Rabu, 10 Oktober 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Arief Rahman dan Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Luki Hermawan meninjau langsung kesiapan unsur laut KRI Nala 363 dalam pengamanan Delegasi Pertemuan Tahunan IMF dan WB Annual Meeting 2018 di Dermaga Lanal Banyuwangi, Rabu (10/10).

Kedatangan kedua jenderal didampingi tersebut diterima Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Suhartaya, M.Tr.Hanla dan disambut langsung oleh Komandan KRI Nala 363  Letkol Laut (P) Rafael.

Sebelum meninjau KRI Nala-363, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman terlebih dahulu meninjau kesiapan Pos Pam VVIP, VIP dan delegasi pertemuan tahunan IMF-WB (World Bank) Annual Meeting 2018 yang dilaksanakan di Bali.

Kedua pejabat Jawa Timur ini bertemu dalam satu mimbar saat apel dan pengarahan bersama kepada kurang lebih 500 personel TNI dan Polri di halaman Mapolres Banyuwangi.

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran Unsur KRI dan Prajurit Lanal Banyuwangi karena pengamanan kegiatan IMF tidak lepas dari kerjasama seluruh unsur yang ada di wilayah Banyuwangi.

Dalam  kunjungannya, rombongan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Arief Rahman dan Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Luki Hermawan meninjau langsung kegiatan di dalam KRI Nala 363 dengan didampingi Dan KRI Letkol Laut (P) Rafael dan Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Suhartaya,M.Tr.Hanla. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., didampingi Ketua Korcab V DJA II Ny. Wenny Edwin menghadiri Upacara Surya Senja dalam rangka Wisuda Purna Wira Pati TNI AL Tahun 2018 dengan Irup Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E,.M.M, di Lapangan Aru Akademi Angkatan Laut (AAL), Bumimoro Surabaya, Rabu (10/10).

Tampak hadir dalam acara tersebut Wakasal Laksdya TNI Wuspo Lukito, S.E., M.M beserta Ibu, Ketua Papabri Pusat Letjen TNI (Purn) Agum Gumelar, Ketua PPAL Pusat Laksdya TNI (Purn) Joko Sumaryono,  Koorsahli Kasal Laksda TNI Dedi Muhibah Pribadi, SH, MAP., beserta Ibu, Asrena Kasal Laksda TNI Arusukmo Indra Sucahyo,  Aspers Kasal Laksda TNI I Nyoman Mandra M.Sc., Aspam Kasal Laksda TNI Supriatno Irawan S.E., Pangkotama TNI AL dan undangan lainnya.

Sedangkan dibarisan Wisudawan Purna Wira Pati antara lain Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, S.E., M.A.P., Laksdya TNI (Purn) Dr. Widodo, S.E., M.Sc. , Laksda TNI (Purn) Yani Antarikasa, S.E., S.H., M.H. Laksma TNI (Purn) dr. A.V.S. Suhardiningsih, M.Kep., M.Kes dan 77 Pejabat Pati yang sudah Purna lainnya.

Wisudawan Purna Wira Pati diawali dengan foto bersama, laporan Aspers Kasal kepada Irup dilanjutkan pembacaan keputusan Kasal, Penyerahan Piagam penghargaan yang diberikan kepada perwakilan wisudawan.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E,.M.M, dalam amanatnya menyampaikan bahwa upacara Wisuda Purnawira pada Hakikatnya merupakan Tradisi Khas TNI Angkatan Laut sebagai simbolisasi Pewarisan nilai-nilai luhur kepemimpinan dari generasi yang memasuki masa purna bakti kepada generasi muda penerus TNI Angkatan Laut.

Upacara ini juga merupakan Visualisasi suatu peristiwa penting dilihat dari perspektif pembinaan TNI Angkatan Laut, maupun dari sisi kehidupan kedinasan Perwira TNI Angkatan Laut.

Kegiatan ini lanjutnya, menggambarkan awal dan akhir dari proses panjang pembinaan personel TNI Angkatan Laut dan perjalanan karier seorang perwira dalam melaksanakan Darma Bhaktinya di TNI Angkatan Laut.

Upacara Wisuda Purnawira yang diselenggarakan di Kawah Candradimuka Bumimoro ini memiliki makna bahwa sebuah Pengabdian Panjang kepada negara dan bangsa, diawali dan diakhiri di tempat ini secara formal seremonial.

Melalui Upacara ini diharapkan akan tumbuh dan berkembang ikatan dan kesinambungan batiniah yang kokoh antara generasi pendahulu dan generasi penerus TNI Angkatan Laut

Pergeseran Poros Ekonomi Global dari belahan dunia Barat ke Timur tentunya membawa perubahan geopolitik maritim sekaligus menjadi magnet bagi kekuatan asing untuk berebut pengaruh dan kepentingan di kawasan Asia Tenggara.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, diperlukan pembangunan kekuatan pertahanan maritim yang ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan maritim serta menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim di wilayah Yurisdiksi Indonesia

"Kepemimpinan yang inovatif, berkarakter, serta menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan etika moral, merupakan aktualisasi jati diri prajurit Matra Laut yang telah ditunjukkan oleh Para Wisudawan dalam pengabdiannya. Oleh karena Itu, bagi Perwira Remaja, Taruna Taruni Akademi Angkatan Laut dan segenap generasi penerus, tidak ada komitmen yang lebih kuat dan penghormatan yang lebih mulia kecuali mewarisi dan meneladaninya," pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar-Lantamal V Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko dengan didampingi Ketua Jalasenastri Cabang 10 Lanal Denpasar Ny. Veronica Henricus Prihantoko menyambut kedatangan Panglima TNI Marsekal  TNI Hadi Tjahyanto, S.IP., di Base Ops Lanud Ngurah Rai Bali Selasa lalu.

Kunjungan Panglima TNI yang didampingi oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi Pusat Ny. Nani Hadi Tjahyanto tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Annual Meeting IMF- World Bank 2018 di BNDCC Nusa Dua Bali.

Kegiatan tahunan yang akan dihadiri setidaknya 149 negara peserta seluruh dunia tersebut di laksanakan mulai tanggal 8 s/d 14 Oktober 2018.

Turut Hadir dalam penyambutan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto bersama Ketua Dharma Pertiwi Daerah J Ny. Benny Susianto, Pangkohanudnas Marsda TNI Imam Baidirus, Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus R. Golose, Danlanud Ngurah Rai Kol. Pnb. Wibowo, Danrem163/ Wsa Kol. Arh. AM. Suharyadi serta pejabat teras dari Kodam IX/Udy, Polda Bali dan Instansi terkait lainnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka Budi Tjahjono.

Ia merupakan mantan Direktu Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

Ia terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasindo dalam pengadaan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010–2012 dan Tahun 2012–2014.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan yang kedua selama 30 hari dimulai tanggal 14 Oktober 2018 sampai 12 November 2018 untuk BTJ (Budi Tjahjono)," kata Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (9/10/2018).

Dalam kasus ini, Budi Tjahjono diduga memerintahkan bawahannya untuk menyewa dua agen dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas. PT Jasindo kemudian membayar dua agen tersebut sebesar Rp 15 miliar.

Padahal, PT Jasindo yang merupakan BUMN itu sedianya tidak perlu menyewa agen dalam mengikuti kegiatan tender. Sebab, proses tender dilaksanakan secara terbuka.

KPK menilai bayaran terhadap dua agen yang ditunjuk PT Jasindo tersebut sebagai kerugian keuangan negara. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepedulian terus diberikan oleh masyarakat kepada para korban terdampak bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia.

Tidak hanya bantuan logistik saja. Akan tetapi, hampir seluruh masyarakat di Indonesia, mengikuti berlangsungnya acara doa bersama yang ditujukan para korban terdampak tersebut.

Seperti yang berlangsung di masjid AL-Ikhlas, Makodam V/Brawijaya saat ini, Rabu, 10 Oktober 2018. Dengan dipimpin langsung oleh Asisten Teritorial (Aster) Kasdam V/Brawijaya, Kolonel Inf Wakhyono, seluruh masyarakat di lingkungan Makodam terlihat sangat antusias dengan digelarnya acara doa bersama dalam menyikapi terjadinya bencana nasional beberapa waktu lalu.

Selain diikuti masyarakat sekitar Makodam, acara yang berlangsung dengan penuh khidmat, dan di selingi dengan pembacaan surat Yasin tersebut, juga diikuti oleh seluruh personel TNI dan PNS Makodam. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Pamekasan) Sudah jatuh, tertimpa tangga. Istilah itulah yang tepat diberikan kepada Abdul Wahid (19), pelaku jambret asal Dusun Tambakan, Desa Tambakan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura.

Pasalnya, upaya penjambretan yang dilakukan oleh Wahid, telah digagalkan oleh dua anggota Koramil 0826/02, Kodim 0826/Pamekasan.

Kejadian itu bermula, ketika Yatin (56)  dan Nurmasari (20) yang merupakan korban penjambretan, pulang dari pasar Planakan menuju ke rumahnya yang berada di Desa Panglegur, Kabupaten Pamekasan. Rabu, 10 Oktober 2018 pagi.

Tak disangka, ketika berada di tengah-tengah perjalanan pulang, terpatnya di Jalan Raya Branta Tinggi, kedua korban itu langsung di pepet oleh pelaku (Abdul Wahid, red), dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario yang tak dilengkapi plat nopol.

Spontan, Abdul Wahid pun langsung mengambil dompet milik korban (Yatin). Namun, upaya itu, tak berjalan dengan mulus. Dengan kekuatan seadanya, Yatin pun berusaha mempertahankan dompet yang ia bawa.

“Saya langsung berteriak minta tolong ketika dompet saya ditarik oleh pelaku,” ungkap Yatin.

Mendengan teriakan itu, dua anggota Koramil yaitu Seda Mohammad Hasan dan Serda Umarul Faruk, langsung mendatangi suara minta tolong tersebut.

“Kebetulan, posisi saya waktu itu tidak jauh dari kejadian,” ujar Serda Hasan.

Ketika berada di area yang tak jauh dari lokasi kejadian, kedua anggota TNI itu melihat dompet milik Yatin, berhasil dikuasai oleh pelaku.

Tanpa pikir panjang, kedua anggota Koramil itu, langsung mengejar Abdul Wahid. Alhasil, pelaku pun langsung takluk ketika kedua anggota TNI itu berhasil mengejar dirinya.

“Saya langsung melaporkan kejadian itu ke Danramil dan Polsek setempat,” aku Hasan.

Guna penyelidikan lebih lanjut, kini, pelaku Abdul Wahid, telah diamankan ke Polsek Tlanakan, beserta dompet yang berisi uang dengan jumlah Rp 850 ribu, beserta motor milik pelaku yang digunakan untuk melancarkan aksi kriminalnya.

“Korban sudah diamankan, sekarang sudah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian,” tandasnya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memperpanjang masa penahanan dua tersangka anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam perkara tindak pidana korupsi suap kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, perpanjangan masa penahanan dilakukan terhadap Tahan Manahan Panggabean dan Musdalifah.

"Dilakukan perpanjangan penahanan yang pertama selama 30 hari untuk dua tersangka," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/10/2018).

Masa penahanan Tahan diperpanjang mulai tanggal 12 Oktober sampai 10 November 2018.

Sedangkan masa penahanan Musdalifah diperpanjang mulai tanggal 26 Oktober sampai 24 November 2018.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 38 orang tersangka. Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Dugaan fee dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Palu) KRI Ahmad Yani (AMY)-351 yang membawa bantuan korban gempa dan tsunami provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari pelabuhan Hatta Makassar tiba di pesisir pantai Pomolulu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala-Sulteng, Rabu (10/10/2018).

Pelaksanaan debarkasi bantuan dilakukan di pesisir pantai Pomolulu dibantu dengan kapal-kapal kecil nelayan untuk diangkut menuju daratan pantai Pomolulu.

Terlihat di daratan pantai Pomolulu, kerumunan masyarakat korban gempa dan tsunami  yang membutuhkan bantuan sekaligus membantu proses penurunan barang bantuan tersebut ke daratan pantai yang menjadi  sasaran salah satu daerah terpencil terkena bencana gempa dan tsunami di provinsi Sulteng.

"Agar bantuan  tepat sasaran dan merata, TNI AL  libatkan aparat pemerintahan setempat dan perangkat desa dalam proses debarkasi dan pembagian  bantuan korban bencana alam gempa dan tsunami sesuai dengan data yang sudah disiapkan sebelumnya" Ujar Komandan KRI Ahmad Yani-351 Kolonel Laut (P) Alfred D. Matthews. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan dan pelayanan dalam tindak pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018.

"Tentu kami perlu membaca lebih dari memang hari ini sudah ditandatangani. Semoga itu benar-benar menjadi satu bagian yang penting bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/10 / 2018).

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegakan hukum akan menimbulkan korupsi dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Berkaca pada PP itu, Febriostansi penghargaan yang siapa bagi para pelapor. "Prinsip-prinsip seperti ini, para pelapor, kasus yang diperlukan dan bahkan harus sesuai dengan kami, memberikan penghargaan yang sangat baik. Patut dalam artian jumlah dan juga cara," kata Febri.

Selain jumlah, kata dia, KPK juga perlu dikhususkan untuk para pelapor. Hal itu untuk membuat masyarakat menjadi penting dan korupsi.

"Jika kasus korupsi itu tentu saja berarti pengawasan di sekitar lingkungan itu akan lebih maksimal. Saya kira ada benar-benar ada peningkat kompensasi terhadap pelapor," ujar dia.

Di sisi lain, Febri. Melihat jumlah premi yang diberikan dua kali lipat dari jumlah yang ada. Meski demikian, KPK akan terlebih dulu menjalankan PP tersebut.

"Kami akan melihat tataran implementasi. Tapi, jika semangatnya untuk meningkatkan pelapor itu hanya dapat dilihat," kata dia.

Ia bisa menggunakan para pelapor untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan konsekuensi besar korupsi.

"Sehingga jika kasus besar pelapor bisa mendapat lebih besar. Dan jika memungkinkan, lebih banyak atau lebih kecil, maka tentu saja persentasenya bisa lebih kecil," kata dia.

Dalam PP itu sendiri setiap pelapor Barang Korban yang Harus Memiliki Sertifikat yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya, mendapat peringkat dari penegak hukum.

Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari bekerja sejak putusan pengadilan yang telah diangkat kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dalam memberikan status, penegak hukum terbuka peran aktif dalam mengungkap tindak pidana, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Dinas Kesahatan (Diskes) Lantamal VI mengadakan sosialisasi tentang perbedaan antara Vaksinasi dan Imunisasi bertempat di Aula Diskes Lantamal VI, Rabu (10/10/2018). Adapun judul materi Sosialisasi yaitu Ternyata Beda Antara Vaksinasi dan Imunisasi yang dibawa langsung oleh Asrul dari Sonofi  Pasteur.

Acara ini dihadiri oleh Kadiskes Lantamal VI Letkol Laut (K) dr. Rieke Andy.,Sp.P dan diikuti oleh sekuruh personel Kesehatan Lantamal VI dan siswa sekesal kodiklatal Makassar.

Dalam Materi tersebut, menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vaksinasi adalah ‘alat’ yang diberikan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh supaya kebal dari penyakit. Sebenarnya, vaksin terbuat dari bibit penyakit (virus) yang telah dilemahkan, sehingga saat masuk ke dalam tubuh justru akan merangsang sistem imun dan tidak menimbulkan penyakit.

Vaksin biasanya dilakukan sebelum imunisasi diberikan, jadi metode ini dianggap sebagai langkah awal pencegahan suatu penyakit. Pemberian vaksin biasa dilakukan melalui jarum suntik tapi bisa juga diberikan lewat mulut.

Menurut World Health Organization (WHO) imunisasi adalah cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kebal akan virus. Biasanya, imunisasi juga digunakan untuk mencegah penularan virus penyakit dari orang ke orang.

“Lalu, apa bedanya imunisasi dan vaksinasi? Sebenarnya, keduanya masuk ke dalam rangkaian proses pencegahan penyakit. Jadi, vaksin dan imunisasi akan diberikan secara bertahap untuk memperkuat antibodi secara perlahan”, ujar pemateri ini.

Vaksin yang didapatkan pertama kali akan merangsang tubuh untuk membentuk antibodi terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, selanjutnya imunisasi diberikan supaya antibodi yang telah terbentuk semakin kuat, sehingga kebal terhadap serangan penyakit, tambahnya.(arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji masih terus mendesak agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk segera mencairkan dana gaji 13 yang sampai saat ini masih tertahan.

Politisi PDIP ini mengatakan sebanyak 14 ribu tenaga kerja aparatur sipil negara hingga saat ini belum menerima gaji 13 yang seharusnya dijadwalkan cair bulan Juli 2018 lalu.

Armuji mengatakan dewan sudah mengupayakan maksimal. Mulai mengawal perencanaan perubahan anggaran 2018, namun nyatanya Pemkot tidak mau menganggarkan lantaran mengaku sudah dialokasikan di anggaran murni sebesar Rp 58 miliar.

"Dewan sudah upaya. Sekarang biar masyarakat yang menilai. Sebab sekarang tingal niatan walikota untuk mencairkan tau tidak," kata Armuji.

Lebih lanjut, Armuji menegaskan Risma belum secara resmi belum mengomunikasikan ke dewan. Terkait alasannya tidak segera mencairkan dana gaji 13.

Informasi yang didapatkan oleh dewan adalah Risma menyebut bahwa pendapatan Pemkot belum cukup untuk mencairkan anggaran gaji 13.

"Sampai akhit bulan lalu, pendapatan pemkot sudah 71,94 persen. Sekarang pasti sudah 73 persen. Sudah sangat cukuplah kalau untuk cairkan dana gaji 13," tegasnya.

Ia mendorong Risma untuk tidak memikirkan diri sendiri. Sebab ASN ini bukan hanya yang berpangkat dan berjabatan tinggi. Namun juga  ASN yang dari golongan rendah. Seperti yang golongannya D pangkat rendah. Bisa saja mereka sangat menbutuhkan pencairan dana gaji 13.

"Jangan-jangan mereka sudah sampai utang kanan kiri, untuk biaya sekolah, untuk biaya jelang lebaran. Sampai sekarang malah belum cair," kata Armuji.

Selanjutnya ia juga mempersilahkan jika ada fraksi di DPRD yang mau mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan Risma menahan pencairan gaji 13. Ia yang juga berangkatvdari fraksi PDIP mengaku tidak menghalangi fraksi lain yang ingin mengajukan hak interpelasi.

"Silahkan saja kalau fraksi lain mau mengajukan hak interpelasi atau hak menanyakan alasan pengambilan kebijakan. Tapi kalau dari fraksi PDIP kami tidak mengambil langkah itu," ucap Armuji.

Hal ini, cukup bisa dimaklumi lantaran Wali Kota Risma adalah kepala daerah yang diusung PDIP saat Pilwali Kota Surabaya lalu. Jika ada fraksi dari partainya yang mengajukan interpelasi maka ia sebagai ketua dewan akan memproses sesuai mekanisme yang ada.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan menegaskan anggota DPRD bisa menggunakan hak interpelasi menyikapi kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang tak kunjung mencairkan gaji 13 yang menjadi  hak para PNS di lingkungan Pemkot.

Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah itu dianggap penting terutama terkait statement Wali Kota Risma yang menyatakan Pemkot tak bisa mencairkan gaji 13 lantaran tak ada anggaran.

"Hak interpelasi itu bisa digunakan. Namun bergantung dengan keputusan fraksi. Saya sebagai anggota fraksi Partai Gerindra juga akan ikut dengan hasil rapat fraksi, kalau dibutuhkan interpelasi maka saya siap," kata Dharmawan yang akrab disapa Aden.

Sebab dikatakan Aden, kebijakan pencairan dana 13 ini penting bagi sekitar 14 ribu PNS di lingkungan Pemkot Surabaya. Dan anggarannya sudah ada, dan Pemkot tidak sedang dalam kondisi ekonomi yang defisit sehingga tak ada anggaran. Malah sedamg ada penambahan anggaran di sejumlah kegiatan dan target pendapatan.

"Anggaran sudah ada sejak jauh-jauh hari kok. Jadi tinggal ada  niatan saja. Yang bisa melakukan itu ya surat wali kota untuk mencairkan. Kalau kami hanya bisa mendorong dan mendesak saja," kata Aden.  (*/arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Donggala) TNI Angkatan Laut menurunkan Tim Kesehatan untuk membantu korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu(10/10/2018).

Kali ini Tim kesehatan TNI AL menemukan  sebuah desa  dengan jumlah pasien yang cukup banyak 540 orang  di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.  Desa  terpencil ini  juga terkena dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda provinsi Sulteng yang terjadi pada hari jum’at (28/09/2018) yang lalu.

Tim medis TNI AL langsung melaksanakan Pelayanan kesehatan di rumah Sekertaris desa Labean untuk membanru  pasien 540 Orang. Adapun rincian pengobatan terdiridari  poli umum dengan komposisi prevalensi penyakit batuk pilek 326 orang, Diare 110 orang dan Hypertensi serta penyakit lain 108 orang. Diantara pasien tersebut, 114 pasien merupakan anak-anak usia balita hingga sekolah. 

Selain membuka pelayanan kesehatan, Tim Kesehatan TNI AL juga menyalurkan logistik bantuan dari KAL Birang I.6-61 kepada masyarakat korban gempa dan tsunami.

“Tim kesehatan TNI AL di desa Labean Kecamatan Balesang-Donggal mendapatkan pasien 540 orang dari jumlah penduduk sebanyak 3.676 (815 KK) dan mendapatkan pelayanan kesehatan di poli umum dengan penyakit yang beragam dan masyarakat ini mayoritas mata pencahariannya adalah petani dan nelayan yang masih trauma akibat bencana alam gempa dan tsunami”, ujar komandan lapangan Tim Kesehatan TNI AL Drg Ketut Triwanto ,  Sp.Ort   yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit  Laboratorium Gigi (Karumkit Ladokgi)  TNI AL Yos Sudarso Makassar.

Sedangkan untuk persentase kerusakan material akibat gempa mencapai  623  rumah, bangunan Mesjid  4 unit, Musshola 2 unit, bangunan sekolah  7 unit (TK,SD,SMP,SMA) serta 1 dermaga perikanan. “Sampai saat ini, kehidupan disana masih belum berjalan normal karena masyarakat di sana masih trauma akibat bencana gempa dan tsunami yang terjadi di desa mereka”, tambah Drg Ketut Triwanto , Sp.Ort. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive