Pastikan Bayi Terima Bantuan, Kemensos bersama Pemkot Surabaya Dampingi Warga Registrasi NIK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pendampingan registrasi NIK bayi baru lahir pada aplikasi SIKS-NG di kantor Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Kamis (24/8). 

Dalam acara tersebut, hadir pula BPJS dan juga pihak Dispendukcapil Surabaya. Sinergi ini untuk memastikan bayi-bayi yang baru lahir di Kota Pahlawan bisa tetap menerima bantuan dari negara.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan bahwa sesungguhnya bayi dari seorang ibu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) secara otomatis mendapatkan bansos PBI-JK, meskipun belum memiliki NIK. 

Namun, kesempatan tersebut hanya berlaku selama 3 bulan.

“Apabila setelah 3 bulan belum juga terdaftar di data kependudukan dan belum memiliki NIK, maka bayi tersebut tidak diperkenankan lagi terdaftar sebagai penerima BPJS PBI-JK dan tidak terdaftar juga pada DTKS. Artinya bayi itu akan dicoret dari bantuan PBI-JK,” kata Anna.

Oleh karena itu, sebagai bentuk antisipasi bayi baru lahir tersebut dicoret dari data DTKS dan penerima BPJS PBI-JK, maka Kemensos, Dinsos Surabaya, Dispendukcapil Surabaya dan BPJS melakukan pendampingan registrasi NIK ini. 

"Jadi, para orang tua yang memiliki bayi baru lahir dan anaknya belum memiliki akta kelahiran, dibantu langsung oleh Dispendukcapil untuk proses akta kelahirannya dan KK baru, setelah itu kita bantu registrasi NIK bayi itu ke aplikasi SIKS-NG,” kata dia.

Sebenarnya, lanjut Anna, warga Surabaya sudah dimanjakan dalam pengurusan Akta Kelahirannya, yaitu cukup di Balai RW atau ke kelurahan. 

Namun, ternyata masih ada saja warga yang belum mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan akta kelahiran.

“Kalau tidak punya akta kelahiran dan itu tidak diurus sampai 3 bulan, maka akan dicoret sebagai penerima PBI-JK, kan eman dan kasihan si bayinya kalau diputus bantuannya, padahal dia sudah dapat bantuan PBI-JK, tapi karena kelalaian orang tuanya, akhirnya bantuan itu terputus,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh warga Kota Surabaya, terutama bagi orang tua yang memiliki anak baru lahir untuk segera membuat akta kelahiran anaknya supaya bantuan PBI-JK dari Kemensos tidak diputus. 

“Toh pendaftarannya sudah gampang dan tidak perlu jauh-jauh ke Siola. Mari kita tertib administrasi demi anak-anak kita,” ujarnya.

Rahmat Setiawan Pusdatin Kemensos menjelaskan, jika bayi baru lahir otomatis menjadi penerima BPJS PBI-JK. 

"Tapi kebijakan DTKS adalah harus masuk ke dalam data DTKS terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam DTKS harus masuk ke Dispendukcapil dengan memiliki NIK," kata Rahmat.

Setelah bayi baru lahir sudah memiliki NIK, kata Rahmat, nanti Dinsos yang akan melakukan registrasinya dilakukan setiap bulan. Setiap bulan pula akan dilakukan pengesahan dari kepala daerah.

Dia juga menambahkan, jika anak bayi baru lahir tidak melakukan registrasi lewat 3 bulan maka anak tersebut akan dinonaktifkan kepesertaan BPJS PBI-JK.

"Jika terlewat, perlakuan akan sama dengan usulan baru DTKS dan bukan lagi registrasi bayi baru lahir. Selama diusulkan di aplikasi SIKS-NG dan disahkan oleh kepala daerah maka akan masuk ke dalam DTKS," katanya.

Oleh karena itu, Rahmat meminta warga memanfaatkan layanan ini agar layanan kesehatan tidak terputus.

Andrean Firmansyah warga Keputih menyambut baik layanan ini. Katanya, dia sangat terbantu dengan layanan ini, mengingat anaknya sudah berumur 5 bulan. 

Dia merupakan warga Surabaya yang menikah sirih, sehingga anaknya belum memiliki data kependudukan.

"Saya sangat terbantu sekali dengan program ini. Saya bisa mengikuti Lontong Kupang terlebih dahulu jadi bisa buat KK, Akta Lahir dan buku nikah sekali jadi," pungkasnya.

Read More

Diusir Pemilik Lahan, Pedagang Pasar Tempurejo Resah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), menyusul aduan pedagang Pasar Tempurejo yang terancam tidak bisa lagi membuka lapak dagangan. 

RDP yang digelar pada Rabu (23/08/2023) tersebut, dihadiri sejumlah perwakilan pedagang, Dinas Koperasi Perdagangan dan Usaha Menengah Kota Surabaya, dan sejumlah dinas serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. 

Maria salah seorang perwakilan pedagang mengatakan, dirinya bersama pedagang lainnya tidak diperbolehkan lagi beraktifitas. 

Karena kebijakan PT Babatan Kusuma Jaya, yang tidak lagi mengijinkan sewa lahan miliknya kepada pedagang.

“Kami dapat surat tanggal 31 Juli 2023 dari PT Babatan Kusuma Jaya. Bahwa masa kontrakan sudah habis waktunya dan tidak bisa diperpanjang kembali. Sehingga kami diminta untuk segera mengosongkan pasar,” terangnya usai Rapat Dengar Pendapat.

Menurut Maria, surat pemberitahuan tersebut mendadak, tanpa didahului sosialisasi. 

Sehingga pedagang Pasar Tempurejo bingung karena dipaksa pindah. Padahal terdapat 110 pedagang yang sudah belasan tahun menempati Pasar Tempurejo.

"Kalau mau pindah, kemana. Harapan kita kalaupun dipindah tidak jauh dari lokasi lama. Di Pasar Tempurejo kami menyewa lahan sebesar Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per tahun tiap lapak," imbuhnya.

Sementara itu Ketua Komisi B, Luthfiyah mengatakan, pihaknya menawarkan solusi relokasi terhadap pedagang Pasar Tempurejo. 

Antara lain ditempatkan ke pasar yang dikelola Dinas Koperasi Perdagangan dan Usaha Menengah Kota Surabaya.

"Dinas koperasi bilang insya Allah bisa dan tidak harus kumpul jadi satu. Atau di pasar yang dikelola PD Pasar Surya. Tinggal sekarang pedagang ini mau atau tidak. Mereka mau berembuk dulu dengan seluruh pedagang," jelasnya.

Lebih lanjut Lutfiyah mengatakan, kalau persoalan ini belum selesai, Komisi B akan menggelar rapat lanjutan pihak terkait. 

“Termasuk PT Babatan Kusuma Jaya yang hari ini berhalangan hadir. Serta PD Pasar Surya juga untuk membantu mencari solusinya,” pungkasnya.

Read More

Pantau Kadar Gas Buang, Pemkot Surabaya Uji Emisi Kendaraan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menggelar sosialisasi kepada pengendara sekaligus uji emisi kendaraan bermotor, di frontage sisi barat Jalan Ahmad Yani, Rabu (23/8). 

Sosialisasi dan uji emisi kali ini, Dishub Kota Surabaya turut dibantu oleh jajaran Satlantas Polrestabes Kota Surabaya.

Tujuan sosialisasi dan uji ambang batas emisi kali ini untuk memantau kadar gas buang yang dihasilkan mesin kendaraan bermotor di Kota Surabaya. 

Disamping itu, juga untuk mengingatkan para pengendara supaya melakukan pengecekan mesin kendaraan secara berkala.

Sub Koordinator Pengawas dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kota Surabaya Soe Priyo Utomo mengatakan, uji emisi kali ini menyasar kendaraan angkutan orang hingga barang. 

Mulai dari mobil pribadi, pick up, mikrolet, bus, hingga truk, baik itu berbahan bakar bensin maupun solar. 

Priyo menjelaskan, sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama, kendaraan bahan bakar bensin dan solar memiliki parameter yang berbeda. 

Kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin buatan kurang dari tahun 2007, parameter karbon monoksidanya (CO) harus di bawah 4,5 persen dengan hidrokarbon (Hc) 1200 ppm. 

Sedangkan untuk kendaraan bahan bakar bensin buatan lebih dari tahun 2007, CO yang dihasilkan harus di bawah 1,5 persen dengan Hc 200 ppm.

Sedangkan untuk kendaraan bahan bakar solar, parameternya dilihat dari jenis dan beban kendaraannya. 

Untuk kendaraan bermesin diesel di bawah kapasitas 3,500 ton buatan tahun 2010 ke bawah, ambang batas emisi yang dihasilkan adalah CO 70 persen. 

Sedangkan kendaraan berkapasitas di atas 3,500 ton buatan di atas tahun 2010, ambang batasnya 50 persen. 

“Ketika ada kendaraan yang emisinya tidak sesuai dengan aturan, ada teguran presisi dari kami dan Satlantas Polrestabes. Tegurannya, pengemudi harus memperbaiki kendaraanya dengan jangka waktu seminggu, jadi belum ada sanksi tilang, sementara ini imbauan saja,” kata Priyo.

Priyo menyebutkan, sosialisasi dan uji emisi ini sudah biasa dilakukan oleh pemkot untuk mencegah adanya pencemaran polusi udara di Kota Surabaya. 

Biasanya, pemkot menggelar 4 kali uji emisi kendaraan di lokasi berbeda secara masif dan acak dalam sebulan. 

“Tak hanya 4 kali dalam sebulan, ke depannya kami juga akan melakukan uji emisi rutin sebanyak 8 kali selama sebulan,” sebut Priyo. 

Uji emisi pada hari ini ada 12 kendaraan yang terjaring, mulai dari kendaraan kendaraan pribadi, angkutan barang dan penumpang. 

Bahkan, kendaraan instansi pemerintahan juga tak luput dari pengecekan emisi gas buang. 

Dari 12 kendaraan tersebut, 2 diantaranya dinyatakan melebihi ambang batas emisi. 

“Yang pertama tadi ada mobil pick up buatan tahun 2017, setelah kita uji emisinya sebanyak tiga kali secara bertahap, nilainya kita ambil rata-rata, hasilnya 84 persen. Tidak sesuai parameter yang ditentukan,” terangnya. 

Selain mobil pick up, ia menambahkan, ada kendaraan bus antar kota yang tidak sesuai dengan ambang batas emisi gas buang. 

Setelah diambil rata-rata 3 kali pengujian, diketahui bus berplat nomor luar Kota Surabaya itu ambang batas gas buangnya melebihi 10 persen dari batas maksimal 70 persen. 

“Waktu kita uji ambang batasnya rata-rata 80 persen, jadi melebihi 10 persen. Oleh karena itu, pengemudi atau pemilik kami imbau untuk merawat mesinnya, mulai dari servis hingga penggantian oli secara rutin,” imbuhnya.

Dari 12 kendaraan yang terjaring uji emisi, hanya ada 2 kendaraan yang dinyatakan tidak lolos. 

Oleh karena itu, pemkot mengimbau kepada pengendara tersebut untuk melakukan pengecekan rutin mesin kendaraannya. 

“Dua kendaraan yang dinyatakan tidak lolos uji emisi itu, berplat nomor luar Kota Surabaya. Dua-duanya berbahan bakar solar,” pungkasnya.

Read More

Berpartisipasi Gerakkan Ekonomi, UMKM Surabaya Kini Hadir di Theater Rasa Food Court ASEEC Unair

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan food court yang diberi nama Theater Rasa di Airlangga Sharia & Enreoernurship Education Center (ASEEC) Tower Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (23/8). 

Dalam proses kurasi, Wali Kota Eri mengatakan bahwa melibatkan pakar kuliner sekaligus pengusaha yang sudah berpengalaman, yakni Owner Hidayah Catering Ika Listyorini Rahayuningtyas. 

“Alhamdulilah di Gedung ASEEC Unair menyediakan kantin dan dipandangi oleh Theater Rasa Unair. Karena bagaimanapun, kantin yang nyaman akan membuat mahasiswa datang dan makan disini. Saya matur nuwun karena UMKM dan Yayasan Majelis Taklim Surabaya (Yamatas) menjadi bagian dari kantin Unair,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menjelaskan, hal ini menunjukkan bahwa UMKM Surabaya terus berbenah menjadi lebih baik. 

Meski harganya kaki lima, tapi rasa yang ditawarkan layaknya bintang lima. 

Apalagi, kantin ASEEC Unair dikemas menjadi tempat yang nyaman bagi mahasiswa untuk berkumpul, makan, hingga mengerjakan tugas.

“Alhamdulillah sudah ada yang saya rasakan (kuliner) dan kita tahu betul rasanya luar biasa. Saya kebetulan juga mahasiswa (S3) di gedung ini, ketika makan, mengerjakan tugas, atau berkumpul bisa merasa nyaman di sini. Terima kasih banyak kepada Pak Rektor dan Pak Warek, semoga dengan dibukanya kantin ini bisa menggerakkan ekonomi Surabaya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Muhammad Madyan menyampaikan dengan dibukanya Theater Rasa Food Court di ASEEC merupakan salah satu bentuk kepedulian Unair terhadap pelaku UMKM di Kota Surabaya. 

Dimana Unair berusaha untuk mengangkat taraf hidup mereka menjadi lebih baik.

“Serta dalam upaya untuk mengikis kemiskinan adalah tujuan kita. Disamping itu juga agar gedung yang dimiliki Unair lebih layak guna bagi civitas akademika maupun bagi masyarakat sekitar,” kata Prof. Madyan.

Karenanya, Prof. Madya menegaskan bahwa seluruh makanan dan minuman yang ada di kantin Unair dipastikan kebersihannya. Serta, telah lulus dari uji kesehatan dan gizi. 

“Karena kita punya FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat), kita menjamin makanan yang di jual di kantin di seluruh Unair sudah lulus dari uji terkait kesehatan gizi dan sebagainya,”  ujar dia.

Pengelola Teater Rasa, Intan Puspitasari mengatakan, sebanyak 25 UMKM Surabaya telah bergabung di Theater Rasa Food Court ASEEC Unair. 

Sebelumnya, ia bersama pakar kuliner sekaligus pengusaha yang sudah berpengalaman, yakni Owner Hidayah Catering Ika Listyorini Rahayuningtyas dipercaya oleh Unair untuk mengelola Theater Rasa Food Court ASEEC Unair.

“Proses kurasi bersama Bu Ika karena beliau mengerti bagaimana standar Unair. Yang di kurasi dan layak akhirnya kita bagi di beberapa tenan, seperti ada dari PKK Surabaya, Yamatas, dan beberapa UMKM yang lainnya,” kata Intan.

Di Theater Rasa Food Court, tersedia beragam kuliner khas Kota Surabaya. Ada pula menu Asian Cuisine, seperti Sushi dan Dimsum. 

Selain itu, juga tersedia makanan ringan, mulai dari kebab, bakso, dan bakwan. Selanjutnya, ada juga pilihan menu beverages kekinian, seperti coklat dan mocca. 

“Yang pasti di sini ada masakan khas Surabaya, seperti rawon, soto daging, dan pecel dengan harga terjangkau. Kita upayakan tidak ada tenan dengan menu yang sama. Sedangkan untuk sistem pembayaran kita buat satu pintu, bisa secara tunai maupun non tunai,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Rutin Pantau Kualitas Udara dengan 5 Parameter

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas udara di Kota Pahlawan. 

Salah satunya, dengan pemantauan rutin kualitas udara melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambient (SPKUA) dan alat portabel. 

Saat ini ada 3 alat pemantau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Pahlawan. 

Yakni SPKUA Wonorejo dan Kebonsari, serta SPKUA Tandes. Ketiga alat tersebut, dua diantaranya adalah milik Pemkot Surabaya dan satu milik pemerintah pusat. 

"Pemantau kualitas udara ini harus diperbanyak titiknya. Kita hanya punya dua alat pemantauan ISPU itu (Wonorejo dan Kebonsari), Tandes itu pun milik pemerintah pusat, nah harus dirawat tiga ini" kata Kepala DLH Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro, Rabu (23/8).

Hebi menerangkan, ISPU Air Quality Monitoring System (AQMS) di Stasiun Wonorejo dan Kebonsari menggunakan 5 parameter dalam mengukur kualitas udara di Kota Surabaya. 

Parameter yang digunakan tersebut antara lain, SO2 (sulfur dioksida), NO2 (nitrogen dioksida), O3 (ozon), CO (karbon monoksida), dan PM10 (partikulat). 

Dengan parameter tersebut menunjukkan bahwa mulai Januari - 14 Agustus 2023, data ISPU hari baik sebanyak 58 dan hari sedang sebanyak 168. 

Berbeda dengan ISPU AQMS di Stasiun Tandes yang menggunakan 7 parameter pengukuran udara, yakni SO2 (sulfur dioksida), NO2 (nitrogen dioksida), O3 (ozon), CO (karbon monoksida), HC (hidrokarbon), PM10 dan PM2.5 (partikulat). 

Dengan parameter tersebut menunjukkan, bahwa mulai Januari - 17 Agustus 2023, data ISPU hari baik sebanyak 129 dan hari sedang sebanyak 100. 

Selain memanfaatkan alat stasiun pemantauan udara, Hebi berencana menambah peralatan pemantauan udara portable yang ditempatkan di beberapa titik di Kota Surabaya. 

Nantinya alat tersebut akan disebar, kemudian data hasil pemantau udara portable itu akan dianalisa dan dibandingkan dengan ISPU untuk pengkajian lebih lanjut.

Menurut Hebi, ada hal yang lebih penting dari alat pemantauan kualitas udara. Yakni sosialisasi kepada masyarakat untuk menunda bepergian pada jam tertentu. 

"Misal, di Jalan Ahmad Yani pada jam tertentu itu tingkat polusinya tinggi, maka harus diworo-woro (diimbau) untuk memakai masker ketika berkendara menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, kalau bisa hindari keluar rumah ketika di jam tertentu," paparnya. 

Tak hanya itu, Hebi menyarankan kepada warga untuk menanam tumbuhan bagi yang rumahnya dekat dengan tepi jalan. 

Tumbuhan yang dinilai ampuh menyerap polusi udara adalah jenis Sansevieria (Lidah Mertua). 

"Itu (Sansevieria) wajib ditanam oleh warga yang rumahnya di tepi jalan. Itu akan lebih baik," pungkasnya.

Read More

Dukung Energi Ramah Lingkungan, Pemkot Surabaya Segera Lelang Kendaraan BBM untuk Beli Motor Listrik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana melelang seluruh kendaraan operasional roda dua berbahan bakar minyak (BBM) untuk kemudian dibelikan motor listrik. 

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung energi yang lebih ramah lingkungan.

"Semua sepeda motor yang di pemerintah kota, akan kita lelang. Setelah itu kita membeli sepeda motor listrik, sehingga itu juga mengurangi pencemaran," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (23/8).

Menurut dia, karena kendaraan operasional merupakan aset milik pemerintah, maka penjualannya tidak bisa dilakukan secara langsung. 

Oleh sebabnya, proses penjualan motor BBM akan dilakukan pihaknya melalui balai lelang.

"Karena aset pemerintah tidak bisa dijual secara langsung, tapi dititipkan kepada balai lelang untuk dilelang. Hasilnya masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah), kita belikan kembali untuk motor listrik," ujarnya.

Wali Kota Eri juga menerangkan, bahwa untuk tahap awal, pihaknya akan fokus terlebih dahulu melakukan konversi sepeda motor BBM ke listrik. 

Sebab, jika untuk mobil listrik, harga per unitnya saat ini dinilai masih mahal. 

"Nanti sepeda motor listrik, kalau yang mobil belum. Karena kami lihat harganya masih tinggi, bisa Rp400-500 juta per unit," jelasnya.

Selain itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga tengah memikirkan opsi lain untuk mengkonversi kendaraan BBM ke listrik. 

Sebab, rata-rata kendaraan kepala dinas sebelumnya sudah dikonversi dari BBM ke gas.

"Ini kita akan konsultasi dulu, bisa tidak dikonversi ke listrik. Jadi nanti pakai dua, bisa pakai BBM dan listrik. Seperti mobil (kepala dinas) dulu pakai gas, semoga itu bisa jalan," katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro menyatakan, bahwa pihaknya terus berupaya mencegah menurunnya kualitas udara di Kota Pahlawan. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penanaman 1000 pohon setiap harinya.

"Paling tidak satu hari kita tanam 1000 pohon, seperti perdu dan semak. Kenapa kita lakukan? Karena kita tidak mau kondisi oksigen di Kota Surabaya (kualitasnya) berkurang," kata Agus Hebi.

Namun demikian, Hebi menilai, bahwa upaya untuk mencegah menurunnya kualitas udara di Surabaya ini juga harus didukung dengan kendaraan yang ramah lingkungan. 

Karenanya, uji emisi terhadap kendaraan bermotor juga perlu secara rutin dilakukan. 

"Nah, uji emisi ini kalau misal hasilnya kendaraan bermotor emisinya tidak bagus, maka kendaraan ini harus diperbaiki mesinnya, supaya emisinya bagus," pungkasnya.

Read More

Bupati Bangkalan Nonaktif R.A Latif Divonis 9 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp9,7 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bupati Bangkalan Nonaktif R. Abdul Latif Amin Imron divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa (22/8) malam. 

R. A Abdul Latif Amin Imron terbukti terlibat dalam kasus jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Bangkalan. 

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama 9 tahun, dan pidana denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Darwanto saat membacakan putusan. 

Bupati Bangkalan periode 2018-2023 itu juga harus membayar uang pengganti senilai Rp9,7 miliar dalam waktu satu tahun, dan bila tidak mampu membayar maka harta bendanya akan disita. 

Dan apabila ternyata tidak memiliki harta untuk dibayarkan, hukumannya akan ditambah 3 tahun. 

Majelis juga masih menambah hukuman pada terdakwa, yaitu tidak boleh dipilih menjadi pejabat publik selama 5 tahun. 

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun sejak selesai menjalankan pidana," pungkas Ketua Majelis Hakim Darwanto. 

Vonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yaitu 12 tahun penjara. 

Hukuman denda juga turun karena tuntutan jaksa KPK adalah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Serta uang pengganti sebesar Rp9.7 miliar subsider 5 tahun penjara.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati nonaktif Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan dan dugaan penerimaan gratifikasi. 

KPK menyebut diduga Abdul Latif menerima uang sebesar Rp5,3 miliar dan menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan elektabilitasnya. 

Read More

Hadiri Haul Masyayikh, Wali Kota Eri Minta Didoakan Surabaya Agar Terhindar Bencana dan Malapetaka

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri Haul Masyayikh (K.H Mas Muhibbin ke-67, K.H. Mas Muhammad Nur ke-19, dan Nyai Hj, Maryam ke-13) di Pondok Pesantren Salaf Al Muhibbin Tambak Langon Asemrowo Surabaya, Selasa (22/8). 

Hadir pula dalam Haul Masyayikh itu sejumlah masyayikh, habaib dan para alim ulama di Kota Surabaya.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa acara haul ini menjadi pembelaran buat dirinya sendiri dan juga bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Sebab, haul itu artinya memperingati dan juga mengenang perjuangan beliau semasam hidupnya.

“Jadi, perjuangan beliau harus kita teruskan dan tidak boleh berhenti berjuang, terutama dalam melestarikan ahlussunnah wal jamaah di seluruh Kota Surabaya, mulai ujung barat-timur dan utara-selatan,” kata Wali Kota Eri dalam sambutannya dalam acara haul tersebut.

Menurutnya, Kota Surabaya ini adalah kota santri, kotanya para habaib, masyayikh dan para alim ulama. 

Karenanya, Wali Kota Eri juga memohon doa kepada para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu agar Surabaya dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari balak dan malapetaka. 

Apalagi, ia sadar bahwa Surabaya ini bisa tenang seperti sekarang ini karena berkat doanya dari para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu.

“Kalau saya dan seluruh jajaran Pemkot Surabaya sebagai umaro’ tidak tawaduk kepada habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama, insyaallah Surabaya ini akan hancur,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap doanya para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu agar Surabaya selalu guyub dan rukun. Sebab, sebentar lagi akan menghadapi pemilu. 

“Mohon didoakan Surabaya meskipun kita beda pendapat dan beda pilihan, tidak perlu saling menghujat dan menjatuhkan, serta tidak perlu saling fitnah, itulah yang saya harapkan di Kota Surabaya ini,” tegasnya.

Wali Kota Eri sangat yakin dengan doanya para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu maka Surabaya akan tetap guyub rukun dan gotong royong, sehingga Surabaya tetap tenang dan terus menjaga tali persaudaraan hingga hari akhir.

“Saya juga mohon doanya supaya saya bisa menghijaukan Surabaya dengan ahlussunnah wal jamaah. Tanpa restu dari habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama, tidak mungkin saya bisa menghijaukan Surabaya dengan ahlussunnah wal jamaah,” pungkasnya.

Read More

Pasar Keputran Surabaya Dirapikan, Pedagang: Senang, Jadi Lebih Bersih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penataan dan perapian Pasar Keputran. 

Perapian dilakukan untuk mengubah wajah Pasar Keputran agar menjadi lebih bersih sehingga membuat pedagang maupun pembeli merasa nyaman.

Perapian dilakukan pemkot bersama PD Pasar Surya dengan menggelar kerja bakti di Pasar Keputran Utara pada Selasa (22/8). 

Kerja bakti dilakukan mulai dari pembersihan sampah yang ada di dalam maupun luar pasar. 

Selain itu, kerja bakti juga dilakukan dengan pengecatan gedung pasar dan perbaikan lampu penerangan.

Salah satu pedagang Pasar Keputran Utara adalah Nawari (58). Nawari mengaku senang pemkot melakukan penghalauan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di badan jalan dan pedestrian kawasan Pasar Keputran.

"Alhamdulillah, saya mengharap (penertiban PKL) itu. Makanya saya juga menunggu, saya siap bantu kepala pasar kalau misal ada pedagang (PKL) mau naik ke atas (dalam pasar)," kata Nawari ditemui di sela giat kerja bakti.

Karena itu, Nawari menyatakan dukungan terhadap upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya. 

Menurutnya, sejak mulai dilakukan penghalauan PKL pada Senin (14/8) lalu, kini wajah Pasar Keputran menjadi lebih bersih dan nyaman.

"Kan enak kalau (PKL) mau di atas. Kalau (PKL) naik ke atas lebih bagus itu, jadi lebih ramai di sini (Pasar Keputran). Tidak ada PKL di bawah (trotoar jalan), jadi lebih bersih sekarang," ujar pria yang sudah lebih dari 20 tahun berdagang di Pasar Keputran.

Di tempat yang sama, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser menjelaskan, bahwa giat kerja bakti perapian yang dilakukan, bertujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi pedagang dan pembeli. 

"Pasca giat penghalauan, kita langsung evaluasi, mulai masuk untuk melakukan perapian di dalam dan luar pasar," kata M Fikser.

Di dalam pasar, Fikser menyebut, pemkot menggerakkan sejumlah Perangkat Daerah (PD) untuk melakukan pembersihan sampah. 

Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi yang ada di dalam pasar sebagaimana mestinya.

"Karena di dalam ada yang dipakai tempat tinggal, itu kita bongkar. Kemudian kita membuka akses-akses masuk, ada delapan tangga akses masuk itu kita buka, kita bersihkan dari tumpukan-tumpukan sampah," jelas dia.

Tak hanya itu, Fikser menyatakan bahwa untuk membuat wajah Pasar Keputran lebih elok, pemkot juga melakukan pengecatan. 

Termasuk pula melakukan perbaikan lampu-lampu penerangan di dalam pasar yang sudah rusak.

"Kita juga melakukan penertiban bedak-bedak (stand) yang di dalam pasar. Artinya bedak-bedak yang digunakan tidak semestinya, seperti digunakan untuk tempat tidur itu kita tata," katanya.

Di samping di dalam pasar, perapian juga dilakukan Pemkot Surabaya di luar Pasar Keputran. 

Seperti di antaranya dengan membersihkan saluran serta merapikan pedestrian dan halaman yang ada di depan Pasar Keputran.

"Halaman depan pasar selama ini tidak bisa maksimal untuk bongkar muat. Jadi kita kembalikan fungsi pedestrian depan pasar agar lebih luas. Jadi fungsinya ada dua, dibuat jalan pedestrian dan loading barang," ungkap dia.

Lebih dari itu, mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini menyebut, bahwa pihaknya juga melakukan pengaspalan jalan-jalan berlubang atau rusak yang ada sepanjang Jalan Keputran.

"Kita juga fokus pada penataan parkir. Hari ini mulai analisa parkir di depan pasar dan sepanjang pasar. Untuk kemudian agar parkir itu lebih efektif, sehingga pembeli bisa datang parkir lebih nyaman," tutur dia.

Tindak Bongkar Muat Liar dan Operasi Yustisi

Selain memberikan rasa nyaman kepada pedagang dan pengunjung Pasar Keputran, Pemkot Surabaya juga melakukan tindakan tegas terhadap kendaraan yang melakukan bongkar muat liar di sepanjang kawasan Jalan Keputran.

Fikser mengungkapkan, bahwa kendaraan yang melakukan bongkar muat liar itu biasanya yang mensuplai barang dagangan kepada PKL pedestrian. 

Hal itu dikatakannya, juga yang mengakibatkan pedestrian Jalan Keputran menjadi kotor.

"Kenapa kita harus ditindak? Karena bongkar muat di luar itu membuat area di luar menjadi kotor, bekas-bekas dari bongkar muat itu. Yang kedua kemudian, itulah yang mensuplai kepada pedagang (PKL) di luar pasar," tegasnya.

Di samping menindak kendaraan yang melakukan bongkar muat liar, Pemkot Surabaya juga akan melakukan operasi yustisi kepada orang-orang yang ada di dalam Pasar Keputran. 

Rencananya, operasi yustisi akan digelar pada Rabu, 23 Agustus 2023.

Menurut Fikser, operasi yustisi akan menyasar kepada orang-orang yang biasa tidur atau bertempat tinggal di dalam Pasar Keputran. 

Sebab, pihaknya mensinyalir Pasar Keputran juga digunakan sebagai tempat tinggal.

"Operasi yustisi besok dengan sasaran mereka yang bertempat tinggal di dalam pasar. Kita operasi yustisi untuk kemudian kita cek. Termasuk kemarin kami sisir ada lansia tinggal di sini. Hari ini ada dua, kemarin ketemu satu, kita serahkan ke Liponsos untuk dipulangkan ke daerah asal," pungkasnya.

Read More

Cegah Diare pada Balita, Pemkot Surabaya Gancar Vaksinasi Rotavirus

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mulai menggencarkan vaksinasi Rotavirus (RV) sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan kasus Diare pada balita yang disebabkan oleh virus Rotavirus. 

Dimana virus tersebut menyumbang angka kematian tertinggi nomor dua pada bayi dan balita di Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyampaikan, pemberian vaksin Rotavirus diberikan secara oral atau diteteskan melalui mulut sebanyak 3 kali dengan jarak pemberian antar vaksin minimal 28 hari. 

Yakni, dengan sasaran bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan dengan batas maksimal pemberian pada bayi usia 6 bulan.

“Syarat pemberian imunisasi Rotavirus sama halnya dengan pemberian vaksinasi lainnya, yaitu kondisi sasaran sehat dan memenuhi kriteria usia pemberian serta interval antar vaksin,” kata Nanik, Selasa (22/8).

Nanik lantas menjelaskan, berdasarkan SE dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Nomor : IM.02.02/C/3052/2023 Hal : Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Rotavirus (RV) Secara Nasional dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SE dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya tentang Pelaksanaan Pemberian Imunisasi RV di Kota Surabaya per tanggal 17 Juli 2023, disampaikan bahwa pelaksanaan pemberian imunisasi Rotavirus di Kota Surabaya dimulai pada bulan Agustus 2023 secara berkesinambungan.

“Program imunisasi Rotavirus merupakan rangkaian Program Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) Nasional sehingga agenda pelaksanaannya akan berkelanjutan. Ketersediaan vaksin Rotavirus telah diperhitungkan sesuai jumlah sasaran bayi lahir per tanggal 16 Mei 2023 yang ada di Kota Surabaya,” jelasnya.

Adapun dropping vaksin dari pemerintah pusat secara bertahap dan telah dituangkan kedalam SE dari Dirjen P2P Kemenkes RI tentang Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Rotavirus Secara Nasional. 

Kemudian, pada penyelenggaraan program imunisasi Rotavirus di Kota Surabaya dapat difasilitasi di Posyandu dan Puskesmas sesuai jadwal, serta dapat juga difasilitasi layanan door to door bagi sasaran yang terkendala untuk datang ke fasyankes. 

“Capaian imunisasi Rotavirus akan dievaluasi secara periodik setiap bulan, sehingga untuk pelaksanaan bulan Agustus 2023 akan dianalisa pada akhir bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September 2023. Vaksin Rotavirus adalah program pemerintah dengan layanan vaksin gratis, aman dan berkualitas,” terang dia.

Meski begitu, jumlah pelayanan kasus Diare pada balita mulai bulan Januari sampai dengan Juli 2023 sebanyak 15.896 kasus. 

Oleh karena itu, Nanik menghimbau kepada masyarakat yang memiliki bayi berusia minimal 2 bulan dengan kelahiran per tanggal 16 Mei 2023, segera memenuhi hak anak dengan mengakses layanan imunisasi Rotavirus. 

“Bisa diakses melalui layanan di Posyandu atau Puskesmas terdekat agar bayi mendapatkan proteksi dari penyakit diare akibat Rotavirus,” pungkasnya.

Read More

Eks Kadindik Jatim, Saiful Rachman dan Eny Rustiana Didakwa Bersekongkol Rugikan Negara Rp8,2 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Eks Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur, Saiful Rachman menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Dalam sidang tersebut, terdakwa Eks Kadindik Jawa Timur, Saiful Rachman yang terjerat kasus dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim, tahun 2018 tak sendirian.

Tetapi ada juga terdakwa lainnya yakni Eny Rustiana, sebagai mantan Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Kedua terdakwa ini mengikuti persidangan secara virtual dari Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Surabaya pada Kejati Jawa Timur.

Dalam surat dakwaannya, JPU Kejari Surabaya menyebutkan jika terdakwa Saiful Rachman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Eny Rustiana, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp8.270.996.811,04.

Hal ini terungkap dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI/BPKP/Inspektor Nomor : SR-55/PW13/5/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Material atap dan meubelair dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan SMK berupa Pembangunan Ruang Khusus Praktek siswa SMK Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur TA.2018.

Sedangkan dakwaan untuk terdakwa Eny Rustiana, JPU Kejari Surabaya menyebut bila Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ini sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum.

"Perbuatan terdakwa Saiful Rachman dan terdakwa Eny Rustiana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," kata JPU Kejari Surabaya Eko Saputro saat membacakan dakwaannya, Selasa (22/8).

Sementara Penasehat Hukum (PH) terdakwa Syaiful Rachman, yakni Syaiful Maarif mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi pada sidang perdana sebagai tinjauan atas surat dakwaan yang telah dibacakan.

"Kami akan fokus pada pembuktian bahwa peran dan fungsi masing-masing berbeda. Itu pertama. Kedua, ya kita lihat apakah itu masuk sebagai perbuatan melawan hukum," jelas Saiful Maarif.

Sebab menurutnya, tugas terdakwa Syaiful Rachman yang tahun 2018 menjabat sebagai Kadispendik Jatim, hanya meneken atau mengesahkan SK atas pencairan dana saja.

Padahal sebagai Kepala dinas memiliki bawahan dalam mengurus berbagai pekerjaan

Oleh karena itu, Maarif ingin menanti jalannya proses persidangan agenda lanjutan nantinya, agar pihaknya dapat membuktikan siapa saja pihak yang terlibat praktik suap dalam kasus ini.

Ada satu peran, beberapa hal bahwa, menurut kita sepintas kesannya, agak berbeda. Biasanya pak Syaiful Rachman itu, penggunaan anggaran. 

Ada bawahannya yang penggunaan anggaran. Tetapi mereka tidak disebut sama sekali. Apakah peran fungsi masing-masing, kita akan lihat nanti," katanya.

Termasuk mengenai nilai kerugian negara yang disebut JPU sekitar Rp 8,2 miliar.

Maarif menegaskan, pihaknya akan memastikan, nilai kerugian tersebut diperoleh dari mekanisme akuntansi penghitungan yang benar dan sesuai kaidahnya.

"Termasuk itu, terkait kerugian negara, kita akan hitung. Kerugian negara kan Rp 8,2 miliar. Itu cara hitungnya seperti apa. Apakah sudah dihitung secara materiil kerugian negara atau tidak. Nanti kita akan bahas pada pembuktian," pungkasnya.

Seperti diberitakan terungkap modus mantan Kadispendik Jatim, Syaiful Rachman dan Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Eny Rustiana dalam menyunat dana renovasi bangunan dan pembelian mebeler seluruh SMK se-Jatim.

Nilai kerugian negara akibat praktik dugaan korupsi yang dilakukan kedua orang ini sekitar Rp 8,2 miliar.

Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dispendik Jatim, tahun 2018, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp63 miliar.

Seharusnya uang tersebut dialokasikan kepada 60 SMK, dengan rincian 43 SMK negeri dan 17 SMK swasta, untuk pembangunan ruang praktik siswa (RPS), pembangunan rangka atap rangka berbahan Besi WF (wide flange iron), beserta pembelian perabotan mebeler.

Namun dalam pelaksanaannya, proses pencairan dana tersebut disunat oleh dua orang tersebut.

Modusnya, ada beberapa prosedur pembelian bahan material pembangunan dan perabotan mebeler, diwajibkan melalui mekanisme akal-akalan yang ditetapkan kedua terdakwa.

Cara kerjanya, khusus untuk pengadaan perabotan mebeler dan atap rangka berbahan Besi WF, diwajibkan melalui mekanisme pencairan dana yang dikelola melalui kedua tersangka.

Kedua terdakwa menginstruksikan kepada semua kepala sekolah SMK swasta dan negeri untuk memberikan sebagian dari dana alokasi tersebut dengan beragam nilai nominal, kepada para tersangka.

Agar siasat dan akal-akalan para tersangka berjalan mulus. Eks Kadindik Jatim, Syaiful Rachman mengumpulkan semua kepala sekolah SMK negeri dan swasta di sebuah tempat pertemuan untuk melakukan rapat internal.

Di dalam ruang rapat tersebut, para peserta rapat; para kepala sekolah SMK, dilarang membawa ponsel. 

Dan meminta para peserta rapat meletakkan atau menyimpan ponsel tersebut di luar ruangan.

Selama berlangsungnya rapat. Syaiful Rachman memberikan instruksi khusus agar proses pembelian rangka atap dan mebeler dapat dilakukan secara kolektif kepada Eny Rustiana.

Read More

Jaga Kualitas Udara, Pemkot Surabaya Galakkan Kembali Gerakan Satu Jiwa Satu Pohon

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan berbagai upaya untuk menjaga kualitas udara di Kota Pahlawan tetap bersih dan layak hirup. 

Upaya itu diantaranya, mulai dari penanaman 1000 pohon setiap hari, cek rutin uji emisi kendaraan, hingga pemantauan udara. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, upaya pemkot menjaga kualitas udara di Kota Surabaya agar tetap baik yaitu dengan cara melakukan penanaman 1000 pohon setiap hari dan menggalakkan kembali gerakan Satu Jiwa Satu Pohon (Sajisapo). 

"Kenapa itu kita lakukan? Karena kami nggak mau kondisi oksigen di Kota Surabaya ini (kualitasnya) berkurang. Maka dari itu, kami melakukan penanaman terus-menerus," kata Hebi, Selasa (22/8).

Hebi menjelaskan, penanaman 1000 pohon setiap hari ini dilakukan di seluruh wilayah Kota Surabaya. 

Utamanya, dilakukan penanaman pohon di kawasan yang tingkat lalu lintas kendaraannya tinggi, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Margomulyo. 

Menurutnya, penanaman ribuan pohon itu tidak asal dilakukan, karena DLH Kota Surabaya juga mempertimbangkan estetika agar sedap dipandang. 

"Tanaman di Jalan Ahmad Yani akan diperbanyak, juga di Margomulyo. Kami mempertimbangkan estetika juga, misal terlalu banyak atau rapat kan nggak bagus," jelas Hebi. 

Ke depannya, DLH akan menggalakkan kembali gerakan Sajisapo di Kota Surabaya. Gerakan Sajisapo ini dilakukan setiap kali ada keliharihan baru di lingkungan perkampungan. 

Tak hanya itu, ia juga mengajak warga Surabaya untuk peduli terhadap lingkungan di sekitarnya dengan cara menanam pohon, baik tanaman perdu maupun semak. 

"Jadi setiap ada bayi lahir, maka warga diwajibkan untuk menanam satu pohon," ujarnya.

Hebi menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait adanya kabar kualitas udara di Kota Surabaya buruk. 

Sebab, berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) per Januari-Agustus 2023, 20 persen dalam kondisi baik dan 70 persen kondisi sedang alias masih layak hirup. 

"Kondisinya baik dan sedang, belum parah, artinya masih sehat dan masih layak hirup. Jadi Surabaya saat ini masih baik-baik saja," tandasnya.

Read More