Rabu, 19 September 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya, Letkol Arm Aprianko Suseno, S. Sos, mengimbau seluruh prajuritnya untuk memanfaatkan peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1440 H/2018 M saat ini, untuk dijadikan sebagai bahan instropeksi diri.

Menurutnya, instropeksi diri merupakan salah satu cara yang dinilai sangat efisien dalam mewujudkan jati diri prajurit TNI-AD yang profesional, serta memiliki budi pekerti yang tinggi. Hal itu, kata Kasrem, merupakan salah satu upaya yang dinilai sangat mampu memperkokoh Sapta Marga TNI.

“Pahami kegiatan ini secara seksama. Ambil hikmahnya,” tegas Kasrem. Rabu, 19 September 2018.

Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh K.H Abdul Fatah. Dirinya menambahkan, momentum peringatan tahun baru Islam saat ini, merupakan salah satu waktu yang sangat tepat guna meningkatkan keimanan di dalam diri masing-masing prajurit Korem.

Tak hanya menjalankan ibadah saja, Abdul juga mengimbau seluruh jama’ah yang hadir dalam kegiatan tersebut, untuk bisa mengamalkan seluruh kandungan ayat suci Al-Qur’an ke sesama umat Muslim.

“Tanam kebaikan di dunia, niscaya nanti akan mendapat balasan ketika di akhirat,” tuturnya. (andre)

Selasa, 18 September 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Barito Timur) Pasca melakukan penahanan terhadap oknum berinisial S, terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes tahun anggaran 2017 di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur.

Kembali Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Barito Timur juga menetapkan AB, Sekretaris Desa (Sekdes) Ramania Kecamatan Patangkep Tutui, berinisial AB, sebagai tersangka, Selasa (18/9/2018).

Menurut Kajari Barito Timur Roy Rovalino Herudiansyah melalui Kasi Intel Arief Zein mengatakan, penetapan AB sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari penyidikan terhadap S.

“AB awalnya kita panggil sebagai saksi. Namun dalam pemeriksaan sekitar dua  jam, kita  mendapatkan pengembangan lebih dalam. Dan alat bukti sudah cukup kita tetapkan sebagai tersangka. AB kita lakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan Kelas IIB Tamiang Layang,” ungkap Kasi Intel Arief Zein didampingi Kasi Pidsus Achmad Wahyudi dan Kasi Pidum Ivan Hebron Siahaan.

Dijelaskan Arief, AB merupakan Plh Kepala Desa Ramania. Dia diduga kuat telah mencairkan Dana Desa (DD) tahap dua tahun anggaran 2017, yang diperuntukan untuk membayar biaya insentif dan tunjangan. Seharusnya DD tersebut hanya diperbolehkan untuk pembangunan dan pemberdayaan.

“Ada pelayalahgunaan jabatan dan DD tidak sesuai dengan peruntukannya oleh tersangka AB. Akibat perbuatannya menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp100 juta,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya terus melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kasus ini. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah.

“Sebelum AB ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan, kita sudah memeriksa 28 saksi yang membenarkan adanya penyalahgunaan DD oleh AB,” ujar Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Kajari Barito Timur Roy Rovalino Herudiansyah. Menurut mantan Kasi Pidsus Kejari Surabaya, pihaknya terus berupaya mengembangkan kasus ini.

" Iya...kita masih dikembangkan lagi." kata Roy singkat. (*/arf) 


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) bekerjasama dengan Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, menggalakkan program beasiswa D3 Teknologi Bank Darah.

Beasiswa ini, dikhususkan bagi warga Surabaya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sebanyak 41 calon penerima beasiswa menjalani rangkaian tes di Unitomo pada Selasa, (18/09/18). Rangkaian tes itu, berupa Tes Potensi Akademik (TPA), tes kesehatan, dan wawancara.

Sekretaris Dispendik Surabaya Aston Tambunan mengatakan salah satu tujuan program beasiswa ini untuk mengentas kemiskinan. Program beasiswa D3 Teknologi Bank Darah memiliki kuota 10 orang. Jumlah ini, berdasarkan kesiapan unit transfusi darah menampung lulusan program beasiswa. “Yang siap menerima sebagai pekerja baru 10 lembaga,” kata Aston saat memberi pengarahan kepada calon penerima beasiswa.

Dia menjelaskan, seluruh program beasiswa pendidikan tinggi tersebut, merupakan kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Tujuannya, untuk mengentas kemiskinan serta mengangkat derajat penerima beasiswa dan keluarga.

“Jadi, kalian harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini,” pesannya kepada seluruh calon penerima beasiswa.

Pendaftar yang diterima, lanjut Aston, akan dibebaskan biaya pendidikan serta menerima uang saku dan uang penunjang perkuliahan. Dengan begitu, pendaftar yang benar-benar memiliki niat dan tekad kuat, diminta berjuang sungguh-sungguh.

“Beasiswa ini pertama kalinya di Indonesia. Makanya kemarin sampai ada pendaftar dari Papua, Bali, dan lain-lain. Padahal di keterangan, sudah jelas bahwa beasiswa ini untuk warga Kota Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unitomo Bachrul Amiq mengatakan, komitmen Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar Arek Surabaya mampu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diapresiasi.

“Tentunya agar arek-arek Suroboyo ini mengalami lompatan dalam hidup. Lompatan ke arah lebih baik,” katanya.

Menurut Amiq, D3 Teknologi Bank Darah ini merupakan program studi baru di Unitomo dan termasuk juga prodi langka. Di Jawa Timur, yang baru pertama kali buka adalah Unitomo. Maka dari itu, ia berpesan agar 10 calon penerima beasiswa tersebut, nantinya agar tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu.

“Pesan saya kalau terpilih 10 orang, maka itulah kehendak Tuhan menakdirkan kalian menjadi ahli bank darah. Tugas Anda adalah menjalani takdir dengan baik. Jangan sia-siakan kebaikan Bu Wali serta kebaikan Dinas Pendidikan,” tandasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah sukses menggelar audisi pertama di Jakarta, kini RCTI dan Yayasan Miss Indonesia menyambangi kota Surabaya.

Audisi yang digelar mulai pukul 08.00 WIB itu  dilewati oleh beberapa rangkaian tes seperti cek fisik (ukur tinggi dan berat badan), tes tertulis, wawancara hingga catwalk dan berpose didepan kamera.

"Audisi ini memang relatif ketat. Sebab kami akan mencari peserta yang tidak hanya cantik.  Tetapi juga memiliki kepribadian yang memenuhi kriteria ”MISS” yaitu: Manner, Impressive, Smart, Social," Ungkap Fajar Kurniawan selaku Produser Miss Indonesia.

Ajang Miss Indonesia 2019 kali ini tetap mengutamakan karakter Beauty With A Purpose yaitu seseorang yang tidak hanya cantik, tapi memiliki jiwa sosial, keterampilan istimewa dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Tidak ada raut ketegangan yang timbul dari seluruh wajah peserta di kota Surabaya, dikarenakan persiapan matang yang telah mereka siapkan jauh sebelum jadwal audisi.

“Motivasi aku untuk ikutan Miss Indonesia karena aku ingin mengasah kemampuanku dibidang kecantikan terlebih khususnya untuk Indonesia” Ujar Shinta salah satu peserta audisi.


Para peserta yang lolos di audisi tiap kota akan berangkat ke Jakarta untuk menjalani karantina selama 14 hari hingga malam puncak yang akan dihadiri oleh Miss World 2018.

Melalui ajang Miss Indonesia, RCTI dan Yayasan Miss Indonesia telah melahirkan wanita-wanita yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang Miss World, seperti Maria Harfanti yang berhasil meraih 2nd Runner Up Miss World 2015, Natasha Mannuela yang berhasil meraih 2nd Runner Up Miss World 2016, dan Achintya Nielsen yang berhasil masuk 10 besar Miss World 2017. Di tahun ini juga Alya Nurshabrina Miss Indonesia 2018 akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2018 yang akan diselenggarakan Desember mendatang.

Selanjutnya, audisi Miss Indonesia 2019 juga akan diselenggarakan di kota Yogyakarta (30 September 2018), Bandung (13-14 Oktober 2018), dan akan kembali lagi digelar di Jakarta (27-28 Oktober 2018). Selain itu, Spesial City Audition juga akan digelar di lima kota, yaitu Makassar (13 September 2018), Semarang (27 September 2018), Medan (4 Oktober 2018), dan Samarinda (14 Oktober 2018). (arf)




KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Polri dan TNI melakukan tindakan netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 mendatang.

“Kita sudah melakukan langkah untuk menjamin netralitas. Saya dengan Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) safari di semua wilayah (netralitas), ”ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Tito mengaku, dirinya dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya untuk tetap menjaga integritas dalam Pemilu Serentak 2019.

“Beri peringatan, berikan surat-surat edaran. Bapak Panglima juga mengeluarkan banyak surat edaran, surat edaran (yang isinya) hingga detail, ”kata Tito.

Menurut Tito, ada surat yang melarang aparat untuk swafoto.

"Hanya amankan pemilu," kata dia. 

Tito mengungkapkan, pihaknya telah memiliki keputusan untuk jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral.

"Dan kalau ada akan diberikan sanksi-sanksi sudah ada mulai tanggoran sampai berat pemecatan internal," tutur Tito. Hal yang sama disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Ia menekankan kepada jajaran TNI yang ada untuk melatih sikap netral dalam Pemilu 2019.

“TNI-Polri sama, satu komando ke bawah, namanya perintah jika ada perintah disitu."  ujarnya.

Selain itu, Hadi berusaha memberi pelayanan kepada masyarakat untuk mempelajari kinerja dari keberpihakan dalam Pemilu 2019.

"Kita meminta pertanggungan jawab kepada TNI untuk menemukan humas atau Puspen (TNI) yang pasti akan kita tanggapi dan kita tindak itu," ujar Hadi. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menjelang musim hujan yang diprediksi akan tinggi, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan sidak ke beberapa lokasi, Selasa (18/9/2018). Lokasi-lokasi itu diantaranya rumah pompa Jalan Kenari, proyek Jembatan Kartini dan Box Culvert Jalan Raya Sememi.

Di rumah pompa yang berlokasi di Jalan Kenari, Wali Kota Risma langsung masuk untuk mengecek rumah pompa yang baru selesai dilakukan penambahan kapasitas pompa itu. Kapasitas rumah pompa ini, kata dia, ditambah pompa sekitar 3 m3 (kubik). Menurut dia, rumah pompa Jalan Kenari ini sangat vital. Sebab, mencakup beberapa jalan protokol di Surabaya. Diantaranya, Jalan Blauran, Embong Sawo, Gubernur Suryo dan Balai Kota.

“Jadi seluruh rumah pompa itu kita tambah kapasitas pompanya. Itu sudah hampir semua selesai (pengerjaan). Sudah 99 persen selesai,” kata Wali Kota Risma di sela-sela sidak.

Selain penambahan kapasitas pompa, Wali Kota Risma juga menyebut untuk mengindari kesan kumuh di rumah pompa itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga mempercantik rumah pompa itu dengan mengecat warna-warni dan mural. Bahkan, saat ini rumah pompa yang tersebar di Surabaya juga sudah dilengkapi dengan genset. Tujuannya, ketika listrik padam, rumah pompa itu masih bisa dioperasikan.

“Jadi kalau listrik mati, Insya Allah kita bisa jalan. Dulu kita kalau ada listrik mati pasti trouble. Namun kita sekarang sudah ada genset. Jadi secara teori dan teknis itu sudah terpenuhi,” ujarnya.

Ia juga memastikan, untuk rumah pompa di lokasi lainnya, juga dilakukan penambahan kapasitas pompa. Setidaknya, ada 17 rumah pompa yang dilakukan penambahan kapasitas, masing-masing 3 m3 (kubik). Namun, untuk rumah pompa di Morokrembangan dan Balong 2, masing-masing ditambah 5 m3 (kubik).

“Jadi kita rata-rata nambahnya kapasitas rumah pompa itu 3 m3 (kubik), hampir di seluruh rumah pompa. Tapi yang di Morokrembangan dan Balong 2, kita nambahnya 5 m3 (kubik) baru,” terangnya.

Ia mengatakan alasan Pemkot Surabaya melakukan penambahan kapasitas pompa di masing-masing rumah pompa itu, disebabkan curah hujan yang semakin tinggi. Dulu rumah pompa tidak sampai menampung curah hujan 80 m3 (kubik). Namun sekarang, curah hujan yang mencapai tiga kali lipat, membuat rumah pompa menampung air rata-rata 290 m3 (kubik). Karena itu, pemkot kemudian melakukan penambahan kapasitas rumah pompa tersebut.

“Karena curah hujannya itu hampir tiga empat kali lipat. Kita memang persiapannya lebih di awal,” ujar perempuan berkerudung ini.

Dalam waktu dekat, Pemkot Surabaya juga bakal memiliki rumah pompa baru di Jalan Petekan. Namun, saat ini pengerjaannya masih mencapai sekitar 10 persen. Disamping penambahan kapasitas rumah pompa, Wali Kota Risma juga mengaku, peninggian tanggul laut juga menjadi salah satu prioritas utama dalam persiapan menghadapi musim penghujan.

“Jadi rumah pompa yang berbatasan dengan laut itu kita tinggikan semua, termasuk tanggulnya. Termasuk sekitaran Suramadu, Tambak Wedi. Kemudian di Wonorejo Rungkut itu kemarin kita juga tinggikan tanggul di sana,” kata dia.

Selepas dari sana, Wali Kota Risma kemudian mengarah ke Jalan Kartini. Di sana, dia meninjau sebuah saluran air yang sedang dilakukan pengerukan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP). Banyak lumpur yang mengendap di saluran tersebut. Alhasil petugas pun menerjunkan dua alat berat untuk mengeruk endapan lumpur tersebut. Bahkan di lokasi ini, Wali Kota Risma juga memastikan bahwa proyek Jembatan Kartini sudah selesai dan masyarakat bisa melewati jalan tersebut.

“Hari ini sudah selesai dan ini sudah bisa kita buka. Tinggal traffic light nya. Kan ini semua juga kita dalamkan (sungainya). Makanya nanti kalau ini sudah selesai, (jalan) Pandegiling kita bisa lewatkan sini flow nya,” katanya.

Usai meninjau proyek Jembatan Kartini, kemudian ia melanjutkan kunjungannya menuju proyek Box Culvert yang ada di Jalan Raya Sememi. Menurut dia, kendala yang dihadapi saat pengerjaan proyek itu adalah kepadatan masalah arus lalu-lintas. Sehingga harus dilakukan pola buka tutup jalan (bergantian).

“Di awal-awal kita ndak bisa tutup (jalan). Terus kita koordinasikan dengan Polres Gresik, Polsek Gresik dan Polres sini (Polrestabes Surabaya). Alhamdulillah kita bisa jalan (pengerjaan),” imbuhnya.

Wali Kota Risma menambahkan, awal nyendatnya proyek itu karena masalah jalanan yang sempit. Kemudian, ia memutuskan untuk dilakukan penutupan jalan. Ia berharap proyek box culvert ini bisa selesai pada akhir Desember 2018.

“Saat ini pengerjaannya sudah mencapai 50 persen. Nanti Desember (2018) harus selesai,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) menggelar acara supervisi penerapan aplikasi Simak BMN dan mekanisme penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2018, yang dipusatkan di ruang Laboratorium Komputer Pusat Pendidikan Elektronika (Pusdiklek) Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

 Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti 12 Satker dan 39 Sub Satker dari Kodiklatal serta beberapa perwakilan dari AAL, STTAL, UPT Mabesal, Lantamal VII Kupang dan Satlinlamil Surabaya.

Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan laut (Aslog Kasal) Laksamana Muda TNI Mulyadi, S.Pi., M.A.P. dalam amanat yang dibacakan oleh Paban VI  Simak BMN Slogal Kolonel Laut (T) Agus Santoso, S.E. menyampaikan dalam era tata kelola pemerintahan dan instansi yang kekinian yaitu transparasi dan akuntabel, diperlukan adanya pengelolaan BMN yang baik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penghapusan.

Pada opini BPK RI TA 2017 dimana kita mendapatkan opini WDP (Wajar Tanpa Pengecualian), Simak BMN tetap menjadi sorotan. Ada dua hal penting yaitu pencatatan aset tetap dan persediaan belum memadai dalam mendukung penyajian neraca laporan keuangan kementerian pertahanan dan TNI.

Lebih lanjut disampaikan, kurang optimalnya pelaporan yang  dilaksanakan selama ini disebabkan beberapa hal antara lain, dari sisi aplikasi ditemukan bahwa aplikasi Simak BMN versi 18.1 masih terdapat banyak permasalahan, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dimana personel dalam unit akuntasi pengguna barang baik perwira maupun operator khususnya sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan penatausahaan BMN dan terlambatnya dokumen sumber yang diterima oleh operator Simak BMN sehingga Entry data tidak tepat waktu.

Beberapa materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain tentang Penetapan Status Penggunaan (PSP), proses pelaporan dari Sub Satker ke Satker dan Rekon internal dengan Saiba, gambaran umum tentang aplikasi E-Rekon Simak, aplikasi penyusunan RKBMN, Update aplikasi dan referensi Simak BMN serta revaluasi BMN dilingkungan Kemhan/TNI Tahun 2018. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, pihaknya menyita uang sebesar Rp 200 juta dari salah satu tersangka anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut).

Penyitaan ini terkait dengan kasus dugaan suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

"Penyidik kemarin menyita uang sebesar Rp 200 juta dari salah satu tersangka Anggota DPRD Sumut," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/9/2018).

Kendati demikian, Febri tak menjelaskan lebih rinci identitas anggota DPRD Sumut tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Mereka disangka menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 350 juta per orang. 

Menurut KPK, suap untuk 38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tiga Pilar Kota Surabaya mulai mempersiapkan berbagai upaya pengamanan menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan berlangsung tahun depan.

Apel rapat yang berlangsung di Mapolrestabes Surabaya itu, tak hanya dihadiri oleh pihak Pemkot Surabaya saja. Namun, rapat koordinasi pengamanan itu, juga dihadiri langsung oleh Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Kav M. Zulkifli, S. I. P. selasa, (18/9/2018).

Menurut Danrem, rapat itu digelar sebagai bentuk komitmen berlangsungnya Pemilu yang aman dan damai di Kota Surabaya.

Hal tersebut, kata Kolonel Zulkifli, dinilai sangat penting untuk dilakukan guna mengantisipasi terjadinya konflik horizontal, baik secara dini di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.

“Selama berlangsungnya pemilihan itu, kita harus bisa menciptakan suasana yang penuh dengan nuansa keakraban, kerukunan dan kekeluargaan di setiap tingkat daerah,” kata Danrem.

Selama menciptakan suasana tersebut, kata Danrem, sinergitas dan kekompakan tiga pilar, dinilai sangat penting untuk ditegakkan. Langkah itu, menurutnya, dapat dilakukan melalui berbagai cara, terutama mengoptimalkan pengelolaan pimpinan di setiap daerah.

“Upaya itu meliputi pimpinan maupun personel di tingkat bawah. Mulai dari Camat, Kepala Desa/Lurah, Babinsa hingga Bhabinkamtibmas,” tegasnya.

“Semuanya harus saling bersinergi, dan bisa mewujudkan nuansa kekeluargaan di setiap wilayah,” tambahnya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, menuturkan, sepanjang tahun 2013-2017, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) telah mencabut hak politik 26 koruptor yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

"26 orang tersebut ada yang menjabat sebagai ketua umum dan pengurus parpol, anggota DPR dan DPRD, kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/9/2018).

Ia menjelaskan, pencabutan hak politik koruptor perlu dilakukan guna menekan potensi praktik-praktik korupsi ke depannya.

Menurut Febri, pencabutan hak politik baru diinisiasi oleh KPK pada periode kepemimpinan sebelumnya.

"Karena setelah diskusi dan analisis di KPK saat ini, ada risiko besar bagi publik jika terpidana dalam kasus tertentu menjabat sebagai pimpinan politik," ujarnya.

Febri menjelaskan, KPK memiliki kewenangan mengajukan tuntutan berupa pencabutan hak politik terhadap politisi yang terjerat dalam kasus korupsi.

KPK memandang politisi yang terlibat dalam kasus korupsi sudah mencederai kepercayaan publik.

"Ketika mereka melakukan korupsi dalam jabatan dan kewenangan yang dimiliki tentu saja kami pandang hal tersebut telah mencederai kepercayaan yang diberikan dalam jabatannya," kata dia.

KPK, kata Febri, berharap hukuman pencabutan hak politik bisa menjadi perhatian bersama seluruh penegak hukum baik dalam mengajukan tuntutan atau memberikan putusan di pengadilan.

"Jika memungkinkan dijadikan standar dan pembahasan di Mahkamah Agung (MA) agar menjadi pedoman bagi seluruh pengadilan Tipikor," ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, politik bersih dan berintegritas bisa terwujud dengan baik. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., meninjau langsung Pos Komando Satuan Tugas Pertahanan Laut (Posko Satgas Hanla) di Gedung Bellatrix Lantai 1 Mako Kodiklatal Morokrembangan Surabaya, Selasa (18/9).

Kedatangan Komandan Lantamal V disambut langsung oleh Wadan Lantamal V Kolonel Marinir CTO Sinaga selaku Komandan Satgas Hanla didampingi  Asops Danlantamal V selaku Wadan ST Hanla, Para Asisten ST Hanla, Para Dan UT Hanla.

Asops Danlantamal V selaku Wadan ST Hanla pada kesempatan tersebut dihadapan Komandan Lantamal V Surabaya memaparkan dan analisa tugas latihan Satgas Hanla, dalam rangka Latihan Armada Jaya XXXVI TA. 2018.

Selanjutnya Komandan Lantamal V menerima Paparan dan analisa oleh Asintel ST Hanla, Paparan dan analisa oleh Asops ST Hanla, saran, masukan dan pertimbangan dari Aspers ST Hanla serta Laporan Asintel ST Hanlan kepada Wadan ST Hanla.

Usai menerima laporan dari para Asisten Satgas Hanlan, Komandan Lantamal V menekankan kepada seluruh pelaku latihan di ST. Hanlan untuk melaksanakan latihan secara sungguh sungguh,  untuk mencapai tingkat kewaspadaan tertinggi dalam melaksanakan pertahanan pangkalan sesuai dengan tugas dan fungsi pangkalan. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua DPR Utut Adianto selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/9/2018).

Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018.

Usai diperiksa, Utut mengaku menjawab 11 pertanyaan terkait tersangka Bupati nonaktif Purbalingga Tasdi. Menurut dia, materi pemeriksaan membahas relasinya dengan Tasdi.

"Ada 11 pertanyaan mengenai mantan kader kita Pak Tasdi, Bupati Purbalingga. Nanyain hubungan," kata Utut.

Kendati demikian, ia tak menjawab secara spesifik apakah relasi yang dimaksud secara personal atau sebagai sesama kader PDI-P.

"Bagaimana di sana di lapangan," katanya. Ia juga enggan berkomentar lebih jauh ketika ditanya soal relasinya dengan Tasdi.

"Ini kan termasuk materi, tanyakan Pak Penyidik ya," ujarnya.

 Sebagai kader PDI-P, Utut bersimpati dengan Tasdi. Menurut Utut, Tasdi sebenarnya adalah orang baik. Namun, ia melakukan kekeliruan sehingga terjerat dalam kasus korupsi.

"Memang dia orang baik, tapi ada kekeliruan jalan saja," kata Utut.

Dalam kasus ini KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan tersangka Hamdani Kosen, pengusaha alias pihak swasta yang diduga memberikan suap kepada Tasdi.

Status tersangka juga disematkan pada Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan.

Keduanya merupakan pihak swasta yang memberikan hadiah atau janji. Tersangka lainnya dalam kasus suap Bupati Purbalingga adalah Hadi Iswanto.

HIS merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bersama Tasdi menerima suap.

KPK Tangkap 6 Orang, Diduga Terkait Suap Proyek Tasdi diduga menerima fee Rp 100 juta dari kontraktor pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018.

Adapun nilai total proyek itu senilai Rp 22 miliar. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yakni Rp 500 juta. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive