Jumat, 12 Oktober 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kasus korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dikucurkan Kementerian Koperasi & UMKM sebesar Rp 1 milliar ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Lestari segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah menjelaskan, saat ini pihaknya masih merampungkan penyusunan surat dakwaan kasus ini.

"Sekarang masih penyusunan surat dakwaan,"terang Heru Kamarullah,Kamis (11/10).

Dikatakan Heru, Penyidikan kasus ini telah menetapkan 4 pejabat KSU Mitra Lestari Sebagai Tersangka. Mereka adalah Kun Hidayat Imam (ketua), Sutikno Tjoedoko (manager) Johanes (Bendahara) dan Pawitro Tjoedoko (sekretaris).

"Berkas perkaranya dipisahkan,"kata Heru.

Dugaan korupsi ini terjadi pada Desember 2012 lalu, saat itu KSU Mitra Lestari  mengajukan pinjaman LPDB ke Kementerian Koperasi & UMKM sebesar 1,5 milliar rupiah yang akan disalurkan ke 24 anggota KSU Mitra Lestari.

Pengajuan dana LPDB itu akhirnya cair pada 26 Maret 2013 dan selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh tersangka Sutikno Tjoedoko selaku Manager KSU Mitra Lestari melalui rekening KSU Mitra Lestari di Bank BCA KCP Tandes.

Namun ternyata, pengelolaan dana LPDB itu diselewengkan oleh para  tersangka. Dari 24 anggota KSU Mitra Lestari hanya 5 orang yang diberi pencairan, sedangkan 19 anggota KSU Mitra Lestari justru tidak mengetahui adanya pinjaman dana LPDP tersebut. Berdasarkan hasil audit BPK, kasus ini telah merugikan kerugian negara satu miliar lebih.

Empat tersangka kasus ini akan di dakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Perbuatan para tersangka ini telah  bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 23 Februari 2013 dan  Peraturan Direksi LPDB Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. (Mang)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004, Sjamsul Nursalim, dan istrinya, Itjih Nursalim.

Keduanya akan dimintai keterangan terkait kasus korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) atas pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan surat tersebut sedang menuju Singapura, tempat keduanya bermukim sekarang.

"Tadi saya juga dapat update dari tim yang menangani BLBI bahwa surat panggilan kedua untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sudah dibuat dan dalam proses pengantaran ke Singapura," ujar Febri usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).

Dalam proses pengantaran, Febri menuturkan KPK bekerja sama dengan pihak KBRI di Singapura dan otoritas setempat.

Hal itu dilakukan untuk memastikan surat panggilan tersebut sampai di kediaman Sjamsul dan istrinya.

Diketahui bahwa pada keduanya mangkir saat pemanggilan pertama, pada 8 dan 9 Oktober 2018. Febri pun mengingatkan kembali kepada mereka yang dipanggil untuk bersikap kooperatif.

Ia tegaskan bahwa pemanggilan adalah ajang untuk memberikan klarifikasi.

Sebelumnya Febri menjelaskan, keterangan keduanya dibutuhkan dalam rangka pengembangan kasus BLBI, setelah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dijatuhi vonis hakim.

Syafruddin dinyatakan terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Menurut hakim, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Syafruddin selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Padahal, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.

Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4,58 triliun. Untuk itu, majelis hakim menjatuhi vonis 13 tahun penjara kepada Syafruddin. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi lain di Malang terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka Bupati Malang Rendra Kresna, pada Kamis (11/10/2018).

Keempat lokasi tersebut terdiri dari kantor Dinas Pariwisata, kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP), kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), dan kantor Dinas Peternakan.

"Hari ini dilakukan penggeledahan di empat lokasi lain di Malang, yaitu kantor Dinas Pariwisata, ULP, Dinkes dan Dinas Peternakan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis.

Febri mengungkapkan, dari lokasi-lokasi tersebut, timnya menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen terkait proyek.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah 22 lokasi di Malang terkait kasus yang menjerat Rendra. Rendra telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi.

Kasus pertama, bupati dua periode ini diduga menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar.

Untuk kasus pertama, KPK juga telah menetapkan seorang pihak swasta bernama Ali Murtopo (AM).

Kemudian, untuk perkara kedua, Rendra bersama seorang pihak swasta bernama Eryk Armando Talla (EAT) diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar.

Eryk juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Gratifikasi tersebut diduga terkait sejumlah proyek di beberapa dinas yang ada di Kabupaten Malang. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Bupati Malang Rendra Kresna menggunakan uang hasil korupsi untuk pembayaran dana kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010.

Rendra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi menyediakan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, usai resmi menjadi calon bupati, Rendra dan tim suksesnya bertemu untuk melihat dana kampanye. Setelah terpilih sebagai bupati, Rendra dan mantan timnya berkumpul untuk proyek di Kabupaten Malang.

"Setelah Bupati mengadakan, melakukan proses pelaksanaan biaya di Kabupaten Malang untuk kebutuhan pembayaran dana yang sudah dikeluarkan sebelumnya," tutur Saut saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).

Lalu, Rendra mengatur agar bisa mendapatkan biaya dari buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMA di Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Malang. Proyek tersebut mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013.

KPK juga menemukan fakta bila Rendra membuat proses lelang pengadaan barang-barang tersebut.

"Dalam melakukan perbuatannya, RK Keterlibatan bersama-sama dengan mantan tim sukses saat Pilkada Tahun 2010, yaitu proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)," ungkap Saut.

Rendra, sebagai Bupati Malang Kabupaten Malang Periode 2010-2015, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi sarana Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011.

KPK juga menempatkan seorang pihak swasta Ali Murtopo (AM) sebagai tersangka, yang menjadi pihak pemberi suap.

Dalam kasus ini, Rendra membersihkan penerimaan suap dari Ali sebesar Rp3,45 miliar. Atas perbuatannya, Rendra disangka pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Ali disangkaulat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (rio)

Kamis, 11 Oktober 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Desakan agar Walikota Surabaya Tri Rismahari segera mencairkan gaji ke 13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak hanya dari kalangan dewan surabaya.

Mantan Walikota Surabaya dua periode Bambang Dwi Hartono pun turut menyuarakan jeritan ASN pemkot surabaya tersebut. Ia menilai bila Risma tak pernah memikirkan pegawai golongan rendah.

" Saya kaget mendapat keluhan, kebutuhan itu banyak nah untuk itu pemerintah memberikan payung hukum diantaranya juga mengintruksikan. Alhamdullillah sebelum ekspos besar-besaran mereka (Pemkot/Pemkab) itu sudah mengalokasikan untuk tahun 2018." Ujar Bambang DH, Kamis (11/10/2018)

Bahkan Bambang cukup geli ketika mendengar alasan yang di buat Risma bila anggaran pencairan gaji 13 tidak ada.

" Daerah lain itu fasilitas viskalnya, rasio kebutuhan APBD jauh lebih kecil lebih daripada Surabaya." jelasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Gempa berkekuatan 6,4 skala richter mengguncang Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Gempa yang terjadi pada pukul 01.46 WIB, Kamis, 11 Oktober 2018 itu, juga berdampak ke beberapa daerah di sekitaran Situbondo, termasuk Kepulauan Sapudi, Madura, Jawa Timur.

Akibat gempa itu, 3 warga dinyatakan meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka berat akibat reruntuhan tembok bangunan.

Menanggapi hal itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, akan menerjunkan 30 personel Zipur Kodam V/Brawijaya. Tidak hanya itu saja, Pangdam juga mengirimkan beberapa tim medis yang terdiri dari dokter bedah dan umum.

“Mereka kesana untuk mendata rumah-rumah yang rusak. Sesudah itu, memperbaiki rumah yang rusak itu,” ungkap Pangdam Brawijaya.

“Sedangkan untuk tim medis, kita juga akan mengirimkan 1 Dokter Bedah, 1 Dokter Umum dan 6 Perawat ke lokasi gempa,” tambah Mayjen Arif Rahman.

Sementara itu, Gubernur H. Soekarwo menambahkan, kerusakan rumah para korban gempa tersebut, nantinya akan menjadi tanggung jawab pihak Pemprov Jatim.


“Masyarakat harus diberikan keyakinan. Semua kerusakan rumah yang jumlahnya 246, itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi,” kata Pakde Karwo.

Ditambahkan Gubernur Jawa Timur, saat ini masyarakat terdampak gempa sedang membutuhkan perawatan medis, dan tempat tinggal sementara. Sebab, kata Pakde, para warga terdampak tersebut, enggan untuk dipindahkan dari lokasi gempa.

“Korban tidak mau dipindahkan. Jadi, pak Pangdam dan Kapolda tadi, sudah menyiapkan tenda klinik untuk dijadikan rumah sakit sementara bagi para warga,” katanya.

Dalam peninjauannya ke Kabupaten Sumenep kali ini, Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim, tak hanya membesuk para korban gempa di Kepulauan Sapudi saja. Namun, Forkopimda Jawa Timur itu, juga memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak gempa, hingga meninjau pos-pos darurat yang didirikan di lokasi tersebut.

Perlu diketahui, akibat gempa tersebut, 3 warga yang dinyatakan meninggal dunia. Para korban ialah H. Nadar (60), warga Dusun Jambusok, Desa Prambanan, Nuril Kamelia (7), dan Muhammar Umur (70), warga Dusun Jambusuk Prabanan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Tidak hanya itu, rencananya, tim Kesehatan Kodam V/Brawijaya dan personel Zeni Kodam, akan diberangkatkan pukul 03.00 WIB menggunakan Kapal Motor Cepat (KMC) milik Perbekalan dan Angkutan Kodam V/Brawijaya (Bekangdam V/Brawijaya). (andre)




KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan dan pelayanan dalam tindakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegakan hukum akan menimbulkan korupsi dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Namun, ada persyaratan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hadiah dalam jumlah maksimal. Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, jumlah premi diberikan sebesar dua kali (0,2 persen) dari jumlah.

Selanjutnya, pada Pasal 17 ayat (2) diatur, besaran premi yang diberikan pada ayat (1) paling banyak Rp 200 Juta.

Dengan ketentuan ini, maka persyaratan untuk mendapatkan hadiah adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendapatkan hadiah maksimal Rp 200 juta, maka kasus yang disebut adalah kasus korupsi yang merugikan negaranya mencapai Rp 100 miliar.
2. Untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan, dengan nilai maksimal hanya Rp 10 juta.

Dalam PP itu juga disebutkan, setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum.

Penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari bekerja sejak putusan pengadilan yang telah diangkat kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.

Dalam memberikan status, penegak hukum terbuka peran aktif dalam mengungkap tindak pidana, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor.

Cara melapor Masyarakat dapat memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana kepada pejabat yang mengeluarkan pada badan publik atau penegak hukum.

Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat menggunakan laporan atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Laporan tentang dugaan korupsi harus sedikit informasi pelapor dan uraian tentang fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi.

Pelapor juga wajib melampirkan salinan KTP atau identifikasi lain dan Dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang diberitahukan.

Nantinya, Pelapor juga tidak menanyakan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum.

Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapatkan hukum.

Peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 itu telah masuk dalam lembaran RI tahun 2018 nomor 157. (rio)

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Beredarnya informasi mengenai larangan adanya seminar nasional bertemakan Perubahan dan Kesinambbungan Historis dalam Perspektif Keilmuan dan Pembelajaran, akhirnya mendapat bantahan keras dari pihak Korem 083/Baladhika Jaya dan Kodim 0833/Kota Malang. Bahkan, artikel yang dimuat di historia.id tersebut, diduga mengandung unsur hoax.

“Sekali lagi, bukan ranah kita untuk melarang. Karena, kami tahu betul tentang UU nomor 12 tahun 2012, pasal 8 ayat 3 tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan,” jelas Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 083/Baladhika Jaya, Mayor Inf Prasetya, H. K, ketika ditemui di ruangan kerjanya. Kamis, 11 Oktober 2018 siang.

Tak hanya itu, dirinya juga sangat menyayangkan beredarnya artikel pelarangan seminar yang mencatut nama institusi TNI tersebut.

“Sekali lagi, masalah ini sudah di klarifikasi oleh pihak panitia, dalam hal ini DR. Ari Sapto, M. Hum. Kami menganggap permasalahan ini sudah selesai,” imbuhnya.

Perlu diketahui, sebelumnya, seminat tersebut rencananya akan digelar di Universitas Malang (UM) Kota Malang, dengan menghadirkan berbagai narasumber, termasuk diantaranya ialah Asvi Warman Adam, yang merupakan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sri Margana, sejarawan asal Universitas Gajah Mada, Abdul Syukur dan Ari Sapto yang merupakan Ketua Jurusan Sejarah Universitas Muhammadiyah.(andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta.

Ia menilai kebijakan itu sebagai komitmen pemerintah dalam hal penegakan hukum, khususnya korupsi.

Sahroni meyakini kebijakan tersebut akan memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi. Dengan kebijakan itu, masyarakat akan berlomba mengawasi praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja ataupun di bidang pelayanan.

“Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi adanya praktik korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menciptakan deterrence effect atau efek gentar kepada mereka yang berniat melakukan korupsi karena akan banyak yang mengawasi,” kata Sahroni, Rabu (10/10/2018).

Politisi Nasdem ini meminta lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, Polri dan Kejaksaan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya secara baik.

Hal ini menyikapi kemungkinan banyaknya laporan dari masyarakat yang akan masuk terkait dugaan praktik korupsi.

Ia mengingatkan lembaga penegak hukum harus memberikan perlakuan sama atas laporan yang diterima.

“KPK, Polri dan Kejaksaan harus benar-benar mempersiapkan SDM-nya untuk mengantisipasi banyaknya laporan dugaan korupsi yang akan masuk. Jangan sampai ada laporan diabaikan atau terbengkalai karena tebang pilih kasus yang akan ditangani,” ucap Sahroni.

Terkait keselamatan pelapor, Sahroni mengatakan bahwa Indonesia memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang selama ini telah memiliki kerjasama baik dengan penegak hukum.

LPSK, menurut dia, bisa dimaksimalkan untuk melindungi whistle blower atau pelapor.

"Perlindungan maksimal bahkan melalui safe house bisa diberikan melihat seberapa rentannya keamanan pelapor. LPSK juga dapat bekerjasama dengan Polri untuk memastikan keamanan pelapor,” kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perang terhadap tindak pidana korupsi.

Maka, Presiden meneken Peraturan tersebut. Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Sumenep) Gempa dengan kekuatan 6,4 skala richter di yang  mengguncang Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kamis, 11 Oktober 2018, menjadi perhatian serius bagi Forkopimda Jawa Timur.

Melalui jumpa pers di Mapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, setidaknya telah mengirimkan sebanyak 20 personel untuk membantu proses evakuasi di lokasi terjadinya gempa.

“Kondisinya, anggota-anggota disana sudah melakukan pendataan. Jadi, yang dari Sumenep juga sudah diberangkatkan, setidaknya 20 personel,” kata Pangdam.

Selain itu, ujar Pangdam, akibat gempa tersebut, menyebabkan 3 korban meninggal dunia dan 25 rumah mengalami rusak berat.

“Pagi ini, saya bersama Kapolda dan Gubernur akan berangkat kesana. Laporan terakhir, 25 rumah rusak berat, 3 warga meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka-luka,” ungkap Mayjen Arif.

Diketahui, 3 warga yang dinyatakan meninggal dunia ialah H. Nadar (60), warga Dusun Jambusok, Desa Prambanan, Nuril Kamelia (7), dan Muhammar Umur (70), warga Dusun Jambusuk Prabanan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Ditemui di tempat yang sama, Kependam V/Brawijaya Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S. IP, M.M mengatakan akan dikirimkan Personel Kesehatan dan Personel Zeni Kodam V/Brawijaya yang ahli konstruksi ke Pulau Sapudi menggunakan Kapal yang dimiliki oleh Perbekalan dan Angkutan Kodam V/Brawijaya (Bekangdam V/Brawijaya)

"Hari ini juga, Kodam akan memberangkatkan 2 Dokter dan 6 Perawat dari Kesdam V/Brawijaya serta 22 Personel dari Zeni Kodam V/Brawijaya yang berkualifikasi konstruksi membantu di lokasi bencana, untuk mempercepat mobilitas mereka akan diberangkatkan menggunakan Kapal Motor Cepat (KMC) milik Perbekalan dan Angkutan Kodam V/Brawijaya (Bekangdam V/Brawijaya).", ungkap Kolonel Singgih. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Insiden pengusiran wartawan JTV dewi oleh risma melalui Kabag Humas M. Fikser juga memantik reaksi keras dari Bambang Dwi Hartono. Ia menilai sikap risma ini sangat tidak terpuji.

" Kejadian yang menimba mbak dewi, kenapa kok begini, ini tidak bagus." Tegas bambang.

Tak hanya itu, Walikota Surabaya dua periode ini pun juga merasa dirugikan pasalnya jabatan yang diemban Risma saat ini merupakan sebuah amanah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bukan ujug-ujug dari dirinya.

" Kenapa saya ngomong gini, Saya merasa dirugikan,  darimana saya dirugikan. Ini warga kota melihat, menyaksikan. Dia itu kan kepala daerah yang diusung oleh partai. Dia itu kan gak bisa maju sendiri. " tandasnya.

Lanjut Bambang, bukan hanya dirinya yang malu tak bisa mendidik kader yuniornya namun PDIP sebagai partai pengusung Risma menjadi Walikota Surabaya juga turut dirugikan.

" Kesannya seenaknya sendiri. dipundaknya ada gerbong yang harus diselamatkan yang harus dijaga citra partai. " paparnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Sumenep) Gempa yang diduga berpotensi terjadi tsunami, terjadi di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Gempa yang terjadi pukul 01.45 WIB itu, langsung mendapat respon tanggap dari pihak Kodim 0827/Sumenep.

Sertu Wasito, Babinsa Kodim 0827/Sumenep yang saat itu berada di lokasi kejadian gempa mengungkapkan, gempa terjadi ketika pukul 01.46 WIB. Dari hasil pendataan yang dilakukannya, 7 orang dinyatakan mengalami luka berat akibat tertimpa tembok, 3 orang tewas dan 25 rumah dinyatakan rusak berat.


Selain Aswiya (65), kata Warsito, juga terdapat Sudik (60), Nasia (55), Lihami (70), Muhawiya (60), Muhamma (66), dan Samsu (65).

Perlu diketahui, guna proses evakuasi lebih lanjut, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, telah menerjunkan beberapa personel dari Kesatuan Zeni untuk melakukan proses evakuasi para korban terdampak gempa di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. (andre)



Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive