. Hingga saat ini ia belum menyerahkan diri ke KPK. KPK menduga uang yang diberikan Effendy ke Pangonal melalui Umar Ritonga dan Afrizal Tanjung bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek-proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Yogyakarta) Tepat hari ini hari ke-3, Kamis (19/07/2018) api abadi berasal dari New Delhi India berada di kota Yogyakarta sebagai cikal bakal obor pesta olah raga bertaraf internasional Asian Games ke-18 tahun 2018 oleh pemerintah Indonesia, api India tersebut telah disatukan dengan api abadi dari Mrapen Grobogan Jawa Tengah, prosesi penyatuan dua api tersebut oleh Wakil Presiden RI  M. Yusuf Kalla di Candi Prambanan pada Rabu (18/07/2018) malam.

Selanjutnya dimulainya pawai obor (Torch Riley) Asian Games 2018 keliling kota Yogyakarta sebagai kota pertama melaksanakan pawai obor Asian Games 2018. Acara pelepasan pawai obor Asian Games 2018 digelar di Pagelaran Kraton Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku Gubernur DIY.

Acara dimulai tepat pukul 07.00 WIB, dibuka dengan pentas tarian tradisional Krido Jati Roso, yang dihadiri pula Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga RI Bpk. Gatot Sulistyantoro, Sekjen Inasgoc Bpk. Eri Herianto, unsur pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY antara lain Danrem 072/Pmk, Danlanud Adisucipto, Kapolda DIY, Kabinda DIY, Danlanal Yogyakarta, Kajati DIY serta dihadiri ribuan warga masyarakat Yogyakarta memadati pagelaran Kraton dan sepanjang jalan rute kirab yang dilalui.

Komandan Lanal Yogyakarta, Kolonel Laut (P) Arya Delano, S.E, M.Pd dan prajurit Lanal Yogyakarta bersama unsur Forkopimda DIY lainnya mengikuti lari estafet sebagai pembawa obor Asian Games 2018, dimana sebelumnya obor diserahkan oleh Gubernur DIY kepada Menlu RI sebagai pelari pembawa obor pertama kali, menjadi awal kirab dimulai dengan didampingi Tim Pelari Gabungan TNI Polri DIY dan para atlit berkeliling kota Yogyakarta menempuh jarak sekitar 11 km.

Sekitar pukul 09.20 Wib, obor sampai dititik finish di pal putih Tugu Yogyakarta, diserahkan oleh Sekjen Inasgoc  Eris Heryanto kepada Walikota Yogyakarta Drs. Haryadi Suyuti, api kemudian dipindahkan dalam tinder box untuk selanjutnya akan dibawa ke Solo untuk melanjutkan rangkaian kirab obor 35 kota seluruh Indonesia.

Rangkaian kegiatan kirab obor Asian Games 2018 kota Yogyakarta selesai terlaksana tertib dan lancar, Danlanal Yogyakarta turut menyampaikan doa dan harapannya, "Semoga obor api yang diawali dan dikirab di Yogyakarta ini, dapat menjadi penyemangat sportifitas atlet kita untuk siap bertanding dan siap sukses mengharumkan bangsa Indonesia selaku tuan rumah Asian Games 2018", ujar Danlanal Yogyakarta. 9arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Kota Malang) Setelah dinanti-nanti oleh masyarakat, akhirnya pawai obor Asian Games ke XVIII mulai melintasi Kota Malang. Jumat, (20/7/2018).

Tak hanya dikawal oleh Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Suryadi Bagus Tayo dan Dandim 0833/Kota Malang, Letkol Inf Nurul Yakin serta Kapolresta saja. Akan tetapi, Torch Relay Asian Games tersebut, juga turut dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksmana TNI Siwi Sukma Aji, dengan didampingi oleh Pangdivif-2/Kostrad dan Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/Brawijaya, Brigjen TNI Widodo Iryansyah, S. Sos.

Danrem menuturkan, pawai obor yang mendapat pengawalan ketat dari personel TNI, Polri serta Forpimda setempat malam ini, merupakan suatu bentuk dukungan semangat yang diberikan untuk tim Indonesia di ajang Asian Games tahun ini.

“Obor itu nantinya akan menuju kea rah Gunung Bromo dan berakhir di lokasi itu,” ungkap Kolonel Bagus.

Dirinya menambahkan, antusias masyarakat semakin bertambah ketika obor yang didampingi oleh atlet Indonesia itu, semakin menambah rasa antusias masyarakat ketika melewati Balai Kota Malang.

“Ada juga atraksi-atraksi yang ditunjukkan oleh beberapa komunitas lokal. Rencananya, atraksi itu akan berakhir pukul 00.30 WIB dini hari nanti,” jelasnya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sofyan Basir mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jumat (20/7/2018).

Sofyan yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam ini datang sekitar pukul 9.53 WIB didampingi sejumlah orang.

Tanpa banyak berkomentar, Sofyan langsung memasuki gedung KPK dan menunggu di lobi gedung selama beberapa menit.

"Enggak, enggak, nanti ya," ujar Sofyan. Sekitar pukul 10.10 WIB, ia menuju lantai 2 gedung KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Sofyan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"Jumat 20 Juli, diagendakan pemeriksaan terhadap Sofyan Basir, Dirut PLN sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1," dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurut Febri, salah satu pokok pemeriksaan penyidik adalah mendalami peran PLN dalam skema kerja sama di proyek PLTU Riau-1 ini.

"Peran PLN dalam skema kerjasama di Riau-1 menjadi salah satu hal yang perlu didalami penyidik setelah penggeledahan dilakukan di rumah dan kantor yang bersangkutan sebelumnya," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. KPK menduga penerimaan suap sebesar Rp 500 juta itu merupakan penerimaan keempat dari Johannes.

Total nilai suap yang diberikan Johannes kepada Eni sebesar Rp 4,8 miliar. Tahap pertama uang suap diberikan pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar. Kedua, pada Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga pada 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperberat hukumannya dari 12 tahun menjadi 15 tahun penjara.

Selain itu, Nur Alam juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar.

"Menerima permintaan banding jaksa penuntut umum dan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta," ujar Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Johanes Suhadi saat dikonfirmasi, Jumat (20/7/2018).

Putusan itu dibacakan pada 12 Juli 2018 oleh lima anggota majelis hakim. Adapun ketua majelis hakim dalam putusan banding ini adalah hakim tinggi Elang Prakoso Wibowo. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Nur Alam membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Kemudian, mencabut hak politik Nur Alam selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

Nur Alam sebelumnya divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Menurut majelis hakim, Nur Alam terbukti menyalahgunakan wewenang selaku Gubernur dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Nur Alam terbukti merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun.

Menurut majelis hakim, perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,7 miliar. Kemudian, memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia, sebesar Rp 1,5 triliun.

Selain itu, Nur Alam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd.

Menurut jaksa, uang dari Richcorp itu ada kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB. Adapun hasil penjualan nikel oleh PT AHB dijual pada Richcorp International.

Menurut jaksa, karena bukan dari sumber yang sah, uang tersebut harus dianggap sebagai suap. Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. (rio)

Kamis, 19 Juli 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tetap menegaskan dirinya tak pernah menerima suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018.

Hal itu kembali ia ungkapkan usai diperiksa KPK pada hari Kamis (19/7/2018).

Ia mengklaim menjadi korban akibat ulah pihak lain yang terkait dalam kasus ini. Sebab, ia juga mengklaim tak tahu-menahu soal aliran dana proyek-proyek yang berasal dari dana otonomi khusus ini.

"Mengenai proyek lain hal, saya sama sekali enggak tahu. Orang lain makan nangka, saya kena getah," ujar Irwandi.

Ia juga kembali mengaku tak pernah mengatur atau meminta uang komitmen atas proyek-proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus tersebut.

"Enggak ada kaitannya dengan saya. Itu kembali ke peristiwa awal ketika saya pertama kali ngomong sama pers. Saya sama sekali enggak tahu, saya sama sekali enggak minta, saya enggak nyuruh, dan saya sama sekali enggak nerima," katanya.

Menanggapi bantahan Irwandi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai hal itu merupakan sikap khas yang sering ditunjukkan oleh pelaku korupsi. Ia menegaskan, KPK pada dasarnya telah memiliki bukti-bukti awal yang kuat ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Karena kami yakin memiliki bukti permulaan yang cukup untuk kemudian mulai dari meningkatkan sebagai tersangka atau meneruskan proses ini sampai di persidangan," kata dia.

Dalam perkara ini, KPK menduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 500 juta adalah bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Rabu (4/7/2018).

Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (19/7/2018).

Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, penggeledahan berlangsung sejak pukul 14.30 WIB hingga saat ini.

"Geledah dilakukan di dua lokasi, rumah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dan rumah Staf Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tulungagung," ujar Febri, Kamis (19/7/2018).

Dalam kasus ini KPK menetapkan Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, keduanya terlibat dalam perkara yang berbeda dengan satu terduga pemberi hadiah atau janji, yaitu pihak swasta Susilo Prabowo. Susilo diduga sebagai pemberi hadiah atau janji terhadap keduanya terkait sejumlah proyek di dua daerah tersebut. Adapun, Susilo adalah kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014-2019.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Tulungagung, Susilo diduga memberikan hadiah atau janji sebesar Rp 1 miliar kepada Syahri melalui pihak swasta Agung Prayitno.

Terkait OTT di Tulungagung dan Blitar Diduga pemberian tersebut terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

"Diduga pemberian ini adalah pemberian ke-3. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar," kata Saut.

Sementara itu, di Blitar, KPK menduga Samanhudi juga menerima pemberian dari Susilo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, pihaknya menerima uang dari tersangka Fayakhun AndriadiIKAN Rp 2 miliar.

Fayakhun merupakan tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan pemantauan satelit pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016 oleh pihak lain.

"Untuk FA (Fayakhun), KPK mengonfirmasi uang uang suap dari tersangka FA ke KPK sebesar Rp 2 miliar pada Senin, 16 Juli 2018," ujar Febri dalam keterangan resminya, Kamis (19/7/2018) malam.

Menurut dia, Fayakhun menghubungkan uang tersebut secara langsung melalui pengacaranya. Uang itu telah diberikan KPK dan disetor ke rekening penampungan.

Uang tersebut juga disebut barang bukti dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, Fayakhun Andriadi membagikan kepada orang lain sebagai anggota Komisi I DPR. Suap itu kebebasan merupakan biaya atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan pemantauan satelit di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Menurut KPK, Fayakhun menerima biaya 1 persen dari total Dana proyek Bakamla RIALAH Rp 1,2 triliun.

Biaya Rp 12 miliar untuk Fayakhun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta.

Suap untuk Fayakhun disebut pemberian secara umum sebanyak empat kali. Fayakhun juga menerima $ 300.000 AS. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya bersama PT KAI DAOP 8 menggelar pertemuan membahas pemasangan block rel di samping utara Royal Plaza Surabaya.

Hasilnya, pihak PU Bina Marrga dan Pematusan mengevaluasi beberapa item yang mungkin menjadi keberatan para kontraktor dalam mengikuti lelang. Sebab, sudah tiga kali dibuka lelang, belum ada satu pun kontraktor yang tertarik untuk mengikutinya.

"Memang sudah tiga kali putaran kami lelang belum ada peminatnya, ternyata setelah kami evaluasi, ada beberapa bahan bakunya yang tidak dijual bebas dan hanya dimiliki oleh PT KAI,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawati di ruangannya, Kamis (19/7/2018).

Menurut Erna, beberapa bahan yang dievaluasi dan tidak dijual bebas itu adalah Baseplate, Paku tirepon, dan Pandrol. Dari pertemuan dengan PT KAI itu, akhirnya juga disepakati bahwa bahan-bahan itu akan disediakan gratis oleh PT KAI.

“Jadi, kekurangannya adalah 80 baseplate, 320 paku tirepon, dan 160 pandol. Semua bahan-bahan itu nanti disediakan gratis dan bisa diambil di Depo Sidotopo,” kata dia.

Akhirnya, Pemkot Surabaya dan PT KAI DAOP 8 sudah bisa bernafas lega karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan, saat ini sudah dibuka lelang kembali untuk menggarap proyek ini.

Erna menambahkan, lelang pemasangan block rel sepanjang 24 meter itu naik dari Rp 430 Juta menjadi Rp 500 Juta. Harapannya, ada banyak kontraktor yang mengikuti lelang itu sehinga bisa dipilih yang terbaik dan yang memiliki kualifikasi dalam menggarap proyek itu.

"Kami berharap dalam lelang yang sudah kita buka, segera ada pemenangnya, sehingga bisa langsung segera digarap," harapnya.

Sebenarnya, lanjut dia, lelang pemasangan block rel yang selalu menjadi penyebab kemacetan itu akan dilakukan penunjukan kontraktor yang bisa menggarap proyek itu. Namun, setelah dikonsultasikan dengan pakar hukum ternyata tidak boleh. 

"Sekarang proses lelang ulang, meski sebelumnya sempat ada wacana penunjukan langsung, tapi dari hasil konsultasi ke pakar hukum, ternyata tidak boleh atau dilarang," pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Gelaran tahunan Surabaya Cross Culture Festival tahun ke-14 resmi ditutup oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, tadi malam. Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menyampaikan, atas terselenggaranya pertukaran budaya ini, Pemkot Surabaya mendapat nilai tertinggi.

"Kita mendapat nilai 5 dan itu nilai tertinggi dari antara beberapa kota yang ada," ungkap Wali Kota Risma usai menutup acara Cross Culture, Kamis, (19/7/2018) di halaman Taman Surya.

Disampaikan Wali kota, atas terselenggaranya acara ini, ke depan Surabaya bakal diundang oleh beberapa negara untuk pentas budaya pada bulan September dan November.

“Sedangkan, festival besarnya, juga akan diundang pada tahun 2020, tapi saya lupa kapan bulannya,” ujarnya.

Said Rachmat selaku Presiden of CIOFF menilai, Pemkot Surabaya sangat baik dan luar biasa saat menggelar acara ini. Hal Itu dibuktikan dengan hasil review kepada beberapa negara yang merasa bangga dan berbahagia mengikuti acara SSF. “Kami sangat bangga dengan apa yang dilakukan pemkot,” ungkap Zaid.

Bahkan, kata Said, acara ini sudah dikenal oleh negara dunia. Hal ini dibuktikan ketika negara-negara lain meminta agar diikutsertakan dalam acara ini.

"Masyarakat Surabaya begitu antusias dan interest karena warganya sangat plural dalam melihat perbedaan, sehingga mereka nyaman berada di Surabaya," imbuhnya.

Ke depan, diinya berharap acara ini semakin semarak dan peserta semakin banyak sehingga Indonesia khususnya Surabaya semakin dikenal oleh negara-negara internasional lainnya. "Ceritakan pengalaman dan kelebihan Surabaya kepada keluarga anda disana," pesan Said kepada para tamu undangan diiringi tepuk tangan.

Penutupan Cross Culture Festival 2018 dibuka dengan penampilan tarian treng-treng Praban asal Surabaya. Lalu dilanjutkan dengan tarian internasional asal Uzbekistan dengan iringan musik tutor (alat musik tradisional dan dinyanyikan saat hari libur nasional) serta arkon berupa tarian permainan. Dilanjutkan tarian khas dari Jerman, New Zealand, Rusia, Polandia, Bulgaria, Rumania kemudian ditutup dengan tarian asal Meksiko.

Para undangan dan warga Surabaya dibuat bersemangat selama pertunjukan berlangsung salah satunya dengan penampilan kontingen Meksiko yang menampilkan tarian alisko dengan perpaduan kostum warna warni, iringan musik luar biasa serta gerakan yang energik.

Sebagai penutup, tari reog Surabaya ditampilkan dan mendapat tepuk tangan meriah dari para delegasi maupun undangan yang tak beranjak dari tempat duduk hingga acara selesai dengan lagu berjudul Surabaya oh Surabaya. 

Sebelumnya, para peserta luar negeri dijamu makanan dan minuman oleh Pemkot Surabaya. Kepala Bagian Umum dan Protokoler Kota Surabaya Wiwiek Widiyanti menuturkan, porsi menu makanan paling banyak disediakan yaitu krupuk dan peyek kacang.

“Kalau krupuk dan peyek kacang selalu habis, bahkan dibawa ke hotel para delegasi khususnya delegasi asal Rusia,” ujar Wiwiek.

Sedangkan untuk menu makanan berat, Wiwiek telah menyiapkan 800 porsi makanan dengan berbagai menu makanan diantaranya, Nasi kuning, rolade, soto ayam, pangsit mie, batagor, siomay dan sate kelapa. Sedangkan minuman yang disediakan es manado, es teler, es degan, es cao serta minuman produk UKM Kota Surabaya.

Terlihat bagaimana para tamu undangan sangat menikmati makanan dan minuman yang disajikan Pemkot Surabaya. Seperti yang disampaikan Clea salah satu penari asal New Zealand. Dirinya mengaku senang dengan penyambutan serta sajian yang disediakan Pemkot Surabaya.

"Sangat bagus dan istimewa. Saya akan selalu ingat dengan Kota Surabaya," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Luca penari asal Jerman yang mengaku kagum dengan suasana Kota Surabaya.

“Sangat bagus dan saya sangat mencintai Kota Surabaya,” ucapnya sambil tersenyum. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive