Bahas PPKM, Forkopimda Lamongan Lakukan Pendekatan Secara Persuasif

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Beberapa persiapan mulai dibahas oleh Forkopimda Lamongan selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Dalam rakor Satgas penanganan Covid-19 di Ruang Command Center Pemkab Lamongan, H. Fadeli mengajak para unsur stakeholder hingga masyarakat untuk membatasi setiap kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

“Untuk kegiatan konstruksi, tetap berjalan 100 persen. Tapi untuk kapasitas tempat ibadah, wisata atau tempat umum lainnya, hanya 25 persen saja. Layanan pesan antar, diberlakukan sampai pukul 19.00 WIB saja,” ujarnya, Senin (11/1).

Untuk kegiatan budaya atau hajatan, kata Fadeli, hanya boleh diikuti sebanyak 50 warga saja. Bahkan, kegiatan tersebut pun harus dilandasi dengan adanya penerapan protokol kesehatan. 

“Protokol kesehatan harus tetap diberlakukan,” pintanya.

Terpisah, Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menambahkan, selama pemberlakukan PPKM, ia bersama instansi terkait lainnya bakal melakukan pendekatan secara persuasif ke masyarakat.

Ia menilai, kesadaran masyarakat sangat berperan penting selama pemberlakukan PPKM itu. 

“Kita minta sinergitas masyarakat. Masyarakat memiliki peranan penting untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,”p  Pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Berlakukan PPKM, Pemkot Surabaya Terjunkan Personel dari Berbagai Dinas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berlangsung pada hari ini, Senin (11/1).

Kendati demikian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta warga tak terlalu cemas dengan penerapan kebijakan tersebut.

Pasalnya, aturan tersebut tidak jauh berbeda dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 67 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 yang sudah berlaku di Kota Pahlawan. 

Namun ia memastikan ada beberapa poin yang harus disesuaikan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang PPKM itu.

“Seperti pembatasan kegiatan masyarakat di pusat perbelanjaan atau mal beroprasi hingga pukul 19.00 WIB. Berikutnya untuk kapasitas seperti restoran, cafe, angkringan dan warung kopi (warkop) dan sejenisnya hanya 25 persen,” kata Wakil Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Irvan Widyanto, Senin (11/1).

Makanya, Pejabat peraih ASN Indonesia Inspiratif 2018 ini menjelaskan sebisa mungkin warga membeli makanan melalui online atau take away, sehingga makanan tersebut dibungkus dan dimakan di rumah. 

Oleh sebab itu, dia memastikan pemilik usaha melalui satgasnya harus berani tegas untuk menolak ketika ada pengunjung yang datang untuk makan di lokasi apabila telah melebihi kapasitas 25 persen.

“Jadi selama PPKM ini berlangsung mohon meja kursinya mohon untuk di kurangi. Ketika tidak melakukan itu, maka pelaku usaha yang akan terkena sanksi,” jelasnya.

Selain itu, untuk wilayah cek poin tidak menutup kemungkinan akan diaktifkan kembali. 

Namun begitu, ia memastikan rencananya besok akan dilakukan rapat koordinasi dengan satgas termasuk jajaran TNI dan kepolisian terlebih dahulu. 

Irvan menyebut, pada rapat itu akan membahas terkait perubahan Perwali nomor 67 tahun 2020. 

Hal itu menjadi penting dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Mendagri dan Peraturan Gubernur.

“Ketika Perwalinya tidak diubah, maka sanksi-sanksi pada pelanggaran PPKM ini nanti tidak bisa ditindaklanjuti,” tegasnya. 

Tidak hanya itu, untuk memaksimalkan semua upaya itu, Kepala Kepala BPB Linmas ini pun akan menerjunkan petugas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki banyak personel di lingkungan pemkot, sehingga nangtinya tidak hanya dari Satpol PP, Linmas, Dinas Perhubungan saja.

“Ada Dipora, DKRTH, Dinas PU Bina Marga maupun Cipta Karya. Mereka nanti yang membantu kita untuk melaksanakan PPKM demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” urainya.

Di kesempatan yang sama, Mantan Kasatpol PP Surabaya ini membeberkan berdasarkan pantauannya, telah ditemukan klaster hajatan. 

Oleh sebab itu, agar upaya pemutusan rantai Covid-19 dapat maksimal, maka satgas memberikan rekomendasi saat kegiatan berlangsung ditiadakan prosesi prasmanan. 

Tujuannya supaya masyarakat atau tamu yang hadir tidak diberi kesempatan untuk membuka masker.

“Artinya, makanannya dapat dibungkus dan dibawa pulang. Jadi ditiadakan makan-makannya supaya warga tidak membuka masker di tengah keramaian. Tetapi bukan berarti kita melarang kegiatan sosial budaya termasuk hajatan di dalamnya ya,” tegasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, aturan itu sudah masuk di dalam Perwali nomor 67 yang menyebutkan bahwa apapun rekomendasi satgas maka itu yang dijalankan. 

Ketika dia tidak menjalankan rekomendasi satgas, maka tidak menutup kemungkinan pemilik hajatan, pengelola tempat, pemilik tempat terkena denda atau sanksi.

“Ini berlaku tidak hanya pelenyelenggara di rumah, tetapi di hotel, gedung pernikahan maupun convention hall. Jadi ada kasus beberapa waktu lalu sepasang suami istri terpapar setelah mendatangi acara pernikahan di pusat kota. Awalnya mengeluh pusing mual, besoknya demam dan hari itu di tes usap keduanya  positif,” urainya.

Terakhir, ia berpesan kepada seluruh warga agar benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Apabila tidak terlalu penting maka warga benar-benar diminta untuk tetap di rumah saja. 

“Kecuali bekerja atau hal yang urgent,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Babinsa Tandes jadi Pelopor Kebersihan Lingkungan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil Krembangan mulai menyusuri setiap perkampungan yang berada di wilayah tugasnya.

Bukan tanpa sebab, di setiap perkampungan warga, Babinsa di bawah kendali Mayor Inf Suwadi itu mengecek setiap kondisi lingkungan warga.

“Kalau ada yang kondisinya masih kotor, kita minta Babinsa untuk mengajak warga bersih-bersih,” ujar Danramil Tandes, Senin (11/1).

Suwadi menambahkan jika saat ini, terdapat beberapa titik lokasi yang dinilai rawan terjadinya banjir. Lokasi-lokasi tersebut, kata dia, yang saat ini sedang disasar oleh para Babinsa. 

“Iya. Kalau ada kampung kondisinya sangat kotor, segera kita perintahkan untuk menggelar karya bakti,” pungkasnya.

Seperti yang dilakukan oleh Serma Heri di Kelurahan Genting Kalianak saat ini. Terlihat, ia bersama beberapa warga membersihkan salah satu saluran air yang tersumbat oleh tumpukan sampah.

Di lokasi itu, Heri juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. 

“Ini akibat minimnya kesadaran masyarakat. Ya kalau sampai terjadi banjir, masyarakat sendiri yang rugi,” pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Plt Wali Kota Surabaya Minta Warga Tidak Trauma PPKM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana berharap kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk tidak trauma dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pasalnya PPKM ini berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Bahkan, sebenarnya pembatasan kegiatan kali ini sudah hampir sama dengan keadaan warga sehari-hari di Surabaya, yang mana warga sudah bisa memasuki new normal yang sesungguhnya.

“Jadi, kegiatan perekonomian tetap jalan terus, tapi protokol kesehatannya kita perketat dengan adanya sedikit perbedaan dari sebelumnya. Makanya saya berharap warga tidak perlu trauma dengan pembatasan ini,” harap Whisnu di ruang kerjanya, Jumat (8/1).

Selain itu, Whisnu juga memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan memperketat keluar-masuk warga di setiap perbatasan Surabaya. 

Bahkan, operasi yustisi dengan tindakan tegas juga akan terus dilakukan, sehingga warga semakin disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Kami juga akan terus melakukan reaktivasi Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, supaya lebih efektif dalam melakukan pencegahan pandemi Covid-19 ini. Jadi, ayo kita bersama-sama disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Lepas Sambut Kapolres di Makodim 0812/Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Ada yang menarik pada prosesi lepas sambut Kapolres di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Pasalnya, pelepasan sekaligus penyambutan Kapolres itu, digelar di Makodim 0812/Lamongan. Prosesi pedang pora pun, tak lepas dalam acaratersebut.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan, prosesi yang digelar di Makodim itu, menandakan betapa kuatnya sinergitas antara TNI-Polri yang selama ini sudah terwujud dengan baik di wilayah teritorialnya.

Suasana haru berbalut adanya protokol kesehatan pun tak lepas dalam acara tersebut.

Sidik mengungkapkan, serangkaian sinergitas antara Kodim dan Polres Lamongan telah berhasil dibuktikan, salah satunya terkait adanya penanganan pandemi Covid-19.

“Apa yang telah kita lakukan bersama Kapolres sebelumnya, merupakan pengabdian yang tulus dan ikhlas,” kata Dandim, Minggu (10/1).

Pada kesempatan itu pula, ia juga berharap pada Kapolres yang baru untuk tak segan menganggap Makodim sebagai kantor bersama. 

“Semoga sinergitas yang sudah terwujud ini, bisa terus dipelihara,” pungkasnya.

Untuk diketahui, AKBP Harun telah melepas jabatannya sebagai Kapolres Lamongan. Posisinya, digantkan oleh AKBP Miko Indrayana. 

Untuk AKBP Harun sendiri, nantinya akan menduduki jabatan barunya sebagai Kapolres Bogor. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Instruksi Mendagri tentang PPKM, Plt Wali Kota Surabaya: Tak Jauh Beda Dengan Perwali 67/2020

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengklaim bila instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa dikatakan 'mengadopsi' dari Perwali nomor 67 tahun 2020.

Pasalnya Perwali nomor 67 tahun 2020 tidak jauh beda dengan instruksi Mendagri yang pada intinya untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Namun, memang masih ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk menyesuaikan dengan instruksi Mendagri.

“Yang perlu ditambahkan itu hanya di Bab V dengan menambahkan bahwa Perwali ini tetap mengacu pada Mendagri atau keputusan yang berlaku di atasnya, sehingga kalau ada keputusan lagi yang berlaku di atasnya, kita tidak perlu merubah-ubah Perwali-nya lagi. Cukup itu diatur dalam keputusan wali kota, makanya nanti kita akan buatkan keputusan wali kota terkait dengan perbedaan Perwali 67 dengan instruksi Mendagri,” kata Whisnu di ruang kerjanya, Jumat (8/1).

Adapun salah satu perbedaannya adalah pengaturan WFH (work from home) harus 75 persen, dan itu tidak diatur dalam Perwali. 

Kemudian soal pusat perbelanjaan harus tutup pukul 19.00 WIB. Lalu kapasitas rumah makan, restoran dan warung kopi juga dibatasi 25 persen, sedangkan di Perwali dibatasi 50 persen.

“Makanya nanti kita buatkan surat edaran juga supaya kapasitasnya hanya 25 persen saja. Bahkan, nanti H-1 mungkin juga bisa dilakukan sweeping ke seluruh tempat-tempat rumah makan, restoran dan warkop untuk mengecek kesiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan ini, yang rencananya dimulai tanggal 11 Januari,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak pernah menolak atau apalagi memprotes instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Ia mengaku sebenarnya hanya ingin mempertanyakan kenapa Surabaya yang sudah orange masih diberlakukan PPKM.

“Sebenarnya kita tidak pernah menolak. Hanya ingin mempertanyakan. Tapi pada prinsipnya kita akan tetap menjalankan Instruksi Mendagri soal PPKM itu,” tegas Whisnu di ruang kerjanya, Jumat (8/1).

Bahkan menurut Whisnu, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan berbagai hal untuk menjalankan PPKM itu dan sudah dikaji semuanya. 

Artinya, di lapangan juga sudah disiapkan, baik jajaran Satpol PP, BPB Linmas, Lurah dan Camat. 

“Bahkan, saya sudah meminta lurah dan camat untuk mensosialisasikan PPKM ini ke warga Kota Surabaya,” pungkasnya.

Sebelnya Whisnu mengaku keberatan lantaran dalam beberapa hari ini ada penurunan angka kasus, pasca kenaikan angka di momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu.

"Sementara di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," kata Whisnu.

Ia menjelaskan, apabila dilakukan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dilakukan di Jatim, maka secara menyeluruh kabupaten/kota di Jatim juga harus menerapkan, justru itu yang akan disepakati oleh semua pihak. 

Akan tetapi apabila peraturan ini hanya parsial justru di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini, kemudian diterapkan aturan tersebut, maka yang di khawatirkan adalah banyaknya pasien dari luar kota yang dilimpahkan.

"Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," tegasnya.

Meskipun penanganan pandemi ini dinilai cukup bagus, akan tetapi ke depan Pemkot Surabaya lebih memaksimalkan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo bersama-sama dengan jajaran Polri dan TNI. 

Bahkan dia menyebut, jika diperbolehkan usul ke pusat, Surabaya tidak diberlakukan aturan terbaru yang mulai diterapkan pada 11- 25 Januari 2020 mendatang.

 "Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan," paparnya.

Berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo terkait kota yang diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim) adalah Malang Raya dan Surabaya Raya. (Ar)

Read More

Wakil Gubernur DKI Jakarta Dukung Blusukan Mensos Risma

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pro dan kontra aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma, yang blusukan di Jakarta dan menemui sejumlah tunawisma di jalan protokol. 

Dugaan setingan pun mencuat. Untuk membuktikan itu, sejumlah pihak mengusulkan agar CCTV diperiksa.

Namun Pemprov DKI tidak ingin terlalu terbawa dalam polemik tersebut. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pemprov terus berupaya mengatasi segala macam permasalahan sosial di Jakarta. 

Karena wilayah Jakarta yang juga merupakan Ibu Kota Negara, maka sudah menjadi tugas pemerintah pusat juga untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di DKI.

"Ya terkait tunawisma sudah juga saya sampaikan, prinsipnya DKI Jakarta apalagi sebagai Ibu Kota, kita akan berupaya semaksimal mungkin mengatasi berbagai masalah sosial. Sudah tanggung jawab pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, enggak cuma Jakarta. Terlebih Jakarta sebagai Ibu Kota," kata Riza Jumat 8 Januari 2021.

Riza mengatakan, pemerintah provinsi akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup warganya. 

Saat ini Jakarta merupakan kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi dan angka kemiskinan yang terendah di Indonesia.

"Tentu kami akan pastikan, kami akan upayakan sebaik mungkin, mengatasi, menangani, membantu saudara-saudara kita yang adalah masalah sosial," ujarnya

Permasalahan sosial di Jakarta, kata politisi Partai Gerindra itu, cukup banyak. Tidak hanya mengenai tunawisma saja. 

Ada anak terlantar dan juga ada yang terkena dampak bencana alam seperti banjir ataupu kebakaran.

"Masalah sosial itu banyak sekali, nggak cuma tunawisma, ada anak telantar, ada yang mohon maaf, yang karena bencana, yang orang tua, lansia, banyak sekali. Ada 24 yang masuk dalam pergub yang harus kita atasi terkait masalah sosial. Jadi tunawisma itu hanya satu dari 24 yang harus kita atasi di DKI Jakarta," jelasnya.

Read More

Peduli Lingkungan, Ribuan Keluarga Ikut Program Surabaya Eco School

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gerakan Sekolah dan Keluarga Sadar Iklim 2020 hingga akhirnya menerima penghargaan Awarding Surabaya Eco School 2020 dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak butuh waktu lama, sekitar dua bulan.

Program yang diluncurkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo itu pada 23 September 2020. 

Kemudian pada 25 September 2020 dilakukan workshop secara virtual. 

“Semua mulai aksi pada 1 Oktober 2020. Aksi dilakukan selama 77 hari,” kata Presiden Tunas Hijau Mochamad Zamroni di Ruang Sidang Wali Kota, Lantai II Balai Kota Surabaya, Jum'at (8/1).

Dalam setiap aksi, kata Zamroni, tiap sekolah mengirimkan peserta sebanyak 10 keluarga. 

Peserta ini bisa berasal dari keluarga siswa, guru, atau karyawan sekolah. 

Selama program berlangsung, tercatat ada 4.200 keluarga dengan sekitar 28.100 aksi. 

“Aksi paling mudah memang belanja dalam kemasan besar atau menghindari belanja sasetan. Aksi tersebut banyak dilakukan oleh keluarga sadar iklim,” katanya.

Selain itu, Zamroni menyebut, ada pula aksi merawat tanaman di rumah, mengumpulkan minyak jelantah dengan mengajak tetangga sekitar, memilah sampah organik dan non organik, membuat pupuk kompos, dan lain sebagainya. 

“Para keluarga yang menang, memang intensitas aksinya cukup tinggi. Aksi ini berulang kali dilakukan dan jadi pembiasaan sehari-hari,” tandasnya.

Sebagai diketahui, Surabaya Eco School merupakan program kegiatan peduli lingkungan, hasil kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Tunas Hijau. 

Sementar di tahun 2020, kegiatan ini diselenggarakan mulai bulan September sampai dengan Desember 2020. 

Dalam program ini Pemkot Surabaya memberikan penghargaan kepada 40 orang siswa, guru dan kepala sekolah terbaik pada pelaksanaan awarding Surabaya Eco School 2020. (Ar)

Read More

Bantah Rekayasa Blusukan, Risma: Saya Tidak Kenal Pemulung Bernama Kastubi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial Tri Rismaharini membantah melakukan setting-an terkait pemberian bantuannya kepada seorang pemulung bernama Kastubi.

Ia mengaku tak sama sekali mengenal sosok Kastubi yang ramai diperbincangkan warganet pada Kamis (7/1/2021).

"Saya bagaimana bisa setting itu. Saya itu tidak kenal dan saya mau ke Jakarta itu tidak tahu mau ke mana dan saya tidak hafal jalannya. Ya gimana saya mau setting," kata Risma, Jumat (8/1/2021).

Hal tersebut disampaikan mantan wali kota Surabaya itu saat berada di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Lebih lanjut, dia mengaku tak mungkin mengenal Kastubi karena selalu menggunakan jalan yang berbeda setiap berangkat ke tempat kerja. Hal ini pun telah dilakukannya sejak menjadi wali kota Surabaya.

"Saya tiap hari selalu berpindah-pindah itu sudah saya lakukan sejak PNS dan saya tidak pernah di jalan yang sama itu tidak pernah," ucap Risma.

"Jadi kalau saya berangkat itu hari ini lewat sini. Saya akan mencoba lewat tempat lain. Jadi bukan karena Menteri Sosial pun saya tetap perhatikan orang-orang seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial, sosok Kastubi yang ditemui Risma.

Muncul isu di permukaan, bahwa Kastubi bukanlah pemulung melainkan seorang penjual poster lukisan Presiden Soekarno.

Adapun isu diunggah akun Twitter @Andhy_SP211 beberapa hari lalu.

Hal ini mengakibatkan tudingan warganet bahwa blusukan yang dilakukan Risma sudah diatur sebelumnya atau settingan.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah juga telah menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit, Rabu (6/1/2021).

Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS.

Hal ini, kata dia, diperlukan agar Kemensos dapat mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dialami para PPKS.

Read More

Plt Wali Kota Surabaya Ngaku Tak Menolak PPKM Hanya Mempertanyakan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak pernah menolak atau apalagi memprotes instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Ia mengaku sebenarnya hanya ingin mempertanyakan kenapa Surabaya yang sudah orange masih diberlakukan PPKM.

“Sebenarnya kita tidak pernah menolak. Hanya ingin mempertanyakan. Tapi pada prinsipnya kita akan tetap menjalankan Instruksi Mendagri soal PPKM itu,” tegas Whisnu di ruang kerjanya, Jumat (8/1).

Bahkan menurut Whisnu, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan berbagai hal untuk menjalankan PPKM itu dan sudah dikaji semuanya. 

Artinya, di lapangan juga sudah disiapkan, baik jajaran Satpol PP, BPB Linmas, Lurah dan Camat. 

“Bahkan, saya sudah meminta lurah dan camat untuk mensosialisasikan PPKM ini ke warga Kota Surabaya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan. kendati belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya tentang rencana Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dari pemerintah pusat di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (6/1).

Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyebut sebenarnya, saat mendapati informasi tersebut dari Wakil Gubenur Jatim, dia mengaku keberatan lantaran dalam beberapa hari ini ada penurunan angka kasus, pasca kenaikan angka di momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu.

"Sementara di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," kata Whisnu.

Ia menjelaskan, apabila dilakukan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dilakukan di Jatim, maka secara menyeluruh kabupaten/kota di Jatim juga harus menerapkan, justru itu yang akan disepakati oleh semua pihak. 

Akan tetapi apabila peraturan ini hanya parsial justru di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini, kemudian diterapkan aturan tersebut, maka yang di khawatirkan adalah banyaknya pasien dari luar kota yang dilimpahkan.

"Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," tegasnya.

Meskipun penanganan pandemi ini dinilai cukup bagus, akan tetapi ke depan Pemkot Surabaya lebih memaksimalkan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo bersama-sama dengan jajaran Polri dan TNI. 

Bahkan dia menyebut, jika diperbolehkan usul ke pusat, Surabaya tidak diberlakukan aturan terbaru yang mulai diterapkan pada 11- 25 Januari 2020 mendatang.

 "Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan," paparnya.

Berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo terkait kota yang diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim) adalah Malang Raya dan Surabaya Raya. (Ar)

Read More

Danrem 152/Baabullah Silaturahmi Dengan Ormas Keluarga Malamo Ternate

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Bertempat Ruang Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan telah dilaksanakan Silaturahmi dengan Ormas Keluarga MALAMO Ternate, Jumat (08/01/21).

Silaturahmi dari Ormas Keluarga Malamo Ternate Dipimpin oleh M. Ronny bersama Lima (5) Rekannya di Korem 152/Baabullah di Sambut baik oleh Komandan Korem 152/Baabullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan di dampingi Kasrem 152 Kolonel Inf Wawan Subarjo S,Sos M,Si, Kasiren Korem 152 Kolonel Arh Ahmad Sumarna M. Bus, Kasiter Korem 152 Letnan Kolonel Arh Henri Yudi Setiawan di Korem 152/Baabullah.

Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan, Kami Korem 152/Baabullah sangat berterimakasih kepada Ormas Keluarga MALAMO dengan adanya kunjungan ini merupakan suatu kehormatan untuk Korem 152/Baabullah dimana kunjungan ini menunjukkan bahwa masih ada dan akan terus ada Silaturahmi dari setiap Ormas yang ada Khususnya di Wilayah Maluku Utara.

Adapun penyampaian dari Bpk. M. Ronny Ormas Keluarga Malamo bahwa Maksud dan tujuan Kunjungan kami ingin menyampaikan Mengingat Sultan Baabullah sudah dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional RI oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 November 2020, maka kami memandang perlu keputusan nasional itu ditindaklanjuti dalam bentuk penguatan nilai-nilai dan spirit perjuangan Baabullah ketika mengusir penjajah (Portugis) dari bumi Nusantara.

Korem 152/Baabullah sebagai lembaga Negara yg mengatasnamakan nama Baabullah menjadi salah satu Lembaga Kembagaan Kami Rakyat Ternate dan Moloko Kie Raha. Oleh karena itu, kami bertujuan supaya ke depan Korem 152/Baabullah bersama kesultanan Ternate dan Pemerintah Kota bisa membangun hubungan kerja sama dalam memberi pendidikan dasar kepada generasi terkait adanya ketokohan dan legasi perjuangan Baabullah.

Spirit Baabullah mempertahankan kedaulatan Nusantara (Maluku) 500 tahun lalu itu, bagi kami, adalah semangat awal yang perlu ditanamkan menjadi spirit bagi setiap tugas dan tanggungjawab di setiap wilayah komando teritorial organisasi kemiliteran saat ini.

Kami juga berharap supaya sama-sama kita mendorong sejarah perlawanan Baabullah ke dalam kurikulum pembelajaran ditingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. 

Penyampaian Danrem 152/Baabullah bahwa Kami Korem 152/Baabullah dan jajaran akan selalu siap membantu dalam setiap Hal yang tidak bertantangan dengan Pemerintah kami siap mendukung semua program - program tersebut.

Seusai silaturahmi dilanjutkan dengan Tanda Tangan Danrem 152/Baabullah di Lukisan Sultan Baabullah, Penyerahan Cindera Mata dari Ormas Keluarga MALAMO Berupa Penyerahan Buku Naskah Akademik RIWAYAT KEPAHLAWANAN SULTAN BAABULLAH, Penyerahan Kaos (Baju) yang bergambarkan Sultan Baabullah Kepada Komandan Korem 152/Baabullah.

Selama Silaturahmi berlangsung Danrem 152/Baabullah tetap meminta agar tetap Mentaati Protokol Kesehatan Sesuai yang di Anjurkan Pemerintah demi memutus Mata Rantai Virus Covid-19. (penrem152/Ar).

Read More

Nursaman Minta Maaf karena Mengaku Pemulung yang Ditemui Mensos Risma

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismahari ke sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta mulai dari bantaran Sungai Ciliwung hingga kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin beberapa waktu lalu menuai sorotan publik.

"Bu Risma" menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet di Twitter pada Rabu (6/1/2021). Lebih dari 14.000 orang membuat twit berkait topik tersebut.

Salah satunya twit yang oleh akun @Andhy_SP211 dan sudah di-retweet sebanyak 134 kali serta disukai 253 kali.

Twit dan balasan komentar pada akun @Andhy_SP211 menciptakan narasi seolah-olah pemulung yang ditemui Risma diatur sedemikian rupa atau hasil rekayasa.

“Gembel ternyata bisa menjadi profesi yang menguntungkan, bisa ikut drakor tanpa casting pastinya,” tulis Andi SP pada Rabu (6/1/2021) pukul 10.22 WIB.

@Andhy_SP211 menyertakan kiriman dua foto wajah seorang pemulung berambut dan berkumis putih, bertopi hitam, serta mengenakan masker.

Akun @Andhy_SP211 juga menyertakan tangkapan layar dari kiriman akun Facebook yang bernama Adhe Idol.

“Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambutnya putih/ubanan itu kek kenal itu, tukang jualan poster Soekarno. Memang dia orang PDIP. Lokasi jualannya Jalan Minangkabau Manggarai. Selain itu dia jualan es kelapa muda juga. Terciduk juga,” tulis Adhe Idol dalam tangkapan layar yang diunggah @Andhy_SP211.

Unggahan Adhe Idol dalam laman Facebook-nya kemudian dikomentari oleh sejumlah warganet.

“Buahahahaha .. Mantap terdeteksi. Catat,” tulis akun Amir Akbar.

“Wah bocor nih scenario,” tulis akun Yuli Widyaningsih.

“Kalo Anda gk percaya silahkan datang ke tempat dia berjualan poster Soekarno di Jalan Minangkabau, Manggarai pas pertigaan, Jakarta Selatan,” tulis Adhe Idhol lagi.

Selain itu, akun Twitter @Andhy_SP211 juga menyertakan tangkapan layar dari layanan peta digital Google Maps.

Tangkapan layar Google Maps tersebut berisi foto sebuah toko poster dan bingkai Bung Karno serta seorang laki-laki yang diduga sebagai pemulung yang ditemui Risma.

Keberadaan pemulung yang belakangan bernama Kastubi, seperti twit yang ditulis @Andhy_SP211 pada Kamis (7/1/2021) siang.

Pencarian dilakukan dengan maksud menegaskan apakah tudingan bahwa Kastubi sebagai penjual poster Soekarno di Jalan Minangkabau, Menteng, Jakarta Pusat, dan memiliki smartphone benar adanya atau justru keliru.

Namun, fakta di lapangan mengungkap bahwa Kastubi yang ditemui Risma sedang tertidur di depan sebuah ruko bukanlah penjual poster di Jalan Minangkabau.

Kastubi dibawa Risma makan di kantin Kemensos, kemudian ia dibawa ke Balai Kemensos di Bekasi. Saat ini, Kastubi masih tinggal di situ.

Sementara itu, pemilik toko poster Bung Karno di Jalan Minangkabau, Doni BK (59), menyangkal tudingan warganet yang menyebut pemulung yang ditemui Risma adalah dirinya.

Doni merasa dicemarkan dari twit tersebut.

Berdasarkan foto pemulung yang dirilis Kemensos, Doni menyebut pria tua tersebut ada kemiripan dengan Nursaman, seorang pemulung yang sehari-hari tinggal di dekat Kali Minangkabau.

Nursaman (69) mengaku bahwa dirinya sehari-hari juga bekerja sebagai pemulung serta bekerja serabutan dengan membantu menambal ban dan mengupas kelapa.

Secara fisik, Nursaman memang mirip dengan Kastubi.

Baik Nursaman maupun Kastubi, mereka sama-sama memiliki rambut putih panjang. Namun, rambut Kastubi telah dipangkas saat masuk ke Balai Kemensos.

Jika dilihat seksama, pria ini bukanlah orang yang sama dalam video viral saat Risma blusukan.

Terdapat perbedaan ciri fisik seperti kumis yang lebih tebal dan bentuk hidung.

Dari penuturan Nursaman, dia mengaku hanya sekilas saja melihat kedatangan Risma saat ada seorang pejabat tiba-tiba datang melakukan razia ke pemulung-pemulung di Jalan Sudirman.

Dia hanya ingat pejabat berbaju putih yang kata rekan-rekan pemulungnya adalah Risma.

Namun, dia sama sekali tak mengenal sosok Risma. Setelah razia itu, dia dan pemulung lain juga tak ada yang dibawa.

Ia berkali-kali membenarkan bahwa foto yang bertemu dengan Risma adalah dirinya meskipun belakangan diketahui laki-laki tersebut bukan dirinya.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (8/1/2021), pihak internal Kementerian Sosial membantah jika Nursaman adalah pemulung yang ditemui oleh Risma. Sosok pemulung yang ditemui Risma adalah Kastubi.

Nursaman minta maaf. Nursaman meralat ucapannya yang sempat membenarkan bahwa foto pemulung yang ditemui Risma adalah dirinya.

Ia membenarkan atas dasar adanya kemiripan antara Kastubi dengan dirinya.

Nursaman diperlihatkan foto Risma dan Kastubi oleh seorang pedagang kursi di dekat tempatnya tinggal sehari-hari. Pedagang tersebut menanyakan apakah benar foto pemulung yang ditemui oleh Risma adalah dirinya.

Dari situlah, Nursaman merasa sosok di foto pemulung dengan Risma adalah dirinya meskipun ia masih ragu.

“Saya itu tanda tanya juga, saya pake gelang. Itu di foto pake gelang. Apa lagi dibuka apa gimana?” kata Nursaman saat kembali ditunjukkan foto Kastubi.

Dalam foto tersebut Kastubi tak memakai gelang. Sementara itu, Nursaman mengaku dirinya selalu memakai gelang dan kalung.

Nursaman kembali menyangkal, tetapi di sisi lain merasa mirip dengan sosok pemulung di foto tersebut. 

Namun, ia kembali mempertanyakan jawabannya ketika ditunjukkan foto Kastubi.

“Fotonya persis kayak saya makanya saya akui. Ternyata bukan pas didetailin fotonya. Iya jadi bohongin orang. Ini kan ngeliat sepintas fotonya, iya saya tuh,” ujar Nursaman.

Nursaman meminta maaf jika telah membohongi masyarakat lantaran salah berbicara dengan mengakui foto Kastubi adalah dirinya. Ia menitip permohonan maaf kepada Risma karena salah ucap.

“Saya minta maaf kalau ada kekeliruan dan salah-salah kata,” tambah Nursaman.

Read More