Sambut Natal Tahun 2022, Umat Kristiani Koarmada II Gelar Doa Bersama

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seluruh Prajurit dan PNS Koarmada II yang beragama Nasrani menggelar doa bersama guna menyambut perayaan Natal Tahun 2022, bertempat di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Koarmada II. Rabu (14/12).

Natal merupakan hari raya keagamaan setiap tahun sekali oleh seluruh umat Kristiani di dunia. 

Tak terkecuali bagi warga Koarmada II yang merupakan peristiwa kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat.

Doa bersama ini dipimpin oleh Pendeta Watanabe Pasaribu M.Th. yang dimulai dengan menyanyikan lagu pujian dan dilanjutkan doa pembukaan yang dipimpin oleh Paroh Kristiani Lettu Laut (P) Prokemri Siagian, kemudian pembacaan Firman Tuhan oleh Pendeta Watanabe Pasaribu.

Kegiatan ini merupakan Perintah Harian Pangkoarmada II, Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat berdasarkan implementasi dari Perintah Harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, agar seluruh prajurit meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam pengabdian sebagai Prajurit Jalasena yang memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI, dan Trisila TNI AL.

Read More

Surabaya Terima Penghargaan Kota Peduli HAM, Ini Parameter Penilaiannya!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) pada Tahun 2021 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. 

Penghargaan diberikan karena Surabaya berhasil mendapatkan nilai total 95,5 dari sejumlah parameter penilaian.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden (Wapres RI) K.H. Ma'ruf Amin kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam momentum puncak Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia yang berlangsung di Jakarta, Senin (12/12).

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra mengatakan, dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Kemenkumham RI, Pemkot Surabaya telah melakukan pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Kota Surabaya.

"Sehingga pada Perayaan Hari HAM Sedunia Tahun 2022, Kota Surabaya kembali dianugerahi mendapatkan penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia," kata Sidharta Praditya, Selasa (13/12).

Sidharta juga mengungkapkan, bahwa penghargaan Kota Peduli HAM tahun 2022 ini diterima langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI di Jakarta. 

"Acara penyerahan penghargaan ini bertepatan dengan momentum puncak Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia," ujarnya.

Ia juga memaparkan, bahwa Pemerintah RI melalui Kemenkumham telah menerbitkan kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. 

Hal tersebut berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan kabupaten/kota dalam mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab serta kesadaran akan HAM.

"Pemerintah berkomitmen melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia," jelasnya.

Berdasarkan hasil penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, pada tahun 2021 Pemkot Surabaya mendapatkan nilai total 95,5. 

Hasil dari parameter penilaian itu di antaranya yakni, Hak Atas Bantuan Hukum yang mendapatkan nilai 80, Hak Atas Informasi dengan nilai 100 dan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan nilai 100.

Kemudian, ada pula parameter penilaian soal Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme yang mendapatkan nilai 95. Lalu, Hak Atas Kependudukan nilai 95 dan Hak Atas Kesehatan nilai 96.

Read More

Selama 2022, Aplikasi WargaKu Surabaya Terima 10.504 Pengaduan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Aplikasi WargaKu Surabaya ternyata sangat diminati oleh warga dalam menyampaikan pengaduannya tentang berbagai hal yang terjadi di Surabaya. 

Buktinya, sepanjang tahun 2022 ini, pengaduan yang masuk ke aplikasi ini sebanyak 10.504 pengaduan.

Aplikasi WargaKu Surabaya yang diluncurkan tahun lalu itu memang berfungsi sebagai media pengaduan dan layanan untuk warga Kota Surabaya. 

Melalui aplikasi yang digagas oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini, warga Surabaya dapat menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi, keluhan atau apresiasi kepada Pemkot Surabaya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser memastikan bahwa kanal pengaduan ini memang sangat diminati oleh warga. 

Pada tahun 2021, mulai dari Maret-Desember 2021, pengaduan yang masuk ke aplikasi ini sebanyak 11.316 pengaduan. 

Kemudian pada tahun 2022 ini, pengaduan yang masuk sudah mencapai 10.504 pengaduan.

“Dari 10.504 pengaduan itu, sebanyak 9.795 pengaduan sudah selesai, dan sisanya ada yang sedang ditindaklanjuti dan ada pula yang sudah ditindaklanjuti,” kata Fikser, Selasa (13/12).

Menurut Fikser, pengaduan dengan jenis topik administratif rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 2-5 hari. 

Sedangkan pengaduan dengan jenis topik fisik rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 7-15 hari. 

“Kemudian pengaduan dengan jenis topik lain-lain rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 4-7 hari,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa topik-topik yang banyak dilaporkan oleh warga adalah soal MBR, informasi pemangkasan/perantingan pohon, jalan rusak dan berlubang, bansos dan beberapa topik lainnya. 

Laporan-laporan itu kemudian dikoneksikan dengan jajaran Perangkat Daerah (PD) Surabaya dan dalam waktu singkat langsung ditindaklanjuti.

Fikser menambahkan, dari sekian banyak pengaduan itu, ada beberapa laporan yang menggunakan identitas orang lain hingga salah alamat. 

Ia mencontohkan ada salah satu pengaduan tentang Satpol PP Surabaya, ketika pelapor diundang dan dikonfirmasi lebih lanjut, ternyata si pelapor yang sesuai dengan NIK-nya itu, mengaku tidak pernah melaporkan.

“Bahkan, warga tersebut mengaku KTP-nya sempat hilang. Berarti yang melaporkan ini menggunakan identitas orang lain,” katanya.

Selain itu, ada pengaduan yang terkesan lucu dan salah alamat. 

Ia mencontohkan pengaduan sertifikat tanah, masalah PLN hingga pengurusan STNK, termasuk ada pula yang mengadukan password akun aplikasi Jogo Suroboyo yang milik Polrestabes Surabaya lupa. 

“Mungkin warga itu bingung dan tidak tahu ya, makanya sampai salah alamat,” imbuhnya.

Bahkan, ada pula laporan yang ternyata ketika dihubungi lebih lanjut tidak bisa dihubungi atau tidak diangkat. 

Sebab, ketika ada suatu pengaduan, pasti perangkat daerah (PD) di Pemkot Surabaya akan menghubungi balik si pelapor, terutama ketika yang dilaporkan itu persoalan fisik, karena PD akan mengajak si pelapor itu untuk melakukan survei bersama-sama.

Menurutnya, ketika si pelapor tidak bisa dihubungi, maka sesuai PermenPAN 62/2018, untuk pengaduan yang kurang data pendukung, maka diberikan waktu 10 hari untuk melengkapinya, karena memang biasanya PD menelpon si pelapor untuk konfirmasi data pendukung yang dibutuhkan. 

Bahkan, PD memberitahukan melalui tanggapan di WargaKu agar si pelapor mengangkat telpon atau melengkapi data pendukung.

“Apabila dalam jangka waktu 10 hari tidak merespon atau tidak melengkapi data pendukung, maka pengaduan akan kami arsipkan,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk melaporkan dan mengadukan berbagai hal yang ada di Kota Surabaya. 

Namun, Fikser berharap pengaduan atau laporan itu harus dilengkapi data pendukung yang lengkap, sehingga membantu jajaran pemkot dalam menanggapi pengaduan tersebut.

“Monggo dilaporkan dengan data yang lengkap, supaya kami cepat dalam bergerak dan warga juga mendapatkan solusi solutif,” pungkasnya.

Read More

Publikasikan Serapan Anggaran, Pemkot Surabaya Sediakan 174 TV LED di Kantor Kecamatan dan Kelurahan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera mempublikasi hasil serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama tahun 2022 di kantor dinas, kecamatan, dan kelurahan. 

Sesuai instruksi Wali Kota Eri Cahyadi, publikasinya akan ditayangkan secara elektronik melalui TV LED untuk mewujudkan transparansi di lingkup Pemkot Surabaya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi menyatakan, pengadaan TV LED untuk publikasi hasil serapan anggaran itu sudah dilakukan sejak November 2022 lalu. 

Totalnya, saat ini ada 174 unit TV LED.

"Tahun ini kita sediakan 174 unit, TV LED plus bracket (penyangga tv) untuk kelurahan dan kecamatan. Untuk distribusinya sudah sejak november lalu dilakukan secara bertahap karena barang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Semuanya sudah terpasang," kata Syamsul, Selasa (13/12).

Syamsul mengungkapkan, dari 174 TV LED yang telah dianggarkan itu baru 29 wilayah kecamatan dan 146 kelurahan yang sudah menerima. 

Sedangkan yang belum menerima ada 2 kecamatan dan 8 kelurahan, diantaranya adalah wilayah Kecamatan Wiyung dan Gayungan.

Sedangkan untuk kantor dinas, lanjut Syamsul, saat ini masih belum dianggarkan, karena menunggu proses penghitungan unit yang dibutuhkan masing-masing kantor dinas. 

Rencananya, pada Januari 2023 akan menganggarkan 30 unit TV LED untuk kantor dinas, kecamatan dan kelurahan yang belum menerima.

"Karena beberapa Perangkat Daerah (PD) rata-rata sudah ada yang memiliki TV LED, jadi tinggal proses mengisi aplikasinya saja. Rencananya, penganggaran TV LED itu akan dilakukan pada Januari 2023, bersamaan dengan dinas, termasuk 2 kecamatan dan 8 kelurahan itu,” lanjutnya.

Di kesempatan sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, dengan publikasi serapan anggaran ini masyarakat akan tahu kinerja dari masing-masing dinas, kecamatan dan kelurahan. 

Dengan adanya transparansi ini, ia berharap, bisa meningkatkan integritas PD dan memutus mata rantai tindak korupsi di lingkup Pemkot Surabaya.

"Karena kepala dinas, camat, dan lurah itu ada kontrak kinerjanya, ketika hasil itu (serapan) dipublikasi, maka akan ketahuan sejauh mana kinerjanya selama setahun ini," pungkasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Pastikan Bantuan Bagi Warga eks Penghuni Kolong Tol Kampung 1001 Malam Dilakukan Secara Bertahap

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bantuan berupa alat rumah tangga, hingga peralatan sekolah anak kepada 16 KK dengan total sekitar 40 jiwa warga eks penghuni Kolong Tol Dupak, Kampung 1001 malam yang kini tinggal di Rusunawa Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dilakukan secara bertahap.

"Sebetulnya bantuan-bantuan ini sudah secara bergiliran. Ada dari Pemkot Surabaya, ada dari Ibu Gubernur dan saat saat ini ada dari PT Jasa Marga. Semuanya diperuntukkan untuk 16 KK yang kita relokasi dari Kampung 1001 Malam," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya,  Anna Fajriatin, Selasa (13/12).

Menurut Anna, sebelum menyalurkan bantuan, pihaknya akan berkoordinasi dahulu dengan instansi terkait. 

Koordinasi ini untuk memastikan bahwa bantuan yang akan diberikan oleh instansi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka sekarang.

"Ada bantuan almari, kursi, rak piring itu yang diberikan. Ada juga yang bentuknya rombong, harapannya itu kalau suaminya yang bekerja maka istrinya juga bisa mencari nafkah. Tidak harus (jualan) di rusun, rombong bisa dibawa mungkin jalan ke sekolah, kelurahan atau SWK (Sentra Wisata Kuliner)," terangnya.

Anna mengungkapkan, pada saat awal direlokasi, Pemkot Surabaya juga melakukan pendataan kepada 16 KK tersebut. 

Mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan pendataan administrasi kependudukan (Adminduk) hingga Dinas Pendidikan (Dispendik) yang mendata berapa jumlah anak yang masih sekolah.

"Jadi mana warga belum punya akta, KK itu langsung diuruskan. Kemudian Dinas Pendidikan, ada yang sekolah PAUD atau SD itu langsung dipindahkan ke daerah yang dekat rusun. Sehingga kehidupan mereka secara keseharian tetap berjalan. Alhamdulillah 16 KK semuanya sudah masuk (tinggal) ke sini dan 16 KK ini juga diberikan pekerjaan oleh Pak Wali Kota," pungkasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Pastikan Penataan Taman Surya Balai Kota Dilakukan Secara Bertahap

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad menjelaskan, penataan Taman Surya Balai Kota dilakukan secara bertahap. 

Untuk tahap awal, berupa pengerjaan pembuatan sangkar burung dan kolam ikan.

"Tahap awal ini ada sangkar burung dan kolam ikan koi. Arahannya dijadikan tempat healing warga, mulai bulan (Desember 2022) ini dikerjakan," kata Irvan, Selasa (13/12).

Ia juga menyebutkan bahwa Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) yang menjadi leading sektor penataan kompleks kawasan Taman Surya. 

Termasuk pula bagaimana konsep yang diterapkan baik dari segi penataan taman maupun pengamanannya. 

"Kita koordinasikan dulu dengan bagian umum dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) terkait pengamanan kawasan balai kotanya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengungkapkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan agar tanaman di Taman Surya juga kembali ditata. 

Salah satunya terkait dengan jenis tanaman dan degradasi ketinggian.

"Yang diinginkan Pak Wali Kota itu nanti anak-anak bisa bermain, olahraga, dan lansia juga bisa menikmati taman itu. Jadi nanti bisa untuk segala usia," kata Agus Hebi.

Menurutnya, denah konsep penataan Taman Surya Balai Kota ini dikerjakan oleh DPRKPP. Rencananya, ke depan Taman Surya akan banyak diisi dengan tanaman bunga-bunga yang lebih berwarna.

"Bapak (Wali Kota) inginnya nuansa seperti eropa. Ada bunga ngumpul kuning, hijau, merah, jadi tidak terlalu (banyak pohon) pelindungnya. Tetapi warna-warna (tanaman) yang diperbanyak dan kenyamanannya," pungkasnya.

Read More

Taman Surya Segera Dibuka untuk Publik, Wali Kota Eri Ingin Pemkot Lebih Dekat dengan Rakyat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Taman Surya, Balai Kota Surabaya berencana dibuka untuk publik. Masyarakat dari segala usia, nantinya dapat menikmati suasana Taman Surya Balai Kota baik sekadar nongkrong, mengerjakan tugas sekolah atau kuliah maupun berkumpul bersama keluarga.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) ingin lebih dekat dengan rakyatnya. 

Salah satunya adalah dengan berencana membuka Taman Surya untuk masyarakat umum.

"Balai Kota Surabaya adalah rumah rakyat. Nanti masyarakat bisa masuk ke sini, kita kasih wifi. Karena saya ingin pemerintah kota dekat dengan masyarakatnya," kata Wali Kota Eri, Selasa (13/12).

Namun, sebelum dibuka untuk publik, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan jajarannya agar terlebih dahulu melakukan penataan kompleks Taman Surya. 

Mulai dari penataan degradasi ketinggian pohon dan jenis tanaman, fasilitas tempat duduk hingga lampu penerangan.

"Saya ingin buat taman yang nyaman. Ada kandang burung, kolam ikan. Jadi warga bisa menikmati tidak hanya alun-alun Balai Pemuda, tapi juga Taman Surya. Kita kasih tempat duduk semuanya di pinggir taman," ujar dia.

Masyarakat dari segala usia, nantinya bisa menikmati Taman Surya Balai Kota Surabaya. 

Bahkan, Wali Kota Eri menyebut, pelajar atau mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas kuliah, bisa sembari menikmati suasana di balai kota.

"Jadi saya ingin betul masyarakat masuk ke balai kota ini seperti rumah rakyat, rumahnya mereka, rumah masyarakat Surabaya. Jadi masyarakat Surabaya dengan pemerintah kota juga dekat rasanya," terangnya.

Karena dibuka untuk publik, tentu saja kebersihan tak luput menjadi perhatian Wali Kota Eri Cahyadi. 

Ia pun mengaku telah menginstruksikan jajaran Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah (BPBD) agar nantinya intens menjaga.

"Jadi nanti akan dijaga teman-teman Satpol PP dan BPBD, biar bersih. Karena saya ingin mengajarkan kepada warga Surabaya kalau membawa makanan ya dibuang pada tempatnya," paparnya.

Selain dapat menikmati langsung suasana Taman Surya, nantinya masyarakat juga bisa masuk ke Lobi Balai Kota Gedung Pemkot Surabaya. 

Setiap warga yang ingin masuk tentu saja terlebih dahulu akan diperiksa barang bawaannya.

"Kita beri pembatas antara Taman Surya dengan gedung (Pemkot Surabaya). Sehingga ketika dia (warga masuk ke gedung) akan diperiksa dulu. Dia (warga) bisa masuk ke lobi. Di lobi nanti akan dikasih lukisan cerita terkait balai kota atau berupa televisi ketika dipencet dia akan cerita tentang Balai Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Hidup Tanpa Listrik Karena Terkendala Izin Pemilik Tanah, Pemkot Surabaya Bantu Selesaikan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seorang keluarga yang tinggal di Jalan Juwingan 124, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, hidup dengan keterbatasan listrik. 

Sebab, sang pemilik tanah tidak mengizinkan Kusaeri (57) untuk memasang listrik sendiri.

Camat Gubeng Kota Surabaya, Eko Kurniawan Purnomo menyatakan telah melakukan mediasi dengan pemilik tanah tersebut. 

Sebab, tanah atau lahan yang dihuni keluarga Kusaeri berstatus kontrak yang kemudian dibangun rumah sendiri.

"Jadi Pak Kusaeri itu dia sewa di lahannya orang, bangun rumah sendiri. Dia tinggal di situ dengan istri, anak dan dua cucunya tanpa ada listrik," kata Eko Kurniawan, Selasa (13/12).

Eko mengungkapkan, sebelumnya keluarga Kusaeri pernah disalurkan listrik dari tetangga. 

Bahkan pada tahun 2015-2020, sudah ada tiga tetangga yang pernah menyalurkan listrik ke rumah Kusaeri. 

Namun, karena listrik tetangga sering mati lantaran bebannya tidak kuat, akhirnya mereka semua keberatan.

"Semua (tetangga) rata-rata membantu hanya khusus untuk penerangan di dalam rumah (gratis). Karena pemakaiannya berlebihan, sehingga membuat tarif yang membantu membengkak dan akhirnya diputus," ungkapnya.

Selain tidak bisa memasang listrik sendiri, Eko juga menyebutkan, bahwa intervensi program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) jamban yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada keluarga Kusaeri juga tak dapat terealisasi. 

Sebab, pihak pemilik tanah yang dihuni rumah tinggal keluarga Kusaeri juga tidak mengizinkan.

"Rumah Kusaeri pernah diajukan Program Rutilahu tetapi terkendala tidak ada surat kepemilikan rumah. Dikarenakan status tanah bukan milik sendiri tetapi sewa," jelasnya.

Dalam setiap harinya, Eko menyebutkan, bahwa Kusaeri dan istrinya bekerja sebagai tukang tambal ban. 

Sedangkan sang anak, bekerja sebagai ojek online dan salon. 

Sementara tanah yang dihuni Kusaeri dan keluarga berstatus sewa Rp1 juta per tahun dengan bangunan dibangun sendiri.

"Sudah berdiam sekitar 20 tahun di sana, tapi sewa tanah dan tanahnya dibangun sendiri. Untuk saat ini, dibantu Pak RW dan tetangga untuk lampu jalan (di luar rumah) sejak tahun 2014," sebutnya.

Eko pun juga sempat menawarkan keluarga Kusaeri untuk tinggal di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). 

Opsi itu ditawarkan sembari ia juga melakukan mediasi serta komunikasi dengan pemilik tanah dan PLN.

"Tadi saya coba tawarkan Rusunawa. Kita coba rayu ke sana mungkin dia (keluarga Kusaeri) mau. Bantuan-bantuan yang lain kita juga hubungi Dinas Sosial. Tadi kita juga kasih sembako dan keluarga Pak Kusaeri sebelumnya sudah dapat bantuan BPJS PBI," paparnya.

Selain itu, dari hasil outreach yang dilakukan, Eko mengungkapkan, bahwa untuk peralatan memasak, setiap harinya keluarga Kusaeri juga masih menggunakan tungku kayu bakar karena belum teraliri listrik.

"Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) sebelumnya juga dapat tetapi saat ini tidak keluar. Harapannya beliau ingin dipasang aliran listrik dan bantuan kompresor untuk usaha tambal ban," tambahnya.

Menurut Eko, kendala izin dari pemilik tanah menyebabkan keluarga Kusaeri hidup tanpa aliran listrik. 

Namun demikian, setelah pihaknya melakukan mediasi dengan pemilik tanah dan komunikasi bersama PLN, rumah keluarga Kusaeri akhirnya bisa dipasang meter listrik. 

"Dari PLN bisa dipasang meter baru yang token sementara. Tanpa surat dari pemilik (tanah). Jadi kalau (listrik) tidak dipakai bisa dilepas lagi," pungkasnya. 

Read More

Cegah Stunting di Surabaya, Pemkot Adakan Gebyar 1.000 Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya mengadakan Gebyar 1.000 Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dalam rangka pencegahan stunting di Kota Pahlawan, serta menyongsong peringatan Hari Ibu. 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani di Convention Hall, Senin (12/12).

Mendukung program prioritas Pemerintah Republik Indonesia dalam penurunan angka stunting, Pemkot Surabaya melakukan berbagai upaya penanganan stunting. 

Hasilnya, angka stunting di Kota Pahlawan yang awalnya sebanyak 12.788 kasus pada tahun 2020, berkurang menjadi 6.722 kasus di tahun 2021. 

Hingga per Oktober 2022, jumlah kasus turun drastis menjadi 1.055 balita. 

Pada kesempatan tersebut, Pemkot Surabaya juga menyerahkan piagam penghargaan atas partisipasi para relawan dalam rangka pencegahan stunting di Kota Surabaya. 

Diantaranya, kepada Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPEKB), pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI), kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP), klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Surabaya, RS ibu dan Anak Putri (RSIA Putri) Surabaya, RSUD Dr. Soewandhie, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Dupak, dan Puskesmas Klampis Ngasem.

Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan perlu adanya sosialisasikan kepada masyarakat, bahwa stunting tidak hanya terjadi karena kekurangan gizi pada anak. 

Kehamilan yang beresiko seperti terlalu tua (kehamilan diatas 35 tahun), terlalu muda (kehamilan dibawah 20 tahun), terlalu dekat (jarak kehamilan kurang dari dua tahun), dan terlalu banyak (melahirkan lebih dari dua kali), juga bisa menyebabkan stunting pada anak. 

“Maka kegiatan ini menjadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), di mana tujuan akhir kita bersama adalah zero stunting dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya,” kata Rini Indriyani.

Karenanya, ia meminta kepada masyarakat Kota Surabaya untuk memahami pentingnya menggunakan KB. Sebab, di Kota Surabaya didominasi kehamilan berisiko dengan kategori terlalu banyak atau telah melahirkan lebih dari dua kali. 

“Artinya ketika anaknya sudah diatas 3 itu sangat berisiko tinggi. Kemudian juga ada yang terlalu tua, itu perlu KB karena risiko tinggi. Kalau dia sudah dalam kondisi hamil dan berisiko tidak usah ditawar, langsung ayo KB. Itu salah satu mencegah stunting,” tegas dia. 

Rini Indriyani berharap, melalui pemahaman pentingnya penggunaan KB, para orang tua bisa fokus dalam merawat anak-anaknya. 

Menurutnya, demi menciptakan ketahanan keluarga yang berkualitas, diperlukan perencanaan yang matang antara suami dan istri.  

“Harus komitmen bersama dan harus diskusi, tidak bisa perempuan saja atau laki-laki saja. Harus berdua, kita pikirkan anak-anak kita saja. Apalagi biaya pendidikan juga tidak murah. Maka, kita harus mempersiapkan sisi materi dan sisi psikologis,” ungkap dia. 

Dalam kegiatan Gebyar 1.000 Akseptor MKJP, Pemkot Surabaya juga mengajak beberapa akseptor untuk memberikan testimoni mengenai pentingnya penggunaan alat kontrasepsi. 

Rini Indriyani pun tak menyangka, bahwa kesadaran penggunaan alat kontrasepsi juga dilakukan oleh kaum laki-laki. Yakni, melalui MOP atau metode operasi pria. 

“Pendampingan bukan hanya perempuan saja, tetapi laki-laki juga perlu mendapat sosialisasi. Ayo warga Surabaya yang anaknya sudah dua atau tiga dan ibu-ibu beres iki tinggi, kita gunakan KB. Kalau ibunya sehat, suami dan anak juga sehat terpelihara. InsyaAllah tidak ada stunting dan gizi buruk, serta tidak ada perceraian, itulah ketahanan keluarga,” ujar dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto mengatakan, program Gebyar 1.000 akseptor ini diperuntukkan kepada pasangan usia subur (PUS) yang memakai metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). 

Yakni, MOP (Metode Operasi Pria) dan MOW (Metode Operasi Wanita) atau kalau yang saat ini lebih dikenal sebagai sterilisasi. 

“Gebyar 1.000 akseptor ini yang difasilitasi oleh Pemkot Surabaya bersama BKKBN melalui puskesmas, RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD Dr. Soewandi lewat para petugas KB di kecamatan dan kelurahan melalui puskesmas.  Pencegahan stunting harus dimulai dari pemahaman calon pengantin (catin), setelah menikah, hamil dan menyusui hingga merawat anak balita,” kata Tomi.

Tomi menjelaskan bahwa program tersebut adalah salah satu upaya pencegahan stunting dengan meningkatkan kemampuan literasi para catin meningkat. 

Di sisi lain, di Kota Surabaya, Tomi mengaku bahwa per November 2022, sebanyak 3.054 akseptor yang telah bersedia memakai MKJP secara mandiri. 

“3.054 adalah termasuk KB mandiri melalui rumah sakit swasta, karena penggunaan alat kontrasepsi dan pencegahan stunting sangat terkait. Program ini (Gebyar 1.000 Akseptor MKJP) dilakukan sampai 19 Desember 2022. Pada 9 Desember sudah mencapai 765 akseptor dan diharapkan bisa mencapai 1.000 akseptor,” jelas dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Marko Putra Rahendro akseptor yang berasal dari Kecamatan Tandes mengatakan bahwa ia sudah berencana memasang MOP setelah memiliki anak ketiga. 

“Ia kesepakatan bersama dengan istri. Pertimbangannya adalah lebih baik saya saja yang MOP, jangan istri saya (MOW). Petugas juga sangat baik saat melakukan pelayanan, serta memberikan penjelasan dengan rinci,” pungkasnya.

Read More

Tinggal di Rusun dan Diberi Pekerjaan, Warga eks Penghuni Kolong Tol Kampung 1001 Malam Sampaikan Terima Kasih ke Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jam menunjukkan pukul 09.00 WIB. Suasana di Rusunawa Sumur Welut, Lakarsantri Surabaya terdengar riuh gembira. 

Belasan warga tampak bersama anak-anak mereka tengah berkumpul di Lantai I Tower B Rusunawa, Sabtu (10/12). 

Mereka berkumpul untuk menyambut kedatangan Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani.

Hari itu memang sedang ada kegiatan penyerahan bantuan dari PT Jasa Marga. 

Ada bantuan alat masak, kursi, rombong, lemari hingga kebutuhan sekolah untuk anak-anak. 

Sedangkan penerimanya adalah warga eks penghuni Kolong Tol Dupak, Kampung 1001 Malam yang kini tinggal di Rusunawa Sumur Welut.

Satu diantara keluarga itu adalah Iin Indriani. Perempuan kelahiran 1988 ini baru saja melahirkan dua anak kembar. 

Tepatnya sekitar dua pekan yang lalu. Ia mengaku kehidupannya kini lebih layak dibanding saat tinggal bersama suami dan anak-anaknya di Kolong Tol Dupak, Kampung 1001 Malam. 

"Alhamdulillah lebih baik (tinggal) ten mriki (di Rusunawa), mpun mboten (sudah tidak) di jalan, mengamen. Pak Wali (Eri Cahyadi) juga menepati janji dikasih rusun, bapak (suami) dikasih pekerjaan supaya tidak di jalan lagi," kata Iin.

Iin mengaku, anak-anaknya sebelumnya tidak memiliki akta kelahiran. 

Sebab, bagi Iin dan suami, untuk mencari makan saja susah, apalagi lagi memikirkan mengurus administrasi kependudukan (adminduk) bagi anak-anaknya. 

Namun kini, Iin dan suaminya bisa tersenyum bahagia. Karena, pasca direlokasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dari Kolong Tol Dupak, 1001 Malam, kehidupan keluarganya lebih layak dan tertata.

Bahkan, Iin bersyukur, pendidikan dan masa depan keempat anaknya lebih terjamin karena juga mendapatkan intervensi dari Pemkot Surabaya. 

Apalagi, kini suami Iin tak lagi mengamen di jalanan untuk mencari nafkah bagi dia dan anak-anaknya.

"Bapak (suami) sekarang ikut kerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya. Sebelumnya bapaknya mengamen kale kulo (sama saya), mbak e niki (anak pertama) kulo beto (saya ajak). Saat ini alhamdulillah sekali, (hidup) lebih enak, kan ken alit ten dalan (sejak kecil hidup di jalan)," kata Iin.

Awalnya, Iin mengaku takut saat akan direlokasi oleh Pemkot Surabaya. Bahkan, ia bersama suaminya sempat berpikiran ingin kabur saat akan direlokasi. 

Namun, dia tak menyangka, lokasi baru yang akan ditempati rupanya jauh lebih layak dari tempat tinggal sebelumnya. 

"Pas ten mriki mboten nyongko (pas tiba di Rusunawa tidak menyangka), gubuk kulo kyoko ngoten (rumah saya seperti itu  kondisinya) angsal rusun apik (dapat rusunawa bagus)," tutur dia.

Ia mengaku, saat masih tinggal di Kolong Tol Dupak, Kampung 1001 Malam, tak pernah dipandang orang. 

Bahkan, seringkali dahulu keluarganya dihina karena berasal dari keluarga tidak mampu yang tinggal di gubuk pinggiran sungai di bawah Jalan Tol Dupak.

"Dulu mboten (tidak) pernah dipandang tiyang (orang), sering dihina, karena mboten nggadah (keluarga tidak punya). Tapi sak niki (saat ini) Ya Allah Alhamdulillah, senang banget kulo (senang sekali saya). Mboten nyangka rasane (tidak menyangka rasanya), koyok (seperti) mimpi," kata IIn sembari meneteskan air mata bahagia.

Tak lupa, Iin bersama suaminya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta Kepala Dinas Sosial Surabaya, Anna Fajriatin. Sebab, keluarganya telah banyak diperhatikan dengan dibantu tempat tinggal yang layak dan bersih.

Bahkan, Iin sekarang tak lagi khawatir dengan kondisi kesehatan keempat anaknya. 

Sebab, saat masih tinggal di Kolong Tol Dupak, debu dan lingkungan yang kurang sehat setiap harinya menghantui kesehatan anak-anak Iin.

"Terima kasih banyak buat Pak Wali Kota dan Bu Anna. Kulo matur suwun sanget (saya terima kasih banyak), bapak (suami) sampun (sudah) dikasih pekerjaan juga, dikasih rusun tempat tinggal seng (yang) layak," tambahnya.

Selain Iin Indriani, senyum sumringah juga nampak dari wajah Surati. Ibu kelahiran tahun 1964 dengan tiga orang anak ini mengaku, kehidupannya sekarang lebih layak dan tertata. 

Itu pasca keluarganya direlokasi oleh Pemkot Surabaya dari Kolong Tol Dupak, Kampung 1001 Malam ke Rusunawa Sumur Welut.

"Selayak-layaknya tinggal di sini (Rusun). Di sini alhamdulillah mboten (tidak) kehujanan lagi, wonten kamare (ada kamar tidurnya), wonten (ada) kamar mandi, air pun sudah mengalir, dan listrik sudah ada," kata Surati.

Awalnya, Surati bersama kedua anak perempuanya juga mengaku takut saat akan direlokasi oleh Pemkot Surabaya. 

Ketakutan itu lantaran dia dan kedua anak perempuannya belum mengetahui pasti akan tinggal di mana selanjutnya.

"Anak saya tiga perempuan semua. Yang satu sudah tinggal di Tambak Asri dan yang dua ikut bantu-bantu jualan di sana (Kolong Tol Dupak). Sekarang keduanya tinggal di Rusun, dan dapat Rusun karena sudah KK sendiri-sendiri. Alhamdulillah, anak saya juga sekarang dikasih pekerjaan ikut Dinas Sosial dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup)," tutur Surati.

Surati juga tak menyangka, keluarganya kini bisa tinggal di tempat yang lebih layak dan bersih. 

Selama 25 tahun lamanya, dia dan keluarganya tinggal di Kolong Tol Dupak, Kampung 1001 Malam dengan kondisi yang kumuh dan tidak layak.

"Matur suwun kaleh (terima kasih) bapak wali kota saget (bisa) menjunjung derajat kita-kita ini. Anak-anak kita juga diajak kerja di dinas, matur suwun sanget (terima kasih banyak), semoga Bapak Wali Kota dan keluarganya sehat-sehat selalu," pungkasnya. 

Read More

Dialog Bareng Warga eks Penghuni Kolong Tol Kampung 1001 Malam, Ketua TP PKK Surabaya: Alhamdulillah Mereka Lebih Tertata Hidupnya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan bantuan sosial dari PT Jasa Marga kepada warga eks penghuni Kolong Tol Dupak, Kampung 1001 malam yang kini tinggal di Rusunawa Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Sabtu (10/12). 

Bantuan berupa alat rumah tangga, hingga peralatan sekolah anak ini diserahkan oleh Ketua TP PKK Surabaya, Rini Indriyani.

Selain menyerahkan bantuan, momen ini sekaligus digunakan oleh Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani, bersama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin untuk berdialog langsung dengan mereka.

"Alhamdulillah dapat bantuan dari PT Jasa Marga, berupa peralatan rumah tangga. Ada yang diberikan pekerjaan, diberi tempat tinggal (rusunawa), sehingga mereka tidak ngamen lagi. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat semuanya," kata Rini Indriyani usai acara penyerahan bantuan

Dari dialog bersama warga itu, Rini Indriyani mengungkapkan, bahwa pada intinya mereka mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya. 

Sebab, kehidupan keluarga mereka sekarang lebih tertata dan tinggal di lingkungan yang bersih dan layak. 

"Alhamdulilah mereka sekarang lebih tertata hidupnya. Jadi tidak keleran, lebih bersih lagi," kata Bunda Rini, sapaan lekatnya.

Di samping tinggal di lingkungan yang bersih dan layak, pendidikan anak-anak dari keluarga eks penghuni Kampung 1001 malam, tak luput dari atensi Pemkot Surabaya. 

Bunda Rini pun menginginkan agar anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang sekolahnya.

"Saya melihat banyak anak-anak kecil, usianya balita hampir merata. Saya berharap anak-anak ini bisa sekolah di PAUD, SD, SMP sesuai dengan jenjang sekolahnya. Harapannya anak-anak ini harus lebih baik dari orang tuanya dan mendapatkan pendidikan yang sesuai," tuturnya.

Bunda PAUD Kota Surabaya itu meyakini, dengan tinggal di lingkungan yang baru, baik secara sosial, pendidikan maupun kesehatan, kehidupan dan masa depan mereka akan lebih baik. 

Bahkan menurutnya, warga eks Kolong Tol Dupak, Kampung 1001 Malam mengaku, sejak tinggal di Rusunawa Sumur Welut kehidupan mereka lebih layak dan nyaman.

"Semua rata-rata merasakan bahwa lebih enak tinggal di sini (Rusunawa Sumur Welut). Karena memang waktu awal dipindahkan banyak yang menolak, tidak mau. Ketika dibawa ke sini dan diberikan tempat yang layak, pekerjaan yang cukup, itu alhamdulilah (hidup) mereka lebih baik lagi," katanya.

Di sisi lain, Bunda Rini juga meminta kepada Puskesmas, PKK dan kelurahan setempat untuk aktif memantau dan memeriksa kesehatan anak-anak warga eks penghuni Kolong Tol Dupak, Kampung 1001 Malam. 

Terutama, kepada balita kembar yang baru lahir sekitar dua minggu yang lalu.

"Harapan kami dia jangan sampai stunting. Saya minta ada intervensi yang masif untuk bayi kembar ini agar tidak menjadi stunting. Ibunya juga dikasih susu dan makanan yang bergizi. Saya pun akan memantau bagaimana perkembangan dua anak ini," pungkasnya.

Read More

Akhir Tahun 2022, hampir 900 Unit Rumah Tidak Layak Huni Warga Surabaya Diperbaiki Dalam Program Dandan Omah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali menyerahkan kunci rumah kepada para penerima manfaat program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). 

Program Dandan Omah telah menuntaskan 857 unit, dari total target 900 unit hunian. 

Memasuki bulan Desember 2022, target 900 unit tersebut akan segera tuntas dikerjakan. 

Kali ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengunjungi empat lokasi hunian. Diantaranya, menyerahkan kunci rumah kepada Indrawati warga Jalan Citra Raya Lakarsantri, Rumadji warga Jalan Lakarsantri, Choirul warga Jalan Jeruk Gang Tembusan, dan Suhaini warga Jalan Lidah Wetan Gang IX Kota Surabaya, Sabtu (10/12).

“Ketika membangun Rutilahu ini maka kita melibatkan masyarakat. Ketika saya datang, saya juga menjaga keguyuban masyarakat. Alhamdulillah di Kecamatan Lakarsantri ini masyarakatnya guyub,” kata Wali Kota Eri.

Karenanya, ia juga meminta camat dan lurah untuk melakukan pendataan warga miskin dan pra miskin. 

Pendataan tersebut dilakukan untuk melakukan pemantauan terhadap pendapatan warga. 

Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk menaikkan pendapatan warga melalui program Padat Karya, sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pahlawan. 

“Tidak hanya pemberian kunci rumah, tapi kita juga ngobrol dengan masyarakat. Pak Camat sudah saya minta untuk membangun Toko Kelontong, yang kerja (anggotanya) adalah orang-orang dalam satu RW, yang tidak mampu dikumpulkan,” ujar dia.

Nantinya, para pembeli di Toko Kelontong adalah warga dalam kawasan RW tersebut. 

“Itu peran Pak RW nanti dengan Kader Surabaya Hebat (KSH). Kenapa saya turun? Karena untuk menggugah kembali perasaan warga untuk guyub rukun,” pungkasnya.

Read More