Komandan Kodiklatal Pimpin Rapat Kesiapan Pembukaan Satdik Tanjung Uban dan Satdik Makasar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Nurhidayat memimpin rapat kesiapan pembukaan Pendidikan Satuan Pendidikan (Satdik) 1 Tanjung Uban dan Satdik 2 Makasar. Adapun rapat kesiapan tersebut dilaksanakan di Gedung Serba Guna Srikandi  Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Senin, (7/1/2021).

Hadir dalam rapat kesiapan tersebut Wadan Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han), para Direktur, Komandan Kodikopsla Laksma TNI Eko Wahjono, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (S) Bambang Supriyanto, Kakuwil Kodiklatal, para Komandan Kodik dan Komandan Puslat dijajaran Kodiklatal

Acara diawali dengan pembukaan dilanjutkan sambutan Dankodiklatal dan diakhiri dengan paparan Kesiapan Pembukaan Satdik di Tanjung Uban dan Makasar oleh Paban I Rencana Pendidikan (Rendik) Direktorat Pendidikan dan Latihan (Ditdiklat) Kodiklatal Kolonel Laut (P) Fadelan.

Dalam sambutanya Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat menyampaikan seiring pemekaran organisasi bahwa pembentukan tiga Satdik dibawah Kodiklatal telah disetujui oleh Komando atas TNI AL. 

Adapun ketiga Satdik tersebut adalah Satdik 1 berkedudukan di Tanjung Uban Riau, Satdik 2 di Makasar dan Satdik 3 di Sorong Papua.

Untuk Satdik 3 yang terletak di Sorong saat ini telah mendidik prajurit TNI AL strata Bintara dan Tamtama, yang saat ini para prajurit melaksanakan pendidikan tahap Sargolan kejuruan di Satdik 3 Sorong.

Adapun Satdik 1 dan 2 dalam waktu dekat direncanakan akan melaksanakan pembukaan pendidikan. Berkaitan dengan pelaksanaan pembukanaan pendidikan tersebut agar personel Kodiklatal yang terlibat menyiapkan kesiapan sebaik baiknya baik sarana dan prasarana maupun Alat Instruksi (Alins) dan Alat Penolong Instruksi (Alongins).

Sementara itu Paban 1 Rendik Ditdiklat Kodiklatal Kolonel Laut (P) Fadelan menyampaikan secara umum personel Kodiklatal maupun Sarpras Satdik 1 dan 2 siap untuk melaksanakan pembukaan pendidikan untuk strata Bintara dan Tamtama. 

Adapun beberapa fasilitas alins alonging yang saat ini belum terdukung bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Fasarkan Tanjung Uban dan Fasilitas yang dimiliki Lantamal VI Makasar.

Selain membahas rencana pembukaan Satdik 1 dan 2 dalam kesempatan tersebut juga dibahas mengenai rencana pembangunan barak bintara Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Kodikmar dan rencana barak Puslatdiksarmil yang berada di Grati Kabupaten Pasuruan. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Tolak PSBB 11-25 Januari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menanggapi Pemerintah Pusat menetapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diseluruh provinsi jawa dan provinsi bali mulai 11 januari sampai 25 januari 2021 untuk menekan penularan virus corona (Covid-19)

Wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz berpendapat, pertama tidak ada satupun wilayah atau daerah yang senang diberlakukan PSBB.

“Saya sebagai wakil ketua fraksi PKB berpendapat,” ujar Mahfudz, Kamis (07/01/2021) saat ditemui diruang kerja fraksi PKB.

Menurut dia, bahwa PSBB akan sangat mungkin melumpuhkan roda ekonomi, saat ini di surabaya khususnya sudah mulai merangkak bangkit roda perekonomian.

“Tapi ketika nanti ada PSBB di surabaya kita akan terpukul kembali ini yang kita sayangkan,” terangnya

Dia mempertanyakan, PSBB kenapa tidak diserahkan ke daerah masing masing dan kenapa harus pusat yang menentukan.

“Bahwa saat ini kita menerapkan otonomi daerah,” katanya.

Otonomi daerah, Sekretaris Komisi B ini menjelaskan, artinya desentralisasi bukan setralistik, ketika ada instruksi seperti itu dari pusat maka akan ada sistim sentralistik lagi.

“Lah ini yang akan tidak membuat sehat pusat tidak tahu persis keadaan daerah,” terangnya.

Di Surabaya, lanjut dia, sangat tidak siap di PSBB, artinya apa menurutnya, warga surabaya sangat cerdas bukan ecek ecek.

“Tidak perlu ada PSBB di surabaya yang terpenting adalah protokol kesehatan (Prokes) diterapkan ketat,” tuturnya

Lebih lanjut dia mengatakan, roda perekonomian jangan terus dibatasi, ketika dibatasi sedangkan warga butuh stimulus untuk bangkit tetapi malah dipangkas otomatis habis.

“Entah butuh berapa lama lagi, iya kalau PSBB nya 2 minggu, kalau diperpanjang lagi siapa yang berani jamin ?,” katanya

Untuk itu, pihaknya sebagai wakil ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB meskipun itu instruksi dari pemerintah pusat.

“Saya sebagai wakit ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB, apalagi ini instruksi pusat,” tegas Mahfudz. (Ar)

Read More

Pendopo Agung Disulap jadi Wisata Budaya dan Edukasi

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Pendopo Agung Trowulan yang berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, direncakan jadi wisata budaya dan edukasi.

Hal itu, diungkapkan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto ketika berkunjung ke situs bersejarah tersebut dengan didampingi oleh beberapa Perwira Korem lainnya, Kamis (7/1).

“Rencananya di sekitar komplek Pendopo Agung Trowulan. Nanti akan dibangun kandang burung merak, kolam ikan dan taman bermain untuk anak-anak,” ujarnya.

Kandang Merak itu, dibangun dengan lebar 6 meter, panjang 12 meter dan lebar 5 meter. Pembangunannya pun, sudah mencapai tahap 30%.

“Pembangunan kandang rusanya sudah diresmikan oleh Brigjen Gathut tahun 2018 lalu,” bebernya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Blusukan di Jaksel, Risma Temui Berbagai Keluhan Warga Hingga Jadi Pemulung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terus melakukan aksi blusukan di Jakarta. Kali ini, Risma blusukan di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu pagi.

Dalam blusukan kali ini, Risma berhasil mengajak 3 orang terlantar untuk tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi. 

Salah satu orang yang diajak oleh Risma adalah seorang pemulung botol bekas yang dulunya pernah bekerja di supermarket.

"Dulu, sebelum keadaan seperti sekarang ini saya bekerja di sebuah Lotte Mart," ungkap pria yang diketahui bernama Irman Yudha (48) saat berbincang dengan Risma, melalui keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Kemudian, ada seorang pemulung muda dari Bekasi Timur bernama Firman Utina (17). Kepada Risma, Firman curhat kalau dirinya pernah terlantar di Tangerang karena kehabisan ongkos.

"Awalnya, saya ingin kerja di Tangerang ikut teman jadi pelayan di sebuah rumah makan. Tetapi sesampainya di sana justru tidak jelas dan harus ke mana hingga kehabisan ongkos serta berujung menjadi pemulung," cerita Firman.

Terakhir, Risma menemui seorang mantan driver ojol yang motornya disita oleh leasing. Alhasil, eks driver bernama M. Rohim itu takut diusir dari kontrakan karena tidak punya penghasilan lagi.

"Saya tinggal bersama keluarga di sebuah kontrakan di Buaran. Namun, saya khawatir bakal diusir dari kontrakan karena sudah 2 bulan tidak mampu lagi membayar sewa," kata Rohim.

Dari situ, ketiganya bersedia mengikuti ajakan Risma untuk tinggal di balai. Meski begitu, ketiganya dibawa terlebih dahulu oleh personel dari Tim Reaksi Cepat (TRC) ke kantor Kemensos untuk menjalani asesmen awal, mendapatkan makan, dan rapid tes.

Setelah itu, barulah mereka diantar ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi. Di sana, ketiga orang terlantar ini diajar berbagai macam keterampilan, mulai pembuatan pupuk kompos, mencukur rambut, beternak ikan lele, hingga menjadi montir mobil.

Read More

Siswa Dikmapa TNI AL XXVII Korps Khusus Selesai Mengikuti Pendidikan di Pusdikbanmin Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 21 Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa) TNI Angkatan Laut Angkatan ke-27 Korps Khusus selesai mengikuti Pendidikan Dasar Golongan lanjutan (Diksargolan) di Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi (Pusdikbanmin) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Surabaya, Senin, (7/1/2021).

Penutupan pendidikan yang dilaksanakan di Aula Bhinekawirya Pusdikbanmin kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya tersebut dipimpin langsung Kabagopsjiandik Pusdikbanmin Letkol Laut (KH) Warsito mewakili Komandan Pusdikbanmin Kolonel Laut (S) Roland Manalu, S.T. Tampak hadir dalam acara tersebut para Komandan Sekolah dan para Kabag dijajaran Pusdikbanmin.

Acara di awali dengan laporan Komandan upacara, penutupan pendidikan yang ditandai pelepasan tanda siswa dan penyerahan ijasah oleh Inspektur upacara, amanat Inspektur upacara, penyerahan cinderamata kepada siswa terbaik atas nama Letda Laut (KH)  Ari Rahmat Hidayat dan diakhiri dengan tradiisi pelepasan alumni siswa Dikmapa.

Komandan Pusdikbanmin Kodikdukum Kolonel Laut (S) Roland Manalu, S.T.dalam sambutan yang dibacakan Kabagopsjiandik Letkol Laut (KH) Warsito menyampaikan ucapan selamat kepada para alumni siswa Dikmapa Korps Khusus yang telah menyelesaikan pendidikan selama 5 bulan di Pusdikbanmin, dengan harapan keberhasilan ini akan mampu meningkatkan motivasi, dedikasi dan loyalitas serta profesionalisme dalam pengabdian kepada TNI AL bangsa dan negara.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan bangsa Indonesia termasuk TNI AL di dalamnya terus dilaksanakan secara berlanjut, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sekala prioritas yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dihadapi dengan tetap mengacu kepada kemamapauan sumber daya manusia yang tersedia.

Hal ini juga dilakukan mengingat sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasai TNI AL yang terus  berupaya menambah kekuatan dengan menyelenggarakan pendidikan untuk rekrutmen-rekrutmen baru salah satunya pendidikan dasar golongan perwira siswa Dikmapa korps Kusus yang telah ditutup bersama. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Awas! Tak Pakai Masker dan Berkerumun di Surabaya Bakal Didenda Rp 150 Ribu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberlakukan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomer 67 tahun 2020.

Tak ayal Perwali yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember lalu itu, dipastikan akan membuat masyarakat menjadi patuh akan protokol kesehatan (Prokes).

Pasalnya Perwali yang merupakan perubahan atas Perwali nomor 33 tahun 2020 ini juga memunculkan hukuman dan denda tak hanya pada tempat usaha saja.

Namun juga pada perorangan. Bagi pelanggar prokea perorangan akan di denda sebesar Rp 150 ribu.

Denda tersebut akan diberikan pada pelanggar prokes yakni pertama tidak memakai masker saat keluar rumah, kedua berkerumun di suatu tempat.

"Tiga poin di atas merupakan pelanggaran dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No 67 tahun 2020," kata Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto, Kamis (7/12).

Sedangkan lanjut Irvan, untuk pelaku usaha yang membandel dengan tetap membuka usahanya di atas pukul 22.00 WIB, maka akan ada denda berupa uang mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.

Tak hanya denda tapi pelaku usaha ini juga akan dikenakan sanksi berupa penyegelan hingga pencabutan izin usaha.

"Untuk pelaku usaha bisa dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 25 juta dan juga pencabutan izin," pungkasnya. (Ar)

Read More

Gedung Korpri Lamongan Disiagakan Tampung Pasien Covid-19, TNI Disiagakan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Gedung Korpri milik Pemerintah Kabupaten Lamongan, rencananya dijadikan saran untuk menampun pasien penderita Covid-19.

Namun sebelumnya, terdapat beberapa persiapan yang harus dipersiapkan, salah satunya merapikan setiap sudut area di gedung tersebut.
        

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan, setidaknya terdapat beberapa personelnya yang dikirim untuk membersihkan area gedung itu.

"Mereka (personel Kodim, red) bersinergi dengan petugas Pemkab dan Polres,” ujarnya.
        

Sidik mengungkapkan jika RS Darurat itu, telah mengantongi izin dari pihak Kemenkes RI. Untuk tahap pertama, RS itu nantinya dapat menampung sekitar 200 pasien penderita Covid-19. 

“RS itu untuk pasien dengan tingkat gejala klinis ringan sampai sedang,” jelasnya.
        

Sedangkan, imbuh Dandim, bagi pasien klinis berat nantinya akan dialihkan ke RS Sugiri Kabupaten Lamongan. “Sebab, pasien klinis berat butuh perawatan dan peralatan medis yang lengkap, sekaligus dokter spesialis,” imbuhnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Ferdinand Minta Gubernur DKI Jakarta Anies Tak Perlu Malu Dampingi Risma Blusukan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebaiknya ikut mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ketika blusukan di Ibu Kota.

"Saya pikir gagasan ini menarik, Anies mendampingi Risma blusukan di Jakarta untuk kemudian bisa bersinergi menyelesaikan masalah sosial tuna wisma di Jakarta," ucap Ferdinand seperti dilansir jpnn.com, Kamis (7/1).

Hal itu disampaikan Ferdinand merespons aksi blusukan Mensos yang beken disapa dengan panggilan Bu Risma di sejumlah titik di provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

Belakangan aksi mantan wali kota Surabaya itu mendapat perhatian dari masyarakat di Ibu Kota.

"Anies tak perlu malu, karena memang pusat dan daerah harus bersinergi untuk menuntaskan masalah-masalah apa pun," sambung pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini.

Ferdinand meyakini aksi blusukan Mensos Risma pasti ada alasannya. Salah satunya guna mencari tahu permasalahan yang terjadi di lapangan. Terutama dalam upaya menuntaskan masalah PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial).

"Risma sebagai menteri bisa mendapat masukan banyak dari blusukan ini untuk kemudian menelurkan kebijakan nasional untuk menuntaskan masalah tunawisma di seluruh Indonesia," kata pria yang juga direktur eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) ini.

Ferdinand Hutahaean juga merespons pihak-pihak yang terkesan nyinyir dengan aksi blusukan Mensos Risma di DKI Jakarta beberapa waktu belakangan.

"Kalau ada yang nyinyir dengan pernyataan seolah itu bukan kerjaan menteri tetapi wali kota, abaikan saja," ucap Ferdinand. 

"Lha wong ini Jakarta ada gubernur ada wali kota kenapa enggak beres masalahnya? Artinya butuh kebijakan nasional dari menteri," tutupnya. (*/jpnn)

Read More

Titik Jalan Nasional di Lamongan Jadi Pusat Perhatian Wagub Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Beberapa titik ruas jalan nasional yang berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menyita perhatian Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Dalam peninjauan itu, Wagub turut didampingi oleh beberapa pejabat setempat, hingga aparat TNI dan Polri, salah satunya Kepala Staf Kodim 0812/Lamongan, Mayor Arh G.N Putu Ardana.
        

“Titik utamanya perbatasan Gresik-Lamongan. Rencananya jalan rusak itu akan diperbaiki,” kata Kasdim. Rabu, 07 Januari 2021.
        

Ditambahkan Kasdim, kondisi kerusakan paling serius terletak pada Gapura pintu masuk ke Lamongan hingga rel kereta api.
        

“Informasinya, sudah ada 8 tim perbaikan yang sudah terjun. Perbaikan itu dilakukan mulai dari Gresik sampai Tuban,” bebernya.

Sebelumnya, Bupati Lamongan H. Fadeli telah berkoordinasi dengan pihak Balai Besar Jalan Nasional Jawa Timur. Koordinasi itu, membahas percepatan perbaikan ruas jalan di Lamongan. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Protes PSBB, IDI Hingga Persi Sebut Separuh Pasien Covid-19 Luar Kota Penuhi Rumah Sakit Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sikap protes Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana terhadap keputusan Presiden Joko Widodo terkait kota Surabaya yang diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim) mendapat dukungan dari kalangan pakar.

Pasalnya Surabaya bukan masuk zona 'darurat' Covid-19, sedangkan empat kabupaten/kota yang zona merah justru tidak diterapkan PSBB.

Selain itu pasien yang dirawat di rumah sakit (RS) yang tersebar di Kota Pahlawan ini tidak sepenuhnya berasal dari Surabaya.

"Saat ini kondisinya tidak seratus persen pasien adalah warga Surabaya sendiri," tegas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Surabaya dr Bhramana Askadarnya usai menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya tentang rencana Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dari pemerintah pusat di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (6/1) malam.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Hermin.

Ia menyebut situasi di seluruh rumah sakit yang tersebar di Kota Surabaya ini dipastikan menerima rujukan dari pasien Covid-19 dari luar kota masih 50 persen. 

Apalagi, menurutnya saat ini di tolong oleh RS darurat seperti Hotel Asrama Haji (HAH) dan RS Lapangan di Indrapura. 

"Dimana pasien-pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) juga ditampung di situ," paparnya.

Tidak hanya itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita menambahkan hingga saat ini berdasarkan data yang tercatat masih ada sekitar 112 tempat tidur tanpa tekanan negatif yang siap digunakan. 

Dia pun mengimbau kepada rumah sakit untuk mengarahkan pasien di Hotel Asrama Haji (HAH) apabila kondisi pasien sudah lebih baik.

 “Itu untuk mencegah antrean sehingga di IGD tidak terlalu banyak. Kalau saya lihat minggu lalu dibandingkan sekarang sudah berkurang,” pungkasnya. (Ar)

Read More

50 Sak Semen dan Pasir 2 Truk Pasir Untuk Ponpes dan Musholla Darul Muttaqin

KABARPROGRESIF.COM: (Jombang) Sebanyak 50 sak semen, sekaligus 2 truk pasir diserahkan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto ke pihak Ponpes sekaligus Musholla Darul Muttaqin, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (6/1).

Penyerahan bahan material itu, dilakukan secara simbolis melalui Dantim Intel Korem, Kapten Cpl Musrokim.

Dijelaskannya, penyerahan itu sesuai instruksi yang sebelumnya diberikan oleh Danrem kepada dirinya. 

“Beliau tidak sengaja waktu itu. Ketika mendampingi kunjungan Kasdam, beliau (Danrem, red) melihat Ponpes ini,” bebernya.

Untuk diketahui, Ponpes itu dihuni 140 Santriwan dan 95 Santriwati. Bahan material itu disalurkan oleh pihak Korem, dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan Ponpes dan Musholla tersebut. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Mensos Risma Dihujat, Ruhut Bilang Kader PKS dan Pendukung Gubernur Anies Baswedan Tak Mampu Kerja

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul tak terima aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma di Ibu Kota di-bully oleh sejumlah politisi maupun pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Lewat akunnya di Twitter, Ruhut menuliskan kalimat sindiran untuk para pengkritik Mensos Risma.

"Belajarlah bersyukur, jangan mengkritisi karena merasa yang dimenangkan menjadi Gubernur tidak mampu bekerja sesuai dengan kapasitasnya," tulis Ruhut, Kamis (7/1).

Menurut Ruhut seperti yang dilansir jpnn.com, Ruhut secara terang-terangan menyebut tweet itu ditujukannya untuk kader PKS dan pendukung Gubernur Anies Baswedan.

"Itu untuk PKS. Jadi jangan dia (kader PKS-red) bilang, jadilah menteri sesuai dengan kapasitasnya. Kalau itu saya mengkritisi PKS dan semua pendukung Anies," ucap Ruhut.

"Jangan kebakaran jenggot dengan Risma membantu, walaupun dia mensos, membantu keadaan orang-orang yang di bawah ketidakmampuan, dia sebagai menteri sosial," lanjut mantan anggota Komisi III DPR ini.

Menurut Ruhut, persoalan tunawisma atau PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) di Ibu Kota merupakan tugasnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran.

"Karena memang itu tugas gubernur, tetapi kan kita tahu gubernur yang mereka pilih jangan dibanggakan banyak dapat penghargaan. Penghargan bukan karena dia yang kerja, karena pendahulu-pendahulu. Tetapi penghargaan yang dia kerja mana? Kan enggak ada," tutur Ruhut.

Karena itu, kata Ruhut, jadikanlah seseorang itu sebagai pemimpin bukan karena subjektivitas, tetapi karena objektivitas kemampun. Apalagi memenangkan kontestasi politik dengan menggunakan SARA, ujaran kebencian dan teror kepada rakyat.

"Nah, inilah akibatnya. Anies seharusnya malu, sudahlah, saya dari awal bilang. Lempar saja handuk putih, enggak mampu lagi jadi gubernur," tegas anggota Ormas Bravo Lima ini. 

Kembali soal kritik kader PKS terhadap Mensos Risma yang dianggap tidak bekerja sesuai kapasitas, Ruhut menegaskan bahwa kemampuan Risma dalam memimpin sudah dibuktikannya di Surabaya. 

"Dan mengenai Bu Risma, kaitan dengan PKS ini, semua harus sesuai kapasitas. Bu Risma, dia pernah jadi kepala daerah kan. Berprestasi. Kota Besar lagi. Jadi, tolonglah, kader PKS menilai seseorang jangan pakai kacamata kuda," pungkas Ruhut.(*/jpnn)

Read More