Warga Bentrok, Ternate Mencekam, Aparat Keamanan Gabungan Diterjunkan

KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Bentrokan yang terjadi antara pendukung kandidat calon peserta Pemilukada pecah dikawasan Salero Kota Ternate.

Dua kelompok pendukung yang melengkapi diri dengan berbagai jenis senjata seperti panah, senjata rakitan, senapan angin hingga parang dan tombak saling serang hingga mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka dari kedua kubu.

Aparat keamanan gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP segera diterjunkan guna melerai konsentrasi masa dengan melakukan penyekatan.

Meskipun pada awalnya situasi sangat sulit dikendalikan karena jumlah masa yang sangat banyak serta ditambah situasi masa yang emosi dibalut dengan dendam dan sangat sulit dikendalikan maupun sekedar negosiasi bahkan masa sempat melakukan pembakaran beberapa fasilitas umum.

Upaya penyekatan dilakukan secara terus menerus termasuk dikawasan perairan oleh TNI Angkatan Laut, secara perlahan masa diurai dan dipecah menjadi beberapa bagian serta orang yang dianggap sebagai provokator diamankan dan korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Sekitar siang hari diperoleh informasi bahwa terdapat ratusan orang yang menyebrang menggunakan puluhan boat untuk membantu masa aksi di Ternate namun kedatangan mereka dapat segera di intersep oleh tim Sea Rider Lanal Ternate hingga dihimbau kembali ke tempat masing-masing.

Setelah bentrokan dapat direda dan masa sudah mau dinegosiasi hingga dilakukan Mediasi di Kantor Walikota Ternate. Proses mediasi dihadiri Danrem 152/Babullah, Wakil Walikota Ternate, Kapolres Ternate, Dandim 1501/ternate, tokoh masyarakat dan kapita masing-masing kubu.

Setelah dilakukan hearing maka kedua belah pihak berdamai serta menandatangani surat perjanjian yang disaksikan oleh Muspida.

Bentrokan tersebut bukanlah kejadian sebenarnya namun hanyalah sebuah simulasi dalam rangka Latihan Kesiap Siagaan Kodam XVI/Pattimura yang dilaksanakan diwilayah Korem 152/Babullah yang disimulasikan dalam rangka menangani konflik sosial.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kodiklat TNI yang merupakan latihan dalam rangka melatih dan menguji sejauh mana kesiapan maupun sinergitas antara stake holder di wilayah dalam melakukan penanggulangan konflik sosial. (andre)

Read More

Eni Maulani Saragih Ajukan "Justice Collaborator" ke KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Tersangka Eni Maulani Saragih mengaku telah mengajukan diri kepada KPK sebagai "justice collaborator" (JC) atau pelaku yang mau bekerja sama.

Eni terjerat kasus korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

" Saya sudah sampaikan," ucap Eni usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9/2018),

KPK memeriksa Eni sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK), pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Eni mengaku mengenal Johannes dari mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Ya memang saya kenalnya dari mana lagi, saya kan kenal Pak Kotjo dari Pak SN (Setya Novanto)," katanya.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Eni, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi, sebelumnya mengakui bahwa uang yang ia terima terkait proyek pembangunan PLTU di Riau, ada kaitannya dengan ketua umum Partai Golkar.

Namun, Eni tidak menyebut nama ketua umum yang memerintahkannya menerima uang.

" Karena saya petugas partai, ya pasti semua itu, saya ada perintah ketua umum," ujar Eni.

Menurut Eni, segala seuatu terkait dengan proyek dan uang yang ia terima telah diceritakan kepada penyidik KPK.

Salah satunya, penerimaan uang yang diduga untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

" Saya kan bendahara Munaslub. Semua yang mas dan mbak tanya, saya sudah sampaikan semua ke penyidik dengan detail. Nanti kalau saya sampaikan sedikit, takutnya diplintir menjadi yang lain," kata Eni.

KPK Geledah Ruang Kerja Tersangka Eni Saragih Eni sudah mengembalikan Rp 500 juta kepada penyidik KPK yang terkait dengan perkara yang menjeratnya. (rio)

Read More

Pangdam Pattimura Jelajahi Halmahera

KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto didampingi oleh Asisten Intelijen Kolonel Inf R Soeranto dan Asisten Operasi Kolonel Inf Eppy Gustiawan melaksanakan kunjungan ke Satuan jajaran Kodam XVI/Pattimura yang berada di daratan Halmahera.

Dengan menggunakan Helikopter Bell 412 EP milik Penerbad, Panglima beserta rombongan bertolak dari Bandara Sultan Babullah Ternate menuju lapangan Kipan C Yonif RK 732/Banau yang berada di Tobelo Halmahera Utara.

Dalam kunjungannya di Halut Pangdam diagendakan mengunjungi sejumlah satuan jajaran antara lain Kotis Satgas Yonif 731/Kabaresi, Makodim 1508/Tobelo dan terakhir Kipan D Yonif RK 732/Banau, guna menyapa dan memberikan pengarahan kepada Prajurit dan Persit jajaran.

Setiap kunjungannya Pangdam memberikan wejangan antara lain sebagai seorang Prajurit harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada baik dari segi penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta menguasai keterampilan dasar Prajurit dengan senantiasa belajar dan berlatih denga terarah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan skill dalam rangka mewujudkan Prajurit Proffesional.

Dalam hal membina keluarga khususnya bagi yang telah menikah baik Prajuritnya maupun Persit agar selalu menjaga komunikasi dan kehangatan dalam berinteraksi dengan keluarga khususnya anak-anak, persiapkan mereka menjadi generasi yang hebat dengan diberikan pendidikan formal maupun keluarga dan tanamkan budi pekerti serta akhlak yang baik sejak dini. terakhir Panglima menekankan Netralitas TNI dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Diakhir sesi Prajurit dan Prajurit diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Prajurit maupun Persit bertanya maupun saran dalam rangka meningkatkan fasilitas maupun pemenuhan personel dilapangan.

Dalam keterangannya kepada awak media Pangdam memberikan statement bahwa kunjungan ini merupakan bentuk perhatian Panglima ke Prajurit di jajaran Kodam XVI/Pattimura khususnya di wilayah Maluku Utara sehingga saya selaku Panglima dapat melihat secara langsung kondisi Prajurit maupun sarana pendukung maupun alutsista sekaligus memberikan moril kepada Prajurit yang tengah melaksanakan tugas di wilayah. Pungkas Pangdam. selain hari ini besok diagandakan Pangdam akan mengunjungi wilayah Halmahera Selatan dan Pulau Obi (andre)

Read More

Ini Pengakuan Eni Maulani terhadap Tersangka Johannes Kotjo dari Novanto

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih mengaku mengenal tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo dari Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Penyidik KPK hari ini Rabu (5/9/2018) memeriksa Eni Maulani Saragih sebagai saksi untuk Johannesdalam penyidikan korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Johannes merupakan pengusaha pemegang saham perusahaan Blackgold Natural Resources Limited yang diduga sebagai pemberi suap.

“Hari ini saya diperiksa untuk tersangka pak Johannes Kotjo," kata Eni di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/9/2018).

"Ini untuk pendalaman-pendalaman mengenai pertemuan-pertemuan saya dengan Pak Kotjo dan Pak Sofyan Basir dan perintah-perintah tentunya bermula dari sebelum saya kenal pak Kotjo ya dari pak Novanto,” lanjut Eni.

Eni mengatakan, semua semua keterangan yang diketahuinya telah disampaikan kepada penyidik KPK. Eni juga mengungkapkan, bila dirinya telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

“ Sudah disampaikan (pengajuan Justice Collaborator),” ujar Eni saat memasuki mobil tahanan.

Kasus PLTU Riau-1 dimulai saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih di rumah dinas Idrus Marham yang saat itu berstatus sebagai Menteri Sosial (Mensos).

Tak lama, Eni ditetapkan sebagai tersangka bersama Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Eni diduga menerima suap dari kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak. 

Suap diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 Belakangan, Idrus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU. (rio)

Read More

Komandan Kodiklatal Buka Pelatihan General Emergency Life Support

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P secara resmi membuka Pelatihan General Emergerncy Life Support (Gels) TA 2018. Pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti 45 orang yang terdiri 42 orang siswa dan 3 orang prajurit Antap Kodiklatal. Adapun pembukaan pelatihan tersebut dilaksanakan di Aula Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Hadir dalam pembukaan pelatihan tersebut Dirdiklat Kodiklatal Laksma TNI Deny Septiana S.I.P., M.A.P, Direktur Umum (Dirum) Laksma TNI Bernard  Setyo Budiheruyono, Dirjianbang Laksma TNI Budi Kalimantoro Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (P) Lukman Hakim. Selain itu hadir Komandan Kodikdukum Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan serta para instruktur yang berasal dari Persatuan Dokter Ahli Emergency Seluruh Indonesia (Perdamsi).

Dari 42 siswa  peserta yang pelatihan Gels tersebut terdiri 26 Siswa Pendidikan Pertama Kesehatan (Dikmapakes) Angkatan ke-25 dan 16 Siswa Pendidikan Spesialisasi Kesehatan (Dikspespakes) Angkat6an ke 16.

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang General Emergerncy Life Support (Gels) yang harus dimiliki oleh siswa Korps Kesehatan, sehingga setelah mengikuti pelatihan ini para siswa diharapkan memiliki ketrampilan kedaruratan medis sebelum melaksanakan pelayanan dukungan kesehatan pada operasi dan latihan di lapangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seorang perwira TNI AL yang bertugas dibidang kesehatan haruslah memahami bahwa penugasannya nanti tidak hanya terbatas pada rumah sakit didarat saja melainkan bisa di kapal bantu rumah sakit seperti KRI dr. Suharso-990 atau pada saat operasi dan latihan-latihan yang digelar TNI AL.

Oleh karena itu, setelah menyelesaikan pelatihan ini para siswa hendaknya tetap belajar dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan memantapkan profesionalisme sebagai tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun  paramedis yang mampu berpikir secara konsepsional serta bertindak secara cepat dan tepat dalam menghadapi kasus kasus kegawat daruratan yang akan dijumpai didaerah latihan maupun di rumah sakit. (arf)

Read More

Cerita Wali Kota Risma Dibalik Kesuksesan Penerapan Program E-Procurement

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekitar tahun 2002, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Program menceritakan pengalaman buruk yang sempat dialaminya bersama keluarga.

Ancaman ataupun teror didapat ketika dirinya hendak menerapkan program e-procurement. Namun, berkat dukungan Profesor Richardus Eko Indrajit, program tersebut berhasil diterapkan di lingkungan Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dan nasional.

“Kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah orang yang membantu dan menyelamatkan nyawa Saya (Risma) dan keluarga ketika menerima berbagai macam teror untuk menerapkan program e-procurement,” ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada pengunjung di koridor lantai 3 gedung Siola, Kamis, (6/9/2018).

Dijelaskan Wali Kota Risma – sapaan akrabnya, awal pembuatan program e-procurement sempat mengalami gejolak dan penolakan dari dalam tubuh pemerintahan Surabaya. Namun, kata dia, berkat bantuan dan dukungan Prof Eko, program yang bertujuan untuk memutus rantai korupsi bisa diterapkan.

“Saat presentasi di Bandung dan Jakarta, dia selalu meyakinkan kepada seluruh peserta bahwa langkah program ini sudah benar hingga akhirnya bisa diterima di level nasional,” ungkapnya. 

Menurut Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini, jika tidak menggunakan program e-procurement, Pemkot Surabaya akan mengalami kesulitan untuk mempercepat pembangunan. Mengingat dana yang diberikan sangat terbatas.

Meskipun dana yang di dapat terbatas, Wali Kota Risma mengaku Surabaya bisa melakukan penghematan sekitar 20-25 persen melalui kompetisi yang ketat. Hasil penghematan ini, kata Risma, yang kemudian dimanfaatkan untuk  membangun jalan dan saluran.

“Mungkin itu yang membuat pembangunan di Surabaya lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lainnya,” urai wali kota sarat akan prestasi tersebut. 

Profesor Richardus Eko Indrajit mengatakan, dalam menciptakan suatu program pasti ada resiko gagal dan berhasil. Namun baginya, program e-procurement sudah berhasil diterapkan di Kota Pahlawan.

Kesuksesan itu dapat dilihat ketika banyak kota dan negara datang ke Surabaya untuk belajar teknologi, leadership, terobosan, ide, inisiatif dan terpenting melibatkan warganya dalam membangun kota.

“Kota yang benar-benar layak untuk ditinggali karena melibatkan warga dalam membangun kotanya,” ungkap pria alumni Institut Sepuluh November (ITS) tersebut. 

Ditanya soal perubahan gedung siola dulu dan kini, Prof Eko mengaku speechless saat melihat kondisi gedung siola yang dulunya sebagai pusat perbelanjaan kini disulap menjadi mall pelayanan publik.

Menurutnya, mall pelayanan publik siola sangat bagus dan sukses. Hal itu bisa dilihat dari cara warga bergerak, saling menyapa dan tersenyum.

“Kalau mau lihat baik buruknya pelayanan masyarakat bisa dilihat berapa jumlah orang yang tersenyum. Kalau perlu Surabaya buat program senyum orang,” imbuhnya sambil tertawa.

Selama di gedung Siola, Wali Kota Risma mengajak Prof Eko dan rombongan melihat museum Surabaya, ruang command center room (CCR) 112 dan koridor coworking space. Sebelumnya, Wali Kota Risma dan Prof Eko hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pendidikan PGRI yang dibuka Presiden Joko Widodo di Kampus Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Kamis pagi (6/9/2018).(arf)

Read More

32 Calon Prajurit Bintara dan Tamtama Tahun 2018 Lolos Seleksi Pantukhirda Panda VI Makassar

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut  VI (Danlantamal VI) Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono S. H, M. Tr (Han) dalam hal ini diwakili  Wadan Lantamal VI  Kolonel Marinir M. Tr (Han) memimpin jalannya sidang Panitia Penentuan Akhir Daerah (Pantukhirda) Calon Bintara dan Tamtama TNI AL Gelombang II TA. 2018 Panitia Daerah (Panda) Makassar bertempat di  Gedung Sultan Hasanuddin, Kamis (06/09/2018). 

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan  seleksi calon prajurit Bintara dan Catam TNI AL gelombang II  2018 Panda VI  Makassar oleh Aspers Danlantamal  VI Kolonel Laut (S) Mulyawan,S.E dan dilanjutkan pengecekan ulang oleh panitia. 

Di sidang tersebut, Wadan  Lantamal VI mengatakan kepada  panitia agar melaksanakan seleksi dengan cermat dan teliti untuk menentukan dan memilih prajutit  bintara dan tamtama TNI AL  yang berkualitas, baik unggul dibidang akademik, fisik maupun mental.

Panitia diharapkan mengambil calon prajurit yg terbaik untuk TNI AL. Bagi calon prajurit  yg tidak lolos agar dibina dan masih bisa mendaftar kembali  pada tahun depan, ujar Wadan Lantamal VI. 

Kegiatan Pantukhirda ini merupakan rangkaian seleksi terakhir calon prajurit Tamtama tingkat daerah, dimana sebelumnya telah dilaksanakan berbagai tahapan seleksi yang  meliputi kesehatan, jasmani/samapta, mental ideologi, psikologi, administrasi dengan sistem gugur. 

Sedangkan  hasil sidang  Panda VI Makassar  menyatakan dari 52 peserta yang mengikuti test pantukhirda, 32 orang peserta dinyatakan lolos, terdiri dari  9 orang Bintara pria, 2 orang Bintara Wanita dan 21 orang  tamtama. 

Selanjutnya ke 32 orang peserta  yang dinyatakan lolos seleksi daerah akan berangkat mengikuti seleksi tingkat pusat di Lapetal (Lembaga Penyedia Tenaga Angkatan Laut) Malang Jawa Timur.

Hadir pada Sidang Pantukhirda tersebut   Asintel Danlantamal VI, Kadisminpers Lantamal VI, Kadiskes Lantamal VI serta seluruh panitia seleksi Bintara Tamtama TNI AL Panda VI Makassar. (arf)

Read More

KPK Periksa Kerabat Steffy Burase untuk Dalami Kepemilikan Aset Terkait Kasus Gubernur Aceh

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memastikan kerabat Steffy Burase, Farah Amalia menghadiri pemeriksaan.

Steffy adalah tenaga ahli Aceh Marathon 2018 sekaligus rekan kerja dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Farah diperiksa sebagai saksi untuk Irwandi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengalokasian penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

" Untuk saksi Farah yang telah dilakukan penggeledahan di rumahnya, KPK perlu menelusuri kepemilikan aset dan juga hubungan saksi dengan Steffy," kata Febri, Kamis (6/9/2018).

Dalam penggeledahan di kediaman Farah beberapa waktu lalu, KPK menyita dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik.

KPK, kata Febri, seringkali memeriksa dan menelusuri pihak-pihak yang secara kasat mata tak berkaitan langsung dalam suatu kasus.

Langkah itu ditempuh untuk menggali serta memverifikasi berbagai informasi soal aset atau hubungan kedekatan dengan tersangka.

" Mengacu ke pasal 47 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, gubernur dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada diri sendiri, keluarga, kroni dan lain-lain," kata Febri.

Hal itulah yang sedang ditelusuri KPK. Menurut dia, KPK terus mencari pihak-pihak yang diduga mendapatkan keuntungan dari kebijakan Irwandi terkait dana otonomi khusus tersebut.

" Siapa saja pihak yang diuntungkan atas kebijakan gubernur saat itu? Apakah diri sendiri, keluarga, kroni atau pihak yang memiliki kedekatan dengan tersangka," katanya.

Dalam kasus ini, KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi kepada Irwandi terkait dugaan fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Pemberian uang kepada Irwandi tersebut diketahui dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara. (rio)

Read More

Ini Hasil Audit Inspektorat Surabaya Soal Bopda

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Inspektorat Kota Surabaya mengaudit dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) atau yang sekarang disebut jasa pelayanan (jaspel) kepada sekolah-sekolah swasta di Kota Surabaya. Audit itu dilakukan karena BOPDA berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

Kepala Inspektorat Kota Surabaya Sigit Sugiharto memastikan semua dana yang dialiri dana APBD harus diaudit, termasuk dana jaspel ini. Makanya, sejak beberapa waktu lalu pihaknya melakukan audit dengan menggunakan system IT yang dibuat oleh inspektorat.

“Hasil audit melalui system IT itu, kami menemukan 41 nama guru yang menerima dana jaspel dari dua atau tiga sekolahan,” kata Sigit saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis (6/9/2018).

Setelah ditemukan 41 guru, kemudian inspektorat turun lapangan mengecek kebenaran 41 guru yang menerima dana jaspel double itu. Hasilnya, memang guru-guru itu mengakui menerima dana jaspel double karena memang mengajar di dua sekolah atau tiga sekolah untuk memenuhi jam mengajar 24 jam.

“Sampai kemarin, kami sudah mengecek 27 guru itu, dan sisanya 14 dilanjutkan hari ini. Kami akan cek 41 guru itu untuk membuktikan kebenaran menerima dana jaspel ini double,” kata dia.

Menurut Sigit, setelah semua proses audit dan pengecekan selesai, maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Surabaya. Sebab, ini sekolah swasta, sehingga Inspektorat Surabaya tidak bisa masuk di dalam proses ini.

“Proses selanjutnya kami pasrahkan kepad Dinas Pendidikan, tapi yang pasti dana yang menerima double itu harus dikembalikan lagi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dana jaspel yang diaudit itu merupakan anggaran 2017 lalu. Makanya, audit semacam ini akan terus dilakukan untuk meminimalisir berbagai pelanggaran ke depannya.

“Harapannya, nanti Dinas Pendidikan membuat system sehingga apabila ada salah satu nama guru yang sudah menerima jaspel, tidak bisa menerima jaspel lagi di sekolah satunya, meskipun dia mengajar di dua atau tiga sekolahan, tapi dia cukup menerima dana jaspel di sekolah induknya,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya Aston Tambunan mengatakan setelah menerima laporan 41 guru yang menerima jaspel double dari inspektorat, pihaknya akan langsung menggelar pertemuan dengan pihak yayasan, kepala sekolah dan guru-guru yang menerima jaspel double itu. Sebab, ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

“Kami akan panggil mereka, sifatnya ini hanya konfirmasi. Kalau misalnya nanti harus dikembalikan, ya harus dikembalikan ke kasda. Selanjutnya, kami akan melakukan pembinaan kepada mereka,” tegasnya.

Sebetulnya, lanjut dia, selama ini sudah dilakukan monitoring administrasinya setiap bulan, karena dana jaspel ini dicairkan setiap bulan. Namun syaratnya, laporan administrasi bulan lalu harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa dicairkan.

“Jadi, salah kalau misalnya ada anggapan bahwa jaspel ini tidak cair. Memang tidak kami cairkan kalau laporan administrasinya tidak diselesaikan, tapi kalau diselesaikan pasti kami cairkan. Selama ini, kalau dari segi administrasinya memang tidak ada masalah,” tegasnya.

Aston juga menjelaskan bahwa beberapa guru swasta, memang mengajar di dua atau tiga sekolah yang lain. Sebab, mereka ingin memenuhi 24 jam mengajar sebagai syarat untuk menerima bantuan tambahan.

“Makanya, ke depan kami akan tertibkan, guru swasta yang mengajar di dua atau tiga sekolah hanya bisa menerima dana jaspel di satu sekolah induknya atau sekolah pertama yang paling banyak dia mengajar. Kami berharap tidak ada lagi masalah serupa ke depannya,” pungkasnya. (arf)

Read More

Tingkatkan Kualitas SDM, Sintel Lantamal V Gelar Sosialisasi Sistem Aplikasi IndoneSEA

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) intelijen,  Staf Intelijen Pangkalan Utama TNI AL (Sintel Lantamal) V menggelar sosialisasi Sistem Aplikasi IndoneSEA bagi perwira staf Intelijen dan para Komandan Pos Angkatan Laut (Danposal)  dijajaran Lantamal V,  Kamis (6/9).

Sosialisasi aplikasi IndoneSEA ini,  diberikan tim dari Pusat Hidrooseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), pembekalan Asintel serta Asops Danlantamal V yang digelar di Gedung Serba Guna Mako Lantamal V, Jl. Laksda M. Nasir no 56 Tanjung Perak, Surabaya.

Acara dibuka oleh Asintel Danlantamal V Kolonel Laut (T) Harlius Bachtiar, S.AP. dan dihadiri oleh Asops Danlantamal V, Dantim Intel Lantamal V, Para Paban Sintel Lantamal V,  Letkol Laut (E) Luddy Andrean Pa Tim Sosialisasi dari Pushidrosal, Mayor Laut (E) Sartono Pa Tim Sosialisasi dari Pushidrosal, Wadantim Intel Lantamal V, Pa Staf Tim Intel Lantamal V, Para Pasops Lanal Jajaran Lantamal V, Para Pasintel Lanal Jajaran Lantamal V,  Para Danposal, Danposkamladu dan Danposmat Jajaran Posal Lantamal V.

Asintel Danlantamal V dalam sambutannya menekankan kembali, bahwa sesuai Skep Kasal nomor: Skep 3275/X/1992 tentang Posal. Bahwa Pos Pengamat TNI AL (Posal) merupakan ujung tombak dari fungsi Intelijen yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan di laut.

Hal tersebut lanjutnya dalam rangka mengantisipasi adanya setiap kejadian/kegiatan yang bisa menjadi ancaman bagi ketahanan NKRI.

Sesuai petunjuk Kasal, disebutkan bahwa fungsi azasi Posal adalah sebagai pendetekai dini dan sebagai badan pengumpul informasi bidang Maritim dan perkembangan lebih lanjut berdasarkan surat Kapushidrosal nomor B/1055/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang sosialisasi sistem pelaporan Intelijen IndoneSEA navigasi, maka perlu adanya sistem pelaporan yang cepat, tepat dan aman, sesuai dengan kerahasiaan.

"Oleh karenanya upaya mengoptimalkan kinerja Posal dalam rangka melaksanakan fungsi azasinya adalah dengan menyelenggarakan pembekalan dasar ilmu Intelijen bagi Komandan Posal seperti yang dilakukan hari ini," terangnya.

Adapun tujuan dilaksanakan pembekalan ini adalah untuk memberikan penggetahuan dan pemahaman tentang fungsi peran, tugas dan fungsi Posal, Posmat sebagai pengindera dini dan pengumpul data Intelijen Maritim serta mampu melaksanakan kegiatan pelaporan Intelijen sesuai prosedur dengan baik dan benar dengan menggunakan aplikasi sistim aplikasi IndoneSEA, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Sementara itu, nara sumber Letkol Laut (E) Luddy Andreas dari Pushidrosal menyampaikan Pentingnya mengenal teknologi pada saat sekarang, maka Pushidrosal membuat aplikasi untuk ponsel berbasis android dengan nama "IndoneSea" yang bisa di download secara gratis di playstore dan merupakan aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh personel yang bertugas di pesisir seperti misalnya di Posal.

Mengenalkan beberapa fitur yang berada di dalam aplikasi IndoneSea yang berisi peta laut yang dikeluarkan oleh Pushidrosal dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk langsung mempraktekkan di ponsel masing-masing.

"Adapun beberapa fungsi dari fitur yang berada di dalam aplikasi IndoneSea yaitu untuk mengetahui kedalaman laut, mengetahui adanya gosong dan kapal karam di perairan Indonesia, men-track rute pada saat kita akan bergerak menggunakan kapal pada saat bertugas serta masih banyak yang lainnya," terangnya.

Selanjutnya para peserta menerima Materi peran, fungsi dan tupoks Posal oleh Paban Pamgal Sintel Lantamal V, Letkol Laut (P) Dani Hamdani dan Materi khusus untuk Danposal tentang Dasar Intelijen, Matbar dan tehnik Puldata oleh Pabandya Analev Sintel Lantamal V Mayor Laut (T) Kadaryono. (arf)

Read More

Irwandi Yusuf Kembalikan Uang Rp. 39 Juta, Ini Klarifikasi KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membenarkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah mengembalikan uang Rp 39 juta ke KPK.

Irwandi merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengalokasian penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Irwandi mengaku tidak mengetahui asal-usul uang tersebut.

Ia beralasan, uang Rp 39 juta itu tiba-tiba dikirim ke rekening bank miliknya.

Merasa bukan haknya, Irwandi mengklaim telah menyerahkan uang tersebut saat diperiksa oleh penyidik KPK. Baca juga: KPK Panggil Staf Khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

"IY melalui kuasa hukum melaporkan penerimaan tersebut ke Direktorat Gratifikasi KPK yang berjumlah total Rp 39 juta pada tanggal 11 Juli 2018 atau sekitar 8 hari sejak KPK melakukan tangkap tangan di Aceh," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/9/2018).

Setelah laporan diperiksa dengan mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014, KPK menerbitkan surat tertanggal 14 Agustus 2018 yang menyebutkan, laporan Irwandi tidak dapat diproses dalam mekanisme pelaporan gratifikasi.

"Karena saat ini sedang berjalan proses penanganan perkara dimana IY adalah salah satu tersangka di sana. Surat telah disampaikan pada IY melalui kuasa hukumnya," kata dia.

Uang Rp 39 juta itu, kata Febri, disita oleh penyidik untuk kepentingan penanganan perkara.

"Kami ingatkan kembali pada seluruh pejabat agar melalukan pelaporan gratifikasi sejak awal, yaitu dalam waktu maksimal 30 hari kerja dan bukan justru baru melaporkan ketika sudah diproses secara hukum," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi kepada Irwandi terkait dugaan fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Pemberian uang kepada Irwandi tersebut diketahui dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara. (rio)

Read More

3500 Personil Siap Amankan Event UCLG ASPAC ke-7

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jelang acara internasional bertajuk United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) ke-7, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan sekitar 3500 personil pengamanan. Pengamanan tersebut, akan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya. Yakni Satpol-PP, BPB Linmas, Dinas Perhubungan, Dinas PMK, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB-Linmas) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan sejak tanggal 4 September 2018, Pemkot Surabaya sudah mulai menyiapkan pos-pos pengamanan yang tersebar di delapan titik lokasi. Yakni, Jembatan Ujung Galuh, Keputran, Wisma Dharmala, Kebun Binatang Surabaya, Bambu Runcing, Dyandra Convention Center, UFO, dan Tugu Pahlawan. Setiap pos tersebut, dijaga dua personil Linmas dan Satpol-PP.

“Termasuk Balai Kota itu juga sudah kita siapkan pos pengamanan,” kata Eddy usai melakukan rapat koordinasi pengamanan di Ruang Sidang Balai Kota, Kamis, (06/09/18).

Sementara itu, lanjut Eddy, untuk pengamanan terpadu, mulai tanggal 8 – 15 September, pihaknya akan mulai melibatkan jajaran samping. Yakni, TNI, Polisi, Bea Cukai, Imigrasi, Pol Airud dan Badan Sar Nasional (Basarnas).

 “Pengamanan terpadu dimulai tanggal 8 September, ketika ada delegasi dari Guangzhou yang akan datang ke Surabaya,” ujarnya.

Bahkan, Eddy mengaku, selain pengamanan dilakukan secara terbuka, pihaknya juga bakal melakukan pengamanan secara tertutup, yang akan di backup dari pihak kepolisian. Disamping itu, pengamanan tidak hanya dilakukan di tempat lokasi kongres. Pihaknya juga melakukan pengamanan di hotel tempat peserta delegasi menginap.

“Kami juga melakukan pengamanan di sekitar 10 lokasi hotel peserta,” tuturnya.

Eddy menuturkan, pada tanggal 14 September, malam harinya peserta akan dimanjakan dengan acara mlaku-mlaku nang tunjungan. Seluruh peserta akan diajak menuju lokasi Jalan Tunjungan dengan menggunakan beberapa pilihan kendaraan. Yaitu, mobil jeep, becak hias, dan perahu dengan menggunakan jalur sungai kalimas.

“Itu pengamanan yang perlu kami perkuat disitu. Karena lokasinya terbuka, dan tersebar di Monkasel (Monumen Kapal Selam), Taman Prestasi dan Jalan Tunjungan,” ungkapnya.

Pada event ini, Pemkot Surabaya telah menyiapkan berbagai fasilitas bagi para peserta delegasi yang akan mengikuti jalannya kongres. Seperti layanan relation officer untuk setiap delegasi, dan fasilitas transportasi lokal selama berada di Surabaya. Mulai penjemputan, pengantaran bandara, hingga transportasi dari hotel ke venue.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita menambahkan untuk mendukung jalannya acara, Dinkes telah menyiapkan tim kesehatan dari Puskesmas dan rumah sakit, yang nantinya akan standby selama dua shift di beberapa lokasi venue.

“Dimasing-masing tempat penginapan peserta, kami juga menyiapkan tim kesehatan yang terbagi menjadi dua shift,” ujarnya.

Bahkan, Febria menuturkan, jika ada peserta kongres yang butuh fasilitas kesehatan dan harus dirujuk ke rumah sakit, pihaknya telah menyiapkan dokter khusus yang akan mendampingi peserta di rumah sakit.

“Kami juga menempatkan tim kesehatan di 11 rumah sakit swasta yang akan bertugas selama tiga shift,” tutupnya. (arf)

Read More