Danramil Krembangan Keluhkan Tingkat Kesadaran Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa warga yang kedapatan tak menggenakan masker, digiring oleh aparat gabungan menuju Puskesmas Dupak Bandarejo, Surabaya.

Di lokasi itu, tim swab dari Puskesmas setempat telah bersiaga melakukan pemeriksaan terhadap warga yang kedapatan tak patuh protokol kesehatan.

Bahkan, swab test juga dilakukan langsung di lokasi itu. Aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas terlihat bersiaga mengawal berjalannya swab tersebut.

Danramil Krembangan, Mayor Chb Sukimun menjelaskan swab tes itu digelar sebagai upaya dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Surabaya.

Apalagi, Sukimun mengungkapkan jika Surabaya saat ini, dinyatakan berstatus zona merah pandemi. 

“Ini yang menjadi permasalahan kita, kesadaran masyarakat,” kata Danramil, Jumat (8/1).

Beberapa lokasi, disasar oleh petugas swab hunter, diantaranya Pasar Dupak Bandarejo, Jalan Rembang, hingga Alun-Alun Bangunsari, Surabaya.

Dalam razia protokol itu, petugas berhasil menjaring 6 warga yang kedapatan tak memakai masker. 

“Langsung kita bawa ke Puskesmas untuk menjalani swab test,” ungkapnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Bertemakan "Climate Action on Pandemic", Penghargaan Surabaya Eco School 2020 Diberikan kepada 40 Pemenang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Puluhan siswa, SD dan SMP bersama sejumlah keluarga serta perwakilan dari sekolah menerima penghargaan Awarding Surabaya Eco School 2020 di Ruang Sidang Wali Kota, Lantai II Balai Kota Surabaya, Jum'at (8/1).

Penghargaan ini diberikan kepada 40 orang siswa, guru dan kepala sekolah terbaik pada pelaksanaan awarding Surabaya Eco School 2020. 

Kali ini, tema yang diambil adalah, "Climate Action on Pandemic" dengan gerakan Sekolah Sadar Iklim 2020 dan Keluarga Sadar Iklim 2020.

Program Surabaya Eco School ini diharapkan dapat memberikan pendidikan lebih dini kepada anak-anak agar peduli terhadap lingkungan. 

Apalagi di masa pandemi, mereka diarahkan kepada keluarga yang peduli terhadap ekosistem dan iklim.

"Karena memang Surabaya sendiri sudah berhasil menurunkan 2 derajat suhu pemanasan global. Dan ini yang kita harapkan bisa berlanjut pada generasi ke depan, anak muda, anak didik yang melanjutkan kita," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana usai kegiatan awarding.

Menurut dia, melalui pendidikan terhadap kepedulian lingkungan lebih awal, maka akan menumbuhkan kebiasaan yang lebih baik bagi anak-anak. 

Meski begitu, kekurangan terkait kepedulian lingkungan juga diharapkan bisa terus diperbaiki ke depannya. 

Untuk itu, pemkot akan terus memberikan dukungan terhadap aksi lingkungan tersebut.

"Artinya, nanti bisa kita lanjutkan dari Dinas Pendidikan, DKRTH (Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau) untuk lebih aktif lagi memantau sekolah itu agar lebih peduli pada lingkungan," ujarnya.

Apalagi, kata Whisnu, problem yang ada di perkotaan sendiri salah satunya adalah tentang sampah dan banjir. 

Nah, untuk mengatasi hal itu diperlukan upaya-upaya pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, seperti di sekolah, rumah tangga dan perkampungan.

"Contoh tadi ada SDN Menanggal yang mengolah kompos sampai bisa menghasilkan 1 ton kompos. Juga beberapa SD lain yang bisa sampai tiga ton. Ini kan luar biasa. Hal seperti ini yang kita harapkan sehingga nanti sampai bisa tereduksi dari hulunya," paparnya.

Meski demikian, Whisnu mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya terus berupaya menekan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. 

Upaya pemkot ini salah satunya dilakukan dengan cara mengelola sampah menjadi energi listrik.

"Kita harapkan tidak terus bertambah volumenya yang di TPA, walaupun penduduk Surabaya bertambah. Tetapi, ada penyelesaian di hulu, pengolahan di hulu, baik di sekolah, rumah tangga dan kampung-kampung sehingga juga bermanfaat bagi warga," terangnya.

Tak hanya bermanfaat untuk menekan jumlah volume sampah di TPA dan mencegah terjadinya banjir. 

Menurut Whisnu, pengelolaan sampah yang dilakukan warga ini sebenarnya juga dapat menambah income pendapatan. 

"Bank sampah, komposting, itu akan menjadikan tambahan ekonomi juga bagi warga Surabaya," pungkasnya. (Ar)

Read More

Ekspresi Prajurit Yonif Mekanis 512/QY Bikin Bangga Pangdam Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pada kunjungan kerjanya ke Mako Yonif Mekanis 512/QY, ada hal yang membuat Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto seakan bangga ketika berdiri di hadapan prajurit Marabunta.

Betapa tidak, ia mengungkapkan jika kebanggaan itu muncul ketika dirinya melihat ekspresi semangat yang diperlihatkan oleh prajurit Yonif 512.

“Saya membayangkan kalau saya berdiri di tengah-tengah prajurit ini. Saya serasa lebih muda 30 tahun lagi. Karena, aura yang ditampilkan sebagai prajurit Kodam V/Brawijaya, tentu saja akan menular ke seluruh prajurit,” ungkap Suharyanto dalam pemeriksaan kesiapan operasi Satgas

Pamtas yang nantinya akan diemban oleh prajurit 512 di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Rabu (7/1).

Kendati demikian, dirinya menegaskan jika rasa semangat yang dimiliki oleh para prajurit itu, harus bisa dijaga dan ditingkatkan. Terlebih ketika menjalankan tugas dan kewajiban mendatang.

“Alhamdulillah, saya sekarang bisa tatap muka langsung. Prajurit itu yang dibanggakan bukan pangkat dan jabatan. Tapi, tugas operasi,” tegasnya.

Ia menilai, penugasan yang diemban oleh seorang prajurit TNI-AD, merupakan suatu kehormatan yang telah diberikan oleh bangsa dan negara.

“Dari kebanggaan itu, tentu saja ada konsekuensi yang harus dilakukan. Batalyon ini (512, red) bukan Batalyon ecek-ecek, kaleng-kaleng. Tugas operasi yang dilaksanakan 512, sebelumnya selalu mendapatkan pujian dan penghargaan. Itu harus dipahami!,” pinta Pangdam Suharyanto.

Selain meninjau kesiapan prajurit Yonif 512/QY, Pangdam juga menggelar kunjungan kerjanya ke Kodim di wilayah Malang Raya, hingga berlanjut ke Yonkav 3/AC. (Pendam V/Brawijaya/Ar)

Read More

Pemkot Surabaya Tolak PSBB Jawa-Bali, Satgas Pusat: instruksi Ini Bersifat Wajib

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menolak pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang kini disebut dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berlaku di Jawa-Bali pada 11 Januari hingga 25 Januari. Alasannya adalah dampak ekonomi.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta semua pihak mengikuti kebijakan pusat. 

Karena pada prinsipnya, kebijakan yang dibuat pemerintah itu untuk mempercepat penanganan pandemi.

“Kebijakan ini dirancang sedemikian rupa untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi. Daerah-daerah yang dibatasi kegiatannya merupakan zona merah,” tegas Prof Wiku dalam konferensi pers, Kamis (7/1).

Menurut Prof Wiku, zona merah itu kontributor terbesar peningkatan Covid-19 di tinggkat nasional, serta daerah dengan kasus positif tertinggi. 

Karena bukan saja Pemda, masyarakat dari daerah tersebut pun melihat dengan jelas tingkat kedaruratan Covid-19 di daerah yang wajib untuk dibatasi kegiatannya.

“Maka, dimohon bagi pihak manapun yang menolak mengikuti kebijakan pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah, segera mengindahkan instruksi pemerintah karena instruksi ini bersifat wajib,” katanya.

Pemerintah membatasi kegiatan lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan Covid-19 di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. Kebijakan itu berlaku 11 Januari hingga 25 Januari 2021. 

Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjelaskan, usai liburan panjang rata-rata kasus aktif naik 30-40 persen. 

Kondisi ini akan memberikan tekanan ke RS dan para tenaga kesehatan. Maka selama dua pekan ke depan, Menkes Budi meminta agar masyarakat Jawa-Bali membatasi mobilitas dengan disiplin.

Read More

Blusukan Mensos Risma Harus Ditiru

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak mengatakan, blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini merupakan hal yang patut ditiru dan tidak perlu dipermasalahkan.

"Blusukan adalah hal yang baik dan patut ditiru," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Gilbert menilai, aksi yang dilakukan oleh Risma seharusnya dilihat sebagai seorang menteri yang berusaha melihat kenyataan di depan mata.

"Secara logika, bagaimana seorang menteri melihat persoalan nasional, sedangkan yang di depan mata saja tidak dia ketahui," ucap dia.

Karenanya, Anggota Komisi B ini berharap, politisi menunjukkan sikap dewasa dan lebih menunjukkan kinerjanya.

Sebab, tujuan berpolitik adalah untuk menyejahterakan rakyat.

Aksi blusukan yang dilakukan oleh Mantan Wali Kota Surabaya tersebut menuai sorotan publik.

Pada hari pertamanya bekerja sebagai menteri, Risma mendatangi kolong jembatan yang ditinggali oleh pemulung di belakang kantornya di Jakarta Pusat.

Risma sempat berdialog dengan pemulung tersebut dan menawarinya tempat tinggal.

Setelahnya, dia menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin dan menemukan sejumlah gelandangan. Aksi ini menuai beragam komentar hingga kritikan pedas.

Salah satu di antaranya adalah politisi Fahri Hamzah. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengingatkan Risma bahwa kerja menteri berbeda dengan wali kota.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, tunawisma yang ditemukan oleh Risma di jalanan Ibu Kota merupakan gelandangan musiman.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Ariza, tidak tinggal diam dan sudah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan gelandangan dari Jakarta.

Secara terpisah, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan para tunawisma di Jakarta umumnya memiliki rumah di kampung halaman masing-masing.

Pemkot Jakarta Pusat telah memulangkan mereka berkali-kali, namun gelandangan terus berdatangan ke Ibu Kota.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono sebelumnya menilai, blusukan Risma tersebut dikemas berlebihan sehingga terlihat tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Mujiyono bahkan menawarkan Risma apabila ingin bertemu gembel di Jakarta, jangan mencari di daerah steril seperti Sudirman-Thamrin yang akan jarang terlihat.

Dia mengatakan, sebaiknya Risma datang ke daerah kumuh di Jakarta Barat karena di sana bisa banyak ditemukan gelandangan.

"Kalau mau lagi (ketemu gelandangan) sono di Jakarta Barat," tutur politisi Demokrat itu.

Menurut Mujiyono, di sekitar bantaran Kali Angke masih banyak gelandangan berkeliaran karena memang merupakan daerah kumuh dan padat penduduk Jakarta.

Dia tak segan mengatakan apa yang dilakukan Risma merupakan gerakan politis untuk mencari citra di tengah masyarakat.

"Sekali lagi saya bilang apapun aktivitas politik yang dilakukan tokoh politik pasti bernuansa politis," kata dia.

Read More

Blusukan Risma Tak Terkait Pilkada DKI, Tapi Tupoksi Mensos

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kegiatan blusukan Tri Rismaharini sejak menjabat sebagai Menteri Sosial merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial.

Djarot menegaskan, kegiatan Risma tersebut tidak terkait sama sekali dengan Pilkada DKI Jakarta.

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI yang akan dilaksanakan di tahun 2022," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Menurut Djarot, pro dan kontra soal aksi blusukan Risma tidak menjadi masalah. Djarot mengatakan, tradisi untuk menyatu dengan rakyat merupakan bagian dari kultur kepemimpinan di PDI-P.

"Pro, kontra, maupun syak wasangka silakan saja. Tetapi kultur kepemimpinan untuk blusukan sudah menjadi role model di PDI Perjuangan bagi kader partai yang ditugaskan di eksekutif, legislatif, dan struktur partai," jelasnya.

Djarot berpendapat, apa yang dikerjakan Risma semestinya menjadi motivasi bagi Pemprov DKI Jakarta dan daerah lain untuk mengatasi beragam persoalan sosial masyarakat.

"Apa yang dikerjakan oleh Ibu Risma bisa menjadi sarana untuk memotivasi Pemprov dan daerah lain di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengatasi persoalan masyarakat penyandang masalah sosial," ujar Djarot.

Kegiatan blusukan Risma setelah menjabat sebagai Mensos memang mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, misalnya, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Ia mengomentari aksi blusukan Risma di Sudirman-Thamrin yang menemukan adanya gelandangan di wilayah tersebut. Irwandi menegaskan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tetapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusiawi gerobak?" kata Irwandi, Selasa (5/1/2021).

Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio menilai kegiatan yang dilakukan eks Wali Kota Surabaya itu tak bisa serta merta dikaitkan dengan pencalonan pada Pilkada DKI dan Pilpres 2024.

Menurut Hendri, Risma ingin lebih memperkenalkan diri ke masyarakat lewat kegiatan blusukan. Selain itu Risma juga hendak memetakan permasalahan dengan turun ke langsung ke lapangan.

Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap blusukan yang dilakukan Risma.

Menurut Hendri, seorang menteri tak bisa melakukan blusukan sepanjang waktu sebab harus merumuskan kebijakan strategis untuk kepentingan makro dan jangka panjang.

Terlebih, kata Hendri, yang menjadi persoalan utama di Kemensos saat ini ialah data dan sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang rawan memunculkan korupsi.

"Yang penting juga dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri,” tutur Hendri.

Read More

Pangdam Minta Anggota Kodim 0833/Kota Malang Berhati-Hati Dalam Beraktifitas

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto dengan didampingi Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Irwan Subekti, menggelar kunjungan kerjanya ke Kodim 0833/Kota Malang, Kamis (7/1).

Pada kesempatan kunjungan itu, Pangdam mengimbau personel Kodim untuk berhati-hati ketika beraktifitas di tengah pandemi yang terjadi saat ini.

“Malang menjadi zona merah. Setiap apapun akfititas yang dilakukan harus mengutamakan protokol kesehatan,” katanya.

Ia mengungkapkan jika Pemerintah akan memberikan vaksin. Vaksin itu, nantinya akan disebar ke para tim medis. 

“Termasuk TNI,” bebernya.

Senada, Kolonel Irwan menambahkan jika beberapa arahan yang disampaikan oleh Pangdam, patut dijalankan oleh seluruh personel Kodim, terutama mengenai kedisiplinan.

Dirinya menilai, kedisiplinan merupakan modal awal demi tercapainya suatu keberhasilan. 

“Dengan itu semua, prajurit akan bisa menyelesaikan setiap tugasnya,” pungkas Danrem. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Blusukan Risma Bisa Jadi Memotivasi Pemprov DKI dan Daerah Lain

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan kegiatan blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini bisa jadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya dalam menangani masalah sosial di masyarakat.

Menurut Djarot, apa yang dikerjakan Risma, merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial.

"Tentu apa yang dikerjakan oleh Ibu Risma bisa menjadi sarana untuk memotivasi Pemprov DKI dan daerah lain di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengatasi persolan masyarakat penyandang masalah sosial," ujar Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Menurutnya pro dan kontra terhadap aksi blusukan Risma bukan menjadi soal. Djarot mengatakan, tradisi untuk menyatu dengan rakyat merupakan bagian dari kultur kepemimpinan PDI-P sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Pro, kontra, maupun syak wasangka silakan saja. Tetapi kultur kepemimpinan untuk blusukan sudah menjadi role model di PDI Perjuangan bagi kader partai yang ditugaskan di eksekutif, legislatif, dan struktur partai," katanya.

Karena itu, dia pun membantah aksi blusukan Risma berkaitan dengan persiapan menuju Pilkada DKI Jakarta mendatang.

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Tetapi lebih terkait dengan kultur kepemimpinan yang selalu disampaikan oleh Ibu Mega untuk selalu dekat dengan rakyat," tegas Djarot.

Sementara itu, kegiatan blusukan Risma setelah menjabat sebagai Mensos mendapatkan kritik dari sejumlah pihak, misalnya, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Ia mengomentari aksi blusukan Risma di Sudirman-Thamrin yang menemukan adanya gelandangan di wilayah tersebut.

Irwandi menegaskan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tetapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusiawi gerobak?" kata Irwandi, Selasa (5/1/2021).

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono juga melemparkan komentar serupa. Dia menilai, aksi blusukan Risma terlalu berlebihan.

"Jangan lebay saja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," kata Mujiyono.

Read More

Kakuwil dan Prajurit Kodiklatal Laksanakan Rekonsialiasi Internal Tingkat Satker TNI AL Semester II TA 2020 Secara Virtual

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Keuangan Wilayah (Kakuwil) Komanda Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Kolonel Laut (S) Gatot Sugiarto, S.E. dan Prajurit Kodiklatal yang berdinas di Keuangan Wilayah (Kuwil)  dan Akun Satuan Kerja (Satker) Kodiklatal melaksanakan rekonsialiasi internal tingkat satker antara Bagian Perencanaan (Baren), Bagian Logistik (Balog) dan Bagian Keuangan (Baku) Unit Organisasi TNI AL semester II TA. 2020 secara Virtual, Senin, (7/1/2021)

Rekonsialiasi internal tingkat satker Unit Organisasi TNI AL semester II TA. 2020 secara Virtual, tersebut diikuti seluruh Kuwil dan Akun TNI AL di seluruh wilayah Indonesia, dipimpin langsung Sekdiskual Kolonel Laut (S) Untung Purnomo, S.G., M.Psi mewakil Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut (Kadiskual) Laksamana Pertama TNI Poedji Santoso, CHRMP.

Dalam pelaksanaan Rekonsialiasi internal tingkat satkerb tersebut Sekdiskual berada di Ruang Rapat Diskual Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur sedangkan Kakuwil dan prajurit Kodiklatal di Aula Sekolah Perwira Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi (Pusdikbanmin) Kodiklatal Bumimoro Surabaya. 

Adapun peserta Kodiklatal ini berasal dari Kuwil Kodiklatal, Akun Mako Kodiklatal, Akun Kodikopsla, Akun Kodikdukum, Akun Kodikmar dan Akun Puslatdiksarmil.

Kadiskual Laksamana Pertama TNI Poedji Santoso, CHRMP dalam sambutan yang dibacakan Sekdiskual Kolonel Laut (S) Untung Purnomo, S.G., M.Psi menyampaikan dengan penuh pertimbangan dan melihat situasi Nasional yang sedang dilanda wabah Pandemi Covid 19 maka rekonsialiasi internal tingkat satker antara Bagian Perencanaan (Baren), Bagian Logistik (Balog) dan Bagian Keuangan (Baku) Unit Organisasi TNI AL semester II TA. 2020 dilaksanakan secara Virtual Conference.

Menurutnya walaupun dilaksanakan secara Vicon tidak mengurangi semangat para prajurit dalam meningkatkan penyusunan laporan keuangan TNI AL guna mewujudkan keuangan yang  akurat dan berkualitas. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Golkar Dukung Gaya Blusukan Mensos Risma di Jakarta

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta)  Langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan menemui tunawisma menuai pro dan kontra. Risma dinilai memiliki maksud politik demi Pilkada DKI Jakarta.

Namun, menurut Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, memang seharusnya Menteri Sosial rajin turun ke lapangan.

Apalagi salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada kelompok PPKS (perlu pelayanan kesejahteraan sosial).

"Sudah seharusnya Menteri Sosial sering turun ke lapangan memastikan penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Salah satu tugas utama Menteri Sosial sesungguhnya memberikan pelayanan kepada PPKS seperti kelompok tuna wisma, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, dan lain-lain agar mereka diperhatikan negara," ujar Ace kepada wartawan, Kamis (7/1).

Hanya saja, Risma diingatkan harus berbagai pertan dengan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan masalah sosial di masyarakat ada yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial daerah.

Ketua DPP Golkar ini pun menilai, gaya blusukan Risma wajar saja dilakukan. Karena mengikuti gaya khas Presiden Joko Widodo.

"Jadi memang sudah seharusnya mengikuti gaya kepemimpinan beliau, apalagi masalah-masalah sosial itu diperlukan pendekatan yang lebih humanistik dengan turun langsung di masyarakat," kata Ace.

Ace memberikan beberapa catatan yang harus diselesaikan Risma sebagai Mensos. Yaitu reformasi perlindungan sosial. Risma diminta mengintegrasikan program perlindungan sosial antara pemerintah pusat dan daerah.

"Ke semua sektor itu masih ditangani oleh masing-masing kementerian sehingga dalam implementasinya tidak dilakukan secara terpadu. Berbagai program perlindungan sosial berjalan secara sendiri-sendiri," kata Ace.

"Seharusnya berbagai program perlindungan sosial itu dilakukan secara terintegrasi dalam Kementerian Sosial sebagai leading sector penanganan masalah sosial," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai manuver Menteri Sosial Tri Rismaharini menjaring tuna wisma di Jakarta ada maksud politik. Tujuannya adalah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Ujang mengatakan Risma sedang memberikan kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dalam perspektif politik ada maksud di balik itu. Pertama dia tentu ingin memberikan kritik kepada Anies Baswedan bahwa di Jakarta masih banyak warga yang tidak mendapat perhatian, sementara Anies banyak memposting kemajuan Jakarta di media sosialnya," ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (7/12).

Kehadiran Risma dalam politik di Jakarta akan menjadi simbol perlawanan bagi pihak yang tidak menyukai Anies. Apalagi setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah dari Anies pada Pilkada 2017 lalu, tidak ada tokoh politik yang menghadapi Anies.

"Risma akan mengisi ruang kosong itu," kata Ujang.

Namun, Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kementerian Sosial, Herman Koswara, menegaskan blusukan yang dilakukan Risma semata-mata ingin mengetahui permasalahan sosial di Tanah Air lebih dekat. Bukan bagian dari pencitraan politik

"Ya enggak ada pencitraan, kalau kita kan ingin melihat permasalahan sosial itu dari dekat. Nah kebetulan saja saat dia istilahnya menuju ke kantor mungkin melihat ada tunawisma dan lain-lain sebagainya sehingga dia kan ingin melihat dari dekat," ucap Herman saat dikonfirmasi, Rabu (6/1). 

Read More

Rumah Baru dari Satgas, Untuk Esebia Endomop

KABARPROGRESIF.COM: (Boven Digoel, Papua) Setelah melewati proses pembangunan yang cukup lama, rumah milik Esebia Endomop (50) dinyatakan layak untuk ditinggali.

Pembangunan rumah milik warga Kampung Asiki, Distrik Jair itu dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Mekanis 516/CY. Prosesi penyerahan tersebut, dilakukan langsung oleh Dansatgas. Kamis, 07 Januari 2021.
        

Dansatgas Pamtas, Letkol Inf Muhammad Radhi Rusin menjelaskan, pembuatan rumah itu dilakukan, sebagai bentuk kepedulian Satgas terhadap
masyarakat di daerah perbatasan, terlebih Indonesia-Papua Nugini.
        

“Rumah baru itu, diharapkan bisa menciptakan suasana aman dan nyaman bagi keluarga bu Esebia,” ujarnya.
        

Setidaknya, kata Dansatgas, pembangunan rumah itu telah memakan waktu selama 1 bulan. Pembangunanya pun, turut melibatkan beberapa warga sekitar.
        

“Sengaja kita ajak warga ikut serta membangun rumah itu. Supaya, timbul
rasa gotong-royong,” bebernya.
        

Sementara itu, luapan rasa terima kasih pun tak henti-hentinyd dilontarkan olah Esebia beserta keluarganya. Dikatakan Esebia, dibangunnya rumah miliknya itu, merupakan suatu berkah tersendiri.
        

Bahkan, dirinya pun tak menyangka jika Satgas bakal menyulap kondisi rumah yang sebelumnya dinyatakan sangat tak layak untuk ditempati.

“Sudah lama sekali saya ingin bisa memperbarui rumah saya. Tapi, kondisi ekonomi tidak memungkinkan,” ungkap Esebia. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Mensos Risma Bikin Gebrakan Blusukan di Jakarta, Ada yang Sewot

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Gebrakan Menteri Sosial Tri Rismaharini turun ke bawah menyapa para tunawisma mulai menimbulkan efek.

Banyak pihak yang mulai kebakaran jenggot. Pihak-pihak di maksud seakan tidak senang dengan gebrakan Mensos Risma Bikin Gebrakan Blusukan di Jakarta, Ada yang Sewot wali kota Surabaya itu menjalankan tugas sebagai menteri, yang berurusan dengan nasib orang miskin, gelandangan dan orang terlantar.

"Justru saya melihat, hasil Tri Rismaharini ke lapangan adalah adanya pihak yang kebakaran jenggot. Entah itu wali kota, wakil gubernur atau anggota DPRD DKI," ujar Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi , Kamis (7/1).

Dosen Universitas Indonesia ini heran dengan sikap pihak-pihak dimaksud.

Seharusnya mereka yang paling mengetahui kondisi DKI Jakarta, peduli dengan langkah yang dilakukan Risma.

Caranya, mendukung penuh upaya yang dilakukan Risma. Bukan malah nyinyir dan mempertanyakan hal-hal baik yang dilakukan.

"Justru saya mempertanyakan, ke mana saja mereka selama ini? Kok tidak mengetahui ada tunawisma di sepanjang koridor Jalan Thamrin-Sudirman," katanya.

Pembimbing program doktoral pascasarjana Universitas Padjajaran ini menegaskan, jika seorang wali kota sampai abai mengentaskan kemiskinan di wilayahnya, patut dipertanyakan kinerjanya.

Demikian juga dengan wakil rakyat, seharusnya merasa malu dengan kondisi yang ada.

"Jika ada anggota DPRD yang sirik dengan sepak terjang Risma, seharusnya dia malu menjadi wakil rakyat tetapi tidak paham dengan persoalan rakyat yang diwakilinya," pungkas Ari.

Read More