Terdakwa Korupsi Bansos Akui Perbuatan Tapi Dibebaskan Hakim, Ini Kata KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap dua terdakwa korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bandung Barat.

Dua terdakwa yang dibebaskan yakni pemilik PT Jagat Dir Gantara M. Totoh Gunawan dan Andri Wibawa selaku anak dari mantan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.

"Atas putusan tersebut, KPK tentu menghormatinya. Namun tim jaksa akan segera mempelajari putusan lengkapnya dan pikir-pikir untuk langkah hukum berikutnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/11/2021).

Meski demikian, Ali mengaku heran dengan pertimbangan hakim yang membebaskan keduanya. Pasalnya, terdakwa sendiri sudah mengakui perbuatannya melakukan korupsi bansos.

"Di persidangan dan dalam pledoi, terdakwa AW (Andri Wibawa) juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya pemberian fee 6% dari terdakwa MTG (Totoh) kepada Aa Umbara," kata Ali.

Ali menyebut, ada beberapa pertimbangan hakim yang dinilai kurang tepat. Pasalnya, dalam sidang Aa Umbara, seluruh unsur dalam dakwaan tim penuntut umum terbukti, termasuk Pasal 55 KUHP yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

"Dari proses penyidikan kami juga yakin atas kecukupan bukti permulaan perkara ini. Terlebih fakta hukum sidang yang telah jelas memperlihatkan peran dari kedua terdakwa tersebut. Termasuk unsur kerjasama antara terdakwa AW, MTG bersama- sama Terdakwa Aa Umbara," kata Ali.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung membebaskan dua terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bandung Barat.

Hakim menilai, pemilik PT. Jagat Dir Gantara M. Totoh Gunawan dan Andri Wibawa selaku anak dari mantan Bupati Bandung Barat Aa Umbara tak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan bansos seperti yang didakwaan tim jaksa penuntut umum KPK.

"Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum," ujar Ketua Majelis Hakim Surachmat dalam amar putusannya, Kamis (4/11/2021).

Jaksa KPK mendakwa keduanya beserta Aa Umbara melakukan korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

Jaksa KPK menduga Andri Wibawa sengaja meminta kepada Aa Umbara yang tidak lain Ayah kandungnya untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. Permintaan Andri Wibawa langsung disetujui Aa Umbara.

Dalam kurun waktu April hingga Agustus 2020, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pembagian bansos bahan pangan dengan dua jenis paket yaitu bansos jaring pengaman sosial (JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 miliar.

Andri Wibawa menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung. Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan bansos.

Sedangkan Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos JPS dan bansos PSBB.

Dari kegiatan pengadaan bansos tersebut, Aa Umbara Sutisna diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar. M Totoh Gunawan diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 milliar, dan Andri Wibawa diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar.

Meski demikian, dakwaan Jaksa KPK dinilai tidak terbukti. Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan Totoh dan Andri dibebaskan dari tahanan setelah putusan itu dibacakan. Majelis hakim juga meminta agar harkat dan martabat keduanya kembali dipulihkan.

"Memintakan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera usai putusan ini diucapkan," tandas Hakim Surachmat.

Sementara dalam sidang terpisah, Aa Umbara divonis bersalah dan dipidana 5 tahun penjara.

Read More

Kepala Staf Koarmada II sambut Kedatangan Ketua INSA Jawa Timur

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Koarmada (Kaskoarmada) II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr (Han)., didampingi Inspektorat Koarmada II Laksma TNI Bambang Supriyanto, CFra., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr(Han).,  menyambut kedatangan Ketua Indonesia Nasional Shipowners' Association (INSA) Bapak Stevens Hardy Lesawengen dan Consulat of Denmark in Surabaya Bapak Lesmana Hartanto dalam rangka Courtesy Call (CC) bertempat di Ruang kerja Kaskoarmada II Ujung, Surabaya pada Selasa (02/11).

Laksma Rachmad Jayadi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Stevens Hardy Lesawengen beserta Bapak Lesmana Hartanto atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan untuk berkunjung ke Mako Koarmada II.

“ Kami berharap melalui momen seperti ini dapat semakin terjalin hubungan persahabatan dan kerjasama saling menguntungkan yang lebih erat karena ini merupakan salah satu cara efektif dalam menjaga hubungan, “ tutur Laksma Rachmad Jayadi.

Senada dengan Laksma Rachmad Jayadi, Bapak Stevens Hardy Lesawengen beserta Bapak Lesmana Hartanto juga berharap kunjungan ini dapat meninggalkan kesan yang baik bagi kelanjutan keharmonisan dan kerjasama kedua Instansi terutama dalam hal keamanan laut.

Selesai pertemuan diakhiri dengan pertukaran cenderamata serta foto bersama. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pemkot Surabaya Beri Perhatian Khusus Para Istri Patriot Ksatria KRI Nanggala 402

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memberikan perhatian khusus kepada keluarga patriot ksatria KRI Nanggala 402, terutama yang ber-KTP Surabaya. 

Salah satunya dengan memberikan intervensi berupa pekerjaan maupun pelatihan kerja kepada para istri patriot ksatria KRI Nanggala 402.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya, Rini Indriyani secara simbolis menyerahkan langsung intervensi bantuan tersebut kepada 11 istri patriot ksatria KRI Nanggala 402. Acara tersebut berlangsung di Lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, Kamis (4/11).

Wali Kota Eri mengatakan, bahwa intervensi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh. 

Baik itu terhadap kebutuhan pendidikan anak, hingga pendapatan para istri patriot ksatria KRI Nanggala 402.

“Kita telah memberikan beasiswa pada putra-putrinya. Kemudian, kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri para prajurit itu untuk keluarganya. Ada yang meminta untuk mengikuti pelatihan menjahit, ada yang meminta bantuan modal usaha, dan ada yang kita jadikan tenaga kontrak di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri, Kamis (4/11).

Wali Kota Eri memastikan, bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan memberikan pendampingan kepada para istri KRI Nanggala 402. 

Sebab, Pemkot Surabaya ingin memberikan yang terbaik untuk para pejuang-pejuang Negara Indonesia, khususnya dari Kota Surabaya.

“Pemerintah Kota Surabaya tidak akan pernah berhenti sampai di sini saja. Kita akan lakukan juga untuk warga MBR dan setelah ini kami juga akan berkonsentrasi kepada anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19,” ungkap dia.

Oleh karena itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga menjelaskan, bahwa memasuki bulan November 2021, setiap penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Surabaya akan dipangkas 2,5 persen oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk dikelola dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Insya Allah ketika zakat itu dikumpulkan, maka seluruh ASN di Surabaya telah menunaikan kewajiban kepada Gusti Allah dan agamanya. Kalau sudah ditunaikan, Insya Allah akan ada hasil yang bisa digunakan untuk kemaslahatan umat, salah satunya menggerakkan ekonomi dan memberikan bantuan,” jelas dia.

Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmada II Kolonel LAUT (P), Wirawan Ady Prasetya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada istri patriot ksatria KRI Nanggala 402.

“Saya sangat bahagia, bangga, dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan bapak wali kota kepada para istri dari Pahlawan KRI Nanggala 402, yang sudah mengabdikan diri dan memberikan hidupnya kepada nusa dan bangsa. Saya yakin atas perhatian ini semua akan sangat bermanfaat untuk kehidupan keluarga yang ditinggalkan,” kata dia.

Ditemui di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Surabaya Antiek Sugiharti menyatakan, bahwa intervensi kepada para istri patriot ksatria KRI Nanggala 402 adalah bagaimana mereka bisa menjadi tulang punggung untuk keluarga.

“Sebagaimana komitmen Pak Wali Kota dengan Ibu Ketua TP PKK memberikan dukungan penuh. Kemudian, kami berkomunikasi bagi istri-istrinya yang belum memiliki aktivitas dan ingin menambah pendapatan untuk keluarganya. Akhirnya ada 11 dari 18 istri tersebut yang bisa kita lakukan intervensi. Untuk 7 lainnya, mereka sudah memiliki kegiatan atau pekerjaan,” pungkas dia.

Sekadar diketahui, 11 istri patriot ksatria KRI Nanggala 402 penerima intervensi dari Pemkot Surabaya, yakni Diana Suprapti istri alm. Letda Laut Adhi Laksmono sebagai tenaga kontrak di Kelurahan Simomulyo Baru, Kasmaya istri alm. Lettu Anang Sutrianto sebagai tenaga kontrak di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Laras Putri Makswarie istri alm. Lettu Muh Imam Adi Aji K. sebagai tenaga kontrak di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Kemudian, Martha Famira Minardi istri alm. Kopda Dirgantara Nugroho Putranto sebagai tenaga kontrak di Puskesmas Dukuh Kupang, Anisa Budi Mulia, istri alm. Klk Eta Roni Efendi sebagai tenaga kontrak di Puskesmas Bulak Banteng, Heny Presianawati istri alm. Mayor Wisnu Soebiantoro sebagai tenaga kontrak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, Ekhan Retno Asih Primadani istri alm. Mayor Laut Eko Firmanto mendapatkan pelatihan menjahit selama 6 bulan, dan Dian Arisa Cahyadi Kemala, istri alm. Serda Purwanto mendapatkan pelatihan menjahit selama 6 bulan.

Selanjutnya, Lutfiana Endriyani istri alm. Serda Wahyu Adiyas Setiawan, ST mendapatkan pelatihan menjahit selama 6 bulan, Ninda Rija Dwiyanti, istri alm. Letkol Heri Oktavian pelatihan menjahit selama 6 bulan, dan Cica Yuemi. istri alm. Letda Munawir mendapatkan bantuan modal usaha alat dan bahan laundry.

Read More

Kaskoarmada II Terima Courtesy Call GM Angkasa Pura 1 Juanda Di Koarmada II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Koarmada (Kaskoarmada) II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr (Han)., didampingi Inspektorat Koarmada II Laksma TNI Bambang Supriyanto, CFra., mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr(Han)., menerima Courtesy Call General Manajer (GM) Angkasa Pura 1 Laksamana Pertama TNI Sisyani Jaffar, S.M., bertempat di Ruker Kaskoarmada II, Selasa (02/11).

Dalam kesempatan tersebut Kaskoarmada II mengucapkan selamat datang, dan terimakasih atas ketersediaan waktu dan kesempatan yang telah diluangkan GM Angkasa Pura 1 di Mako Koarmada II.

Kunjungan GM PT. Angkasa Pura 1 Juanda ini tidak lain merupakan ajang silaturahmi GM PT. AP 1 Juanda yang baru menjabat selama 1 (satu) bulan menggantikan pejabat lama, Begitu pula dengan Laksamana Pertama TNI Sisyani Jaffar, S.M., yang menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat Kaskoarmada II beserta staf, juga harapan dapat terjalinnya hubungan kerjasama yang lebih baik lagi antara Koarmada II dengan PT Angkasa Pura 1 Juanda.

Selesai pertemuan diakhiri dengan pertukaran cenderamata serta sesi (foto bersama. (Dispen Koarmada II)

Read More

Gelar Bimtek Anti Korupsi, KPK Libatkan Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anti Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Rabu (3/11/2021).

Bimbingan teknis anti korupsi ini, merupakan kegiatan yang inisiasi Direktorat baru di KPK, yakni Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. 

Kegiatan yang diikuti 40 orang dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan ini, mengangkat tema ‘Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berintegritas dengan Pelibatan Peran serta Masyarakat’.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kapabilitas kepada masyarakat tentang dampak korupsi. Mengingat, penanganan korupsi harus dengan pelibatan masyarakat.

“Para peserta juga diajarkan bagaimana penanganan, kerawanan, investigasi, dan berani melaporkan ke KPK didukung dengan kekuatan data dan bukti,” ujarnya.

Sementara, Plt Gubernur Sulsel mengapresiasi kegiatan yang digelar KPK tersebut.

Menurutnya, dengan kegiatan ini, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana dan upaya apa yang harus dilakukan masyarakat untuk turut bertindak dalam penanganan korupsi.

“Tentu ini bagus sekali karena sebagai wujud amanah undang-undang. Ada tugas dan fungsi dari KPK untuk pelibatan peran serta masyarakat. Ini dilatih bagaimana mengimplementasikan lihat, lawan, dan laporkan,” katanya.

Ke depan, ia berharap ada kolaborasi dengan masyarakat untuk mengawal pemerintahan secara umum. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini juga akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan sistem dan tatanan pemerintahan yang transparan, lebih bersih dan bebas korupsi. (***)

Read More

Blusukan ke Rumah Warga, Babinsa Perak Timur Kawal Vaksinasi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Upaya pengawalan terus dilakukan oleh Babinsa di wilayah Kodim 0830/Surabaya Utara. Saat ini, upaya dalam mewujudkan herd immunity itu dilakukan oleh Babinsa Kelurahan Perak Timur.

Setiap perkampungan rumah warga, tak luput dari adanya vaksinasi yang saat ini dilakukan oleh tiga pilar Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya. Selasa, 02 Nopember 2021 siang.

Vaksinasi yang dilakukan saat ini, merupakan vaksinasi tahap kedua yang ditujukan bagi para lansia. Sistem vaksinasi pun, dilakukan secara door to door ke rumah warga. 

“Supaya tidak menimbulkan antrian, warga juga tidak perlu datang ke lokasi vaksinasi,” ujar Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono.

Selain vaksinasi, ia juga menginstruksikan para Babinsa untuk tak lupa mensosialisasikan adanya protokol kesehatan yang diyakini bisa memutus rantai penyebaran pandemi. 

“Sebab, vaksin tidak sepenuhnya menjamin kita terhindar dari serangan Covid,” ungkap Dandim. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Masih Dari Fase Pangkalan, Diskusi Tentang Hukum Laut Warnai Latma CARAT 2021

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hari ke-2 Latma CARAT 2021 pada  Fase Pangkalan (Shore Phase), para peserta dari delegasi TNI AL dan US Navy terlibat dalam forum Subject Matter Expert Exchange (SMEE) atau saling bertukar keahlian dan kemampuan di bidang hukum khususnya tentang Hukum Laut. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Diskomlek Koarmada II, Selasa (2/11).

Dalam forum Legal SMEE, peserta dari delegasi TNI AL diwakilkan oleh personel dari Diskum Koarmada II, Diskum Lantamal V, dan perwira Satkor. Sementara materi dipaparkan oleh pembicara secara virtual melalui vicon.

Pembicara pertama yakni dari TNI AL , Mayor Laut (KH) Junior Hecta Sukma Wardana , S.H.M.H. dari Diskum Koarmada I dengan topik Penegakkan Hukum Di Laut berdasarkan Unclos 1982.

Sedangkan dari US Navy, hadir personel Judge Advocate General’s (JAG) Corps  yakni LCDR Neil D’arco dan LT Jason Kim yang memaparkan tentang Sistem Kapal Tanpa Awak. 

Selain Legal SMEE, di tempat yang sama pada siang hari dilaksanakan  Seminar Maritime Domain Awareness (MDA ) Carat 2021. Hadir sebagai narasumber dari TNI AL yakni Komandan KRI Tombak 629 Letkol Laut (P) Moch Reza Achwandi, dan diikuti oleh perwakilan perwira pertama dari unsur Satkor dan Satkat Koarmada II.

Sedangkan dari US Navy melalui vicon menghadirkan LTJG Sean Kesluk  (MDA iniative overview), Mr.Alvin Yu ( Sea Vision Program Updates Dan Training), dan  Alexandru Chiric ( Iris Project Dan Fuether Development).

Di tempat berbeda yakni Puslatkaprang Kolat Koarmada II, EOD Team USN masih melanjutkan kegiatan pengenalan materi latihan dan peralatan latihan bersama peserta dari Satkopaska dan Satran Koarmada II.

Jika kemarin mengenai baju pengaman dari bahaya kimia, kali ini mereka mengenalkan tentang UUV (Unmanned Underwater Vehicle) dan ROV (Remotely Operated Vehicle), dan peralatan REMUS M-18 MOD 1 DAN 2, Rov Defender.

Materi dibawakan dengan gamblang oleh tiga anggota USN EOD Team yakni EOD 2 Walker, EOD 1 Kresge,dan EOD 2 Sims. Sedangkan Instruktur dari Satran dan Satkopaska yakni Kapten Laut (E) Edo, Lettu Laut (P) Christopher, dan Lettu Laut (P) Isyack.

Fase pangkalan dijadwalkan akan  berlangsung hingga tanggal 5 November 2021, dan selanjutnya akan memasuki Fase Laut dari tanggal 6 hingga 10 Nopember 2021.

Terpisah, Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han) mengimbau kepada peserta Latma CARAT 2021agar melaksanakan dan mengikuti setiap sesi latihan dengan serius dan profesional.

“ Sebab melalui latihan ini, para prajurit TNI AL diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan sharing pengetahuan operasi, juga mampu mewujudkan persahabatan dengan personal US Navy melalui interaksi selama latihan berlangsung. Selain itu dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan interoperabilitas antara angkatan laut kedua negara yang selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M.” ujar Pangkoarmada II. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pemkot Surabaya MoU dengan Kabupaten Blitar untuk Sejahterakan Toko Kelontong

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyambut kembali kedatangan Bupati Blitar, Rini Syarifah di ruang kerjanya Balai Kota Surabaya, Kamis, (4/11). 

Di pertemuan kali ini, kedua kepala daerah tersebut membicarakan kerjasama dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) untuk menyejahterakan Toko Kelontong.

Wali Kota Eri mengatakan, nantinya hasil dari MoU ini akan ditindak lanjuti oleh masing-masing kepala dinas dari kedua daerah tersebut dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS).

“Insya Allah nanti ditindaklanjuti dengan PKS oleh teman-teman dari Dinas Perdagangan (Disperindag) Surabaya dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya,” kata Wali Kota Eri di ruang kerjanya.

Rencananya, jalinan kerja sama ini dilakukan dengan cara mengambil hasil alam dari Kabupaten Blitar untuk dijual di Toko Kelontong Surabaya. 

Timbal baliknya, Kota Pahlawan akan memberikan jasanya untuk Kabupaten Blitar.

Hasil alam itu, lanjut Wali Kota Eri, nantinya berupa buah-buahan seperti nanas, kemudian pertanian seperti padi dan hasil dari peternakan berupa telur. 

Ia memastikan, nantinya para pelaku Toko Kelontong di Surabaya tidak lagi mengambil bahan-bahan tersebut dari tengkulak. 

Akan tetapi, Toko Kelontong mengambil langsung dari petani di Kabupaten Blitar.

“Yang pasti harganya jauh lebih murah. Nah ini tugas dari Pemerintah Kota (Pemkot) memastikan masyarakat Kota Surabaya menjual kebutuhan pokok tadi dari hulu yang benar. Nantinya bukan hanya dengan Kabupaten Blitar, tetapi dengan kepala daerah lain, seperti Trenggalek dan Ponorogo juga Gresik,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu melanjutkan, dengan kerjasama ini pemkot bisa mengontrol dan memastikan harga bahan kebutuhan pokok yang dijual oleh pedagang di pasar dan Toko Kelontong lebih murah. 

Selain itu, nantinya ada koperasi yang memastikan Toko Kelontong dan pedagang pasar bisa mengambil barang dengan jumlah besar.

“Contoh, yang biasanya pedagang kulak telur Rp 1.000 per butir. Ternyata kalau mengambil dari Kabupaten Blitar harganya bisa Rp 700 per butir, jadi harus tetap dengan harga Rp 700 per butir kalau sudah sampai di sini (Surabaya). Karena ini tugas pemkot, menjaga harga pasar tidak hanya sesaat, sehingga kita bisa memastikan harga yang sama selama setahun di Kota Surabaya,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Bupati Blitar, Rini Syarifah juga menyambut baik MoU yang dijalin antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Blitar hari ini. 

Pihaknya mengatakan, ada beberapa produk potensi Kabupaten Blitar yang akan diboyong ke Kota Pahlawan. Salah satunya adalah hasil peternakan berupa telur.

“Jadi nanti ada produk utama berupa telur dari peternak kami. Karena peternak kami hingga saat ini serapan telurnya masih rendah, alhamdulillah Pak Wali tadi sangat support sekali,” kata Bupati Rini.

Rini berharap, jalinan kerjasama antar kepala daerah kali ini bisa semakin baik dan erat ke depannya. Apa yang dibutuhkan Kota Surabaya, ia memastikan siap membantu dengan apa yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar.

“Misalnya, Kabupaten Blitar butuh jasa, kami bisa datang ke Surabaya. Begitu sebaliknya, potensi alam apa saja yang kita miliki, misal cabai, beras, dan lain sebagainya. Nah itu bisa kami support untuk Kota Surabaya,” pungkasnya.

Seusai acara penandatangan MoU di ruang kerja wali kota, Balai Kota Surabaya, Bupati Rini sempat memberikan cinderamata berupa miniatur Candi Penataran kepada Wali Kota Eri. Begitu pula dengan Wali Kota Eri, juga memberikan cinderamata berupa miniatur patung Surabaya kepada Bupati Rini, sebagai tanda dimulainya MoU kedua kepala daerah tersebut.

Read More

338 Pendaftar Perwira Karir di Kodam Brawijaya Masuk Tahap Pengecekan Postur Tubuh dan Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setidaknya, terdapat 338 pendaftar calon prajurit Perwira Karir yang terdiri dari 273 pria dan 65 wanita, kali ini memasuki seleksi tahap pengecekan kesehatan dan postur tubuh sesuai kriteria yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Selain pengecekan postur tubuh dan kesehatan, para pendaftar itu juga memasuki tahap pengecekan admnistrasi. Pengecekan tersebut, dilakukan langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto di Gedung Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya, Surabaya pada Selasa, 02 Nopember 2021 siang.

Meski melibatkan banyak massa, pengecekan itu tak luput dari adanya pemberlakuan protokol kesehatan. 

Bahkan, pengecekan dilakukan secara bergelombang atau bergantian.

Demikian dijelaskan Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra. Menurutnya, pengecekan itu adalah rangkaian dari tahapan kegiatan penerimaan calon prajurit Perwira Karir yang sudah menjadi program rutin bagi institusi TNI-AD, khususnya Kodam. 

“Pembukaan pendaftaran itu rutin dibuka setiap tahunnya,” kata Kusdi.

Seleksi administrasi, khususnya kesehatan menurutnya sangat penting untuk dilakukan. 

Pasalnya, selama menjalani proses di Lembaga Pendidikan TNI-AD, para calon yang ditetapkan sebagai siswa nantinya akan membutuhkan kondisi fisik yang prima.

“Sehingga, peserta yang sudah dipilih dan ditetapkan sesuai dengan kriteria, berhak mengikuti pendidikan lanjutan. Proses seleksi ini, betul-betul berjalan secara ketat,” tegas almamater Akademi Militer tahun 1995 ini. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Hore, PNS Kejaksaan Tinggi Jatim Bakal Tempati Rusun di Gresik

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan Rumah Susun (Rusun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Rusun yang diperuntukkan bagi para pegawai Kejaksaan Tinggi tersebut dibangun dengan anggaran Rp 11 miliar, memiliki 21 unit hunian dan telah dilengkapi dengan fasilitas meubelair.

"Kami mentargetkan pembangunan rusun bisa terlaksanakan dengan baik dan merata di seluruh Indonesia. Target pembangunan rusun antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), generasi milenial seperti mahasiswa dan santri di pondok pesantren, serta kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah yang belum memiliki rumah," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, Kamis (4/11/2021).

Khalawi menilai, masih banyak pegawai pemerintah di daerah yang belum memiliki hunian yang layak. 

Adanya rusun ini diharapkan para pegawai bisa menempati hunian dengan biaya sewa yang terjangkau serta fasilitas yang lengkap dan nyaman.

"Kami berharap dengan tinggal di hunian vertikal ini akan menambah semangat kerja para pegawai Kejaksaan Tinggi saat melaksanakan tugasnya," ujar dia.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Sultan Sidik Nasution menjelaskan, rusun pegawai Kejati di Gresik terdiri dari satu tower dengan luas bangunan 1.923,6 meter persegi.

"Dalam pembangunan rusun ini, kami juga memperhatikan keamanan dan ketahanan bangunan dalam proses penghuniannya. Selain itu kami juga menyediakan alat pemadam kebakaran yang tersebar di tiga titik lokasi di masing-masing lantai," terang Sultan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Adapun Rusun Kejati Gresik ini memiliki ketinggian tiga lantai, yakni lantai pertama dikhususkan sebagai area parkir kendaraan dan area servis bangunan. 

Sedangkan untuk lantai kedua dan ketiga difungsikan sebagai hunian yang terdiri dari 21 unit hunian.

Sebagai informasi, Rusun Kejati tersebut memiliki kapasitas 84 orang dengan masing-masing unit hunian terdiri dari empat orang. 

Selain itu juga tersedia ruang bersama yang berada di masing-masing lantai hunian, dan ruang serbaguna atau aula yang berada di lantai dua.

Pembangunan rumah susun tersebut telah dilengkapi dengan meubelair untuk masing-masing unit hunian yang terdiri dari tempat tidur double bed dan bunk bed, lemari pakaian, meja dan kursi makan, serta sofa dan meja.

Untuk mendukung kegiatan penghunian juga telah terpasang utilitas jaringan air bersih, air kotor dan jaringan listrik yang telah terbagi ke setiap panel unit hunian.

Read More

Tingkatkan Keimanan Prajurit Antap dan PNS Kodiklatal Gelar Kauseri Agama Islam

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Ratusan prajurit Anggota Tetap (Antap) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Komando pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) menggelar Kauseri Agama Islam yang dipusatkan di Masjid Ibadurohman Kesatrian Kodiklatal Bumioro Surabaya, Rabu, (3/11/2021).

Kauseri agama Islam yang dilaksanakan sesudah apel pagi tersebut disampaikan oleh Pabandyawatpers Ditum Kodiklatal Letkol Laut (KH) M. Sholeh, S.Ag sekaligus Perwira Rohani Agama Islam (Parohis) Kodiklatal. Adapun tema yang disampaikan adalah peran suami sebagai kepala keluarga.

Dalam ceramhnya  Letkol Laut (KH) M. Sholeh, S.Ag menyampaikan bahwa menjadi kepala keluarga setelah berumah tangga adalah tanggung jawab besar bagi para kaum pria. 

Perjalanan pernikahan sangat jauh berbeda daripada ketika masih lajang. Banyak dari kaum pria yang kemudian mencari tahu apa yang Allah harapkan dari mereka sebagai suami yang baik bagi istri dan anak-anaknya.

Menurutnya Peran dan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga juga sangat mempengaruhi keharmonisan suami dengan istri. 

Tak sedikit dari para istri yang menghendaki agar suaminya bisa menjadi panutan dan teladan bagi anak-anak mereka. 

Untuk itulah suami-suami diharapkan bisa memenuhi beberapa hal ini dengan tujuan untuk menciptakan pernikahan yang bahagia, harmonis dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Lebih lanjut disampaikan  bahwa dalam membina keluarga seorang suami mempunyai peran sebagai Imam keluarga yang bertugas memimpin keluarga untuk membiasakan dengan ibadah sholat berjamaah bersama agar memeperoleh kehidupan yang barokah.

Selain itu seorang suami sebagai kepala keluarga, adalah pemimpin tertinggi dalam keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keuangan rumah tangga. 

Untuk itulah, suami harus memiliki kemampuan perencanaan rumah tangga yang baik. 

Ia juga harus memiliki tujuan yang jelas, bukan hanya sekadar mencari uang, tetapi juga mengasah dirinya menjadi lebih baik secara rohani. (PenKodiklatal)

Read More

Gandeng BPKP Kalteng, Kajari Pulang Pisau Audit Dugaan Penyimpangan DD di Talio Hulu

KABARPROGRESIF.COM: (Pulau Pisau) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau Dr Priyambudi, SH MH didampingi Kasi Pidsus, Muhammad Arsyad, SH, dan Kasi Datun, Fuat Zamroni, SH mengunjungi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, pada Selasa 2 Nopember 2021.

Kunjungan rombongan Kejari Pulang Pisau itu, dalam rangka berkoordinasi dan konsultasi terkait perhitungan kerugian negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana desa (DD) di Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.

Kedatangan rombongan disambut langsung Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Ari Setiono beserta salah satu Tim Auditor BKPP Kalteng.

"Kegiatan ini salah satu rangkaian komitmen kita dalam mengungkap perkara Tipikor dugaan penyimpangan DD di Talio Hulu, agar semakin terang benderang," kata Kajari Pulang Pisau kepada awak media, Kamis (4/11/2021).

Pada pertemuan tersebut, Kajari menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Pulang Pisau membutuhkan kerjasama dengan BPKP.

Sebab, BPKP sendiri merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk membantu menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan yang sedang ditangani saat ini.

Dengan kompleksitas dan tantangan dalam menghitung kerugian negara, lanjut Kajari, tentu kerjasama dan keahlian para auditor sangat dibutuhkan agar dapat menghitung kerugian negara dengan tepat dan akurat.

"Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh para auditor BPKP, kita yakin kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi DD) di Talio Hulu dapat dihitung dengan tepat dan akurat, sehingga pembuktian tindak pidana korupsi dapat terwujud dengan tuntas," tegasnya.

Dengan itu pula, tambah Kajari, nantinya untuk mempermudah upaya JPU atau Jaksa Eksekutor dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Jadi, kerjasama antara Kejari Pulpis dan BPKP Provinsi Kalteng ini diharapkan dapat memperlancar jalannya penanganan perkara Tipikor dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, membawa manfaat, dan berkepastian hukum," pungkasnya.

Sementara, Kepala Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bambang Ari Setiono menyampaikan BPKP sesuai wewenang, tugas dan fungsinya siap bekerjasama dan bersinergi membantu Kejaksaan Negeri Pulang Pisau untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Talio Hulu.

BPKP sendiri, katanya, telah menyiapkan tim auditor yang sebelumnya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan tim penyidik Kejari Pulang Pisau, sehingga sudah cukup mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk segera menghitung kerugian negara pada dugaan kasus penyimpangan DD di Talio Hulu.

"BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng, akan segera menurunkan tim auditornya untuk segera melakukan langkah-langkah bersama dengan tim penyidik Kajari Pulpis terhadap dugaan kasus tersebut," ungkapnya.

Untuk itu, dia menambahkan, jika tim dapat dengan segera menindaklanjuti petunjuk-petunjuk tim uuditor, maka akan semakin cepat pula penghitungan kerugian negara dapat diselesaikan.

"Bagaimanapun ini sebuah kepercayaan kepada kami, bahwa BPKP adalah lembaga yang dipercaya oleh Lembaga penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi," begitu disampaika Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Bambang Ari Setiono.

Sebelumnya, dugaan kasus Tipikor di Desa Talio Hulu tersebut sudah melalui tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kejari Pulang Pisau pada tahun 2020 lalu, dari laporan masyarakat terkait adanya indikasi penyimpangan dana desa (DD) di desa tersebut.

Mendapat laporan tersebut, Bidang Intelejen Kejari Pulang Pisau bergerak cepat melakukan penyelidikan dan Puldata.

Setelah lengkap, perkaranya maka tingkatkan ke tahap penyidikan oleh Bidang Pidsus Kejari Pulang Pisau.

Bahkan untuk mendalami perkara tersebut, kala itu pihak yang telah meminta keterangan para saksi sebanyak 70 orang.

Dugaan sementara pada indikasi penyimpangan DD itu, adanya belanja yang diduga tidak sesuai dengan RAB dan Indikasi kemahalan atau mark up.

Untuk mengungkap perkara ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, bahkan tim ahli teknis turun kelapangan untuk memeriksa kualitas maupun kuantitas pekerjaan dimaksud.

Read More