Idrus Marham Diperiksa sebagai Saksi untuk Eni Saragih dan Kotjo

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Idrus diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkannya.

" Hari ini saya diperiksa sebagai saksi terhadap saudara Eni Saragih dan saudara (Johannes Budisutrisno Kotjo) Kotjo," ujar Idrus sebelum menaiki mobil tahanan.

Menurut Idrus, pemeriksaan hari ini hanya melengkapi berkas yang sudah sebelumnya. Penyidik hanya menanyakan sekitar tiga pertanyaan.

Selain Idrus, hari ini KPK juga memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Kemudian, memeriksa Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN Persero Wiluyo Kusdwiharto.

Sebelumnya, KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka. Mantan Menteri Sosial itu diduga berperan dalam pemberian uang suap terhadap Eni Saragih.

Menurut KPK, Idrus berperan mendorong agar Eni menerima uang Rp 4 miliar pada November dan Desember 2017, serta Rp 2,2 miliar pada Maret dan Juni 2018.

Semua uang itu diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Eni Maulani Saragih sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Eni diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Johannes sebagai tersangka karena memberikan suap kepada Eni.

Menurut KPK, dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni Maulani menerima suap. Adapun, Idrus dijanjikan uang 1,5 juta dollar AS oleh Johannes Budisutrisno. (rio)

Read More

Jelang HUT ke-73 TNI AL, Wadan Lantamal V Ziarah TMP 10 Nopember

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jelang peringatan HUT ke-73 TNI Angkatan Laut ke-73 10 September mendatang, Wakil Komandan Pangkalan TNI AL (Wadanlantamal V) Kolonel Marinir CTO Sinaga mewakili Danlantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin,S.H. melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan 10 Nopember Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, Jumat (7/9).

Ziarah kali ini dipimpin Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI ING.Sudihartawan, S.Pi., M.M. Tampak hadir Danpuspenerbal beserta istri,  Karumkital dr. Ramelan beserta istri, Wadanlantamal V beserta istri, Asisten Pangkoarmada II beserta istri, Kasatker beserta istri, Komandan KRI di Pangkalan Surabaya dan peserta lainnya.

Kegiatan ziarah tabur bunga tersebut diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Pimpinan Rombongan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta pemanjatan doa, lalu selaku pimpinan ziarah meletakkan karangan bunga.

Menurut Wadan Lantamal V,  kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud penghargaan dan penghormatan serta mengenang jasa-jasa perjuangan para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului untuk banhsa dan negara. (arf)

Read More

Pengurus Partai Golkar Serahkan Uang kepada KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pengurus Partai Golkar menyerahkan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyerahan uang itu dilakukan terkait penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 Riau yang melibatkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

" Benar. Ada pengurus (partai) yang mengembalikan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (7/9/2018).

Febri belum menyebut jumlah penyerahan uang dari kader Partai Golkar tersebut.

Namun, uang yang diserahkan itu diduga terkait pembiayaan kegiatan partai yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt itu.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka.

Idrus diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani.

Selain itu, Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Johannes Kotjo.

Uang ke partai Eni Maulani yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar mengakui bahwa uang yang ia terima terkait proyek pembangunan PLTU di Riau ada kaitannya dengan Ketua Umum Partai Golkar.

Namun, Eni tidak menyebut nama ketua umum yang memerintahkannya menerima uang.

Menurut Eni, segala seuatu terkait dengan proyek dan uang yang ia terima telah diceritakan kepada penyidik.

Salah satunya, penerimaan uang yang diduga untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Saya kan bendahara Munaslub. Semua yang Mas dan Mbak tanya, saya sudah sampaikan semua ke penyidik dengan detail. Nanti kalau saya sampaikan sedikit, takutnya diplintir menjadi yang lain," kata Eni, seusai diperiksa.

Sebelumnya, pengacara Eni, Fadli Nasution mengatakan, ada aliran dana suap proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar yang diberikan kliennya untuk membiayai Munaslub Golkar 2017.

Namun, hal itu dibantah oleh pengurus partai yang sekarang sedang menjabat.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, partainya siap diaudit untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan aliran dana suap proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar yang diberikan Eni Maulani Saragih untuk membiayai Munaslub Golkar 2017.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. (rio)

Read More

Risma: Jangan Sia-siakan Program Beasiswa Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kerjasama Triple Helix antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, perguruan tinggi, dan perusahaan, yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa pendidikan D3 Politeknik Universitas Surabaya (Ubaya), nampaknya mulai membuahkan hasil. Dari ratusan orang yang daftar, ada sebanyak 81 pendaftar dinyatakan diterima. Mereka pun berhak menyandang dua status, yaitu mahasiswa dan karyawan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpesan kepada mahasiswa penerima beasiswa Pemkot Surabaya itu untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sebab, saat ini anak yang kurang mampu bisa sejajar dengan anak-anak lainnya.

“Jadi, jangan sia-siakan program beasiswa Pemkot Surabaya ini. Sekarang anak yang kurang mampu bisa sejajar dengan anak-anak lainnya,” kata dia saat memberikan kuliah umum berjudul Membangun Kesatuan dan Keberagaman dalam rangkaian acara masa orientasi bersama (MOB) mahasiswa Politeknik Ubaya di Gedung PF Lt 6 Kampus II Ubaya Kalirungkut, Jumat (7/9/2018).

Wali Kota Risma menjelaskan, ia sudah mengantar anak-anak kurang mampu ini untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Setelah lulus studi, penerima beasiswa ini langsung penempatan kerja ke perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kerjasama Triple Helix.

“Dengan mengerahkan segala kemampuan, pasti semua diberi kesempatan. Tidak ada yang tidak mungkin asal kita semua mau berusaha. Seperti Kota Surabaya yang sudah sejajar dengan kota-kota lain di dunia,” tegas Wali Kota Risma.

Dia juga meminta kepada penerima beasiswa untuk tidak memikirkan dari mana asal keluarganya.

“Kalian harus bersyukur dari manapun asal kalian. Pokoknya jangan lelah untuk terus berusaha,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut Wali Kota Risma, jangan pernah sekalipun melupakan jasa orang tua. Karena hal ini tidak terlepas dari jasa-jasa mereka.

“Setelah lulus nanti kalian terikat dengan perusahaan tempat bekerja. Bekerjalah dengan baik, berilah yang terbaik dari diri kalian. Dengan begitu, Tuhan pasti tidak menutup mata atas usaha kalian,” ungkap wali kota yang sarat prestasi ini.

Wali Kota Risma mengingatkan untuk tidak malu bertanya kepada siapapun bila menemui kendala. Karena ini adalah tempat belajar.

“Tinggal kalian mau atau tidak. Karena semuanya sangat mungkin apabila sama-sama kerja keras,” katanya. Mulai dari Politeknik Ubaya ini, lanjut dia, bisa dibuktikan bersama-sama dengan karya.

Sementara itu, Direktur Politeknik Ubaya Benny Lianto Effendy Sabema menyatakan, tahun ini pihaknya menerima sekitar 300 mahasiswa baru. 81 diantaranya merupakan mahasiwa penerima beasiswa Pemkot Surabaya.

“Kerja sama Triple Helix ini merupakan terobosan baru, karena melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan,” kata Benny.

Sebagai beasiswa plus, kata Benny, penerima beasiswa menyandang dua status sekaligus saat masih dalam proses perkuliahan, yakni mahasiswa dan karyawan. Sebab, saat proses seleksi beberapa waktu lalu, mereka dites juga oleh perusahaan yang akan mempekerjakan mereka.

"Semangat belajar penerima beasiswa harus berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa lain itu perlu kuliah kemudian mencari kerja. Kalau penerima beasiswa ini dapat dua status, mahasiswa dan karyawan," katanya.

Model perkuliahan, lanjut Benny, diajari oleh dosen Politeknik Ubaya dan pihak perusahaan. Saat magang, penerima beasiswa juga magang ke perusahaan tersebut. Sehingga, ketika lulus penerima beasiswa sudah matang untuk bekerja.

Salah satu penerima beasiswa Pemkot Surabaya adalah Ivan Dwi Putra Iswanto. Alumni SMAN 7 Surabaya tahun 2017 ini mengaku tidak akan menyia-nyiakan beasiswa Pemkot Surabaya yang sudah berhasil diperoleh.

“Saya juga sudah berjanji kepada almarhum kedua orang tua untuk menjadi anak yang berhasil,” tegasnya. Ivan memilih program studi D3 Manajemen Pemasaran. Setelah lulus nanti akan bekerja di PT Borwita Citra Prima. (arf)

Read More

Pangdam XVI/Pattimura Kunjungan Kerja ke Kodim 1508/Tobelo

KABARPROGRESIF.COM : (Tobelo) Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto bersama rombongan (As Ops Kasdam XVI/PTM Kolonel Inf Eppy dan As Intel Kasdam XVI/PTM Kolonel Inf Suranto) melaksanakan kunjungan kerja di Kodim 1508/Tobelo, Jln. Kawasan Pemerintahan, Ds. MKCM,  Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, Kamis (06/09/2018)

Kedatangan Pangdam XVI/Pattimura disambut langsung oleh Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapi, Danyon Satgas Yonif 731/Kabaresi Letkol Inf Indra, Kasdim 1508/Tbl Mayor Inf Robi Manuel, Wakapolres Halut Kompol Rudi Saeful Hadi, Kasi Intel Kajari Halut Herwin, para Perwira Staf Dim 1508/Tbl, para Danramil jajaran Dim 1508/Tbl Danton III Kipan C Yonif RK 732/Banau Letda Inf Frans Komea, personel Kodim 1508/Tbl serta personel Koramil jajaran, Persit Cabang XXXI Dim 1508/Tbl.

Dalam pengarahannya Pangdam menyampaikan terima kasih kepada para Babinsa yang telah membantu kesusahan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
Babinsa mendapat apresiasi yang positif dari bapak Presiden dan bapak Panglima TNI, saya harapkan tetap dipertahankan.

Kepada seluruh anggota sebentar lagi kita menghadapi Pilpres dan Pilcaleg diharapkan agar para anggota menjaga Netralitas dalam pemilihan nantinya. Tugas Babinsa kedepan cukup berat sehingga Babinsa harus tetap aktif dalam membina desanya agar masyarakat Desa binaannya lebih dekat lagi kepada Babinsa atau TNI, tegas Pangdam.

Pangdam mengharapkan kepada para anggota yang sudah berkeluarga jaga keluarganya dengan baik dan apabila ada permasalahan cepat selesaikan masalah tersebut dengan baik dan tenang.

Kepada seluruh anggota ataupun para ibu-ibu Persit jauhi namanya Narkoba karena itu bisa merusak kita dan anak-anak kita dan jangan ada yang terlibat dalam bisnis Narkoba, apabilah terlibat dan terbukti maka sanksinya adalah pemecatan, tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut Pangdam XVI/Pattimura berkunjung di Kipan C Yonif RK 732/Banau serta memberikan pengarahan kepada anggota Kipan C dan Persit Ranting 4 Kompi C  Yonif RK 732/Banau kemudian di lanjutkan meninjau Kotis Satgas Yonif 731/Kabaresi. (andre).

Read More

PT DGI Kembalikan Uang Rp 70 Miliar kepada KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering mengembalikan uang sebesar Rp 70 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengembalian uang tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

" PT DGI telah mengembalikan uang dalam bentuk uang titipan terkait perkara ke KPK sejumlah Rp 70 miliar," ujar Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (6/9/2018).

Febri menyebutkan, pengembalian uang ini diharapkan meningkatkan pemulihan aset negara yang menjadi salah satu fokus KPK dalam penanganan kasus korupsi.

PT DGI menjadi korporasi pertama yang dijerat dengan pidana korupsi oleh KPK.

Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwadi, Direktur Utama PT DGI dan Made Meregawa, pejabat pembuat komitmen.

PT DGI melalui Dudung diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

Dari nilai proyek Rp 138 miliar, diduga terjadi kerugian negara Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut. (rio)

Read More

Latihan LKO Korem 152 Terbaik Se Indonesia

KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Latihan Kesiapsiagaan Kodam XVI/Pattimura yang telah dilaksanakan di wilayah Ternate mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak baik Kodiklat Sebagai penyelenggara maupun Forkopimda Malut atas keberhasilan melaksanakan simulasi yang telah disiapkan oleh Kodiklat.

Hal tersebut disampaikan saat rapat evaluasi usai pelaksanaan simulasi yang telah dilaksanakan setiap hari, pada kesempatan tersebut Komandan Pusat Latihan Kodiklat TNI Marsma TNI  Agustinus Gustaf Brugman dihadapan para penyelenggara maupun pelaku. dalam penilaian tim Kodiklat.

Pelaksanaan LKO di Korem 152/Babullah ini merupakan yang terbaik diantara latihan yang pernah dilaksanakan sebelumnya di beberapa wilayah di Indonesia dengan total point 87/Sangat Baik.

Penilaian baik tersebut dikarenakan selain setiap organisasi maupun perorangan sangat mengerti dan faham tentang tugas pokok fungsinya, juga bulsi yang all out dalam melaksanakan peranannya serta keterlibatan dan sinergitas antar seluruh stake holder yang ada sangat luar biasa, hal tersebut menjadi point tambahan atas pelaksanaan latihan tersebut.

Sementara itu Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto menyampaikan terimakasih atas segala dedikasi yang diberikan seluruh pihak serta dukungan yang sangat luar biasa,

"Latihan ini semoga menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi kita semua dalam menghadapi apabila sewaktu-waktu terjadi kontigensi situasi di wilayah Maluku Utara dapat diredam sedini mungkin agar tidak berkenbang menjadi konflik komunal." tegasnya. (andre)

Read More

Pemkot Surabaya Usut Dana Bopda, Ketua DPRD Surabaya: Jangan Hanya Salahkan Guru

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji,MT, merespon temuan Inspektorat Surabaya terkait penyalahgunaan anggaran Bopda yang dilakukan oleh 41 guru swasta dari sejumlah sekolah.

Politisi PDIP ini dengan tegas mengatakan bahwa terjadinya pelanggaran tersebut tidak bisa lepas dari peran pengawasan jajaran Dinas Pendidikan yang bertugas, apalagi telah berlangsung selama hampir 5 tahun.

“Sistem administrasi di Dinas pendidikan itu seperti apa, ini malah menjadi bukti kecerobohan Dinas pendidikan, ini bentuk pembiaran, artinya sudah tau sejak awal kok dibiarkan, harus bisa dicegah, jangan sekarang malah dijadikan senjata,” ucapnya kepada sejumlah wartawan. Kamis (6/8/2018)

Namun, Armuji juga meminta kepada mereka yang menerima bantuan tidak sesuai hak dan aturan untuk segera mengembalikan. Kalau ternyata pencairan mereka tidak sesuai, Inspektorat juga harus mengusut. Lakukan investigasi.

“Kewajiban mengembalikan itu harus, tetapi harus diusut bagaimana itu bisa terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, apalagi kabarnya terjadi pemotongan, misalnya yang satu juta hanya terima 800 Ribu, ini juga harus dicari siapa pelakunya, jangan hanya guru yang disalahkan, biar bagaimanapun guru itu pahlawan tanda jasa loh,” tandasnya.

Untuk diketahui, beberapa saat lalu Humas Pemkot Surabaya menggelar presscon dengan sumber Inspektorat Kota Surabaya dengan materi hasil audit dan temuan penyimpangan anggaran Bopda untuuk jasa pelayanan (Jaspel).

Hasilnya, ditemukan penyalagunaan anggaran bopda yang dilakukan oleh 41 guru swasta dari sejumlah sekolah swasta. Namun untuk tingkat Sekolah masih belum dilakukan.

Sigit Sugiarto Kepala Inspektorat Surabaya, mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil audit selama 5 hari terakhir.

“Temuan ini masih di tingkat audit by sistem terhadap guru secara personal, dan saat ini inspektorat melakukan audit di 27 dari 286 sekolah swasta untuk menindak lanjuti kasus penyalahgunaa tersebut,” tuturnya saat presscon.

Pasalnya, kata Sigit, disinyalir adanya keterlibatan dari pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah, mengingat dari beberapa kasus, ada juga penyalahgunaan yang secara sengaja di lakukan pihak sekolah dengan mengajukan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) milik guru yang sudah tidak lagi mengajar di sekolah tersebut.

Seperti diketahui, bahwa audit yang di lakukan oleh pemerintah kota surabaya ini merupakan buntut dari protesnya sejumlah SMP swasta yang khawatir tidak ada pemasukan untuk operasional gaji guru lantaran merosotnya jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah swasta. Dan hal ini diperparah oleh penambahan kuota di penerimaan siswa baru SMP Negeri.

Merespon pengaduan ini, Wali Kota Surabaya spontan memberikan instruksi kepada Inspektorat untuk melakukan audit anggaran, karena selama ini sekolah swasta telah mendapatkan bosnas dari pusat dan juga jaspel dari pemerintah kota surabaya. (arf)

Read More

Danrem 082/CPYJ Kawal Kunjungan Presiden RI di Mojokerto

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke beberapa daerah di Jawa Timur, mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan TNI-Polri.

Komandan Korem (Danrem) 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos, yang ditunjuk sebagai Dansatgas Pam VVIP dalam kunjungan itu menuturkan, jika dirinya sudah menyiagakan beberapa personel TNI-Polri di setiap titik lokasi kunjungan yang dilakukan oleh Presiden RI tersebut.

Kolonel Budi menilai, penunjukkan sebagai Dansatgas Pam VVIP terhadap dirinya, merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankannya, terlebih guna memastikan keamanan dan kondusifitas kunjungan Presiden Joko Widodo saat ini.

Dirinya menambahkan, kunjungan pejabat nomor satu di Indonesia itu, rencananya akan tertuju ke Ponpes Amanatul Ummah yang berlokasi di Dusun Kembang Belor, Kecamatan Pacet.

“Semua personel sudah kita siagakan. Sebelum kunjungan Presiden ke Mojokerto, kita menggelar apel terlebih dahulu,” ujar Danrem 082/CPYJ ini.

Selama kunjungan tersebut, ia juga mengimbau seluruh personel pengamanan untuk tetap waspada dan tidak mudah lengah terhadap perkembangan situasi dan kondisi di lokasi kunjungan berlangsung.

“Tugas kali ini, merupakan bentuk kepercayaan dan kehormatan. Untuk itu, hindari setiap kesalahan sekecil apapun,” tegasnya. (andre).

Read More

KPK Panggil Komisaris PT Wasco Terkait Kasus Korupsi Jalan di Bengkalis

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Widya Sapta Colas (Wasco) Victor Sitorus terkait kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tahun 2013-2015.

Victor rencananya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah Dumai Muhammad Nasir.

" Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MNS (Muhammad Nasir)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (6/9/2018).

Pada kasus korupsi di Bengkalis, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Sekretaris Daerah Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar.

Sekda Dumai ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015 sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) saat proyek tersebut berlangsung. Nasir dan Hobby menjadi tersangka setelah KPK meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan.

Gubernur Sulut Diperiksa KPK Untuk Kasus E-KTP Status penyidikan ditetapkan setelah KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Keduanya diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara pada proyek tersebut. (rio)

Read More

Pangdam XVI/Pattimura Kunjungan Kerja ke Kodim 1508/Tobelo

KABARPROGRESIF.COM : (Tobelo) Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto bersama rombongan (As Ops Kasdam XVI/PTM Kolonel Inf Eppy dan As Intel Kasdam XVI/PTM Kolonel Inf Suranto) melaksanakan kunjungan kerja di Kodim 1508/Tobelo, Jln. Kawasan Pemerintahan, Ds. MKCM,  Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, Kamis (06/09/2018)

Kedatangan Pangdam XVI/Pattimura disambut langsung oleh Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapi, Danyon Satgas Yonif 731/Kabaresi Letkol Inf Indra, Kasdim 1508/Tbl Mayor Inf Robi Manuel, Wakapolres Halut Kompol Rudi Saeful Hadi, Kasi Intel Kajari Halut Herwin, para Perwira Staf Dim 1508/Tbl, para Danramil jajaran Dim 1508/Tbl Danton III Kipan C Yonif RK 732/Banau Letda Inf Frans Komea, personel Kodim 1508/Tbl serta personel Koramil jajaran, Persit Cabang XXXI Dim 1508/Tbl.

Dalam pengarahannya Pangdam menyampaikan terima kasih kepada para Babinsa yang telah membantu kesusahan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
Babinsa mendapat apresiasi yang positif dari bapak Presiden dan bapak Panglima TNI, saya harapkan tetap dipertahankan.

Kepada seluruh anggota sebentar lagi kita menghadapi Pilpres dan Pilcaleg diharapkan agar para anggota menjaga Netralitas dalam pemilihan nantinya. Tugas Babinsa kedepan cukup berat sehingga Babinsa harus tetap aktif dalam membina desanya agar masyarakat Desa binaannya lebih dekat lagi kepada Babinsa atau TNI, tegas Pangdam.

Pangdam mengharapkan kepada para anggota yang sudah berkeluarga jaga keluarganya dengan baik dan apabila ada permasalahan cepat selesaikan masalah tersebut dengan baik dan tenang.

Kepada seluruh anggota ataupun para ibu-ibu Persit jauhi namanya Narkoba karena itu bisa merusak kita dan anak-anak kita dan jangan ada yang terlibat dalam bisnis Narkoba, apabilah terlibat dan terbukti maka sanksinya adalah pemecatan, tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut Pangdam XVI/Pattimura berkunjung di Kipan C Yonif RK 732/Banau serta memberikan pengarahan kepada anggota Kipan C dan Persit Ranting 4 Kompi C  Yonif RK 732/Banau kemudian di lanjutkan meninjau Kotis Satgas Yonif 731/Kabaresi. (andre).

Read More

Dana Suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar Terus Didalami KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran dana suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar.

" Nanti kita pelajari dulu seperti apa, nanti apa memang ada aliran dana seperti itu, nanti kita pelajari pelan-pelan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

" Kalau (hanya) di omong-omong juga, kalau kita enggak bisa buktikan gimana," lanjut dia.

Jika nantinya memang ditemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut, Saut belum bisa memastikan apakah Golkar akan dijerat pasal korupsi korporasi.

Ia mengatakan hal itu masih perlu dipelajari lebih lanjut sebab partai berbeda dengan perusahaan biasa yang mencari keuntungan.

" Korporasi itu kan kalau by definition apakah seperti korporasi biasa dengan pengertian mencari untung, ini kan bukan cari untung, ini organisasi," ujarnya.

" Nanti kita lihat pada norma-norma yang harus diperdebatkan," sambung dia.

Kasus PLTU Riau-1 berawal saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, di rumah dinas Idrus Marham yang saat itu berstatus sebagai Menteri Sosial.

Tak lama, Eni ditetapkan sebagai tersangka bersama Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Eni diduga menerima suap dari kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak.

Pengacara Eni, Fadli Nasution mengatakan adanya aliran dana suap Proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar yang diberikan kliennya untuk membiayai Munaslub Golkar 2017.

Belakangan, Idrus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU. (rio)

Read More