Tagih Janji Besar Jokowi, Aliansi Pengacara '98 Tuntut Penyelesaikan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Aktivis '98 yang tergabung dalam Aliansi Pengacara '98 Pengawal Demokrasi dan HAM menagih 12 janji besar Presiden Jokowi. 

Mereka menuntut kepala negara agar menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) besat tahun 1998 di Indonesia.

Tuntutan aktivis '98 itu dinyatakan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan ditandatangani Ketua Aliansi Pengacara 98 Pengawal Demokrasi dan HAM, Halim Javerson Rambe, SH. MH dan Sekjen Anang Suindro, SH, MH pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Sedang pelanggaran HAM berat yang dimaksud mereka terkait penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa pada 1998 silam.

"Kami adalah pengacara yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, dalam hal ini kami 98 pengacara siap berjuang mengawal Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan pengawalan janji yang dibacakan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Hari Rabu 11 Januari 2023 dalam rangka untuk menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat," demikian tulis Aliansi Pengacara 98, Jumat (18/8).

"Kami meyakini apa yang menjadi pidato Bapak Presiden Joko Widodo bukan hanya sekedar janji dalam kontrak politik menjelang pemilu, melainkan ini adalah bukti hadirnya negara untuk memimpin penegakan Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum Nasional," sambungnya.

Pada bagian lain, Aliansi Pengacara 98 menyebutkan bahwa janji Presiden Jokowi tentang penyelesaian 12 pelanggaran HAM berat menjadi harapan besar mereka. 

Ditambah lagi dengan statement pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada Rabu, 16 Agustus 2023.

"Kami ingin rakyat dapat menyaksikan bahwa penegakan HAM sedang benar-benar dilakukan dan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden sebagaimana telah Bapak sampaikan. Maka kami menjadi saksi dan sekaligus ikut serta mengawal penegakkan HAM di hari ini yang kita sebut Jumat Glory," tandasnya.

Karena itu, lanjutnya, Aliansi Pengacara 98 menuntut segala bentuk pelanggaran HAM berat di Indonesia harus ditindak tegas dan diadili.

Dengan surat terbuka kepada Presiden Jokowi, mereka menyampaikan kepada seluruh elemen organisasi HAM nasional maupun internasional serta seluruh elemen aktivis 98 dan keluarga korban pelanggaran HAM berat untuk bersama-sama memperjuangkan hak konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Agar mengabulkan permohonan kami yang meminta penambahan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 169 mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden yaitu: ‘tidak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998," papar mereka.

Karena itulah, mereka menuntut negara hadir pada Pemilu 2024 untuk dua hal penting.

Pertama, memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Yakni, tindak memberikan peluang kepada calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang berpotensi memimpin negara dan pemerintahan secara otoriter dan haus kekuasaan.

Selain itu, lanjutnya, tidak memberikan 'panggung' kepada Capres dan Cawapres yang memiliki orientasi untuk mengarahkan negara pada situasi konflik bersenjata atau perang antar negara yang dapat menggangu perdamaian dunia.

Kedua, secara aktif dan responsif mencegah masuknya capres dan cawapres yang memiliki rekam jejak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998.

"Disertai rasa hormat kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia “Ir. H. Joko Widodo” yang telah membawa kemajuan besar pada bangsa dan negara Indonesia di bidang ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, hubungan internasional, konsistensi menjunjung tinggi kemanusiaan dan kemajuan HAM serta segala daya upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Bapak Presiden, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya," pungkas Aliansi Pengacara ‘98 Pengawal Demokrasi dan HAM dalam surat terbukanya.

Read More

Layanan CC 112 Gratis, Pemkot Surabaya Imbau Warga Tidak Takut Lapor Jika Mengalami Kebakaran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan seluruh layanan Command Center (CC) 112 bersifat gratis atau tidak dipungut biaya sepeser pun. 

Karenanya, warga diimbau agar tidak takut melapor ke CC 112 jika mengalami atau melihat kejadian kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Dedik Irianto menyebutkan, bahwa ketika terjadi kebakaran, terkadang masih ada warga yang ingin memadamkan api sendiri. 

Ini lantaran kobaran api dinilai warga masih terlalu kecil.

"Jadi terkadang masih ada warga yang merasa ada kebakaran dipadamkan sendiri dan baru kalau tidak mampu, terus hubungi 112. Setelah ditanya, kalau apinya masih kecil terus panggil PMK (Dinas Pemadam), mereka khawatir bayar, padahal layanan kami gratis," kata Dedik Irianto, Sabtu (19/8).

Oleh sebabnya, Dedik kembali mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor ke layanan CC 112. 

Meski saat itu warga mengalami atau melihat peristiwa kebakaran dengan kobaran api kecil. 

"Terpenting kalau terjadi kebakaran, segera hubungi 112 dan layanan kami gratis," tegasnya.

DPKP Surabaya mencatat, data sejak bulan Januari hingga 13 Agustus 2023, telah terjadi 315 kali peristiwa kebakaran di Kota Pahlawan. 

Dengan rincian, sebanyak 63 kejadian kebakaran kategori bangunan, 8 kendaraan dan 244 lainnya merupakan non-bangunan.

Lebih rinci, Dedik memaparkan, bahwa kebakaran pada kategori bangunan ini terdiri dari Perumahan 39 kali, Industri 4 kali serta Umum & Dagang 20 kali. 

Selanjutnya untuk kejadian kebakaran kategori kendaraan, terdiri dari Kendaran Roda <4 lima kali, Kendaraan Roda 4 dua kali, dan Kendaraan Roda >4 satu kali.

Sementara untuk kategori non-bangunan, Dedik menyatakan bahwa data DPKP Surabaya mencatat, peristiwa kebakaran itu terdiri dari alang-alang 106 kali, sampah 65 kali dan lain-lain 73 kali.

"Untuk gedung saat ini, (penyebab kebakaran) masih konsleting listrik. Kalau lahan terbuka, biasanya info dari masyarakat ada yang bakar sampah tetapi ditinggal pergi terus merambat ke alang-alang," ungkap dia.

Dedik juga menyebutkan bahwa alang-alang saat ini masih mendominasi kejadian kebakaran di Kota Surabaya. Dimana angka terjadinya kebakaran alang-alang mencapai 106 kali peristiwa. 

"Yang sering kejadian lahan terbuka yang terbakar," jelasnya.

Mantan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya ini lantas mengungkap kendala penanganan kebakaran yang selama ini dialami jajarannya. Salah satunya adalah kendala ketika akan menuju akses ke lokasi titik api.

"Kalau lahan terbuka aksesnya susah, ada juga yang terhalang tembok. Tetapi cara memadamkannya kalau (api) belum luas, masih bisa mudah, tetapi kalau sudah luas kami ngoyo (ekstra)," sebutnya.

Dedik menambahkan bahwa kebakaran di lokasi lahan terbuka, juga sering mengakibatkan selang air DPKP mengalami kerusakan. 

Sebab, selang biasanya akan tersangkut ranting hingga menyebabkan robek. 

"Kalau masuk ke tengah ranting, yang sering itu nyangkut ke selang terus robek," ujarnya.

Sementara untuk kejadian kebakaran di gedung, Dedik menyatakan, jika kendala yang dialami petugas DPKP Surabaya biasanya adalah terkait akses jalan. 

Dimana ketika terjadi kebakaran, lokasi titik api berada di gang sempit.

"Kalau gedung tergantung pada situasinya. Kalau di gang sempit, aksesnya susah, harus sampai gelar enam sambungan selang, delapan selang," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Libatkan Kader Madagaskar Antisipasi Bencana Kebakaran di Musim Kemarau

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempunyai berbagai cara mengantisipasi kebakaran, salah satunya adalah melalui sosialisasi dan praktik langsung di perkampungan. 

Sosialisasi tersebut biasa dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya dengan melibatkan Kader Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran). 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bencana kebakaran adalah peristiwa yang lazim terjadi di perkotaan, terlebih pada saat musim kemarau. 

Maka dari itu, pemkot memiliki tim khusus untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana tersebut. 

"Kita sudah mengantisipasi itu (kebakaran) dengan menyiapkan tim pemadam kebakaran yang punya waktu 7 menit maksimal, harus sudah sampai di lokasi," kata Wali Kota Eri, Sabtu (19/8).

Wali Kota Eri mengimbau kepada warga untuk berhati-hati, ketika membuang sesuatu yang dapat menyebabkan kebakaran di tempat sampah atau lingkungan sekitar rumahnya. 

"Satu, kalau membuang puntung rokok itu harus yang hati-hati, kedua lebih hati-hati dalam menggunakan gas LPG dan lainnya. Jangan sampai itu menimbulkan kebakaran, karena kebakaran tak bisa dihindarkan kalau warganya teledor," imbaunya.

Untuk membantu percepatan pemadaman di lokasi yang dekat dengan pemukiman warga, ia menyebutkan, beberapa Balai RW sudah dilengkapi dengan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR). 

APAR tersebut disediakan untuk penanganan pertama ketika terjadi kebakaran, sembari menunggu petugas DPKP datang ke lokasi kejadian.

Wali Kota Eri juga menerangkan, jajaran pemkot melalui DPKP Kota Surabaya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya telah memberikan pengetahuan, serta praktik langsung kepada warga akan pentingnya tanggap bencana kebakaran. 

Pengetahuan dan praktik tanggap bencana kebakaran dilakukan di setiap RW dengan melibatkan Kader Madagaskar. 

"Kader Madagaskar itu ada di sana (setiap RW), dari dulu sudah masif. Kalau ada kebakaran itu bergerak. Kenapa di Surabaya lebih cepat memadamkan apinya, yaitu karena ada Keder Madagaskar ini," pungkasnya.

Read More

98 Advokat Ajukan Gugatan ke MK Minta Usia Capres/Cawapres Maksimal 70 Tahun

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Para pengacara yang tergabung dalam Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM mengajukan gugatan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Gugatan dikhususkan pada syarat usia capres/cawapres.

“Pada hari ini, 18 Agustus 2023, bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi, merupakan hari yang bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia yang untuk selanjutnya dinamakan sebagai Jum’at Glory,” kata Ketua Aliansi, Halim Javerson Rambe S.H., M.H, Jumat (18/8).

Pasal 169 huruf (d) dan (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang jadi fokus gugatan berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

q. berusia paling rendah 40 tahun

Terkait tindak pidana berat lainnya, Aliansi ’98 menyatakan perlu diperjelas MK.

“Kami melihat UU Pemilihan Umum, yaitu pada pasal 169 yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, belum mencakup semua hal tersebut,” sambung Sekjen Aliansi, Anang Suindro S.H., M.H.

Seharusnya, kata Aliansi ’98, pasal 169 yang mengatur tentang persyaratan tersebut menjadi benteng awal negara memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia.

“Dari calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya,” ujarnya.

Adapun soal usia capres/cawapres, Aliansi ’98 membandingkan dengan sejumlah jabatan lain. Yaitu:

1. Usia Hakim konstitusi maksimal adalah 70 tahun.

2. Usia Ketua Mahkamah Agung maksimal adalah 70 tahun.

3. Usia Wakil Ketua Mahkamah Agung maksimal adalah 70 tahun.

4. Usia hakim agung maksimal berusia 70 tahun.

5. Usia anggota Komisi Yudisial (KY) maksimal 68 tahun.

6. Usia Ketua BPK maksimal 67 tahun.

8. usia anggota BPK maksimal 67 tahun.

“Memiliki presiden yang mempunyai kemampuan secara fisik, psikologis, dan moral yang stabil (secara rohani dan jasmani) sehingga presiden yang terpilih merupakan sosok pemimpin yang produktif dalam menjalankan kinerjanya. Untuk itu, batas usia maksimal calon presiden pada Pemilu 2024 harus negara (melalui Mahkamah Konstitusi) tetapkan dengan ketentuan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan presiden,” tegasnya.

Pemohon menyatakan gugatannya itu sejalan dengan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung demokrasi (the protector of democracy), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights).

“Dan pengawal ideologi negara (the guardian of state ideology),” pungkasnya.

Read More

Tutup Diklat Paskibraka Surabaya 2023, Wali Kota Eri Gelorakan Semangat Kebangsaan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi menutup Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) Tahun 2023, di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Kamis (17/8) malam.

Sebanyak 98 anggota Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023, sukses mengibarkan bendera merah putih dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (17/8) pagi.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa adik-adik semua adalah orang-orang pilihan sebagai anggota Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023. Ketika saya melihat tatapan mata para Paskibraka Kota Surabaya, di situ saya yakin Surabaya akan memiliki pemimpin yang adil dan luar biasa,” kata Wali Kota Eri.

Kemudian, Wali Kota Eri lantas mengajak Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023 untuk terus menjaga semangat kebangsaan. 

Ia berharap, semua anggota Paskibraka Tahun 2023 mampu menjadi generasi penerus bangsa yang disiplin, menjunjung nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, serta terus meningkatkan wawasan kebangsaan. 

“Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah adik-adik dedikasikan untuk bangsa dan negara. Kurang lebih selama 14 hari, kalian telah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan disiplin, sehingga dapat melaksanakan tugas pengibaran bendera dengan sangat baik,” ujar dia.

Mewakili Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri juga menyampaikan terima kasih kepada Kogartap III, dan seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan Diklat Paskibraka Tahun 2023. 

Sebab, menurutnya, para pelatih Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023 telah membimbing dan menuntun mereka untuk menjaga kedisiplinan.

“Maka saya minta jangan lupakan jasa para pelatih sampai kapan pun. Tolong jaga rasa kekeluargaan, hormati para pelatih semuanya. Nanti, ketika adik-adik kembali ke sekolah, maka tancapkan semangat merah putih Indonesia ke dalam dada kita,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. 

Diklat Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023 dilaksanakan mulai 4-17 Agustus 2023 bertempat di halaman Balai Kota Surabaya untuk latihan baris-berbaris.

“Materi yang disampaikan pagi hari adalah baris-berbaris oleh tim pelatih dari Kogartap III Surabaya, kemudian malam hari diberikan materi mengenai Wawasan Kebangsan Kepemimpinan dan Kebaskibrakaan oleh Forkopimda Kota Surabaya,” kata Yayuk sapaan akrabnya.

Selanjutnya telah dilakukan pengukuhan calon Paskibraka Kota Surabaya menjadi Paskibraka Kota Surabaya oleh Wali Kota Eri pada 15 Agustus 2023. 

Paskibraka Kota Surabaya telah mengikuti gladi bersih Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 16 Agustus 2023 di halaman Balai Kota Surabaya.

Selanjutnya pada 17 Agustus 2023, Yayuk menyampaikan bahwa Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023 telah melaksanakan pengibaran bendera merah putih pada Upacara HUT ke-78 RI di halaman Balai Kota Surabaya.

“Atas nama Paskibraka Kota Surabaya dan tim pelatih, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan fasilitas yang telah diberikan oleh Wali Kota Eri kepada Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023,” ujar dia.

Rahmania Widiarti, Anggota Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023 menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri, para pelatih, jajaran pemkot dan Forkopimda Surabaya yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta kenangan berharga bagi Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2023.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kota Surabaya yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menjadi anggota Paskibraka Kota Surabaya. Banyak hal baru yang kami dapatkan, ini merupakan pengalaman berharga bagi saya dan teman-teman. Semoga ke depannya kita terus menjaga kekompakan, serta bisa mengimplementasikan apa yang sudah kami dapatkan untuk Kota Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Pemkot bersama DPRD Tinjau Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya 2023-2043

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya meninjau ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya tahun 2023-2043. 

Hingga saat ini, RTRW Surabaya 2023-2043 itu masih dalam pembahasan di DPRD Surabaya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun, dan itu ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 perlu dilakukan peninjauan Kembali, dan telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 188.45/3/436.1.2/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan dan Pembentukan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014- 2034.

“Keputusan Wali Kota Surabaya itu dimaksudkan untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034,” kata Irvan, Kamis (17/8).

Ia memastikan bahwa revisi Perda RTRW itu mengacu pada nomenklatur dan tata cara terbaru, yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

“Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Menurutnya, tahapan pelaksanaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Surabaya telah sampai pada tahapan pemenuhan kelengkapan dokumen RTRW untuk Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN. 

Salah satu persyaratannya diperlukan Berita Acara Kesepakatan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2023-2042 antara Wali Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemkot Surabaya menyampaikan surat dari Wali Kota Surabaya kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Nomor: 600.3.2/14408/436.7.4/2023 Tanggal 07 Juli 2023 perilah permohonan untuk Mendapatkan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2023- 2043, yang untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian ATR/BPN,” imbuhnya.

Ia juga berharap dengan adanya peninjauan ulang ini tata Kota Surabaya menjadi lebih baik karena dengan review RTRW ini diharapkan menjadi instrumen atau solusi penataan kota, baik sektor transportasi, lingkungan, problem banjir atau sumber daya air, persampahan, mitigasi bencana, dan hunian. 

“Alhasil nantinya Kota Surabaya menjadi kota yang layak huni, sehat, efisien dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya.

Read More

Resmikan 1.159 Balai RW di Surabaya, Wali Kota Eri: Bukan Bangunannya, Tapi Semangat dan Fungsinya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan serentak 1.159 Balai RW di seluruh Kota Surabaya pada malam tasyakuran jelang HUT ke-78 RI, Rabu (16/8). 

Peresmian yang dilakukan secara luring dan daring itu, ditandai dengan penandatanganan 6 prasasti Balai RW secara simbolis oleh Wali Kota Eri Cahyadi di Balai RW 04 Kelurahan Gayungan. 

Ke 6 prasasti itu diantaranya ada Balai 04 Kelurahan Gayungan, Balai RW 04 Kelurahan Jemur Wonosari, Balai RW 09 Sememi Baru di Kelurahan Sememi, RW 03 Kelurahan Tambak Wedi, Balai RW 04 Kelurahan Tambak Sarioso, dan RW 12 Kelurahan Mojo. 

Dalam penandatanganan prasasti itu, juga diikuti oleh masing-masing dari Ketua RW tersebut. 

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan alasanya kenapa meresmikan Balai RW 04 di Kelurahan Gayungan. Sebab, bangunan Balai RW tersebut dibangun secara swadaya tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Menurutnya, Balai RW adalah tempat yang dibangun dengan kebersamaan oleh warga. 

“Bahwa sejatinya, Balai RW itu dibangun dengan kekuatan kebersamaan, gotong royong, dan guyub rukun antar warganya,” ujar Wali Kota Eri dalam sambutannya kemarin malam di Balai RW 04, Kelurahan Gayungan.

Wali Kota Eri menegaskan, kalau ada Balai RW yang atapnya rusak, bahkan ada yang catnya sampai tampak kusam, itu bukan berarti tanggung jawab pemerintah. 

Sebab, Balai RW itu dibangun bukan untuk kepentingan wali kota, akan tetapi didirikan untuk kepentingan umat yang berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintahnya secara berkelanjutan.

“Kalau (Balai RW) dibangun untuk kepentingan wali kota salah, karena wali kota tidak selamanya berdiri bersama pemerintahnya. Paling (jabatan) 5 tahun, paling lama 10 tahun, ganti. Siapapun wali kotanya, harus menghormati RW dan pemerintah kotanya. Itu yang saya mau,” tegas Wail Kota Eri.

Dia menegaskan kembali, bahwa peresmian serentak Balai RW ini bukan untuk meresmikan bangunannya. 

Akan tetapi meresmikan semangat dan kepentingan Balai RW untuk warga Kota Surabaya. Karena bangunan ini tak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul, akan tetapi juga dimanfaat oleh warga sebagai Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), 

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Sinau Bareng, penanganan stunting dan sebagainya. 

“Itu yang kita niatkan. Jadi bukan meresmikan bangunannya, tapi semangat dan fungsinya Balai RW. Karena bangunan ini hanya simbol,” katanya.

Dirinya berharap, Balai RW 04 di Kelurahan Gayungan ini bisa menjadi percontohan Balai RW lainnya di Kota Surabaya. 

Baik itu dari segi gotong royong, kerukunan, dan kepedulian warganya terhadap lingkungan di sekitarnya. 

“Jadi saya berharap Balai RW ini hidup, jangan sampai sepi, gelap, nggak ada kegiatan. Oleh karena itu, ditaruhlah kegiatan-kegiatan itu di sana (Balai RW),” harapnya. 

Di samping itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, ada 1.159 Balai RW yang diresmikan pada malam tasyakuran HUT ke-78 RI. 

Irvan menjelaskan, bangunan Balai RW yang diresmikan serentak kalini ada yang dibangun secara swadaya oleh warga, ada juga yang mendapatkan bantuan dari pemkot melalui dana kelurahan (Dakel).

Senada dengan Wali Kota Eri, Irvan menerangkan, seharusnya bangunan Balai RW itu dibangun menggunakan swadaya warga. 

Karena, yang diresmikan kali ini bukanlah fisik dari bangunannya, akan tetapi semangat dari kegiatan yang ada di dalam Balai RW. 

“Jadi bermacam-macam ya, ada yang gotong royong dari warga, ada yang dari pemerintah. Perbaikan kecil-kecil menggunakan Dakel. Tapi kalau yang rusaknya berat, semisal atap, itu dari DPRKPP,” tandas Irvan.

Read More

Jaga Kualitas Udara Kota Surabaya, Pemkot Awasi Industri Pabrik hingga Uji Emisi Kendaraan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengupayakan  kualitas udara Kota Pahlawan di ambang batas aman. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemkot, mulai dari penanaman pohon, pengawasan pembuangan industri, mempertahankan penerapan green building, hingga uji emisi kendaraan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, upaya tersebut dilakukan oleh pemkot secara berkelanjutan agar kualitas udara tetap bersih. 

Hal itu dilakukan bukan hanya untuk menjaga kualitas udara agar tetap bersih, akan tetapi juga untuk kelestarian lingkungan di Kota Surabaya.

"Kita punya beberapa alat pemantau udara, alhamdulillah menunjukkan udara yang bersih. Kita akan terus berupaya menjaga lingkungan, alhamdulillah juga orang kerja di Surabaya macetnya itu hanya pagi dan sore, sedangkan siang dan malamnya (udara) masih terjaga," kata Wali Kota Eri, Kamis (17/8). 

Wali Kota Eri meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya untuk melakukan pengawasan pembuangan yang ditimbulkan oleh pabrik di kawasan industri. 

Tak hanya itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat di Kota Surabaya untuk turut serta menjaga lingkungan agar kualitas udara semakin baik. 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro turut menjelaskan, kualitas udara di Kota Pahlawan saat ini dalam kondisi baik hingga sedang. 

Berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang dihimpun DLH Kota Surabaya, per Januari-Juli 2023 menunjukkan angka Indeks Standar Polutan (PSI) bervariasi.

"Nilai ISPU selama 212 hari antara Januari-Juli 2023, kondisi udara di Kota Surabaya 100 persen tidak ada satupun yang tidak layak hirup. Kondisi baik dengan nilai PSI 58 (26,48 persen) dan kondisi sedang nilai PSI-nya 154 (73,52 persen)," jelas Hebi. 

Menurutnya per 1-14 Agustus 2023, nilai ISPU di Kota Surabaya menunjukkan angka sedang, mulai dari 60-68 PSI. 

Bisa diartikan, kualitas udara di Kota Surabaya selama 14 hari terakhir dinilai masih aman dan kondisinya layak hirup. 

"Artinya yang kondisi tidak sehat itu nggak ada, tanpa masker pun nggak masalah," ujarnya. 

Mencegah menurunnya kualitas udara, pemkot melalui DLH Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya. 

Salah satunya penanaman ribuan tanaman hias di sepanjang jalan Kota Pahlawan pada setiap harinya. 

Dirinya menilai, penyumbang terbesar polusi udara di Surabaya selama ini adalah kendaraan bermotor dan adanya industri. 

Ia mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak sembarang membakar sampah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 

Sebab hal itu dilarang oleh Pemkot Surabaya dan sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

"Membakar sampah sembarang bisa kena denda, Rp 75 ribu. Ada yustisinya, sama dengan orang buang sampah sembarangan," pungkasnya.

Read More

Peringati HUT ke-78 RI, Wali Kota Eri Ajak Jaga Persatuan dan Berjuang Melawan Kemiskinan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia berlangsung khidmat di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis (17/8). 

Bertindak sebagai inspektur upacara Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Upacara HUT ke-78 RI di Balai Kota Surabaya ini diikuti sekitar 1.786 peserta. 

Mereka terdiri dari Forkopimda Kota Surabaya, Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup pemkot serta para Konjen dan Konsul di Kota Surabaya. 

Selain itu, hadir pula para tamu undangan dari berbagai instansi, para pemuka agama, veteran hingga masyarakat umum lainnya.

Ditemui usai upacara, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bersyukur Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Surabaya diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas mengibarkan bendera merah putih. 

Pun demikian dengan penampilan dari paduan suara Gita Bahana Pelajar Surabaya serta Orkestra Nada Suara Dispendik Surabaya.

"Alhamdulillah upacara 17 Agustus ini Paskibraka-nya diberikan kelancaran dan sangat luar biasa. Juga setelah upacara tadi paduan suaranya juga luar jasa. Setelah itu ada kolaborasi penampilan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semangat Kota Surabaya adalah semangat kekeluargaan," kata Wali Kota Eri.

Karenanya, Wali Kota Eri mengajak seluruh elemen di Surabaya untuk saling merapatkan barisan. 

Sebab, tantangan dan ancaman persatuan ke depan datangnya bisa dari mana saja. 

"Itu yang harus kita pertahankan, kesatuan kita untuk membentuk nusantara yang sejahtera," katanya.

Menurut dia, sekarang ini perjuangan Kota Surabaya adalah bagaimana mengentas kemiskinan, pengangguran dan kebodohan. 

Hal itu dinilainya merupakan makna dari kemerdekaan di era sekarang.

"Jadi kemarin pun saya juga meresmikan semua Balai RW di Kota Surabaya. Saya katakan Balai RW diresmikan bukan untuk bangunannya. Tapi seperti mendirikan tempat ibadah, masjid. Maka masjid ini bukan hanya untuk didirikan, tapi dimakmurkan, berarti diisi banyak kegiatan," ujarnya.

Karena itu, Wali Kota Eri berharap, ke depan Balai RW dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat. 

Seperti diantaranya digunakan untuk Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), belajar dan Ngaji bareng hingga Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

"Ayo ramaikan, memakmurkan Balai RW-nya. Karena kalau Balai RW-nya sudah makmur, ramai, maka Insyaallah mulai anak-anak sampai orang dewasa akan tahu arti guyub rukun dan saling menghormati. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kekerasan, tawuran karena kita menghidupkan Balai RW," tuturnya.

"Karena itulah semangat 17 Agustus ini memerdekakan kita semua dari belenggu-belenggu kegiatan yang bersifat negatif," sambungnya.

Selain untuk warga Surabaya, di momen kemerdekaan ini, ia juga berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot. 

Dia kembali meminta para ASN untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat di Surabaya.

Terlebih, katanya, ASN telah disumpah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Karena menurutnya, perjuangan di Kota Surabaya ini masih panjang.

"Selama di Surabaya ada kemiskinan, kebodohan, pengangguran, stunting dan sebagainya, maka perjuangan kita belum pernah berhenti. Perjuangan kita tidak pernah stag (berhenti), tapi kita harus berjuang untuk itu semuanya," tegasnya.

Wali Kota Eri juga menyampaikan bahwa jika dahulu para pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan, maka apalah arti jika ASN hanya berpuas diri dengan hasil capaian. 

Bagaimana ASN tidak mau melihat jika ada orang lain atau warga Surabaya yang kesusahan.

"Maka saya minta kepada seluruh ASN, termasuk diri saya pribadi, ayo berjuang untuk kemaslahatan umat warga yang ada di Kota Surabaya tanpa melihat suku, ras dan agama apapun," ajaknya.

Selain itu, ia juga meminta kepada semua pihak, apabila ingin berbuat sosial di Kota Surabaya, maka toleransi yang harus dikedepankan. 

"Jangan rusak Surabaya dengan perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang bisa merusak toleransi, diri kita sendiri dan keberagaman di Kota Surabaya," pungkasnya.

Dalam momen peringatan HUT ke-78 RI di Taman Surya, Wali Kota Eri juga menyerahkan 169 piagam penghargaan. 

Penghargaan diberikan kepada tokoh, pelajar, instansi maupun perusahaan yang telah berprestasi, juara atau atas dedikasinya untuk Kota Surabaya.

Read More

Sambut HUT ke-78 RI, Wali Kota Eri Gelar Tasyakuran bersama LVRI Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar tasyakuran bersama veteran untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia. 

Kegiatan ini digelar di depan rumah dinas wali kota, Jalan Sedap Malam Surabaya, Rabu (16/8) sore.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sosial juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada 1.249 anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Surabaya.

Secara simbolis, paket sembako diserahkan Wali Kota Eri Cahyadi kepada 5 anggota LVRI Surabaya di momen tasyakuran. 

Sedangkan untuk lainnya, diserahkan langsung ke rumah anggota LVRI melalui masing-masing kecamatan.

"Beliau-beliau (LVRI) adalah pendiri Kota Surabaya untuk hari ini dan selamanya. Karena dahulu yang diperebutkan hanya kemerdekaan tanpa melihat status, agama dan ras. Semua bersatu padu menyatukan kekuatan merebut kemerdekaan," kata Wali Kota Eri mengawali sambutannya.

Sebagai bentuk penghargaan kepada para veteran, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa pemkot memberikan kebijakan pembebasan retribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Pun demikian para veteran juga dibebaskan dari retribusi air PDAM Surya Sembada.

"Tapi itu tidak ada artinya dengan keringat perjuangan yang sudah beliau (veteran) lakukan. Saya masih malu belum bisa berbuat banyak untuk veteran, belum bisa berbuat banyak untuk seluruh para pejuang di Surabaya," ujarnya.

Hal itu, kata dia, dikarenakan pemkot saat ini masih fokus menyelesaikan berbagai macam persoalan di Surabaya. 

Seperti di antaranya, kemiskinan, stunting dan pengangguran. 

Ia berharap, persoalan itu bisa segera rampung sehingga dapat kemudian lebih menyentuh para veteran di Surabaya.

"Kalau Insyaallah tahun ini selesai dan tahun depan agak berkurang, maka konsentrasi saya bisa menyentuh lebih dalam lagi kepada seluruh pejuang (veteran) yang ada di Kota Surabaya ini," tuturnya.

Wali Kota Eri itu juga meminta kepada anggota LVRI Surabaya untuk bisa menjadi mentor para pelajar SD-SMP di Kota Pahlawan. 

Ia berharap anggota LVRI dapat menularkan semangat nilai-nilai kebangsaan kepada para pelajar Surabaya.

"Saya berharap bagian pemerintahan dan para asisten, kalau ada SOTH (sekolah orang tua hebat), maka undang beliau (veteran) ini sebagai mentor-mentor yang ada di setiap Balai RW," tuturnya.

Sebab, Wali Kota Eri memandang, bahwa penyebab Surabaya masih ada pelajar tawuran, balapan atau minum-minuman keras, itu dikarenakan di dalam jiwa-jiwa mereka belum tertanam nilai-nilai kebangsaan. 

"Kalau ada rasa kebangsaan seperti para pejuang kemerdekaan, maka tidak ada namanya minum-minuman keras, genk motor atau tawuran," jelasnya.

Karenanya, ia berharap para veteran bisa terus mendampingi dan mendoakan Pemkot Surabaya. 

Jika dahulu veteran berjuang merebut kemerdekaan, maka perjuangan yang dilakukan pemkot sekarang adalah menyelesaikan kemiskinan dan kebodohan.

"Kalau dulu njenengan (veteran) merebut kemerdekaan untuk kebahagiaan warga Surabaya, maka doakan kami di tahun 2023 bisa merebut kemerdekaan dari kemiskinan, kebodohan dan pengangguran. Perjuangan kami akan sia-sia tanpa doanya orang tua, tanpa doanya njenengan (anda) semuanya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surabaya, Brigadir Jendral (Purn) Subagyo Rahmad menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi. 

Sebab, selama ini pemkot telah memberikan perhatian kepada para veteran.

"Terima kasih kepada Pak Wali Kota, karena sudah hirau (perhatian) sama veteran. Bayangin PBB khusus veteran nol (gratis), air PDAM untuk veteran nol," kata Subagyo Rahmad.

Dalam momen itu, Subagyo juga turut bercerita mengenai sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Mulai dari zaman penjajahan, hingga perjuangan pasca Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Ungkapan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua LVRI Kota Surabaya, Kolonel (Purn) Gitoyo. 

Ia mewakili anggota LVRI Surabaya juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi. 

"Semoga Pak Eri terus diparingi sugeng rahayu kaluwijengan, terus memimpin Surabaya ini dengan semangat seperti veteran," pungkasnya. 

Turut hadir dalam kesempatan ini, Forkopimda Kota Surabaya. Hadir pula sejumlah Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup pemkot dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya.

Read More

Jelang Peringatan HUT ke-78 RI, Pemkot Surabaya Ajak Eks Napiter Bagi-Bagi Bendera Merah Putih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar tasyakuran bersama mantan narapidana teroris (eks napiter atau mitra deradikalisasi) di Rumah Bhineka Surabaya, sekaligus mengajak mereka membagikan Bendera Merah Putih di lingkungan RT/RW tempat tinggalnya, Rabu (16/8).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menguatkan rasa nasionalisme para mitra deradikalisasi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, kegiatan tasyakuran tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, serta ikut mensukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dari Sabang sampai Merauke. 

Selain itu, pemkot juga membagikan paket sembako bagi mitra deradikalisasi. 

“Kami mengundang mitra deradikalisasi dimulai sejak tahun lalu (2022). Hal ini juga sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI bahwa mitra deradikalisasi juga diundang dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan (Halaman Balai Kota Surabaya),” kata Yayuk sapaan lekatnya.

Melalui kegiatan tersebut, Yayuk berharap para mitra deradikalisasi bisa kembali berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat, serta meningkatkan rasa nasionalisme mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Karenanya, Pemkot Surabaya bersama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) dan Densus 88 terus berkoordinasi terkait kondisi mitra deradikalisasi.

Ia mengaku bahwa total mitra deradikalisasi sebanyak 36 orang termasuk anggota keluarga inti, 13 diantaranya masih menjalani hukuman. 

Sedangkan, para mitra deradikalisasi yang hadir dalam gelaran tersebut sebanyak 23 orang. 

“Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya bersama dengan BNPT dan Densus 88 untuk merangkul mereka supaya tidak kembali lagi kepada aktivitas terorisme, termasuk kepada keluarga inti,” ujar dia.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya bersama Baznas membantu memfasilitasi kegiatan usaha dengan memberikan bantuan modal usaha. 

“Kemarin kami sudah memberikan bantuan permodalan berupa gerobak untuk berjualan. Ada pula yang sudah masuk di situs belanja online milik Pemkot Surabaya, yaitu E-Peken,” ungkap dia.

Tak hanya itu saja, Yayuk lantas menerangkan bahwa Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya juga memfasilitasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi para mitra deradikalisasi. 

“Ada yang namanya ingin diganti ke nama sebelumnya, sehingga kami membantu memfasilitasi melalui Disdukcapil. Lalu ada yang belum memiliki akta perkawinan dan sedang kami upayakan melalui instansi terkait. Kemudian, ada pula anak-anak mereka yang perlu mendapatkan pendidikan, kami juga memfasilitasi,” terang dia.

Sementara itu, Kombes Pol Iwan Ristiyanto Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Jawa Timur Densus 88 AT Polri,  menyampaikan bahwa pihaknya sangat bersemangat pada gelaran tasyakuran bersama mitra deradikalisasi, sekaligus mengajak mereka untuk membagikan Bendera Merah Putih di lingkungan RT/RW tempat tinggalnya. 

Sebab, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menguatkan nasionalisme para mitra deradikalisasi.

“Karena demi negara dan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Kembali ke NKRI adalah salah satu perjuangan mereka. Begitu mereka kembali ke NKRI itu adalah saudara-saudara kita,” kata Kombes Pol Iwan Ristiyanto.

Ahmad Zulfikar Al-Faruq, mitra deradikalisasi yang telah menghirup udara bebas sejak Februari 2023 lalu, mengaku senang karena dilibatkan dalam kegiatan peringatan HUT ke-78 RI oleh Pemkot Surabaya. 

Oleh demikian, ia berharap dalam menekan paham radikalisme khususnya dalam menghadapi era teknologi, pemerintah harus fokus pada pendidikan teknologi.

“Budaya browsing melalui sosmed, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk memegang HP? Jadi kita harus fokus pada skil dan tidak hanya membuang waktu mencari informasi yang tidak perlu,” pungkasnya. 

Read More

Dibuka Wali Kota Eri, Surabaya Great Expo 2023 Jadi Ajang Pameran UMKM Sekaligus Pelayanan Publik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi membuka Surabaya Great Expo (SGE) 2023 yang digelar di Exhibition Hall Grand City Surabaya, Rabu (16/8). 

Pameran yang digelar selama lima hari sampai 20 Agustus 2023 itu menjadi ajang pameran UMKM sekaligus menjadi ajang pameran pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Acara pembukaan itu semakin meriah dengan penampilan dari Orkestra SMPK Santa Maria. 

Bahkan, saat itu juga ada penampilan fashion show dari anak-anak hebat (anak disabilitas) Surabaya. 

Seusai acara, Wali Kota Eri bersama tamu undangan lainnya juga sempat mengunjungi satu persatu stand peserta yang ada di area pameran.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa Surabaya Great Expo 2023 ini berbeda dengan sebelumnya karena tahun ini banyak menampilkan UMKM yang sudah naik kelas. 

Ia mencontohkan seperti sepatu yang sedang dipakainya hari ini desainnya sudah luar biasa. 

“Alhamdulillah semakin tahun semakin banyak UMKM yang sudah naik kelas, dan ini memberikan pemasukan tersendiri kepada UMKM Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Bahkan, dalam SGE tahun ini juga ada tempat bagi UMKM kuliner yang ada di sisi timur gedung Grand City Mall. 

Ada pameran produk hasil dari anak-anak berprestasi dan juga ada pemberian BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan PT Debindo Mitra Tama kepada 100 pelaku UMKM Surabaya.

“SGE kali ini juga ada peserta binaan dari Angkatan Laut, ada dari Makasar, dan juga Bali. Jadi, banyak juga yang dari luar Surabaya, dan ini menunjukkan bahwa Surabaya ini semakin menarik untuk menjadi tempat investasi,” tegasnya.

Selain itu, SGE 2023 ini juga menjadi ajang untuk pameran pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. 

Sebab, ia menyadari bahwa pelayanan publik itu harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan karena tidak ada yang sempurna, makanya setiap saat dan setiap waktu terus dilakukan penyempurnaan apabila ada masukan-masukan dari masyarakat.

“Inilah yang saya butuhkan perbaikan-perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi, kita terus melakukan perbaikan sehingga Surabaya Great Expo ini bisa menaikkan kemampuan UMKM dan bisa menaikkan kualitas pelayanan publik di internal Pemkot Surabaya,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pameran yang digelar oleh Pemkot Surabaya bersama PT Debindo Mitra Tama itu akan menjadi acara rutin setiap tahunnya. 

Hal ini berarti bahwa melalui SGE ini Pemkot Surabaya tidak pernah berhenti berinovasi dan tidak cepat berpuas diri, sehingga kemampuan UMKM terus dinaikkan kelasnya dan pelayanan publik yang ada di pemkot juga terus dilakukan perbaikan untuk menjadi lebih baik.

“Alhamdulillah target transaksinya juga terus naik setiap tahunnya, tahun ini target transaksi kita sebesar Rp7,5 miliar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Dewi Soeriyawati mengatakan Surabaya Great Expo 2023 merupakan pameran multi produk mulai dari sektor industri, perdagangan, investasi, pariwisata, perbankan, dan produk unggulan UMKM yang digelar secara rutin dan tahun ini merupakan pameran yang ke - 12 kalinya di Kota Surabaya. 

Event spektakuler yang melibatkan berbagai pihak ini mengusung tagline “UMKM Kuat, Surabaya Hebat”.

“Nah, fokus kita tahun ini untuk mendukung program Padat Karya Kota Surabaya, menampilkan produk unggulan bagi peserta SGE, dan gelar produk UMKM bagi peserta SGE,” kata Dewi.

Menurutnya, acara ini secara resmi akan dibuka pada Rabu, 16 Agustus 2023. Pameran ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai pukul 10.00 - 21.00 WIB, gratis dan terbuka untuk umum. Pameran nasional yang akan diikuti oleh 75 peserta yang menempati 162 stand itu akan menampilkan berbagai informasi dan potensi dari berbagai sektor, baik jasa, layanan masyarakat, dinas, lembaga, jasa perbankan, produk industri besar menengah dan kecil meliputi produk olahan hasil pertanian, perkebunan, pariwisata, hasil olahan kulit, kerajinan, batik, kosmetik, industri makanan - minuman olahan, dan lain-lain.

“Tahun ini Surabaya Great Expo juga semakin semarak dengan adanya “Pesta Kuliner ala Surabaya Great Expo” yang berada di area Amusement Grand City Surabaya. Area ini menampilkan berbagai jajanan hingga makanan pilihan. Ada pula “Bazar Murah UMKM Surabaya” yang digelar sebagai bentuk dukungan kepada para UMKM Surabaya dalam memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produk mereka,” pungkasnya.

Read More